KATA PENGANTAR iiiPERDIRJEN NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL

1

LAMPIRAN PERDIRJEN NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL

9

BAB I PENDAHULUAN 9A. Latar Belakang 9B. Maksud dan Tujuan 10C. Sasaran 11D. Pengertian 12

BAB II KEGIATAN PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN MELALUI RESTORASI SOSIAL DENGAN MEKANISME DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2017

16

A. Orang Atau Pihak Yang Mendapatkan Penghargaandan Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

17

1. Komponen Kegiatan Pengenalan Ziarah Wisata

17

2. Komponen Kegiatan Bimbingan Nilai-Nilai Kepahlawanan

19

DAFTAR ISI

i

3. Komponen Kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial

27

4. Asistensi Pelestarian Nilai Kepahlawanan Dan Keperintisan

33

B. TMPN/TMP/MPN yang Direhab dan Dipelihara 361. KomponenKegiatan Rehab/Pemeliharaan

TMPN/TMP/MPN di Daerah36

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

41

A. Pelaksanaan Anggaran 41B. Pengendalian dan Pemeriksaan 44C. Jenis, Substansi dan Waktu Pelaporan 46D. Sanksi Administrasi 49

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI 50A. Monitoring 50B. Evaluasi 51

BAB V PENUTUP 52Lampiran Ia : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik 54Lampiran Ib : Laporan Realisasi Kegiatan 55

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Petunjuk Teknis Dana Dekonsentrasi Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) Tahun 2017 telah selesai disusun.

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman umum yang berisi rambu-rambu pelaksanaan kegiatan, yang ditujukanuntukmempermudahpelaksana di daerahdalam menjalankan berbagai tahapan kegiatan yang terdapat dalam dana dekonsentrasi. Melalui buku ini diharapkan pelaksana kegiatan dapat lebih terencana, terpadu, tepat sasaran, tepat waktu, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demikian buku ini dibuat, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan dalam proses perencanaan berikutnya.

.

Jakarta, April 2017

Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan danRestorasi Sosial

H O T M A N

iii

iv

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

NOMOR : 09 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN

RESTORASI SOSIAL

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial yang dibiayai dana dekonsentrasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu disusun suatu acuan yang dipergunakan sebagai landasan dan rambu-rambu sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan;

b. Bahwa untuk menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman dalam melaksanakan kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial yang dibiayai dana dekonsentrasi,

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIAJALAN SALEMBA RAYA NO. 28 JAKARTA PUSAT 10430

Telepon : 021-3100436 Laman : www.kemsos.go.id

1

perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Petunjuk Teknis Dana Dekonsentrasi Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

3

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4

12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan

5

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi Dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1821);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial merupakan acuan dan landasan sekaligus rambu-rambu bagi semua pihak yang terlibat agar terlaksana secara efektif dan efisien serta terciptanya kesamaan persepsi dan pemahaman dalam penggunaan dana dekonsentrasi.

6

Pasal 2

Petunjuk Teknis Dana Dekonsentrasi Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN BAB II KEGIATAN PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN,

KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL DENGAN MEKANISME DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2017

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Petunjuk Teknis Dana Dekonsentrasi kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka Petunjuk Teknis Dana Dekonsentrasi Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial yang ada dan berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 08 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,

HARTONO LARASNIP. 19630306 198503 1 005

8

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Sosial, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Strategi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang seluas-luasnya diperlukan dalam rangka mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Dalam konteks Kegiatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan melalui Restorasi Sosial, nilai ini dipandang sebagai aset modal sosial yang dapat menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada.

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERALPEMBERDAYAAN SOSIALNOMOR : 09 TAHUN 2017TENTANG : PETUNJUK TEKNIS DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL

9

Sebagai usaha mengatasi permasalahan sosial secara lebih luas, salah satu caranya adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berada di daerah dengan baik, yaitu terkoordinasi, terintegrasi dan saling bersinergi, terutama kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui anggaran dana dekonsentrasi. Pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan melalui dana dekonsentrasi selama ini sering terhambat oleh berbagai kendala administrasi dan teknis lapangan sehingga mengakibatkan capaian kegiatan tidak optimal seperti yang direncanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk membangun komitmen, persepsi dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial, berbasis Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, maka disusun “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial pada Mekanisme Dana Dekonsentrasi”. Petunjuk teknis tersebut sebagai acuan dan sekaligus rambu-rambu pelaksanaan program dan kegiatan, dengan harapan program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Petunjuk Teknis Pelestarian Nilai Kepahlawanan

Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial pada mekanisme Dana Dekonsentrasi Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial oleh Instansi Sosial Provinsi, agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang ada.

10

2. Tujuana. Terwujudnya persepsi dan pemahaman yang

sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan di daerah.

b. Tercapainya sinkronisasi kegiatan yang tertuang dalam RKA-KL antara Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial dengan Instansi Sosial di provinsi.

c. Terlaksananya kegiatan yang tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel sehingga mencapai sesuai target dan sasaran.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial ini adalah :1. Kuasa Pengguna Anggaran Instansi Sosial Provinsi.2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelestarian Nilai

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial di Provinsi.

3. Pelaksana Kegiatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial di Provinsi.

4. Bendahara Kegiatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial di Provinsi.

5. Perencana Kegiatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial di Provinsi.

11

D. Pengertian

1. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009).

2. Keluarga Pahlawan Nasional adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka yaitu istri/ suami yang dinikahi secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan anak kandung yang sah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009).

3. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang menjadi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran Kebangsaan/ Kemerdekaan dan atau mereka yang pernah mendapat hukuman dari pemerintah kolonial karena giat aktif dalam pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan, dan atau anggota-anggota Angkatan Bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur yang gugur atau mendapat hukuman sekurang-kurangnya 3 bulan karena berjuang melawan Pemerintah Kolonial, dan atau mereka yang terus menerus secara aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, (UU No. 5 Prps: 1964), dan diakui serta disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.

12

4. Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan adalah isteri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah disahkan sebagai Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, yang tidak menikah lagi (Surat Dirjen Binkesos No. 1241/Dir/v/Bks/XII/84:1984).

