48

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

A.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Laka Kepolisian Resort kota

Malang yang beralamatkan di jalan Dr. Cipto No. 06 Malang, kurang lebih

dua kilometer dari pusat kota Malang. Unit laka ini termasuk ke dalam

bagian dari Satuan Polisi Lalu Lintas dan pada unit laka Kepolisian Resort

kota Malang langsung dipimpin oleh AKP Erwin Aras Gendha, SH,. SIK,.

selaku Kasat Lantas Polresta Malang.

Kepolisian Resort kota Malang sendiri mempunyai wilayah kerja yang

sangat luas, dengan membawahi lima kepolisian sektor kota atau biasa

disingkat Polsekta, yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun kelima

polsekta tersebut adalah :

a. Polsekta Lowokwaru;

b. Polsekta Sukun;

c. Polsekta Kedungkandang;

d. Polsekta Blimbing;

e. Polsekta Klojen.

A.2. Visi dan Misi Polantas Polresta Malang

Adapun visi dan misi dari polantas Polresta Malang ini, adalah :

Visi dari polantas Polresta Malang adalah menjamin tegaknya hukum

di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, ketertiban

dan kelancaran arus lalu lintas.

49

Misi dari polantas Polresta Malang ini adalah mewujudkan

masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada polantas sebagai

pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam kegiatan

pendidikan masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas,

pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor dan pengemudi

A.3. Struktur Organisasi

Dalam satuan polantas polresta Malang sebagai suatu lembaga atau

organisasi adalah suatu wadah kerjasama masyarakat untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu organisasi

yang baik dan tertib. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengelolaan

atau sistem manajemen kepolisian yang tepat guna, mendukung kelancaran

proses kegiatan atau program–program yang telah dirancang sehingga

dapat terkoordinir dan terorganisir secara sistematis.

Hal ini diwujudkan dalam bentuk pembagian tugas dan fungsi, adanya

kejelasan wewenang dan status dari masing–masing bagian dalam lembaga

satuan polantas polresta Malang serta untuk mempermudah dalam

pencapaian hasil atau sasaran yang ideal dan tepat guna.

Masalah lalu lintas merupakan kewenangan kepolisian polisi satuan

lalu lintas. Kepolisian satuan polisi lalu lintas Polresta Malang ini

dipimpin langsung oleh AKP Erwin Aras Gendha, SH,. SIK,. selaku Kasat

Lantas Polresta Malang.

50

KASAT LANTAS

AKP ERWIN ARAS GENDHA, SH,. SIK.

KANIT LAKA

IPDA EGA PRAYUDI

REGU 4

BRIPTU DANAR BAYU

BASKARA

PHL MANAN

PHL IWAN

REGU 1

AIPTU PUJI

AIPDA F. TEDY

BRIG YUSUF

REGU 2

AIPTU SAFARI

AIPTU SUTRISNO

AIPTU PRANOTO

REGU 3

AIPTU SUMINTO

AIPDA SUGITO

BRIPTU ROBBY

Satuan ini bertugas mengendalikan kelancaran berlalu lintas,

mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM), melakukan operasi lalu lintas

sampai dengan menegakkan hukum dibidang lalu lintas. Adapun struktur

organisasi Unit Laka Satlantas Polresta Malang, seperti bagan dibawah

ini :

Skema 1. Struktur Organisasi Unit Laka Satlantas Polresta Malang

Tugas dan wewenang dari tiap bidang pada struktur organisasi54 :

1. Kasat Lantas bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada

Kapolresta mengenai hal – hal yang berhubungan denngan lalu lintas.

2. Kanit Laka bertugas membantu tugas Kasat Lantas dalam

menyelenggarakan/membina/pekerjaan penyidikan kecelakaan lalu

lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas guna memelihara

54 Sumber : Di Dapat Dari Kantor Unit Laka Tertanggal 22 Februari 2013

Sumber : Di Dapat Dari Kantor Unit Laka Tertanggal 22 Februari 2013

51

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Serta Kanit Laka

bertanggung jawab mengendalikan, mengawasi, memonitor serta

mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas.

3. Unit Penyidik (Regu 1, Regu2 dan Regu 3), bertugas :

a. Penanganan tempat kejadian laka lalu lintas;

b. Penyidikan perkara laka lalu lintas;

c. Penyelesaian berkas perkara laka lalu lintas;

d. Pengiriman tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.

