54

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Profil Provinsi Jawa Timur

1. Sekilas Provinsi Jawa Timur

Di Provinsi Jawa Timur secara geografis memiliki luas wilayah 47.964 Km2

yang dimana provinsi jawa timur ini memiliki 2 wilayah yaitu wilayah jawa timurr

dan keplauan madura. Dengan melihat luas wilayah daratan jawa timur jumlah

penduduknya hampir 42.030.635 Jiwa pada tahun 2017. Sementara luas wilayah

daratan yang ada di kepulauan madura 5.423 Km2 dengan jumlah penduduk hampir

4 juta jiwa pada tahun 2016.31

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kaabupaten dan 9 koota,

dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur

sebagai daerah provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota tertiggi yang ada di

Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil),

sebagai berikut Bakorwil I mencakup daerah Madiun meliputi Kota Madiun, Kab.

Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab.

Tulungagung, , dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab.

Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang,

dan Kab. Lamongan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang,

Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Blitar, Kkab. Blitar. Bakorwil IV

Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarajo, kab. Gresik, kab. Bangkalan,

Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kab Sumenep. Kota Probolinggo, kab.

31 Database Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

55

Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan

Kab. Banyuwangi

Jawa Timur memiliki ciri khas yang melekat sebagai ikon yang terkenal,

Reog dan Ludruk adalah salah satu kesenian Jawa Timur yang paling terkenal.

Selain keseniannya yang sudah menjarah ke dunia internasioanl, kebesaran Jawa

Timur juga terlihat dari berbagai gambaran budayanya. Masyarakat Jawa Timur

memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan

pada pepatah “ JER BASUKI MAWA BEYA” , yang berarti untuk mencapai suatu

kebahagiaan diperlukan pengorbanan.32

2. Kondisi Geografis

Keberadaan Provinsi Jawa Timur merupakan proses sejarah panjang dari

adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai

perkembangan pada zamannya. Pembentukan Provinsi Jawa Timur berdasarkan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, yang telah

diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7

Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12

Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

32 Database Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

56

Gambar 3.1 Peta Provinsi Jawa Timur

Sumber: Diolah oleh peneliti

Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 kilometer. Lebar bentangan

utara-selatan di bagian barat sekitar 200 kilometer, sedangkan di bagian timur

lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah pulau terbesar di Jawa

Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada

sekitar 150 kilometer sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat

gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah

Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung

dan Pulau Sempu.33 Batas wiayah Provinsi Jawa Timur meliputi sebelah utara

berbatasan dengan pulau kalimantan atau tepatnya dengan provinsi kalimantan

selatan; sebelah timur berbatasan dengan pulau bali; sebelah selatan berbatasan

denan perairan terbuka, yaitu samudra hindia; dan sebelah barat berbatasan dengan

provinsi jawa tengah.

33 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 2004

57

Tabel 3.1

Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur

Sumber: Permendagri 56/2015 Tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan / Desa

Kelurahan Desa Jumlah

Kabupaten:

Kab. Pacitan 12 5 166 171

Kab. Ponorogo 21 26 281 307

Kab. Trenggalek 14 5 152 157

Kab. Tulungagung 19 14 257 271

Kab. Blitar 22 28 220 248

Kab. Kediri 26 1 343 344

Kab. Malang 33 12 378 390

Kab. Lumajang 21 7 198 205

Kab. Jember 31 22 226 248

Kab. Banyuwangi 24 28 189 217

Kab. Bondowoso 23 10 209 219

Kab. Situbondo 17 4 132 136

Kab. Probolinggo 24 5 325 330

Kab. Pasuruan 24 24 341 365

Kab. Sidoarjo 18 31 322 353

Kab. Mojokerto 18 5 299 304

Kab. Jombang 21 4 302 306

Kab. Nganjuk 20 20 264 284

Kab. Madiun 15 8 198 206

Kab. Magetan 18 28 207 235

Kab. Ngawi 19 4 213 217

Kab. Bojonegoro 28 11 419 430

Kab. Tuban 20 17 311 328

Kab. Lamongan 27 12 462 474

Kab. Gresik 18 26 330 356

Kab. Bangkalan 18 8 273 281

Kab. Sampang 14 6 180 186

Kab. Pamekasan 13 11 178 189

Kab. Sumenep 27 4 330 334

Kota

Kota Kediri 3 46 0 46

Kota Blitar 3 21 0 21

Kota Malang 5 57 0 57

Kota Probolinggo 5 29 0 29

Kota Pasuruan 4 34 0 34

Kota Mojokerto 2 18 0 18

Kota Madiun 3 27 0 27

Kota Surabaya 31 154 0 154

Kota Batu 3 5 19 24

Jawa Timur 664 777 7.724 8.501

58

Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga wilayah dataran, yakni

dataran tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan

ketinggian rata-rata di atas 100 meter dari permukaan laut (Magetan, Trenggalek,

Blitar, Malang, Batu, Bondowoso). Dataran sedang mempunyai ketinggian 45-100

meter di atas permukaan laut (Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember,

