BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian Sistem Informasi Pelayanan

Publik pada Polsek Kota Utara yang berlamatkan di jalan Rusli Datau Kec. Kota

Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

3.2 Metode Penelitian

3.2.1. Metode Yang Digunakan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif,

yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah yang ada sekarang

secara sistematis berdasarkan data-data yang ada. Metode deskriptif dirancang

untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata (sementara

berlangsung).

Gay (1976) mendefinisikan metode penelitian deskriptif sebagai kegiatan

yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab

pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari

pokok suatu penelitian.

Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk

menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Traves:1978)

3.2.2. Sumber Data dan Cara Pengumpulannya

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan jalan melakukan pengamatan

langsung pada objek yang diteliti dan wawancara langsung dengan staf di

bagian Bataud, Pulbaket, Reskrim pada Polsekta Kota Utara.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen,

catatan-catatan, laporan-laporan, arsip-arsip dan buku-buku pendukung/

pedoman yang terkait yang berasal dari instatnsi terkait.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan

fakta/data (fac finising technique) yang efektif untuk mempelajari suatu

sistem. Obesevasi adalah pengamatan langsung kegiatan yang sedang

dilakukan, untuk mendapatkan data, penulis mengadakan penelitian langsung

kegiatan yang sedang berlangsung pada tempat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (interview) telah diakui sebagai teknik/metode pengumpulan

data/fakta yang penting dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem

informasi. Wawancara memungkinkan peneliti (interviewer) mengumpulkan

data secara tatap muka langsung dengan orang yang diwawancara.

(interviewer).

74

c. Kepustakaan

Mempelajari buku dan bahan-bahan bacaan yang mempunyai korelasi dengan

masalah yang akan dibahas, guna mendapatkan data yang diperlukan dalam

penelitian.

3.2.3. Desain Penelitian

Desain penelitian dapat digambarkan dalam bagan metode perancangan

system berikut.

Gambar 3.1 Bagan Metode Perancangan Sistem

75

Perancangan Sistem Informasi Pelayan Publik Berbasis Web Dengan Fasilitan Intranet Pada

Polsek Kota Utara

Study Pustaka

Pengumpulan Data dan Informasi

Analisa Sistem Yang Berjalan Analisa Kebutuhan Sistem

Perancangan Basis Data Perancangan Interface

Perancangan Program dan Implementasi

Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Dengan Fasilitas Intanet

Desain Sistem

Analisa Sistem

Konsep dasar perancangan sistem adalah dengan tahap pengumpulan data

baku kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya.

Pengolahan data adalah pengolahan kombinasi-kombinasi dari berbagai data yang

diolah menjadi informasi yang tepat dan berguna.

Hasil akhir dari pengolahan data adalah informasi yang merupakan suatu

kesatuan yang saling berhubungan dan berkerja sama. Dengan adanya

perancangan sistem yang dilakukan akan memberikan informasi yang cepat, tepat

dan akurat.

Adapun tahap dalam merancang sistem informasi perencanaan dan

pemenuhan kebutuhan, yaitu sebagai berikut :

3.2.4. Prosedur Pengujian Sistem

Sebelum Program diterapkan maka program harus bebas terlebih dahulu

dari kesalahan-kesalahan. Oleh sebabitu program harus dites untuk menemukan

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan yang mungkin terjadi dapat

diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk kesalahan yaitu sebagai berikut :

1. Kesalahan Bahasa (Language Error), atau disebut juga dengan kesalahan

penulisan (syntax error) atau kesalahan tata bahasa (grammatical error) adalah

kesalahan di dalam penulisan source program yang tidak sesuai dengan yang

telah disyaratkan. Kesalahn ini relative mudah ditemukan dan diperbaiki,

karena compiler akan memberitahukan letak dan sebab kesalahannya sewaktu

program dikompilasi.

2. Kesalahan Waktu Proses ( Run Time Error), yaitu kesalahan yang terjadi

sewaktu executable program dijalankan. Kesalahan ini akan menyebabkan

76

proses program berhenti sebelum selesai pada saatnya, carena compiler

menemukan kondisi-kondisi yang belum terpenihi yang tidak bias dikerjakan.

Kesalahan ini relative mudah untuk ditemukan dan diperbaiki karena juga

ditujukkan letak dan sebab keselahannya sewaktu program dikompilasi.

3. Kesalahan Logika (Logical Error), yaitu kesalahan dari logika program yang

dibuat, Kesalahan ini sulit ditemukan karena tidak ada pemberitahuan

mengenai kesalahan dan akan tetap didapatkan hasil dari suatu proses

program, tapi hasilnya salah. Kesalahan seperti ini merupakan kesalahan yang

berbahaya, karena tidak disadari dan ditemukan, hasil yang salah dapat

menyesatkan bagi yang menggunakannya. Cara mencari kesalahan logika

dapat dilakukan dengan test data yaitu dengan menjalankan program dengan

menggunakan data tertentu dan membandingkan hasil pengolahannya dengan

hasil yang sudah diketahui. Bila hasilnya berbeda, berarti mengalami

kesalahan dan harus dilacak dan menemukan sebab-sebabnya.

