BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Sejarah Kecamatan Mootilango

Kecamatan Mootilango merupakan pemekaran dari kecamatan Boliyohuto

yang penduduknya berasal dari berbagai kecamatan, yaitu kecamatan batudaa,

kecamatan batudaa pantai, kecamatan tibawa, kecamatan telaga, kecamatan

paguyaman bahkan ada juga masyarakatnya berasal dari luar daerah gorontalo,

seperti dari pulau jawa, Sulawesi tengah, dan Sulawesi utara. Sebelum menjadi

satu kecamatan, kecamatan ini hanya terdiri dari lima desa, yaitu Desa Pilomonu,

Desa Paris, Desa Payu, Desa Sidomukti, dan Desa Helumo. Dan yang menjadi

camat pertama yaitu bapak Hamzah Ahmad. Oleh karena penduduknya sebagian

besar adalah pendatang yang belum memiliki lahan pertanian, maka melalui

permohonan diajukan oleh tokoh masyarakat kepada camat Boliyohuto untuk

mendapatkan lokasi pemukiman danlahan pertanian. Camat Boliyohuto

memberikan lokasi pemukiman dan lahan pertanian pada tahun 2001 karena

lokasi adalah hasil pemekaran inilah yang disebut mootilango artianya(

TERANG). Dengan kesepakatan masyarakat melalui Lembaga Musyawarah Desa

( LMD ) atau yang disebut BPD sekarang. Di usahakan menjadi satu kecamatan.

Kecamatan mootilango diresmikan berdasarkan SK Gubernur Gorontalo pada

waktu itu bapak Fadel Muhamad No. 95 tahun 1995 pada tanggal 21 desember

2001 di desa paris pada tanggal 21 januari 2002 dimekarkan menjadi sepuluh desa

yaitu Desa Pilomonu, Desa Paris, Desa Payu, Desa Sidomukti, Desa Helumo,

Desa Talumopatu, Desa Sukamaju, Desa Karyamukti, Desa Huyula, Desa Satria.

4.1.2 LetakGeografis

Secara administrasi, kecamatan mootilango mempunyai batas-batas

wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan anggrek kabupaten gorontalo

utara.

- Sebelah timur berbatasan dengan desa puncak kecamatan pulubala.

- Sebelah selatan berbatasan desa potanga kecamatan boliyohuto.

- Sebelah barat berbatasan dengan desa binajaya, desa sukamakmur

kecamatan tolangohula.

Kecamatan mootilango merupakan salah satu yang berada diwilayah

administrative kecamatan mootilango kabupaten gorontalo yang secara defenitif

meliputi sepuluh desa memilki luas wilayah 10.000M2.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Berdasarkan registrasi pada periode Juni 2009 jumlah penduduk

kecamatan mootilango sebanyak 18.740 jiwa yang tersebar di sepuluh desa

dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa Paris 2557 jiwa

2. DesaSatria 1189 jiwa

3. DesaHuyula 2113 jiwa

4. DesaKaryamukti 1288 jiwa

5. DesaSidomukti 1992 jiwa

6. DesaTalumopatu 1474 jiwa

7. DesaPilomonu 2810 jiwa

8. DesaHelumo 1888 jiwa

9. DesaSukamaju 1199 jiwa

10. DesaPayu 2230 jiwa

4.1.4 Keadaan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan komposisi penduduk kecamatan mootilango menurut tingkat

pendidikan dapat diketahui bahwa untuk data selengkapnya dapat di lihat pada

tabel 4.1

Tabel 4.1

Tingkat Pendidikan penduduk kecamatan mootilango

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1. Sarjana ( S1 ) 200 orang

2. Diploma ( D2 ) 400 orang

3. SMA 1.500 orang

4. SMP 2.000 orang

5. SD 3.500 orang

6. Belum/Tidak Sekolah 11.140 orang

Jumlah 18.740 orang

Sumber Data kantor Camat Mootilango tahun 2002

4.1.5 Keadaan Potensi Ekonomi

Berdasarkan data dari kantor camat mootilango tahun 2002 dapat di

ketahui bahwa pekerjaan penduduk kecamatan mootilango sangat bervariasi

meliputi :Buruh, tani, tuka, petani, pedagang, PNS, TNI. Dengan latar belakang

pendidikan yang masih sangat rendah sehingga sebagian besar penduduk

kecamatan mootilango berprofesi sebagai petani dan buruh tani serta beberapa

diantaranya adalah pengusaha kecil dan menengah. Dalam bertani dan berdagang

sangat tergantung pada kondisi cuaca karena semua ini mempengaruhi produksi

pertanian dan hasil pendapatan masyarakat begitu pun dengan kondisi ekonomi

juga mempengaruhi penghasilan pengusaha kecil dan menengah sehingga dapat

diketahui bahwa tingkat ekonomi penduduk di kecamatan mootilango masih

rendah. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pekerjaan penduduk di kecamatan

mootilango dapat di lihat pada table 4.2

Tabel 4.2

Tingkat Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Mootilango

No. Mata Pencaharian Jumlah ( Jiwa )

1. PNS 116 orang

2. TNI 15 orang

3. Petani 6049 orang

4. Pedagang 298 orang

5. Buruh 629 orang

Jumlah 7107 orang

Sumber Data : Kantor Camat Mootilango tahun 2002

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kurangnya Pemberian Motivasi Terhadap Kinerja Para Pegawai Yang

Di Kecamatan Mootilango

Berdasarkan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemberian

motivasi bagi aparatur pemerintahan Kecamatan Mootilango dalam meningkatkan

jiwa kerja atau efektifitas kerja belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu,

aparatur pemerintahan di Kecamatan Mootilango dalam pemberian motivasi harus

lebih di tingkatkan agar mencapai hasil yang baik dan berdampak positif pada

proses pelaksanaan pelayanan masyarakat dan tercipta suatu semangat serta

adanya semangat kerja yang bertanggung jawab secara efektif dan efisien. Karena

satu unsur yang terpenting dalam meningkatkan jiwa kerja atau efektifitas kerja

yaitu adanya motivasi yang tinggi bagi individu dan kelompok suatu organisasi

sehingga pada akhirnya akan bermuara pada proses pencapaian kesejahteraan

masyarakat.