Nganjuk, Madiun, Ngawi). Kabupaten/kota (20) sisanya berada di daerah dataran

rendah, yakni dengan ketinggian di bawah 45 meter dari permukaan laut.34

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290 km), dan

Bengawan Solo. Sungai Brantas memiiki mata air di daerah Malang. Sesampai di

Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua: Kali Mas dan Kali Porong.

Keduanya bermuara di Selat Madura. Bengawan Solo berasal dari Jawa Tengah,

akhirnya bermuara di Gresik. Di lereng Gunung Lawu di dekat perbatasan dengan

Jawa Tengah terdapat Telaga Sarangan, sebuah danau alami. Bendungan utama di

Jawa Timur antara lain Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo, yang

digunakan untuk irigasi, pemeliharaan ikan, dan pariwisata.

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan wilayah Pulau Jawa

bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan lebih sedikit.

Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan selama 100 hari.

Suhu rata-rata berkisar 21-34°C. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, bahkan

di daerah Ranu Pane (lereng Gunung Semeru), suhu bisa mencapai minus 4°C,

yang menyebabkan turunnya salju lembut.

34 RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

59

Suhu tertinggi terjadi pada Oktober dan November (35,3°C), dan terendah

di bulan Agustus (19,3°C) de ngan kelembaban 39%-97%. Tekanan udara tertinggi

di bulan Agustus sebesar 1.012,0 Milibar. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di

bulan Februari. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus,

sedangkan terendah di bulan April. Kecepatan angin tertinggi terjadi di bulan

Oktober, dan terendah di bulan April.35

3. Kondisi Demografis

a) Jumlah Penduduk

Konsep penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu semua orang

yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih

dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan menetap.36

Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat

menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun demikian juga dapat menjadi

hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. hal ini akan terjadi

apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta

kesehatan. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait masalah

kependudukan baik didalam kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus

dilaksanakan agar dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga

kesejahteraan dapat ditingkatkan.

35 Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Tahun 2013 36 Badan Pusat Statistik, 2014, kondisi demografi, hlm. 102

60

Tabel 3.2

Indikator Kepadatan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

No Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah Penduduk (Jiwa) 38.363 38.610 38.847 39.075 39.293

2 Pertumbuhan Penduduk

(%)

0,67 0,64 0,61 0,59 0,56

3 Kepadatan Penduduk

(Jiwa/Km²)

800 805 810 815 819

4 Sex Ratio (L/P) (%) 97,43 97,40 97,44 97,48 97,50

5 Jumlah Rumah Tanggal

(000 ruta)

10,775 10,676 10,801 -

6 Rata-rata ART (Jiwa/ruta) 3,6 3,62 3,62 -

Menurut Kelompok Umur

7 0-14 tahun (%) 23,75 23,47 23,19 22,91 22,64

8 15-64 tahun (%) 69,04 69,20 69,34 69,46 69,54

9 Di atas 65 tahun (%) 7,21 7,33 7,47 7,63 7,82 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Berdasarkan indikator kepadatan kependudukan provinsi jawa timur selama

kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) jumlah penduduk Jawa Timur selalu

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Didalam data Badan Pusat Statistik, pada

tahun 2017 distribusi penduduk Jawa Timur pada kelompok usia muda tercatat

sebesar 22,64 persen, usia produktif sebesar 69,54 persen dan usia tua sebesar 7,82

persen.

b) Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2012-2016,

telah berhasil meningkatkan akses dan kesempaan masyarakat untuk memperoleh

pendidikan. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan Jawa Timur

dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan

kesempatan yang sama semua peserta didik dari berbagai golongan mastarakat yang

berbeda secara sosial,ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan

fisik serta intelektual. Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, Melek Huruf,

61

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan

suatu indikator keberhasilan pembangungan pendidikan.

