27

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kota gorontalo

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama kota Gorontalo

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo yang terletak di

jalan Jendral Sudirman No. 5. Kota Gorontalo.

Pengadilan Agama Kota Gorontalo didirikan pada tahun 1962 yang pada saat itu

masih bernama Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Gorontalo. Perkembangan

pengadilan agama dan pengadilan agama syari’ah sejak di bentuknya mengalami pasang

surut, tetapi pada saat terakhir ini yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 01

tahun 1947 tentang perkawinan, maka Pengadilan agama dan pengadilan mahkamah

syari’ah menunjukan perkembangan yang mengikat. Hal ini menunjukan bahwa

Pengadilan agama sudah menjadi kebutuhan yang pokok bagi masyarakat umat Islam

Indonesia.

Kedudukan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun

2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

agama Jo. Surat Edaran Mahmkamah Agung Nomor 2 tahun 1990 tentang petunjuk

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 adalah sebagai salah satu pelaku

kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai

28

perkara tertentu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, nafkah, zakat, infaq,

sadaqah, dan ekonomi syari’ah.1

Pengadilan Agama Gorontalo, sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman bertugas

dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang sebagaimana disebutkan

diatas.2 Di samping itu, pasal 25 A Undang-undang nomor 3 tahun 2006 memberikan

kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan, pertimbangan

dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya

apabila diminta ( Vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

adalah merupakan implementasi dari kebijakan Direktorat Jendral Peradilan agama

(Dirjen Badlag), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama

Gorontalo adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki

dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat,

independensi dan akuntabel/transparansi maka di tempuh kebijakan penyelenggaraan

peradilan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai langkah-langkah strategis yang

dirumuskan sebagai berikut:

1 Moh. Rizal Ahmad,”Hambatan Pelaksanaan Alimentasi Terhadap Anak Akibat Perceraian”, Gorontalo,

2012. 2 Ibid, 28

29

1. Meningkatkan pengadilan manajemen peradilan agama , dengan program:

a. Peningkatan sumber daya Manusia ( Aparatur Pegawai );

b. Penigkatan efektifitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA;

c. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana;

d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;

2. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara dengan program;

a. Meningkatkan mutu pelayanan penerimaan perkara dan transparansi biaya

perkara;

b. Meningkatkan penertiban penerimaan perkara dan register;

c. Meningkatkan pengendalian perkara sesuai Polabindalmin dan juklak

lainnya serta aplikasi SIADPA;

d. Penertiban berkas perkara kedalam boks dan kearsipan;

3. Mewujudkan rasa keadilan dam kepastian hukum dengan program;

a. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum;

b. Mewujudkan penyelesaian perkara yang telah inkracht (berkekuatan hukum)

melalui ikrar talak, penerbitan akte cerai dan pelaksanaan permohonan

eksekusi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu ujung tombak, maka Pengadilan Agama

Gorontalo dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan

memberikan pelayanan yang di sesuaikan dengan misi Mahkamah Agung yaitu, “

Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan serta

30

memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan peradilan yang mandiri dan

independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan

dibidang peradilan pada masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses

peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat

serta di hormati. Hal tersebut sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu “Mewujudkan

supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien,

mendapatkan kepercayaan publik, profesonal dalam memberikan pelayanan hukum

yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu

menjawab panggilan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan

Agama Gorontalo, melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan

administrasi yudisial dan non yudisial, dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber

dana serta perangkat tegnologi termasuk di dalamnya aplikasi sistem administrasi

perkara (SIADPA), guna pencapaian pelayanan Hukum bagi pencari keadilan secara

cepat, sederhana, biaya ringan, demi terpenuhinya rasa keadilan, dan kepastian hukum.

Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Agama Kota Gorotalo oleh

masing-masing unit kerja, didasarkan pada perencanaan strategi Pengadilan Agama

Kota Gorontalo yang telah ditetapkan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

31

Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1996 danketentuan Undang-Undang Nomor 48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 18 dan pasal 21 dan Keputusan

Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan

Finansisal di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan

Agama ke Mahkamah Agung RI, maka penyelenggaraan organisasi Yustisial dan Non

Yustisial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Gorontalo, adalah sebagai berikut :

1. Ketua :Drs.H. Muthar, SH, MH

2. Wakil Ketua :Drs. Mohammad H. Daud

3. Hakim :1. Drs.Burhanudin MokodompIT

2. Drs. Ramlan Monoarfa, MH

3. Drs. Satrio AM. Karim

4. Djufri Bobihu,S.Ag., SH

5. H. Hasan Zakaria,S.Ag., SH

4. Panitera/Sekertaris : Drs.Siswanto Supandi, SH, MH

5. Wakil Panitera : Dra. Cindrawati S. Pakaya

6. Wakil Sekertaris : Dra. Niswaty Puluhulawa, SH

7. Panitera Muda Permohonan : Dra.Yitsanti Laraga

8. Panitera Muda Hukum : Miranda Moki, S.Ag.

9. Panitera Muda Gugatan : Dra. Sumaya Alhasni

10. Kepala Sub Bagian Keuangan : Rahmanto Bilondatu, SH

11. Kepala Sub Bagian Umum : Hartaty Napu, SH, MH

32

12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Kelompok fungsional

13. Panitera Pengganti : 1.Dra. Siti Rahmah Limonu

2.Husin Damiti, SH

3.Agus Mashudi, S.Ag

14. Jurusita : 1.Irsan Masri,S.HI

2.Indrawisno Puluhulawa,S.Ag

15. Jurusita Pengganti : 1.Fahmi Adam

2.Roly Inaku

3.Munawir Hioda

4.Ridwan Mahajani

5.Ainun Pulurahman, S.HI

6.Risna Baruadi,S.HI

7. Rusli Permana, A.Md.

8. Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.HI

9. Hj. Irene Sahi

Secara hierarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada struktur

organisasi Pengadilan Agama Gorontalo, sebagaimana baganberikut ini :

A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI

33

1. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas

Pengadilan Agama Gorontalo dengan baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas

Pengadilan Agama Gorontalo dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

3. Hakim Pengadilan Agama Gorontalo

- Memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dalam tingkat

pertama.

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang ditugaskan Pimpinan

Pengadilan Agama Gorontalo terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan.

4. Kepaniteraan

a. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo

Membantu Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya, memimpin pelaksanaan

tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam hal-hal memberikan pelayanan tehnis

dibidang administrasi perkara dan pelayanan di bidang administrasi umum kepada

semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Gorontalo dan melaksanakan tugas

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

34

b. Wakil Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya serta membantu Panitera

dalam membina dan mengawasi tugas-tugas administrasi perkara.

c. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gorontalo

Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya, pengorganisasiannya serta membantu panitera

dalam penyelenggaraan admisnistrasi perkara dan pengelolaannya dibidang perkara

gugatan.

d. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Gorontalo

Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya, pengorganisasiannya serta membantu Panitera

dalam penyelenggaraan admisnistrasi perkara dan pengelolaannya dibidang perkara

permohonan.

e. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo

Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan jangka panjang, pelaksanaannya, pengorganisasiannya serta membantu panitera

dalam penyelenggaraan admisnistrasi perkara dan pengelohan/penyusunan laporan,

pengarsipan berkas perkara.

35

5. Kesekretarisan

a. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo

Membantu Sekretaris dalam memimpin tugas di bidang Administrasi

Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan, keprotokoleran serta melaksanakan

tugas sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan.

b. Kepala Urusan keuangan Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan DIPA yang

meliputi perencanaan, penggunaan, pembuktian, serta pelaporan dan melaksanakan

tugas sebagai penguji SPP dan penendatangan SPM.

6. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo

- Membantu Hakim dalam perkara perdata serta melaporkan kegiatan persidangan

tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

- Mempersiapkan seluruh berkas perkara dan menyusun urutan persidangan yang

akan disidangkan pada hari itu.

- Panitera Pengganti yang akan bersidang sudah siap lima menit sebelum sidang

dimulai.

- Mencetak salinan putusan dan salinan penetapan yang telah di konsep oleh

Majelis dan menyerahkan kepada petugas yang diperintahkan oleh Panitera

untuk selanjutnya mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebaigamana

disebutkan dalam diktum amar putusan dan penetapan.

36

- Mengetik Penetapan Majelis Hakim, Penetapan hari sidang, membuat penetapan

sita jaminan, membuat Berita Acara Sidang serta membuat penetapan lainnya

sesuai ketentuan.

