103

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Dalam bagian ini diuraikan profil Kota Denpasar, yaitu meliputi lokasi

geografi, demografi, ekonomi dan pariwisata, politik dan pemerintahan, serta

sosial dan budaya. Pada bagian ini juga diuraikan tentang gambaran umum

sekolah dasar di Kota Denpasar yang meliputi sebaran dan lokasi, keadaan siswa

dan guru, serta kurikulum bahasa Inggris dan sejarah pengajaran bahasa Inggris.

Deskripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hal yang

mendasari perkembangan pembangunan di Kota Denpasar pada umumnya dan

tentang pembelajaran bahasa Inggris di SD pada khususnya.

4. 1 Profil Kota Denpasar

Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung. Akhirnya,

tetap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, bahkan

mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Daerah

Tingkat I Bali. Dengan dijadikan Denpasar sebagai pusat pemerintahan Tingkat II

Badung maupun Tingkat I Bali, kota ini mengalami pertumbuhan yang sangat

cepat, baik dalam hal fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Keadaan fisik Kota

Denpasar dan sekitarnya sedemikian maju dan pola kehidupan masyarakatnya

telah banyak menunjukkan ciri-ciri dan sifat perkotaan. Denpasar menjadi pusat

pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat

pariwisata. Denpasar terdiri atas empat kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar

Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara.

103

104

Seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar mengalami

pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta lajunya pembangunan di segala

bidang terus meningkat sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar

terhadap kota itu sendiri. Demikian pula Kota Denpasar yang merupakan ibu kota

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan sekaligus merupakan ibu kota Provinsi

Daerah Tingkat I Bali, yakni mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Kota Denpasar menerima warisan dari kabupaten Badung, yakni sebagai

daerah hunian wisata, yang mewilayahi daerah hunian wisata utama di kawasan

Sanur. Dari sisi utara Sanur dengan The Grand Bali Beach hingga Sanur Beach

Hotel di sisi selatan Sanur dipadati oleh hotel, restoran, dan berbagai sarana

penunjang wisata lainnya. Selanjutnya menyikapi perkembangan Denpasar agar

tidak liar tanpa kendali, maka memasuki milenium ketiga, Pemerintah Kota

Denpasar menetapkan rambu-rambu bahwa kota Denpasar sebagai kota budaya.

Adapun tempat wisata yang ada di Kota Denpasar, seperti: Patung Catur Muka,

Monumen Puputan Badung, Art Centre, Museum Bali, Pura Agung Jagatnatha,

Pura Pengerebongan, Taman Festival Bali, Pura Sakenan, Benoa, Pantai Sanur,

Blanjong Prasasti, Arca Ganesha, Monumen Padanggalak, Pasar Badung, dan

Musium Le Mayeur. Kawasan tempat wisata tersebut ditata agar lebih pantas

menyandang predikat kota budaya. Paket city tour pun dikemas sebagai rambu-

rambu pendukung untuk menjaga kualitas ruang-ruang tersebut.

4.1.1 Lokasi dan Geografi

Kota Denpasar, selain merupakan ibu kota daerah tingkat II, juga

merupakan ibu kota Provinsi Bali dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan,

105

pendidikan, serta perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah

menguntungkan, baik dari segi pusat pendidikan, ekonomi, maupun

kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai

penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar berada di antara 08° 35″

31”-08° 44″ 49′ Lintang Selatan dan 115° 10″ 23′-115° 16″ 27′ Bujur Timur,

yakni berbatasan dengan: di sebelah utara Kabupaten Badung, di sebelah timur

Kabupaten Gianyar, di sebelah selatan Selat Badung; dan di sebelah barat

Kabupaten Badung. Luas seluruh Kota Denpasar adalah 12.778 Ha, termasuk

tambahan dari reklamasi pantai serangan seluas 380 Ha.

Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 8,09 %, sedangkan sensus

Penduduk 2000 menunjukkan pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 3,01 %. Hal

ini disebabkan program keluarga berencana yang ada di Kota Denpasar dapat

dilaksanakan dengan baik. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini

disebabkan oleh faktor urbanisasi yang sangat dominan, yakni dengan alasan

pokok mencari pekerjaan. Secara regional penyebab banyaknya penduduk yang

masuk ke Kota Denpasar karena Denpasar merupakan ibu kota provinsi. Hampir

semua kegiatan ekonomi ataupun pendidikan terfokus di kota ini. Selama tahun

2008, pertambahan penduduk sebesar 477.199 orang, semula 65.159 orang pada

tahun 2007 menjadi 642.358 orang pada tahun 2008. Apabila dilihat dari jumlah

penduduk dan tingkat migrasinya, Denpasar tergolong kota besar. Namun, dari

segi luas wilayahnya Denpasar tidak dapat dikategorikan sebagai kota besar.

Malahan di antara sembilan kabupaten/kota di Bali, luas wilayah Kota Denpasar

adalah yang paling sempit/kecil. Walaupun demikian, Denpasar sebagai ibu kota

106

Provinsi Bali, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pariwisata telah

menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Sebagai kota yang

tumbuh sangat pesat, tentu bukan sesuatu yang ganjil jika Denpasar berkembang

menjadi kota urban. Pertumbuhan ini selain mengucurkan rezeki bagi warganya,

juga memberikan dilema-dilema sosial. Denpasar adalah tempat yang cukup

menjanjikan kesuksesan. Konsekuensi dari keadaan ini adalah tingginya arus

urbanisasi, yakni dengan persentase terbesar datang dari urbanisasi penduduk

yang tidak terencana dan terkendali. Mereka umumnya bekerja pada sektor

informal, tanpa keterampilan, dan tidak bermodal. Akibatnya, mereka sangat

rentan terhadap krisis ekonomi, mempercepat jumlah pengangguran sehingga

Denpasar semakin heterogen dan terasa semakin sempit.

4.1.2 Demografi

Menurut registrasi jumlah penduduk sampai akhir Tahun 2008 adalah

642.358 orang. Hal ini disebabkan program keluarga berencana yang ada di Kota

Denpasar dapat dilaksanakan dengan baik. Tingginya tingkat pertumbuhan

penduduk ini disebabkan oleh faktor migrasi yang sangat dominan, yakni dengan

alasan pokok mencari pekerjaan. Secara regional penyebab banyaknya penduduk

masuk ke Kota Denpasar karena kota ini merupakan kota provinsi, di samping

hampir semua kegiatan ekonomi maupun pendidikan terpusat di daerah ini.

Selama tahun 2008 pertambahan penduduk Kota Denpasar sebesar 477.199 orang.