Tabel 3.3

Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016

Wilayah Angka Melek Huruf (Persen)

2012 2013 2014 2015 2016

Jawa Timur 89,28 90,49 92,23 92,30 91,59 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur,2017

Tabel 3.4

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Wilayah Rata-rata lama sekolah (Tahun)

2012 2015 2016

Jawa Timur 7.45 7.71 7.23 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur,2017

Tabel 3.5

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Menurut

Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Timur, 2015-2016

Jenjang Pendidikan APM APK

2015 2016 2015 2016

SD/MI 97,38 97,49 108,67 108,17

SMP/MTs 81,16 81,35 91,42 92,54

SMA/SMK/MA 60,31 60,72 116,20 81,23 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur,2017

c) Kondisi Pemerintahan

Dalam rangkaian kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, maka telah dilakukan penataan kembali organisasi dinas daerah Provinsi

Jawa Timur.

62

Jumlah dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 20 (Dua Puluh),

terdiri Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan dan

Lalu Lintas Angkutan Jalan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas

Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan; Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Pertanian;

Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas

Kehutanan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Energi dan Sumberdaya

Mineral; dan Dinas Pendapatan.

Sedangkan Sekretariat Daerah terdiri Asisten Pemerintahan membawahi 11

(sebelas) Biro, terdiri Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Biro Administrasi

Kerjasama, dan Biro Hukum; Asisten Perekonomian dan Pembangunan

membawahi Biro Administrasi Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan,

Biro Administrasi Sumber Daya Alam; Asisten Kesejahteraan Masyarakat

membawahi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi

Kemasyarakatan; dan Asisten Administrasi Umum membawahi Biro Organisasi,

Biro Humas Protokol dan Biro Umum.

Sementara itu, badan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur, terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Penelitan

dan Pengembangan (Balitbang), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas),

Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman

Modal, Badan Ketahanan Pangan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan, Badan

63

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Kepegawaian Daerah,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Perwakilan, RSU Dr Soetomo

Surabaya, RS Jiwa Menur Surabaya, RSU Haji Surabaya, RSU Dr Saiful Anwar

Malang, RSU Dr. Soedono Madiun,Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan

Pembangunan Jatim Wilayah I-IV, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Provinsi Korpri, serta

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Jumlah pegawai negeri sipil di Jawa Timur sampai 2017 mencapai 20.809

orang, terdiri 12.850 laki-laki (61,75%), dan 7.959 perempuan (38,25%). Jika

dilihat dari golongan /kepangkatan, jumlah terbanyak ditempati oleh pegawai

negeri sipil golongan I, 572 orang (2,74%); disusul golongan II, 6.899orang

(33,10%); golongan III sebanyak 10.901 orang (52,38%); dan golongan IV, 2.437

orang (11,71%).

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa

Timur

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun

2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka kedudukan,

tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur.

64

Kedudukan yanga ada di dalam Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan

unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur

yang dimana tugas pokok yang harus di jalankan Bappeda Provinsi Jawa Timur

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok juga

didukung dengan adanya fungsi kinerjanya yang dimana fungsi dalam

melaksanakan tugas, Bappeda Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi

perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan

pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan

tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang ada di dalam Bappeda provinsi Jawa timur sesuai

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, Struktur Organisasi Bappeda

Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :

Sekretariat, di dalam skretariat yang terdiri atas sub-sub bagian yang di bagi

menjadi sub bagian tata usaha; sub bagian penyusunan program; serta sub bagian

keuangan. Bidang ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian sub yang dimana sub

bidang pertanian mengelolaa di dalam pembangunan yang menyangkut dibidang

pertanian yang ada di Jawa Timur; sub bidang industri di dalam bagian indistri ini

mengelolaa perindustrian dan perdagangan yang ada di jawa timur; serta sub

bidang koperasi dan UKM yang dimana untuk pemberdayaan perekonomian yang

65

ada masyrakat jawa timur. Bidang prasarana wilayah, yang terdiri atas: sub bidang

prasarana perhubungan; sub bidang keciptakaryaan; serta sub bidang prasarana

sumber daya air. Bidang pengembangan regional, yang terdiri atas: sub bidang

perencanaan tata ruang; serta sub bidang pengembangan wilayah sumberdaya alam

dan lingkungan hidup.

