50

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Terkain Pengawasan Daging di

Pasar Tradisional Kota Malang

Penulis akan menguraikan tentang instansi pemerintah daerah yang

bertanggung jawab dibidang penjualan daging di Kota Malang. Diketahui

ada 3 Instansi yaitu Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan

Dinas Pertanian dibidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Tugas dan

fungsinya adalah sebagai berikut;

1. Dinas Pasar

a. Visi dari Dinas Pasar Kota Malang

1. Terwujudnya pasar yang produktif dan kondusif serta mewujudkan

kawasan tertib PKL sebagai pilar perekonomian.

2. 44

b. Misi dari Dinas Pasar Kota Malang

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur

2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat

3. Peningkatan Kesadaran dan Peran serta Masyarakat

44 Dinas Pasar Kota Malang. http://pasar.malangkota.go.id/. Diakses tanggal 10 Agustus 2015 pukul 20:16 wib

51

c. Tugas Pokok

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah

di bidang pengelolaan pasar.

Salah satu tugasnya adalah mengawasi pasar atas beredarnya daging

oplosan ( daging sapi dicampur dengan daging celeng ), dengan

adanya pengawasan dari dinas pasar tersebut , maka akan

terciptanya pasar yang taat peraturan hukum dan disiplin peraturan

hukum yang berlaku. Bertujuan supaya tidak merugikan konsumen

dan aparat penegak hukum. Terciptanya pasar yang bebas dari

pelanggaran hukum, tentram dan harmonis.

d. Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

pasar;

2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

pengelolaan pasar;

3. pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan pasar;

4. penataan, pembinaan, dan pengawasan pedagang kaki lima (pkl);

5. Pengelolaan parkir di lingkungan pasar milik daerah;

6. Pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar milik daerah;

52

7. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di lingkungan pasar milik

daerah

8. pemberian dan pencabutan perizinan di lingkungan pasar milik

daerah yang menjadi kewenangannya;

9. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang

pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

10. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi;

11. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

12. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannya;

13. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

14. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

15. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

16. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);

53

17. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan

standar operasional dan prosedur (sop);

18. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

19. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;

20. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkalamelalui website pemerintah daerah;

21. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

22. Penyelenggaraan upt dan jabatan fungsional;

23. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan

tugas pokoknya.

e. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur

Organisasi Dinas Pemerintah Kota Malang, maka Dinas Pasar

melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang pasar, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pasar;

54

2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja

tahunan di bidang pasar;

3. pengelolaan pasar daerah meliputi pengaturan, penertiban,

pemeliharaan dan pengawasan;

4. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar daerah;

5. Penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pedagang

kaki lima (pkl);

6. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;

7. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pasar daerah;

8. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pasar daerah yang

menjadi kewenangannya;

9. Pengelolaan parkir di areal pasar daerah;

10. Pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar daerah;

11. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

12. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);

13. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp);

55

14. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat

(ikm) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

layanan;

15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;

16. Penyelenggaraan upt dan jabatan fungsional;

17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari :

Kepala Dinas;

a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub bagian Penyusunan Program;

2. Sub bagian Keuangan;

3. Sub bagian Umum.

b. Bidang Pendataan dan Pemungutan, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan;

2. Seksi Pemungutan.

c. Bidang Pengawasan dan Penertiban, terdiri dari :

56

1. Seksi Pengawasan;

2. Seksi Penertiban.

d. Bidang Pemeliharaan, terdiri dari :

1. Seksi Kebersihan;

2. Seksi Sarana dan Prasarana.

e. Bidang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan;

2. Seksi Pengendalian.

UPT, terdiri dari :

1. UPT Pasar Besar;

2. UPT Pasar Dinoyo;

3. UPT Pasar Blimbing;

4. UPT Pasar Klojen;

5. UPT Pasar Gadang.

Kelompok Jabatan Fungsional.

SDM Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pasar Kota Malang

didukung oleh sejumlah 354 orang yang terdiri dari PNS sejumlah

57

271 orang dan PTT sejumlah 83 orang dengan komposisi

berdasarkan tugas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Kabag Tata Usaha

3. Kepala Bidang

4. Kepala Seksi

5. Kepala Pasar

6. Staf PNS

7. Petugas Juru Pungut

8. Petugas Administrasi

9. Pasukan Kuning

10. Sopir dan Armada

f. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah.

2. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas .

Pengelolaan pasar daerah meliputi pengaturan, penertiban,

pemeliharaan dan pengawasan.

58

Pemeliharaan sarana Fisik. Di beberapa pasar tradisional

bahwa pemeliharaan dilakukan setiap 5 tahun dan umumnya

dilakukan atas inisisatif para pedagang sendiri tetapi dengan cara

tambal sulam. Kondisi ini menyebabkan pasar tradisional semakin

menjadi tidak indah dan tidak bersih. Dampaknya sarana pasar

yang seharusnya diperuntukkan untuk bisa bertahan lebih dari 25

tahun menjadi tidak terwujud. Dengan mudah pasar yang baru

dibangun, kembali menjadi kumuh dalam waktu singkat. Adanya

Pengawasan Terhadap barang yang dijual dan Standarisasi Ukuran

serta timbangan. Pengelola pasar harus melakukan koordinasi

dengan pihak yang berkompeten untuk melaksanakan pengawasan

secara rutin demi melindungi kepentingan konsumen. Penegakan

Aturan dan Pengenaan Sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran

namun tidak diskriminatif dan harus konsisiten menjalankan

peraturan. Pasar akan terjaga ketertibannya apabila pelaku-pelaku

didalamnya mentaati peraturan dengan baik dan konsekuen.

dengan penegakan kedisiplinan ini maka tidak akan timbul adanya

pelanggaran-pelanggaran yang berkelanjutan seperti yang terjadi di

Pasar kedungkandang kota malang atas peredaran daging Oplosan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar daerah.

Mekanisme penarikan dan penyetoran merupakan

serangkaian alur kegiatan yang terjadi didalam Dinas Pasar dalam

rangka pemungutan retribusi pasar dan menampilkan pihak-pihak

59

yang terkait didalamnya. Hasil pemungutan retribusi pasar

disetorkan kepada Dinas Pasar setiap hari beserta laporan jumlah

karcis yang terjual setelah setoran sampai di Dinas Pasar maka

setoran-setoran dari pasar di akumulasi dan disetorkan ke kasda.

Sedangkan laporannya disampaikan ke bagian keuangan.

a. Tugas Pokok Pengelola Pasar

Tugas Pokok Pengelola Pasar adalah melakukan pembinaan

terhadap pedagang, menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan

layak untuk berusaha serta mengupayakan kelancaran distribusi

barang sehingga tercipta kestabilan harga barang. Pengelola pasar

harus memahami tugas dan fungsinya sebagai pengelola. Orientasi

pemerintah daerah masih lebih cenderung pada peningkatan PAD

dari pada peningkatan pelayanan kepada masayarakat.

b. Fasilitas Umum, Parkir, Toilet Yang Bersih,

Fasilitas Umum, Parkir, Toilet Yang Bersih termasuk pembuangan

sampah dan limbah yang teratur juga merupakan hal penting bagi

pengelola pasar untuk mengembangkan pasar tradisioanal.

c. Penataan Los/Kios/Lapak Yang Beraturan.

