Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
36
BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH
A Gambaran umum wilayah Kabupaten Bima.
Kabuapten Bima resmi terbentuk pada tanggal 15 Juli 1640 M, kemudian
pada tanggal tersebut selanjutnya ditetapkan sebgai HUT Kabupaten bima setiap
tahunnya. Sejak masa kesultanan, tepatnya sesaat setelah dinobatnya Sultan Abdul
Kahir atau yang di kenal dengans ebutan La Kai sebagai sultan Bima yang
pertama, pemerintahan Bima dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Agama Islam
menjadi agama mayoritas, dimana sebelumnya masyarakat Bima masih menganut
kepercayaan Makamba-Makimbi (animisme dan dinamisme). Kabupaten Bima
menjadi salah satu dari bagian wilayah provisi Nusa Tenggara Barat, (NTB)
terletak di ujung timur pulau Sumbawa. Kabupaten Bima memiliki luas wilayah
mencapai 4.374,65 km2.40 Terletak pada 118044” BT - 119022” BT, dan 08008” -
080.57” LS.
Gambar 1.1 peta wilayah kabupaten Bima berdasarkan kecamatan. Sumber: Kemendagri RI Tahun 2017
40Kemendagri RI 2017.
37
Berdasarkan peta diatas kabupaten Bima terdiri atas 18 kecamatan.
Sedangkan untuk batas wilayah kabupaten Bima yaitu, batas Utara berbatasan
dengan laut Flores, batas Selatan dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat
berbatasan langsung dengan Kabup41aten Dompu dan sebelah Timur dengan
Selat Sape.
1.1 Keadaan Geografis dan Hidrologi Kabupaten Bima
Kabupaten Bima memiliki 18 Kecamatan, diantara belasan kecamatan
terdapat dua kecamatan dengan luas wilayah terbesar di Kabpaten Bima yaitu
Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar. Tiap kecamatan tersebutyaitu
Sanggar yang memiliki 16,46% dari total luas wilayah Kabuapetn Bima, dan
Tambora 11,54%. Jika dilihat dari segi jarak per kecamatan ke pusat
pemerintahan, kecamatan Sanggar dan Tambora menjadi kecamatan yang
berlokasi paling jauh masing-masing berjarak 130 Km dan 250 Km. Sangkan
untuk kecamatan dengan wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Donggo, dimana
ketinggiannya sekitar 500 mdpl.
Di Kabupaten Bima memiliki musim kemarau yang panjang dan musim
hujan yang relatif singkat. Dimana rata-rata curah hujan tiap tahun 83 mm3
dengan harihujan 6 hari/tahun. Kabupaten Bima mempunyai suhu udara yang
sedang, pada siang hari suhunya berkisar antara 28-32 Suhu udara siang hari, dan
pada malam hari suhu udaranya biasa berubah drastis dari suhu siang hari. Musim
hujan di Kabupaten Bima tidak menentu, sekitar bulan Mei –Oktober merupakan
waktu jarang terjadi hujan.
41
38
Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Bima yang meliputi genangan
sungai, serta mata air menjadi salah satu yang harus diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan. Terdapat wilayah Kabupaten Bima yang dipengaruhi
oleh pasang surut air laut, mencapai 7 Ha atau (0,002 %) dan rawa yang selalu
tergenang seluas 287 Ha atau (0.066 %). Kabupaten Bima memiliki banyak
sungai, baik sungai ukuran kecil mauupun besar. Panjang aliran sungai berkisar
mulai dari 5 Km-95 Km. Dari jumlah keseluruhan sungai tersebut terdapat 20
sungai yang sudah dimanfaatkan untuk irigasi sawah dll.42
1.2 Topografi dan keadaan Tanah
Pada umumnya Kabupaten Bima memiliki kondisi topografis yang
berbukit-bukit. Sedangkan sebgaian lainnya memiliki topografi yang bermacam-
macam, mulai dari datar, tinggi sampai miring. Ketinggian wilayah Kabupaten
Bima berkisar antara 0 sampai 477,50 meter dpl. Kemudian 0-2%, 3-15%, 16-
40% dan >40%.43 Untuk detailnya dapat dilihat melalui tabel mengenai
kemiringan lahat setiap kecamatan di Kabupaten Bima, yang merupakan data