“Seperti yang dikemukakan oleh kepala desa paris menyatakan bahwa

sejauh ini terkait dengan peningkatan kinerja atau efektifitas kerja pegawai

masih kurang terlihat efektif bahkan jarang dilaksanakan, kurangnya

motivasi, disiplin dan insiatif terkait dengan semangat kinerja yang

diberikan sesuai dengan bidang yang di kerjakan atau menjadi tanggung

jawabnya, ide pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bahkan

aparatur pemerintah di kecamatan mootilango saat ini dalam penyelesaian

administrasi karena sekertarisnya baru seminggu menjabat, jadi masih

perlu di pantau dalam penyelesaian administrasi karena hal ini sangat

penting dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat

setempat. ( Hasil wawancara, 8 juni 2012 dengan Iwan palilati kepala desa

paris)”.

Dari hasil wawancara di atas saya menyimpulkan kinerja para pegawai

yang di kecamatan mootilango belum terlihat efektif karena para pegawai yang di

kecamatan mootilango masih kurangnya motivasi kerja dan semangat kerja yang

di berikan sesuai dengan bidang yang di kerjakan oleh mereka sendiri, jadi oleh

sebab itu kinerja para pegawai harus ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan kerja..

4.3 Pembahasan

4.3.1kinerja Pegawai Pemerintah Kecamatan Mootilango

Dengan jelas-jelas apabila suatu organisasi selalu dihadapkan kepada

tuntutan dalam kehidupan kerja yang terus menerus berubah baik secara, internal

maupun secara eksternal terutama aparatur pemerintah kecamatan karena aparatur

yang merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu,

berhasil tidaknya kinerja sangat tergantung pada aparatur sebagaji pelaksana

pemerintah kecamatan.

Dalam kenyataan ini, aparatur pemerintahan kecamatan sebagai pelaksana

tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah daerah selalu ditekankan pada

perwujudan kinerja yang tinggi khususnya mengenai peningkatan jiwa kerja yang

diberikan. Kinerja atau jiwa dari aparatur pemerintahan kecamatan mootilango

pada kenyataanya harus selalu diperhatikan sehingga apa di cita-citakan sesuai

dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat pada umumnya dapat terwujud.

“Hal demikian persoalan yang terjadi pada jiwa kerja atau kinerja dari

aparatur pemerintah kecamatan pada dasarnya belum efektif dari apa yang

diharapkan. Sebagaimana pendapat aparatur kecamatan mootilango selaku

sekertaris kecamatan mootilango mengatakan bahwa jiwa kerja aparatur

pemerintahan kecamatan mootilango belum dilaksanakan sesuai dengan

tugas, dan fungsi perlu diperbaiki diantara aparat sebagaiamana yang

diharapkan oleh masyarakat setempat disebabkan karena kurangnya

disiplin baik mengenai waktu maupun dalam tugas administrasi, keahlian

dan pengalaman yang minim serta kedisplinan dalam hal ini masyarakat

yang membutuhkan surat tersebut sangat lambat dalam pelayanan atau

penagangannya. Oleh karena itu, camat harus memperhatikan dan

mengawasi pelaksanaan jiwa kerja yang dilakukan sehingganya tidak

terjadi semacam dikriminasi antar pegawai atau pihak aparat pelaksana

dari jiwa kerja tersebut. ( Hasil wawancara, 8 juni 2012 dengan Heriwanto

Pateda SH selaku sekertaris kecamatan mootilango )”.

Kurangnya disiplin dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur

pemerintahan kecamatan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan kecamatan

itu sendiri dan dampaknya akan mengurangi tingkat keefektifan pelayanan pada

masyarakat. Disisi lain dengan keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh

aparatur kecamatan dalam menjalankan organisasi pemerintahan, sehingganya

diharapkan pada seluruh aparatur pemerintahan kecamatan agar sedini mungkin

untuk mengatasi masalah apapun persoalan yang menyangkut dengan peningkatan

jiwa kerja ataupun kinerja yang diberikan, sehingga pada akhirnya tidak

berdampak pada sisi lainnya.

“Tingkat kedisplinan merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah

organisasi dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan

menaati peraturan telah ditetapkan. Sebagaimana menurut salah seorang

tokoh masyarakat bahwa kinerja pegawai yang ada di kantor camat

mootilango harus disiplin waktu dalam bekerja karena sesungguhnya

disiplin waktu itu bisa menghasilkan kinerja yang baik di tataran aparatur

pemerintahan kecamatan. ( Hasil wawancar, 9 juni 2012 dengan MS.

Burhan Ismail selaku kasie pemerintahan kecamatan mootilango )”.

Sesuai dengan fakta yang terjadi bahwa disiplin dari aparatur

pemerintahan kecamatan mootilango masih sangat minim hal ini disebabkan

karena sebagian besar aparatur pemerintahan kecamatan masih disibukkan dengan

pekerjaan dan kegiatan masing-masing yang berkaitan dengan urusan pribadi.

Padahal ada urusan dan tanggung jawab yang lebih pokok untuk diselesaikan

dikantor camat akan tetapi aparat lebih mengutamakan kepentingan pribadi

daripada kepentingan umum.

“Selain itu juga aparatur pemerintahan kecamatan khususnya camat dan

staf lainnya kurang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas

mereka. Sebagaimana pendapat salah seorang tokoh masyarakat

mengatakan bahwa penerapan disiplin, kinerja, motivasi, optimisme dan

orientasi ke masa depan belum tertata dengan baik sehingga sering terjadi

ketimpangan dalam masyarakat dan tidak adanya sanksi yang diberikan

pada aparatur perintahan yang tidak masuk kantor dan tidak melaksanakan

tugas yang diberikan, dan tidak saling mempercayai dan sibuk dengan

urusan masing-masing dan tidak mengutamakan pada pelayanan

masyarakat. ( Hasil wawancara, 10 juni 2012 dengan Suparman Malatia,

S.pd selaku tokoh masyarakat )”.

Dengan kurangnya kepedulian dan semangat kerja yang dimiliki oleh

aparatur pemerintahan kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan serta

memberikan pelayanan terhadap mayarakat akan mengakibatkan pembangunan

desa tidak berjalan secara efektif .

