36

BAB III PANDANGAN FRANZ MAGNIS SUSENO

TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

A. Riwayat Singkat dan Karya Franz Magnis Suseno

Dr. Franz Magnis Suseno adalah anggota serikat Yesus dan dosen

filsafat atau etika sosial politik di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Disamping itu juga sebagai dosen tidak tetap Fakultas Sastra Universitas

Indonesia dan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan.

Frans Magnis Suseno lahir di Eckerdorf, Jerman, pada 68 tahun yang

lalu, tepatnya tanggal 26 Mei 1936. Keahliannya dibidang ilmu filsafat, teologi

dan teori politik diperolehnya di Hochschule Fur Philosophie, Pullach, juga di

Institut Filsafat Teologi di Yogyakarta dan Universitas Munchen pada tahun

1973.

Sebagai seorang imigran yang berkebangsaan Jerman, Frans Magnis

Suseno merupakan seorang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya

di Indonesia. Ia merupakan pemikir katolik yang cerdas dan banyak disegani tidak

saja pada komunitas Katolik, namun juga pada komunitas agama lainnya. Hal ini

tidak terlepas dari keluasan dan keterbukaan cara pandang keagamaannya.

Franz Magnis Suseno menghabiskan waktu hidupnya dalam kegiatan-

kegiatan intelektual seperti menulis buku, menghadiri dan menjadi nara sumber

forum-forum ilmiah baik dalam dan luar negeri. Disamping itu beliau juga

37

sebagai rohaniawan yang rajin dan bertanggungjawab, sehingga kerap kali terlihat

dalam forum-forum lintas iman untuk menumbuhkan kesadaran kebersamaan dan

pluralieme agama ditengah-tengah kita.

Jerih payah dari aktivitasnya intelektualnya telah melahirkan karya-

karya monumental yang disumbangkan kepada bangsa ini, lebih dari 100

karangan populer dan ilmiah. Karya-karyanya antara lain: Normative

Vorausstzungen Im Dentein Des Jungen Marx (1843-1848) (1975), Etika Umum,

Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (1987), Javanische Weishat And Ethik,

Studien Zu Einor Ostiichen Moral (1981), Kita Dan Wayang (1982), Etika Jawa

Dalam Tantangan (Bersama Drs. Rekso Susilo) (1983), Etika Jawa, Sebuah

Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (1984), Moral Dan Kuasa

(1986), Etika Dasar (1987). Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar

Kenegaraan Modern (1987), Neue Schwingen Fur Garuda, Indonesia Zwischen

Tradition and Modern (1989), Berfilsafat dari Konteks (1991), Wayang dan

Panggilan Manusia (1991), Filsafat Sebagai ilmu Kritis (1992), Beriman dalam

Masyarakat, Butir-Butir Teologi Kontekstual (1993), Mencari Sosok Demokrasi

Sebuah Telaah Filosofis (1995) 1.

Jika di klasifikasikan karya-karya Romo Magnis, berkisar pada masalah-

masalah Filsafat, Teologi dan Etika Moral serta budaya. Dapat dilihat pada tabel

berikut :

1 Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 405. Juga

dapat dilihat pada buku Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-Butir Pemikiran Kritis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 255.

38

Filsafat

• Normative Vorausstzungen Im Dentein Des Jungen Marx (1843-1848)

• Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral • Berfilsafat dari Konteks • Filsafat Sebagai ilmu Kritis • Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis

1995

1975 1991 1992 1995

Etika/Moral

• Etika Umum, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral • Javanische Weishat And Ethik, Studien Zu Einor

Ostiichen Moral • Etika Jawa Dalam Tantangan (Bersama Drs. Rekso

Susilo) • Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi Tentang

Kebijaksanaan Hidup Jawa • Moral Dan Kuasa • Etika Dasar • Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan

Modern • Neue Schwingen Fur Garuda, Indonesia Zwischen

Tradition and Modern

1987 1981

1983

1984

1986 1987 1987 1989

Teologi • Beriman dalam Masyarakat, Butir-Butir Teologi Kontekstual

1993

Budaya • Kita Dan Wayang • Wayang dan Panggilan Manusia

1982 1991

Tidak heran jika Romo Magnis tidak diragukan lagi dalam memberikan

fatwa-fatwa filsafat, teologi, etika dan masalah-masalah budaya. Pada suatu

kesempatan penulis juga mengikuti seminar (tahun 2003 di Semarang) dimana

Romo Magnis menjadi nara sumber tentang Agama dan Teorisme. Dia sangat

lantang menyuarakan bahwa agama manapun sangat anti terhadap teoris

(kekerasan) dan perlunya kita untuk mengembangkan prilaku hidup yang inklusif

dan damai.

B. Pemikiran Franz Magnis Suseno tentang Agama dan Negara

39

1. Pengertian Agama dan Negara

Franz Magnis Suseno melihat agama dari dua sisi, yaitu sisi

relativisme agama dan absolutisme agama. Dari sisi relativisme agama,

menurutnya agama yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah sama saja.

Agama semata-mata termasuk ke dalam kategori jalan, dan bukan termasuk ke

dalam kategori tujuan. Seakan-akan agama-agama, sebagai jalan yang

berbeda-beda untuk mendapatkan tujuan yang satu, Tuhan, adalah relatif.

Relativisme agama ini tidak memecahkan masalah karena tidak

memperhatikan apa yang menjadi hakekat agama wahyu, yaitu bahwa mereka

meyakini diri sebagai kebenaran yang oleh Allah sendiri diperuntukan bagi

segenap manusia. Sebagai kebenaran dari Allah agama itu mutlak. Bagi umat

Islam al-Qur’an bukan salah satu buku suci, melainkan wahyu lengkap dan

paripurna yang diturunkan oleh Allah sendiri. Bagi orang Kristen Yesus

adalah Sang Sabda Allah sendiri dan bukan salah satu guru kerohanian.2

Jadi walaupun agama Islam dan Kristen tedapat banyak perbedaan

mengenai tugas agama dalam kehidupan masyarakat, namun pada dasarnya

dua agama itu sependapat bahwa kehidupan agama tidak dapat dibatasi pada

gedung mesjid atau gereja dan tidak juga pada hari jum’at atau hari minggu,

melainkan menyangkut seluruh manusia, dalam segala dimensi kehidupannya.

2 Franz Magnis Suseno, Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-ButirPemikiran Kritis, PT

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 77.

40

Sedangkan dari sisi absolutisme agama, dia mengatakan bahwa yang

mutlak adalah hanya satu, Yang Mutlak, Allah Sendiri. Maka yang mutlak

pada agama adalah unsur Illahi di dalamnya dan unsur Illahi adalah wahyu.

Wahyu dan hanya wahyu, adalah unsur mutlak dalam agama-agama wahyu.

Lebih lanjut Franz Magnis Nuseno mengatakan bahwa secara hakiki agama

terdiri dari unsur Illahi dan unsur-unsur manusiawi. Dalam agama Allah

menyapa manusia, itulah wahyu, dan wahyu adalah unsur mutlak dalam

agama; dan dalam agama sekaligus manusia menjawab dalam iman dan itulah

unsur yang tidak mutlak.3

Agama-agama yang di satu pihak dengan terbuka dan meyakinkan

memberikan kesaksian tentang Allah, tentang keselamatan menyeluruh yang

hanya datang dari Allah, tentang jalan keselamatan Illahi yang mereka yakini

itu, yang di lain pihak menjadi teladan bagi masyarakat dalam toleransi,

kejujuran, kerendahan hati dan keterbukaan agama-agama seperti itu mesti

amat besar peranannya dalam dunia paska konvensional dan informasi yang

kita tujui. Karena kalau begitu agama-agama akan menjadi pembela,

pelindung dan pemaju martabat manusia yang paling kuat, berhadapan dengan

ancaman zaman yang cenderung mengorbankan manusia demi ideologi atau

memfungsikannya demi kelestarian sistem.