Penataan Los/Kios/Lapak Yang Beraturan. Adanya kemampuan

dan ketegasan oleh manajemen pasar dalam mengatur kios dan

lapak secara baik dan rapi. Dalam hal ini pengelola pasar harus

tegas mana yang memang peruntukkannya mana yang tidak

sehingga bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi.

60

d. Pembinaan Disiplin Pedagang

Pembinaan Disiplin Pedagang adalah Pengelola pasar harus

membuat peraturan yang jelas dan kemudian dilakukan sosialisasi

dan proses edukasi kepada para pedagang secara rutin dan

menyeluruh sehingga semua penghuni pasarmengetahui isi dan

maksudnya. Adanya komitmen dari penghuni pasar untuk

mentaatinya agar bisa selalu diingat oleh para penghuni pasar,

maka naskah peraturan dibuat menjadi semenarik mungkin dan

ditempel di berbagai tempat di lokasi pasar.

e. Penegakan Aturan dan Pengenaan Sanksi

Penegakan Aturan dan Pengenaan Sanksi yang tegas pada setiap

pelanggaran namun tidak diskriminatif dan harus konsisiten

menjalankan peraturan. Pasar akan terjaga ketertibannya apabila

pelaku-pelaku didalamnya mentaati peraturan dengan baik dan

konsekuen.

f. Ciptakan Pola Pengamanan Bersama

Ciptakan Pola Pengamanan Bersama dimana petugas sekuriti

yang terbatas jumlahnya harus dibantu oleh semua penghuni

pasar agar tercipta suatu pola pengamanan bersama. Setiap

pedagang harus memiliki tanggung jawab tertentu terhadap

keamanan.

61

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

a. Visi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Mandiri, Tangguh,

Unggul dan Berdaya Saing Untuk Pembangunan Ekonomi yang

Produktif dan Berkelanjutan.45

b. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Mewujudkan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan, Fasilitasi,

Penataan,Pembinaan dan Pemberdayaan Dunia Usaha.

2. Mewujudkan Teknologi Industri Bagi Pengembangan Industri

Kecil, Menengah dengan Memanfaatkan Sumber Daya yang

Tersedia Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan.

3. Mewujudkan Promosi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dalam

Rangka Perluasan Pasar, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Peredaran Barang dan Jasa.

4. Mewujudkan Penguatan dan Pengembangan Kinerja Kelembagaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

c. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok sebagai

berikut;

1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang

perindustrian dan perdagangan, melayani masyarakat sesuai dengan

45 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malng. http://disperindag.malangkab.go.id/ diakses pada tanggal 17 Juli 2013 pasa pukul 20:20 wib

62

perencanaan dan pelaksanaan program dibidang perindustrian dan

perdagangan.

2. Penyusunan dan pelaksanaan standart pelayanan public (SPP) dan

Standart Operasional (SOP). Masyarakat dilayani sesuai standart

yang diperlukan.

3. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang perindustrian dan

perdagangan. Melayani masyarakat dalam pengaduan akibat

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar

khususnya bagian perindustrian dan perdagangan pasar tradisional.

4. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan public secara berkala melalui web site pemerintah daerah.

Data hasil pembangunan dan informasi terkait tugas dinas

perindustrian dan perdagangan bisa dilihat melalui web site sehingga

bisa memudahkan masyarakat untuk memahami tugas dan fungsi dinas

perindustrian dan perdagangan kota malang untuk dijadika tolak ukur

dalam kehidupan sehari-hari.

Tugas pokok dalam pembinaan pasar terkait kasus peredaran daging

Oplosan tersebut adalah melayani masyarakat dalam pengaduan akibat

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar khususnya

bagian perindustrian dan perdagangan pasar tradisional. Untuk

dilaporkan ke aparat penegak hukum dan segera di tindaklanjuti sesuai

prosedur hukum.

63

d. Gambaran struktur organisasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Malang Adalah Sebagai Berikut :

1. Dinas Pertanian di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Malang

merupakan salah satu bidang bagian dari Dinas Pertanian Kota Malang

yang berlokasi di Jl. Kolonel Sugiono 176 Malang, Kelurahan Ciptomulyo,

Kecamatan Sukun.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menempati 2 gedung yang

terdiri dari gedung utama berupa ruangan kantor, laboratorium kesehatan

masyarakat veteriner dan ruangan keurmaster serta satu gedung yang lain

yaitu gedung pusat kesehatan hewan (puskeswan).

64

Sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) Bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kota Malang melaksanakan kegiatan pembinaan

budidaya peternakan di seluruh wilayah Kota Malang. Laboratorium

Kesmavet digunakan untuk kegiatan pemeriksaan bahan pangan asal

hewan (susu dan daging) untuk dapat menciptakan keamanan pangan asal

hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Pelayanan kesehatan

hewan kesayangan dilaksanakan di puskeswan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) Bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kota Malang melaksanakan kegiatan pembinaan

budidaya peternakan di seluruh wilayah Kota Malang. Laboratorium

Kesmavet digunakan untuk kegiatan pemeriksaan bahan pangan asal

hewan (susu dan daging) untuk dapat menciptakan keamanan pangan asal

hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Pelayanan kesehatan

hewan kesayangan dilaksanakan di puskeswan.

Sejarah bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota

Malang diawali dengan berdirinya Dinas Kehewanan Kota Malang pada

tahun 1930 sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang

peternakan secara menyeluruh dengan dipimpin oleh seorang kepala dinas

yaitu drh. R. SLAMET sampai dengan tahun Juni 1958.

Pada Tahun 1962 Dinas Kehewanan berubah menjadi Dinas Peternakan

sampai dengan tahun 2002. Pada era Otonomi Daerah Dinas Peternakan

Kota Malang tergabung dalam Dinas Pertanian Kota Malang menjadi Sub

Dinas Peternakan. Pada tahun 2004 Sub Dinas Peternakan berubah

65

menjadi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan

sekarang.

Nama-Nama Pimpinan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota

Malang:

No Nama Pimpinan Bidang Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kota Malang Masa Jabatan

1 Drh. R. SLAMET September 1930–Juni 1958

2 Drh. PRATOMO Maret 1958 – Juli 1972

3 Drh. SOETARDJO Juli 1972 – Oktober 1981

4 Drh. WASIDJO Oktober 1981 – Oktober 1986

5 Drh. SIDIK MULYO M Oktober 1986 – Nopember 1992

6 Ir. SOENARI Periode 1992 – 1999

7 Drh. WARSITO WIBOWO Periode 1999 – 2005

8 Drh. SUSETYORINI Periode 2005 – 2010

9 Drh. YUDI BROTO,M.H. Periode 2010 – 2012

10 Drh. R. GHAZALI LUQMAN Periode 2013

11 Drh. ANTON PRAMUJIONO 2013-sekarang

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan tugas pokok

pembinaan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk

66

melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan

Hewan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

peternakan dan kesehatan hewan;

4. Penyusunan program pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;

5. Pelaksanaan pembinaan pengembangan teknologi produksi;

6. Pelaksanaan penyebaran, pengembangan dan redistribusi ternak;

7. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan budidaya ternak;

8. Pelaksanaan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan hewan;

9. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis

Rumah Sakit Hewan/Klinik Hewan, Pos Kesehatan Hewan, Rumah

Potong Hewan, agen susu dan kios daging;