“Di samping itu seperti yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh

masyarakat desa pilomonu menyatakan bahwa aparatur pemerintahan

kecamatan merasa pintar, tidak mau terbebani dan semuanya tau beres

sehingga tidak heran antara aparat yang satu dengan aparatur pemerintahan

kecamatan yang lainnya tidak saling cocok sehingga apa yang di harapkan

mengalami hambatan. Misalnya pada kerja bakti perbaikan pagar,

keserasian jalan dan sebagainya, namun realita yang terjadi camat yang

turun lansung untuk memerintahkannya, sedangkan dalam aturan kita

ketahui bahwa didalam suatu pemerintahan baik ditingkat pusat maupun

daerah dalam hal ini kecamatan adalah terdapat beberapa staf atau

perangkat yang ditugaskan untuk membantu camat akan tetapi

kenyataannya di kecamatan mootilango yang turun langsung adalah camat.

( Hasil wawancara, 10 juni 2012 dengan Arif Latif selaku tokoh

masyarakat yang ada di kecamatan mootilango )”.

Hal ini dapat dideskripsikan bahwa peningkatan kinerja atau efektifitas

kerja pegawai dari aparatur pemerintahan kecamatan mootilango belum berjalan

dengan baik ataupun belum terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing. Kita ketahui bersama bahwa efektifitas kerja tidak akan terwujudnya

dengan sendirinya kalau tidak ada yang melaksanakan dan mengawasinya

begitupun dengan kinerja aparatur pemerintahan kecamatan tidak akan terlaksana

jika tidak adanya hubungan yang harmonis antar sesama aparatur.

“Fakta yang terjadi seperti yang di kemukakan oleh tokoh masyarakat

kecamatan mootilango mengemukakan bahwa aparat kecamatan kurang

aktif, kinerja, motivasi serta rasa optimis sudah ada hanya belum berjalan

dengan baik hal ini disebabkan karena kurangnya keaktifan mereka dalam

menjalankan tugas yang diberikan, kurangnya motivasi dari masyarakat

dan tidak saling mempercayai antar aparat bahkan sebenarnya bantuan

untuk kecamatan sudah ada hanya pelaksanaannya belum jelas diarahkan

kemana bantuan yang diberikan sehingganya akan mempengaruhi

pembangunan daerah.( Hasil wawancara, 11 juni 2012 dengan Badrun

Ahmad selaku tokoh masyarakat )”.

Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintahan kecamatan tentu

memerlukan kerja sama dan hubungan harmonis yang memadai agar jiwa kerja

yang dilakukan aparat pemerintah kecamatan dapat terwujud sesuai dengan

harapan dan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Akan tetapi semua ini dapat

terwujud apabila jiwa kerja aparat pemerintahan kecamatan sangat tinggi dan

tidak saling mengharapkan dalam menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan.

“Berdasarkan pendapat salah seorang kasie PMD kecamatan mootilango

menyatakan bahwa selama ini tanggung jawab yang diberikan oleh aparat

pemerintahan kecamatan mootilango masih sebagian terlaksana agar

pelaksanaan rasa tanggung jawab kerja aparat dapat optimalkan maka

harus ditingkatkan rasa disiplin, kerja keras, rasa optimis, dan semangat

tinggi serta orientasi ke depan karena semua ini merupakan landasan untuk

melaksanakan suatu jiwa kerja yang baik. ( Hasil wawancara, 12 juni 2012

dengan Yacob Zainal Mege. SH selaku kasie PMD kecamatan mootilango

)”.

Selanjutnya dipertegas oleh salah seorang tokoh masyarakat menyatakan

“Bahwa disiplin, kerja keras, tanggung jawab, optimisme dan orientasi ke

depan sebenarnya sudah ada hanya saja belum terlaksana dengan dengan

maksimal hal ini disebabkan sarana dan prasarana penunjang kerja masih

kurang, tergantung pada honor, pendidikan dan keterampilan aparatur

yang masih rendah, sehingga pelaksanaan wewenang yang diberikan

hanya sebagian yang terlaksana. Untuk mengantisipasi hal ini camat dan

aparatnya mengadakan musyawarah agar peningkatan disiplin kerja dapat

dipatuhi. ( Hasil wawancara, 12 juni 2012 dengan Husain Rajak selaku

tokoh masyarakat kecamatan mootilango )”.

Dalam format seperti ini bahwa efektifitas kerja tidak akan berjalan

dengan baik kalau tingkat pendidikan atau sumber daya manusia dan kesadaran

dari aparatur pemerintahan kecamatan itu sendiri. Sumber daya manusia (SDM)

yang secara potensial sangat berpengaruh terhadap peningkatan efektifitas kerja

aparatur pemerintahan kecamatan. Unsur ini, menempati posisi yang strategis

yang bukan saja mewarnai melainkan menentukan arah ke mana suatu daerah

akan dibawah. Aparatur pemerintahan kecamatan adalah pelaksana kebijakan

publik yang bermuara pada kemaslahatan umat.

“Di samping itu, pendapat yang dilontarkan oleh ketua Badan

Permusyawaratan Desa ( BPD ) mengemukakan bahwa disiplin, kerja

keras, tanggung jawab, optimisme dan orientasi ke depan dalam

peningkatan efektifitas kerja aparatur pemerintahan kecamatan mootilango

sudah berjalan akan tetapi belum maksimal karena disebabkan segi

bangunan yang dan sarana prasarana yang belum menunjang. Sejalan

dengan hal tersebut, ketika dikaitkan dengan kondisi aparatur pemerintah

kecamatan mootilango sangat terlihat jelas jiwa kerja dari aparat tersebut. (

Hasil wawancara, 13 juni 2012 dengan Abdul Hafid Musa selaku ketua

BPD )”.

Sejauh ini terkait dengan peningkatan efektifitas kerja aparat dalam

meningkatkan jiwa kinerja para pegawai masih terus dipacu karena efektifitas

kerja aparatur pemerintahan kecamatan mootilango belum mencapai standar mutu

yang seperti diharapkan bersama. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana

penunjang yang terdapat di kantor camat mootilango sangat terbatas adanya alat-

alat perlengkapan.