RPJMD Tahun 2010-2015 Bappeda, berikut ini
42
43
Gambaran umum wilayah Kabupaetn Bima. http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.bima/BAB%20%20II%20%20Bima.pdf (diakses pada 25 Agustus 2017)
39
Tabel 1.1 Kemiringan Lahan setiap Kecamatan di Kabupaten Bima
No Kecamatan Kelompok Kemiringan
Jumlah 0-2 % 3-15 % 16 – 40% > 40 %
1 Ambalawi - - - - -
2 Belo 4.409 4.208 7.693 2.169 18.118
3 Bolo 8.100 4.400 8.394 9.557 30.451
4 Donggo 1.024 12.100 20.163 13.262 46.549
5 Lambitu - - - - -
6 Langgudu - - - - -
7 Lambu - - - - -
8 Madapangga - - - - -
9 Monta 4.016 6.100 29.054 9.711 48.881
10 Palibelo - - - - -
11 Parado - - - - -
12 Sanggar 7.500 37.548 32.400 33.123 110.571
13 Sape 5.760 11.792 4.272 41.813 63.637
14 Soromandi - - - - -
15 Tambora - - - - -
16 Wawo 68 8.080 14.480 22.951 45.579
17 Wera 2.832 11.700 26.796 23.692 64.597
18 Woha 4.593 784 2.464 2.716 10.557
Jumlah 38.302 96.712 145.716 158.994 438.940
Persentase 8.71 21.99 33.14 36.16 100 Sumber Data : Data RPJMD tahun 2010 – 2015 Bappeda
Berdasarkan tabel diatas Luas lahan datar terbesar (0-2%) terdapat di
Kecamatan Bolo dengan luas 8.100 ha dari luas total kemiringan lahanya. Lahan
bergelombang (3-15%) terbesar terdapat pada Kecamatan Sanggar/Tambora
sebesar 37.548 ha. Kelompok lahan curam (16-40%) terbesar terdapat pada
Kecamatan Sanggar 32.400 Ha, Monta 29.054 Ha, Wera 26.796 Ha dan Donggo
20.163 dengan tiap-tiap luas wilayahnya. Terakhir keadaan lahan sangat curam
(>40) terbesar terdapat di Kecamatan Sanggar 33.123 Ha dan Sape 41.813 Ha
dari masing-masing luas wilahnya.
Kabupaten Bima mempunyai luas 4.374,65 km2, sebagaian merupakan
lahan sawah yakni sebanyak 7,22% atau 315,96 Km2 dan sisanya bukan lahan
40
sawah sebesar 92,78% atau 4.058,69 Km2. Dalam perkembangannya tanah sawah
luasnya kini semakin meningkat 8,53% jika dibandingkan pada tahun 2008 yang
luasnya sekitar 307,43 Km2. Peningkatan ini dikarenakan semakin sedikitnya area
hutan baik hutan rakyat maupun milik negara. Peningkatan luas areal sawah ini
didorong oleh semakin berkurangnya luas hutan, baik itu hutan negara maupun
luas hutan rakyat. Berikut ini adalah tabel untuk menguraikan lebih lanjut terkait
jenis-jenis tanah di Kab. Bima:
Tabel 1.2 jenis tanah di Kabupaten Bima
Kecamatan
Jenis Tanah Jumlah
Lahan Sawah LP Bukan Sawah
2013 2014 2013 2014 2013 2014
M o n t a 3 050 3 140 19 615 19 615 22 665 22 755
P a r a d o 1 167 1 307 3 430 3 430 4 597 4 737
B o l o 2 153 2 153 7 508 7 508 9 661 9 661
Mada Pangga
4 239 4 274 7 670 7 670 11 909 11 944
W o h a 2 602 2 602 4 598 4 598 7 200 7 200
B e l o 1 453 1 453 5 112 5 112 6 565 6 565
Palibelo 1 903 1 903 3 894 3 894 5 797 5 797
W a w o 1 829 1 829 10 680 10 680 12 509 12 509
Langgudu
2 122 2 122 25 464 25 464 27 586 27 586
Lambitu 744 744 7 839 7 839 8 583 8 583
S a p e 2 242 2 242 21 912 21 912 24 154 24 154
L a m b u 2 820 2 820 34 209 34 209 37 029 37 029
W e r a 2 114 2 306 36 805 36 805 38 919 39 111
Ambalawi
585 585 24 586 24 586 25 171 25 171
Donggo 2 980 2 980 20 952 20 952 23 932 23 932
Soromandi
1 011 1 079 14 318 14 318 15 329 15 397
Sanggar 1 231 1 231 68 641 68 641 69 872 69 872
Tambora 534 614 49 605 49 605 50 139 50 219
Jumlah 34 779 35 384 366 838 366 838 401 617 402 222 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima 2017
1.3 Kependudukan
41
Kabupaten Bima memiliki jumlah penduduk mencapai 438.522 jiwa, pada
tahun 2010 dan luas wilahnya 4.389,40 Km2. Hal ini berarti tingkat kepadatan
penduduk Kbaupaten Bima jika dirata-ratakan sebesar 100 jiwa per Km2.
