BAB III

UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH OLEH AHLI WARIS KORBAN

KECELAKAAN AIR ASIA QZ8501 UNTUK MENDAPATKAN

GANTI KERUGIAN

3.1 Perjanjian Asuransi dalam Perjanjian Pengangkutan Udara

Definisi asuransi diungkapkan oleh Muhammad Muslehuddin adalah suatu

persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa tertimpa kerugian,

guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian

tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut

akan disebarkan ke seluruh kelompok.30

Dari definisi asuransi sebagaimana

tersebut di atas terkandung makna bahwa asuransi adalah suatu peralihan risiko

berupa kerugian yang mungkin menimpa akibat suatu peristiwa yang sebelumnya

tidak diduga terjadi. Dalam KUHD mendefinisikan asuransi terdapat dalam Pasal

246 KUHD, yang menentukan sebagai berikut:

Pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbal-balik) dengan mana

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan

menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena

suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan

yang mungkin akan dideritanya, suatu peristiwa tak tentu.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2014),

mengartikan asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu

perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan

premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

30

Muhammad Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern, Lentera Basritama, Jakarta,

2009, hal. 3.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang

tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil

pengelolaan dana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 jo

Pasal 246 KUHD, bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, namun kedua peraturan

perundang-undangan tersebut tidak mengatur lebih lanjut tentang definisi

perjanjian. Oleh karena itu sebagaimana Pasal 1 KUHD, yang menentukan bahwa

”Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang

Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab

Undang-undang ini”. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dimaksud adalah

sebagaimana diatur dalam Buku III BW tentang Perikatan.

Asuransi sebagai suatu perjanjian, maka agar mengikat pihak-pihak harus

dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian

diatur dalam Pasal 1320 BW, namun dalam perjanjian asuransi selain syarat

umum sebagaimana Pasal 1320 BW juga ada syarat khusus, sehingga syarat-

syarat sahnya asuransi adalah sebagai berikut :31

1. Adanya persetujuan kehendak. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

mengandung makna para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau

ada kesesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing,

yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan

penipuan. Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual,

maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian.

31

Abdulkadir Muhammad 2, Hukum Asuransi Indonesia,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

hal. 49-54

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

2. Wewenang melakukan perbuatan hukum. Cakap untuk membuat suatu

perikatan. Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat

melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus telah dewasa, sehat akal

pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk

melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Sebagaimana Pasal 1329 BW,

bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia

dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Menurut Pasal 1330 BW, bahwa yang

tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; anak yang belum dewasa;

orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

3. Ada benda yang di pertanggungkan. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu

dalam perjanjian adalah adanya barang yang dijadikan obyek perjanjian.

Menurut Pasal 1333 BW, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus

tertentu, setidak-tidaknya harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan

jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja

dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan.

4. Ada kausa yang diperbolehkan. Suatu sebab yang diperkenankan. Suatu

sebab yang diperkenankan maksudnya bahwa suatu perjanjian tanpa sebab,

atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah

mempunyai kekuatan. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian yang dibuat

mungkin terjadi yaitu perjanjian tanpa sebab, perjanjian dengan suatu sebab

yang palsu atau terlarang, dan perjanjian dengan suatu sebab yang

diperkenankan.

5. Kewajiban pemberitahuan. Kewajiban pemberitahuan, sebagai syarat

khusus dalam perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 251 KUHD, yang

menentukan:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak

memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun

itikad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si

penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu

tidak ditutup atau tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama,

mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Kewajiban pemberitahuan pada Pasal 251 KUHD jo Pasal 31 UU No. 40

