BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan ...eprints.umm.ac.id/36215/4/jiptummpp-gdl-muhammadha-47633...Sebalah Timur : Desa Pagentan dan Banjararum Sebalah Selatan : Desa

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Tanah Absentee/Guntai Di Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak

di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya

setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur.

Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486

ha dan jumlah penduduk sesuai Data Pusat Statistik sebanyak 2.544.315 jiwa (tahun

2015) yang tersebar di 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan. Kabupaten Malang

juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian,

perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga

dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.1

a. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang

Struktur ruang kabupaten bertujuan dalam penentuan hirarki dan penetapan

fungsi kawasan baik perkotaan maupun perdesaan, serta pembagian satuan

wilayah pengembangan. Adanya hierarki perkotaan berarti ada keterkaitan suatu

perkotaan dengan perkotaan lainnya. Perkotaan yang memiliki hierarki lebih

tinggi akan lebih besar pengaruh jangkauannya dan akan mempengaruhi

perkotaan yang hierarkinya lebih rendah. Seiring perkembangan yang ada di

Kabupaten Malang, Kepanjen akan berubah status dari Ibukota Kecamatan

1 Penulis ringkas dari website, http://www.malangkab.go.id, diakses13 Desember 2016.

menjadi Ibukota Kabupaten. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan berbagai

kegiatan, sehingga hierarki perkotaannya juga naik dari orde IV menjadi orde

III. Pada masa yang akan datang orde perkotaan di Kabupaten Malang diarahkan

sebagai berikut :

a. Orde III adalah Perkotaan Kepanjen.

b. Orde IV adalah Perkotaan Ngantang, Perkotaan Lawang, Perkotaan

Tumpang, Perkotaan Turen, Perkotaan Dampit, Perkotaan Gondanglegi

dan Perkotaan Donomulyo.

c. Orde V semua perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan selain

yang disebut diatas.

d. Tiap-tiap kecamatan untuk mempercepat perkembangan dapat di tempuh

dengan penentuan desa-desa pusat pertumbuhan.2

2 Penulis ringkas dari website, http://bappekab.malangkab.go.id, di akses 16 Desember 2016

http://bappekab.malangkab.go.id/

b. Struktur Penggunaan Lahan Kabupaten Malang

Tabel.1

Tabel Struktur Penggunaan Lahan

Struktur Penggunaan Lahan Jumlah

Permukiman/Kawasan terbangun

industri

sawah

pertanian lahan kering

perkebunan

hutan

rawa/waduk

22,89%

0.21%

3,10%

23,70%

6,21%

28,75%

0,20%

tambak/kolam

padang rumput

tanah tandus/tanah rusak

tambang galian C

lain-lain

0,03%

0,30%

1,55%

0,26%

2,82%.

Sumber:Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab.Malang

Tahun 2011

c. Kawasan Pertanian Kabupaten Malang

Kawasan pertanian di Kabupaten Malang, secara keseluruhan seluas

162.441 Ha dengan rincian:pertanian sawah seluas 47.902 Ha, tegalan seluas

102.219 Ha dan perkebunan seluas 12.320 Ha, dimana untuk kawasan jenis ini

keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Adapun

beberapa Kecamatan di Kabupaten Malang yang memiliki lahan pertanian

irigasi:3

3 Penulis ringkas dari website, http://www.litbang.pertanian.go.id, diakses 20 Desember 2016.

Tabel.2

Luas Kecamatan Menurut Penggunaan Tanah Tahun 2010

Nama Kecamatan Luas Wilayah Luas Lahan Pertanian

1. Dampit

2. Gondanglegi

3. Karangploso

4. Kepanjen

5. Kromengan

6. Ngajum

7. Ngantang

8. Pagelaran

9. Pakis

10. Pakisaji

11. Poncokusumo

12. Singosari

13. Sumberpucung

14. Tajinan

15. Tumpang

16. Turen

17. Wajak

18. Wonosari

135,300 Km2

6.584,44 Ha

5.957,898 Ha

44.68 km²

38.627 km2

6.329,04 Ha,

14.780 Ha

4.821 Ha

-

3.685 Ha

20.632 Ha

14.876 Ha

3.589,035 Ha

40,661 Km2

6.915,420 Ha

10.914 Ha

94,56 km²

48,53 km2

1.481 Ha

3.245 Ha

1.328 Ha

2.399 Ha

1.707 Ha

1.692 Ha

1.162 Ha

2.650 Ha

1.906 Ha

1.817 Ha

1.470 Ha

1.560 Ha

1.873 Ha

1.752 Ha

1.505 Ha

2.434 Ha

1.486 Ha

920 Ha

Sumber:Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2010

1. Tinjauan Tentang Tanah Absentee/Guntai Di Kecamatan Singosari

Adapun data yang didapatkan penulis saat melakukan penelitian di

Kecamatan Singosari sebagai berikut:

Adapun luas wilayah Kecamatan Singosari seluas 14.876 Ha dengan batas

wilayah:

Sebelah Utara : Kecamatan Lawang

Sebelah Timur : Kecamatan Jabung

Sebelah Selatan : Kecamatan Blimbing (Kota Malang)

Sebelah Barat : Kecamatan Karangploso

Kecamatan Singosari terletak pada ketinggian 487 meter dpl dengan suhu rata-

rata 22 °C-32°C serta curah hujan rata-rata 349 mm per tahun.4

a. Keadaan Geografis Kecamatan Singosari

Luas tanah pertanian dari Kecamatan Singosari ini adalah 1.560 Ha pada

tahun 2010 yang terbagi menjadi :

Tabel.3

Luas Lahan Sawah Di Desa/Kelurahan

Nama

Desa/Kelurahan

Berpengairan

Diusahakan

Tdk Berpengairan

Diusahakan

Jumlah

1. Langlang

2. Tunjungtirto

3. Banjararum

4. Watugede

5. Dengkol

6. Wonorejo

7. Baturetno

8. Tamanharjo

9. Losari

10. Pagentan

11. Purwoasri

12. Klampok

13. Gunungrejo

14. Candirenggo

15. Ardimulyo

16. Randuagung

17. Toyomarto

101,0

147,0

114,0

30,0

62,2

0,0

35,2

78,1

30,0

73,0

116,0

162,0

139,0

81,1

80,7

172,2

95,0

435,0

162,5

240,6

86,0

559,1

592,8

501,2

263,4

86,0

79,9

146,5

1.246,0

753,6

275,9

253,2

250,6

2.968,0

536,0

309,5

354,6

116,0

621,3

592,8

536,4

341,5

116,0

152,9

262,5

1.408,0

892,6

357,0

333,9

422,8

3.063,0

Sumber:Profil Kecamatan Singosari Tahun 2010

4 Penulis ringkas dari website, singosari.malangkab.go.id, diakses 16 Desember 2016

b. Jumlah Penduduk Kecamatan Singosari

Jumlah Kependudukan di Kecamatan Singosari sebagai berikut:

Tabel.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nama Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk

1.Langlang

2.Tunjungtiro

3.Banjararum

4.Watugede

5.Dengko

6.Wonorejo

7.Baturetno

8.Tamanhao

9.Losari

10.Pagentan

11.Purwoasi

12.Klampok

13.Gunungo

14.Candireo

15.Ardimulo

16.Randuag

17.Toyomao

5.263

8.262

12.988

5.979

l9.246

6.031

7.125

7.427

5.201

16.590

5.057

10.299

7.767

15.632

8.324

12.793

10.370


c. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Singosari

Tabel.5

Penduduk Yang Bekerja Menurut Mata Pencahariannya

Nama

Desa/Kelurahan

Sumber

Pendapatan

Utama

Buruh

Tani

PNS TNI/

Polri

Pedagan

g

Buruh

Pabrik

/Indus

tri

1.Langlang

2.Tunjungtirto

3.Banjararum

4.Watugede

5.Dengkol

6.Wonorejo

7.Baturetno

8.Tamanharjo

Pertanian

Pertanian

Pertanian

Pertanian

Pertanian

Pertanian

Pertanian

Jasa

384

369

1.471

284

144

296

344

247

110

198

151

68

17

19

188

57

108

195

117

21

150

16

36

306

21

34

52

24

26

163

27

109

384

369

1.471

284

144

296

344

247

9.Losari

10.Pagentan

11.Purwoasri

12.Klampok

13.Gunungrejo

14.Candirenggo

15.Ardimulyo

16.Randuagung

17.Toyomarto

Pertanian

Perdagangan

Pertanian

Pertanian

Pertanian

Pertanian

Pertanian

Industri

Pengolahan

247

538

444

304

74

181

285

188

481

143

582

25

99

6

643

264

322

106

33

73

8

10

11

486

702

428

19

76

798

111

33

105

67

24

41

171

247

538

444

304

74

181

285

188

481


Selain itu keterangan yang didapatkan penulis dari “Ibu Endah yaitu, bahwa

di wilayah Kecamatan Singosari terdapat, desa yang tanah pertaniannya

berstatus absentee/guntai salah satunya di Desa Purwoasri”.5 Desa Purwoasri

diketahui banyak memiliki wilayah pertanian, selain itu penduduknya banyak

yang bekerja sebagai petani atau buruh tani. Beberapa pemilik tanah pertanian

di Desa Purwoasri bukan berasal dari penduduk Desa Purwoasri melainkan

berasal dari luar Kecamatan namun penggarapnya tetap penduduk asli Desa

Puwoasri, maka dari itu penulis memilih Desa Purwoasri untuk melakukan

penelitian selanjutnya.

5 Wawancara penulis dengan Endah (Kasubag Umum), tanggal 16 Desember 2016, di

Kantor Kecamatan Singosari

2. Tinjauan Tentang Tanah Absentee/Guntai Di Desa Purwoasri

Adapun data yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian di Desa

Purwoasri sebagai berikut:

Desa Purwoasri memiliki luas wilayah seluas 386.808 ha, yang mana desa

tersebut terkenal dengan salah satu wilayah yang banyak memiliki wilayah

pertanian, adapaun pembagian tanah pertanian sebagai berikut:

a. Pembagian Tanah Pertanian.