10. Pelaksanaan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan

sarana dan prasarana produksi peternakan dan kesehatan hewan;

11. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan hewan potong, hygiene

bahan-bahan asal hewan dan produk ikutannya serta sanitasi

lingkungan;

12. Pelaksanaan pengendalian pemotongan hewan besar betina yang

bertanduk;

67

13. Pemberian pertimbangan teknis perijinan usaha di bidang peternakan

dan kesehatan hewan;

14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

15. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil

Pemeriksaan;

16. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

17. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional

dan Prosedur (SOP);

18. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

19. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

20. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

tugas pokoknya.

a. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :

1. Seksi Bina Produksi Peternakan;

Seksi Bina Produksi Peternakan melaksanakan tugas pokok pendataan,

perencanaan dan pembinaan pengembangan teknologi produksi

peternakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Bina Produksi

Peternakan mempunyai fungsi :

68

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

Bina Produksi Peternakan;

2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di

bidang Bina Produksi Peternakan;

3. Penyusunan rencana pengembangan produksi peternakan;

4. Pelaksanaan pembinaan peningkatan teknologi produksi peternakan;

5. Penyiapan penyebaran, pengembangan dan redistribusi ternak

pemerintah;

6. Pelaksanaan pembinaan sistem pemasaran ternak dan hasil ternak;

7. Penyiapan pelaksanaan pengawasan mutu dan penggunaan pakan serta

bahan baku pakan ternak;

8. Pelaksanaan kaji terap teknologi peternakan;

9. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis perijinan usaha

produksi peternakan;

10. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen

perubahan pelaksanaan anggaran (dppa);

11. Pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional

dan prosedur (sop);

12. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (spi);

13. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);

14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

dan

69

15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan tugas pokoknya.

2. Seksi Kesehatan Hewan;

Seksi Kesehatan Hewan melaksanakan tugas pokok pengawasan dan

pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Kesehatan Hewan

mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

kesehatan hewan dan perlindungan hewan;

2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di

bidang kesehatan hewan dan perlindungan hewan;

3. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kesehatan hewan;

4. Pelaksanaan pengendalian penyakit anthropozoonosa;

5. Pelaksanaan pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit

hewan;

6. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan di pasar

hewan, lalu lintas hewan dan di masyarakat;

7. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis

rumah sakit hewan/klinik hewan, pos kesehatan hewan, rumah potong

hewan, agen susu dan kios daging;

8. Pelaksanaan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan

obat-obatan hewan;

70

9. Pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis perijinan usaha kesehatan

hewan;

10. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen

perubahan pelaksanaan anggaran (dppa); Pelaksanaan standar pelayanan

publik (spp) dan standar operasional dan prosedur (sop);

11. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (spi);

12. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);

13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

dan

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan tugas pokoknya.

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan tugas pokok

pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat

veteriner.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Kesehatan Masyarakat

Veteriner mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

Kesehatan Masyarakat Veteriner;

2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di

bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

3. Pelaksanaan pembinaan peningkatan teknologi pengelolaan dan

pengolahan bahan asal hewan;

71

4. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan bahan-bahan asal hewan;

5. Pelaksanaan pembinaan sistem pemasaran bahan-bahan asal hewan;

6. Pelaksanaan pengendalian pemotongan hewan besar betina yang

bertanduk;

7. Pelaksanaan kaji terap teknologi pengelolaan bahan asal hewan;

8. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis

pengelolaan bahan-bahan asal hewan;

9. Pelaksanaan pengawasan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan

bahan-bahan asal hewan;

10. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan pada hewan

sebelum dan sesudah dipotong, hygiene bahan asal hewan dan produk

ikutannya serta sanitasi lingkungan;

11. Pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis perijinan usaha kesehatan

masyarakat veteriner;

12. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

13. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional

dan Prosedur (SOP);

14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

72

15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugas pokoknya.

b. Tugas pokok Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian Kota

Malang merupakan satu kantor dengan Dinas Pertanian Kota Malang yang

mempunyai Fungsi dan Tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan

budidaya peternakan di seluruh wilayah kota malang. Laboratorium

kesmavet digunakan untuk kegiatan pemeriksaan bahan pangan asal

hewan (susu dan daging) untuk dapat menciptakan keamanan pangan asal

hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Dalam kasus

peredaran daging oplosan yang terjadi di pasar kedungkandang dinas

pertanian ikut berperan serta dalam pengawasan daging tersebut, dengan

mengambil sampel tersebut untuk di tes apakah benar daging tersebut

mengandung daging celeg, dan ternyata benar adanya. Sampel tersebut di

buktikan. Tugas dan fungsi lain Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;

a. Perumusan dan pelaksanaan kebiajakn teknis Bidang Peternakan dan

Kesehatan hewan

b. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis

bidang peternakan dan kesehatan hewan

c. Penyusunan program pengembangan peternakan dan kesehatan hewan

d. Pelaksanaan pembinaan pengenbangan teknologi produksi

73

e. Pelaksanaan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan hewan

f. Pelaksanaan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan

sarana dan prasarana produksi peternakan dan kesehatan hewan.

4. Rumah Pemotongan Hewan ( RPH )

Sejarah Rumah Pemotongan Hewan ( RPH ) Pada tahun 1937, RPH

terletak di sebelah selatan Stasiun Kereta Api Kota Baru yang pada saat itu

masih memakai sebutan atau istilah Abattoir, pemotongan per hari

mencapai 20 ekor sapi. Kota Malang sebagai ibukota karesidenan masih

terus berkembang dengan pesat, oleh sebab itu dipandang perlu untuk

mendirikan Abattoir baru yang lebih besar, lengkap dan memenuhi syarat.

Adapun dasar dan alasan pendirian Abattoir adalah untuk memenuhi salah

satu segi yang penting dari tugas pokok Dinas Kehewanan, (saat ini Dinas

Peternakan) yaitu kesehatan masyarakat veteriner dengan melayani

masyarakat untuk keperluan pemotongan hewan yang sehat serta untuk

meningkatkan keuangan daerah dengan berstatus sebagai Perusahaan

Pembantaian. Pendirian Abattoir tidak terlepas dari kondisi dan situasi

pada waktu itu, tetapi juga dengan memperhitungkan perkembangan pada

tahun–tahun mendatang baik mengenai pertumbuhan penduduk,

peningkatan jumlah pemotongan hewan, arah perkembangan kota dan segi

lainnya. Pendirian Abattoir yang baru selain untuk pemotongan sapi juga

dibangun Abattoir khusus untuk babi yang pembangunannya dimulai

pertengahan tahun 1937 terletak di daerah Desa Gadang atau tepatnya di

Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Kedungkandang yang saat ini masuk

74

wilayah Kecamatan Sukun. Pembangunan selesai pada bulan Maret 1938

dan mulai dipergunakan pada tanggal 16 Maret 1938.

Waktu berjalan terus dan sampailah pada tahun 1947 dengan adanya agresi

pertama Belanda, Abattoir juga tidak luput dari usaha bumi hangus.

Dengan bertambahnya usia Kota Malang, pertambahan jumlah penduduk

berpengaruh pula pada peningkatan jumlah pemotongan hewan. Pada

tahun 1966 jumlah pemotongan sapi sudah mencapai antara 50–70 ekor

per hari dan secara insidentil pernah mencapai 120 ekor, pada tahun 1963

diadakan Jubelium, peringatan 25 tahun berdirinya Abattoir Kota Malang.