Tahun 2014 baik tertanggung maupun penanggung mempunyai kewajiban untuk

memberikan informasi yang benar, tidak palsu atau tidak menyesatkan. Polis

dalam perjanjian asuransi adalah ”dokumen yang memuat kontrak antara pihak

yang ditanggung dengan perusahaan asuransi. ia dapat berupa secarik kertas kecil,

suatu perjanjian singkat tidak rumit”.32

Polis berupa dokumen yang memuat

kontrak yang berarti bahwa dalam polis terdapat suatu klausula-klausula yang

32

Muhammad Muslehuddin, Op. Cit., hal. 110.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

berhubungan dengan hak dan kewajiban serta risiko yang dijamin maupun risiko

yang tidak dijamin dan penyelesaian sengketa jika terjadi. Mengenai keberadaan

polis dalam asuransi, Purwosutjipto mengemukakan sebagai berikut:33

Perjanjian pertanggungan itu bersifat konsensual, tetapi Pasal 255

KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian pertanggungan itu dalam suatu

akta yang disebut polis.jadi polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian

pertanggungan, tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian

pertanggungan. Dengan tidak adanya polis perjanjian pertanggungan tidak

menjadi batal, kecuali beberapa jenis pertanggungan misalnya: Pasal 272,

280, 603, 606 dan 615 KUHD.

Jadi selama tidak dikecualikan oleh Pasal 272, 280, 603, 606 dan 615 KUHD,

maka perjanjian asuransi meskipun belum ada polisnya adalah mengikat kedua

belah pihak. Polis itu hanya merupakan bukti tertulis, tanpa adanya polis-pun

selama tertanggung dapat membuktikan bahwa telah terikat dalam suatu

perjanjian asuransi, misalnya bukti pembayaran premi asuransi, maka asuransi

tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Dengan demikian fungsi polis adalah sebagai bukti telah terjadi suatu perjanjian

asuransi. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 257 KUHD yang menentukan sebagai

berikut:

Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat

itu, malahan sebelum Polis ditandatangani. dan kewajiban kedua belah pihak

dari penanggung dan dari tertanggung berjalan.

Pengadaan perjanjian itu membawa kewajiban penanggung untuk

menandatangani polis itu dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya

kepada tertanggung.

Sebagai suatu perjanjian, maka tidak bedanya dengan perjanjian pada umumnya

yaitu terjadi pada saat kedua belah pihak mencapai kata sepakat, bahkan dalam

33

Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan),

Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 62.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

asuransi, bahwa asuransi telah terjadi dan mengikat pada saat ditutup, meskipun

polis belum ditandatangani dan diserahkan oleh penanggung kepada tertanggung.

Memperhatikan definisi asuransi yang terdapat pada uraian Pasal 246

KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 sebagaimana diatas dapat

dijelaskan bahwa terkandung empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu34

:

1. ada pihak-pihak;

2. peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung;

3. peristiwa yang tidak tentu (evenement);

4. ganti kerugian.

Dalam asuransi terdapat pihak-pihak, pihak penanggung yaitu perusahaan

asuransi dan pihak tertanggung. Adanya dua pihak tersebut, berarti perjanjian

asuransi termasuk perjanjian timbal balik. Perusahaan asuransi adalah perusahaan

yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya

berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi.

Pengertian risiko dalam asuransi adalah “ketidakpastian akan terjadinya suatu

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis”.35

Dengan demikian tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko adanya

ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau terhadap obyek pertanggungan

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:36

Menurut teori pengalihan risiko (risk transfer theory), tertanggung

menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya

atau jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya,

dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara

ekonomis kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan

34

Abdulkadir Muhammad 3, Pokok-pokok Hukum Pertanggungan, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2004, hal. 28-29. 35

http://www.panfic.com/id/insurance-knowledge/pengertian-asuransi-dan-risiko/ diakses

tanggal 31 Mei 2015. 36 Abdulkadir Muhammad 1, Op. cit., hal. 12.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung

merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut, pihak tertanggung

berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih

beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi

yang disebut premi.

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 179 UU No. 1 Tahun 2009 dimana pengangkut

wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpang dan kargo yang

diangkut, maka pihak pengangkut mengalihkan sebagian resiko tanggung

jawabnya kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang telah bekerja

sama dengan maskapai AirAsia dan akan menanggung kompensasi pengganti

kerugian atas jiwa penumpang adalah PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) yang

melakukan kerja sama dengan PT Asuransi Sinar Mas dan PT. Asuransi Dayin

Mitra. Selain tiga perusahaan asuransi lokal itu, ada juga Allianz Global

Assistance sebagai perusahaan reasuransi.37

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), pesawat AirAsia QZ8501 mendapatkan perlindungan asuransi