4. Unit Min. Laka (Regu 4), bertugas :

a. Pengisian register B-1 sampai dengan B-16;

b. Penomoran berkas perkara dan surat–surat;

c. Pembuatan laporan ke satuan atas;

d. Memenuhi syarat–syarat kelengkapan dalam asuransi jasa raharja

B. Peranan Visum et Repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap

suatu pelanggaran lalu lintas

B.1. Pelaksanaan Penyidikan

Kecelakaan merupakan tindakan kekurang hati–hatian dari diri

seseorang. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Dalam hal

terjadinya suatu tindak pidana baik kesengajaan maupun kealpaan akan

dilaksanakannya proses penyidikan oleh penyidik yang berwenang. Dari

hasil wawancara dijelaskan bahwa pelaksanaan penyidikan dilakukan

dengan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Adapun

skema mekanisme dan penjelasan, sebagai berikut :

52

Skema 2. Mekanisme Penyidikan Laka Lantas

Penjelasan sesuai skema mekanisme penyidikan laka lantas, sebagai

berikut55 :

a. Laporan pengaduan telah terjadinya laka lantas

Pada bagian ini lebih dominan laporan pengaduan terjadinya laka lantas

atas laporan dari pihak masyarakat yang melihat langsung kejadian laka

lantas dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak

penyidik laka lantas yang bertugas.

b. Piket penyidikan laka lantas

Penanganan kejadian laka lantas dan penyidikan perkara kecelakaan

lalu lintas oleh personil polantas dan unit lantas polsek yang melakukan

55 Hasil wawancara dengan Briptu Danar Bayu Baskara selaku pihak kepolisian yang dapat

memberikan keterangan, tertanggal 15 Januari 2014

Sumber : Di Dapat Dari Kantor Unit Laka Tertanggal 22 Februari 2013

53

penanganan awal laka lantas yang selanjutnya dilakukan pengolahan

TKP oleh petugas unit laka lantas sebagai bahan proses penyidikan

perkara.

c. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Dalam hal ini penyidik melakukan olah TKP untuk dapat

menentukan bagaimana terjadinya suatu kecelakaan, adapun uraiannya

sebagai berikut :

1. Tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi lalu

lintas

2. TKP dalam kota alokasi waktu maksimal lima belas menit petugas

sampai TKP dengan memberdayakan anggota patroli polres dan

polsek dan satlantas polres dan unit laka polsek untuk melakukan

Tindakan Pertama di TKP (TPTKP), sebelum anggota unit laka

sampai di TKP

3. Bergerak dengan cepat dengan tetap memperhatikan keselamatan di

jalan

4. Menyalakan sirine dan lampu rotator

5. Melakukan koordinasi dengan petugas di TKP dan perhatikan arus

lalu lintas selama diperjalanan menuju TKP, bilamana ada kendaraan

yang terlibat laka lantas melarikan diri

6. Setiba di TKP laka lantas

a) Parkir kendaraan ditempat yang aman dan diketahui oleh

pengguna jalan lainnya serta dapat berfungsi untuk mengamankan

54

TKP dan berikan petunjuk agar pengguna jalan lainnya lebih

berhati – hati.

b) Posisi kendaraan menghadap keluar serong kanan dan berada

dekat TKP apabila jalan lurus.

c) Untuk TKP yang dekat dengan tikungan posisi kendaraan berada

sebelum tikungan.

d) Rotator kendaraan tetap dihidupkan sampai selesai kegiatan

penanganan TKP.

e) Meletakkan traffic cone juga lampu hazard atau lampu isyarat

dan rambu sebelum TKP laka lantas sampai pada akhir TKP laka

lantas

d. Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) kecelakaan lalu lintas

Dalam tindakan pertama yang harus dilakukan penyidik sesuai

dengan mekanisme penyidikan laka lantas adalah sebagai berikut :

1) Tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas adalah

mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas.

a) Bertujuan pengamanan status quo TKP kecelakaan lalu lintas.

b) Mencegah timbunya permasalahan baru seperti terjadinya

kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

c) Untuk memberikan pertolongan kepada korban dan

mengamankan bagi petugas yang sedang melaksanakan tugas di

TKP serta pemakai jalan lainnya.

55

d) Untuk melindungi agar barang bukti yang ada tidak hilang atau

rusak.

2) Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas

Tujuan dilaksanakannya pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas

adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebanyak–

banyaknya untuk dianalisa dan dievaluasi terhadap penyidikan

selanjutnya.

Alat–alat bukti yang dapat dikumpulkan di TKP kecelakaan lalu

lintas yaitu : alat bukti petunjuk, alat bukti keterangan saksi dan alat

bukti keterangan tersangka.

Untuk memperoleh alat–alat bukti tersebut diatas, dilakukan

kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

a) Pengamatan umum

b) Pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu

lintas

c) Pemeriksaan terhadap jalan dan kelengkapannya

d) Pemeriksaan terhadap tersangka, adapun rinciannya sebagai

berikut :

i. Amankan tersangka termasuk memberikan perlindungan

apabila masyarakat yang main hakim sendiri

ii. Lakukan interview dengan mengajukan pertanyaan singkat

kepada tersangka untuk memperoleh keterangan sementara

tentang sebagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut

56

iii. Kondisi pengemudi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas

iv. Catat identitas tersangka (SIM, KTP, Passport, KITAS, dll)

e) Fotografi (pemotretan) di TKP, adapun klasifikasinya sebagai

berikut :

i. Foto empat kali dari empat penjuru

ii. Foto posisi dari kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas,

sebanyak empat kali dari empat penjuru

iii. Foto korban sebelum dipindahkan dari TKP

iv. Foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat

kecelakaan lalu lintas

v. Foto bekas–bekas yang tertinggal di TKP seperti bekas rem,

pecahan kaca, pecahan cat/ dempul, dll

f) Setelah seluruh kegiatan pemotretan selesai segera dituangkan

dalam bentuk Berita Acara Pemotretan

g) Pembuatan gambar atau sketsa TKP, langkah–langkah yang

dilakukan adalah sebagai berikut :

i. Cari arah mata angin (arah utara)

ii. Tentukan skala (1:100 yang artinya 1 meter di TKP sama

dengan 1 sentimeter di gambar atau 1:200 yang artinya 1 meter

di TKP sama dengan ½ sentimeter di gambar)

iii. Unsur – unsur yang harus dituangkan dalam gambar TKP

kecelakaan lalu lintas adalah :