Pertumbuhan penduduk tersebut hanya sebagian kecil disebabkan oleh

pertumbuhan alami, tetapi lebih banyak karena mutasi penduduk, baik dari

107

kabupaten di Bali maupun dari luar Bali. Hal ini menyebabkan kepadatan

penduduk yang makin meningkat, seperti dirinci pada Table 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk di Kota Denpasar

N0 Kecamatan Jumlah

Penduduk(Jiwa)

Jumlah

Rumah

Tangga

Sex Ratio Kepadatan

(Jiwa/Km2)

1 Denpasar Selatan 163.830 48.828 109 6.016

2. Denpasar Timur 127.299 29.911 109 3.961

3. Denpasar Barat 186.346 37.849 110 2.446

4. Denpasar Utara 164.940 42.254 108 3.336

Kota Denpasar 642.415 158.842 109 3.604

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2008

Gambaran ketenagakerjaan di Kota Denpasar dapat ditunjukkan oleh

tingkat partisipasi, komposisi, dan persebaran angkatan kerja. Aspek

ketenagakerjaan yang disajikan meliputi komposisi angkatan kerja, lapangan

pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan jumlah jam kerja. Dalam hal ini

penduduk usia kerja diklarifikasikan dari umur sepuluh tahun ke atas, yaitu

mereka yang secara potensial dapat memproduksikan barang dan jasa. Angkatan

kerja seluruhnya yang terserap 282.955 orang, sedangkan yang masih berstatus

sebagai pengangguran 8.641 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk

Kota Denpasar mencapai angka 72,90 %. Dengan kata lain masih terdapat 2,96 %

penduduk usia kerja yang berstatus sebagai pengangguran. Penyebaran tenaga

kerja tersebut terdiri atas sektor pertanian 11.129 orang, industri pengolahan

108

14.350 orang , perdagangan 63.010 orang, angkutan 7.355 orang, jasa 134.272

orang dan lain-lain 52.839 orang.

4.1.3 Ekonomi dan Pariwisata Budaya

Lebih dari 37% penduduk Kota Denpasar bekerja pada bidang

perdagangan, perhotelan, atau industri rumah makan. Dari data tahun 2001,

kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Denpasar

adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (34,36%), kemudian diikuti oleh

sektor keuangan (15,19%), sektor pengangkutan dan komunikasi (13,66%), sektor

industri pengolahan (12,24%), sedangkan sektor lainnya (24,55%), yaitu meliputi

sektor pertambangan, jasa, pertanian, bangunan, listrik, dan gas rata-rata 5-6%.

Pada tahun 2000, jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung

mencapai 1.413.513 pada Pelabuhan Benoa dan Bandara Internasional Ngurah

Rai. Sekitar Juli dan Agustus merupakan bulan sibuk, sementara Desember dan

Januari merupakan bulan sepi. Kunjungan ke Bali menunjukkan peningkatan yang

kuat pada kurun waktu 1997 -1998 ketika masalah dalam negeri dan krisis

melanda Asia pada umumnya. Keamanan wilayah Bali merupakan daya tarik bagi

wisatawan untuk berkunjung.

Pembangunan Kota Denpasar diarahkan untuk tetap mempertahankan

tingkat laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta meningkatkan

pemerataan dengan struktur perekonomian yang mantap. Peranan sektor-sektor

lain, seperti: pariwisata, seni dan budaya, serta pendidikan sangat menunjang laju

pertumbuhan pembangunan di Kota Denpasar, apalagi kota ini mencanangkan diri

109

sebagai kota berwawasan budaya. Dengan sendirinya peningkatan dan pelestarian

budaya perlu dipertahankan.

Kota Denpasar merupakan daerah yang memiliki potensi yang cukup

tinggi di bidang kepariwisataan karena didukung oleh kondisi alam, kondisi sosial

budaya, serta dunia usaha. Dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan di

Kota Denpasar masih terdapat beberapa kendala, seperti: masalah kemacetan lalu

lintas, kependudukan, kebersihan, dan ketertiban umum. Pada jam tertentu sering

terjadi kemacetan, terutama pada ruas jalan yang menjadi pusat pendidikan. Di

samping itu, belum terkelolanya secara baik sebagian objek wisata dan dukungan

kekhasan daerah sebagai daya tarik wisatawan. Walaupun demikian,

pembangunan kepariwisataan merupakan hal yang mendapat perhatian dan

disiasati agar pembangunan kepariwisataan Kota Denpasar yang merupakan

sektor andalan dan unggulan mampu mewujudkan pariwisata peduli rakyat.

Wawasan budaya menempatkan kebudayaan dalam kategori dasar atau

asasi, yaitu berfungsi sebagai potensi dasar, cara/pendekatan, di samping sebagai

tujuan. Sebagai potensi dasar unsur-unsur kebudayaan Bali bersifat khas, unggul,

dan menyiratkan nilai-nilai luhur yang sangat perlu dikedepankan. Unsur-unsur

tersebut mencakup: pura, puri, arsitektur Bali, kesenian daerah, upacara, hukum

adat, konsepsi-konsepsi budaya, serta unsur-unsur yang lainnya.

Selanjutnya, sebagai cara atau pendekatan, terkristalisasi bahwa hakikat

pendekatan kebudayaan mengutamakan hal-hal yang prinsipil, seperti

menghormati kebersamaan, menghargai segala bentuk pendapat. Secara singkat

cara atau pendekatan yang dimaksud harus mengutamakan subjektivitas,

110

partisipatif, objektivitas, serta dilandasi kearifan, moral, dan etika secara

manusiawi.

Sebagai tujuan pembangunan kepariwisataan, orientasi diarahkan pada

kesejahteraan yang seimbang dan serasi sesuai dengan amanat Tri hita Karana,

yaitu keserasian hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan

manusia dengan lingkungannya. Pembangunan Denpasar yang berwawasan

budaya yang dilandasi Tri hita Karana menghadapi berbagai hambatan, di

antaranya kesemerawutan tata ruang dengan kecenderungan ketersesakan yang

makin tinggi sehingga menimbulkan tekanan ekologis yang berat terhadap

kehidupan manusia, masyarakat, dan kebudayaan serta kondisi kehidupan warga

kota yang heterogen dan kompleks, baik mengenai kepadatan demografis maupun

keberagaman etnis, ras, dan agama.

Dengan pulihnya perekonomian dunia sudah tentu kehidupan pariwisata

Bali akan semakin baik. Wisatawan mancanegara akan semakin banyak datang ke

Bali karena Bali memiliki daya tarik yang luar biasa dan diakui dunia.

Kebudayaan daerah Bali merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi

pembangunan yang dilaksanakan. Warisan budaya yang bernilai luhur merupakan

dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh agama

Hindu.