untuk kerugian atas badan dan mesin pesawat, jiwa penumpang, serta pihak ketiga

(baik barang maupun jiwa) dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang

melakukan koasuransi dengan PT Asuransi Sinar Mas. AirAsia bekerja sama

dengan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dengan memberikan perlindungan melalui

asuransi perjalanan bagi penumpang yang sudah membeli asuransi perjalanan

melalui AirAsia.38

Terdapat juga beberapa penumpang yang memiliki asuransi

pribadi, ada beberapa yang tertanggung di SequisLife, Panin Dai-ichi, Generali,

Jiwasraya, AXA, AIA, di Allianz, di Prudential, di Sinar Mas dan perusahaan

asuransi di tanah air lainnya.

37 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d336136cda4/ojk-harap-dokumen-ahli-

waris-korban-airasia-segera-lengkap diakses tanggal 12 Juni 2015 38

http://www.koran-sindo.com/read/947117/149/seluruh-korban-dapat-klaim-asuransi-

1420600983 diakses tanggal 12 Juni 2015

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

Berdasarkan penjelasan diatas juga diketahui prinsip-prinsip di dalam

asuransi yaitu:39

1. Prinsip Indemnitas (Indemnity) : Adanya keseimbangan antara risiko

yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh

tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang tidak

diharapkan terjadinya. Tertanggung tidak diperkenankan untuk

memperoleh keuntungan dari ganti rugi yang diberikan penanggung.

Arah tujuan dan perjanjian Asuransi (khususnya Asuransi Kerugian) :

- Perjanjian Asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah

memberikan suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh

pihak penanggung.

- Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keruangan

pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum

menderita kerugian.

2. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest).

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD, yaitu : setiap pihak yang

bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai

kepentingan yang dapat diasuransikan artinya bahwa tertanggung

mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu

peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menderita

kerugian.

3. Prinsip Itikad Baik (Utmost Goodfaith)

Prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 251

KUHD (Kewajiban memberikan keterangan), kewajiban sepihak, hanya

pada tertanggung). Memberikan keterangan/ informasi yang benar/tidak

keliru dan tidak memberikan keterangan/informasi mengenai keadaan-

keadaan yang diketahui menyebabkan batalnya pertanggungan.

Dalam Perjanjian Asuransi unsur saling percaya sangat penting

a. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala

keterangan dengan benar, dilain pihak,

b. Tertanggung juga percaya bahwa apabila terjadi peristiwa

(evenemen), penanggung akan membayar ganti rugi.

4. Prinsip Subrogasi pada penanggung

Subrogasi bagi penanggung – Pasal 284 KUHD Suatu asas yang

merupakan Konsekuensi logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan

perjanjian asuransi adalah untuk memberikan ganti kerugian, maka tidak

adil apabila tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari

penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.

39

A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 93-

104.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

Terkait dengan prinsip asuransi diatas, dalam kasus Air Asia QZ8501

pihak perusahaan asuransi sudah beritikad baik untuk memberikan santunan

terhadap ahli waris dari korban-korban Air Asia yang merupakan nasabahnya.

Asuransi digolongkan menjadi 3, yaitu Asuransi Sejumlah Uang, Asuransi

Kerugian, dan Asuransi Wajib/Sosial. Berikut adalah definisi dan penjelasan dari :

1. Asuransi Sejumlah Uang

Suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri dengan menerima

premi, untuk membayar sejumlah uang tertentu, manakala terjadi peristiwa

yang belum pasti yang berhubungan dengan hidup atau kesehatan seseorang.40

2. Asuransi Kerugian

Suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menerima pembayaran premi,

mengikatkan diri untuk membayar ganti rugi kepada pengambil asuransi atau

tertunjuk, menakala terjadi peristiwa yang menyebabkan timbulnya

kerugian.41

3. Asuransi Wajib/Sosial

Merupakan program asuransi pemerintah yang diselenggarakan oleh

pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ada unsur keharusan

dari partisipasi asuransi sehingga asuransi jenis ini disebut dengan asuransi

wajib. Tujuan asuransi sosial adalah menyediakan program-program untuk

menjamin kesejahteraan sosial, baik bagi masyarakat umum, maupun bagi

masyarakat yang tidak diuntungkan.42

Sesuai dengan Pasal 1 angka 32 UU

No. 40 Th. 2014 yaitu :

40

Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Mulia, Bandung, 2014, hal. 35 41

Ibid, hal. 35 42

Ibid, hal. 101

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

“Program asuransi wajib adalah program yang diwajibkan peraturan

perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam

masyarakat guna mendapatkan perlindungan dan risiko tertentu, tidak

termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan

perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang

dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusi.”