3 Ibid., hal. 78.

41

Agama-agama diharapkan menjadi pendorong kuat nilai-nilai yang

dijunjung tinggi manusia modern, tetapi yang terancam oleh perkembangan

masyarakat modern sendiri: demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial,

keadilan internasional, hak penentuan diri, independensi hukum dan kesamaan

orang di hadapan hukum, otonomi orang untuk mengurus diri sendiri dan

seterusnya.4

Dari penjelasan diatas, kiranya sudah sangat mendesak agar agama

sepenuhnya mengaktualisasikan potensi universalisme kemanusiaan yang

mereka terima dari Allah. Agama-agama diharapkan menjadi sumber

integritas dan kejujuran. Dari agama-agama nilai-nilai seperti kebenaran,

keadilan, kebebasan, kesamaan, kasih sayang, belaskasihan, toleransi, dan

kesediaan untuk menahan diri berpancaran ke dalam masyarakat. Agama-

agama mesti menjadi tempat di mana setiap orang, juga yang bukan menjadi

anggota agama tersebut merasa terlindung, yang tanpa pamrih, tanpa ikut-

ikutan dengan korupsi budaya, dan kekuasaan yang berlangsung, melibatkan

diri bersama dalam pembangunan masyarakat.

Kemudian mengenai negara, franz Magnis Suseno memberikan

definisi bahwa “negara” sama dengan staat dalam bahasa Jerman atau state

dalam bahasa Inggris, mempunyai dua arti; Pertama, negara adalah

masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini

4 Ibid., 87.

42

India, Korea Selatan atau Brasilia merupakan negara. Kedua, negara adalah

lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan

demikian menguasai wilayah itu. Begitu misalnya pulau-pulau nusantara

merupakan satu negara Indonesia (“negara” dalam arti pertama) karena

mereka berada di bawah satu negara (dalam arti ke dua). Begitu pula Malaya,

Sarawak dan Sabah merupakan satu negara, karena “mempunyai“ satu

lembaga negara yang memerintahi mereka. Sedangkan suku-suku Papua di

Irian atau bangsa Kurdi di Timur Tengah tidak merupakan negara karena tidak

berada di bawah satu lembaga pemerintahan.5

2. Relasi Agama dan Negara

Hubungan Antara Agama dan Negara sangat dapat menentukan

tingkat ketahanan nasional, hampir semua manusia Indonesia, secara

mendalam ditentukan dalam sikap-sikap mereka oleh iman kepercayaan

mereka, dan iman kepercayaan itu tergantung dari agama yang mereka anut.6

Sejarah hubungan antara Islam dan Kristen ditandai oleh dinamika kehidupan

politik dan negara yang amat panjang sejak agama ini muncul kepermukaan

sejarah. Sejak munculnya berbagai imperium yang bersandar pada agama,

maka relasi antar kedua agama tersebut berjalan sejajar dengan relasi politik

antara “imperium islamicum” dengan “imperium cristianum” yang ditandai

dengan banyak ketegangan, konflik dan peperangan.

5 Franz Magnis Suseno, Etika Politik…..hal. 170. 6 Franz Magnis Suseno, Kuasa Dan Moral, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 100.

43

Salah satu cara dalam upaya menjalin hubungan yang produktif antara

agama dan politik adalah dengan jalan memberi peluang seluas-luasnya bagi

agama untuk menjaga otonominya selaku kekuatan kritis masyarakat,

kemampuan profetik agama harus dipulihkan dengan jalan memulihkan

otonomi agama sebagai kekuatan pendamping bagi masyarakat dalam

perjalanan sejarahnya selaku “rombongan musyafir”.