Tabel.6

Tabel Tanah Pertanian Desa Purwoasri Kecamatan Singosari

Jenis Tanah Luas Tanah

Tanah Pertanian

Irigasi Teknis

Irigasi Setengah Teknis

Tadah Hujan/Sawah Rendengan

Sawah Pasang Surut

162 Ha

112 Ha

33 Ha

12 Ha

5 Ha

Sumber:Profil Desa Purwoasri Tahun 2015

b. Jumlah Dusun Desa Purwoasri Kecamatan Singosari

1) Ngentong

2) Magersari

3) Pasrepan

4) Morotanjek

5) Gebyak

6) Kembang

7) Gentengan

8) Perumahan Singosari Residance

c. Batas-Batas Wilayah Desa Purwoasri

Sebalah Utara : Desa Klampok dan Pagentan

Sebalah Timur : Desa Pagentan dan Banjararum

Sebalah Selatan : Desa Tunjungtirto dan Langlang

Sebalah Barat : Desa Klampok

d. Jumlah Penduduk Desa Purwoasri.

Tabel.7

Tabel Jumlah Penduduk Desa Purwoasri Kecamatan Singosari

Jumlah Penduduk Desa Purwoasri Jumlah

Jumlah penduduk laki-laki

Jumlah penduduk perempuan

Jumlah RT

Jumlah RW

Jumlah KK

Jumlah penduduk miskin

3200

3095

34

9

1773

253

Sumber:Profil Desa Purwoasri Tahun 2015

3. Keberadaan Tanah Absentee/Guntai Di Kabupaten Malang

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari “Bapak Sugianto

sebagai Sub Seksi Landreform Dan Konsulidasi Tanah Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang, bahwa di wilayah Kabupaten Malang banyak Kecamatan

yang tanah pertaniannya berstatus absentee/guntai, khususnya di daerah tapal

kuda Kota Malang, antara lain: Kalipuro, Donomulyo, Dampit, Kepanjen,

Singosari, Karangploso, Dau, Pakis, Pakisaji, Lawang, dll”.6

6 Wawancara penulis dengan Sugianto (Sub Seksi Landreform Dan Konsulidasi Tanah

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang), tanggal 15 Desember 2016, di Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang.

Adapun contoh data yang diberikan mengenai adanya kepemilikan tanah

pertanian secara absentee/guntai di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel.8

Tabel Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai Di Kabupaten Malang

Pemilik Tanah Alamat

Pemilik Tanah

Letak Tanah di

Kecamatan

Desa

1. H.M.Zainul Arifin

2. DR.Dwi Purnomo.S.

3. Laily Fitri

4. IR.Gandes S,MT

5. Hadi Sutjipto

6. Zainal Gandasaputra

7. Jane Kartika Armila

8. Buntoro Turutan

9. Ganda Saputra

10. Somo Tasari

11. Supriyanto

12. Antonius Sutanto

13. Hery Subiyati,SH

14. Hadi Wibowo

15. Nyu Mega Arie.P.U

16. IR.Anang Widianto

17. Harry Prasetyo

18. Flores Samudra

19. Nurhayati.A.Assegf

20. Sulihan Arifin,S.Pd

Sidoarjo

Jakarta Timur

Jakarta Timur

Sidoarjo

Surabaya

Surabaya

Surabaya

Surabaya

Surabaya

-

-

Surabaya

Tanggerang

Surabaya

Surabaya

Tanggerang

Pasuruan

Kota Malang

Jakarta Timur

Singosari

Pujon

Pujon

Pujon

Dau

Dau

Karangploso

Karangploso

Poncokusumo

Poncokusumo

Kalipuro

Donomulyo

Bululawang

Kepanjen

Sumberngepoh

Jabung

Turen

Pakis

Sumbermanjingwet

an

Wagir

Pakisaji

Pujon Lor

Pujon Lor

Pujon Lor

Gadingkulon

Sumbersekar

Girimoyo

Ngijo

Poncokusumo

Wonorejo

Tumpabrojo

Purworojo

Bakalan

Mangunrejo

Lawang

Sukopuro

Sanankerto

Pakiskembar

Tambakrejo

Sukodadi

Karangpandan

Sumber:Diolah dari data surat pemberitahuan atas terjadinya pelanggaran

pemilikan tanah pertanian secara Absentee Tahun 2016.

Dari tabel diatas yang penulis dapatkan dan diolah dari sebagian surat

pemberitahuan atas terjadinya pelanggaran pemilikan tanah pertanian secara

Absentee, yang diberikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ke

beberapa orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai di Kabupaten

Malang. Dapat diketahui bahwa Kecamatan yang tanah pertaniannya banyak

dimiliki secara absentee/guntai terdapat di Kecamatan Pujon setelah itu Kecamatan

Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Poncokusumo, dan diikuti dari

Kecamatan-kecamatan lain yang berada di Kabupaten Malang. Selain itu pemilik

yang banyak memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai di Kabupaten

Malang, tidak sedikit dari luar Kabupaten Malang khususnya yang paling banyak

dari Kota Surabaya, Jakarta, Sidoarjo dan diikuti dari daerah-daerah lain. Adapun

dari daerah Kabupaten Malang sendiri pemiliknya berasal dari Singosari.

Karena penulis kurang mendapatkan data yang cukup banyak dan konkrit,

maka dari itu penulis melanjutkan penelitian dan wawancara di Kecamatan

Singosari. Kerena Kecamatan Singosari dikenal dengan wilayah yang banyak

memiliki wilayah pertanian sekaligus adanya kepemilikan tanah pertanian yang

berstatus absentee/guntai.

4. Keberadaan Tanah Absentee/Guntai Di Kecamatan Singosari

Dari hasil penelitian penulis di Kecamatan Singosari, dapat diketahui

bahwa di Kecamatan Singosari terdapat banyak tanah pertanian. Adapun pemilik

tanah peratanian tersebut tidak hanya dari Kecamatan Singosari tapi juga banyak

berasal Kota Malang dan dari luar luar Malang seperti Surabaya, Sidoarjo, dan

bahkan dari luar Provinsi Jawa Timur. Adapun data kepemilikan tanah pertanian

secara absentee/guntai tidak ditemukan. Karena pihak Kecamatan Singosari tidak

mengetahui tentang tanah absentee/guntai baik itu dari pengertiannya, dasar

hukumnya dan larangan kepemilikan tanah pertanain secara absenee/guntai.

Sehingga pihak Kecamatan Singosari tidak memiliki data kepemilikan tanah

pertanian secara absentee/guntai dan tidak melarang kepemilikan tanah pertanian

secara absentee/guntai, seperti yang termuat dalam PP No24 Tahun 1961 yang

telah diubah menjadi PP No.41 Tahun 1964. Kepemilikan tanah pertanian secara

absentee/guntai di Kecamatan Singosari tidak dilarang oleh pegawai Kantor

maupun Kepala Kantor Kecamatan Singosari selama jual-beli tanah tersebut

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat

disimpulkan, siapapun berhak memiliki tanah pertanian di Kecamatan Singosari

walaupun orang tersebut tidak berdomisili di Kecamatan Singosari.

Walaupun kepemilikan tanah secara absentee/guntai di Kecamatan

Singosari tidak dilarang namun dari keterangan “Ibu Endah tersebut, bahwa

pegawai dari Kecamatan Singosari sendiri memiliki kendala atas terjadinya

kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Kecamatan Singosari,

karena susahnya dalam pemungutan pajak dan susah meminta perizinan jika pihak

tetangga ingin memasang sesuatu di tanah yang pemiliknya berdomisili di luar

letak tanah yang dia miliki”.7

Dalam hal ini, pihak Kecamatan Singosari seharusnya mengetahui adanya

laragan kepemilikan tanah pertanain secara absentee/guntai, sehingga dapat

menjalankan apa yang telah diatur dalam undang-undang dan mendukung

terlaksananya ketetentuan larangan kepemilikan tanah pertanian secara

absentee/guntai. Kepala Kantor Kecamatan merupakan Notaris PPAT sementara,

yang mana memiliki wewenang untuk membuat akte jual-beli tanah, seharusnya

7 Wawancara penulis dengan Endah, (Kasubag Umum), tanggal 16 Desember 2016, di

Kantor Kecamatan Singosari

menolak untuk membuatkan akte jual-beli, apabila pihak pembelinya berasal dan

berada di luar Kecamatan Singosari. Namun pada faktanya Kepala Kantor

Kecamatan Singosari tetap membuatkan akte jual-beli tersebut terbukti dengan

adanya kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Kecamatan

Singosari. Hal seperti ini pada akhirnya akan menyulitkan pegawai Kantor

Kecamatan Singosari dalam melakukan pemungutan pajak. Karena domisili

pemilik tanah berada di luar Kecamatan Singosari dan tidak diketahui secara tepat

dimana domisilinya. Maka dari itu seharusnya, pihak Kantor Kecamatan Singosari

menjalankan ketentuan larangan kepemilikan tanah pertanian secara

absentee/guntai dengan menolak pembuatan akte jual-beli dimana pembelinya

berasal dan berada di luar Kecamatan Singosari dan mensosialisasikan kepada

warganya agar tidak menjual tanah pertaniannya kepada orang yang berada di luar

Kecamatan Singosari. Sehingga terwujudlah penegakan hukum ketentuan

larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai dan memudahkan

pegawai Kantor Kecamatan Singosari dalam melakukan pemungutan pajak.