- Menyusun dan melengkapi berkas perkara yang akan diminutasi paling lambat

14 (empat belas) hari setelah putus dan menyerahkan kepada Ketua Majelis,

setelah ditanda tangani oleh Majelis diserahkan kepada Meja III untuk

selanjutnya diarsipkan

- Menerima berkas perkara yang telah BHT dari Panitera Muda

Gugatan/Permohonan untuk diarsipkan.

- Membuat laporan L.1-PA.1 s.d. L.2-PA.8 untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi

Agama dan Mahkamah Agung RI.

- Menyimpan arsip berkas perkara dan menata sesuai ketentuan.

- Mengumpulkan dan mengolah data serta mengkajinya.

- Menyajikan statistik perkara.

- Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bertanggung

jawab penuh serta melaporkan pada wakil panitera.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan Langsung /pimpinan.

3. Gambaran Kasus yang ada di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan

Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagai salah satu

pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari peradilan yang beragama Islam

37

mengenai perkara tertentu yang telah di atur dalam Undang-undang ini. Adapun perkara

perdata tertentu yang di maksud adalah meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat

dan hibah serta wakaf dan sadaqah Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang pengadilan Agama.3

Mengenai perkara yang di terima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota

Gorontalo adalah tergambar pada table berikut :

TABEL I

Gambaran gugatan permohonan biaya Pemeliharaan anak/ hak anak Yang di

putus di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir,

yakni tahun 2010,2011,2012.

Talak Gugat Nafkah Mut'ah

2010 119 270 389 26 16 5

2011 104 303 407 36 12 3

2012 154 453 589 38 15 5

13

Jenis

Jumlah 377 1026 43100%1403

Jenis Gugatan Tahun Jumlah Persen ( % )

Sumber : Data Sekunder Tahun 2013

3 Moh. Rizal Ahmad,”Hambatan Pelaksanaan Alimentasi Terhadap Anak Akibat Perceraian”, Gorontalo,

2012

38

Berdasarkan gambaran tabel diatas dengan jelas menunjukan bahwa gugatan

perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat dari tahun 2010 – 2012 mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah cerai talak dan cerai gugat

berjumlah 389 pasang atau sekitar 26%, pada tahun 2011 jumlah cerai talak dan cerai

gugat berjumlah 407 pasang atau sekitar 36%, dan pada tahun 2012 jumlah cerai talak

dan cerai gugat berjumlah 589 pasang atau sekitar 38% sehingga dalam kurun waktu 3

tahun angka cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Gorotalo berjumlah

1403 pasang.

Sehubungan dengan penjelasan di atas Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam

kurun waktu 3 tahun juga menerima permohonan gugatan pembiayaan anak atau nafkah

anak dan biaya mut’ah. Pada tahun 2010 gugatan nafkah anak berjumlah 16 pasang,

sedangkan biaya mut’ah berjumlah 5. Pada tahun 2011 gugatan nafkah anak berjumlah

12 pasang dan biaya mut’ah 5 pasang, sedangkan tahun 2012 gugatan nafkah berjumlah

15 pasang, sedangkan biaya mut’ah berjumlah 5 pasang, sehingga dalam kurun waktu 3

tahun Pengadilan Agama Kota Gorontalo menerima permohonan gugatan biaya nafkah

anak sebesar 43 pasang dan permohonan gugatan biaya mut’ah sebesar 13 pasang. Jika

diamati dari perkembangan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 angka

perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun dalam peningkatan jumlah

perceraian ini tidak diikuti oleh meningkatnya jumlah pasangan yang mengajukan

permohonan gugatan nafkah anak (alimentasi) kepada orang tua laki-laki selaku sebagai

ayah, hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti orang tua yang bercerai tidak