Agama berperan sebagai hati nurani masyarakat yang bisa memberi

pertimbangan moral dan etik bagi keputusan-keputusan politik yang hendak

diambilnya. Dengan arah ini, negara tidak hanya berlaku sebagai penguasa

yang bisa bebas memanipulasi agama demi kepentingan politiknya sendiri,

dan agama hanya berfungsi selaku pemberi legitimasi dan cap pembenaran

bagi negara.7

Negara memang memerlukan dasar normatif, suatu sistem nilai dan

pandangan tentang manusia yang mendasari kebijakan-kebijakannya. Tetapi

sistem nilai itu tidak boleh diciptakan oleh mereka yang kebetulan berkuasa,

melainkan harus diambil dari masyarakat sendiri, harus merupakan

perwujudan kepribadian moral bangsa dan masyarakat sendiri, harus

merupakan perwujudan kepribadian moral bangsa dan masyarakat sendiri.

Jadi sistem nilai yang mendasari kehidupan bernegara harus berorientasi pada

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan tidak sebaliknya. Dan itu berarti

7 Th. Sumartana, Agama dan Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 132-133.

44

bahwa sistem nilai-nilai dasar juga harus berorientasi pada nilai-nilai dalam

agama-agama karena agama-agama adalah pengemban utama nilai dalam

masyarakat walaupun bukan satu-satunya.8

Dilema antara Agama dan Negara dapat menjadi tajam apabila negara

diselenggarakan berdasarkan sebuah ideology yang harus dianut oleh semua

anggota masyarakat, karena ideology adalah sesuatu yang disamping

kepatuhan juga mau menuntut kepercayaan, padahal kepercayaan adalah

wewenang khas agama. Maka masalah ideologi negara selalu juga merupakan

masalah hubungan anatara negara dan agama.

Negara tidak hanya membutuhkan ketaatan warga-warganya,

melainkan dukungan berdasarkan rasa loyalitas dan cinta, jadi dukungan hati,

apabila antara negara dan agama terjadi ketidak cocokan, hati orang beragama

akan bingung, terjadilah suatu delima etis.setia kepada negara berarti bahwa ia

merasa bersalah sebagai seorang nasionalis. Jadi agama harus membentuk

masyarakat bersikap patuh, sedangkan negaralah yang harus mengurusnya.9

Franz mengatakan Indonesia adalah bangsa yang pluralistik.

Pluralistik secara budaya, etnik dan kekuasaan, dan juga dalam dimensi

agama. Jelaslah bahwa peran Agama di Indonesia akan sangat menentukan

bagi masa depan, dalam bukunya dikatakan bahwa hati, berbelas kasih, bebas

pamrih, dan berdamai. Dan negara adalah stabilitas politik negara dan karir

8 Franz Magnis Suseno, Op.Cit., hal. 109. 9 Ibid, hal. 104.

45

politik penguasa yang bergantung pada berbagai teknik yang mereka

kembangkan untuk mempertahankan kekuasaan.