(a) Lebar jalan, lebar got, lebar trotoar, dll;

57

(b) Bentuk jalan, jalan lurus, tikungan dan persimpangan;

(c) Posisi korban;

(d) Posisi titik tabrak;

(e) Posisi pokok pengukuran;

(f) Posisi barang bukti;

(g) Bayangan arah atau tujuan dan masing–masing kendaraan

yang terlibat;

(h) Untuk meguatkan gambar sketsa di TKP perlu

ditandatangani oleh tersangka, saksi dan diketahui oleh

penyidik yang membuat sketsa TKP.

h) Pengukuran gamar sketsa TKP

Tujuan dari kegiatan pengukuran TKP kecelakaan lalu

lintas adalah untuk mengetahui jarak atau ukuran yang

sebenarnya dari situasi TKP. Dengan ukuran yang benar maka

akan memudahkan pada waktu diadakan rekonstruksi.

Untuk menentukan posisi/titik perlu dilakukan pengukuran :

(a) Titik pokok pengukuran (titik P);

(b) Key point/ titik tabrak (titik X);

(c) Posisi kendaraan yang terlibat (titik pengukuran dari

bemper depan dan belakang);

(d) Posisi korban;

(e) Posisi bekas rem;

(f) Lebar jalan.

e. Mengadakan penyidikan

Setelah melakukan pendalaman dalam teknik tindakan pertama

pada laka lantas dilanjutkan dengan :

58

1) Pemeriksaan saksi

Saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses

penyidikan, karena keterangan saksi dapat mengungkapkan suatu

perkara yang dalam hal ini adalah perkara kecelakaan lalu lintas

yang mengakibatkan matinya korban. Saksi dapat mengalami,

melihat dan mendengar sendiri terjadinya peristiwa kecelakaan

terjadi, sehingga dapat disimpulkan siapa yang menjadi korban dan

tersangka serta dapat tidaknya suatu penyidikan dilanjutkan.

Dalam hal ini, saksi yang diperiksa harus berjumlah lebih dari satu

orang sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP. Dilakukan

pemeriksaan terhadap lebih dari satu saksi bertujuan untuk mencari

keterangan atau titik terang suatu peristiwa kecelakaan sesuai

dengan kenyataan yang terjadi dan sebagai dasar bagi penyidik

untuk menentukan suatu tindak pidana. Pencarian saksi dalam

proses penyidikan dilakukan dengan mendatangi dan mencari

seseorang yang melihat langsung dan mengetahui sewaktu

peristiwa kecelakaan terjadi serta saksi yang ada pada waktu olah

TKP dilakukan.

Setelah adanya penetapan saksi dari peristiwa kecelakaan tersebut,

maka dilakukan pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan

dengan surat panggilan yang dibuat secara jelas oleh penyidik.

59

2) Mengadakan pemeriksaan tersangka

Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi dan telah

diketahui titik terang, maka dapat ditentukan siapa yang menjadi

tersangka dan korbannya. Apabila tersangka telah ditentukan, maka

akan dilakukan pemanggilan saksi dengan pemberitahuan surat

panggilan tersangka yang dibuat secara jelas oleh pihak penyidik

yang sesuai dengan pasal 112 KUHAP :

1) “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan

alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka

dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat

panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waku yang

wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan

memenuhi panggilan tersebut; 2) Orang yang dipanggil wajib

datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik

memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk

membawanya.”

Setelah pemanggilan tersangka dipenuhi, maka dilakukan

pemeriksaan secara intensif terhadap suatu peristiwa kecelakaan.

Dalam pemeriksaan, tersangka berhak untuk mendapat bantuan

hukum. Pemeriksaan tersangka bertujuan untuk mencari suatu

keterangan dan kelanjutan penyidikan ke penuntut umum.

3) Penahanan sementara terhadap tersangka

Bagi tersangka yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan korban

meninggal dunia atau luka berat, untuk kepentingan penyidikan

dapat dilakukan penahanan sementara (pasal 20 KUHAP).