Perihal besarnya tanggung jawab penyelenggara angkutan dalam hal ini

Air Asia untuk memberikan ganti kerugian kepada penumpang. Besarnya

pertanggungan asuransi sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah ganti

kerugian yang ditentukan dalam Pasal 165, Pasal 168, dan Pasal 170 UU No. 1

Tahun 2009. Sekurang-kurangnya dalam ketentuan ini yang dimaksud adalah

tanggung jawab ganti kerugian yang harus diberikan oleh pengangkut tidak boleh

kurang dari yang ditetapkan oleh Menteri, tetapi penumpang dapat menuntut ganti

kerugian lebih tinggi apabila dapat membuktikan kecelakaan yang terjadi yang

disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengangkut sebagaimana Pasal 180 UU

No. 1 Tahun 2009.

Dalam hal setiap penumpang pengangkutan memperoleh asuransi wajib,

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan

Wajib Kecelakaan Penumpang menentukan bahwa hubungan hukum

pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran

dan penguasa dana. Penguasa dana sebagai penanggung memikul risiko

kecelakaan yang mungkin dialami oleh pembayar iuran sebagai tertanggung.

Penguasa dana sebagai penanggung ditentukan dalam pasal 1 huruf (e) dan huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang menentukan bahwa

pertanggungan adalah hubungan hukum antara penanggung, yaitu perusahaan

Negara yang dimaksud dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang

umum yang sah. Perusahaan Negara yang dimaksud dalam pasal 8 PP nomor 17

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

tahun 1965 adalah perusahaan Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Prp

Tahun 1960 yang khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk itu. Perusahaan

Negara yang ditunjuk itu adalah Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa

Raharja yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965.

Perusahaan Negara ini berubah menjadi badan usaha milik Negara yang berbentuk

perusahaan Perseroan, yaitu PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).43

Dalam kasus Air Asia QZ8501 seluruh penumpang korban kecelakaan

tidak berhak medapatkan santunan ganti rugi dari PT. Jasa Raharja, menurut

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Firdaus Djaelani menyatakan bahwa PT Jasa Raharja tidak memiliki kewajiban

untuk mengganti rugi dan membayar asuransi kepada para korban kecelakaan. PT.

Jasa Raharja tidak mengutip premi di Air Asia, berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan No.37/PMK.010/2008 tentang Iuran Wajib Santunan terhadap

Kecelakaan Penumpang, dan rute penerbangan pesawat Air Asia QZ8501

termasuk untuk rute penerbangan Internasional.44

Hal ini sesuai yang diatur dalam

Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.010/2008 tentang Iuran Wajib

Santunan terhadap Kecelakaan Penumpang.

Disamping itu, dari 155 penumpang Air Asia QZ8501 terdapat beberapa

penumpang yang membeli Asuransi Opsional yang ditawarkan oleh AirAsia.

Perusahaan Asuransi tersebut adalah PT. Dayin Mitra Tbk, yang memberikan

produk asuransi perjalanan (travel insurance). Penumpang yang membeli asuransi

tersebut berjumlah 25 orang. 10 diantaranya membeli asuransi sekali jalan (one

way) yang memiliki nilai pertanggungan sebesar Rp. 750.000.000,- per-orang,

43

Abdulkadir Muhammad 2, Op. Cit., hal. 206 44

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/01/06/090633158/Jasa-Raharja-Tak-Wajib-