39

memiliki kesadaran hukum, atau ketidak tahuan akan pentingnya pemberian nafkah

anak ataupun pemberian biaya mut’ah kepada keluarga yang di tinggalkan terutama

seorang anak. Selain itu factor ekonomi dan besarnya biaya eksekusi mempengaruhi

pasangan suami istri untuk tidak mengajukan gugatan pemberian nafkah anak dan biaya

mut’ah anak. Selain itu faktor keras kepala dari pihak ibu juga mempengaruhi tidak di

ajukannya permohonan biaya nafkah anak dan biaya mut’ah, karena sang ibu merasa

bisa memenuhi setiap kebutuhan anaknya. Walaupun begitu setiap orang tua laki-laki

dalam hal ini ayah tetap berkewajiban memberikan jaminan biaya pemeliharaan anak

atau nafkah anak baik itu berupa pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya

sesuai dengan yang dicantumkan dalam UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap member

nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan suatu pukulan bagi anak,

karena anak tidak akan lagi dapat merasakan kasih sayang orang tua secara bersamaan

yang sangat penting bagi perkembangan jati dirinya serta kesehatan jasmani dan

rohaninya. Maka oleh karena itu dalam ajaran Agama Islam perceraian harus

dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh

Allah S.W.T. Bagi anak korban perceraian yang di lahirkan, perceraian orang tuanya

merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga anak-anak adalah pihak yang

paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

40

B. Implementasi Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam hal pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan

Agama Kota Gorontalo.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga )

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Namun dalam

perkawinan sering kali terjadi perselisihan, dan pertengkaran akibat ketidakcocokan

yang terus-menerus dan hal-hal lainnya sehingga perkawinan tidak berjalan baik dan

tidak dapat dipertahankan, walaupun dengan menempuh upaya damai maka dalam

keadaan demikian pasangan suami istri pada akhirnya akan mengakhiri perkawinannya

dengan perceraian.

Penelitian yang telah diuraikan dalam tabel I (satu) menunjukan bahwa angka

perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo disetiap tahunnya

mengalami peningkatan. Dari angka perceraian yang semakin meningkat tersebut

tentunya akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap

anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam

suatu keluarga dengan orang tua tunggal baik dengan seorang Ibu atau dengan seorang

ayah saja dan kadang-kadang anak harus tinggal dalam keluarga dengan ayah tiri atau

ibu tiri. Maka dalam perceraian hal yang terpenting adalah persoalan biaya nafkah anak

atau dengan kata lain yaitu hak-hak anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hal

dalam kehidupannya baik tempat dan keadaan dimanapun seperti makanan, pakaian,

4 Zainuddin Ali, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 7.

41

tempat tinggal, pendidikan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Dalam pasal 41 Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan tegas menyatakan “ Bila terjadi

pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata demi kepentingan anak bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadian akan memberi putusan siapa

yang berhak menguasai anak tersebut, dan orang tua laki-laki ( ayah ) yang bertanggung

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pedidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana

dalam kenyataan ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat

menentukan bahawa ibu ikut serta dalam memikul biaya tersebut”. Namun bila

kewajiban tersebut lalai atau tidak diindahkan oleh ayah maka ibu berhak mengajukan

gugatan ke pengadilan.5

Pernyataan Undang-undang tersebut lebih diperkuat lagi dengan pasal 24 huruf

(b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1

tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 huruf (b) Undang-undang No. 3 tahun

2006 tentang Pengadilan Agama, yang menyatakan “Kewajiban memberi biaya nafkah

tersebut tidak hanya setelah terjadinya perceraian, akan tetapi juga dapat di tentukan

selama proses perceraian berlangsung. Ketentuan tersebut mengatur bahwa selama

berlangsungnya gugatan perceraian, atas pemohon penggugat dan tergugat, pengadilan

dapat menentukan hal-hal yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan

pendidikan anak. Akan tetapi sesuai dengan hasil penelitian tidak semua orang tua laki-

laki memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian, walaupun dalam putusan

5 Hasil wawancara dengan Bpk. Drs. Burhanuding Mokodompit, Hakim Pengadilan Agama Kota

Gorontalo, Tanggal 11 Oktobet 2013, pukul 09.00.

42

pengadilan sudah di tetapkan bahwa orang tua laki-laki dalam hal ini ayah berkewajiban

memenuhi dan memberikan nafkah kepada anak. Hal ini di buktikan dengan hasil

wawancara dengan reponden dari pihak orang tua perempuan (ibu) yang mengatakan

bahwa pihak orang tua laki-laki (ayah) tidak perduli dan tidak melaksanakan hasil

putusan dari pengadilan tersebut. Padahal pada dasarnya pemberian nafkah anak setelah

terjadinya perceraian tersebut adalah tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah).