Keadaan Abattoir saat itu (tahun 1966) dalam hal perawatan bangunan,

pemeliharaan dan penggantian alat–alat kurang mendapat perhatian yang

serius karena kekurangan dana, sehingga pelayanan kebersihan, kesehatan

kurang dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut

diatas perlu penanganan yang lebih profesional, maka pada tanggal 1 April

1966 dibentuklah Perusahaan Daerah Pembantaian yang bertepatan

dengan HUT Kodya Malang yang ke 52 tahun. Kemudian secara resmi

pada tanggal 17 Oktober 1966 diresmikan sebagai tanggal berdirinya PD.

Pembantaian Kodya Malang dengan Surat Keputusan Walikota tanggal 18

Oktober 1966 Nomor 90 a/U.

Selain pemotongan hewan sebagai usaha utama, juga bidang distribusi dan

produksi dari ternak serta hasil–hasil dari ternak. Setelah berubah status

dari Abattoir yang dikelola oleh Dinas Kehewanan menjadi PD.

Pembantaian, kesempatan ini digunakan sebaik–baiknya untuk

75

merehabilitasi gedung, halaman, jalan–jalan, peralatan maupun bangunan

bangunan yang dipandang perlu untuk diperbaiki. Luas komplek Abattoir

yang dulu seluas 10.000 m2, setelah menjadi PD. Pembantaian luas

komplek ditambah 1.843 m2 sehingga menjadi 11.843 m2.

Pejabat awal berdirinya Abattoir adalah Drh. Slamet yang pensiun pada

tahun 1958. Pejabat penggantinya adalah Drh. Pratomo dari tahun 1958

sampai dengan 1976. Terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 1976 PD.

Pembantaian dipimpin oleh Letkol. Poernomo.

Sejalan dengan perkembangan PD. Pembantaian dan perkembangan usaha

yang diharapkan harus meningkat, maka Perda tahun 1966 diganti dengan

Perda Nomor 8 tahun 1969. Kemudian Perda Nomor 8 tahun 1969 diganti

dengan Perda Nomor 17 tahun 2002 menjadi PD. Rumah Pemotongan

Hewan (PD.RPH) Kota Malang. Dengan Perda Nomor 17 tahun 2002 ini

PD.RPH Kota Malang diharapkan lebih maju dan lebih potensial dimasa–

masa mendatang sehingga keberhasilan dan kemakmuranlah yang akan

dicapai.

Visi Dan Misi Rumah Pemotong Hewan ( RPH )

Sesuai tugas pokok Rumah Pemotongan Hewan sebagai sarana pelayanan

masyarakat dalam penyediaan daging sehat, serta fungsi sebagai unit

penghasil sumber pendapatan murni daerah, maka dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya tersebut Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan

Hewan mempunyai visi ke depan sebagai berikut:

76

a. VISI Dari Rumah Pemotong Hewan ( RPH )

Mewujudkan Pd.Rph Sebagai Tempat Pemotongan Yang Terkemuka

Dan Ramah Lingkungan Untuk mewujudkan visi tersebut Perusahaan

Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang melakukan upaya-

upaya kegiatan operasional dengan misi sebagai berikut:

b. MISI Dari Rumah Pemotong Hewan ( RPH )

1. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat pemotongan hewan

potong sebagai pelayanan prima dalam penyediaan daging.

2. Meningkatkan profesionalisme karyawan dan kinerja manajemen

menuju Perusahaan Daerah yang mandiri.

3. Melakukan diversifikasi usaha guna meningkatkan pendapatan

Perusahaan dan karyawan.

4. Menjaga kelestarian lingkungan agar tetap bersih dan sehat.

c. Tugas Pokok Dan Fungsi Dari Rumah Pemotong Hewan ( RPH )

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 17 Tahun 2002

bahwa, susunan organisasi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan

Hewan (PD.RPH) Kota Malang terdiri dari:

1. Direktur;

2. Badan Pengawas;

3. Satuan Pengawas Intern;

77

4. Bagian Umum dan Keuangan;

5. Bagian Pemotongan Hewan;

6. Bagian Budidaya Hewan Potong.

Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direktur yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Badan Pengawas (Pasal 5:1).

Perusahaan Daerah mempunyai tugas menyediakan tempat,

melaksanakan pemotongan hewan dan pengembangan hewan potong

dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat akan daging yang

memenuhi syarat kesehatan dan agama serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 6:1).

Pembagian tugas dan fungsi yang kemudian dijabarkan dalam

rangkaian-rangkaian fungsi tiap-tiap bagian seperti yang dijelaskan

dalam Perda No. 17 Tahun 2002, pasal 9 sampai dengan 35, adalah

sebagai berikut:

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi dan

mengendalikan semua kegiatan operasional Perusahaan Daerah.

Untuk meningkatkan usaha Perusahaan, Direktur dapat

mengadakan kerjasama denga Pihak Ke Tiga dan dilaporkan

78

kepada DPRD oleh Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Direktur mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pembinaan administrasi, organisasi dan tata-

laksana serta kepegawaian seluruh unsur dalam lingkungan

Perusahaan Daerah;

2. Pemberian kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan

Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Badan

Pengawas;

3. Penyusunan dan penyampaian program kerja tahunan dan lima

tahunan serta anggaran Perusahaan Daerah kepada Walikota

untuk mendapatkan pengesahan melalui Badan Pengawas;

4. Penyusunan dan penyampaian laporan atas neraca dan

perhitungan rugi/laba Perusahaan Daerha kepada Walikota

melalui Badan Pengawas unutk mendapatkan pengesahan;

5. Mewakili Perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan.

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau

pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya

asset dan membebani anggaran BUMD;

79

b. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan

benda bergerak dan atau tak bergerak milik BUMD;

c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

2. Badan Pengawas

Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah

untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Badan Pengawas terdiri dari

unsur-unsur Pemerintah Daerah dan instansi lainnya yang

berhubungan dengan masalah pemotongan hewan. Anggota Badan

Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih

menjadi Ketua merangkap anggota.

Badan Pengawas mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan

umum, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

terhadap Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Pengawas mempunyai

fungsi:

1. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;

2. Pemberian kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perusahaan

Daerah;

3. Pemberian pembinaan usaha dan pengembangan Perusahaan

Daerah;

80

4. Pemberian saran dan pendapat kepada Walikota terhadap

rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;

5. Pemberian saran dan pendapat kepada Walikota terhadap

rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah;

6. Pemberian saran dan pendapat kepada Walikota terhadap

program kerja yang diajukan Direktur;

7. Pemberian pendapat dan saran kepada Walikota terhadap

pengangkatan dan pemberhentian Direktur;

8. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas

Laporan Kinerja Perusahaan.

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

a. Memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan

tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan

Daerah;

c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;

d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan

program kerja Direktur tahun berjalan.