Penyebaran penduduk di wilyah Kabupaten Bima masih tidak merata.
Bervariasinya luas tiap kecamatan yakni sekitar 66,93 Km2 - 627,82 Km2
sehingga penyebaran juga berbeda-beda yaitu antara 11 jiwa/km2 s/d 594 jiwa per
Km2.
Tabel1.3 : Distribusi dan kepadatan penduduk Kabupaten Bima tahun 2015.
Kecamatan/Subdistrict Persentase Penduduk/Percentage of Total Population
Kepadatan Penduduk per km2/Population Density per sq.km
1 Monta 7.62 157
2 Parado 1.98 36
3 Bolo 10.07 705
4 Madapangga 6.23 123
5 Woha 10.00 444
6 Belo 5.67 594
7 Palibelo 5.64 370
8 Wawo 3.70 131
9 Langgudu 5.99 87
10 Lambitu 1.16 83
11 Sape 12.07 244
12 Lambu 7.80 90
13 Wera 6.39 64
14 Ambalawi 4.14 107
15 Donggo 3.82 144
16 Soromandi 3.52 48
17 Sanggar 2.69 26
18 Tambora 1.51 11
Kabupaten Bima 100.00 3 465
Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 -2035
42
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah porsentase penduduk
terbanyak ada pada Kecamatan Sape yakni 12.07 % dari keseluruhan jumlah
penduduk Kabupaten Bima, menyusul Kecamatan Bolo 10.07% dan Woha 10%.
Sedangkan untuk jumlah kepadatan penduduk per Km2 terbanyak yaitu di
Kecamatan Bolo yakni 750/Km2 , kemudian Belo 594/ Km2 dan Kecamatan woha
sejumlah 444/ Km2.
1.4 Keadaan Sosial Ekonomi Dan Pendidikan Kabupaten Bima
Penduduk Kabupaten Bima pada umumnya bekerja pada sektor pertanian,
perdanganan, nelayan dan pemerintahan. Hal ini sebgai salah satu dampak dari
beberapa program pemeirntahan seperti, kemdudahan akses kredit keuangan
mikro, koperasi dan perbankan, usaha ekonomi produktif dan banyaknya proyek
padat kerja.
Pendidikan adalah salah satu komponen berepran dan menentukan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima. Berdasarkan pada tingkat
pendidikan, kondisi penduduk Kabupaten Bima sebagai berikut :Porsentase
Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Bima Tidak / belum sekolah 16.67%,
Universitas, 2.92%, Diploma, 1.83% Tidak / belum tamat SD, 13.83%, SD
sederajat 26.24%, SLTP sederajat 17.07% dan SLTA sederajat 21.44%.44
Belum memadainya pendidikan di Kabupaten Bimapenyebabnya antara lain
: kemampuan masyarakat yang masih terbatas dari segi biaya untuk melanjutkan
pendidikan terutama pada golongan ekonomi lemah. Kemudian masih terdapat
44 Dinas Dikpora Kabupaten Bima, 2009
43
lokasi sekolah yang sulit diakses, hal ini biasa dialami oleh masyarakat Kabupaten
Bima yang bertempat tinggal diwilayah yang masih tergolong sebagai wilayah
terpencil. Maslah lainnyaketidak merataan sarana pendidikan, misalnya
transportasi untuk ke sekolah sehingga warga kurang mampu bisa sekolah tanpa
mengeluarkan biaya besar untuk sewa transportasi seperti yang terjadi sebelum-
sebelumnya. Serta masih terdapat masnyarakat yang memiliki pandnagan bahwa
pendidikan bukanlah hal yang beegitu penting sehingga mereka memutuskan
untuk tidak menyuruh anaknya mealnjutkan sekolah dan memilih menyuruh
anaknya untuk mencari nafkah.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima,
pemerintah telah membangun tambahan sekolah-sekolah pada berbagai jenjang
pendidikan. Sampai pada 2009 jumlah sekolah di Kabupaten Bima, yaitu TK
Negeri sebnyak 14 dan Swasta 226, SD Negeri 401 dan Swasta sebanyak 2,
sekolah SMP Negeri 55 dan Swasta sebanyak 13, sedangkan SMA Negeri 29 dan
Swasta 32, untuk SMK Negeri sebanyak 5 sekolah.45
B. Gambaran Umum Intansi
Fungsi BPPKAD adalah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang dalam rangka mendukung tugas OPD tekhnis
guna merealisasikan target- target dalam RPJMD untuk kemajuan daerah dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.Adapun Visi dan Misi Kabupaten Bima
Tahun 2016 - 2021 Adalah : “Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah “
Religius, Aman, Makmur, Amanah Dan Handal”. Visi Pembangunan Kabupaten
45
Dinas Dikpora Kabupaten Bima, 2009
44
Bima Tahun 2016-2021 Tersebut Diwujudkan Melalui 5 (Lima) Misi
Pembangunan, Yaitu:pertama, membangun pemerintah dan masyarakat yang
mengedepankan nilai- nilai religius;kedua membangun keamanan dan ketertiban