5. Keberadaan Tanah Absentee/Guntai Di Desa Purwoasri

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Purwoasri

dengan wawancara dan observasi di Desa Purwoasri, penulis mendapatkan

keterangan dari “Bapak Paino merupakan sekretaris Desa Purwoasri. Bahwa Desa

Purwoasri merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani

ataupun buruh tani”.8 Berdasarkan Tabel.6 dapat diketahui bahwa jumlah luas

seluruh tanah pertanian di Desa Purwoasri kurang lebih 162 Ha. Adapun data

jumlah luas tanah pertanian yang dimiliki secara absentee/guntai tidak ditemukan

oleh penulis karena tidak didata oleh aparat Kantor Desa Purwoasri. Namun

setelah penulis berusaha mencari data kepemilikan tanah pertanian yang dimiliki

secara absentee/guntai di Desa Purwoasri. Penulis diperlihatkan buku Wajib

Pajak Bumi dan Bangunan Desa Purwoasri, yang mana dari buku tersebut penulis

dapat mengidentifikasi dan mengolah data mengenai adanya kepemilikan tanah

secara absentee/guntai di Desa Purwoasri. Adapun hasil dari identifikasi dan

pengolahan data dari buku Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Purwoasri,

sebagai berikut:

Tabel.9

Tabel Pemilik Tanah Absentee/Guntai Di Desa Purwoasri

Nama Warga (Pemilik

Asal)

Luas Tanah Letak Tanah Pembeli (Pemilik

Baru)

1. Moch.Tauhid

2. Aschabul Kahfi

3. H.Moch Ali

4. Misdi

5. Zarkasi

6. Sugiono

7. Zainuri

8. Wardi

9. Khuzaenah

10. Fatkhan Azis

11. Anton Wijaya

12. Soleh

13. Khusnan

14. Kamim

1.570 m2

375 m2

1.389 m2

1.412 m2

1.505 m2

600 m2

3.260 m2

803 m2

1.444 m2

1.650 m2

1.794 m2

750 m2

375 m2

800 m2

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Dusun Morotanjek

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Bapak.S

Sumber:Data Buku Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Purwoasri Tahun 2016

8 Wawancara penulis dengan Paino, (Sekretaris Desa Purwoasri), tanggal 16 Desember

2016, di Kantor Desa Purwoasri Kecamatan Singosari

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanah yang wilayahnya banyak

dimiliki secara absentee/guntai terdapat pada Dusun Morotanjek yang mana

pemiliknya berada di luar Kecamatan Singosari tepatnya berada di Kota Malang.

Tanah pertaniannya tersebut disewakan kepada pihak lain dengan harga

berdasarkan kesepekatan kedua belah pihak. Selain itu berdasarkan hasil

observasi dengan mewawancarai penggarap sawah di Dusun Morotanjek, yaitu

“Bapak Supri memberikan keterangan bahwa sawah yang digarapnya merupakan

sawah milik Bapak.S yang berada di Malang tepatnya di Ijen dengan sertifikat

Hak Milik dan tanah tersebut terletak di tengah sawah milik orang lain. Tanah

pertanian yang digarap Bapak Supri tersebut disewakan kepada orang lain dengan

perjanjian bagi hasil dan biasanya bagi hasil tersebut perpanen sebanyak

Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiha)/1 Ha”.9

Selain itu keterangan yang penulis dapatkan saat wawancara di Desa

Purwoasri, contoh tanah pertanian yang dimiliki secara absentee/guntai yang lain,

“terletak di dusun Ngentong dan tanah tersebut terletak di pinggir jalan dengan

luas kurang lebih 5.000 (lima ribu) meter. Pemilik tanah bernama Bapak.A

berasal dan berdomisili di Kota Malang”.10 Selain kedua contoh tersebut masih

banyak lagi warga dari luar desa yang memiliki tanah pertanian di Desa Purwoasri

yang mana luas tanah pertanian yang dimiliki rata-rata sama sekitar 2.000 (dua

ribu) meter sampai 3000 (tiga ribu) meter.

9 Wawancara penulis dengan Supri, (Penggarap Sawah), 23 Desember 2016, di Dusun

Morotanjek Desa Purwoasri Kecamatan Singosari

10 Wawancara penulis dengan Sulastri, (Penggarap Sawah), 23 Desember 2016, di Dusun

Ngentong Desa Purwoasri Kecamatan Singosari

“Sekretaris Desa mengatakan bahwa terjadinya kepemilikan tanah secara

absentee/guntai di Desa Purwoasri karena jual-beli dimana pihak pembeli

bertujuan untuk berinvestasi dan pihak penjual karena memerlukan uang dalam

waktu yang cepat, selain itu juga karena warisan, dimana dulu orangtua dari ahli

waris asli penduduk Desa Purwoasri sedangkan ahli warisnya telah berpindah atau

tinggal di luar Desa Purwoasri, maka dari itu terjadilah kepemilikan tanah

pertanian secara absentee/guntai”.11

Adapun keterangan lain yang penulis dapatkan dari sekretaris desa dengan

memberikan pertanyaan apakah tanah pertaniannya banyak dimiliki oleh orang

luar Kecamatan Singosari dan Bagaimana mereka dapat mengetahui dan membeli

sehingga memiliki tanah pertanian di Desa Purwoasri. Setelah itu penulis

mendapatkan jawaban sebagai berikut, ”kepemilikikan tanah secara

absentee/guntai di Desa Purwoasri ada dan tidak dilarang oleh Kepala Desa

Purwoasri, bahkan tanah yang berstatus absentee/guntai telah bersertifikat

sedangkan tanah yang dimiliki oleh penduduk Desa Purwoasri hanya berupa

petok D. Selain itu pihak-pihak dari luar Kecamatan Singosari dapat memiliki

tanah di Desa Purwoasri dengan mendapatkan informasi dari orang yang berada

di Desa Puwoasri tersebut”. “Sekarang Desa Purwoasri melakukan

pengembangan wilayah yaitu dengan banyaknya perumahan-perumahan yang

sudah berdiri dan akan



dibangun di desa tersebut. Maka dari itu, dapat diketahui ada pihak yang

menawarkan tanah-tanah yang berada di Desa Purwoasri untuk dijual ke pihak

yang

berada di luar Kecamatan Singosari”.12

Dari jawaban tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Kepala Desa

Purwoasri beserta aparatnya tidak mengetahui adanya ketentuan larangan

mengenai kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai. Sehingga Kepala

Desa Purwoasri berserta aparatnya tidak melarang kepemilikan tanah pertanian

secara absentee/guntai.

Berbeda dengan fakta yang terjadi di desa Purwoasri dimana kepemilikan

tanah pertanian secara absentee/guntai masih banyak terjadi. Kepala Desa

Purwoasri beserta aparatnya tidak melarang dan tidak mengetahui adanya

ketentuan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai.

Kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Desa Purwoasri terlihat

sangat didukung oleh aparat desa karena berdasarkan keterangan yang penulis

dapatkan bahwa pemilik tanah yang berdomisili di luar desalah yang sangat taat

dalam pembayaran pajak, maka dari itu larangan kepemilikan tanah pertanian

secara absentee/guntai di Desa Purwoasri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.



Berdasarkan keterangan lain yang penulis dapatkan dengan

mewawancarai seorang penggarap sawah di desa Purwoasri dapat diketahui,

perbandingan pembagian hasil antara pemilik tanah, penyewa tanah, dan

penggarap tanah, yaitu 7 (pemilik tanah) : 3 (penyewa tanah) : 2 (penggarap

tanah). Perbandingan tersebut dapat diketahi dengan penjelasan sebagai

berikut,pemilik tanah pertanian di desa tersebut mendapatkan keuntungan sebesar

Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dari hasil menyewakan tanah tersebut kepada

pihak lain. Hal ini sesuai dengan tujuan pemilik tanah yaitu hanya untuk

berinvestasi, pihak penyewa tanah pertanian, mendapatkan keuntungan sebesar

Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena hasil keuntungan yang didapatkan

penyewa tanah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dikurangi

dengan biaya sewa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan penanaman

bibit padi beserta membayar penggarapnya kurang lebih Rp.10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah). Bagaimana dengan nasib penggarap yang merupakan dari

penduduk desa Purwoasri tersebut, jelas penduduk Desa Purwoasri yang menjadi

penggarap hanya mendapatkan keuntungan yang tidak lebih dari penyewa tanah

apalagi pemilik tanah, yaitu kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal

tersebut dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah pendapatan 1x panen = Rp.20.000.000,00/1 Ha

Biaya sewa tanah 1x panen = Rp.7.000.000,00/1 Ha

Biaya untuk menggarap dan penggarapnya = Rp.10.000.000,00/1 Ha

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pendapatan untuk warga

Desa Purwoasri yang menjadi penggarap diambil dan diketahui dari biaya untuk

menggarap dan penggarapnya untuk luas 1 Ha. Dari total seluruh biaya untuk

menggarap dan untuk penggarap sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

tersebut dikurangi untuk biaya penanaman, maka sisa dari biaya penanaman

itulah, pendapatan yang didapatkan penggarap, yaitu kurang lebih

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) seperti yang telah dijelaskan di atas.

Menurut penulis, berdasarkan keterangan saat wawancara dengan salah

satu penggarap dan berdasarkan perhitungan tersebut di atas, dapat disimpulkan

fakta tentang pembagian hasil tanah pertanian di Desa Purwoasri telah melanggar

ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 undang-undang No.2 Tahun 1960 Tentang

Perjanjian Bagi Hasil, dijelaskan bahwa Pembagian hasil dari tanah pertanian

antara pemilik dan penggarap, yaitu 1 : 1 (satu lawan satu). Selain itu dalam Pasal

4 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil,

cara pembagian imbangan bagi hasil tanah sebagai berikut : 1 (satu) bagian untuk

penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di

sawah. Beberapa aturan bagi hasil di atas disebutkan bahwa pembagian hasil

antara pemilik dan penggarap sama besarnya,yaitu 1 : 1. Fakta yang terjadi di desa

Purwoasri perbandingan bagi hasil antara pemilik dan penyewa 7 : 3 dan

perbandingan bagi hasil antara penyewa dan penggarap 3 : 2. Fakta seperti ini

tidak sesuai dengan aturan bagi hasil seperti yang dijelaskan di atas dan telah

melanngar ketentuan yang telah ditetapkan. Hal seperti ini akan menyengsarakan

penduduk sekitar desa tersebut khususnya mereka yang hanya menjadi penggarap

saja. Dimana mereka bekerja sangat keras dengan turun ke sawah tiap hari sampai

terik matahari tepat di atas mereka. Mereka mendapatkan penghasilan jauh di

bawah keuntugan yang didapatkan oleh pemilik dan penyewa tanah.