5. Hari Pahlawan adalah peringatan hari bersejarah dalam Perang Kemerdekaan 10 November 1945 di Surabaya, peristiwa ini telah menunjukkan jiwa Kepahlawanan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 (Instruksi Bersama Mensos RI No. HUK. 3-1-833/176 dan Menlu RI No.7836/77/01 Harwan: 1977).

6. Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional merupakan peringatan untuk mengenang, menghayati dan meneladani semangat persatuan, kesatuan, kegotongroyongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia yang secara bahu membahu mempertahankan kedaulatan bangsa atas pendudukan kota Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia oleh Tentara Belanda pada tahun 1948.

7. Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/ melemahnya nilai-nilai luhur jati diri / kepribadian bangsasehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

8. Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama adalah suatu tempat atau lokasi yang diperuntukan bagi pemakaman para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang terletak di Ibukota Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009).

13

9. Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) adalah suatu tempat atau lokasi yang diperuntukan bagi pemakaman para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Taman Makam Pahlawan Nasional ini berada di provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2010).

10. Makam Pahlawan Nasional (MPN) adalah suatu tempat diluar TMPN dimana terdapat Jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan, MPN terletak diluar TMPN. (Pedoman Umum: 2003).

11. TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat) adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar (Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2010).

12. TP2GD (Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah) adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati/ walikota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar. (Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2010).

13. Nilai Kepahlawanan/ Keperintisan adalah sikap dan perilaku yang dilandasi dengan sifat-sifat berani, jujur, pantang menyerah, dan tanpa pamrih dalam melaksanakan perjuangan membela tanah air baik untuk memperjuangkan maupun menegakkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pedum Pelestarian Nilai K2KS: 2009).

14. Kesetiakawanan Sosial adalah bagian dari nilai, sikap dan perilaku pro sosial yang berakar dari tata budaya nusantara dan masyarakat majemuk Indonesia berdasarkan Pancasila.

14

15. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

16. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

15

BAB IIKEGIATAN PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI

SOSIAL DENGAN MEKANISME DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2017

Pelaksanaan kegiatan di daerah lingkup Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial tahun 2017 yang dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi meliputi kegiatan yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, dengan komponen kegiatan antara lain :1. Komponen Kegiatan, Ziarah Wisata Pengenalan Nilai

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

2. Komponen Kegiatan, Memperkuat Restorasi Sosial melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

3. Komponen Kegiatan, Olympiade Pahlawan Indonesia4. Komponen Kegiatan, Pelaksanaan Bulan Bakti

Kesetiakawanan Sosial5. Komponen Kegiatan, Rehab/Pemeliharaan TMPN/TMP/

MPN di Daerah6. Komponen Kegiatan, Monitoring Bantuan Sosial,

Identifikasi PK/JDPK dan TMPN/MPN 7. Komponen Kegiatan, Administrasi Kegiatan

Secara teknis pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing kegiatan terdiri dari kegiatan pokok dan kegiatan penunjang sesuai dengan jenis belanja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan.

Kegiatan pokok adalah kegiatan yang langsung terkait dengan sasaran yang akan dicapai untuk masing-masing program/ kegiatan, sedangkan kegiatan penunjang adalah

16

kegiatan yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pokok seperti: Monitoring Bantuan Sosial, Identifikasi PK/ JDPK dan TMPN/ MPN, Administrasi Kegiatan.

Uraian kegiatan dan penjelasan secara lebih rinci mengenai kegiatan Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial melalui Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

A. Orang Atau Pihak Yang Mendapatkan Penghargaan dan Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

1. Komponen Kegiatan Pengenalan Ziarah Wisata

a. Latar Belakang Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan

Kesetiakawanan Sosial sebagai salah satu unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa perlu terus ditumbuhkembangkan, dihayati dan diamalkan dalam setiap sikap perilaku kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, serta dilestariakan melalui Restorasi Sosial.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengenalkan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial adalah dengan menyelenggarakan ziarah wisata ke TMPN/MPN, yaitu tempat para Pahlawan/Pejuang dimakamkan.

b. Maksud Dan Tujuan 1) Maksud Menyelenggarakan kegiatan kunjungan

ziarah sekaligus wisata ke TMPN/MPN bagi para pelajar tingkat SD dan SLTP sebagai

17

upaya pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial melalui Restorasi Sosial.

2) Tujuan T e r s o s i a l i s a s i k a n n y a N i l a i - n i l a i

Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetia-kawanan Sosial dikalangan pelajar SD dan SLTP.

c. Sasaran Pelajar SD dan SLTP

d. Tahapan Pelaksanaan1) Rangkaian kegiatan, berupa :

a) Upacara Ziarah Wisatab) Tabur Bunga didampingi oleh pemanduc) Penyampaian informasi tentang Riwayat

Hidup Perjuangan Pahlawan yang dimakamkan di TMPN oleh narasumber

d) Dialog dan tanya jawab dengan pelaku sejarah/narasumber

2) Mekanismea) Berkoordinasi dengan Instansi

Pendidikan setempatb) Mengundang pesertac) Mengundang Narasumber yang memahami

materi tentang Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (ahli waris atau pelaku sejarah / akademisi/ sejarawan).

d) Peliputan Media Massae) Kegiatan ini merupakan rangkaian

18

peringatan Hari Pahlawan, dapat dilaksanakan pada bulan Oktober/November tahun berjalan.

f) Akun kegiatan ini menggunakan Lima kelompok akun yaitu :

belanja bahan (akun 521211), belanja honor output kegiatan (akun 521213], belanja barang non operasional lainnya (akun 521219), belanja jasa profesi (akun 522151), dan belanja perjalanan dinas dalam kota (akun 524113).

e. Pelaporan Laporan Kegiatan berupa dokumen pertanggung-

jawaban yang dilampiri:1) Daftar hadir peserta2) Daftar hadir Narasumber3) Foto-foto kegiatanLaporan kegiatan disampaikan ke Kementerian Sosial c.q. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan dengan melampirkan SK Panitia yang ditandatangani Kepala Instansi Sosial serta pertanggungjawaban kegiatan.