4.1.4 Sosial dan Budaya

Kebijakan pembangunan bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh

pemerintah kota, yakni meliputi bidang agana dan kepercayaan terhadapTuhan

Yang Maha Esa. Adapun kebijakan di bidang sosial budaya yang sedang

111

dilakukan adalah; (1) meningkatkan pengamalan ajaran agama sebagai landasan

moral etik dalam kehidupan bermasyarakat; (2) pembinaan kehidupan beragama

diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan suasana kondusif

melalui tri kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan sarana dan prasarana

kehidupan beragama sesuai dengan kebutuhan dengan mengikut- sertakan

masyarakat; (4) pembinaan dan pemahaman penganut kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mengarah pada pembentukan agama; (5)

menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kesenian

daerah Bali untuk memperkaya keanekaragaman budaya bangsa yang didukung

oleh iklim, sarana, dan prasarana yang memadai; (6) meningkatkan peranan

lembaga adat dan lembaga-lembaga tradisional lainnya sebagai perwujudan

pemberdayaan masyarakat; dan (7) meningkatkan mutu sumber daya manusia dan

lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang

memberikan prioritas pada upaya promotif dan preventif dengan tidak

meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

4.1.5 Politik dan Pemerintahan

Secara administratif Kota Denpasar terbagi menjadi empat wilayah

kecamatan, yakni meliputi Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar

Selatan, dan Denpasar Utara. Wilayah Kecamatan dibagi menjadi beberapa

desa/kelurahan, masing-masing terdiri atas beberapa dusun/lingkungan. Di

samping desa dinas juga terdapat desa adat yang masing-masing terdiri atas

beberapa banjar adat. Dalam hal ini antara desa dinas dan desa adat tidak terjadi

tumpang tindih, justru sebaliknya terdapat keserasian dan kerja sama yang saling

112

mendukung. Selanjutnya, jumlah kelurahan/dinas dan banjar di Kota Denpasar

seperti terlihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2

Jumlah Kelurahan/Dinas dan Banjar di Kota Denpasar

No Kecamatan Ibu Kota Kel.

Desa Banjar

Dinas Adat Dinas Adat

1 Denpasar Barat Pemecutan Kaja 3 8 2 103 55

2 Denpasar Utara Peguyangan 3 8 10 98 101

3 Denpasar Timur Kesiman 4 7 12 85 98

4 Denpasar Selatan Sesetan 6 4 11 103 87

Kota Denpasar 16 27 35 389 341

Sumber : Pemerintah Kota Denpasar 2008

Dari 16 kelurahan dan 27 desa yang ada di Kota Denpasar, semuanya

sudah termasuk kategori desa/kelurahan swasembada.

Adapun kebijakan pembangunan Kota Denpasar dalam lima tahun ke

depan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang

berwawasan budaya yang dijiwai agama Hindu dan dilandasi Tri hita Karana.

Prioritas pembangunan diletakkan pada sektor budaya, pariwisata, perdagangan,

jasa, industry, dan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, di samping

mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan, dan pemberdayaan ekonomi

lokal dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem

ekonomi kerakyatan. Landasan kebijakan adalah pernyataan visi yang tetap

113

bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu; (a) pemerataan pembangunan, (b) stabilitas

daerah/nasional yang sehat dan dinamis, dan (c) Supremasi hukum. Ketiga pilar

tesebut saling terkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling

memperkuat.

Sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Denpasar, kebijakan

pengembangan diarahkan pada sektor kebudayaan sebagai landasan pembangunan

dalam rangka mewujudkan jati diri Kota Denpasar. Sektor pariwisata sebagai

tulang punggung pembangunan diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor

lainnya dalam menunjang pembangunan Kota Denpasar. Sektor perdagangan,

hotel, dan restoran dikembangkan untuk mendukung pengembangan sektor

industri, pariwisata, dan pertanian. Sektor jasa dikembangkan untuk mendukung

pelayanan masyarakat, sektor perdagangan, pariwisata, dan pertanian. Sektor

industri didorong untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian diarahkan untuk

pengembangan pertanian pedesaan dan menjaga ekosistem perkotaan. Sektor lain

dikembangkan untuk mendukung pembangunan sektor-sektor strategis di atas.

Adapun kebijakan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan

adalah sebagai berikut; (1) Peningkatan keterampilan dan keahlian,

pengembangan potensi/bakat aparat, peningkatan motivasi dan kepribadian

pekerja aparat, serta penyempurnaan sistem insentif dan disinsentif untuk

mendorong kinerja aparatur pemerintahan. (2) Melakukan reorganisasi dan

restrukturisasi kelembagaan agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan

secara efisien dan optimal, di samping pembenahan sistem menejemen

114

pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien, dan efektif. (3)

Meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai bentuk pendidikan dan

pelatihan sehingga secara terstruktur didapatkan sumber daya manusia yang

profesional dan bertanggung jawab.

4.2 Sekolah Dasar di Kota Denpasar

Kota Denpasar sebagai kota provinsi sudah tentu merupakan pusat

kegiatan pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

Saat ini terdapat 183 buah sekolah TK dengan 675 guru dan 11.485 murid; 218

SD, dengan 2.765 guru dan 70.785 murid, 48 SLTP swasta atau negeri, dengan

2.104 guru, dan 25.384 murid; 50 buah SMTA negeri atau swasta dengan 2.466

guru dan menampung 27.475 murid (Disdikpora Kota Denpasar). Namun untuk

tingkat pendidikan tinggi yang meliputi universitas, sekolah tinggi, institut serta

akademi terdapat sebanyak 32 buah, baik berstatus negeri maupun swasta.

Pemerintah kota telah mengupayakan perluasan jaringan dan pemerataan

memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi melalui peningkatan manajemen,

mutu, dan akses pendidikan. Hal penting yang sudah dilakukan adalah

memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan

kemampuan, di samping meningkatkan partisipasi masyarakat. Kota Denpasar

sebagai kota provinsi dan pusat pendidikan serta mempunyai jumlah penduduk

terpadat dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya, tidaklah mengherankan

kalau sekolah yang ada dari tingkatan TK sampai tingkat SMA selalu menjadi

rebutan sebagai sekolah pilihan. Sebagai kota yang penduduknya heterogen, sudah

tentu terdapat berbagai latar belakang siswa-siswi dari berbagai suku dan etnis

115

yang berbeda-beda. Kondisi ini harus dipertahankan oleh para pendidik dan

pemerintah dalam rangka menjadikan Kota Denpasar sebagai pusat pendidikan

yang multikultural.