Selain itu fakta seperti ini, tidak sesuai dengan tujuan landreform untuk

mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang

berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan

merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner guna merealisasi

keadilan sosial. Fakta seperti ini juga telah melanggar salah satu asas program

landreform, yaitu asas kewajiban mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara

aktif atas tanah pertanian,asas ini dimuat dalam pasal 10 UUPA, yaitu:

Ayat 1

Ayat 2

Ayat 3

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas

tanah pertanian pada azasnya diwajibkan megerjakan atau

mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-

cara pemerasan.

Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih

lanjut dengan peraturan perundangan.

Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur

dalam peraturan perundangan.

Dalam hal ini Kepala Desa berserta aparatnya yang memiliki wewenang penuh di

desa dan dekat dengan penduduk desa seharusnya mencegah terjadinya

kepemilikan tanah pertanain secara absentee/guntai. Adapun cara yang dapat

dilakukan mensosialisasikan tentang adanya kepemilikan tanah pertanian secara

absentee/guntai karena akan mengurangi produksi di bidang pertanian yang ada

di desa tersebut dan jelas akan mengurangi pendapatan penduduk desa asli karena

hanya menjadi penggarap tanah milik orang lain. Selain itu dapat melarang

penduduk desa agar tidak menjual tanah pertaniannya ke orang yang tidak

berdomisili di desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Purwoasri dapat diketahui,

Riwayat Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai di Desa Purwoasri, yang terdapat

dalam tabel.9 di atas, sebagai berikut:

1. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Moch.Tauhid dengan luas 1.570 m2

Tanah seluas 1.570 m2 terleteak di Dusun Morotanjek Desa Purwoasri

Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Muspatah Abu Darim,

tanah tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Muspatah Abu Darim

merupakan penduduk asli Desa Purwoasri dan pekerjaannya sebagai petani. Pada

tahun 2007, tanah milik Bapak Muspatah Abu Darim tersebut, dijual kepada

Bapak Moch.Tauhid, dengan harga Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta

rupiah). Dalam hal ini, Bapak Moch.Tauhid merupakan penduduk asli Desa

Purwoasri dan pekerjaanya sebagai petani. Setelah tanah tersebut dimiliki oleh

Bapak Moch.Tauhid dalam kurung waktu beberapa tahun, tepat pada tahun 2010,

Bapak Moch.Tauhid menjual tanah tersebut kepada Bapak.S. Sebelum tanah

tersebut dibeli oleh Bapak.S, tanah tersebut tidak bersertifikat melainkan hanya

dengan Petok D namun, setelah berpindah kepemilikan kepada Bapak.S tanah

tersebut telah bersertifikat.

2. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Achabul Kahfi dengan luas 375 m2

Tanah seluas 375 m2 terleteak di Dusun Morotanjek Desa Purwoasri

Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Nosde, tanah tersebut

telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Nosde merupakan penduduk asli Desa

Purwoasri dan pekerjaannya sebagai petani. Pada tahun 2007, tanah milik Bapak

Nosde tersebut, dijual kepada Bapak Achabul Kahfi, dengan harga

Rp.54.375.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dalam hal ini, Bapak Achabul Kahfi merupakan penduduk asli Desa Purwoasri

dan pekerjaanya sebagai petani. Setelah tanah tersebut dimiliki oleh Bapak

Achabul Kahfi dalam kurung waktu beberapa tahun, tepat pada tahun 2010, Bapak

Achabul Kahfi menjual tanah tersebut kepada Bapak.S. Sebelum tanah tersebut

dibeli oleh Bapak.S, tanah tersebut tidak bersertifikat melainkan hanya dengan

Petok D namun, setelah berpindah kepemilikan kepada Bapak.S tanah tersebut

telah bersertifikat.

3. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak H.Moch Ali dengan luas 1.389 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Mahmud Mubin, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Mahmud Mubin merupakan

penduduk asli Desa Purwoasri dan pekerjaannya sebagai petani. Pada tahun 2007,

tanah milik Bapak Mahmud Mubin tersebut, dijual kepada Bapak H.Moch Ali,

dengan harga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal ini, Bapak

H.Moch Ali merupakan penduduk asli Desa Purwoasri dan pekerjaanya sebagai

petani. Setelah tanah tersebut dimiliki oleh Bapak H.Moch Ali dalam kurung

waktu beberapa tahun, tepat pada tahun 2010, Bapak H.Moch Ali menjual tanah

tersebut kepada Bapak.S. Sebelum tanah tersebut dibeli oleh Bapak.S, tanah

tersebut tidak bersertifikat melainkan hanya dengan Petok D namun, setelah

berpindah kepemilikan kepada Bapak.S tanah tersebut telah bersertifikat.

4. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Misdi dengan luas 1.412 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Abdul Pakih, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Abdul Pakih merupakan


tanah milik Bapak Abdul Pakih tersebut, dijual kepada Bapak Misdi, dengan harga

Rp.233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dalam hal ini, Bapak

Misdi merupakan penduduk asli Desa Purwoasri dan pekerjaanya sebagai petani.

Setelah tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Misdi dalam kurung waktu beberapa

tahun, tepat pada tahun 2010, Bapak Misdi menjual tanah tersebut kepada

Bapak.S. Sebelum tanah tersebut dibeli oleh Bapak.S, tanah tersebut tidak

bersertifikat melainkan hanya dengan Petok D namun, setelah berpindah

kepemilikan kepada Bapak.S tanah tersebut telah bersertifikat.

5. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Zarkasi dengan luas 1.505 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Mualichan, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Mualichan merupakan


tanah milik Bapak Mualichan tersebut, dijual kepada Bapak Zarkasi, dengan harga

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal ini, Bapak Zarkasi

merupakan penduduk asli Desa Purwoasri dan pekerjaanya sebagai petani. Setelah

tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Zarkasi dalam kurung waktu beberapa tahun,

tepat pada tahun 2010, Bapak Zarkasi menjual tanah tersebut kepada Bapak.S.

Sebelum tanah tersebut dibeli oleh Bapak.S, tanah tersebut tidak bersertifikat

melainkan hanya dengan Petok D namun, setelah berpindah kepemilikan kepada

Bapak.S tanah tersebut telah bersertifikat.

6. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Sugiono dengan luas 800 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Kamari Kamit, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Kamari Kamit merupakan


tanah milik Bapak Kamari Kamit tersebut, dijual kepada Bapak Sugiono, dengan

harga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh puluh juta rupiah). Dalam hal ini,

Bapak Sugiono merupakan penduduk asli Desa Purwoasri dan pekerjaanya

sebagai petani. Setelah tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Sugiono dalam kurung

waktu beberapa tahun, tepat pada tahun 2010, Bapak Sugiono menjual tanah




7. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Zainuri dengan luas 3.260 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Kabil Yahmo, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Kabil Yahmo merupakan


tanah milik Bapak Kabil Yahmo tersebut, dijual kepada Bapak Zainuri, dengan

harga Rp.407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam

hal ini, Bapak Zainuri merupakan penduduk asli Desa Purwoasri dan pekerjaanya

sebagai petani. Setelah tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Zainuri dalam kurung

waktu beberapa tahun, tepat pada tahun 2010, Bapak Zainuri menjual tanah




8. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Wardi dengan luas 810 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Kasijatoen Rais, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Kasijatoen Rais merupakan


tanah milik Bapak Kasijatoen Rais tersebut, dijual kepada Bapak Wardi, dengan

harga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dalam hal ini,

Bapak Wardi merupakan penduduk asli Desa Purwoasri dan pekerjaanya sebagai

petani. Setelah tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Wardi dalam kurung waktu

beberapa tahun, tepat pada tahun 2010, Bapak Wardi menjual tanah tersebut

kepada Bapak.S. Sebelum tanah tersebut dibeli oleh Bapak.S, tanah tersebut tidak



9. Riwayat Kepemilikan Tanah Ibu Khuzaenah dengan luas 1.444 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Ibu Sumani Patoen, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Ibu Sumani Patoen merupakan


tanah milik Ibu Sumani Patoen tersebut, dijual kepada Ibu Khuzaenah, dengan

harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini, Ibu Khuzaenah


tanah tersebut dimiliki oleh Ibu Khuzaenah dalam kurung waktu beberapa tahun,

tepat pada tahun 2010, Ibu Khuzaenah menjual tanah tersebut kepada Bapak.S.



Bapak.S tanah tersebut telah bersertifikat.

10. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Fatkhan Azis dengan luas 1.650 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Sekak Aspas, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Sekak Aspas merupakan


tanah milik Bapak Sekak Aspas tersebut, dijual kepada Bapak Fatkhan Azis,

dengan harga Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal

ini, Bapak Fatkhan Azis merupakan penduduk asli Desa Purwoasri dan

pekerjaanya sebagai petani. Setelah tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Fatkhan

Azis dalam kurung waktu beberapa tahun, tepat pada tahun 2010, Bapak Fatkhan

Azis menjual tanah tersebut kepada Bapak.S. Sebelum tanah tersebut dibeli oleh

Bapaks.S, tanah tersebut tidak bersertifikat melainkan hanya dengan Petok D

namun, setelah berpindah kepemilikan kepada Bapak.S tanah tersebut telah

bersertifikat.

11. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Anton Wijaya dengan luas 1.794 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Chosim Masiteh, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Chosim Masiteh merupakan


tanah milik Bapak Chosim Masiteh tersebut, dijual kepada Bapak Anton Wijaya,

dengan harga Rp.224.250.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah). Dalam hal ini, Bapak Anton Wijaya bukan merupakan

penduduk asli Desa Purwoasri melainkan dari luar Malang dan pekerjaanya

sebagai pengusaha. Setelah tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Anton Wijaya

dalam kurung waktu beberapa tahun, tepat pada tahun 2010, Bapak Anton Wijaya

menjual tanah tersebut kepada Bapak.S. Sebelum tanah tersebut dibeli oleh

Bapak.S, tanah tersebut tidak bersertifikat melainkan hanya dengan Petok D

namun, setelah berpindah kepemilikan kepada Bapak.S tanah tersebut telah

bersertifikat.

12. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Soleh dengan luas 750 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Kasijatoen Rais, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Kasijatoen Rais merupakan


tanah milik Bapak Kasijatoen Rais tersebut, dijual kepada Bapak Soleh, dengan

harga Rp.112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dalam

hal ini, Bapak Soleh merupakan penduduk asli Desa Purwoasri dan pekerjaanya

sebagai petani. Setelah tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Soleh dalam kurung

waktu beberapa tahun, tepat pada tahun 2010, Bapak Soleh menjual tanah tersebut

kepada Bapak.S. Sebelum tanah tersebut dibeli oleh Bapak.S, tanah tersebut tidak



13. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Khusnan dengan luas 375 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Kabil Yahmo, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Kabil Yahmo merupakan


tanah milik Bapak Kabil Yahmo tersebut, dijual kepada Bapak Khusnan, dengan

harga Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal

ini, Bapak Khusnan merupakan penduduk asli Desa Purwoasri dan pekerjaanya

sebagai petani. Setelah tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Khusnan dalam kurung

waktu beberapa tahun, tepat pada tahun 2010, Bapak Khusnan menjual tanah




14. Riwayat Kepemilikan Tanah Bapak Kamim dengan luas 800 m2


Kecamatan Singosari, pada awalnya dimiliki oleh Bapak Anwar Ali, tanah

tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1960. Bapak Anwar Ali merupakan


tanah milik Bapak Anwar Ali tersebut, dijual kepada Bapak Kamim dengan harga

Rp.110.00.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini, Bapak Kamim


tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Kamim dalam kurung waktu beberapa tahun,

tepat pada tahun 2010, Bapak Kamim menjual tanah tersebut kepada Bapak.S.



Bapak.S tanah tersebut telah bersertifikat.13

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa tanah yang dibeli oleh

Bapak S, tanah-tanah tersebut telah mengalami dua kali perpindahan kepemilikan,

dengan cara jual-beli. Sebelum tanah-tanah tersebut dibeli oleh Bapak S, tanah-

tanah tersebut dimiliki oleh pemilik awal, yang bermatapencaharian sebagai

petani dan tanah tersebut dimiliki sejak tahun 1960 dan berpindah kepemilikan

kepada pemilik kedua, yang bermatapencaharian juga sebagai petani dan tanah

tersebut dimiliki sejak tahun 2007 sampai, pada akhirnya pada tahun 2010 dibeli

13 Data Riwayat Kepemilikan Tanah tersebut, penulis dapatkan dengan mewawancarai

Paino (Sekretaris Desa Purwoasri) dan diolah dari buku catatan Paino, tanggal 27 Januari 2017, di

Desa Purwoasri Kecamatan Singosari

oleh Bapak S. Sebelum tahun 2010 tidak terjadi kepemilikan tanah secara

absentee/guntai, karena tanah-tanah tersebut walaupun diperjualbelikan dengan

orang lain namun, pembelinya juga berasal dari Desa Purwoasri. Berbeda pada

saat tahun 2010 tanah-tanah tersebut dibeli dan dimiliki oleh orang yang

berdomosili di luar Desa Purwoasri dan Kecamatan Singosari dan orang tersebut

bukan dari salah satu pihak yang dikecualikan larangan kepemilikan tanah secara

absentee/guntai karena orang tersebut pekerjaannya sebagai pengembang, karena

hal seperti inilah, akhirnya terjadi kepemilikan tanah secara absentee/guntai di

Desa Purwoasri Kecamatan Singosari. Terjadinya kepemilikan tanah secara

absentee/guntai di Desa Purwoasri ini jelas telah melanggar aturan yang termuat

dalam UUPA dan peraturan-peraturan yang terkait dengan larangan kepemilikan

tanah secara absentee/guntai. Dalam hal ini seharusnya, aparat desa harus

mencegah terjadinya kepemilikan tanah secara absentee/guntai di Desa

Purwoasri, karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang termuat dalam

UUPA. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh aparat desa yaitu, dengan

mensosialisasikan larangan kepemilikan tanah secara absentee/guntai kepada

penduduk Desa Purwoasri dan tidak menguruskan proses jual-beli tanah, jika

pembeli tidak berdomilisi di Desa Purwoasri atau Kecamatan Singosari. Apabila

hal seperti ini terus terjadi, maka penduduk Desa Purwoasri akan mengurangi

penghasilan mereka bahkan bisa kehilangan matapencaharian mereka. Jelas hal

seperti ini tidak sesuai dengan salah satu sila dalam pancasila yaitu, keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia, karena orang yang mampu akan semakin mampu

dan orang yang tidak mampu akan semakin tidak mampu. Maka dari itu, peran

aparat desa sangat diharapkan untuk mencegah dan menindak kepemilikan tanah

secara absentee/guntai di Desa Purwoasri.

B. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dalam Mengawasi

Kepemilikan Tanah Secara Absentee/Guntai Di Kabupaten Malang

1. Pengolahan dan Penyajian Data Pemilikan dan Penggunaan Tanah

Hasil observasi penulis dengan mewawancarai pihak Sub seksi yang

memiliki peran dalam mengawasi kepemilikan tanah secara absentee/guntai di

Kabupaten Malang, yaitu pihak Sub Seksi Landreform Dan Konsulidasi Tanah,

yang mana Sub seksi ini dibawahi oleh pihak Seksi Pengaturan Dan Penataan

Pertanahan, berdasarkan wawancara penulis dengan Pegawai di Sub Seksi

Landreform Dan Konsulidasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang,

sebagai berikut:

Ketika penulis meminta data daftar kepemilikan tanah pertanian yang

dimiliki secara absentee/guntai di Kabupaten Malang. Pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang tidak memiliki data tersebut dan memang tidak

mengelompokkan atau mendata yang mana tanah pertanian yang dimiliki secara

absentee/guntai dan tanah pertanian yang tidak dimiliki secara absentee/guntai.

Sehingga penulis hanya mendapatkan data kepemilikan tanah pertanian secara

absentee/guntai di Kabupaten Malang hanya mengolah data tersebut dari Surat

pemberitahuan atas terjadinya pelanggaran kepemilikan tanah pertanian secara

absentee. Pada surat pemberitahuan tersebut tidak dicantumkan pekerjaan pemilik

tanah pertanian secara absentee/guntai.

Surat pemberitahuan atas terjadinya pelanggaran kepemilikan tanah

pertanian secara absentee tidak memuat pekerjaan pemilik tanah absentee/guntai

di Kabupaten Malang. Sehingga tidak dapat diketahui apakah pemilik tanah

pertanian secara absentee/guntai merupakan pihak yang diperbolehkan atau

dilarang. Karena ada beberapa pihak yang dikecualikan dari ketentuan larangan

pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai, adapun pihak-pihak tersebut,

yakni:

1) Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di kecamatan yang

berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan,asal

jarak antara tempat tinggal pemilik tanah dan pemiliknya menurut

pertimbangan panitia land reform kabupaten/kota masih memungkinkan

untuk mengerjakan tanah pertanian tersebut secara efesien

2) Pegawai negeri sipil dan tentara Nasional Indonesia, yang dipersamakan

dengan itu,yaitu pensiunan janda pegawai negeri sipil, janda pensiunan

mereka ini tidak kawin lagi dengan bukan pegawai negeri sipil atau

pensiunan, istri dan anak-anak pegawai negeri sipil dan tentara Nasional

Indonesia yang masih menjadi tanggungan.

3) Mereka yang sedang menjalankan tugas negara atau menunaikan

kewajiban agama.

4) Mereka yang memiliki alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh

kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.14

Dari beberapa pihak yang dikecualikan dari ketentuan larangan pemilikan

tanah secara absentee/guntai di atas dapat diketahui. Apabila pekerjaan dari

pemilik tanah pertanian yang dimiliki secara absentee/guntai dicantumkan pada

Surat pemberitahuan atas terjadinya pelanggaran kepemilikan tanah pertanian

secara absentee. Maka dapat dianalisa, apakah pemilik tersebut memang

diperbolehkan atau tidak, untuk memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai.

Sedangkan dari isi Surat pemberitahuan tersebut tidak dicantumkan pekerjaan

14 Urip Santoso. Op.cit. hal.219

pemilik tanah pertanian secara absentee/guntai, maka dari itu penulis tidak dapat

menganalisa apakah pihak-pihak yang diberi Surat pemberitahuan atas terjadinya

pelanggaran kepemilikan tanah pertanian secara absentee telah melanggar

ketetantuan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai ataukah

tidak melanggar ketentuan tersebut.