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan khususnya aparatur

pemerintahan di kecamatan mootilango dalam peningkatan kinerja atau jiwa kerja

sangat terlihat jelas dan juga sesuai dengan apa yang dikatakan beberapa

responden dapat dikatakan bahwa sangat memprihatinkan sehingga perlu

ditingkatkan lagi efektifitasnya karena hal ini dengan sendirinya akan merangsang

tingkat partisipasi dan semangat kerja aparat. Dimana aparatur pemerintahan akan

termotivasi untuk termotivasi untuk berperan dalam proses pembangunan daerah

jika apa yang menjadi keluhan mereka dapat diatasi sedikit demi sedikit.

“Hal demikian sebagaimana yang disampaikan responden selaku aparat

menyatakan bahwa disiplin dan kerja keras aparatur pemerintahan di

kecamatan mootilango sudah terlaksana dalam melaksana tugas dan

tanggung jawab yang diberikan sebagaimana yang diharapkan oleh

masyarakat setempat akan tetapi motivasi dan orientasi ke masa depan

belum terlaksana dan juga bantuan-bantuan sudah ada tetapi

penggunaannya tidak disosialisasikan dilingkungan masyarakat. Bahkan

honor yang diberikan aparatur pemerintah kecamatan yang diterima

melalui dana yang diberikan pemerintahan kabupaten untuk aparat sudah

ada tetapi penggunaannya tidak jelas. ( Hasil wawancara, 13 juni 2012

dengan Lusiana selaku tata usaha di kantor camat mootilango )”.

Dengan demikian efektifitas kerja aparatur pemerintahan kecamatan

mootilango akan bekerja secara efektif, efisien, rasional dan objektif. Pada

dasarnya dengan memenuhi apa yang menjadi keluhan itu disaat bekerja secara

efisien dan efektif dia sudah menjalankan jiwa kerja dan bertindak secara adil

sehingga dampaknya akan bermuara pada pelayanan masyarakat dan

kesejahteraan mereka. Hal ini diperlukan suatu doktrin yang jelas supaya aparatur

pemerintah kecamatan dalam menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan di

kecamatan mootilango dirsakan sangat penting dan harus mampu bekerja secara

transparan, profesional, produktif, berdaya saing tinggi, bertanggung jawab,

efektif dan efisien.

“Berdasarkan komentar dengan salah seorang aparatur pemerintahan

kecamatan mootilango menyatakan bahwa disiplin, kerja keras, motivasi,

optimisme dan orientasi ke masa depan sudah dilaksanakan dengan baik

dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan oleh aparat

berhasil dengan baik apabila efektifitas kerja aparat ditingkatkan dan

dilakukan secara bertahap akan tetapi menjadi permasalahan disini karena

honor pegawai yang kurang jelas penggunaannya bagi seluruh aparat

pemerintahan kecamatan mootilango. ( Hasil wawancara, 14 juni 2012

dengan Sutrisno Manumba selaku Kasie Trantib kecamatan mootilango )”.

Dari hasil wawancara diatas penulis bisa menyimpulkan, persoalan yang

terjadi terhadap apartur pemerintahan di kecamatan mootilango merupakan hal

yang sangat penting dalam peningkatan efektifitas kinerja pegawai. Oleh karena

itu, landasan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diberikan harus dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab akan tetapi semua ini tidak akan terwujud jika

tidak didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Bahkan salah

satu yang dipermasalahkan dalam sebuah organisasi yaitu mengenai gaji pegawai,

hal yang sama terjadi di Kecamatan mootilango mengenai honor ataupun insetif

untuk apatur pemerintahan kecamatan tidak jelas penggunaannya dan bahkan hal

ini sudah sering terjadi.

4.3.2 Kendala yang dihadapi Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kerja

atau Kinerja Pegawai Pemerintahan di Kecamatan Mootilango

Peningkatan jiwa kerja aparatur pemerintahan di daerah kabupaten

maupun ditingkat desa berhasil atau tidak tergantung dari Sumber Daya

Manusianya. Karena kita ketahui bersama bahwa otonomi desa merupakan

otonomi yang asli bukan pemberian dari pemerintah dan sebaliknya pemerintah

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki kecamatan tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi ( 1998:40 ) bahwa Sumber

Daya Manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi yang

disebut Personil, tenaga kerja, karyawan atau potensi manusia sebagai pengerak

organisasi dalam mewujudkan potensi yang merupakan aset yang berfungsi

sebagai modal dalam organisasi.

Kendala selama ini dipemerintahan tingkat kecamatan adalah tingkat

Sumber Daya Manusia yang ada, walaupun perkembangan beberapa tahun

belakangan banyak aparat pemerintah kecamatan yang memiliki latar belakang

pendidikan S1 dan S2 tetapi sebagian masih dibawah pendidikan setingkat sarjana

hal ini harus diatasi dengan seringnya mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi

aparatur pemerintah kecamatan. Kendala berikutnya dalam hal trasnfortasi, karena

transfortasi yang ada di kecamatan mootilango belum terlalu memadai dan itu

yang sering menyebabkan para aparatur pemerintahan kecamatan sering

terlambat.

“Hal ini sesuai dengan pendapat salah seorang aparatur pemerintah

kecamatan yaitu beliau mengatakan bahwa terhambatnya pembangunan di

kecamatan disebabkan karena keterbatasan tingkat pendidikan, kadang-

kadang bawahan kurang memahami program-program yang dibuat.

Sebenarnya aparat pemerintah kecamatan juga ikut menyusun program

tersebut tetapi pada hal-hal tertentu mereka masih memerlukan instruksi-

instruksi yang jelas. ( Hasil wawancara 14 juni 2012 dengan Yacob Zainal

Mege SH selaku kasie kesos )”.

Pentingnya menciptakan Sumber Daya Manusia ( SDM ) terutama dalam

peningkatan efektifitas kinerja aparatur pemerintah di kecamatan mootilango

karena manusia merupakan faktor utama yang merencanaka dan melaksanakan

roda perintahan di kecamatan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu

pelaksanaan efektifitas kinerja sangat tergantung Manusia sebagai pelaksana

perintahan tersebut. Dalam hal ini aparatur perintahan kecamatan dituntut agar

lebih jeli untuk melihat permasalahan tersebut.