2. Komponen Kegiatan Bimbingan Nilai-Nilai

Kepahlawanan

> Sub Komponen Kegiatan Memperkuat Restorasi Sosial Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

19

a. Latar BelakangMelalui RPJMN III 2015-2019 / Perpres No. 2 Tahun 2015, Pemerintah menegaskan tentang Visi, Misi dan Agenda Prioritas (Nawacita), yang kemudian dalam kerangka operasional, wajib diterjemahkan oleh Kementerian/ Lembaga dalam rencana strategis, Rencana Kerja Pemerintah, dan acuan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program-programnya. Berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2015 ini kemudian Kementerian Sosial RI mengeluarkan Garis Operasional Kebijakan berupa Permensos 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI yang di dalamnya terdapat mandat untuk Memperkuat Restorasi Sosial, dalam corebusiness pemberdayaan sosial.Dalam kebijakan inilah Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial menempatkan diri untuk mengimplementasikan Nawacita terutama butir 8 dan 9 : butir 8. Melakukan revolusi karakter bangsa, butir 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Ranah ini dikenal dalam bidang Pembangunan Manusia. Sejalan dengan pesan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya bahwa : Pembangunan Manusia terdiri atas : Pembangunan Jiwa “Bangunlah Jiwanya”, dan Pembangunan Fisik “Bangunlah Badannya”. Sehubungan dengan hal tersebut, Dit. K2KRS berada pada ranah pembangunan jiwa yang berfokus pada mindset sasaran dengan metode pemberdayaan.

20

b. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Kegiatan Memperkuat Restorasi

Sosial Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dimaksudkan agar Sumber Kesejahteraan Sosial terutama Pilar Sosial dan Para Tokoh di masyarakat memiliki pemahaman dalam menyampaikan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial pada semua generasi dan semua unsur lapisan di masyarakat.

2) Tujuan Tertanamkannya Nilai-nilai

Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial kepada masyarakat melalui pola Restorasi Sosial.

c. Sasaran Relawan Sosial, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama,

Tokoh Pendidikan, Aktivis Kemanusiaan, Pelajar dan Mahasiswa, Tokoh Orsos, Tokoh LSM,dan Guru Sejarah.

d. Tahapan Pelaksanaan1) Bentuk Kegiatan : Pertemuan di dalam ruangan, dan harus

dilaksanakan oleh setiap daerah yang memperoleh kegiatan ini paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

2) Mekanismea) Persiapanb) Berkoordinasi dengan Instansi dan

Kelembagaan Masyarakat Setempat

21

c) Mengundang pesertad) Mengundang narasumber daerah

yang memahami materi tentang Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (akademisi/ sejarawan/ pelaku sejarah) dan narasumber pusat

e) Pembukaan oleh kepala Instansi sosial provinsi/ pejabat daerah

f) Penyampaian materi atau paparan oleh narasumber

g) Diskusi, tanya jawabh) Kegiatan ini terdiri dari 5 (Lima)

kelompok akun antara lain : akun belanja bahan (akun 521211), akun honor output kegiatan (akun 521213), akun belanja barang non operasional lainnya (akun 521219), akun belanja sewa (akun 522141), belanja perjalanan dinas dalam kota (akun 524113),

e. Pelaporan Laporan kegiatan berupa dokumen

pertanggung-jawaban yang dilampiri:1) Daftar hadir peserta kegiatan2) Daftar hadir narasumber3) Foto-foto kegiatan 4) Laporan kegiatan disampaikan ke

Kementerian Sosial c.q. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah

22

pelaksanaan dengan melampirkan SK Panitia yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Sosial serta lampiran pertanggungjawaban kegiatan.

> Sub Komponen Kegiatan Olimpiade Pahlawana. Latar Belakang Bangsa yang menghargai jasa para pahlawan

akan menjadi bangsa yang besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah selalu mengingat betapa besarnya pengorbanan yang telah dipersembahkan untuk negara tercinta Indonesia sehingga pada saat ini kita dapat menghirup udara kebebasan. Sudah selayaknya jika kita menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan tersebut yang telah tulus ikhlas dan tanpa pamrih menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial yang telah diwariskan seperti sifat rela berkorban, pantang menyerah, bekerja keras, suka menolong dan lain-lainnya, hendaknya selalu ditumbuhkembangkan khususnya di kalangan generasi muda sedini mungkin. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini yang sarat dengan berbagai pengaruh, dan jika tidak hati-hati menyikapinya maka dikhawatirkan banyak generasi muda terjerumus kearah sikap dan tindakan negatif.

23

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertebal rasa kebangsaan di kalangan generasi muda tersebut adalah dengan meningkatkan pengetahuan kepahlawanan melalui “Olympiade Pahlawan”.

b. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Menambah wawasan pengetahuan

kepahlawanan dan meningkatkan rasa kecintaan terhadap tanah air.

2) Tujuan Tersosialisasikannya Nilai-nilai

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial di kalangan masyarakat terutama generasi muda agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Sasaran Generasi muda, khususnya pelajar SLTA,

mengingat usia mereka masih labil, sehingga sangat perlu menumbuhkembangkan rasa kecintaan terhadap tanah air, serta pengenalan sosok dan perjuangan para pahlawan untuk kemudian diharapkan dapat meneladani nilai-nilai luhur pahlawan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

d. Tahapan Pelaksanaan1) Bentuk Kegiatan Pada kegiatan Olimpiade Pahlawan

terdiri dari rangkaian kegiatan, yaitu:

24

a) Story Telling (menceritakan secara singkat riwayat perjuangan pahlawan, dimana perlu ditentukan sebelumnya pahlawan mana yang akan diulas/ dibahas.

b) Debat (memberikan argumen atau pendapat tentang kondisi bangsa disertai solusi terkait nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial)

c) Cerdas Cermat Kepahlawanan (dapat berupa soal tertulis ataupun pertanyaan mengenai Kepahlawanan, budaya, pengetahuan umum dsb) dengan bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, pertanyaan betul atau salah, langsung jawab, tebak gambar (pahlawan nasional) dan sebagainya.