Selain Surat pemberitahuan atas terjadinya pelanggaran kepemilikan

tanah pertanian secara absentee, seperti yang dijelaskan di atas. Pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang selama ini hanya memberikan suatu pertimbangan

yaitu aspek pertimbangan landreform atau somasi terhadap pihak pemohon yang

mendaftarkan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, jika tanah

yang didaftarkannya berada di luar kecamatan pemohon tersebut tinggal atau biasa

disebut dengan tanah absentee/guntai, adapun pengertian aspek pertimbangan

landreform adalah pertimbangan teknis pengaturan penataan pertanahan. Aspek

pertimbangan landreform ini diberikan sebelum pemohon melakukan

pendaftaran tanah di loket 1 Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Aspek

pertimbangan landreform atau somasi berisi tentang suatu pertimbangan jika

melakukan pendaftaran tanah dimana letak tanah yang didaftarkan oleh pemohon

berada di luar Kecamatan pemohon tinggal, adapun bagian-bagian yang terdapat

dalam aspek pertimbangan landreform, sebagai berikut:

A. Penelitian Terhadap Yang Berkepentingan

Bagian ini berisi tentang identitas pemohon pendaftaran tanah baik itu nama

pemohon pendaftaran tanah,nomor identitas KTP, dll

B. Data Yuridis Bidang Tanah

Bagian ini berisi tentang jenis tanah yang akan dimohonkan oleh pemohon

pendaftaran tanah.

C. Data Fisik Bidang Tanah

Bagian ini berisi tentang letak tanah yang akan didaftarkan oleh pemohon

D. Kesimpulan

Bagian ini berisi tentang pertimbangan bahwa tanah yang didaftarkan oleh

pemohon merupakan tanah yang dimiliki secara absentee/guntai, adapun isi

pertimbangannya, sebagai berikut:

1. Terhadap Pemohon Hak Atas Tanah yang diajukan oleh pemohon:

a. Dengan dilakukannya pembukuan Hak Atas Tanah tersebut di atas,

berakibat terjadi pemilikan tanah pertanian secara absentee. yaitu dimana

pemilik tanah bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanahnya

b. Pemilikan tanah pertanian secara absentee, sesuai dengan ketentuan PP.224

Tahun 1961 Pasal 3 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Pasal

2a dan 3d, saudara diwajibkan pindah ke tempat letak tanah yang

bersangkutan atau mengalihkan Hak Atas Tanah tersebut kepada pihak lain

yang berdomisili di tempat letak tanah, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

sejak Hak atas dimaksud dibukukan.

c. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1a dan b tersebut di

atas tidak saudara penuhi, maka pemilikan tanah saudara akan menjadi tanah

Negara Obyek Landreform

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas bidang tanah yang dimohon berakibat

terjadinya pemilikan tanah secara absentee/guntai,maka untuk sementara

waktu kami pertimbangkan untuk dialihkan dengan memberi somasi kepada

pemohon

Demikian pemberian pertimbangan aspek landreform ini kami buat untuk

dipergunakan dalam rangka pembukuan Hak Atas Tanah.

Aspek pertimbangan landreform merupakan tindakan pengawasan yang

dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang terhadap kepemilikan

tanah secara absentee/guntai berdasar pada pasal 10 UUPA dan Pasal 7 Peraturan

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18

Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, hal ini

berdasarkan keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

Dalam pertimbangan aspek landreform di atas berisi bahwa tanah

absentee/guntai dilarang oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang

dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa jika pemohon mendaftarkan

tanah yang berada di luar kecamatan pemohon tinggal, maka pemohon harus

pindah ke tempat letak tanah atau jika dalam waktu 6 (enam) bulan tidak pindah

maka tanah tersebut akan dialihkan menjadi obyek landreform dan tentu tanah

akan jatuh pada negara.

Pada faktanya walaupun aspek pertimbangan landreform tersebut

merupakan syarat atas permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dimiliki

secara absentee/guntai dan memuat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan

oleh pemohon pendaftaran hak atas tanah yang berstatus absentee/guntai. Dalam

pertimbangannya pada pokoknya berisi, jika pemilik tanah tersebut tidak pindah

atau tidak memindahkan hak atas tanahnya kepada pihak yang berdomisili di

tempat letak tanahnya maka tanah tersebut akan menjadi obyek landreform.

Namun selama ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tidak membuat

atau mngelompokkan data kepemilikan tanah pertanain secara absentee/guntai,

berdasarkan aspek pertimbangan landreform tersebut. Dari hal tersebut dapat

diketahui pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang memberikan aspek

pertimbangan landreform tersebut hanya sebagai formalitas belaka untuk

memenuhi syarat administratif dalam pendaftaran hak atas tanah berstatus

absenee/guntai. Menurut penulis pemberian aspek pertimbangan landrefrom

tersebut tidak memiliki alas hukum yang jelas. Dari beberapa perundang-

undangan yang mengatur tentang landreform dan kepemilikan tanah pertanain

secara absentee/guntai, tidak ada satupun yang membahas mengenai aspek

pertimbangan landreform. Maka dari itu patutlah pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang melakukan penyelundupan hukum, selain itu apabila aspek

pertimbangan landreform ini ada biayanya, maka dapat dikatakan sebuah

perbuatan melawan hukum. Telah dijelaskan sebelumnya, pemberian aspek

pertimbangan landreform tidak memilik alas hukum yang jelas maka dari itu

menurut penulis, perbuatan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tersebut

dengan memberikan aspek pertimbangan landreform terhadap pemohon pendaftar

hak atas tanah yang berstatus absentee/guntai dapat di gugat dan dibatalkan oleh

PTUN berdasar pada Pasal 53 ayat 2 UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Menyebutkan ada tiga alasan menggugat suatu KTUN ke Pengadilan Tata

Usaha Negara. KTUN yang diajukan gugatan bertentangan dengan perundang-

undangan yang berlaku

a. KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuaan dalan perundangan yang

bersifat formil/ procedural.

b. KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuaan dalan perundangan yang

bersifat Materiil / Subtansial

c. KTUN tersebut dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Usaha Negra yang

tidak berwenang

Berdasarkan pasal 53 tersebut menurut penulis maka dapatlah aspek pertimbangan

landreform tersebut di gugat ke PTUN karena memang aspek tersebut tidak

memilik alas hukum yang jelas dan bertentangan dengan program landreform selain

itu akan merugikan orang-orang yang tinggal atau berada di tempat letak tanahnya

tersebut berada. Karena tanah pertanian merupakan tanah yang harus dikerjakan

secara aktif oleh pemiliknya. Hal seperti akan mengambil dan merengggut mata

pencaharian orang-orang sekitar di tempat letak tanahnya tersebut berada.

2. Pengawasan Terhadap Kepemilikan Tanah Secara Absentee/Guntai

a. Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian

Penguasaan Tanah Pertanian.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang dalam mengawasi kepemilikan tanah secara absentee/guntai

di Kabupaten Malang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yaitu, dengan cara memberikan

aspek pertimbangan landreform atau somasi sebelum pemohon melakukan

pendaftaran Hak Atas Tanah yang berstatus absentee/guntai atau tanah yang

didaftarkan pemohon berada di luar kecamatan domisili pemohon. Aspek

pertimbangan landreform diberikan terhadap pemohon yang mendaftarkan hak

atas tanahnya jika tanahnya berstatus absentee/guntai. Selama ini pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang tidak mempertimbangkan tanah yang didaftarkan

dengan menggunakan aspek pertimbangan landreform tersebut, apakah diterima

atau ditolak. Pada kenyataannya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang

tidak pernah menolak aspek pertimbangan landreform yang diberikannya.

Hal seperti ini, menurut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang,

bahwa aspek pertimbangan landreform merupakan tindakan pengawasan yang

dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang terhadap

kepemilikan tanah secara absentee/guntai. Hal tersebut, berdasar pada pasal 10

UUPA dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan

Tanah Pertanian. Aspek pertimbangan landreform tersebut merupakan syarat

dalam pendaftaran hak atas tanah yang berstatus absentee/guntai, seperti yang

telah dijelaskan sebelumnya dan berisi pertimbangan yang mana pada pokoknya

berisi bahwa jika pihak yang diberikan aspek pertimbangan landreform, maka

tanah menjadi obyek landreform dan akan jatuh pada Negara

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan, bahwa pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang tidak memonitor secara langsung apakah pemilik

tanah pertanian secara absentee/guntai tersebut menjalankan apa yang termuat

dalam pertimbangan aspek pertimbangan landreform. Dan selama ini tidak ada

tanah yang dijadikan sebagai obyek landreform dan jatuh pada negara karena

dimiliki secara absentee/guntai. Adapun alasan yang penulis dapatkan dari

pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, penyebab pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang tidak memonitor secara langsung apakah pemilik tanah

pertanian secara absentee/guntai atau pihak yang yang telah diberikan aspek

pertimbangan landreform tersebut telah melaksanakan isi pertimbangan yang

termuat dalam aspek pertimbangan landreform, yaitu pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang tidak mendapatkan perintah langsung dari Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang selain itu tidak ada anggaran untuk

melaksanakan ketentuan tersebut.

Perlu diketahui terlebih dahulu, Badan Pertanahan Nasional adalah

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Badan Pertanahan Nasional, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa dalam

melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan

fungsi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

2. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum

3. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan

wilayah wilayah khusus

4. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah

Adapun seksi yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan

kepemilikan tanah absentee/guntai, yakni Seksi Penatagunaan Tanah

(PGT)

Unit kerja ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah

b. Menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, memberikan

bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat dan menyiapkan

pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pada faktanya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan pihak

Seksi Penatagunaan Tanah tidak melarang secara tegas kepemilikan tanah

pertanian secara absentee/guntai di Kabupaten Malang, terbukti bahwa ketika

ada pemohon pendaftaran hak atas tanah yang mana letak tanah yang akan

didaftarkan berada di luar Kecamatan pemohon tersebut tinggal. Pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang hanya memberikan aspek pertimbangan

landreform. Ketika aspek pertimbangan landreform tersebut di tandatangani

oleh pemohon dan dibukukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Pihak

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tidak mendata tanah-tanah pertanian

yang dimiliki secara absentee/guntai, sehingga tidak memonitor secara

langsung apakah pemohon yang memliki tanah secara absentee/guntai telah

pindah ke tempat letak tanah yang telah didaftarkannya ataukah belum,

sehingga selama ini tidak ada penindakan secara langsung terhadap pemilik-

pemilik tanah secara absentee/guntai, baik itu tanahnya akan menjadi obyek

landreform atau jatuh pada negara sesuai dengan aturan yang terdapat dalam

Pasal 3 PP No 224 Tahun 1961, yang berisi:

Ayat 1

Ayat 2

Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan

letak tempat tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib

mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan

tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah

tersebut.