Tugas negara adalah menjamin dan menciptakan syarat-syarat yang

diperlukan masyarakat untuk hidup secara sejahtera. Negara tidak berhak

untuk mengatur dan menentukan segala-galanya. Negara semacam itu

bertentangan dengan martabat manusia ciptaan Allah. Tetapi negara berhak

untuk memberikan aturan-aturan kelakuan dan pergaulan yang pasti dan tidak

akan dibiarkan pelanggarannya, negara dan bukan agamalah yang wajib untuk

menjamin kesejahteraan umum masyarakat. Dan oleh karena itu negara dan

bukan agamalah yang berhak untuk mengambil keputusan dalam bidang

pengaturan kehidupan masyarakat.10

Berdirinya sebuah negara bagi semua agama, tanpa kecuali,

merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Negara akan

mengemban fungsi sebagai benteng bagi agama. Sedangkan para penguasa

negara itu berfungsi sebagai penyebar. Tidak jarang diantara para penguasa

negara agama tertentu yang tidak mengerti urgensi penyebaran agama yang

dianut bagi kepentingan hidup mereka. Dalam keadaan seperti ini, mereka

tidak ubahnya seperti orang bodoh atau anak kecil yang dicabut hak-haknya

10 Ibid, hal. 106.

46

untuk melakukan perbuatan hukum karena tidak mengerti tujuan

tindakannya.11

Dalam tulisannya, Muhammad al-Bahy mengatakan bahwa hubungan

Agama dan Negara ketika mendekati Islam, yaitu bahwa Islam bukan wahyu,

bukan risalah langit. Islam dipandang sebagai sebuah reformasi yang

dilakukan oleh reformer manusia biasa. Sedangkan hubungan Agama dan

Negara yang berkembang dikalangan mereka yang kemudian lebih dikenal

dengan gereja dan negara atau pemisahan dua kekuasaan.

Misal, orang-orang barat mengatakan bahwa agama adalah penuntun

spiritual dalam menjalin hubungan antara sesama individu. Sedangkan negara

menurut mereka adalah tata hubungan antar individu. Dalam hal ini mereka

mengacu pada posisi Yesus kristus dalam risalah yang menekankan cinta

kasih diantara sesama.12

Dalam bukunya Plato mengatakan bahwa asal mula negara itu terletak

dalam keinginan dan kebutuhan manusia, maka itu berarti bahwa negara

dibentuk oleh dan untuk manusia. Sesuai dengan ajaran etik yang

dikembangkan yaitu untuk kesenangan dan kebahagiaan warganya. Maka itu

berarti bahwa tugas negara ialah mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan,

11 Dr. a. Gaffar Aziz, Berpolitik Untuk Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 35. 12 Ibid, hal. 51-52.

47

dengan demikian fungsi negara yang paling menonjol ialah fungsi

kesejahteraan.13

Politik pada akhirnya perjuangan yang tak pernah ada akhirnya. Politik

selalu menekankan pada kebajikan, kebaikan, dan keadilan (etika) dalam

berbagai segi hubungan antara warga dengan negara. politik pada saat ini

lebih mengeraskan titik tumpunya pada masalah individual dan hak-haknya

yang berfokus ihwal kebebasan, kewibawaan, kekuasaan, hak asasi,

kewajiban, konsensus, demokrasi, dan keadilan. Semua penekanan tersebut

selaras dengan perkembangan situasi yang dihadapi. Masalah terpenting dari

relasi Agama dan Negara (kekuasaan) ialah menempatkan pemahaman

keagamaan dan teoritis kekuasaan sebagai proses sosial dan budaya yang

tidak pernah berakhir. Semua orang dengan beragam aliran dan agama bisa

terlibat aktif dalam semua momen politik, keagamaan dan kenegaraan,

sebagai bagian kemandirian warga dalam gagasan masyarakat sipil atau

madani.

Menguatnya diskursus agama, politik dan negara yang telah

berlangsung cukup lama. Agama dianggap sebagai entitas yang memiliki nilai

sakral, karena itu memang seringkali diagungkan, diunggulkan, untuk menjadi

semacam pembawa “petuah” bagi para pengikutnya. Sementra itu, politik

semacam kekuatan pemaksa yang sangat berpengaruh dalam aktifitas

13 Dr. J. H. Rapar, Th.D., Ph.D., Filsafat Politik Plato, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hal. 63.

48

kenegaraan. Dengan politik orang dapat mengatur orang lain, karena dia

memiliki kekuatan (kuasa). Sedangkan negara dengan model dan caranya

sendiri memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dalam mengatur masyarakat

sebagai dasar legitimasi kekuasaan politik yang dimiliki.