2) Mekanisme:a) Persiapanb) Mengundang pesertac) Peserta terbagi atas 15 regu, masing-

masing regu terdiri atas 3 orang. Selain itu masing-masing regu didampingi oleh 1 orang pendamping dari masing-masing sekolah.

d) Mengundang juri/narasumber yang memahami materi tentang nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (akademisi/ sejarawan/ pelaku sejarah).

25

e) Pembukaan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi/ pejabat daerah

f) Menjalin kerja sama dengan universitas setempat

g) Melaksanakan kegiatan olimpiade yang meliputi : Story Telling, Debat, dan Cerdas Cermat. Regu yang berhak mendapat juara adalah regu yang memperoleh nilai tertinggi berasal dari jumlah nilai story telling, debat, dan cerdas cermat.

h) Peliputan media massai) Merupakan rangkaian kegiatan Hari

Pahlawan yang dilaksanakan bulan Agustus/ Oktober tahun berjalan.

j) Kegiatan ini menggunakan 5 (Lima) kelompok kode akun yaitu : belanja bahan (akun 521211), belanja honor output kegiatan (akun 521213), belanja barang non operasional lainnya (akun 521219), Belanja Jasa Profesi (522151), belanja perjalanan dinas dalam kota (akun 524113),

e. Pelaporan Laporan Kegiatan berupa dokumen

pertanggung jawaban yang dilampiri:1) Daftar hadir peserta2) Daftar hadir Juri/Narasumber3) Foto-foto kegiatan4) Laporan kegiatan disampaikan ke

Kementerian Sosial c.q. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetia-kawanan dan Restorasi Sosial paling

26

lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan dengan melampirkan SK Panitia yang ditandatangani Kepala Instansi Sosial serta pertanggungjawaban kegiatan.

3. Komponen Kegiatan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial a. Latar Belakang

Program Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial adalah bagian integral dari internal business process Kementerian Sosial yang terfokus kepada upaya mempengaruhi orang (masyarakat) untuk membantu orang (masyarakat) tersebut agar dapat menolong dirinya sendiri dan mampu menolong orang lain. Pola baru dalam implementasi Nilai Kesetiakawanan Sosial dalam aksi nyata membuka akses dan peran seluas-luasnya pada masyarakat dan stake holder mitra kesetiakawanan sosial untuk berpartisipasi aktif dan mengambil peran strategis, sedangkan pemerintah memposisikan diri untuk melakukan fasilitasi dan mendorong proses tersebut.Sebagai bagian dari pendekatan program dengan pola baru, bidang Pengembangan Kesetiakawanan Sosial menterjemahkannya dalam bentuk aksi Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial. Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan dari, oleh dan untuk masyarakat guna memperkokoh, memelihara, meningkatkan serta mengembangkan kesetiakawanan sosial.

27

b. Maksud dan Tujuan1) Maksud

Langkah ini ditempuh sebagai upaya terobosan untuk memecahkan kebuntuan dalam salah satu manajemen pengelolaan negara melalui birokrasi yaitu fleksibilitas, kesederhananaan jaringan, dan spontan sehingga dapat merespon permasalahan secara lebih cepat.

2) TujuanTujuan kegiatan adalah agar urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berjalan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan dunia pendidikan sebagai sebuah proses dalam sistem yang berjalan secara menyeluruh.

c. Sasaran

Sasaran Kegiatan ini antara lain :1) Pemerintah Daerah2) TNI dan Polri3) Tokoh Masyarakat4) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial :

a) Karang Tarunab) Pekerja Sosial Masyarakatc) Organisasi Sosiald) Dunia Usaha/ Forum CSR Kesose) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatanf) Taruna Siaga Bencanag) Organisasi kepemudaanh) Satuan Tugas Kesetiakawanan Sosial

(Satgas KS)

28

5) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama masyarakat yang kurang mampu dan lingkungan sosial kumuh.

d. Tahapan PelaksanaanHakekat dari penyelenggaraan Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS) adalah segala upaya untuk "mempengaruhi" pola pikir - pola perilaku - pola hidup masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan berbasis pada internalisasi, pelembagaan dan aksi nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial, sebagai modal sosial, untuk mencapai kohesivitas, kebersamaan, dalam memperkuat kedaulatan Sosial dan memperkokoh kedaulatan Nasional.Modal sosial mempunyai andil sangat besar dalam menentukan nasib suatu bangsa. Kekerabatan, keterlibatan, kepercayaan, dan toleransi menjadi parameter penting dalam modal sosial masyarakat Indonesia. Secara umum, sikap kekerabatan menjadi landasan perilaku publik survey ini. Komunikasi dan hubungan baik menjadi andalan dalam interaksi sosial dilingkungan sekitar. Orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, dan tetangga, adalah faktor efektif dalam mentransformasi informasi. Keterlibatan publik dalam kegiatan sosial dapat menjadi media komunikasi informal yang baik untuk menyemai pemahaman tentang sesuatu.Melihat tren perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat ke depan diperlukan upaya-upaya maksimal untuk mengikat modal sosial agar tak tergerus. Beberapa indikator dapat digunakan untuk membaca proses ini antara

29

lain dapat ditunjukkan dengan aktivitas gotong royong pada masyarakat, kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Kondisi ini memerlukan pemahaman baru atas potensi yang ada, diperlukan ikatan-ikatan sosial baru yang mampu menjembatani perbedaan dan mengubahnya menjadi modal sosial yang bermanfaat. Ikatan sosial tidak seharusnya hanya bersandar pada kekuatan homogenitas asal usul, tetapi juga pada heterogenitas multikulturalnya saat ini.Aksi BBKS dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan dan menyemai kembali modal sosial berupa nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial di tengah masyarakat, Aksi ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi, komprehensif, saling mempengaruhi satu sama lain. Cara untuk mempengaruhi dilakukan melalui pendekatan pengembangan masyarakat.Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS) diselenggarakan dengan menjunjung tinggi peran dan partisipasi seluruh masyarakat baik secara individual, kelompok, keluarga, organisasi/badan/Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dan masyarakat, dunia usaha maupun kelompok warga lainnya.Strategi Bulan Bakti ditempuh melalui :1) Promosi dan kampanye sosial2) Penataan Kawasan Lingkungan Sosial

Terpadu 3) Penguatan koordinasi antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan masyarakat4) Optimalisasi peran media 5) Optimalisasi pendayagunaan gugus tugas dan

kemitraan6) Optimalisasi peran serta masyarakat

30

Langkah/tahapan yang ditempuh dalam menetapkan lokasi BBKS meliputi :1) Penjajagan 2) Studi kelayakan. 3) Menyusun Rencana Kerja 4) Pelaksanaan. 5) Pengendalian.