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo menunjukan bahwa pihak

pengadilan sudah menjalankan tugasnya dengan seefektif mungkin yaitu dengan

memutuskan bahwa setiap orang tua laki-laki (ayah) yang bercerai diwajibkan memberi

nafkah kepada anak, dan hal ini dibuktikan dengan data kasus perceraian dan

permohonan biaya nafkah anak baik dalam bentuk nafkah dan biaya mut’ah yang telah

digambarkan dalam Tabel I yaitu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Pengadilan

Agama Kota Gorontalo sudah memutuskan sekitar 43 pasang yang bercerai harus

membayar biaya nafkah anak, dan 13 pasang yang harus membayar biaya mut’ah.

Namun dalam hal ini setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota

Gorontalo semata-mata hanya berdasarkan permohonan dari pihak orang tua perempuan

(ibu) yang bercerai. Apabila dalam proses perceraian tidak diajukan permohonan biaya

nafkah anak maka Pengadilan tidak akan memutuskan. Akan tetapi pihak Pengadilan

melalui pihak mediasi ataupun panitera selalu memberikan saran kepada kedua belah

pihak yang akan bercerai untuk selalu memikirkan dampak perceraian, terutama

43

dampaknya terhadap pertumbuhan anak.6 Kurangnya putusan pengadilan terhadap

permohonan biaya nafkah anak dikarenakan oleh ketidaktahuan pihak orang tua

perempuan (ibu) bahwa biaya pemeliharaan anak ataupun biaya nafkah anak akan

diputuskan oleh pengadilan jika dimohonkan.7 Namun, walaupun Pengadilan sudah

memutuskan bahwa pihak orang tua laki-laki (ayah) berkewajiban membayar biaya

nafkah anak, tetap ada saja orang tua laki-laki (ayah) yang tidak membayar biaya nafkah

anak tersebut, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah 1 (satu)

responden Hana (nama samaran) yang mengatakan bahwa mantan suaminya tidak

pernah memberikan nafkah ataupun biaya untuk pemenuhan kebutuhan anaknya yang

masih berumur 5 tahun, justru orang tua laki-laki selaku mantan suaminya ini malah

pindah ketempat lain dan sudah tidak pernah memberi kabar lagi.8 Lain lagi dengan

pernyataan dari Asna (nama samaran) bekas suaminya tidak pernah memberikan nafkah

kepada anaknya, hal ini di sebabkan karena dia tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak

memiliki penghasilan yang tetap, sehingga dia tidak sanggup memberikan nafkah

kepada anaknya, ditambah lagi dengan bekas suaminya sudah menikah lagi sehingga

sulit untuk meminta biaya nafkah anak kepada bekas suaminya.9 Hal ini diakibatkan

oleh kurangnya kesadaran diri dan rasa tanggung jawab dari pihak mantan suami.

Sehubungan dengan hal ini Pengadilan menanggulanginya dengan adanya eksekusi

6 Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo ( Miranda Moki S.Ag) tanggal 8

oktober 2013, pukul 09.00

7 Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo ( Miranda Moki S.Ag) tanggal 8

oktober 2013, pukul 09.20

8 Hasil wawancara dengan penggugat (Hana), tanggal 2 Oktober 2013, pukul 15.00

9 Hasil wawancara dengan penggugat (asna), tanggal 2 oktober 2013, pukul 09.00.

44

terhadap orang tua laki-laki (ayah) yang lalai ataupun mungkir dari putusan pengadilan,

jalan yang di ambil pengadilan yaitu dengan memberikan teguran (aanmani) kepada

pihak ayah, bila tetap tidak diindahkan maka pengadilan akan mengutus petugas

eksekusi untuk melihat apakah ada barang kepemilikan oleh pihak ayah tersebut yang

dapat di jual dan hasil penjualan barang tersebut akan diberikan kepada anak, namun hal

ini kembali lagi ke pihak orang tua perempuan (ibu), karena eksekusi ini akan di

lakukan apabila adanya permohonan dari pihak orang tua perempuan (ibu).10

C. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Orang Tua Dalam Pemenuhan

Hak-Hak Anak Setelah Terjadinya Perceraian.

Dalam Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah di

jelaskan bahwa dalam perceraian yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, atau

dalam hal pemenuhan hak anak adalah orang tua laki-laki (ayah), dan jika ayah tidak

dapat memenuhinya maka pengadilan memutuskan bahwa Ibu ikut memikulnya.