Dalam konteks Kota Denpasar, yang dikenal dengan muatan yang sarat

kemajemukan, pendidikan multikultural menjadi sangat strategis dan harus

dikelola secara kreatif sehingga konflik dapat dihindari. Di sisi lain, terdapat 218

buah sekolah dasar negeri dan swasta yang tersebar di empat kecamatan, yaitu

Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar

Barat dan Kecamatan Denpasar Selatan. Adapun Jumlah SD yang ada di Kota

Denpasar adalah seperti tersaji pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3

Jumlah dan Jenis Sekolah Dasar di Kota Denpasar

Kecamatan Negeri Swasta

Kecamatan Denpasar Timur 37 12

Kecamatan Denpasar Utara 46 11

Kecamatan Denpasar Barat 44 10

Kecamatan Denpasar Selatan 45 13

Jumlah 172 46

Sumber : Pemerintah Kota Denpasar 2008

4.2.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini hanya delapan sekolah yang dipilih secara purposive

sampling (sampel bertujuan). Berdasarkan teknik pengambilan sampel ini, maka

tempat pelaksanaan penelitian terdiri atas satu SD negeri dan satu SD swasta dari

116

masing-masing kecamatan. Sebaran dan lokasi sekolah tersebut adalah seperti

terlihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4

Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Tempat Penelitian

N

o

Kecamatan SD Negeri Alamat SD Swasta Alamat

1 Denpasar

Timur

SD 1

Sumerta

Jln.Pucuk No

1 Denpasar

SD Saraswati 5

Denpasar

Jln.

W.R.Supratman

N0. 239 Denpasar

2 Denpasar

Utara

SD 31

Dangin Puri

Jln. Mawar

No. 8

Denpasar

SD Saraswati 1

Denpasar

Jln. Gadung No.28

Denpasar

3 Denpasar

Barat

SD 8 Dauh

Puri

Jln.PB

Sudirman No.

16 Denpasar

SD Santo Yoseph

1 Denpasar

Jln. Serma Kawi

No. 2 Denpasar

4 Denpasar

Selatan

SD 1

Sesetan

Jln. Pulau

Saelus No. I/A

Sesetan

SD Kristen

Harapan

Jln. Raya Sesetan

No. 62 Denpasar

Adapun penetapan SD tersebut sebagai tempat penelitian ini didasarkan

atas pengamatan sebelumnya bahwa sekolah-sekolah itu telah memberikan

pelajaran bahasa Inggris sejak kebijakan pelaksanaan pengajaran bahasa Inggris

untuk sekolah dasar diterapkan di Kota Denpasar. Selain itu, sekolah-sekolah

tersebut di atas memiliki keunggulan dalam berbagai prestasi, baik akademik

maupun non- akademik.

Secara umum fasilitas pembelajaran di SD itu, menurut pengamatan dan

informasi yang diperoleh, sudah memadai. Akan tetapi, sarana dan prasarana

pembelajaran bahasa Inggris masih menimbulkan kendala, seperti: pengadaan

guru bahasa Inggris, laboratorium bahasa dan buku paket untuk pembelajaran

bahasa Inggris. Dalam hal ini, memang ada sekolah swasta yang mempunyai

fasilitas pendidikan yang lebih lengkap seperti laboratorium bahasa. Sehubungan

dengan hal itu ada beberapa sekolah dasar negeri yang ditetapkan sebagai sekolah

117

rintisan pembelajaran bahasa Inggris yang memberikan bahasa Inggris dari kelas

satu SD. Pemberian pembelajaran bahasa Inggris mulai dari kelas satu sebenarnya

atas permintaan orangtua siswa lewat komite sekolah. Selain itu, sekolah juga

merasakan keuntungan dari pembelajaran bahasa Inggris ini sehingga menjadi

sekolah yang diminati oleh masyarakat. Oleh karena letaknya yang strategis dan

dengan fasilitas yang memadai hampir setiap tahun sekolah yang menjadi lokasi

penelitian ini selalu menjadi incaran bagi masyarakat untuk dapat memasukkan

putra-putrinya agar mendapat pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini ada

anggapan bahwa sekolah yang bisa memberikan pelajaran bahasa Inggris sejak

awal atau dari kelas satu merupakan sekolah bergengsi.

4.2.2 Siswa dan Guru

Peserta didik yang ada di sekolah negeri tampaknya memiliki tingkat

ekonomi yang bervariasi dibandingkan dengan siswa yang memilih sekolah

swasta. Secara umum mereka yang memilih sekolah negeri pada umumnya

mempunyai tingkat ekonomi yang lebih rendah daripada yang memilih sekolah

swasta. Perbedaan latar belakang ekonomi juga berpengaruh terhadap prestasi

belajar bahasa Inggris di SD. Keadaan ini tentunya menimbulkan masalah.

Namun, para siswa yang datang dari keluarga menengah ke atas, masalah

kesulitan berbahasa Inggris ini dapat diatasi dengan mudah. Mereka tinggal

menunjuk kursus bahasa Inggris mana saja yang mereka suka dan bisa mulai

belajar. Akan tetapi, bagaimana halnya dengan para siswa yang berasal dari

kalangan bawah? Hal ini tentu merupakan kesulitan tersendiri karena kadang-

118

kadang, apalagi untuk membayar uang kursus, untuk makan pun mereka masih

harus mencari uang selepas sekolah.

Latar belakang sosial ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap keberhasilan siswa dalam belajar bahasa Inggris. Secara umum prestasi

siswa negeri sangat bervariasi dibandingkan dengan prestasi sekolah swasta yang

secara umum berlatar belakang tingkat ekonomi kelas menengah ke atas.

Sekalipun keadaan siswa yang heterogen, mereka mempunyai semangat yang

sangat tinggi untuk belajar bahasa Inggris. Dari guru dan kepala sekolah diperoleh

informasi bahwa siswa sangat tertarik dengan bahasa Inggris karena mereka

mendapat semangat dari orangtuanya yang menganggap bahasa Inggris sangat

penting untuk dipelajari pada era sekarang ini, terlebih Bali sebagai daerah tujuan

wisata dunia.

Masalah tenaga pendidik yang mengasuh mata pelajaran bahasa Inggris di

sekolah yang menjadi lokasi penelitian merupakan kendala yang harus

diperhatikan oleh pemerintah, sekolah ,dan orangtua siswa. Sehubungan dengan

tenaga pengajar atau guru bahasa Inggris untuk sekolah dasar, sebagian besar

sudah berkualifikasi S1 bahasa Inggris. Akan tetapi, mereka merupakan guru yang

bukan dididik menjadi guru bahasa Inggris untuk pembelajar muda. Memang

jumlah guru bahasa Inggris di tingkat SMP dan SMA saja masih belum tentu

terpenuhi secara nasional. Oleh karena itu, tenaga pendidik bahasa Inggris di

sekolah dasar jelas belum dapat memenuhi persyaratan sebagai guru bahasa

Inggris untuk tingkat pemula. Tampaknya ada kesan bahwa pembelajaran bahasa

Inggris di SD sekadar gengsi (Septi, 1996). Oleh karena dengan memberikan

119

materi bahasa Inggris di SD itu, maka sudah dianggap mengikuti tuntutan zaman.