60

Oleh karena penahanan merupakan tindakan pengekangan terhadap

kebebasan seseorang, maka dalam pelaksanaannya harus

diperhatikan hal–hal sebagai berikut :

a) Pedoman ketentuan yang diatur dalam pasal 20, 21, 24, 25, 29

dan 31 KUHAP

b) Surat perintah penahanan sementara harus ditandatangani oleh

pejabat berwenang (Kapolres atau Kasatlantas selaku penyidik)

c) Atas permintaan tersangka, penyidik dapat menangguhkan

penahanan sementara (pasal 31 KUHAP jo. pasal 35, 36

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983). Kewenangan

menangguhkan penahanan sementara berada pada Kepala

Kesatuan (Kapolres)

d) Surat perintah pengeluaran tahanan ditandatangani oleh Kepala

Kesatuan (Kapolres)

4) Memintakan Visum et Repertum ke rumah sakit

Setelah rangkaian penyidikan yang telah disebutkan. Adapun

prosedur pengajuan Visum et Repertum yang diberlakukan oleh

penyidik guna keperluan penyidikan, sebagai berikut : Penyidik

membuat surat permintaan Visum et Repertum kepada direktur ke

rumah sakit umum; dokter yang jaga pada saat hari terjadinya

korban kecelakaan bersama dengan tim dokter melakukan Visum et

Repertum berdasarkan permintaan penyidik; setelah melakukan

Visum et Repertum pada bagian administrasi membuat hasilnya

61

untuk ditandatangani oleh ketua tim (dokter jaga); hasil Visum et

Repertum diberikan kepada penyidik, setelah pihak korban

menyelesaikan biaya administrasi.

Permintaan Visum et Repertum ini bertujuan untuk menentukan

luka–luka pada tersangka dan korban, apakah luka tersebut akibat

kecelakaan atau bukan. Selain itu hasil Visum digunakan untuk

kelengkapan berkas yang akan diberikan pada penuntut umum.

Dalam hal ini, permintaan Visum tidak hanya untuk korban saja

melainkan juga pada tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan

maka dapat ditentukan kondisi tersangka dan korban. Pada

permintaan hasil Visum ini digunakan sebagai berkas penyidikan

hanya milik korban saja.

5) Mengamankan atau sita alat bukti

Alat bukti merupakan alat yang digunakan suatu tindak pidana

yang dalam hal ini kecelakaan lalu lintas. Alat bukti adalah hal

yang sangat penting dalam mengungkap suatu peristiwa. Alat bukti

yang sah disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Selain itu, barang bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat

berupa kendaraan yang digunakan, ceceran darah, puing–puing

kendaraan dan barang–barang yang berkaitan dengan kecelakaan di

sekitar TKP.

62

Pengamanan barang bukti ini bertujuan agar bukti tidak hilang,

agar barang bukti tidak berubah bentuk dari bentuk semula

(keadaan sewaktu terjadi peristiwa kecelakaan) serta untuk

menentukan tersangka dan korban. Dalam hal ini, keterangan saksi

dan barang bukti harus cocok sehingga dapat terbukti secara jelas

bagaimana peristiwa kecelakaan tersebut dapat terjadi dan siapa

saja yang ada di dalam peristiwa tersebut.

f. Melakukan pemeriksaan tahap akhir

Pemeriksaaan tahap akhir ada dua metode yang dapat digunakan,

yaitu:

1) Pemeriksaan yang pertama dapat dilakukan pada pemberkasan

tahap akhir dari pelaksanaan penyidikan. Dilakukannya

pemberkasan bertujuan untuk melengkapi tahap pertama yaitu

berkas–berkas hasil pemeriksaan yang akan diberikan pada

penuntut umum, jika berkas sudah diterima oleh penuntut umum

dlanjutkan dengan tahap kedua yaitu kirim tersangka dan barang

bukti ke penuntut umum, selanjutnya dilimpahkan ke

pengadilan negeri untuk memutuskan vonis terhadap tersangka.

2) Pemeriksaan yang kedua adalah apabila tersangka meninggal

dunia pemeriksaan tersebut akan dihentikan dengan

dikeluarkannya Surat Perintah Pengentian Penyidikan atau biasa

disingkat SP3.

63

B.2. Kecelakaan yang terjadi dalam lingkup Polresta Malang

Data yang diperoleh dari hasil survei dapat dilihat jumlah

kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam lingkup Polresta Malang di awal

tahun 2011 hingga akhir tahun 2011. Adapun data–data kecelakaan yang

melalui proses penyidikan dengan pemeriksaan Visum et Repertum

tersebut sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas dan dari sumber yang terpercaya,