wilayah dan masyarakat, mengamankan proses dan hasil pembangunan serta
penegakan supremasi hukum;ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sarana dan prasarana berbasis
tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, menciptakan lapangan kerja serta
peningkatan ekonomi kreatif;keempat mewujudkan reformasi birokrasi yang jujur,
transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN;kelima yaitu membangun sumber daya manusia yang
handal dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan guna
mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing.
BPKAD mengemban misi ke- 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang
Jujur, Transparan, Akuntabel, Dan Bertanggung Jawab Dalam
Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotsme (KKN). Salah satu indikatornya adalah mewujudkan pengelolaan
keuangan yang berkualitas dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang
selanjutnya diharapkan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.Indikator lain
yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam
mendukung pendanaan pembangunan serta pelayanan adminstrasi keuangan yang
prima.
Landasan hukum yang menjadi acuan badan pengelola keuangan,
pendapatan dan aset daerah kabupaten Bima yaitu: Undang- Undang Nomor 17
45
Tahun 2003 tentang KeuanganNegara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan KeuanganNegara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah; Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun2005-2025; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan KeuanganDaerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana PembangunanDaerah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun2010-2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bima
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016 – 2021Kabupaten Bima.
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi skpd
2.1.1 Tugas danFungsi
46
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Berdasarkan
Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 20Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bima. Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan
Aset Daerah sebelumnya adalah gabungan dari Bagian Keuangan,Bagian Umum
dan Dinas Pendapatan Daerah Kab.Bima. Berdasarkan Peraturan Bupati
Kabupaten Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan,Tugas dan
Fungsi,Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima,Badan Pengelola
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas : Membantu
Bupatidalam pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang
Pengelolaan Pendapatan,Keuangan dan aset berdasarkan asasotonomi,tugas
pembantuan dan dekonsentrasi.
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan
Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai
Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan,keuangandan aset;
kemudian sebagai pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan
pendapatan,keuangan dan aset ; juga sebgai Pengoordinasian dan pembinaan
tugas dibidang pengelolaan pendapatan,keuangan dan aset; selanjutnya sebgai
Pemantauan,pengendalian,evaluasi,dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis
pengelolaan pendapatan,keuangan dan aset; dan sebagai Pelaksanaan
Administrasi Badan pengelola pendapatan keuangan dan aset; serta sebagai
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
47
2.1.2 Struktur organisasi
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
terdiridari: Kepala dinas; sekretariat dinas; bidang pengkajian, pendaftaran
dan penetapan; bidang oenagihan dan pengaduan; bidang anggaran; bidang
perbendaharaan; bidang akuntansi; bidang aset.
Dengan cakupan wilayah operasional seluas 3.185,80 km² yang terbagi
dalam 18 kecamatan, dan191 desa , Badan Pengelola Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bimamemiliki1 Sekretariat,6
Bidang yang mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan
pajak daerah, retribusi danpendapatan lain-lain.Adapun struktur organisasi
Badan Pengelola Pendapatan.