81

3. Satuan Pengawas Intern (SPI)

SPI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur

dalam bidang pengawasan, penelitian, pengembangan dan

pengawasan Perusahaan Daerah serta fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan koordinasi dan kegiatan penelitian atas

pengelolaan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan yang

diambil oleh Direktur;

b. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Perusahaan Daerah dan

pemberian saran-saran perbaikan;

c. Pelaksanaan pembuatan laporan hasil pemeriksaan;

d. Penyusunan rencana terhadap langkah-langkah yang diambil

oleh Direktur dalam upaya peningkatan dan pengembangan

usaha Perusahaan Daerah;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

4. Bagian Administrasi Umum.

Kepala Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas membantu

Direktur dalam bidang administrasi umum, keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, teknik dan sanitasi serta fungsi

sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan administrasi perkantoran, kepegawaian,

keuangan dan barang;

82

b. Pelaksanaan kegiatan dalam kaitannya dengan hubungan

masyarakat;

c. Penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja, Laporan

Keuangan, Neraca dan Laporan Rugi-Laba secara berkala;

d. Pelaksanaan pengadaan, menyimpan/merawat dan

mendistribusikan barang;

e. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengelolaan bangunan dan

IPAL milik Perusahaan Daerah;

f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan

kepada Direktur;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bagian Pemotongan Hewan.

Kepala Bagian Pemotongan Hewan mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian dalam pelayanan pemotongan hewan

serta fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemeriksaan hewan yang akan dipotong;

b. Pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan berdasarkan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan

oleh Direktur;

c. Pengelolaan tempat pemotongan dan menjaga kebersihan

ruang, kandang dan lingkungannya;

d. Pengelolaan sarana dan prasarana pemotongan hewan;

83

e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan

kepada Direktur;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bagian Budidaya Hewan Potong.

Kepala Bagian Budidaya Hewan otong mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan budidaya hewan potong dan usaha

pemasaran serta fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengelolaan budi daya hewan potong (sapi dan

kambing) dan unggas (ayam) dengan cara pembesaran dan

penggemukan;

b. Pelaksanaan pengadaan pakan hewan maupun bibit hewan

potong serta pemasaran hasil;

c. Pelaksanaan pengembangan usaha lain demi kemajuan

Perusahaan Daerah;

d. Pelaksanaan administrasi sarana produksi dan pemasaran;

e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan

kepada Direktur;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Urusan Pengawasan Produksi, Keuangan dan Materiil.

Kepala Urusan Pengawasan Produksi, Keuangan dan Materiil

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di

84

bidang produksi, keuangan dan materiil serta fungsi sebagai

berikut:

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas proses dan

kualitas pelayanan pemotongan hewan serta langkah-langkah

perbaikan;

b. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan

usaha budi daya hewan potong, kualitas dan kuantitas hasil budi

daya serta langkah-langkah pengembangannya;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas jumlah hewan

yang dibudidayakan, dipotong dan yang ada di kandang

penginapan;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas

penyelenggaraan administrasi keuangan yang meliputi prosedur

pengeluaran dan penerimaan, pembukuan serta bukti

penerimaan dan pengeluaran uang;

e. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas posisi

keuangan;

f. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas kekayaan dan

administrasi barang maupun prosedur pengadaan, penyimpanan

dan penyaluran barang;

g. Penyusunan laporan kegiatan dan mengajukan saran perbaikan

sesuai hasil pemeriksaan kepada Kepala SPI.

85

8. Urusan Pengawasan Umum, Penelitian dan Pengembangan

Usaha.

Urusan Pengawasan Umum, Penelitian dan Pengembangan Usaha

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas segala sesutu

yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi (tata

usaha);

b. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan atas pengurusan

kesejahteraan dan pembinaan pegawai;

c. Pelaksanaan pengawasan, pengelolaan limbah;

d. Pelaksanaan pengumpulan data yang meliputi segala aktivitas

Perusahaan Daerah dan menyusun serta menyajikan data hasil

penelitian di bidang pengadaan, produksi, keuangan, pelayanan,

pemasaran dan lain-lain;

e. Pelaksanaan penelitian tugas pekerjaan dalam kaitannya dengan

uraian tugas dan struktur organisasi Perusahaan Daerah yang

dapat menimbulkan hambatan terhadap usaha peningkatan

efisiensi dan produktifitas kerja;

f. Pengumpulan, mengolah dan menyusun laporan tahunan hasil

kegiatan yang dilakukan Perusahaan Daerah serta

menyajikannya dalam bentuk statistik/monografi maupun

dalam bentuk lain;

86

g. Penyusunan laporan kegiatan dan mengajukan saran serta

langkah-langkah pengembangan usaha kepada Kepala SPI;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala SPI

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.

Kepala Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai

tugas melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian serta

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan surat me-nyurat, kearsipan, dokumentasi

dan perpustakaan;

b. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan

masyarakat;

c. Pelaksanaan persiapan rapat, penerimaan tamu, mengatur tata

ruang dan mengelola kebersihan kantor;

d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian;

e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan

kepada Kepala Bagian Administrasi Umum;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

87

10. Sub Bagian Keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

administrasi keuangan Perusahaan Daerah serta fungsi sebagai

berikut:

a. Penyusunan bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tahunan dan perubahannya sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan;

b. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan, penyimpanan keuangan

Perusahaan Daerah;

c. Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya,

ASTEK, Rekening Listrik, PDAM, Telkom, pajak dan

kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan

Daerah;

d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan

kepada Kepala Bagian Administrasi Umum;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

11. Sub Bagian Perlengkapan, Teknik dan Sanitasi.

Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Teknik dan Sanitasi mempunyai

tugas melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan,

teknik dan sanitasi serta fungsi sebagai berikut:

88

a. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan barang

persediaan habis pakai, barang investasi maupun bangunan;

b. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang dengan

menyelenggarakan baku induk inventaris, buku harian barang,

buku inventaris, kartu inventaris barang/ruangan;

c. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan tanah, bangunan,

mesin-mesin, alat komunikasi, peralatan listrik, instalasi air dan

alat perlengkapan lainnya;

d. Penyediaan dan pengaturan kebutuhan bahan bakar, pelumas

dan melakukan peralatan;

e. Pelaksanaan penghitungan barang persediaan habis pakai

maupun barang inventaris secara berkala;

f. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan mesin, instalasi listrik,

pendingin, air, gedung/bangunan, saluran, jaringan limbah,

peralatan/perlengkapan tempat pemotongan hewan dan lain-

lain;

g. Pelaksanaan pembersihan lingkungan, saluran serta mengatur

dan merawat penghijauan taman;

h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan

kepada Kepala Bagian Administrasi Umum;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

89

12. Sub Bagian Pemotongan Hewan Pusat.

Kepala Sub Bagian Pemotongan Hewan Pusat mempunyai tugas

melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan

Pusat serta fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan di RPH Pusat secara

aman, tertib, lancar dan bersih;

b. Pelayanan penggunaan sarana dan prasarana pemotongan serta

merawat dan menyiapkan dengan tertib/aman;

c. Pelaksanaan kebersihan ruangan, peralatan, kandang, saluran,

lingkugan tempat pemotongan serta membuang sisa limbah

pemotongan dan kotoran kandang ke tempat yang telah

ditentukan;

d. Pengawasan dan pembinaan cara pengangkutan daging agar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Penyusunan laporan pelakasanaan tugas dan saran

pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemotongan Hewan;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Pemotongan Hewan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

13. Sub Bagian Pemotongan Hewan Cabang.

Kepala Sub Bagian Pemotongan Hewan Pusat mempunyai tugas

melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan

Cabang serta fungsi sebagai berikut:

90

a. Pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan di RPH Cabang

secara aman, tertib, lancar dan bersih;

b. Pelayanan penggunaan sarana dan prasarana pemotongan serta

merawat dan menyiapkan dengan tertib/aman;

c. Pelaksanaan kebersihan ruangan, peralatan, kandang, saluran,

lingkugan tempat pemotongan serta membuang sisa limbah

pemotongan dan kotoran kandang ke tempat yang telah

ditentukan;

d. Pengawasan dan pembinaan cara pengangkutan daging agar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Penyusunan laporan pelakasanaan tugas dan saran

pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemotongan Hewan;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Pemotongan Hewan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

14. Sub Bagian Budidaya Hewan Potong.

Kepala Sub Bagian Budidaya Hewan Potong mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan budidaya hewan potong sapi,

kambing dan unggas (ayam), serta fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembesaran dan penggemukan bibit hewan potong

sapi dan kambing serta unggas (ayam) menurut cara dan teknik

beternak yang berdaya guna dan berhasil guna;

91

b. Pelaksanaan penanaman rumput jenis unggul maupun tanaman

hijau lainnya dan menyediakan pakan yang memenuhi syarat

bagi sapi;

c. Penyelenggaraan pembibitan sapi dan kambing potong jenis

unggul dan dengan mengikuti program inseminasi buatan;

d. Pelaksanaan pendataan, pencatatan dan analisa kegiatan untuk

bahan pengembangan usaha;

e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan

kepada Kepala Bagian Budidaya Hewan Potong;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Budidaya Hewan Potong sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

15. Sub Bagian Usaha dan Pemasaran.

Kepala Sub Bagian Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan usaha dan pemasaran serta fungsi

sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengadaan bibit hewan potong (sapi dan kambing)

dan unggas (ayam) sesuai dengan standar harga dan mutu;

b. Pengadaan sarana produksi peralatan, makanan, obat-obatan

dan lain-lain sesuai dengan standar harga dan mutu;

c. Pemasaran produk hasil budidaya berupa hewan potong dan

daging menurut harga umum yang berlaku;

92

d. Pelaksanaan pendataan, pencatatan dan analisa kegiatan untuk

bahan pengembangan usaha;

e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan

kepada Kepala Bagian Budidaya Hewan Potong;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Budidaya Hewan Potong sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

16. Lambang PD.RPH Kota Malang

Arti Lambang PD.RPH Kota Malang

1. BINTANG ,Adalah salah satu lambang dalam Garuda

Pancasila yang berarti Ketuhanan Yang Maha Esa

2. RUMAH , Rumah Pemotongan Hewan

3. HEWAN , Hewan yang dipotong di Rumah Pemotongan

Hewan

4. PD.RPH , Nomenklatur

93

5. KOTA MALANG ,Merupakan lokasi / domisili dari

PD.RPH

6. PADI KAPAS , Merupakan lambang kesejahteraan dan

kemakmuran

7. SAYAP ,Merupakan lambang pengembangan usaha

8. BENTUK OVAL BULAT ,Bermakna kebulatan tekad

untuk bersama-sama memajukan Perusahaan

9. ARTI WARNA :

a. BIRU MUDA pada Dasar Logo, Bermakna kesetiaan

pada Tuhan, Negara dan Bangsa

b. KUNING pada Padi , Bermakna keluhuran dan

kebesaran

c. HIJAU pada Kapas ,Bermakna kesuburan dan

kemakmuran

d. MERAH , Pada sayap menunjukkan keberanian

e. KUNING EMAS , Bermakna kejayaan / lambang

kejayaan

94

d. Stuktur Organisasi

e. Tata Cara Pemotongan Hewan

1. Tata cara pemotongan Sapi, kuda, kerbau, kambing dan

atau domba.

Tata cara pemotongan Sapi/Kuda/Kerbau dan Kambing/Domba:

Pelaksanaan pemotongan dilakukan dengan pola ASUH dengan

tujuan untuk menciptakan daging yang AMAN, SEHAT, UTUH

dan HALAL. Untuk menciptakan daging yang berkualitas dan

ASUH, maka pemotongan dilakukan dengan menganut tata cara

dalam Syariat Islam dan diawasi oleh Dokter Hewan atau

Petugas Keurmaster. Pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan

dilakukan baik hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong,

95

kemudian daging di cap/stempel “BAIK Kota Malang” dengan

harapan daging layak untuk di konsumsi masyarakat.

2. Tata cara pemotongan Babi:

Pelaksanaan pemotongan hewan babi juga dilakukan dengan

pola Aman, Sehat dan Utuh diawasi oleh Dokter Hewan dan

Petugas Keur-mester, kemudian daging di cap/stempel “BAIK

Kota Malang”. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemotongan

Sapi/ Kuda/Kerbau dan Kambing/Domba terpisah dengan

pelaksanaan pemotongan babi, baik tempat, tenaga kerja

maupun alat–alatnya. Tenaga atau petugas pemeriksa kesehatan

daging babi juga khusus sehingga tidak bercampur.

Alur proses pelaksanaan pemotongan hewan di PD. RPH Kota

Malang

1. Sebelum masuk kandang, hewan potong harus di daftar dulu

dipos penjagaan.

2. Setelah di daftar, hewan potong dimasukkan ke kandang.

3. Melakukan pemeriksaan ante mortem dilakukan di kandang

dengan member tanda hewan yang sudah diperiksa dan tidak

bermasalah.

4. Hewan yang sakit harus diobati dulu dan yang

membahayakan masyarakat harus dimusnahkan.

96

5. Dengan membayar bea potong hewan potong dimasukkan ke

RPH melalui jalur yang telah ditentukan untuk dilaksanakan

proses pemotongan.

6. Pelaksanaan pemotongan oleh modin atau juru sembelih yang

ditunjuk dan harus dilakukan secara islami dengan membaca

basmalah,menghadap kiblat dan tidak boleh dilakukan

penyiksaan.

7. Proses pengulitan dilakukan jika hewan benar-benar mati dan

pengulitan harus dilakukan diatas scradel.

8. Setelah dikuliti, karkas harus digantung tidak boleh ditaruh

dilantai dan jeroan ditaruh diatas kereta jeroan.

9. Setelah karkas digantung dan heroan diatas kereta dilakukan

pemeriksaan post mortem.

10. Apabila dinyatakan sehat dan tidak bermasalah diberi

stempel daging baik dan boleh dipasarkan. ( pasar/

supermarket )

11. Apabila mengandung penyakit atau zat yang bisa

membahayakan masyarakat, daging tidak boleh dibawa

keluar dari RPH dan harus dimusnahkan. ( dikubur/ dibakar )

97

3. Peta atau nama daging sapi ( Nama bagian dalam tubuh

daging sapi )

Daging Sapi diperoleh dari berbagai macam bagian tubuh sapi

memiliki nama dan karakteristik yang berbeda, sehingga untuk

memasak perlu dipilih daging yang sesuai dengan kebutuhan.

4. Persyaratan dan pelayanan dalam pemotongan daging di

Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang

Persyaratan dan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Syarat Pelayanan Pemotongan Hewan

Hewan yang akan dipotong harus sudah diperiksa

kesehatannya ( ante mortenSebelum pemotongan harus

membayar bea potong hewan terlebih Dahulu.