Namun perlu diingat bahwa mengajarkan ilmu pada anak usia dini sangat riskan

jika semua persyaratan yang mendasar tidak terpenuhi.

Mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya

pendidik karena lulusan berkualitas akan dapat dihasilkan apabila tersedia tenaga

pendidik yang profesional. Pelajaran bahasa Inggris telah boleh diajarkan pada

tingkat sekolah dasar sejak tahun 1994 sebagai muatan lokal. Namun dalam

pelaksanaannya ternyata banyak mengalami kendala terutama yang berkaitan

dengan ketersediaan dan kemampuan tenaga pengajar, substansi atau materi

pelajaran, metodologi atau pendekatan dalam pembelajaran, sistem evaluasi, serta

sarana dan prasarana (Ngadiman, 2005).

Sistem perekrutan guru di SD menggunakan sistem guru kelas. Akibatnya

bahasa Inggris di SD diajarkan oleh guru kelas yang memiliki kapasitas atau

kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, atau diajarkan oleh guru honorer.

Kedua model guru tersebut sama-sama memiliki kelemahan. Dalam hal ini guru

kelas karena memiliki beban mengajar yang cukup besar mengakibatkan

kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas. Guru honorer bahasa Inggris memiliki

kemampuan mengajar bahasa Inggris lebih baik tetapi pada umumnya mengajar

lebih dari satu sekolah karena keterbatasan tenaga. Selain itu, pada umumnya

penghargaan terhadap guru honorer ini belum memadai karena kemampuan

sekolah yang terbatas.

Dalam kaitan ini, beberapa SD, terutama di kota-kota besar telah

mengajarkan bahasa Inggris kepada siswanya. Namun, banyak guru yang

120

ditugaskan mengajarkan bahasa Inggris bukanlah guru yang telah dipersiapkan,

tetapi guru yang "terpaksa" mengajar bahasa Inggris karena ditugaskan kepala

sekolah (Panjaitan, 2007.23). Di samping itu proses pengajaran bahasa Inggris

untuk anak-anak bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus

dipecahkan dan dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketelatenan yang tinggi. Isu

yang sering muncul dalam pengajaran bahasa Inggris di SD adalah tentang

rendahnya rasa percaya diri (self-confidence) anak-anak karena mereka masih

merasa ada "jarak" dengan bahasa Inggris.

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa pembelajaran dan

pemerolehan bahasa asing akan lebih baik apabila dilakukan sejak usia dini. Hasil

studi inilah yang telah mendorong berkembangnya pemikiran bahwa pengajaran

bahasa Inggris seyogianya sudah dilakukan pada satuan pendidikan SD. Di

samping itu, mainstream peradaban yang semakin mengglobal juga memberi

tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan.

Lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab mempersiapkan dan

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menghadapi semua

tantangan perubahan di sekitarnya yang berjalan sangat cepat. Kemampuan serta

keterampilan di berbagai bidang ilmu, termasuk kemampuan berbahasa asing

(terutama bahasa Inggris) serta penguasaan teknologi adalah kemampuan yang

harus dikuasai oleh lulusan suatu lembaga pendidikan dalam memasuki

persaingan lapangan kerja, baik domestik maupun luar negeri.

Pembelajaran bahasa Inggris di SD dilaksanakan dengan menggunakan

pendekatan komunikatif yang memberikan perhatian secara langsung pada empat

121

keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Dalam penerapan pendekatan komunikatif ini, para guru harus memiliki

kemampuan berbahasa Inggris yang memadai dan memiliki berbagai keterampilan

dalam menyajikan materi pelajaran, kreatif dalam menyiapkan materi

pembelajaran, memanfaatkan media, serta menciptakan situasi dan kegiatan yang

mendorong siswa agar berperan secara aktif.

Terbatasnya jumlah lembaga diklat serta tenaga pendidik yang

menyelenggarakan sistem diklat tatap muka menyebabkan panjangnya rentang

waktu yang diperlukan. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan masalah

kualifikasi guru SD yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan non-

bahasa Inggris dan berstatus guru kelas dengan beban mengajar yang banyak.

Tantangan besar yang sedang dihadapi oleh Depdiknas saat ini adalah

implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan empat kompetensi

guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian serta

peningkatan kualifikasi pendidikan guru.

Sebagian besar atau semua sekolah yang menjadi objek penelitian ini

mempunyai seorang guru bahasa Inggris yang mengajarkan bahasa Inggris dari

kelas empat sampai kelas enam. Berdasarkan hasil pencermatan di lapangan,

ternyata mata pelajaran muatan lokal (MULOK) pilihan bahasa Inggris ini

menjadi salah satu kendala bagi para guru bahasa Inggris sekolah dasar pada

122

umumnya. Hal itu dapat dibuktikan bahwa banyaknya sekolah dasar negeri (SDN)

yang mengajarkan bahasa Inggris, ternyata gurunya bukan dari sekolah dasar yang

bersangkutan, tetapi mengambil dari luar, yakni guru honorer. Dalam hal ini,

untuk Kota Denpasar, sampai penelitian ini dilaksanakan, semua guru bahasa

Inggrisnya berstatus guru honorer. Pengajaran bahasa Inggris menjadi tugas berat

yang perlu diperhatikan oleh sebagian besar guru bahasa Inggris untuk sekolah

dasar sekalipun sebagian besar dari mereka sudah pernah mendapat bekal ketika

mereka duduk di bangku sekolah atau saat kuliah. Dengan demikian, secara teori

bekal yang dimiliki setiap guru sudah cukup memadai. Namun, karena faktor

pendidikan, baik latar belakang, materi yang mereka peroleh, maupun

keterampilan mereka berbeda-beda, maka dalam penerapannya pun canggung atau

ragu-ragu sehingga hasil yang diperoleh pun akan berbeda-beda.

Menurut pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan kepala

sekolah, secara umum beberapa hal yang merupakan kendala atau menjadi

problema pengajaran bahasa Inggris bagi guru sekolah dasar pada umumnya

adalah bahwa: (1) kebanyakan guru bahasa Inggris belum berstatus PNS sehingga

belum mempunyai sertifikasi sebagai pengajar bahasa Inggris untuk pemula atau

young leaners. Apabila selama ini ada guru SD pengajar bahasa Inggris yang

berijazah bahasa Inggris, biasanya guru tersebut bukan PNS, tetapi guru honorer.