Adapun aksi dalam kegiatan BBKS dapat berbentuk kegiatan dan aktifitas sebagai berikut :1) Harmonisasi kebijakan Daerah untuk

pembudayaan kesetiakawanan sosial 2) Persemaian budaya kesetiakawanan sosial

melalui sosialisasi, diseminasi, lokakarya/workshop, seminar, diskusi publik, pendidikan, pelatihan, penataran, pemantapan dan atau sarasehan kesetiakawanan sosial

3) Penyelenggaraan Acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial di Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan

4) Pendidikan Masyarakat termasuk organisasi dan kader pembangunan di daerah

5) Operasi Kemanusiaan secara antara lain santunan/bantuan sosial, pengobatan massal, sunatan massal, pasar murah, dan lain-lain

6) Pemberian penghargaan kepada desa /kelurahan peduli dan tokoh yang berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berskala daerah

7) Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial nasional di daerah/ Lintas Batas Kesetikawanan Sosial (outreach).

8) Penataan Kawasan lingkungan Sosial Terpadu dalam bentuk rehabilitasi sosial/ bedah

31

kampung, program perbaikan kampung, program kali bersih (Prokasih), penataan lingkungan permukiman dan perumahan tidak layak huni, gerakan penghijauan, pelestarian lingkungan hidup, Bakti sosial, perbaikan jalan lingkungan, pengadaan sarana dan prasarana penerangan, MCK dan lain-lain.

9) Kampanye sosial melalui media cetak, elektronik dan peragaan

10) Aksi sosial masyarakat berbasis kearifan local seperti gugur gunung, lumbung kesetiakawanan sosial untuk pangan, gerakan dana sehat dan ketahanan sosial, gerakan seribuan, gerakan sejuta pohon (one person one tree) dan sebagainya.

11) Bulan dana kesetiakawanan sosial. 12) Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

Kegiatan BBKS ini menggunakan 4 kelompok akun yaitu : belanja bahan (521211) untuk membiayai atk, dokumentasi dan pelaporan, konsumsi dan snack, spanduk dan umbul-umbul, Honor Output kegiatan (521213) untuk membiayai Honor Pembina, Koordinator, Panitia dan staf sekretariat 4 orang, Akun Belanja sewa (522141) untuk membiayai sewa tenda kursi dan soundsistem dan belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) untuk transport panitia pelaksana. Anggaran ini dipergunakan pada saat acara puncak BBKS di daerah. BBKS merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, oleh karena itu pelaksanaannya

32

pada Bulan November sampai dengan menjelang tanggal 20 Desember setiap tahunnya. BBKS merupakan salah satu seksi dalam kepanitiaan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.

e. PelaporanLaporan kegiatan berupa dokumen pertanggungjawaban yang memuat sebagai berikut :1). SK Panitia Peringatan HKSN2). Daftar Donatur/ partisipan dalam rangka

BBKS3). Daftar penerima manfaat4). Foto-foto kegiatan

Laporan kegiatan disampaikan ke Kementerian Sosial RI C.q Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial dalam format digital ke alamat: k2ks@kemsos.go.id. Paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

4. Asistensi Pelestarian Nilai Kepahlawanan Dan Keperintisan > Sub Komponen Kegiatan Monitoring Bansos,

Identifikasi, PK/JDPK dan TMPN/MPN

a. Latar Belakang Untuk memperoleh data dan informasi yang

faktual dan akurat dalam menunjang kegiatan yang sedang berjalan dan guna perencanaan kedepan, maka diperlukan dukungan provinsi untuk melaksanakan Komponen Kegiatan, Monitoring Bantuan Pemerintah, Identifikasi PK/ JDK dan TMPN/ MPN.

33

b. Maksud dan Tujuan1) Maksud Memberikan kewenangan kepada

Provinsi untuk menentukan sasaran berdasarkan kriteria yang ada.

2) Tujuan Tersedianya data dan informasi

tentang sasaran kegiatan pelestarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan tepat guna.

c. Sasaran1) Warakawuri/ keluarga Pahlawan

Nasional dan Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan di seluruh wilayah Provinsi.

2) TMPN provinsi, TMPN kabupaten/ kota dan MPN

d. Tahapan Pelaksanaan1) Instansi Sosial provinsi berkoordinasi

dengan Instansi Sosial Kabupaten/ Kota untuk mendapatkan data sasaran yang diperlukan.

2) Melakukan pendataan lapangan.3) Verifikasi/ validasi data.4) Kegiatan ini menggunakan 4 (empat)

kelompok akun belanja yaitu : akun belanja bahan (akun 521211), akun belanja sewa (akun 522141), akun belanja perjalanan biasa (524111), dan akun belanja perjalanan dinas dalam kota (akun 524113).

34

e. Pelaporan Laporan hasil monitoring kegiatan

pelestarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial di daerah berupa penyusunan/ pengumpulan/ pengolahan/ updating data statistik berupa :1) Data kondisi Terbaru Warakawuri/

Keluarga Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan

2) Data TMPN provinsi, TMPN Kabupaten/ Kota dan MPN meliputi: lokasi, luas, jumlah makam yang ada, kapasitas makam yang tersedia, kondisi fisik TMPN/ MPN, dan status makam.

> Sub Komponen Kegiatan Administrasi Kegiatana. Latar Belakang Dalam rangka menunjang pelaksanaan

kegiatan dekonsentrasi maka dibutuhkan belanja alat tulis kantor, dokumentasi pelaporan dan honor tim pelaksana kegiatan.

b. Maksud dan Tujuan1) Maksud Kegiatan dimaksudkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

2) Tujuan Terpenuhinya kebutuhan administrasi

sebagai pendukung kegiatan dekonsentrasi.