“Sebagaiman pendapat yang dikemukan oleh salah seorang tokoh

masyarakat mengatakan bahwa kulitas aparatur pemerintah kecamatan

mootilango jika dilihat dari tingkat pendidikan sudah memiliki

kemampuan tetapi kemampuan dan ketrampilan yang cukup untuk

mendukung pelaksanaan tugas-tugas mereka sebagai aparat pemerintah

kecamatan apalagi yang berkaitan dengan jiwa kerja. Hal ini disebabkan

karena tingkat pendidikan sering memperhambat aparatur perintah

kecamatan dalam menjalankan dan memahami tugas-tugas yang diberikan

oleh masyarakat. Selain itu dengan kemampuan yang cukup mempersulit

mereka dalam bekerja sama melakukan koordinasi dengan masyarakat

terutama yang berkaitan dengan masalah pelayanan publik. Ditambah

dengan kertrampilan mereka yang tidak semua bisa menggunakan sarana

dan prasarana sehingga hal ini dapat memperhambat mereka dalam

pelayanan publik. ( Hasil wawancara, 14 juni 2012 dengan Danial

Maharuju S.Pd selaku tokoh masyarakat kecamatan mootilango)”.

Untuk lebih jelasnya mengenai Sumber Daya atau tingkat pendidikan

aparatur pemerintah kecamatan mootilango dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Mootilango

No. Nama Jabatan

Tingkat

Pendidikan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Radjak I. Arasi A. Ma,Pd

Heriwanto Pateda. SH

MS. Burhan Ismail. SE, MH

Yacob Zainal Mege. SH

Mifta Mustafa Habibie S.Ag

Yasra Ahmad. Amd

Sutrisno Manumba. SE

Lusiana

Hartati

Arman Babuta

Jaridi Yunus

Zulkifli Daud

Ulis Huruji

Sutrisno Menu

Ruslan Tanua

Camat

Sekertaris Camat

Kasie Pemerintah

Kasie PMD

Kasie Kesos

Kasie Pelayanan Umum

Kasie Trantib

Tata Usaha

Tata Usaha

Kepala Desa Pilomonu

Kepala Desa Talumopatu

Kepala Desa Sidomukti

Kepala Desa Karyamukti

Kepala Desa Sukamaju

Kepala Desa Payu

D3

S1

S2

S1

S1

D2

S1

SMA

SMA

SMA

PAKET C

SMA

SMA

SMA

SMA

16.

17.

18.

19.

Tamrin Polapa

Iwan Palilati

Gunawan

Abdulah Gani

Kepala Desa Huyula

Kepala Desa Paris

Kepala Desa Satria

Kepala Desa Helumo

SMA

SMA

SMA

SMA

Sumber Data : kantor Camat Mootilango tahun 2002

Berdasarkan data diatas bahwa efektifitas kinerja tidak akan berjalan

dengan baik kalau tingkat penddidikan atau Sumber Daya Manusia dan kesadaran

dari aparatur pemerintahan kecamatan itu sendiri. Sumber Daya Manusia ( SDM )

yang secara potensial sangat berpengaruh terhadap peningkatan efektifitas kinerja

aparatur pemerintahan kecamatan mooktilango.

Suatu kebijakan yang dibuat tanpa memperhitungkan data kependudukan

dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar karena kebijakan tersebut tidak

tepat guna dan tidak mencapai sasaran dalam implementasinya di lapangan.

Dalam sebuah organisasi seorang karyawan atau yang bekerja pada pencapaian

tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana menurut Mahsun (

2006 : 13 ) mengatakan bahwa kinerja adalah suatu kemampuan kerja atau

prestasi kerja yang di perlihatkan oleh seorang pegawai untuk memperoleh hasil

kerja yang optimal.

“Berdasarkan pendapat salah seorang tokoh masyarakat kecamatan

mootilango menyatakan bahwa aparatur pemerintahan di kecamatan

mootilango belum melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagaimana

yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Misalnya dalam pengurusan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat yang berhubungan dengan

pemerintahan kecamatan dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan

surat tersebut sangat lambat dan tidak teratur dalam segi pelayanan. ( Hasil

wawancara, 14 juni 2012 dengan Iwan Adam selaku tokoh masyarakat

kecamatan mootilango )”.

Aparat pemerintahan kecamatan yang terdiri dari camat dan perangkat

kecamatan merupakan orang-orang yang secara langsung menjalankan roda

pemerintahan kecamatan. Agar pelaksanaan pemerintahan kecamatan dapat

berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan yang ada maka

dibutuhkan sumber daya manusia para aparat pemerintahan kecamatan dan jiwa

kerja yang tinggi. Selain itu juga harus memiliki kualitas moral yang baik pula

agar dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat

kecamatan mootilango demi mewujudkan program pemerintah di kecamatan

mootilango kabupaten gorontalo. Adapu kinerja dari aparatur pemerintahan di

kecamatan mootilango pada dasarnya belum efektif dari apa yang diharapkan.

“Selain itu, komentar yang disampaikan oleh salah seorang tokoh

masyarakat kecamatan mootilango memngemukakan bahwa kinerja aparat

kecamatan mootilango dan staf lainnya memeng sudah ada tapi belum

tertata dengan baik, cenderung tidak jelas, pengaturan tugas aparatur

belum sesuai dengan bidang masing-masing bahkan aktif nanti ada

kunjungan dari pihak pemerintahan kabupaten. (Hasil wawancara, 15 juni

2012 dengan Meni Empiyo S.Pd selaku tokoh masyarakat kecamatan

mootilango)”.

Berdasarkan beberapa uraian hasil wawancara di atas penulis dapat

mengemukakan bahwa kinerja dari aparatur pemerintahan di kecamatan

mootilango pada dasarnya belum efektif dari apa yang diharapkan dan hal ini akan

memperhambat dalam peningkatan efektifitas atau jiwa kerja yang di harapkan.