Hal ini disebabkan bahwa pada umumnya para sarjana, baik umum maupun

sarjana pendidikan bahana Inggris enggan atau tidak tertarik untuk mengajar atau

menjadi guru honorer di sekolah dasar, kecuali terpaksa atau karena sama sekali

belum mendapat pekerjaan.

123

4.3 Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Inggris untuk Sekolah Dasar (SD)

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan

demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan yang semula bersifat

sentralistik berubah menjadi desentralistik. Penerapan desentralisasi pengelolaan

pendidikan adalah dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk

menyusun kurikulum. Hal itu juga mengacu pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3

tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional serta Pasal 35 tentang Standar

Nasional Pendidikan. Selain itu, adanya tuntutan globalisasi dalam bidang

pendidikan yang memacu keberhasilan pendidikan nasional agar dapat bersaing

dengan hasil pendidikan negara-negara maju. Desentralisasi pengelolaan

pendidikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu

segera dilaksanakan. Bukti nyata desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah

diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan

dengan pengelolaan pendidikan seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam

penyusunannya maupun dalam pelaksanaannya di sekolah.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pelajaran bahasa

Inggris yang diberikan di sekolah dasar bukan mata pelajaran wajib, melainkan

sebagai mata pelajaran muatan lokal pilihan. Penetapan bahasa Inggris sebagai

muatan lokal didasari atas pertimbangan bahwa daerah Bali merupakan daerah

tujuan wisata sehingga diperlukan sumber daya manusia yang mampu berbahasa

asing, yaitu bahasa Inggris. Pemberian pelajaran bahasa Inggris saat ini masih

124

memakai kurikulum yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan

(BSNP) untuk siswa dari kelas empat sampai kelas enam. Dalam kaitan ini,

Disdikpora Provinsi Bali semestinya membuat kurikulum dan silabus mata

pelajaran bahasa Inggris siswa dari kelas satu sampai kelas tiga. Akan tetapi,

sampai saat ini kurikulum tersebut belum ada.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu. Tujuan tertentu meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian

dengan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh

karena itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan

penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di

daerah. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang

beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian

tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi,

proses, standar kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar

nasional pendidikan tersebut, yaitu standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan

(SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan

kurikulum.

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial,

dan emosional peserta didik, di samping merupakan penunjang keberhasilan

dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan

125

membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain.

Selain itu, pembelajaran bahasa juga membantu peserta didik agar mampu

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan

bahkan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang

ada dalam dirinya. (Depdiknas, 2008:1)

Bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomunikasi baik secara lisan

maupun tulis. Berkomunikasi adalah memahami dan mengungkapkan informasi,

pikiran, perasaan, di samping mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

budaya. Kemampuan berkomunikasi dalam pengertian yang utuh adalah

kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami dan/atau menghasilkan

teks lisan atau tulis yang direalisasikan dalam empat keterampilan berbahasa,

yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan

ini digunakan untuk menanggapi atau menciptakan wacana dalam kehidupan

bermasyarakat. Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa Inggris diarahkan untuk

mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut agar lulusan mampu

berkomunikasi dan berwacana dalam bahasa Inggris pada literasi tertentu,

termasuk literasi tingkat dasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan standar kompetensi

bahasa Inggris bagi SD yang menyelenggarakan mata pelajaran bahasa Inggris

sebagai muatan lokal. Kompetensi lulusan SD tersebut selayaknya merupakan

kemampuan yang bermanfaat dalam rangka menyiapkan lulusan untuk belajar

bahasa Inggris di tingkat SMP. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan

berinteraksi dalam bahasa Inggris untuk menunjang kegiatan kelas dan sekolah.

126

Mata pelajaran bahasa Inggris pada tingkat SD bertujuan agar peserta didik

memiliki kemampuan sebagai berikut. (1) Mengembangkan kompetensi

berkomunikasi dalam bentuk lisan secara terbatas untuk mengiringi tindakan

(language accompanying action) dalam konteks sekolah. (2) Memiliki kesadaran

tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing

bangsa dalam masyarakat global.

Kurikulum bahasa Inggris sebagai muatan lokal (yang ada) bila benar-

benar dicermati masih banyak kelemahannya. Tujuan yang merupakan salah satu

komponen penting pengajaran bahasa Inggris belum sesuai dengan perkembangan

anak usia 6–12 tahun. Empat kurikulum muatan lokal (Jatim, Jateng, Jabar, dan

DIY) yang telah dikaji menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam

penyusunan, tujuan, dan materi/topik (Suyanto, 2003:13).

4.4 Sejarah Pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar

Jika diamati sejarah proses pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah

memang mempunyai cerita tersendiri. Masuknya bahasa Inggris dalam kurikulum

sekolah awalnya dimulai di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah

menengah atas (SMA). Belum tuntas permasalahan keberhasilan pengajaran

bahasa Inggris di sekolah lanjutan tersebut, kini bahasa tersebut sudah diajarkan di

sekolah dasar (SD). Sejarah masuknya mata pelajaran bahasa Inggris dalam

kurikulun SD mengalami jalan terjal, terutama dari pihak birokrat pada zaman

orde baru. Dalam hal ini keberatannya adalah faktor jiwa anak. Pada usia dini,

jika sudah diajarkan bahasa Inggris, maka anak yang baru tahapan mulai

menguasai bahasa ibu/daerah dan Indonesia akan terkendala dengan bahasa asing.

127

Selain itu, bahasa ibu sebagai sarana pembentuk kepribadian dan jati diri

keindonesiaan di daerah akan terganggu.

Pada tahun 1993, seminar internasional TEFLIN (Teaching of English as

Foreign Language in Indonesia) diadakan di IKIP Padang. Saat itu terjadi

perdebatan para ahli bahasa. Kelompok yang kontra menyatakan bahwa bahasa

Inggris tidak bisa diajarkan di SD karena faktor jiwa anak pada taraf penguasaan

bahasa daerah dan nasional. Mereka juga beralasan bahwa belum ada kesiapan

penyediaan tenaga pendidik dan sarana penunjang. Jika dipaksakan, maka akan

membahayakan anak. Di samping itu, mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia

dini harus dengan proses pengajaran yang benar. Kelompok yang pro mengatakan

bahwa bahasa Inggris akan lebih baik jika diajarkan sejak umur dini.