Kelihatannya hubungan antara Agama dan Negara di Indonesioa ini

merupakan tema yang masih sulit diselesaikan dan masih akan

berkepanjangan. Sekalipun partai berbasis keagamaan menguat kembali dan

sentimen agamapun masih kental, suatu kenyataan yang sulit dinafikan adalah

bahwa Indonesia adalah sebuah “Nation State” yang dibangun diatas landasan

wawasan kebangsaan.

Hubungan antara Agama dan Negara ditandai oleh persaingan diantara

peran keimanan dan peran kenabian agama. Semakin banyak suatu agama

menjalankan peran keimanan maka semakin dekat agama itu kepada negara,

dan semakin suatu agama menjalankan peranan kenabian maka semakin kritis

agama itu terhadap negara.14

Banyak orang berharap atau mungkin yakin bahwa agama dapat

menyelesaikan semua hal, tetapi ternyata sering terjadi agama dipakai sebagai

alasan timbulnya persoalan. Banyak kasus yang menggunakan simbol-simbol

agama, disisi lain orang mengatakan bahwa politik itu kotor, politik itu jahat,

tetapi kenyataannya negara ini banyak ditentukan oleh orang-orang politik.

14 Martin. L. Singa, Agama-Agama Memasuki Millennium Ketiga, Gramedia Widasarana

Indonesia, 2000, hal. 27.

49

Politisi agama jelas tidak dikehendaki oleh mereka yang meyakini

bahwa agama bukanlah sekedar alat legitimasi politik kekuasaan tertentu,

karena itu, mesti dihentikan. Namun tidak sedemikian buat mereka yang

memang memahami bahwa agama merupakan alat paling ampuh untuk

menggalang kekuatan.

Misal perdebatan yang terjadi pada saat menjelang pemilihan presiden

di negeri ini dari kubu politisi “muslim fundamentalis” dengan muslim

nasionalis, dan beberapa politisi non muslim adalah contoh yang tetap aktual

untuk dikemukakan. Bahkan demokratisasi yang terjadi juga memberikan

isyarat bagaimana kelompok agama sering “bergelut” demi kepentingan

politiknya. Pemaksaan kehendak oleh kelompok tertentu terhadap kelompok

lain mencerminkan bagaimana simbol-simbol agama menjadi “pasar taruhan”

yang amat kuat, sekalipun akhirnya tidak selesai, namun semua itu

memberikan pijakan kepada kita, bahwa Agama dan Negara memang

merupakan bagian sensitiv yang layak diperhatikan.15

Realitas diatas sebenarnya tidak produktif bagi sebuah negara pluralis,

dimana antara Agama dan Negara terjadi hubungan antagonis, sekaligus

protogonis; yaitu negara memanfatkan agama sebagai dorongan utama

menciptakan sentimen ideologis. Hubungan antara agama, politik dan negara

dalam masyarakat plural tidak akan pernah menumbuhkan iklim demokrasi

15 A.a. Yewagoe, Agama dan Negara, Institut Dian/ Interfidei, Yogyakarta, hal. 8.

50

karena tidak mencerminkan persamaan-persamaan, keadilan dan kebebasan

individu.

Hubungan yang menempatkan agama sebagai kontrol sosial baragkali

akan lebih bermafaat bagi bangsa ini, dengan menempatkan agama sebagai

kontrol sosial sekaligus menempatkan agama sebagai kritik atas dirinya

sehingga agama tidak menjadi tirani dalam hidup beragama dan bernegara.16

Negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum. artinya

negara membantu dan mendukung usaha masyarakat untuk membangun suatu

kehidupan dimana semua anggitanya dapat hidup dengan wajar. Tujuan itu

pada zaman sekarang berarti bahwa negara di bebani tanggungjawab sosial.

Negara tidak boleh sekedar netral terhadap semua golongan, melainkan harus

berpihak pada mereka yang paling lemah dan membutuhkan bantuan.