kecelakaan lalu lintas jika diurut : Pada bulan Januari yang mencapai 28,

bulan Februari mencapai 25, bulan Maret mencapai 45, bulan April

NO. BULAN

JUMLAH

LAKA

TAHUN 2011

KORBAN KETERANGAN

VISUM MD LB LK

1 JANUARI 28 11 3 29 9

2 FEBRUARI 25 8 2 25 12

3 MARET 45 10 12 56 19

4 APRIL 35 7 5 37 9

5 MEI 31 8 2 29 10

6 JUNI 19 13 - 20 7

7 JULI 23 4 1 26 11

8 AGUSTUS 28 12 1 35 10

9 SEPTEMBER 24 7 1 30 8

10 OKTOBER 33 8 1 40 9

11 NOVEMBER 15 7 - 19 4

12 DESEMBER 17 4 - 17 2

JUMLAH 323 99 28 363 110

Sumber : Data Kecelakaan di Unit Laka Polresta Malang tertanggal 15 Januari 2014

Ket : MD = Meninggal Dunia; LB = Luka Berat; LK = Luka Ringan

64

mencapai 35, bulan Mei mencapai 31, bulan Juni mencapai 19, bulan Juli

mencapai 23, bulan Agustus mencapai 28, bulan September mencapai 24,

bulan Oktober mencapai 33, bulan November mencapai 15 dan bulan

Desember mencapai 17 kasus. Dan selengkapnya untuk rincian perbulan

sebagai data pendukung dapat dilihat di lampiran. Jika dilihat dari tabel

diatas, pemeriksaan Visum yang dilakukan oleh penyidik rata-rata

prosentasenya tidak mencapai lima puluh persen dari jumlah kecelakaan

lalu lintas di tahun 2011.

Dari total keseluruhan korban kecelakaan lalu lintas di tahun 2011

berjumlah 323 orang dan total korban yang divisum berjumlah 110 orang

serta total korban yang tidak divisum berjumlah 213 orang.56 Penulis

sempat bertanya kepada pihak penyidik, apa penyebab total korban yang

divisum tidak sama dengan jumlah keseluruhan korban yang mengalami

luka ringan, luka berat dan meninggal dunia, padahal Visum itu diperlukan

untuk semua korban yang mengalami luka ringan, luka berat dan

meninggal dunia. Adapun pihak penyidik memberikan keterangan sebagai

berikut :

“Bahwasannya jumlah korban yang divisum itu lebih dominan kepada

korban yang mengalami luka berat dan meninggal dunia dan yang

mengalami luka ringan hanya sebagian jikalau sangat diperlukan

untuk proses penyidikan, untuk melengkapi berkas atau P-21 dari

kecelakaan lalu lintas. Banyak juga pihak korban yang hanya

mengalami luka ringan tidak mau divisum dengan alasan pihak korban

dengan tersangka akan menempuh jalur damai. Dengan jalur damai

disini maksudnya adalah kedua belah pihak tidak akan dilanjutkannya

56 Data Kecelakaan di Unit Laka Polresta Malang, tertanggal 15 Januari 2014

65

perkara kecelakaan tersebut dan harus memberikan surat pernyataan

bahwa kecelakaan tersebut tidak ditempuh dengan jalur litigasi.57”

Dengan adanya beberapa korban laka lantas yang memerlukan

Visum et Repertum, untuk sebagai bahan pendukung dari sebuah alat bukti

melalui proses litigasi :

“Proses awalnya adalah jika kepolisian menerima laporan kejadian

kecelakaan, korban laka lantas dibawa kerumah sakit. Pihak

kepolisian akan memintakan Visum kepada rumah sakit. Dan hasil

Visum diminta untuk melengkapi berkas ke Jaksa Penuntut Umum

sebagai keterangan barang bukti apabila perkara laka lantas tersebut

diselesaikan melalui tahap litigasi.58”

Pada proses non litigasi atau biasa disebut Alternative Dispute

Resolution selanjutnya disingkat ADR, dari pihak korban kecelakaan lalu

lintas :

"Pada tahap non litigasi/ADR, dari kebanyakan kasus yang ada di

lapangan, bahwa tidak perlu diadakan pemeriksaan Visum dan

biasanya prosesnya tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Dan pada tahap awal pemeriksaan, dari pihak korban dan pelaku

melakukan kesepakatan dengan jalan berdamai tetapi harus dengan

adanya Surat Pernyataan dari kedua belah pihak, barang disaksikan

dari pihak RT dan RW si korban, dengan dibubuhinya sebuah

materai.59"

Dari berbagai keterangan pihak penyidik, penulis dapat mengambil

kesimpulan bahwa kenyataan dilapangan penyidik tidak mematuhi dan

mentaati prosedur mekanisme yang sesuai di Skema 2 yang sudah

dijelaskan dalam penyidikan laka lantas tersebut korban harus melalui

tahap Visum tersebut guna untuk memenuhi sebagai alat bukti dan sebagai

bahan pertimbangan hakim di pengadilan. Dalam akibat hukumnya jika

57 Hasil wawancara dengan Briptu Danar Bayu Baskara selaku pihak kepolisian yang dapat

memberikan keterangan, tertanggal 15 Januari 2014 58 Hasil wawancara dengan Briptu Danar Bayu Baskara selaku pihak kepolisian yang dapat

memberikan keterangan, tertanggal 1 Februari 2013 59 Ibid

66

penyidik tidak mentaati proses penyidikan laka lantaspun tidak ada

peraturan atau sanksi yang diberikan oleh penyidik.

Dalam mekanisme penyidikan tersebut penulis tidak menemukan

bahwa kalau terjadinya laka lantas tersebut dapat diselesaikan dengan cara

jalur damai atau biasa disebut dengan non-litigasi atau ADR. Terkecuali

kalau tersangkanya meninggal dunia, maka kasus tersebut dapat dihentikan

penyidikannya atau biasa disebut dengan Surat Perintah Penghentian

Penyidikan.