Dalam kaitannya dengan pembelahan fungsi otak, yakni ada yang

berpendapat bahwa dimulai umur tiga belas tahun, tetapi ada juga yang

berpendapat pada usia lima tahun. Dalam hubungannya dengan orang dewasa

penguasaan bahasa asing dikatakan lebih sulit karena mereka sudah

terinternalisasi sistem bahasa pertama (bahasa ibu). Sistem bahasa pertama akan

berpengaruh pada proses pemerolehan bahasa asing (Kreshen, 1981: 21). Akan

tetapi, kedua kubu tersebut sama-sama memahami bahwa eksistensi bahasa

Inggris sangat penting. Hal ini bisa dirasakan jika terkait dengan keperluan

berbagai referensi buku ilmu pengetahuan dan diplomasi internasional. Mereka

juga sepakat bahwa mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing pada anak

usia dini membutuhkan perhatian yang lebih serius. Dengan demikian, harus ada

128

tenaga pengajar yang mumpuni dan kondisi sekolah yang baik terkait pengajaran

bahasa asing.

Pengenalan bahasa Inggris di sekolah dasar sangat penting. Ada beberapa

alasan yang melatarbelakangi program ini harus terus dilanjutkan. Alasan yang

pertama, bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting dalam dunia

internasional, khususnya pada era globalisasi sekarang ini. Bahasa Inggris

dipergunakan sebagai media komunikasi dengan orang lain dari berbagai negara.

Menurut pendapat Crystal (2003), bahasa Inggris tersebar dan dipergunakan

hampir seperempat penduduk dunia dan terus akan berkembang menjadi satu

setengah trilyun pada awal tahun 2000-an ini. Alasan kedua, yakni dengan

menguasai bahasa Inggris, orang akan dengan mudah masuk dan dapat mengakses

dunia informasi dan teknologi. Dengan pengenalan bahasa Inggris di sekolah

dasar, maka siswa akan mengenal dan mengetahui bahasa tersebut lebih awal.

Oleh karena itu, mereka akan mempunyai pengetahuan dasar yang lebih baik

sebelum melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut pedoman garis besar pendidikan dasar di Indonesia, tujuan

pendidikan dasar di Indonesia adalah mempersiapkan lebih awal siswa

pengetahuan dasar sebelum melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Alasan yang terakhir adalah bagi orangtua dan guru agar dapat memberikan bekal

kepada siswa. Oleh karena dengan menguasai bahasa Inggris, maka anak mereka

bisa memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk mengembangkan diri agar

memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam menghadapi persaingan lapangan

kerja dan karer pada masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini

129

Pennycook (1995:40) menyatakan bahwa bahasa Inggris telah menjadi suatu alat

yang sangat menentukan bagi kelanjutan pendidikan, pekerjaan serta status sosial

masyarakat.

Tujuan pengajaran bahasa Inggris diadakan di sekolah dasar, yakni untuk

memberikan pengetahuan penguasaan kosa kata yang banyak sehingga apabila

siswa melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi tidak akan

mengalami kesulitan. Oleh karena itu, fokus utama pengajaran bahasa Inggris

adalah penguasaan kosa kata. Dengan menguasai kosa kata yang banyak, para

siswa dapat dengan mudah menguasai keterampilan bahasa yang lain (Suyanto,

2003:13).

Berkaitan dengan ketersediaan tenaga pengajar, disadari bahwa untuk

tingkat SMP dan SMA saja (masih) belum tentu terpenuhi secara nasional. Oleh

karena itu, untuk bahasa Inggris di SD jelas belum ada paparan pemenuhan

persyaratan sebagaimana pengajaran bahasa Inggris untuk usia dini. Tampaknya

ada kesan bahwa bahasa Inggris di SD sekadar gengsi. Dengan memberikan

materi bahasa Inggris di SD itu, maka sekolah dan para siswa dianggap sudah

maju, mendunia, dan telah mengikuti tuntutan zaman. Namun perlu diingat bahwa

mengajarkan ilmu pada anak usia dini tidak berhasil jika semua persyaratan yang

mendasar tidak terpenuhi.

Pengajaran bahasa Inggris di Indonesia sudah dimulai pada saat setelah

masa kemerdekaan Indonesia. Berbagai kurikulum dan metode telah

dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai bahasa

Inggris. Walaupun demikian, hasilnya masih belum dirasakan maksimal untuk

130

membuat siswa dapat berkomunikasi dengan baik melalui bahasa tersebut.

Berbagai masalah dan faktor yang melatarbelakangi mengapa hasil yang dicapai

belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu cara pemerintah meningkatkan

kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris adalah memperkenalkan bahasa

Inggris lebih dini, yaitu mulai sekolah dasar.

Hingga akhir 1980-an, sebagian besar siswa sekolah dasar (SD) belum

menerima pelajaran bahasa Inggris. Hanya segelintir SD mengenalkan bahasa

Inggris kepada siswanya. Pada 1990-an, bahasa Inggris mulai diajarkan pada

murid-murid SD kelas empat ke atas. Pada akhir dekade 1990-an, bahasa Inggris

mulai merambah ke siswa kelas satu SD, bahkan murid taman kanak-kanak (TK)

dan playgrup alias taman bermain. Kini, bukan pemandangan aneh lagi di banyak

kota, termasuk TK dan SD di Kota Denpasar sudah diberikan pelajaran bahasa

Inggris. Kebijakan tentang dimungkinkannya pelajaran bahasa Inggris di sekolah

dasar secara resmi dibenarkan sebab dilandasi dengan kebijakan-kebijakan terkait.

Kebijakan ini telah ditanggapi secara positif dan luas oleh masyarakat,

yaitu sekolah-sekolah dasar yang merasa memerlukan dan mampu untuk

melaksanakan pengajaran bahasa Inggris. Dalam perjalanan pengembangannya,

bahasa Inggris yang semula sebagai mata pelajaran muatan lokal pilihan menjadi

mata pelajaran muatan lokal wajib di beberapa daerah. Memang, belum semua SD

di seluruh kota di Tanah Air sudah menjadikan bahasa Inggris sebagai salah satu

pelajaran wajib. Namun, mulai 2007 ini, Direktorat Pembinaan TK dan SD

Kementrian Pendidikan Nasional telah merintis bahasa Inggris sebagai pelajaran

muatan lokal di SD perkotaan. Uji coba dilakukan di SD-SD negeri yang berada

131

di kota besar, seperti: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan

Denpasar (Mudjito, 2009). Meskipun uji coba dilakukan di sekolah negeri, tetapi

program itu tidak membedakan sekolah negeri dan swasta. Justru peran sekolah

swasta selama ini telah menjadi pelopor pembelajaran bahasa Inggris di SD.

Program Kementrian Pendidikan Nasional itu juga didukung oleh British

Council, sebagai lembaga partner. Dalam hal ini British Council bukan saja

dilibatkan dalam penyusunan strategi efektif pelaksanaan program pembelajaran

bahasa Inggris untuk SD, tetapi juga memberikan bantuan dana dalam mendukung

kegiatan penyelenggaran simposium pembelajaran bahasa Inggris untuk SD.