Disamping itu, disiplin merupakan suatu sikap ketaatan aturan tertulis dan

lebih ditekankan pada pelaksanaan aturan oleh pejabat atau petugas yang secara

langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang sudah ada

ditetapkan. Disiplin dapat dibagi menjadi dua jenis yang sangat dominan dalam

usaha menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh

lembaga atau organisasi dan kedua jenis disiplin tersebut tidak dapat dipisahkan

dan saling mempengaruhi yang harus tetap sejalan. Adapun disiplin yang

dimaksudkan adalah sebagi berikut:

Disiplin waktu adalah suatu sikap jenis disiplin yang paling mudah

dilihat dan diawasi baik oleh pengaturan yang bersangkutan maupun

oleh masyarakat yang menjalankan suatu kegiatan dalam organisasi.

Disiplin kerja adalah suatu sikap jenis disiplin yang dilihat dari

bagaimana mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh

atasannya maupun oleh masyarakat bisa berjalan dengan baik dan

mencapai hasil yang maksimal.

Salah satu faktor yang menghambat aparat kecamatan mootilango dalam

memberikan pelayanan publik yang baik adalah masalah disiplin waktu, hal itu

sesuai dengan salah satu keluhan masyarakat yang akan mengurus surat-surat di

kantor camat mootilango.

Berdasarkan pengamatan penulis pada waktu penelitian di kantor camat

mootilango hampir sebagian besar aparat pemerintahan kecamatan mootilango

datang terlambat, karena pada waktu itu penulis sudah tiba di kantor pukul 07.30

untuk melihat apakah aparat pemerintahan kecamatan mootilango disiplin

terhadap waktu atau tidak, tapi kenyataannya banyak aparat kecamatan datang

terlambat. Dengan datang terlambatnya aparat pemerintah kecamatan ini membuat

kinerja aparatur pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapakan masyarakat

pada umumnya.

Aparatur pemerintahan kecamatan harus memiliki tanggung jawab yang

merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap karyawan ataupun pegawai

dalam menjalankan suatu roda organisasi. Pekerjaan yang diberikan dari atasan

harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik kebahagiaan maupun

kegagalan dan tidak berwatak mencari perlindungan ke atas serta tidak

melemparkan kesalahan sesama anggota pegawai. Tujuan organisasi atau

pencapaian hasil kerja dapat tercapai dengan baik maka setiap karyawan harus

bertanggungjawab sesuai dengan bidang masing-masing agar tidak saling

menyalahkan satu sama lain.

“Sebagaimana pendapat salah seorang pemerintah kecamatan selaku

sekertaris kecamatan mootilango bahwa pelaksanaan rasa tanggungjawab

aparatur pemeritahan kecamatan mootilango belum maksimal, hal ini bisa

dilihat banyaknya aparat kecamatan yang datang terlambat maka akan

mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat juga mengalami hambatan

karena ada sebagian urusan yang tidak bisa dilakukan oleh aparat kecamatan

lainnya. Seperti urusan pembuatan surat izin yang dibutuhkan oleh warga

masyarakat apabila Camat tidak ada di kantor kecamatan atau terlambat

datang maka orang tersebut harus menunggu atau kembali lagi besok dan ini

merupakan salah satu hal yang tidak terpuji bagi seorang pimpinan. Aparatur

pemerintahan kecamatan adalah pelaksana kebijakan publik yang bermuara

pada kemaslahatan masyarakat di kecamatan harus benar-benar menjalankan

tugas dan fungsi yang diembanya ( Hasil wawancara, 8 juni 2012 dengan

Hariwanto Pateda SH selaku sekertaris kecamatan Mootilango)”.

Sebagai aparatur perintahan kecamatan yang menjalankan pekerjaan yang

benar dan menghasilkan satu unit pekerjaan yang baik dapat diselesaikan tepat

pada waktunya dan system pelayanan yang baik terhadap masyarakat harus sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan capaian sasaran dengan

menggerakan segala sumber daya secara cermat ke arah pembanggunan sektor riil

pada prinsipnya sudah tertanam dalam manajemen pemerintahan di Kecamatan

Mootilango.

Dari hasil wawancara diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa kendala

yang di hadapi oleh pegawai kecamatan mootilango salah satunya keterbatasan

tingkat pendidikan yang masih dibawah dan ini akan menyebabkan hambatnya

pembangunan,kemudian hambatan keduanya adalah pegawai yang ada di

kecamatan mootilango sering terlambat karena penyebab utamanya kurangnya

kendaraan yang dinaiki oleh pegawai menuju ke kantor camat.

4.3.3 Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintahan Di Kecamatan

Mootilango

Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan sangat penting untuk

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pemerintah harus mendapatkan

motivasi yang tinggi. Motivasi merupakan suatu pendorong yang didefinisikan

sebagai dorongan bagi setiap aparatur baik yang bersumber dari dalam diri

maupun dari luar untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, minat

terhadap pekerjaan, kondisi kerja ( hubungan kerja dengan atasan dan antara rekan

sesama kerja) imbalan jasa/penghasilan yang di dapat dalam pekerjaan. Motivasi

faktor yang urgen dalam rangka menimbulkan keinginan motivasi dan dorongan

bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana yang tercantum dalam

jiwa kerja atau kinerja seperti menurut Rusyan ( 2002: 3 ) fungsi kinerja adalah

pendorong timbulnya perbuatan, penggairah dalam aktivitas, dan penggerak

seperti mesin bagi mobil besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat

lambatnya suatu perbuatan.

“Berdasarkan komentar dengan aparatur pemerintah kecamatan

mengatakan bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan jiwa kerja

aparatur pemerintahan kecamatan dilakukan dengan cara pemberian

motivasi. Pemberian motivasi yang tepat dan terarah pada aparatur

pemerintahan di kecamatan mootilango dapat mengembangkan suatu

organisasi. Selain itu, pemberian motivasi kepada aparatur sangat

dibutuhkan sebab suatu pekerjaan akan berhasil dengan baik apabila dalam

kinerja aparat ditingkatkan dan dilakukan secara bertahap dalam agar

dapat dicapai secara optimal dan membangun kesadaran dari anggota

organisasi akan pentingnya proses kerja aparat sehingga perlu adanya

kedewasaan atau komitmen dari seluruh aparat pemerintahan di kecamatan

mootilango. ( Hasil wawancara, 8 juni 2012 dengan Radjak I. Arasi.