B.3. Peranan Visum et Repertum pada proses penyidikan

Dari analisa diatas penulis dapat berpendapat bahwasannya sebagai

suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli

terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas,

adapun Visum et Repertum mempunyai peranan sebagai berikut60 :

a. Sebagai alat bukti yang sah

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 184 ayat (1)

jo. pasal 187 huruf c. Yang disebutkan pada pasal 187 huruf c

KUHAP tersebut berkaitan langsung dengan alat bukti surat.

b. Sebagai bukti penahanan tersangka

Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan

penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus

mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan

tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang

dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Visum et Repertum yang

dibuat oleh dokter ahli dapat dipakai oleh penyidik sebagai

pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan

tersangka .

c. Sebagai bahan pertimbangan hakim

Meskipun bagian kesimpulan Visum et Repertum tidak mengikat

hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan

60 Ibid

67

sebuah Visum et Repertum adalah merupakan bukti materiil dari

sebuah akibat tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini

adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah

dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat diapakai

sebagai bahan pertimbangan bagi hai, yang sedang menyidangkan

perkara tersebut.

C. Keabsahan proses penyidikan, apabila penyidik tidak melaksanakan

Visum et Repertum pada korban kecelakaan lalu lintas

Untuk menyesuaikan dengan data–data di atas agar lebih akurat

penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan pihak korban

laka lantas. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tertanggal 13 Agustus

2011 pukul 21.15 WIB di jalan Basuki Rahmat kota Malang. Dan saksi

perkara laka lantas tersebut bernama Deny Nurdiansyah.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya disingkat

sebagai BAP dan keterangan saudara Deny secara langsung, bahwasannya

kecelakaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2011 di jalan

Basuki Rahmat kota Malang tersebut yaitu antara kendaraan sepeda motor

dengan nomor polisi N 3721 CK yang dikendarai saudara Deny berjalan dari

arah utara ke selatan diserempet dari belakang oleh kendaraan sepeda motor

dengan nomor polisi N 4957 BC yang dikendarai saudara Jumari, sehingga

kedua kendaraan sepeda motor tersebut oleng ke kanan jalan dan menabrak

beton pembatas tengah marka jalan.

Dari pengakuan saudara Deny,

“Beliau beserta temannya tersebut (Jumari) pada saat sebelum terjadi

kecelakaan hanya berjalan sama–sama dengan membawa kendaraan

motor masing–masing dan tidak ada niat untuk balapan, tetapi

kemungkinan dari saudara Jumari telah hilang kendali untuk

menguasai sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan 80–90

68

km/jam. Dan sebelum terjadi kecelakaan itu terjadi, setahu beliau

kendaraan yang dikendarai saudara Jumari tersebut tidak memberikan

tanda isyarat klakson atau isyarat lainnya.61”

Terhadap situasi jalan dan arus lalu lintas pada saat terjadinya

kecelakaan tersebut tidak terlalu ramai. Dalam peristiwa kecelakaan tersebut

setahu beliau tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan selain saudara

Deny dengan saudara Jumari.

Setelah terjadinya kecelakaan tersebut saudara Deny merasa terlempar

di kanan jalan melewati beton pembatas marka jalan dan mengalami luka–

luka dibagian kaki kiri patah tulang terbuka serta tidak sadarkan diri,

sedangkan saudara Jumari setahu saudara Deny ikut juga terjatuh dan

menabrak beton pembatas marka jalan, dan dirawat di Rumah Sakit Syaiful

Anwar selanjutnya disingkat sebagai RSSA kota Malang dengan kondisi juga

tidak sadarkan diri.

Menurut di BAP kecelakaan tersebut dikarenakan dari kendaraan

sepeda motor milik saudara Jumari yang kurang berhati–hati saat

mengendarai kendaraan sepeda motor berjalan dengan kecepatan tinggi dan

tidak waspada melihat depan sehingga terjadi kecelakaan tersebut.

Akibat dari kecelakaan tersebut, beliau mengalami luka–luka di

bagian kaki kiri patah, sedangkan saudara Jumari mengalami luka serius

dibagian kepala dan dada. Dan menurut informasi dari keluarga beliau,

bahwasannya saudara Jumari telah meninggal dunia di RSSA kota Malang

setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit.

61 Hasil wawancara dengan saudara Deny Nurdiansyah selaku saksi korban kecelakaan lalu lintas

tertanggal 5 sampai 7 Maret 2013

69

Dari beberapa hasil wawancara langsung dengan saudara Deny,

“ Pada saat beliau tidak sadarkan diri setelah kecelakaan itu terjadi

sampai dengan beliau sadarkan diri. Bahwasannya pada saat beliau

sudah sadarkan diri selama beberapa hari, beliau tidak diminta dari

pihak penyidik ataupun dari pihak dokter untuk dilakukannya proses

pemeriksaan Visum dan dari pihak keluarga beliaupun juga tidak

ditawari oleh pihak penyidik bahwa saudara Deny harus melalui

pemeriksaan Visum. 62“

Dari contoh kasus nyata yang penulis temukan wawancara langsung

dengan pihak saksi korban saudara Deny. Penulis dapat menemukan suatu

jawaban atas permasalahan tentang keabsahan pemeriksaan Visum pada tahap

penyidikan apabila pemeriksaan tersebut tidak dilakukan oleh penyidik.