Bayar-Asuransi-Air-Asia, diakses pada tanggal 1 Juni 2015.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

dan 15 orang lainnya membeli asuransi pulang-pergi (return) yang memiliki nilai

pertanggungan sebesar Rp. 315.000.000,- per-orang.45

Selain asuransi opsional tersebut, terdapat pula beberapa penumpang yang

memiliki asuransi pribadi. Dalam asuransi ini terjadi perikatan secara langsung

antara tertanggung dengan penanggung yaitu korban dengan perusahaan asuransi

yaitu seperti pada Perusahaan Asuransi Sequislife yang mengidentifikasi 16 dari

155 penumpang yang menjadi korban merupakan pemegang polis di perusahaan

asuransi jiwa tersebut. Presiden Direktur Sequislife Tatang Widjaja menyatakan

bahwa perusahaannya siap membayar klaim senilai Rp10,45 miliar kepada ahli

waris.46

PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life akan membayar klaim asuransi

senilai Rp4,8 miliar untuk 7 ahli waris nasabah yang diidentifikasi sebagai

penumpang pesawat tersebut. PT. Panin Dai-ichi Life akan membayar klaim

kepada ahli waris senilai Rp. 1,2 miliar untuk empat nama penumpang Airasia

QZ8501 yang merupakan nasabahnya.47

Asuransi Jiwasraya menemukan bahwa 2

dari 155 korban kecelakaan pesawat Airasia QZ8501 merupakan nasabahnya. PT

Asuransi Jiwa Generali Indonesia menyalurkan santunan bagi enam korban yang

merupakan nasabah perusahan mereka, nilai klaim yang dibayar mencapai Rp.

1,25 miliar.48

AXA Mandiri mengidentifikasi 6 korban yang merupakan

nasabahnya. Total klaim yang telah dipenuhi AXA Mandiri kepada 4 nasabahnya

adalah Rp. 1,49 miliar.49

Para ahli waris dari korban-korban yang mempunyai

45

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d336136cda4/ojk-harap-dokumen-ahli-

waris-korban-airasia-segera-lengkap diakses pada tanggal 12 Juni 2015 46

http://rmjmarket.com/kecelakaan-airasia-qz8501-5-perusahaan-ini-siap-bayar-klaim-

penumpang/ diakses tanggal 17 juni 2015 47

Ibid. 48

http://finansial.bisnis.com/read/20150126/215/395193/kecelakaan-air-asia-qz8501-5-

perusahaan-ini-siap-bayar-klaim-penumpang- diakses tanggal 17 juni 2015 49

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/03/10/087648517/axa-mandiri-cairkan-asuransi-

korban-air-asia-rp-1-38-miliar diakses tanggal 7 juni 2015 dalam Zahry Vandawati, Op.Cit., hal 13

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

asuransi pribadi tersebut dapat melakukan pengurusan klaim sesuai prosedur yang

tercantum dalam polis.

Diantara penumpang yang menjadi korban Air Asia QZ8501 terdapat 2

orang yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu Yuni Indah TKI asal

Ponorogo dan Yuni Astuti, TKI asal Blitar Jawa Timur. Menteri Ketenagakerjaan

M. Hanif Dhakiri menyerahkan santunan dan asuransi sebesar Rp. 80 juta kepada

ahli waris almarhumah Yuni Indah. Santunan tersebut terdiri dari santunan biaya

pemakaman Rp. 5 juta dari Kementrian Ketenagakerjaan dan asuransi TKI sebesar

Rp. 75 juta dari konsorsium asuransi Mitra TKI.50

Selain itu PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat,

telah menyelesaikan pembayaran santunan kepada ahli waris Thirza Aurelia, siswi

Sekolah Dasar Kristen Aletheia Mataram yang menjadi korban kecelakaan

pesawat AirAsia. Santunan yang diberikan bukan sebagai pembayaran atas klaim

asuransi penerbangan, melainkan santunan sebagai kepesertaan asuransi anak

didik. Nilai uang santunan yang diberikan terhadap ahli waris korban sebesar Rp

2,5 juta sesuai dengan kesepakatan kerja sama dengan pihak sekolah yang

mengasuransikan seluruh siswanya di PT JP. Kepesertaan tersebut sebagai wujud

kerja sama PT. JP dengan SDK Aletheia Mataram, di mana seluruh anak didik

terdaftar dalam kepesertaan asuransi kecelakaan diri. Dalam program kerja sama

tersebut, peserta asuransi selama 24 jam terus menerus dalam masa

pertanggungan. Jika terjadi kecelakaan pada setiap anak didik akan mendapat

santunan. 51

Asuransi anak didik tersebut termasuk asuransi tidak langsung karena

50

http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/25/tki-korban-airasia-qz8501-terima-