BIDANG
PENAGIHAN
DAN
PENGADUAN
SUB BIDANG
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PENGELOLAANKEUANGAN
KEPALABADAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR: 06 Tahun 2016
SEKRETARIAT
KELOMPOKJABATAN
SUB,BAG
UMUM DAN PERLENGKAPAN
SUB.BAGIAN
SUB.BAGIAN
BIDANG
PENGKAJIAN
PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN
BIDANG
ANGGARAN
BIDANG
BIDANG
BIDANG
UPTd
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PENGKAJIAN, PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN POTENSI
SUB BIDANG
SUB BIDANG PEMBUKUAN
SUB BIDANG
PENDATAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET
SUB BIDANG
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
PAJAK/RETRIBUSI
SUB BIDANG
SUB BIDANG PELAPORAN
SUB BIDANG
PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET
48
49
2.1 Sumberdaya
2.2.1 Sumber Daya Manusia(SDM)
Adapun Sumberdaya Manusia Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bima per Januari 2017 sebanyak 97 orang dengan
perincian sebagai berikut :Jumlah pegawai PNS berdasarkan JenisKelamin
adalah Laki-laki sebanyak 57orang dan Perempuan sebanyak 40orang. Jumlah
pegawai berdasarkan JenjangPendidikan ialah Sarjana Strata 2 sebanyak 8orang,
Sarjana Strata 1 sejumlah 57orangSarjana Muda/Diplomase jumlah 9orang,
Sekolah Lanjutan Atas terdapat 106orangSekolah Lanjutan Pertama 10orang dan
Sekolah Dasar sejumlah5orang
Adapun Jumlah pegawai berdasarkanGolongan adalah sbb:7 Golongan
IV/c sebanyak 0 orang, Golongan IV/b sebanyak 1 orang, Golongan IV/a 5
orang, Golongan III/d sejumlah 6 orang, Golongan III/c 9 orang, Golongan III/b
17 orang, Golongan III/a 32 orang, II/d sejumlah 7 orang, Golongan II/c 14
orang, Golongan II/b sebanyak 1 orang, dan Golongan II/a sebanyak 5 orang.
Sedangkan untuk jumlah pegawai perbidang/sekretariat 19 orang Bidang
Anggaran 15 orang Bidang Perbendaharaan dan gaji 22 orang. BidangAkuntansi
18 orang Bidang Pengkajian Pendaftaran dan Penetapan 15 orang Bidang
Penagihan dan Pengaduan 15 orang dan di Bidang Aset 13 orang.
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah menempati
Kantor di Komplex Kantor Bupati Jalan Diponegoro No.11 Kel.Jatiwangi Kota
Bima Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Badan Pengelolaan
7Renstra BPPKAD Tahun 2017.
50
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima terus dilakukan untuk
mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan dalam satu atap.
Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan
untuk 6 bidang dan1 Sekretariat telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan
kerja terdiri dari : kendaraan roda 2 sebanyak 30bidang tanah, kendaraan roda 4
sebanyak 1bidang tanah, komputer PC berbagai merk dan type sebanyak 10
buah, NoteBook/Laptop sebanyak 10 buah, kulkas 2 buah,proyektor 4 buah,AC
ruangan 9 buah, Mesin ketik rol panjang 25 buah,mesin perporasi 2 buah.
2.1.2 Visi dan misi BPKAD
Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut
kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Badan
pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah “Menjadi Institusi yang
handal dan amanah dalam tata kelola keuangan dan aset daerah.
Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Menjadi
Institusi yang handal dan amanah dalam tata kelola keuangan dan aset daerah
adalah Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga
/ institusi yang mempunyai tugas mengelola keuangan daerah dan mengelola
kekayaan / aset daerah.
Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.
Untuk mewujudkan Visi :"terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
aset Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan dan akuntabel "Misi Bada
51
Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Mewujudkan
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, transparan
dan taat pada aturan yang berlaku; Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam
rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah
Meningkatkankualitas pelayanan admi nistrasi keuangan.
Misi Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional,
akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku dimaknai bahwa pengelolaan
pendapatan harus dapat meningkatkan kemampuan pendapatan yang digunakan untuk
membiayai pembangunan daerah.Misi Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam
rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah dimaknai bahwa setiap
pengelolaan keuangan daerah harus mampu meningkatkan kemampuan SDM, berikut
Sarana dan Prasarana serta system yang mendukung pengelolaan keuangan daerah yang
lebih transparan dan akuntabel dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pengawasan (pengendalian).
Misi Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan dimaknai
sebagai segala bentuk jasa pelayanan untuk publik, baik dalam bentuk barang
jasa yang menjadi tanggungjawabnya dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.