Bahwa dari pihak penyidik telah lalai dan melupakan proses

mekanisme penyidikan pada kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saudara

Deny, yaitu pada proses pemeriksaan Visum. Seharusnya pihaak penyidik

dapat terkonsentrasi pada pemeriksaan Visum tersebut, dikarenakan Visum

merupakan suatu hal yang terpenting dalam pembuktian karena menggantikan

sepenuhnya Corpus Delicti (tanda bukti). Seperti yang diketahui dalam suatu

perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami saudara Deny yang menyangkut

dengan adanya suatu luka–luka dibagian kaki kiri patah tulang terbuka dan

bagian tubuh lainnya yang megalami luka trauma akibat benturan benda

tumpul, maka oleh karenanya Corpus Delicti yang demikian tidak mungkin

disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus

diganti oleh Visum et Repertum.

62 Ibid

70

D. Analisis Hasil Penelitian

Mengacu pada hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis sosiologis

mengenai peranan dan keabsahan Visum et Repertum dalam proses penyidikan

pada korban kecelakaan lalu lintas diperoleh data bahwa dalam proses penyidikan

pada korban kecelakaan lalu lintas pihak kepolisian selaku aparat penyidik

membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya

yang salah satunya adalah pada pengungkapan kasus korban kecelakaan lalu

lintas. Kasus korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka yang

diantaranya adalah luka ringan, luka sedang dan luka berat seseorang, dimana

dilakukan suatu pelanggaran lalu lintas dalam bentuk kecelakaan lalu lintas

membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli

yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik

dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan mengenai korban, terutama terkait dengan pembuktian

adanya tanda-tanda luka pada korban kecelakaan lalu lintas.

Faktanya dari hasil penelitian, kasus kecelakaan lalu lintas yang ada di

lapangan, bahwa tidak diadakan pemeriksaan Visum dan biasanya prosesnya tetap

berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan pada tahap awal pemeriksaan,

dari pihak korban dan pelaku melakukan kesepakatan dengan jalan berdamai

tetapi harus dengan adanya Surat Pernyataan dari kedua belah pihak, barang

disaksikan dari pihak RT dan RW si korban, dengan dibubuhinya sebuah materai.

Disisi lain kasus kecelakaan lalu lintas pada tahap penyidikan, perlu dilakukan

serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait

71

dengan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang terjadi, berupaya membuat terang

terhadap pelanggaran kecelakaan lalu lintas tersebut, dan selanjutnya dapat

menemukan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Terkait dengan peranan dokter

dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan

korban kecelakaan lalu lintas, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti

atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa benar telah terjadi

suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa.

Namun dalam kenyataan di lapangan penyidik tidak mematuhi dan

mentaati prosedur mekanisme yang sesuai di Skema 2 yang sudah dijelaskan

dalam penyidikan laka-lantas tersebut korban harus melalui tahap Visum tersebut

guna untuk memenuhi sebagai alat bukti dan sebagai bahan pertimbangan hakim

di pengadilan serta didukung juga yang mengatur penyidikan pada Peraturan

Kepala Kepolian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang

Penanganan Laka Lantas BAB VIII Tata Cara Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Bagian Kedua tentang Tata Cara Pengumpulan Alat Bukti Pasal 40 mengenai alat

bukti surat dari keterangan ahli khususnya Visum et Repertum dan pada Pasal 40

ayat (3) lebih ditekankan aturan penyidikan, berikut bunyi pasal tersebut :

(3) Untuk mendapatkan visum et repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, petugas Polri:

a. mengajukan surat permohonan kepada dokter kehakiman atau rumah sakit

tempat korban dirawat untuk dilakukan visum luar bagi korban luka

dan/atau visum dalam bagi korban meninggal; dan

b. memberikan penjelasan secara persuasif kepada keluarga korban mengenai

manfaat dan arti penting visum bagi kepentingan penyidikan, apabila

keluarga korban menolak dilakukan visum dalam.

Dalam akibat hukumnya jika penyidik tidak mentaati proses penyidikan

laka lantaspun tidak diberikan sanksi kode etik yang dilanggar oleh penyidik

72

tersebut. Padahal jika mengacu pada sanksi pelanggaran kode etik seharusnya

pihak penyidik tersebut telah melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia Pasal 15 tentang Etika Kemasyarakatan huruf (f) dan

huruf (h) yang berbunyi sebagai berikut :

f. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan;

h. membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan sanksi yang telah ditentukan pada pasal tersebut ditentukan pada Bagian

Ketiga tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi pasal 20 yang

berbunyi :

(1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban

dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan

Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.

(2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan

putusan melalui Sidang KKEP.