35

c. Sasaran Tim pelaksana kegiatan anggaran

dekonsentrasi.

d. Tahapan Pelaksanaan1) Pegadaan ATK selama 12 bulan2) Pemberian honor pelaksana kegiatan

selama 12 bulan3) Pembuatan laporan4) Kegiatan ini menggunakan 3 (tiga)

kelompok akun belanja yaitu : akun honor operasional satuan kerja (akun 521115), dan akun belanja bahan (akun 521211), dan akun belanja barang untuk persediaan barang konsumsi (521811)

e. PelaporanMengirimkan laporan seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dananya berasal dari APBN Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

B. TMPN/TMP/MPN yang Direhab dan Dipelihara 1. Komponen Kegiatan Rehab/Pemeliharaan

TMPN/TMP/MPN di Daerah

a. Latar Belakang Peraturan tentang kewenangan Kementerian

Sosial RI dalam menangani TMP/MPN. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No. SKEP/B/337/V/1972 Tentang Pembinaan dan

36

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Keppres RI No. 13 tahun 1984 menyatakan bahwa Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata dilakukan oleh Departemen Sosial (Kementerian Sosial).

Berdasarkan data Kementerian Sosial RI tahun 2016, saat ini terdapat 388 TMPN yang terdiri dari : 1 TMPN Tingkat Nasional (TMPN Utama Kalibata), 28 TMPN Tingkat Provinsi, 353 TMPN Tingkat Kabupaten/ Kota, TMPN Kabupaten/ Kota yang didalamnya ada MPN sebanyak 5 buah dan 1 TMPN di Luar Negeri (Timor Leste). Selain itu terdapat pula 153 buah Makan Pahlawan Nasional di seluruh Indonesia, 2 MPN berada di Luar Negeri (MPN Tuanku Tambusai di Malaysia dan Syeh Yusuf Tajul Khalwati di Cape Town Afrika Selatan), Pahlawan Nasional yang tidak ada makamnya sebanyak 11 buah, Makam Pahlawan Nasional di luar TMPN Utama Kalibata dan TMPN Kab/ Kota sebanyak 68 buah.

TMPN dan MPN merupakan bagian dari wujud penghargaan pemerintah terhadap jasa-jasa Pahlawan yang telah gugur mendahului kita, sehingga keberadaannya merupakan sebuah simbol perjuangan para Perintis/ Pejuang Kemerdekaan. TMPN dan MPN dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk pelestarian terhadap Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial bagi masyarakat Indonesia terutama generasi muda.Pelayanan yang diberikan di Lingkungan TMPN/MPN mencakup 3 pelayanan, yaitu : Pelayanan Pemakaman, Pelayanan Ziarah dan

37

Pelayanan Study. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk perbaikan dan pemeliharaan terhadap TMPN dan MPN.Mengingat kondisi faktual TMPN dan MPN saat ini masih belum memadai, maka dianggap perlu dilakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan dengan standar TMPN dan MPN serta meningkatkan mutu dan efisiensi pemeliharaannya.

b. Maksud dan Tujuan1) Maksud Kegiatan Rehab/Pemeliharaan TMPN/

MPN di daerah dimaksudkan agar TMPN provinsi, TMPN kabupaten/kota (yang didalamnya terdapat MPN), dan MPN diluar TMPN terpelihara sesuai standar yang berlaku serta untuk meningkatkan mutu efisiensi pemeliharaanya.

2) Tujuan Meningkatnya peran dan fungsi TMPN,

MPN sebagai wahana pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

c. Sasaran1) Petugas honorer pengelola TMPN

provinsi/kabupaten/kota dan MPN.2) Taman Makam Pahlawan Nasional

(TMPN) Provinsi.3) TMPN Kabupaten/Kota yang didalamnya

terdapat Makam Pahlawan Nasional [MPN).

38

4) Makam Pahlawan Nasional (MPN) diluar TMPN.

d. Tahapan Pelaksanaan1) Bentuk kegiatan untuk TMPN

a) Pemberian honor kepada 2 orang petugas pengelola TMPN (pegawai honorer).

b) Pemeliharaan monumen, pagar, makam, plaza upacara, taman dan pembabatan rumput

2) Bentuk Kegiatan Untuk MPNa) Pemberian honor kepada 1 orang

pengelola MPN (pegawai honorer).b) pemeliharaan makam, pagar, taman

dan pembabatan rumput

3) Mekanismea) Penerbitan SK petugas honorer

pengelola TMPN/MPN oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi/ Kabupaten/Kota berlaku satu tahun.

b) Pemberian honor kepada petugas honorer pengelola TMPN dan MPN diberikan setiap bulan disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) Keuangan.

c) Peruntukan dana dekonsentrasi adalah untuk pemeliharaan monumen, pagar, makam, plaza upacara, taman dan pembabatan rumput.

d) Pemeliharaan dapat dilakukan secara

39

swakelola atau melalui pihak ketiga sesuai peraturan yang berlaku.

e) Kegiatan tersebut menggunakan 2 (dua) kelompok akun belanja yaitu: belanja bahan (akun 521211), belanja biaya pemeliharaan lainnya (akun 523199).

e. Pelaporan Laporan kegiatan berupa dokumen

pertanggungjawaban yang memuat sebagai berikut:

1) Fotocopy SK honorer pengelola TMPN dan MPN.

2) Tanda terima penerimaan honor pengelola TMPN/ MPN.

3) Apabila pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga, maka dalam pelaporan disertakan dokumen terkait seperti: SPK/ Kontrak, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara hasil penerimaan pekerjaa dll.

4) Laporan kegiatan disampaikan ke Kementerian Sosial c.q. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.

40

BAB IIIPELAKSANAAN ANGGARAN, PENGENDALIAN

DAN PELAPORAN

A. Pelaksanaan AnggaranAnggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA melalui dana dekonsentrasi proses pelaksanaan pencairannya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam penggunaan maupun proses administrasinya.Mekanisme pelaksanaan anggaran dana dekonsentrasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RKA-KL selama satu tahun untuk mengetahui rencana penyerapan anggaran yang diakibatkan untuk membayar pengeluaran/ tagihan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Pimpinan Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat keputusan dan/ atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atau tagihan atas beban dana dekonsentrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan DIPA, substansi tugas pokok dan fungsi, serta pengadaan barang/ jasa.

3. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM melakukan uji kebenaran SPP yang telah diajukan oleh PPK, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatat dalam buku Pengawasan penerimaan SPP dan menandatangani tanda terimanya, memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP, dan menandatangani SPM.

41

4. Bendahara pengeluaran membuat dan menghimpun SPP dan SPM yang telah ditandatangani untuk disetorkan ke KPPN untuk segera diterbitkan SP2D sesuai permintaan.

Pelaksanaan pembayarannya dapat dilakukan melalui mekanisme penerbitan SPM sebagai berikut:

1. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) mekanismenya sebagai berikut :a. Bendahara mengajukan pembukaan rekening atas

nama satker yang bersangkutan dan mencermati DIPA yang telah diterimanya dari KPA;

b. Pejabat Pembuat Komitmen membuat dokumen yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya diserahkan kepada Penguji Tagihan melalui bendahara;

c. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM melakukan pengujian terhadap keabsahan SPP dan menerbitkan SPM untuk ditandatangani oleh pejabat yang diberikan wewenang;

d. Bendahara menyetorkan SPM kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D;

e. Bendahara mencairkan anggaran sesuai SP2D yang diterbitkan ke Bank persepsi dimana bendahara membuka rekening satker.

2. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GU) mekanismenya sebagai berikut:a. Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kepala

Instansi/ Instansi Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja membuat dan mengajukan SPM-GU yang telah dilengkapi persyaratan diserahkan kepada bendahara;

42

b. Bendahara setelah meneliti kelengkapan berkasnya menyampaikan dokumen dimaksud kepada Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM untuk diterbitkan SPM-GU;

c. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM menerbitkan SPM-GU untuk disetorkan ke KPPN pembayar untuk diterbitkan SP2D;

d. Bendahara mencairkan dana sesuai yang tertulis dalam SP2D di Bank tempat membuka rekening.

3. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) mekanismenya sebagai berikut:a. Bendahara mengajukan tambahan Uang

Persediaan setelah mendapatkan persetujuan dari KPPN atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat;

b. Bendahara mengajukan SPP-TUP kepada Penguji Tagihan;

c. Penguji Tagihan setelah melakukan pengujian kemudian menerbitkan SPM-TUP dan menyerahkan kembali ke bendahara;

d. Bendahara menyerahkan SPM-TUP ke KPPN untuk segera diterbitkan SP2D dan selanjutnya mencairkan dananya di bank sesuai jumlah yang tertulis dalam SP2D dimaksud.

4. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GU) Nihil mekanismenya sebagai berikut:

a. PPK mengajukan SPP-GU nihil yang telah lengkap berkasnya diserahkan kepada bendahara;

b. Bendahara meneliti pengajuan SPP-GU Nihil tersebut dan selanjutnya disampaikan ke Pejabat Penguji Tagihan;

43

c. Penguji Tagihan menerbitkan SPM-GU Nihil untuk disetorkan ke KPPN melalui bendahara;

d. Bendahara menyerahkan SPM-GU Nihil ke KPPN untuk diterbitkan SP2D Nihil.

5. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) non belanja pegawai mekanismenya dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pembayaran Langsung dilakukan oleh KPPN

kepada pihak ketiga yang berhak berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM;

b. Pembayaran Langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga/ rekanan dan atas pembayaran dalam rangka pekerjaan pengadaan barang/ jasa (belanja modal), termasuk biaya langganan daya dan jasa, serta belanja perjalanan Instansi.

B. Pengendalian dan Pemeriksaan

1. Pengendaliana. Menteri Sosial selaku Pengguna Anggaran dalam

rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus melakukan pengendalian dana dekonsentrasi secara berjenjang;

b. Gubernur sebagai penerima pelimpahan wewenang dan selaku penanggungjawab pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi bidang kesejahteraan sosial terutama sub bidang pemberdayaan sosial;

44

c. Gubernur berkewajiban menunjuk atau menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pengelola dana dekonsentrasi;

d. Kepala Instansi/Instansi Sosial Propinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengendalian terhadap pengelola keuangan di instansinya;

e. Inspektorat Jenderal melakukan reviu atas laporan keuangan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan dana dekonsentrasi meliputi :

a. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

b. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan;

c. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektifitas;

d. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain dibidang keuangan berupa pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah;

e. Pemeriksaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI dan unit pemeriksa eksternal pemerintah;

f. Pemeriksaan keuangan dana dekonsentrasi berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

45

C. Jenis, Substansi dan Waktu PelaporanPelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi

manajemen yang berisi penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan secara hirarki atau horisontal sebagai bahan pertanggungjawaban atas hasil pekerjaannya yang telah dilaksanakan atau digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

Penyusunan dan pertanggungjawaban atas kegiatan maupun keuangan yang dihimpun dalam pelaporan dilaksanakan oleh masing-masing Eselon III di Instansi Sosial, diketahui Kepala Sub Bidang/ Instansi Sosial dengan sistem pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Laporan Keuangan dilaksanakan secara berjenjang

ditujukan kepada Unit Eselon I terkait dengan tembusan kepada Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.

2. Laporan KegiatanLaporan pelaksanaan program/kegiatan ditujukan kepada Unit Eselon I terkait dengan tembusan kepada Biro Perencanaan Kementerian Sosial dan masing-masing Unit Teknis Eselon II.

a. Jenis, Substansi dan Waktu Penyampaian Laporan1) Laporan Bulanan

a) Realisasi Keuanganb) Realisasi Fisik Pelaporan bulanan dilakukan mengikuti

format 1 (lampiran l.a.)

46

2) Triwulana) Arsip Data Komputer (ADK)b) Laporan realisasi belanjac) Laporan pengembalian belanjad) Laporan pengembalian pendapatan waktu pengiriman laporan bulanan dan

triwulan paling lambat tanggal 10 setiap bulan (dan untuk triwuian yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember) sudah diterima.