Kewajiban pemberian nafkah anak ini akan tetap melekat kapada kedua orang tua

walaupun penikahannya sudah putus atau cerai. Namun dalam kenyataannya

dilapangan, menunjukan bahwa meskipun biaya nafkah anak telah di putus oleh

Pengadilan Agama, tetap saja ada orang tua laki-laki (ayah) yang tidak mematuhi

putusan pengadilan tersebut. Hal ini dapat di lihat pada table hasil wawancara dengan

para responden berikut ini :

10

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo (Drs. Burhanudin Mokodompit), tanggal 11 Oktober 2013, pukul 0920.

45

TABEL II

Persen

%

1 Tidak Memiliki Pekerjaan dan Penghasilan Tetap 1 20

2 Melakukan putusan pengadilan, namun hanya beberapa bulan 1 20

3 Anak yang tidak menerima nafkah sesuai putusan Pengadilan 1 20

4 Orang tua Perempuan ( Ibu ) mampu membiayai kehidupan anaknya 2 40

5 100%

No Alasan Responden

Jumlah

Sumber : Data Primer Tahun 2013

Dari beberapa kasus perceraian yang telah diputus oleh hakim, jelas menunjukan

bahwa tidak dilaksanakannya putusan hakim atas pemenuhan nafkah anak di akibatkan

oleh faktor penyebab perceraian yakni pertikaian atau permasalahan antara ibu dan ayah

yang bercerai, sehingga saat Pengadilan memutuskan bahwa yang bertanggung jawab

membayar biaya nafkah anak adalah orang tua laki-laki (ayah) sang ibu merasa tidak

mau lagi menerima pemberian dari sang mantan suami, dan tidak mengijinkan anaknya

untuk bertemu dengan ayahnya lagi, sehingga orang tua perempuan (ibu) mengatakan

bahwa dia mampu memenuhi keperluan anaknya atau mampu membiayai nafkah

anaknya. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan nafkah anak tidak terpenuhi antara

lain sebagai berikut :

1. Orang tua laki-laki (ayah) di putuskan oleh Pengadilan Agama adalah yang

bertanggung jawab atas biaya nafkah anaknya, tapi sesuai data yang

46

diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden menyatakan bahwa

mereka tidak mematuhinya, hal ini disebabkan oleh mantan suaminya tidak

mempunya pekerjaan dan penghasilan tetap.

2. Responden lainnya menyatakan bahwa, orang tua laki-laki (ayah)

melaksanakan putusan pengadilan akan tetapi tidak sesuai dengan putusan

pengadilan, karena mantan suaminya membayar biaya nafkah anaknya hanya

dalam jangka waktu beberapa bulan saja, selanjutnya lagi sudah tidak pernah

di bayarkan lagi.

3. Satu responden lainya yaitu anak dari orang tua yang bercerai menyatakan

bahwa ia menerima biaya pemenuhan kebutuhannya hanya 4 bulan pertama

setelah ayah dan ibunya bercerai, selanjutnya sudah tidak pernah lagi, hal ini

diakibatkan oleh ayahnya sudah menikah lagi dan sudah memiliki keluarga

lainnya sehingga sulit untuk meminta nafkah kepda ayahnya.

4. 2 responden menyatakan bahwa orang tua laki-laki (ayah) menjalankan

putusan pengadilan akan tetapi dari pihak orang tua perempuan tidak mau

menerima pemberian dari mantan suami dikarenakan faktor internal yang

terjadi antara orang tua laki-laki (ayah) dengan orang tua perempuan (ibu),

dan juga orang tua perempuan mengaku mampu membiayai kehidupan

anaknya.

Dari hasil penelitian dengan wawancara langsung dengan para responden secara jelas

menyatakan bahwa “Hambatan-hambatan yang dialami oleh orang tua dalam

47

pemenuhan hak-hak anaknya setelah terjadinya perceraian” adalah di sebabkan oleh

beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Intern

Data yang diperoleh menunjukan bahwa orang tua laki-laki (ayah) yang telah

diputuskan oleh Pengadilan sebagai penanggung jawab pemenuhan biaya nafkah anak

sudah tidak lagi memberikan biaya nafkah anak disebabkan oleh faktor ekonomi atau

dalam hal ini adalah orang tua laki-laki sudah tidak memiliki pekerjaan ataupun

penghasilan yang tetap sehingga dapat dipahami bahwa dari faktor ini orang tua laki-

laki (ayah) tidak mampu memenuhi biaya nafkah anak sesuai dengan yang telah

diputuskan oleh pengadilan. Dari 4 responden orang tua perempuan menyatakan bahwa