Sebenarnya pembelajaran bahasa Inggris untuk SD telah ada pada kurikulum

1994, tetapi hasilnya tidak mengembirakan. Kemudian, pada kurikulum 2004,

pembelajaran bahasa Inggris di SD pun kembali dikembangkan. Hasilnya juga

tidak menggembirakan hingga muncul Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar Bahasa

Inggris untuk SD.

Kurikulum mata pelajaran muatan lokal ini tidak disusun oleh pusat

kurikulum Depdiknas, tetapi dikembangkan di tingkat provinsi. Oleh karena itu,

kurikulum muatan lokal di Jawa Timur berbeda dengan di Jawa Tengah dan Jawa

Barat, baik mengenai tujuannya maupun materinya (Suyanto, 2001.18). Menurut

Mudjito (2008), agar program kali ini berhasil, telah disiapkan metodologi

pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan. Selama ini metode

pembelajaran melulu berisi penguasaan gramatikal sebagaimana dikeluhkan oleh

siswi di atas. Budaya malu disinyalir sebagai penyebab kesulitan terbesar pada

132

aplikasi bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Padahal di Singapura dan

Malaysia yang juga mempunyai budaya multikultur ini, warganya tidak malu

berbahasa Inggris dengan dialek Tiongkok, Melayu, dan India yang bercampur di

dalamnya. Berbeda dengan Indonesia yang mempunyai 700-an bahasa daerah,

orang malu mengucapkan bahasa Inggris dengan dialek kedaerahan, misalnya

bahwa Inggris dialek Sunda atau Jawa. Oleh karena demikian orang menganggap

bahwa pengucapan yang benar mesti dengan logat Inggris. Persepsi seperti ini

mestinya diubah sehingga pembelajar berani berbicara dengan bahasa yang

sedang mereka pelajari yaitu bahasa Inggris. Sekalipun bahasa Inggris oleh

beberapa sekolah ditetapkan sebagai muatan lokal wajib, tetapi yang tak kalah

penting adalah penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah siswa SD tetap

harus diperhatikan dan kalau memungkinkan lebih ditingkatkan.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan bahasa Inggris SD didasarkan

pada anggapan bahwa semakin muda usia semakin mudah anak belajar bahasa

daripada orang dewasa. Ada pula yang berpendapat, belajar bahasa asing sejak

dini bukan jaminan. Sementara yang lain menanggapi, keberhasilan belajar bahasa

asing sangat ditentukan oleh motif atau kebutuhan berkomunikasi dalam

lingkungannya. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa usia muda merupakan

masa emas atau paling ideal untuk belajar bahasa selain bahasa ibu (bahasa

pertama). Alasannya, otak anak masih elastis dan lentur sehingga proses

penyerapan bahasa lebih mulus. Lagi pula daya penyerapan bahasa pada anak

berfungsi secara otomatis. Dalam hal ini mempergunakan bahasa secara langsung

(exposure) pada bahasa tertentu, misalnya ia tinggal di suatu lingkungan yang

133

berbahasa lain dari bahasa ibunya, dengan mudah anak akan dapat menguasai

bahasa itu.

Pada penguasaan bahasa pertama dikenal istilah "masa kritis" (critical

period). Pada penguasaan bahasa kedua (bahasa asing) terdapat istilah "masa

peka" (sensitive period). Anak yang dihadapkan pada bahasa asing sebelum usia

lima belas tahun mampu menguasai sintaksis bahasa asing seperti penutur asli

(Hamerly, 1982:265). Sebaliknya, pada orang dewasa hampir tidak mungkin

aksen bahasa asing dapat dikuasai. Masa ideal anak belajar bahasa bertolak dari

apa yang disebut periode kritis bagi penguasaan bahasa ibu. Periode kritis

sebenarnya masih berupa hipotesis bahwa dalam perjalanan hidup manusia

terdapat jadwal biologis yang menentukan masa-masa kegiatan seseorang

(Brown,1994).

Kenyataannya tidak terelakkan bahwa pada era globalisasi penguasaan

bahasa Inggris merupakan tuntutan. Siapa yang ingin luas pergaulan, sukses

berbisnis, ataupun menguasai ilmu pengetahuan mau tidak mau harus menguasai

bahasa yang satu ini. Namun, dalam penanaman kemampuan berbahasa kedua

atau ketiga kita dituntut sikap bijak dan tidak tergesa-gesa. Di samping perlu

mempertimbangkan kemampuan anak, para orangtua hendaknya memperhatikan

kepentingan anak akan penguasaan bahasa daerah dan nasional. Kedua bahasa itu

tidak bisa dilepaskan begitu saja dari fungsi keseharian jati diri, identitas, dan

tanggung jawab sosial anak. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila bahasa

Inggris atau bahasa asing lain diberikan setelah bahasa daerah dan bahasa nasional

dikuasai secara mantap.

134

Sekolah mempunyai kewenangan terhadap mata pelajaran bahasa Inggris

agar dimasukkan sebagai salah satu muatan lokal yang diajarkan di SD

berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan situasi dan kondisi, baik dari orangtua

maupun lingkungan masyarakat itu sendiri. Kebijakan ini membawa dampak yang

positif, baik bagi masyarakat maupun sekolah yang menyelenggarakan program

tersebut. Selama kurun waktu beberapa tahun ini, ada kecendrungan yang

meningkat, yakni sekolah melaksanakan program pengajaran bahasa Inggris mulai

sekolah dasar. Dalam perkembangannya, program ini menghadapi beberapa

masalah, baik dari pihak sekolah maupun dari guru.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah tidak tersedianya sillabus khusus

mata pelajaran bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tingkat

provinsi maupun Dinas Pendidikan tingkat kota. Walaupun sebagai mata pelajaran

muatan lokal, tetapi bahasa Inggris harus tetap mempunyai sillabus tersendiri,

terutama bagi sekolah yang memberikan pelajaran bahasa Inggris sejak kelas satu.

Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional Bidang Dasar dan

Menengah hanya menyediakan sillabus mata pelajaran bahasa Inggris untuk

jenjang kelas empat sampai kelas enam saja. Pembuatan kurikulum dan silabus

dari jenjang kelas satu sampai kelas tiga, diserahkan sepenuhnya kepada masing –

masing daerah provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah tersebut.

Penyerahan kewenangan ini merupakan tantangan, di samping masih menjadi

kendala tersendiri karena kenyataan memang menunjukkan kondisi

kebelumsiapan sekolah dan Disdikpora setempat. Masalah yang lain adalah

135

metode dan strategi pengajaran bahasa Inggris oleh guru tidak sesuai dengan

tujuan perkembangan siswa.