A.Ma,Pd selaku camat mootilango )”.

Pada dasarnya pemberian motivasi ini sangat diperlukan karena dengan

adanya motivasi yang dimiliki akan memperlancar kinerja dan jiwa kerja aparatur

pemerintahan di kecamatan mootilango. Selain itu juga, motivasi yang dibangun

harus benar-benar mampu untuk membangkitkan kinerja aparatur sehingga apa

yang diharapkan oleh aparat pemerintahan dan juga masyarakat dapat mencapai

hasil yang maksimal.

“Selanjutnya di pertegas oleh salah seorang tokoh masyarakat kecamatan

mootilango menyatakan bahwa peningkatan kinerja aparat kecamatan

berupa pemberian motivasi akan teatapi hanya sebatas pada penbinaan,

cara kerja aparat belum terpetakan dengan jelas, dan belum adanya

pemberian penghargaan dan hadiah bagi aparat yang memiliki kinerja

yang baik. Bahkan pembinaan tersebut dilakukan oleh camat mootilango

pada waktu melakukan pertemuan dengan aparatur pemerintahan

kecamatan. Namun hal ini demikian tidak cukup untuk ditunjang oleh

peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberian arahan dan bimbingan

tentang perlunya kinerja yang baik karena semua ini akan berpengaruh

terhadap pelayanan publik di kecamatan mootilango. ( Hasil wawancara,

10 juni 2012 dengan Bakri Ismail selaku tokoh masyarakat kecamatan

mootilango )”.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sampai pada

pemerintahan kecamatan sesuai dengan amanah asas desentralisasi aparatur

pemerintahan kecamatan harus di tunjang oleh Sumber Daya Manusia ( SDM )

dan ketrampilan aparatur yang memadai dalam meningkatkan jiwa kerja yang

efektif. Hal ini seperti dikemukakan Kurniawan, ( 2005 : 52 ) menyatakan bahwa

untuk dapat menilai sejauh mana kualitas kerja yang diberikan pegawai atau

karyawan dan antar sesama karyawan perlu adanya kriteria yang

menunjukkanapakah mutu pelayanan dan ketrampilan yang diberikan sudah

mencapai hasil yang maksimal.

Suatu pekerjaan apapun bentuknya tentu memerlukan kertrampilan

tertentu, misalnya seorang pemimpin dalam organisasi harus memiliki

ketrampilan teknis daam menggerakkan anggota yang dipimpinnya. Demikian

juga dengan aparatur pemerintahan kecamatan dalam menjalankan fungsi

utamanya sebagai fasilitator sekaligus pelaksana dan penanggung jawab

pembangunan harus memiliki ketrampilan, khususnya ketrampilan teknis yaitu

pengetahuan teknik dan peralatan dalam melaksanakan tugas. Penguasaan

terhadap teknik saja tidak cukup namun perlu ditunjang oleh ketrampilan lain

yang tidak kalah pentingnya.

Penyelenggraan Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam peningkatan karir

baik bagi mereka yang melaksanakan tugas yang sifatnya teknikal dan

operasional, fungsional bagi mereka yang menduduki berbagai tingkat jabatan

dalam aparatur pemerintahan. Karena sifatnya, kegiatan pelatihan keterampilan

merupakan kegiatan penunjang bagi suatu organisasi yang dimaksudkan untuk

meningkatkan kemampuan seluruh pegawai dalam organisasi tersebut untuk

menyelenggarakan fungsi yang merupakan tanggung jawabnya. Sebagai kegiatan

penunjang, program pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan tugas

satuan kerja yang mengelolah Sumber Daya Manusia ( SDM ).

“Selanjutnya dipertegas dengan tokoh masyarakat kecamatan mootilango

menurut beliau bahwa untuk meningkatkan keterampilan aparatur

pemerintah kecamatan pada dasarnya merupakan penyelenggaraan proses

belajar mengajar dalam rangka peningkatan kemampuan aparat

pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kegiatan yang

telah dilaksanakan di kecamatan mootilango antara lain kerja bakti sosial,

kegiatan yassinan, kegiatan lomba menganyam antar pegawai dan

masyarakat, BKMP ( Badan Kontak Majelis Taklim ) dan lomba menu.

Semua ini terwujud melelui kerja sama antara aparatur pemerintahan

kecamatan dengan ibu-ibu PKK. Kegiatan ini khususnya yassinan

dilaksanakan seminggu sekali yaitu setiap malam jum’at. (Hasil

wawancara, 10 juni 2012 dengan Suparman Malatia, S.Pd selaku tokoh

masyarakat kecamatan mootilango )”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil

kesimpulan bahwa keterampilan aparatur pemerintahan di kecamatan mootilango

merupakan faktor yang terutama dalam aparatur pemerintahan kecamatan karena

manusia yang merencanakan dan melaksanakan suatu aktivitas kerja. Oleh karena

itu, berhasil tidaknya suatu pelaksanaan jiwa kerja yang sangat tergantung pada

manusia sebagai pelaksana pemerintahan kecamatan tersebut. Dalam hal ini

aparatur kecamatan sangat dituntut agar lebih mengembangkan sumber daya

keterampilan yang benar-benar mampu dan handal sesuai dengan bidang yang

dikerjakan atau menjadi tanggung jawabnya.

Program pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kinerja

diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan

kecamatan. Pendidikan adalah suatu proses yang didesain untuk memelihara

ataupun meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan kecamatan, sedangkan

pelatihan adalah suatu proses yang direncanakan untuk meningkatkan kecakapan

yang diperlukan bagi aktivitas kerja dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang

tercantum pada definisi efektifitas kerja menurut siagian ( 2002 : 10 ) menyatakan

bahwa norma-norma yang bersifat mengikat dan ditetapkan secara eksplist serta

praktek-praktek yang diterima dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk

dipertahankan dan diterapkan dalam kekaryaan para anggota suatu organisasi.

Selain itu kegiatan pengembangan sumber daya manusia menurut Schuler ( 2003 :

89 ) bahwa untuk meninggkatkan produktivitas, dengan mengikuti kegiatan

pengembangan berarti pagawai juga memperoleh tambahan keterampilan dan

pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan mereka. Dengan

demikian diharapkan juga secara tidak langsung akan menigkatkan produktivitas

kerjanya.