Pengadilan memutuskan bahwa mantan suaminya harus membayar nafkah anak. Akan

tetapi meskipun pengadilan sudah menghukum atau memutuskan biaya nafkah anak

ditanggung oleh orang tua laki-laki (ayah), pada kenyataanya tidak semua orang tua

laki-laki menjalankan putusan Pengadilan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan data yang

tercantum dalam table II, juga diperkuat dengan pernyataan dari Hari (nama samaran),

dia menyatakan bahwa dia hanya memberikan biaya nafkah kepada anaknya, tapi tidak

seuai dengan putusan Pengadilan, hal ini dikarenakan oleh pekerjaannya hanya sopir

bentor yang penghasilannya tidak menetap setiap bulannya, bahkan untuk biaya hidup

sendiri pun susah, apalagi untuk membayar biaya nafkah anak yang dijatuhkan

pengadilan kepadanya.11

Demikian juga dengan pernyataan dari anton (nama samaran)

dia mengatakan bahwa pembayaran biaya nafkah kepada anaknya sudah dilakukan

11

Wawancara dengan responden orang tua laki-laki (Hari), tanggal 25 september pukul 19.00.

48

namun hanya beberapa bulan setelah terjadinya perceraian, kemudian selanjutnya sudah

tidak pernah lagi, hal ini dikarenakan dia adalah sopir taksi yang sering bepergian keluar

daerah sehingga dia jarang memiliki waktu untuk bertemu anaknya, di tambah lagi dia

sudah menikah lagi dan memiliki anak di daerah Manado.12

Lain halnya lagi dengan

amir (nama samaran) dia menyatakan bahwa setelah Pengadilan Agama memutuskan

bahwa yang bertanggung jawab memenuhi biaya nafkah anaknya adalah dirinya, dia

tidak pernah membayar biaya nafkah anaknya tersebut, hal ini diakibatkan oleh

pengaruh istri ke keduanya yang selalu melarang dirinya bertemu dengan anaknya

lagi,13

akan tetapi sesuai data wawancara dengan mantan istrinya, dia tidak merasa

keberatan mantan suaminya tidak membayar biaya nafkah anak, justru dia pun melarang

anaknya berhubungan dengan ayahnya, juga dia mengaku mampu membayar dan

memenuhi kebutuhan hidup anaknya.14

Sama halnya dengan ronal (nama samaran) ia

mengaku mampu membayar biaya nafkah anaknya, akan tetapi dia selalu mendapat

larangan dari mantan istrinya untuk memberikan nafkah kepada anaknya karena mantan

istrinya mengaku mampu memelihara anaknya walaupun tidak mendapat pemberian

biaya nafkah dari dirinya.15

Kenyataan yang telah diperoleh sesuai dengan data yang telah di jelaskan di atas

menjelaskan bahwa walaupun biaya nafkah anak sudah di jamin oleh putusan

Pengadilan Agama yang memutuskan perceraian kedua orang tua, akan tetapi dalam hal

orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi dan memiliki keluarga baru jelas akan

12

Wawancara dengan responden orang tua laki-laki (anton) , tanggal 20 oktober, pukul 10.00 13

Wawancara dengan responden orang tua laki-laki (amir), tanggal 15 oktober 2013, pukul 16.00 14

Wawancara dengan responden orang tua perempuan (yati), tanggal 16 oktober 2013, pukul 10.00. 15

Wawancara dengan responden orang tua laki-laki (ronal), tanggal 27 oktober 2013, pukul 20.00