2. Syarat Pelayanan perbaikan sarana dan prasarana / fasilitas

Pelanggan melaporkan perihal kerusakan fasilitas pada

petugas diloket pengaduan untuk dicatat dan didata atai

melalui kotak saran /pengaduan.

98

3. Syarat Pelayanan mahasiswa dan pelajar untuk Praktek

Kerja Lapang dan Praktikum.

a. Membuat surat dari sekolah / fakultas ditujukan kepada

PD. RPH. Kota Malang.

b. Mendapat ijin dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat.46

46 Rumah Potong Hewan Kota Malang. http://rphmalang.blogspot.co.id/. Diakses Tanggal 13 Mei 2012. Pukul 22:47 WIB

99

Adapun perbedaan daging sapi dengan daging celeng sebagai berikut;

Tabel 1

Perbedaan Daging Sapi Dengan Daging Celeng47

Ciri-ciri Daging Daging Sapi Daging Celeng

Warna Warna daging sapi mendekati warna

daging ayam

Sedangkan warna daging celeng lebih

pucat dari daging sapi

Serat Daging Serat sapi lebih padat

dan garis-garis seratnya terlihat jelas

Sedangkan serat celeng yang seratnya samar untuk dilihat dan sangat renggang

Lemak Daging

Lemak daging sapi lebih kaku dan

berbentuk dan lemak daging sapi agak kering dan tanpa

berserat

Sedangkan lemak daging celeng

memiliki tekstur lebih elastis. Selain itu

lemak pada celeng sangat basah dan sulit

dilepas dari dagingnya.

Tekstur Daging Tekstur pada daging sapi lebih kaku dan

padat

Sedangkan daging celeng yang lembek

dan mudah di renggangkan.

Aroma Daging

Aroma daging sapi anyir seperti yang diketahui semua

masyarakat

Sedangkan daging celeng memiliki

aroma khas celeng

Sumber: hasil wawancara survey di Kantor Dinas Pertanian Bidang Peternakan

dan Pemeliharaan Hewan dan Lembaga Rumah Pemotongan Hewan

B. Penerapan Standart/ Syarat Dan Ketentuan Penjualan Daging Sapi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kantor Dinas Pertanian

Bidang Peternakan dan Pemeliharaan Hewan dan Lembaga Rumah

Pemotongan Hewan adapun penerapan dan pengawasan standart pada

47 Jelang lebaran, perhatikan 6 cara bedakan daging sapi v.s daging celeng ini! http://www.arrahmah.com/ diakses tanggal 14 juli 2015, pada pukul 15.00 WIB

100

penjualan daging sapi berdasarkan observasi di 3 pasar tradisional

ditemukan data sebagai berikut:

Prosedur Penjualan Daging Sapi Dipasar Tradisional.

1. Hewan atau daging yang disembelih haruslah halal untuk di konsumsi

2. Setelah di sembelih dilarang mencampurkan dengan daging lain

3. Disaat penyembelihan hewan seharusnya dilakukan oleh lembaga

terkait contohnya Rumah Pemotongan Hewan, agar hewan tersebut

dapat terlindungi dari perbuatan-perbuatan curang dan merugkan

konsumen di pasar kedungkandang

4. Barang yang diperdagangkan harus sesuai standart dan ketentuan

perundang-undangan.48

Table 2

Jumlah Pedagang Bedak Dan Emper

NO NAMA

PASAR

BEDAK LOS/EMPER PKL

TOTAL

UNIT PDG UNIT PDG UNIT PDG

1 Pasar lesanpuro 0 0 105 102 0 105 102

2 Pasar

kedung kandang

99 99 347 283 116 446 498

3 Pasar

embong brantas

53 31 172 76 0 225 107

Sumber: Hasil Wawancara Survey Di Kantor Dinas Pasar Di Bagian Pengawas

Pasar

48 Hasil wawancara survey di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dinas Pasar dan Rumah Pemotongan Hewan Kota malang

101

Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa jumlah pedagang pasar

kedungkandang lebih banyak dibandingkan dengan pasar embong brantas dan

pasar lesanpuro, di pasar lesanpuro terdapat 105 bedak dan jumlah pedangan 102

terdapat 8 pedagang penjual daging, di pasar kedungkandang terdapat 446 bedak

dan jumlah pedagangnya 498 sedangkan penjualan dagingnya ada 13 penjual

daging, dan di pasar embong brantas terdapat 225 bedak dan terdapat 107

pedagang dan ada 5 pedagang penjual daging.

Tabel 3

Standart Penjualan Daging

NO ASAL DAGING JUMLAH

1 Potong sendiri 11 2 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 7

3 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Potong sendiri 5

4 Pemasok luar daging dari luar kota malang 3 JUMLAH 26

Sumber: hasil wawancara survey langsung dengan pedagang di pasar

kedungkandang, pasar lesanpuro, dan pasar embong brantas49

Tabel 4

Standart Penataan Penjualan Daging Di Bedak Pasar Tradisional

NO STANDART PENJUALAN DAGING JUMLAH

1 Pemisahan daging dan jeroan daging 13 2 Campur, tidak di pisah dengan jeroan 5 3 Hanya daging sapi 6 4 Jeroan daging 2

JUMLAH 26 Sumber: hasil wawancara survey langsung dengan pedagang di pasar

kedungkandang, pasar lesanpuro, dan pasar embong brantas50

49 Sumber: hasil wawancara survey langsung dengan pedagang di pasar kedungkandang, pasar lesanpuro, dan pasar embong brantas

102

Dari hasil wawancara dengan pedagang di 3 pasar tersebut disimpulkan

bahwa hak-hak konsumen harus dilindungi dan di tegakkan baik oleh aparat

penegak hukum dan penjual di pasar tradisional tersebut. Adapun hak-hak yang

ditegakkan oleh penjual daging di pasar tradisional tersebut adalh sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapat informasi yang benar51

Hak ini dijelaskan oleh salah satu pedagang di pasar kedungkandang

bahwa konsumen berhak mendapat informasi mengenai produk yang

dijual oleh penjual daging dengan benar dan jelas karena konsumen adalah

raja. dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan 4 pedagang di pasar

tersebut menyatakan bahwa informasi penjualan daging tersebut secara

lengkap.

2. Hak untuk memilih

Konsumen berhak dalam memilih barang atau jasa yang akan di belinya,

apabila tidak jadi membelinya, maka penjual tidak berhak memaksa untuk

membeli barang yang dijual oleh penjual.

3. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/jasa

Konsumen harus dilindunngi haknya terutama kenyamanan dalam

membeli barang/jasa, keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa,

dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen juga

harus teliti dalam memilih barang atau jasa.

50 Sumber: hasil wawancara survey langsung dengan pedagang di pasar kedungkandang, pasar lesanpuro, dan pasar embong brantas 51 Sumber: hasil wawancara survey langsung dengan pedagang di pasar kedungkandang

103

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang

digunakan

Penjual berhak mendengarkan keluhan dan pendapat konsumen disaat

konsumen hendak membeli barang atau jasa yang hendak akan

dikonsumsinya.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

konsumen juga mempunyai hak dalam perundang-undangan, yang haknya

dilindungi oleh hukum, apabila terjadi pelanggaran hak atau perbuatan

curang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berlaku curang dalam

menjual dagangannya.