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, yang terdiri atas: Sub Bidang

Pemerintahan dan Aparatur; Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; serta Sub Bidang

Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan. Bidang Pembiayaan

Pembangunan, yaitu terdiri atas: Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan

Pembangunan; serta Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan

Pembangunan. Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas : Sub Bidang

Pengendalian dan Evaluasi; Sub Bidang Pelporan; serta Sub Bidang Pengolahan

Data dan Informasi. Kelompok Pejabat Fungsional.

66

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur

Sumber: Buku Dinamis Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2016

67

3. UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pelayanan data perencanaan

dan pendanaan pembangunan Non APBD dan APBN. Yang dimana kinerjanya

telah diatur dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117

Tahun 2016, Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur. Yang dimana UPT Pelayanan Data Perencanaan dan

Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagian tugas

teknis operasional Badan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di

bidang informasi data dan analisis pendanaan pembangunan; yang dimana memiliki

tugas penyelenggaraan pengkajian informasi data dan analisa pendanaan

pembangunan; mempersiapkan bahan informasi data dan analisa pendanaan

pembangunan; sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi UPT; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas yang dimana melakukan

pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; melaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan; melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan

kantor; melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

68

Seksi Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan, mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan data perencanaan pembangunan kepada pengambil

kebijakan berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah

berdasarkan hasil analisis pembangunan; melaksanakan pelayanan data

perencanaan pembangunan kepada stakeholder dan publik secara langsung dan

tidak langsung melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta sistem

informasi perencanaan pembangunan lainnya; melaksanakan pengelolaan website

dan sarana sistem informasi serta insfrastruktur jaringan informatika Badan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan monitoring,

evaluasi dan pelaporan pelayanan data perencanaan pembangunan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPT.

Seksi Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan

inventarisasi permasalahan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber

pendanaan pembangunan untuk penyusunan rencana program pendanaan

pembangunan; melaksanakan penyusunan rencana program pendanaan dan

pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan serta sistem informasi

pengembangan pendanaan pembangunan; mengoordinasikan pelaksanaan

pendanaan pembangunan yang bersumber dari pendanaan alternatif; melaksanakan

monitoring, evaluasi dan pelaporan pendanaan dan pengembangan alternatif

sumber pendanaan pembangunan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala UPT.

69

C. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan

(Bakorwil) III Malang

1. Profil

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan disebut

Bakorwil adalah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan

Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi

Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Bakorwil III yang

berkedudukan di Kota Malang merupakan salah satu dari 5 (lima) lima Bakorwil

yang ada di Jawa Timur.

Wilayah Kerja Bakorwil III Malang meliputi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota ;

Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar,

Kota Blitar, Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

Sedangkan untuk penjabaran kedudukan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah

Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Bakorwil merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam

menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah di wilayah kerjanya. Dalam tugas melaksanakan

mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, Bakorwil Malang

telah mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya dan telah

diimplementasikan kedalam program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah kerja Bakorwil Malang.

70

Keberadaan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa

Timur mempunyai potensi dan posisi yang strategis dimasing-masing wilayah

untuk membantu tugas- tugas Gubernur yang belum atau tidak terjangkau oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka mendekatkan pelayanan dan

percepatan pelayanan maka Bakorwil Jawa Timur sangat diperlukan.

Perlu kita ketahui bahwa luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari

38 Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang lebih 38.687.622 jiwa luas

wilayah darat 47.157,71 KM2 luas laut 110.000 KM2, 229 pulau besar dan kecil

serta sosial budaya yang beraneka ragam sehingga diperlukan span of control yang

memadai. Dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat di Kabupaten/Kota sebagai

wujud penyelenggaraan otonomi daerah. Peningkatan hasil koordinasi dan

kerjasama menjadi kebutuhan pemerintah provinsi yang dalam hal ini pelaksanaan

tugas-tugas koordinasi telah dilaksanakan oleh Bakorwil Jawa Timur.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan

Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai

berikut.

71

Kedudukan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa

Timur merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah

kerjanya. Tugas yang ada di dalam Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan

Pembangunan Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan

koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan

potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi Bakorwil III Malang ini sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur

Nomor 16 Tahun 2016 yang memiliki fungsi sebagai Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur

menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup

tugasnya; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya; penyelarasan

perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah

Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya; pemberian

rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)

pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; pelaksanaan monitoring dan

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; pelaksanaan dukungan

teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di ingkungan Pemerintah

Provinsi; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.