49

sangat sulit untuk memberikan biaya nafkah atau biaya pemenuhan hak anaknya apalagi

yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan yang tetap.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dari orang tua perempuan dan orang tua laki-

laki yang telah bercerai yang menjadi responden dari penelitian ini, sebanyak 2 dari 4

responden orang tua laki-laki menyatakan bahwa sudah memiliki keluarga baru atau

sudah menikah lagi. Sedangkan 2 dari 4 responden orang tua perempuan juga telah

menyatakan bahwa sudah menikah lagi, dan 2 diantaranya menyatakan bahwa mampu

membiayai kehidupan anaknya. Hal ini mempengaruhi kewajiban dari seorang ayah

yang telah di tetapkan oleh pengadilan, karena pada kenyataanya apabila orang tua laki-

laki sudah menikah lagi maka akan mempengaruhi faktor keuangan atau faktor ekonomi

dari orang tua laki-laki tersebut. Apalagi bila istrinya yang baru melarang suaminya

untuk berhubungan dengan keluarga terdahulunya. Faktor lain yang menjadi penyebab

tidak terpenuhinya biaya pemenuhan hak anak atau biaya nafkah anak ini adalah orang

tua laki-laki tidak memiliki kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab sebagai seorang

ayah. Hal ini disebabkan oleh pihak orang tua laki-laki merasa bila setelah pengadilan

memutuskan perceraian antara istrinya telah selesai maka kewajiban untuk memenuhi

biaya kehidupan keluarganya yang ditinggalkan juga akan hilang dan tidak lagi menjadi

permasalahan.

Pengadilan pada dasarnya bertujuan memutuskan bahwa orang tua laki-laki

memilik tanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak atau pemenuhan hak anak adalah

perwujudan dari peraturan Perundang-undangan yaitu pengimplementasian isi dari

50

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang lebih jelasnya

tercantum dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974.

2. Faktor Eksteren

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini sudah tidak lazim lagi perempuan yang

sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, dan bahkan memiliki penghasilan

yang lebih besar dari laki-laki sehingga dia tidak lagi bergantung pada biaya dari orang

tuanya, atau bahkan suaminya jika memang dia sudah menikah. Biasanya hal ini juga

dapat menyebabkan permasalahan dalam keluarga, karena sudah mengaku memiliki

penghasilan yang cukup istri menjadi tidak perduli dengan keadaan suaminya sehingga

menyebabkan pertengkaran dan bahkan sampai mengakibatkan perceraian. Faktor

kemampuan finansial atau kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh orang tua

perempuan ini adalah faktor yang banyak terjadi dalam penelitian ini. Karena merasa

cukup atau mampu membiayai kebutuhan anaknya setelah terjadi perceraian maka

kewajiban dari orang tua laki-laki yang telah di putuskan oleh pengadilan yaitu sebagai

penanggung jawab atas semua biaya pemenuhan hak anaknya sampai dia berumur

dewasa tidak akan terlaksana. Disamping itu, faktor lain yang menjadi sebab tidak

terlaksananya pemberian nafkah dari orang tua laki-laki (ayah) adalah karena orang tua

perempuan (ibu) memiliki keluarga yang berkecukupan atau dalam hal ini berasal dari

keluarga yang mampu sehingga dengan bantuan dari keluarganya orang tua perempuan

(ibu) merasa tidak perlu mengkhawatirkan persoalan pemenuhan hak anaknya nanti

setelah terjadi perceraian. Keadaan ini juga ditemukan dalam penelitian ini, dari 4 orang

51

responden orang tua perempuan ada 2 orang responden manyatakan bahwa dia mampu

membiayai kebutuhan anak-anaknya.

Hambatan Pemenuhan hak anak pasca perceraian yang di temui oleh orang tua

selain penghasilan dari pihak orang tua laki-laki yang tidak tetap atau mengenai masalah

ekonomi juga faktor orang tua sudah menikah lagi, atau orang tua perempuan mampu

membiayai kehidupan anaknya tanpa harus ada pemberian dari mantan suaminya

masalah lain yang timbul adalah besarnya biaya eksekusi dalam mengajukan gugatan ke

Pengadilan Agama. Hal ini menjadi sebab lainya karena nilai dari barang-barang yang

akan di eksekusi oleh pengadilan tidak sepadan dengan biaya eksekusi yang harus

dibayarkan oleh pihak orang tua perempuan (ibu), di tambah lagi apabila pihak orang

tua perempuan menggunakan jasa penasehat hukum (pengacara) maka biaya yang di

keluarkan akan sangan besar, padahal hal semua itu seharusnya diberikan saja kepada

anak, karena pada kenyataanya yang menjadi korban terbesar dari peristiwa perceraian

ini adalah anak, peristiwa perceraian yang di alami oleh keluarga yang memiliki anak

akan mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan anaknya bahkan akan berdampak

sangat buruk untuk mentalnya.