Berdasarkan peraturan kepala badan pengawasan obat dan

makanan nomor 5 tahun 2015 tentang ritel pangan yang baik di pasar

tradisional adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) : Pedoman cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional

adalah acual yang digunakan dalam melakukan kegiatan ritel pangan

dipasar tradisional dan dalam rangka pengawasan keamanan panagn

dipasar tradisional.

Pasal 2 ayat (1) : Pelaku usaha pangan yang melaksanakan kegiatan ritel

pangan dipasar tradisional harus menerapkan cara ritel pangan yang baik

guna memenuhi persyaratan keamanan pangan

Pasal 3 ayat (1) : Cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud

dalam pasar 2 ayat (1) tercantum dalam pedoman cara ritel pangan yang

104

baik di pasar tradisional sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan sari peratura ini.

1. Pedoman cara ritel pangan yang baik sebegaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi aspek:

i. Sumber daya manusia

ii. Sarana dan prasarana

iii. Penanganan pangan dan

iv. Kebersihan dan sanitasi peralatan dan lingkungan

Pasal 4 ayat (1). Pedoman cara ritel yang baik dipasar tradisional

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan acuan bagi pengelola

pasar dan pelaku usaha pangan di pasar tradisional.52

Untuk melindungi konsumen dari peredaran daging sapi oplosan

tersebut, para pedagang daging telah mentaati aturan dengan rajin melapor

kedinas pengawas pasar setiap ditanyai masalah dagangannya, dan atas

kesadaran sebagai pelaku usaha untuk tidak berlaku curang kepada

pembeli, pelaku usaha tersebut selalu menjual daging yang semestinya

daging sapi tetap daging sapi, tidak dicampur dengan daging lainnya.

52 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional

105

C. Tindakan Penegak Hukum Terhadap Terjadinya Pelanggaran

Standart/ Syarat Ketentuan Penjualan Daging

Berdasarkan hasil penelitian didefinisikan pelanggaran antara lain

Peredaran daging sapi “Oplosan” di Kota Malang Khususnya di Pasar

Kedungkandang, dengan tertangkapnya pelaku usaha yang berisinisial K

ini telah melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku

dan merugikan konsumen, warga setempat melaporkan bahwa K menjual

daging celeng yang di campur sengan daging sapid an dijualnya di pasar

kedungkandang setiap pagi hari. Warga juga mencurigai bahwa penjualan

daging tersebut buka dari jam 3 pagi hari dan habis pada pukul 5 pagi hari.

Disitulah setelah warga melapor bahwa adanya kejanggalan dalam

penjualan daging petugas dinas pasar menyelidiki dengan mendatangi

pelaku usaha yang berbuat curang tersebut untuk diamankan di kantor

dinas pengawasan pasar untuk dimintai keterangan dengan membawa

sampel/daging yang diduganya daging sapi mengandung daging celeng.

Dan ternyata terbukti bahwa daging tersebut mengandung daging celeng

dan sempelnya di amankan di Polresta Kota Malang, pelaku usaha tersebut

untuk semetara sampai kasusnya selese diberhentikan berjualan daging

dan pada akhirnya pelaku usaha yang curang tersebut diamankan di kantor

pasar dan kasus tersebut diselesaikan secara damai, berhubung pelaku

usaha tersebut juga korban dari perbuatan curang pelaku usaha lainnya.

Kasus tersebut tidak sampai ke ranah pengadilan dan akhirnya kasus

tersebut di selesaikan secara damai.

106

Upaya yang dilakukan Perindustrian dan Perdagangan

(Disperindag), Dinas Pengawas Pasar dan Dinas Pertanian Dibidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Malang mulai memperketat

Pengawasan penjualan daging di sejumlah Pasar Tradisional, setelah

Polres menangkap seorang pedagang yang membawa daging celeng hutan

dan diedarkan di pasar Kota Malang tersebut. Kepala Dinas Pengawas

Pasar Kota Malang telah melakukan pengecekan/ pembuktian bahwa

adanya daging oplosan di Pasar Tradisional Kota Malang secara rutin ke

pedagang daging. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan

secara berkala, upaya yang dilakukan oleh Pengawas Pasar adalah sebagai

berikut:

1. Bentuk Pengawasan

a. Berkala ( Rutin dan diadakan dan terjadwal sesuai kesepakatan

belah pihak ) Membuat Tim yang isisnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Disperindak Pertanian

2. Dinas keasehatan

3. Porli ( Kepolisian )

4. SATPOL PP ( Satuan Polisi Pamong Praja )

5. LPKSM ( Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat )

6. Bagian Perekonomian

7. Kantor Ketahanan Pangan

107

b. Rutin

Pengawas secara Rutin adalah tidak membuat tim hanya intern dari

seksi PerlindunganKonsumen dan Polri. Apabila tidak ada

penyidik. Maka, PPNS ( Petugas Pegawai Negeri Sipil ) yang

mengemban tugas dalam Pengawasan perearan daging celeng

tersebt sesuai dengan UUPK ( Undang-undang

PerlindunganKonsumen No 08 Tahun 1999 ), jika diasumsikan

adanya TP ( Tindak Pidana ) maka langsung diproses sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

1. Melakukan pemberkasan terhadap TP ( Tindak Pidana )

2. Menindaklanjuti ke kejaksaan

a. Prefentif ( Pembinaan )

b. Represif ( langsung diadakan sidang )

3. Peran DISPERINDAG ( Dinas Perindustrian, Perdaganagan

dan Pasar ) hanya sebagai saksi ahli ( gugatan sampai Mediasi)

sebagai pendampingan.53

Selain DISPERINDAG ( Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Pasar ) lembaga lainnya yang menangani kasus yang serupa guna

untuk melindungi Konsumen terhadap perilaku pelaku usaha yang

tidak beretikad baik adalah LPKSM ( Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat ) dan tugas LPKSM adalah sebagai

berikut : 53 Sumber: hasil wawancara survey di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota malang

108

1. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran

tas hak, kewajiban serta kehati-hatian Konsumen dalam

mengkonsumsi barang /atau jasa;

2. Melakukan Pengawasan bersama pemerintahserta instansi terkait

dan masyarakat terhadap pelaksanaan PerlindunganKonsumen.

3. Menerima pengaduan Konsumen serta memperjuangkan haknya.

4. Memberikan nasehat kepada Konsumen yang mengalami

permasalahan.

Peranan instansi terkait seperti LPKSM dan DISPERINDAG

adalah untuk mengantisipasi adanya penjualan daging celeng ataupun

yang dicampur dengan daging sapi “oplosan”. Apabila terdapat

peredaran daging celeng di Pasar Kota Malang, Dinas Perijinan Kota

Malang akan mencabut ijin usaha, karena tidak sesuai dengan

peraturan pendaftaran mendirikan usaha. Dan akan dikenakan sangsi

baik tertulis maupun sangsi administrasi sesuai hokum yang berlaku.

Sedangkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

masyarakat apabila Konsumen melapor adanya peredaran daging

celeng di Pasar maka lembaga tersebut akan segera melakukan

Pengawasan/ survey yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui

barang dan /atau jasa, dan segera melapor ke polisi setempat, agar

cepat diproses sesuai prosedur kepolisian.