Kewajiban dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pemilik tanah yang

bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan

kecamatan letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal dan

tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara

efisien.

Ayat 3

Ayat 4

Ayat 5

Ayat 6

jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat

kediamannya ke luar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2

tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik atas

tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan

Ketentuan ayat (1) dan (3) tidak berlaku bagi mereka yang

menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama atau

mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima Menteri

Agraria. Bagi pegawai Negeri dan Pejabat Militer dan

menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini

terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari

luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan

menurut UU No. 56 Tahun 1960.

Jika kewajiban tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi,

maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk

kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini.

Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat 5 pasal

ini diberi ganti erkugian menurut Ketentuan Peraturan ini.

Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap

larangan tersebut maka tanah yang bersangkutan akan diambil alih oleh

Pemerintah untuk kemudahan diredistribusikan dalam rangka program

landreform, dan kepada bekas pemilik diberikan ganti rugi menurut ketentuan

yang berlaku. Pemberian ganti rugi ini diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP.

224 Tahun 1961 jo Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala



Apabila pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menjalankan

ketentuan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai, maka

kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Kabupaten Malang

tidak akan terjadi. Walaupun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang

hanya memberikan aspek pertimbangan landreform. Maka pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang akan mendata dan mengelompokkan tanah

pertanian yang dimiliki secara absentee/guntai, sehingga dapat memastikan

apakah pihak yang diberikan aspek pertimbangan landreform tersebut telah

menjalan isi dari pertimbangan landreform. Sebenarnya monitoring ini dapat

dilaksanakan berdasarkan pemberian aspek pertimbangan landreform tersebut

karena telah diketahui segala sesuatu data yang terkait dengan kepemilikan

tanah secara absentee/guntai. Selain itu, apabila pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang melakukan peran pengawasannya maka akan banyak tanah

pertanian yang dimiliki secara absentee/guntai akan jatuh pada Negara karena

pemilik tanah pertanian secara absentee/guntai tersebut tidak pindah ke tempat

letak tanahnya atau memindahkan hak atas tanahnya kepada orang yang

berdomisili di tempat letak tanahya berada.

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa, pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang tidak melaksanakan ketentuan yang termuat

dalam UUPA dan peraturan yang terkait dengan larangan kepemilkan tanah

secara absentee/guntai serta tidak menjalankan fungsinya untuk melaksanakan

peran pengawasan terhadap kepemilikan hak atas tanah seperti apa yang

termuat dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Pasal 197 Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pertanahan Nasional Indoenesia Republik Indonesia. Karena pada

faktanya selama ini, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tidak

memiliki dan mengelompokkan data kepemilikan tanah pertanain secara

absentee/guntai di Kabupaten Malang.

Menurut penulis, untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum

mengenai larangan kepemilikan tanah secara absentee/guntai di Kabupaten

Malang, maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor yang menjadi penyebab

terjadinya kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di Kabupaten

Malang :

1. Faktor Masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat

Kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur tentunya

didukung oleh adanya suatu tatanan agar kehidupan menjadi tertib. Di dalam

masyarakat, ketertiban tentunya merupakan hal yang sangat diperlukan

terutama untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia,

bahwa kedamaian tersebut berarti adanya ketertiban (yang bersifat lahiriah)

dan ketentraman (bersifat batiniah) Indikator yang terdapat dalam kesadaran

hukum, menurut Soerjono Soekanto ada 4 macam yaitu :

a) Pengetahuan hukum

b) Pemahaman hukum

c) Sikap hukum

d) Perilaku hukum

Dalam hal ini, walaupun pemerintah telah berusaha untuk mencegah terjadinya

pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai, namun hal ini tidak lepas

pula dari peran serta masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang

telah ada. Hal ini tidak lepas dari itikad seseorang yang sudah mengetahui

tentang peraturan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara

absentee/guntai tersebut, mereka sengaja melanggar peraturan tersebut demi

keuntungan ekonomi diri sendiri.

2. Faktor Aparat atau Penegak Hukumnya,yaitu mengenai persoalan dan

permasalahan tanah absentee/guntai, sebenarnya keberadaan Camat/Kepala

Desa sangat strategis dalam membantu terlaksananya ketentuan masalah tanah

absentee/guntai di Kabupaten Malang. Namun, peran yang strategis ini tidak

dapat berjalan sebagaimana mestinya bahkan kadang saling berbenturan.

Misalnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Malang bahwa kepemilikan tanah

secara absentee/guntai di Kabupaten Malang tidak dilarang, hanya diberikan

suartu pertimbangan aspek pertimbangan landreform oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang dan setelah pemberian aspek pertimbangan landreform

tersebut, tidak ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang,

apakah pihak yang memiliki tanah secara absentee/guntai menjalankan isi dari

pertimbangan yang termuat dalam aspek pertimbangan landreform ataukah

tidak melaksanakan. Selain itu hal ini juga terjadi di Kecamatan dan desa, yang

mana Kepala Kantor Kecamatan Singosari dan Kepalaa Desa Purwoasri tidak

melarang kepemilikan tanah secara absentee/guntai. Sehingga, tidak

terlaksananya larangan kepemilikan tanah secara absentee/guntai.

3. Faktor Budaya, dalam kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya tanah

absentee/guntai dari aspek kebudayaan yaitu karena adanya Pewarisan. Hal

pewarisan ini sebagai wujud kelakuan berpola dari manusia sendiri. Pewarisan

sebenarnya menjadi peristiwa hukum yang lumrah terjadi dimana-mana di

setiap keluarga, akan tetapi peristiwa hukum ini menjadi penting diperhatikan

sehubungan dengan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara

absentee/guntai, apalagi jika ahli warisnya berada jauh di luar kecamatan letak

tanah pertanian tersebut berada. Kepemilikan tanah pertanian secara

absentee/guntai itu sebenarnya bisa dihindari dengan ahli waris itu pindah ke

kecamatan di mana tanah warisan itu berada, atau tanah warisan itu dialihkan

kepada penduduk yang berdomisili di kecamatan itu.

Namun, dalam kenyataannya yang dijumpai di lapangan, bahwa pewarisan itu

jarang sekali yang segera diikuti dengan pindahnya domisili ahli waris ke

tempat letak tanah yang ia warisi atau memindahkan hak atas tanahnya kepada

pihak yang berdomisili di tempat letak tanahnya berada.

Menerut penulis kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas,

bahwa ada 3 (tiga) penyebab terjadinya kepemilikan tanah secara

absentee/guntai di Kabupaten Malang, antara lain: Faktor masyarakat, faktor

aparat atau penegak hukum, dan faktor budaya. Setelah mengetahui ketiga

faktor tersebut maka, dapat diketahui penegakan hukum mengenai larangan

kepemilikan tanah secara absentee/guntai di Kabupaten Malang akan efektif

dalam pelaksanaannya jika, didukung oleh aparat atau penegak penegak hukum

yaitu, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, pihak Kecamatan

Singosari, dan pihak aparatur Desa Purwoasri Kecamatan Singosari. Selain itu

didukung oleh masyarakat sendiri dan budaya. Apabila semua pihak

mendukung dan ikut serta berperan dalam pelaksanaan larangan kepemilikan

tanah secara absentee/guntai di Kabupaten Malang maka, larangan

kepemilikan tanah secara absentee/guntai di Kabupaten Malang akan

terlaksana sebagaimana mestinya seperti yang termuat dalam peraturan

perundang-undangan.

b. Setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala



Peran pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang dalam mengawasi kepemilikan tanah secara

absentee/guntai di Kabupaten Malang setelah berlakunya Peraturan Menteri

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun

2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yaitu, dengan cara

menolak secara tegas pendaftaran Hak Atas Tanah yang letak tanah yang

didaftarkan pemohon berada di luar kecamatan pemohon tinggal. Setelah

berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan


Tanah Pertanian tepatnya dimulai dari bulan April 2016, pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang telah menolak kurang lebih sebanyak 50 (lima

puluh) Pemohon.

Terlaksananya peran pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang terhadap kepemilikan tanah secara

absentee/guntai yaitu, setelah adanya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata


Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, tepatnya dimulai dari bulan April

2016. Setelah berlakunya peraturan tersebut pihak Kantor Pertanhan

Kabupaten Malang menolak secara tegas terhadap pemohon pendaftaran hak

atas tanah yang berstarus absentee/guntai hal ini sesuai dengan Pasal 4, 5, dan

6 yang berisi:

Pasal 4 Ayat

1

Tanah pertanian milik perorangan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dialihkan kepada pihak lain dengan

ketentuan:

a. Pihak lain harus berdomisili dalam satu kecamatan letak tanah

dan

Ayat 2

Pasal 5

Pasal 6

b. tanahnya harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk

pertanian

Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dibuktikan

dengan kartu identititas setempat

Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang

Wilayah,penggunaaan dan pemanfaatan tanah pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berpedoman

pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksud.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan

Pasal 5 mengakibatkan peralihan hak atas tanah tidak dapat

didaftarkan pada kantor Pertanhan

Menurut penulis setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata


Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian tersebut, pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya seperti yang

temuat dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Pasal 197 Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pertanahan Nasional Indoenesia Republik Indonesia, yang mana

hal ini bermula dan berdasarkan UUPA dan peraturan yang terkait dengan

larangan kepemilikan tanah secara absentee/guntai.