Berpihak dalam arti bahwa negara mengambil tindakan-tindakan khusus

untuk menjamin kesejahteraan dasar bagi mereka. Tuntutan itu bukan hanya

tuntutan kesetiakawanan seluruh masyarakat, melainkan tuntutan keadilan.

Bahwa ada golongan-golongan dalam masyarakat yang miskin dan tidak

berdaya terhadap segala macam bentuk peghisapan dan pemerkosaan

merupakan akibat struktur proses-proses sosial yag tidak adil. Keadilan sosial

16 Ibid., hal. 9

51

merupakan tantangan dewasa ini, bukan hanya dalam dimensi nasional,

melainkan juga dalam hubungan antar bangsa17

Hubungan antar negara dan agama dibahas dalam dua langkah,

pertama pola dasar dalam hubungan ini dan wewenang negara terhadap

agama. Hubungan antar negara dan agama ditunjukkan secara positif

sebagaimana seharusnya hubungan negara dengan agama-agama yang

terdapat dalam wilayah kekuasaan. Bentuk konkrit hubungan ideal ini dapat

berbeda-beda karena tergantng struktur sosial dan ninilai-nilai budaya

masyarakat masing-masing. Ada dua bentuk ekstrim hubungan ini yang saling

berlawanan yaitu negara sekularistik dan negara agama. Penolakan dua bentuk

negara itu diharapka akan menghasilkan patokan-patokan untuk mencari

secara positif, bagaimana sebaiknya negara berhubungan dengan agama dalam

suatu masayarakat tertentu.

Negara sekularistik adalah negara yang menganggap sepi adanya

agama-agama dalam masyarakat. agama dipandang tidak berbeda dari

perkumpulan dan organisasi swasta lain yang dibentuk oleh warga masyarakat

atas inisiatif pribadi mereka. Bagaimana negara sekularistik ada dua alasan.

Pertama seperti tidak masuk akal kalau negara sama sekali tidak

memperhatikan adanya serikat buruh dan serikat pengusaha dalam perumusan

kebijaksanaan hubungan kerja industri, begitu juga, kalau negara tidak

17 Franz Magnis Suseno, Op.Cit., hal 346

52

mengikut sertakan agama-agama dalam persiapan pencairan kebijaksanaan

yang menyangkut masalah penilaian. Alasan kedua bersifat etis dan prinsipil.

Sama halnya dengan nilai-nilai moral, agama-agama termasuk harta warisan

kerohaniahan masyarakat dan dengan demikian termasuk dalam wawasan

kesejahteraan umum yang harus diselenggarakan oleh negara. dari negara

malahan harus dituntut agar warisan religius itu dilindungi dan diciptakan

kondisi-kondisi umum agar dapat lestari dan berkembang.18

Negara agama adalah negara yang diatur dan diselenggarakan menurut

hukum agama. Tetapi karena semua agama mempunyai pandangan yang

berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan, maka negara agama

dengan sendirinya selalu merupakan negara yang dikuasai oleh salah satu

agama tertentu. Negara tidak mungkin dikuasai oleh agama pada umumnya,

melainkan hanya salah satu saja. Jadi baik negara sekularistik maupun negara

agama tidak memadai. Agama adalah bagian realitas sosial yang amat sangat

berharga dan oleh karena itu termasuk unsur hakiki dalam kesejahteraan

masayarakat. Maka negara wajib untuk bersikap positif terhadapnya. Tetapi

jangan sampai diagamakan karena di satu pihak melumpuhkan usaha akal

budi manusia untuk terus menerus mengusahakan kehidupan bersama yang

paling wajar. Di lain pihak menggerogoti ketulusan keagamaan itu sendiri,

serta melanggar keadilan dan membahayakan kesatuan bangsa dan

18 Ibid., hal. 362

53

masayarakat. Agama diharapkan percaya pada kekuatannya yang hakiki, yang

terletak dalam meminjam kekuasaan fisik negara, melainkan dalam daya

rohaninya.