Program dapa dites untuk tiap-tiap modulnya dan dilanjutkan dengan

pengetesan untuk semua modul yang telah dirangkai. Dengan demikian terdapatr

2 (dua) tingkat pengetesan yang dilakukan yaitu :

1. Pengetesan Modul

Pengetesan untuk tiap-tiap modul program (dapat berupa program utama,

subroutime, subprogram), disebut dengan stub testing. Pengetesan suatu modul

dapat saja dilakukan walaupun modul lainnya yang berhubungan dengannya

belum tertulis. Modul dipanggil yang disimulasi ini disebut dengan stub. Modul

Stub dapat berupa subroutime atau sub program.

77

2. Pengetesan Unit atu Pengetesan Program

Setelah semua program selesai ditulis dan dites secara independent sampai

bebas dari kesalahan dan telah dirangkai menjadi satu unit program ini perlu dites

kembali. Pengetesan ini disebut dengan unit testing atau program testing yang

dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa semua modul telah bekerja terintegrasi

tanpa mengalami kesalahan.

Pengujian sistem ini biasanya dilakukan setelah pengetesan program.

Pengetesan sistem (system testing) dilakukan untuk memeriksa kekompokan

antara kelompok sistem yang diimplementasi. Tujuan utama dari pengetesan

sistem ini adalah untuk memastikan bahwa elemen-elemen atau komponen-

komponen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Kumpulan

dari semua program yang telah diintegrasikan perlu dites kembali untuk melihat

apakah suatu program dapat menerima input data dengan bai, dapat

memprosesnya dengan baik serta dapat memberikan output yang dinginkan.

3.3 Gambaran Umum Polsek Kota Utara

3.3.1 Profil Polsek Kota Utara

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri,

adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan

peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

78

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, dan optimalisasi

pencapaian sasaran fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta

kepentingan pelaksanan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka

disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai

dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan

perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu

berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian,

kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, luas wilayah serta keadaan

penduduk, daerah hukum kepolisian berbeda dari wilayah administrasi

Pemerintahan Daerah.

Polsekta Kota Utara yang berada diwilayah Polres Kota Gorontalo

bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah

hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam

organisasi Polri.

Utara Adapun Wilayah hukum Polsekta Kota Utara yaitu 1 (satu)

kecamatan Kota Gorontalo yaitu Kota Utara yang didalamnya memiliki 10

(sepuluh) Kelurahan yang sebagai berikut :

79

1. Kelurahan Tapa

2. Kelurahan Wokaditi Barat

3. Kelurahan Wongkaditi Timur

4. Kelurahan Bulotadaa Barat

5. Kelurahan Bulotadaa Timur

6. Kelurahan Molosipat U

7. Kelurahan Dembe II

8. Kelurahan Dembe Jaya

9. Kelurahan Dulomo Utara

10. Kelurahan dulomo Selatan

Adapun batas wilayah Polsek Kota Utara yaitu sebelah Utara berbatasan

dengan Kabupaten Bone Bolango, sebelah Selatan Kota Tengah, sebelah Barat

berbatasan dengan Kabupaten Limboto sedangkan sebelah Timur Berbatasan

dengan Bone Bolanggo.

3.3.2 Struktur Organisasi Polsekta Utara

Dalam sebuah instansi, pembagian suatu pekerjaan kepada setiap individu

sangatlah penting, karena setiap instansi mempunyai tujuan yang ingin dicapai

dan untuk mencapai tujuan tersebut maka organisasi merupakan alat manajemen

80

dalam menciptakan suatu:kerja sama yang baik atantra bagian dalam instansi

dapat tercapai. Berikut adalah struktur organisasi Polsek Kota Utara

Gambar 3.2 Gambar Struktur Polsek Kota Utara

Fungsi Struktur Organisasi

1. KAPOLSEK

Kapolsek bertugas Memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan

satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polsek serta memberikan saran

pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

2. KANIT RESKRIM

Kanit Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan

khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta

81

menyelenggarakan fungi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan

maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi & pengawasan

operasional dan administrasi PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-

undangan.

3. KANIT PRATOLI

Kanit Pratoli bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan

kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk

pengambilan tidakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan

tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamaan dan

ketertiban masyarakat.

4. KANIT PULBAKET

Unit Pulbaket bertugas menyelenggarakan/membina fungsi Intelijen bidang

keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk

surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan

peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan rekaman

kejahatan (SKRK)/Criminal Record) kepada warga masyarakat yang

membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas

pelaksanaannya.

5. BATAUD

Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi

korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi,

penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan

82

perbengkelan/pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat)

dan urusan persenjataan.

6. BINAMITRA

Bag Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan

mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan

pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi

yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan

organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah,

khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka

otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga

masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan

pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri – Masyarakat yang

kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

83