3) Laporan Semestera) Laporan Semester I keuangan meliputi:

- Arsip Data Komputer (ADK)- Laporan realisasi semester I- Laporan realisasi belanja- Laporan realisasi pengembalian

belanja- Laporan realisasi pendapatan- Laporan realisasi pengembalian

pendapatan- Catatan Laporan Keuangan (CaLK).- Neraca Percobaan- Laporan BMN- Rincian Saldo Awal BMN- Laporan Kondisi Barang

Lampiran:- B.A. Rekonsiliasi dengan KPPN- SSBP Tahun lalu

b) Laporan semester 1 pelaksanaan program/ meliputi:- Jenis program/kegiatan yang

dilaksanakan

47

- Capaian target/sasaran kuantitatif dan kualitatif

- Kendala- Tindak lanjut/ upaya yang telah

dilaksanakan- Rekomendasi Waktu pengiriman laporan semester

paling lambat tanggal 15 juli sudah diterima di Unit Eselon I terkait.

4) Laporan Tahunana) Laporan Semester II/ Tahunan keuangan

meliputi: - Arsip Data Komputer (ADKJ- Laporan realisasi tahunan- Laporan realisasi belanja- Laporan realisasi pengembalian

belanja- Laporan realisasi pendapatan- Laporan realisasi pengembalian

pendapatan- Catatan Laporan Keuangan (CaLK)- Laporan Neraca Percobaan- Laporan BMN- Rincian Saldo Awal BMN- Laporan Kondisi Barang

Lampiran :• SSBP untuk penyerahan

setelah tanggal neraca tahunan berakhir

• B.A,RekonsiliasidenganKPPN• DaftarPersediaan

48

b) Laporan semester II pelaksanaan program meliputi :- Jenis program/ kegiatan yang

dilaksanakan- Capaian target/ sasaran kuantitatif

dan kualitatif Kendala- Tindak lanjut/ upaya yang telah

dilaksanakan- Rekomendasi Data dukung Waktu pengiriman laporan semester

11 paling lambat tanggal 15 Januari sudah diterima.

D. Sanksi AdministrasiKementerian Sosial RI akan memberikan sanksi administratif kepada Instansi/ Instansi Sosial yang menerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan antara lain dengan menurunkan alokasi anggaran atau tidak memberikan alokasi anggaran untuk tahun berikutnya apabila Instansi/ Instansi Sosial tersebut :

1. Tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya.

3. Terdapat penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan, baik hasil audit pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI maupun hasil audit pihak internal dan eksternal pemerintah.

49

BAB IVMONITORING DAN EVALUASI

Tujuan monitoring adalah mengetahui perkembangaan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/ upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja kegiatan selanjutnya.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari masukan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya.

A. MONITORINGMonitoring melibatkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan dana dekonsentrasi yaitu Kementerian Sosial RI dan Dinas/ Instansi Sosial Provinsi. Monitoring dilaksanakan berdasarkan instrumen monitoring yang telah disiapkan oleh masing-masing pelaksana baik pusat maupun provinsi.

Monitoring dana dekonsentrasi dilaksanakan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

50

B. EVALUASIEvaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun penyelenggaraan dana dekonsentrasi, melalui evaluasi akan dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai tujuan atau tidak. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan dan penyelenggaraan dana dekonsentrasi selanjutnya.

51

BAB VPENUTUP

Dengan telah tersusunnya buku “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Pada Mekanisme Dana Dekonsentrasi” Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, diharapkan seluruh pelaksana dan Penanggungjawab Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, memiliki kesamaan persepsi terhadap tugas dan fungsi masing-masing sehingga seluruh program dapat berjalan sesuai dengan garis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Akhir kata, maka kami menerima kritikan dan masukan serta saran-saran demi kesempurnaan buku ini. Terima kasih.

52

53

LAPO

RAN

REA

LISA

SI P

ROGR

AM K

EGIA

TAN

DEK

ONSE

NTR

ASI

DIN

AS S

OSIA

L PR

OVIN

SI ...

........

........

........

...TA

HUN

201

7

Lam

pira

n Ia

: La

pora

n Re

alis

asi K

euan

gan

dan

Fisi

k Bu

lan

….

NO

KEGI

ATAN

AN

GGR

AN

(R

p)K

EW

EN

AN

GAN

REAL

ISAS

I BUL

AN L

ALU

REAL

ISAS

I BUL

AN IN

IJU

MLA

H R

EALI

SASI

KEUA

NGA

N

(Rp)

KEU

(%

)FI

SIK

(%)

KEUA

NGA

N

(Rp)

KEU

(%

)FI

SIK

(%)

KEUA

NGA

N

(Rp)

KE

U (%

)F

ISIK

(%

)

1.DE

KON

SEN

-TR

ASI

2.DE

KON

SEN

-TR

ASI

3.DE

KON

SEN

-TR

ASI

4.DE

KON

SEN

-TR

ASI

Men

geta

hui,

Dina

s Sos

ial /

inst

ansi

Sos

ial P

rovi

nsi .

....Pe

jaba

t Pem

buat

Kom

itmen

(......

........

........

........

........

.......)

NIP

. ......

........

........

........

....(..

........

........

........

........

........

...)N

IP. ..

........

........

........

........

54

Lam

pira

n Ib

: La

pora

n Re

alis

asi K

egia

tan

Bula

n …

.

NO

KEGI

ATAN

KEW

ENAN

GAN

TARG

ET S

ASAR

ANRE

ALIS

ASI F

ISIK

SASA

RAN

%

1.Re

hab/

Pem

elih

araa

n TM

PN/T

MP/

MPN

di

Daer

ahDE

KON

SEN

TRAS

IPe

mel

ihar

aan

TMPN

.......

.....

2.DE

KON

SEN

TRAS

IPe

mel

ihar

aan

MPN

.......

.....

3.DE

KON

SEN

TRAS

I

4.DE

KON

SEN

TRAS

I

........

........

........

...... /

.......

........

........

........

... 20

17

Men

geta

hui,

Dina

s Sos

ial /

inst

ansi

Sos

ial P

rovi

nsi .

....Pe

jaba

t Pem

buat

Kom

itmen

(......

........

........

........

........

.......)

NIP

. ......

........

........

........

....(..

........

........

........

........

........

...)N

IP. ..

........

........

........

........

55

56