C. Faktor Pendukung dan Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang

Dalam Mengawasi Kepemilikan Tanah Secara Absentee/Guntai Di Kabupaten

Malang

1. Kendala Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dalam Mengawasi

Kepemilikan Tanah Secara Absentee/Guntai Di Kabupaten Malang.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan bahwa selama ini pihak

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang belum melaksanakan monitoring secara

langsung terhadap kepemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai di

Kabapaten Malang kerana beberapa kendala dalam melaksankan ketentuan

tersebut antara lain.

1. Tidak adanya perintah langsung dari atasan untuk mengawasi kepemilikan

tanah secara absentee/guntai di Kabupaten Malang

2. Tidak tersediannya anggaran untuk melaksanakan tugas untuk mengawasi

kepemilikan tanah secara absentee/guntai di Kabupaten Malang

3. Kurangnya kerjasama dan sosialisasi dengan Notaris PPAT dalam

pencegahan terjadinya kepemilikan tanah secara absentee/guntai di

Kabupaten Malang, yang mana dalam hal ini PPAT sangat berperan dalam

pembuatan akta jual-beli dan hibah untuk pendaftaran tanah di Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang.

4. Tidak adanya komunikasi dan kerjasama dengan Kecamatan yang berada di

Kabupaten Malang dalam mengawasi kepemilikan tanah secara

absentee/guntai di setiap masing-masing Kecamatan yang tugaskan,y ang

mana dalam hal ini Kecamatan termasuk berperan penting dalam

mengawasi kepemilikan tanah secara absentee/guntai karena Kecamatan

merupakan Notaris PPAT sementara.15

Menurut penulis sebenarnya ada atau tidaknya perintah dari Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang dan ada atau tidaknya anggaran untuk

melaksanakan monitoring secara langsung terhadap pemilik tanah secara

absentee/guntai di Kabupaten Malang. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten

Malang pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi untuk melaksankan peran

tersebut .

Dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUPA, pemerintah menegaskan usaha

pencegahan monopoli swasta. Sedangkan usaha pemerintah dalam lapangan

agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-

undang. Masalah penguasaan tanah pertanian, prinsip dasarnya telah digariskan

dalam Pasal 7 dan Pasal 10 (prinsip mengerjakan atau mengusahakan sendiri hak

atas tanah pertanian secara aktif) serta pasal 17 yang mengisyaratkan tentang

perlunya peraturan mengenai batas maksimum luas tanah pertanian yang dapat

dipunyai oleh satu keluarga atau badan hukum.

Kantor Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara



Kabupaten Malang.

nasional, regional dan sektoral. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam Pasal 3

disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional

menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

2. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum

3. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah

wilayah khusus

4. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi kendala pihak

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam memonitor secara langsung

kepemilikan tanah secara absentee/guntai di Kabupaten Malang, tidak dapat

dibenarkan dan diterima karena monitoring tersebut merupakan tugas dari pihak

Kantor Pertanhan Kabupaten Malang. Namun berbeda dengan yang terjadi, bahwa

selama ini dengan diberikannya aspek pertimbangan landreform kepada pemilik

tanah secara absentee/guntai, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tidak

mendata dan memonitor secara langsung apakah pemilik tanah pertanian secara

absentee/guntai tersebut telah melaksanakan isi pertimbangan yang termuat

dalam aspek pertimbangan landreform.

Selanjutnya kendala kurangnya koordinasi dan sosialisasi dengan Notaris

PPAT dan Kepala Kantor Kecamatan. Menurut penulis sebenarnya hal tersebut

tidak menjadi kendala jika pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang telah

melakukan kerjasama untuk selalu koordinasi dan selalu mensosialisaikan dan

mengingatkan kepada Notaris PPAT serta Kepala Kantor Kecamatan untuk

mendukung larangan kepemilikan tanah secara absentee/guntai di Kabupaten

Malang bahkan dapat menegur dan memberikan sanksi jika tidak melaksanakan

ketentuan program landreform. Demi terwujudnya larangan kepemilakan tanah

secara absentee/guntai secara maksimal

2. Faktor Pendukung Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dalam

Mengawasi Kepemilikan Tanah Secara Absentee/Guntai Di Kabupaten

Malang

Telah diketahui ada beberapa kendala pihak Kantor Pertanahan Kabupaten

Malang dalam mengawasi kepemilikan tanah secara absentee/guntai di

Kabupaten Malang. Namun setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Dengan dikeluarkan peraturan

tersebut. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dapat menolak secara tegas

terhadap pemohon pendaftaran hak atas tanah yang berstatus absentee/guntai.

Peraturan ini telah dilaksankan mulai dari bulan April 2016 sampai sekarang dan

sudah ada kurang lebih 50 (lima puluh) pemohon pendaftar hak atas tanah yang

berstatus absentee/guntai,ditolak pendaftarannya.

Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dapat menolak secara tegas

terhadap pemohon pendaftaran hak atas tanah berstatus absentee/guntai

berlandaskan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan


Tanah Pertanian, tepatnya berdasar pada pasal pasal 4, 5, dan 6 yang berisi:

Pasal 4 Ayat

1

Ayat 2

Pasal 5

Pasal 6

Tanah pertanian milik perorangan sebagaimana dimaksudd dalam


ketentuan:


dan


pertanian










Dengan adanya Peraturan ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dapat

menolak secara tegas dan tidak memberikan aspek pertimbangan landreform seperti

sebelumnya terhadap pemilik tanah secara absentee/guntai di Kabupaten Malang.

Dengan adanya Peraturan ini akan sangat mendukung peran pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang dalam mengawasi kepemilikan tanah secara

absentee/guntai di Kabupaten Malang

D. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dalam Mengawasi

Kepemilikan Tanah Secara Absentee/Guntai Di Kabupaten Malang.

Upaya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam mengawasi

kepemilikan tanah secara absentee/guntai dilakukan dengan 2 (metode) yakni,

1. Upaya yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata


Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, dan

2. Upaya yang dilakukan sesudah adanya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata


Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Adapun upaya sebelum adanya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata


Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, yaitu Memberikan aspek pertimbangan

landreform atau somasi sebelum pemohon melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah

yang berstatus absentee/guntai atau tanah yang didaftarkan pemohon berada di luar

kecamatan domisili pemohon.

Setelah adanya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan


Tanah Pertanian.

1. Menolak pendaftaran Hak Atas Tanah yang letak tanah yang didaftarkan

pemohon berada di luar kecamatan pemohon tinggal. Setelah berlakunya

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah

Pertanian tepatnya dimulai dari bulan April 2016, pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang telah menolak kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh)

Pemohon

2. Memberikan penyuluhan kepada Notaris PPAT untuk tidak membuatkan

akta jual-beli atau hibah tanah, dimana letak tanah yang diperjualbelikan

atau dihibahkan berada diluar kecamatan,pembeli atau penerima hibah

tinggal.16

Upaya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam mengawasi

kepemilikan tanah secara absentee/guntai ini sesuai dengan Peraturan Menteri

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, tepatnya pada pasal 4, 5, dan

6 yang berisi:

Pasal 4 Ayat

1

Tanah pertanian milik perorangan sebagaimana dimaksud dalam


ketentuan:



Kabupaten Malang.

Ayat 2

Pasal 5

Pasal 6


dan


pertanian










Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten

Malang, yaitu mencabut hak atas tanah yang sudah diberikan aspek pertimbangan

landreform, hal ini sesaui dengan ketentuan dalam Pasal 18 UUPA, yang berisi:

Pasal 18 Untuk kepentingan umum,termasuk kepentingan bangsa dan

Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah

dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan

menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Karena pada kenyataannya pemilik tanah yang berstatus absentee/guntai tidak

pindah ke Kecamatan tempat letak tanahnya ataupun memindahkan hak atas

tanahnya tersebut kepada pihak yang berdomisili di Kecamatan tempat letak

tanahnya. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tidak memonitoring secara

langsung untuk memastikan apakah ketentuan yang terdapat pada aspek

pertimbangan landreform dijalankan semestinya.Pasal 18 UUPA di atas dijelaskan

lebih lanjut dala pasal 27 UUPA, yang berisi:

Pasal 27 Hak milik hapus bila:

a. tanahnya jatuh kepada Negara :

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

3. karena ditelantarkan;

4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.

b. tanahnya musnah.

Pada faktanya pemilik tanah tersebut tidak pindah ke Kecamatan letak

tanahnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terdaftarnya hak atas tanah atau

sesuai dengan pertimbangan yang ada dalam aspek landreform dimana kepemilikan

lebih dari 6 (enam)bulan, maka tanah tersebut harus dialihkan haknya kepeada

orang yang berada di wilayah letak tanahnya atau akan diambil negara. Pihak

Kantor Pertanahan selama ini tidak ada membatalkan sertifikat yang terdapat aspek

pertimbangan landreformnya dan tidak menindaknya atau menyatakan bahwa

sertifikat tersebut batal demi hukum. Selain itu di sertifikat yang diberikan aspek

pertimbangan landreform tidak diberikan keterangan, bahwa tanah yang dimiliki

oleh pemohon adalah tanah absentee/guntai. Hal ini mengakibatkan bahwa jika

aspek pertimbangan landreform dipisahkan dari sertifikat pemilik tanah

absentee/guntai, maka sertifikat tersebut akan menjadi sertifikat seperti biasanya.

Karena di dalam sertifikat tersebut tidak diberikan keterangan bahwa tanah yang

dihaki oleh pemilik tanah dimiliknya secara absentee/guntai. Sehingga jika aspek

pertimbangan landreform dpisahkan dari sertifikat hak milik, maka sertifikat

tersebut tidak akan memiliki akibat hukum apapun apakah tanah itu dikuasai secara

absentee/guntai

Documents

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan ...eprints.umm.ac.id/36215/4/jiptummpp-gdl-muhammadha-47633...Sebalah Timur : Desa Pagentan dan Banjararum Sebalah Selatan : Desa