asuransi-rp-75-juta diakses tanggal 7 juni 2015 dalam Zahry Vandawati, Op.Cit., hal.14 51

http://wartaekonomi.co.id/read/2015/01/07/41454/jasaraharja-putra-mataram-bayar-

santunan-korban-airasia-qz8501.html diakses tanggal 17 juni 2015

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

perikatan yang terjadi adalah antara pihak sekolah dengan perusahaan asuransi

yang dalam hal ini adalah SDK Aletheia Mataram dengan PT. Jasaraharja Putera.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melansir, sebanyak 79 dari total 155

korban kecelakaan Air Asia tercatat sebagai pemegang polis individu dari 21

perusahaan asuransi jiwa di Tanah Air. Baru 20 dari total 79 ahli waris pemegang

polis asuransi jiwa individu yang mencairkan klaim dari peristiwa jatuhnya Air

Asia QZ850. Nilai 20 polis yang diklaim mencapai Rp 6,657 miliar dari total

klaimnya sebesar Rp 78,7 miliar.52

Untuk badan pesawat, perusahaan yang menanggung asuransinya adalah

Jasindo dan Asuransi Sinar Mas. Air Asia akan mendapatkan klaim armadanya

dari pihak Jasindo sebagai penanggung aviation hull insurance atau asuransi

untuk rangka pesawat. Sahata L Tobing, Direktur Jasindo belum bisa

memperkirakan berapa besar nilai klaim badan pesawat itu. Tetapi, jika merujuk

harga pesawat saat ini, nilainya antara 36 juta hingga 50 juta dollar AS. Namun,

khusus untuk pesawat, Sahata mengatakan bahwa pihaknya mereasuransikan

pesawat tersebut kepada Allianz Global.53

3.2 Upaya Hukum yang Ditempuh Oleh Ahli Waris Korban Kecelakaan

Pesawat Air Asia QZ8501 Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian

Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal

dunia. Pengertian ahli waris menurut BW adalah setiap orang yang berhak atas

harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya.

Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Seseorang

52 http://keuangan.kontan.co.id/news/baru-20-ahli-waris-korban-air-asia-klaim-asuransi

diakses tanggal 17 juni 2015 53

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/07/120200526/Ini.4.Asuransi.yang.Me

nanggung.Klaim.AirAsia. diakses pada tanggal 12 Juni 2015

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :54

a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);

b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal

dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 B.W.,

yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap

sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak

menghendakinya“. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap

tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan

juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah

dianggap cakap untuk mewaris;

c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia

tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak

patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak

cakap untuk menjadi ahli waris.

Di dalam ketentuan pasal 874 B.W., dijelaskan bahwa segala harta

peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli

warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum

mengadakan ketetapan yang sah. Uraian pasal 874 B.W., sebagaimana tersebut di

atas bahwa terjadi peralihan hak keperdataan dalam arti harta kekayaan orang

yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya terjadi dengan

sendirinya. Segala harta peninggalan tersebut yang beralih adalah termasuk hak-

54

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,

Refika Aditama, Bandung, 2013, hal.31

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

hak korban yang diperoleh akibat dari kecelakaan, dalam hal ini termasuk

kecelakaan pesawat udara Air Asia QZ8501. Sebagaimana disebutkan dalam pasal

1370 B.W., bahwa dalam hal kematian seseorang karena kurang hati-hatinya

orang lain, suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang

lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi

yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta

menurut keadaan. Perihal ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian

warisan berupa klaim asuransi atau hak-hak lain yang timbul akibat jatuhnya

pesawat Air Asia, di dalam pasal 831 B.W., menentukan bahwa apabila beberapa

orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan,

meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang

sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap

meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang

kepada yang lainnya. Pada kecelakaan pesawat Air Asia terdapat penumpang yang

meninggal dunia satu keluarga, namun belum secara keseluruhan ditemukan

korbannya, pada kondisi yang demikian dianggap meninggal pada saat yang sama,

dan terjadi peralihan warisan dari yang seorang kepada yang lainnya.