Karena itu keterangan dokter dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat

hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan Visum et Repetum. Menurut

pengertiannya, Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter

berdasarkan pemeriksaan terhadap orang atau yang diduga orang, berdasarkan

permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, dan dibuat dengan mengingat

sumpah jabatan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan KUHP (Kitab

Undang-undang Hukum Pidana).

Mengacu pada hasil penelitian, bahwa dalam mekanisme penyidikan tidak

menemukan terjadinya laka lantas tersebut dapat diselesaikan dengan cara jalur

73

damai atau biasa disebut dengan non-litigasi atau ADR. Terkecuali kalau

tersangkanya meninggal dunia, maka kasus tersebut dapat dihentikan

penyidikannya atau biasa disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Hal ini dapat dilihat pada korban tidak diminta dari pihak penyidik

ataupun dari pihak dokter untuk dilakukannya proses pemeriksaan Visum dan dari

pihak keluarga beliaupun juga tidak ditawari oleh pihak penyidik harus melalui

pemeriksaan Visum, dikarenakan keterangan dari pihak penyidik menyatakan

bahwasannya Visum et Repertum itu sendiri dikenakan biaya yang cukup mahal

diantara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.500.000,- dan pihak penyidik

beranggapan bahwa pihak keluarga korban tidak mampu menempuh jalan

pemeriksaan Visum et Repertum. Apabila jika mengacu pada Peraturan Menteri

Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan

Kesehatan Nasional menyebutkan bahwa pelayanan pembuatan Visum et

Repertum masuk ke dalam pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang

ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional dan juga aturan yang mendukung

diadakannya Visum tersebut merupakan alat bukti yang secara teori masuk ke

dalam anggaran penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan Pasal 136

KUHAP, sehingga seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Pasal 136

KUHAP telah tegas mengamanatkan bahwa “Semua yang dikeluarkan untuk

kepentingan pemeriksaan ditanggung oleh negara”, sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Kedua BAB X IV – Penyidikan.

Dalam hal ini Visum et Repertum ini sangat diperlukan untuk mengetahui

dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu kecelakaan lalu lintas.

74

Dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas yang demikian, tentunya pihak

kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat

agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara

tersebut. Karena esensi Visum et Repertum adalah laporan tertulis mengenai apa

yang dilihat dan ditemukan pada orang yang sudah meninggal atau orang hidup

(untuk mengetahui sebab kematian dan/atau sebab klasifikasi luka berat) yang

dilakukan atas permintaan polisi demi kepentingan peradilan dan membuat

pendapat dari sudut pandang kedokteran forensik. Faktanya pihak penyidik telah

mengabaikan proses mekanisme penyidikan pada kecelakaan lalu lintas yang

dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas, yaitu pada proses pemeriksaan Visum.

Seharusnya pihak penyidik dapat terkonsentrasi pada pemeriksaan Visum tersebut,

dikarenakan Visum merupakan suatu hal yang terpenting dalam pembuktian

karena menggantikan sepenuhnya Corpus Delicti (tanda bukti).

Seperti yang diketahui dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas yang

dialami saudara Deny yang menyangkut dengan adanya suatu luka–luka dibagian

kaki kiri patah tulang terbuka dan bagian tubuh lainnya yang megalami luka

trauma akibat benturan benda tumpul, maka oleh karenanya Corpus Delicti yang

demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan

secara mutlak harus diganti oleh Visum et Repertum untuk memenuhi hak-hak

korban, seperti yang tercantum dalam The Universal Declaration of Human

Rights (10 Desember 1948) dan The International Covenant on Civil and Politcal

Rights (16 Desember 1966)63 mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap

63 The International Covenant on Civil and Politcal Rights (16 Desember 1966), dikutip dari

Soeparman, Parman dan Haji, hal. 51

75

Undang–undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan

atau sikap diskriminasi apapun.

Dengan demikian dapat simpulkan bahwa permasalahan tentang

keabsahan pemeriksaan Visum pada tahap penyidikan apabila pemeriksaan

tersebut tidak dilakukan oleh penyidik di Unit Laka Lantas Kepolisian Resort

Kota Malang untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam kasus kecelakaan lalu

lintas yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk melengkapi suatu alat bukti telah

tidak sah dalam proses penyidikan. Selain mengabaikan tugas seorang penyidik

yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang ternyata

sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna

menemukan pelakunya, juga dikarenakan tidak terpenuhinya unsur pada KUHAP

pasal 136 jo pasal 184 ayat (1) untuk mendapatkan dan memenuhi kebenaran

materiil dan penyidik juga tidak mentaati tentang SOP/XI/2011 tentang

Penanganan dan Proses Penyidikan Laka Lantas huruf D point 2-i tentang

pengakhiran penanganan TKP Laka Lantas dalam hal Visum et Repertum.

Didukung juga pihak penyidik melalaikan Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Laka Lantas

BAB VIII Tata Cara Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Bagian Kedua tentang

Tata Cara Pengumpulan Alat Bukti Pasal 40 ayat (3) mengenai alat bukti surat

dari keterangan ahli khususnya Visum et Repertum dan Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 tentang Etika

Kemasyarakatan huruf (f) dan huruf (h).