Program pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan sendiri oleh

organisasi tertentu, akan tetapi dapat pula dilakukan dengan bekerja sama dengan

organisasi profesional dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Hal ini

dimaksudkan agar aparatur pemerintahan kecamatan mootilango tidak ketinggalan

dengan kecamatan-kecamatan lain dan dapat menambah wawasan aparatur

pemerintahan di kecamatan tersebut. Oleh karena itu, dengan melihat upaya yang

dilakukan oleh aparatur maka tentu saja akan dapat menambah jiwa kerja bagi

pemerintahan kecamatan setempat dan tanggung jawab yang diberikan akan

berjalan dengan maksimal bahkan dari segi pelayanan masyarakat akan semakin

membaik.

Berdasarkan pendapat dengan aparat selaku Kasie pemerintahan

kecamatan mootilango menyatakan bahwa jenis kegiatan yang pernah diikuti oleh

aparat pemerintahan di kecamatan mootilango yang berkaitan dengan kualitas

aparat pemerintahan kecamatan yang bermuara pada peningkatan jiwa kerja

aparatur antara lain sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan administrasi umum yang berkaitan dengan

tugas masing-masing.

b. Mengikuti bimbingan dalam rangka menigkatkan kinerja aparatur

pemerintahan.

c. Pelatihan dalam panwas pilkada, serta

d. Pengisian pendataan penduduk.

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan dengan mengiikut sertakan

pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan Kecamatan Mootilango yaitu:

a. Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta

pembentukan kepribadian kerja aparat pemerintahan Kecamatan

Mootilango.

b. Untuk menanamkan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar

memiliki wawasan yang menyeluruh untuk melaksanakan tugas umum

pemerintah Kecamatan dan membangun desa ( hasil wawancara, 10

juni 2012 dengan MS Burhan Ismail, SE, MH ).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat mengambil suatu

benang merah bahwa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan pada aparatur pemerintahan kecamatan mootilango yaitu untuk

meningkatkan keterampilan dan menambah pengetahuan atau wawasan pada

aparatur pemerintahan kecamatan mootilango dalam proses pelaksanaan

pelayanan masyarakat, sehingga tercipta suatu kinerja yang bertanggung jawab

secara efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya peningkatan efektifitas kerja

dapat terlaksana dengan baik.

Sejalan dengan perkembangan bahwa berdasarkan hasil penelitian bahwa

fasilitas dan sarana penunjang yang ada di kantor kematan mootilango sangat

minim. Oleh karena itu perlu diupayakan pengadaan fasilitas dan sarana

penunjang yang dapat dilakukan melalui usaha-usaha sebagai berikut:

a. Pimpinan dapat menganalisis kebutuhan yang digunakan dalam proses

upaya meningkatkan efektifitas kerjaaparatur pemerintahan kecamatan

mootilango.

b. Pemimpin dapat mengajukan kebutuhan kepada lembaga setingkat

diatasnya yaitu pemerintah kabupaten.

c. Fasilitas yang telah diterima oleh aparat pemerintahan kecamatan

mootilango dalam upaya meningkatkan efektifitas kerja seharusnya dapat

dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa efektifitas kerja

aparatur pemerintahan kecamatan mootilango belum maksimal. Hal ini sesuai

dengan pendapat dengan salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan mootilango

mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena kurang disiplinnya aparat dalam

pengerjaan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat

Kecamatan ( Hasil wawancara, 10 juni 2012 dengan Badrun Ahmad selaku tokoh

masyarakat ).

Untuk meningkatkan efektifitas kerja aparatur pemerintahan di kecamatan

harus ada faktor pendukung, yang dimaksud dengan faktor pendukung adalah

semua faktor yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Berkaitan dengan hal pelayanan publik oleh aparat kecamatan maka faktor

pendukungnya adalah semua faktor yang dapat membantu kelancaran kegiatan

pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Adapaun faktor pendukung peningkatan efektifitas kerja pemerintahan

kecamatan mootilango dalam pelayanan pulik yaitu:

Faktor Pendidikan

Pendidikan disini merupakan proses belajar yang dilakukan secara

sadar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Yang didalamnya

termasuk kemampuan dan ketrampilan. Kemampuan adalah berkaitan

dengan dapat melakukan pekerjaan/tugas sehingga menghasilkan barang

atau jasa yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan ketrampilan

adalah kemempuan melaksanakan pekerjaan/tugas dengan menggunakan

anggota badan peralatan kerja yang tersedia.

Faktor Sarana Pelayanan

Sarana pelayanan adalah segala jenis perlengkapan kerja dan

fasilitas yang berfungsi sosial untuk memenuhi kepentingan orang-orang

yang sedang brhubungan dengan organisasi atau lembaga. Sarana

berfungsi antara lain untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga

dapat menghemat waktu, meningkatkan produktifitas baik berupa barang

atau jasa, serta menimbulkan kenyamanan dan perasaan puasbagi

masyarakat yang berkepetingan sehingga dapat sedikit mengurangi sifat

emosional mereka.

Di kecamatan mootilango sarana pelayanan yang tersedia berupa peralatan

kerja, gedung tempat pemerintah kecamatan bekerja ditambah manusia sebagai

pelaksana kerjanya. Sebagai pelaksana kerja adalah para aparat kecamatan yang

bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan peralatan

kerja adalah sebagai alat penunjang agar pekerjaan bisa dilakukan secara cepat

dan tepat. Pada kantor kecamatan mootilango hanya terdapat 1 macam jenis

peralatan kerja, yaitu Komputer dang sebagai peralatan kerja yang bersifat

tunggal-guna ( single purpose equipment ) dan digunakan untuk mengetik

berbagai macam jenis surat menyurat. Keberadaan komputer tersebut cukup

membantu aparat pemerintahan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik

kepada masyarakat terutama dalam pelayanan pada pembuatan surat izin dan surat

keterangan. Akan tetapi jika yang dapat mengoperasikan komputer tersebut hanya

operator kecamatan dan sekertaris camat. Selain peralatan kerja yang dibutuhkan

oleh paraaparat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan kecamatan adalah

tersedianya tempat kerja yang layak.