Ahli Waris menurut Undang - Undang berdasarkan hubungan darah

terdapat 4 (empat) golongan, yaitu :

a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-

anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan

atau yang hidup paling lama.

b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orangtua dan

saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

c. Golongan ketiga, meliputi kakek nenek dan leluhur-leluhur selanjutnya

keatas dari pewaris.

d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan

sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Maka pada kasus kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 korban kecelakaan

yang meninggal dunia satu keluarga, yang menjadi Ahli waris adalah orangtua

korban dan saudara baik laki-laki maupun perempuan, yang dikategorikan sebagai

Golongan kedua. Dalam hal ini untuk mendapatkan ganti kerugian seperti yang

sudah diuraikan sebelumnya, Perusahaan Air Asia mengeluarkan persyaratan

yang wajib dipenuhi oleh ahli waris korban meninggal dunia. Korban-korban ini

merupakan penduduk dari beberapa macam golongan keturunan yang berbeda-

beda. Persyaratan tersebut juga tercantum dalam PermenHub Nomor 77 Tahun

2011 pada pasal 22 yaitu pihak keluarga korban perlu menyerahkan bukti

dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat atau surat

muatan udara atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu dilengkapi juga dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang

mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga dalam bentuk akta

kematian. Akta kematian ini diterbitkan oleh catatan sipil, hal ini sesuai yang

diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU No. 23

Tahun 2006) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

tentang Peubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2013). Kemudian setelah

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

diperolehnya akta kematian, pihak keluarga korban perlu menyerahkan dokumen

yang membuktikan sebagai ahli waris berupa Surat Keterangan Waris. Tidak

hanya golongan pribumi saja, melainkan terdapat golongan Tionghoa yang turut

menjadi korban. Atas hal tersebut terdapat perbedaan upaya untuk memperoleh

Surat Keterangan Waris, sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 111 huruf

c angka 4 yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk golongan pribumi, Surat Keterangan Waris dibuat dibawah tangan,

ditandatangani oleh semua ahli waris, dengan disaksikan atau turut

ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui dan dikuatkan oleh

Lurah dan Camat.

2. Untuk golongan Tionghoa pembuatan Surat Keterangan Warisnya

dilakukan oleh notaris dengan didahului pengecekan wasiat ke Pusat

Daftar Wasiat di Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hal

tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pewaris memiliki wasiat atau

tidak.

3. Untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa dibuat oleh Balai Harta

Peninggalan. Tetapi dalam kecelakaan ini tidak ditemukan adanya korban

yang berasal dari golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

Untuk korban yang sudah ditemukan dan sudah teridentifikasi dapat dengan

mudah memperoleh akta kematian dan surat keterangan waris. Sedangkan untuk

korban yang hilang atau belum berhasil ditemukan, mengacu pada Pasal 44 ayat

(4) UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa

dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI

tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru

dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, sehingga akta kematian baru bisa

didapatkan oleh ahli waris setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk korban

yang meninggal satu keluarga, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan

bahwa untuk menetapkan ahli waris korban yang meninggal satu keluarga adalah

dengan melalui jalur hukum di pengadilan.55

Hingga saat ini, baru 8 ahli waris

korban AirAsia QZ8501 sudah menerima asuransi penuh dari pihak maskapai

sesuai dengan PermenHub No. 77 Tahun 2011 sebesar Rp 1,25 miliar. Sementara

asuransi awal baru diberikan kepada 80 pihak keluarga korban sebesar Rp 300

juta, angka ini menjadi bagian dari asuransi penuh senilai Rp 1,25 miliar.

Asuransi awal tersebut diberikan kepada pihak keluarga korban yang belum

memenuhi persyaratan berupa dokumen-dokumen seperti akta kematian dan surat

keterangan waris yang masih harus menunggu penetapan pengadilan.56

55

http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/10/343240/risma-sepakat-penetapan-ahli-

waris-korban-airasia-melalui-pengadilan diakses tanggal 15 Juni 2015 56

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/24/nlprgp-baru-8-ahli-

waris-korban-air-asia-dapat-penggantian-penuh-ini-alasannya diakses tanggal 17 juni 2015

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501

EVITA KARINA PUTRI