Upload
phamanh
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
39
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa peningkatan kualitas kehidupan
beragama dilakukan melalui empat fokus prioritas, yaitu:
Pertama, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama melalui: (a)
peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam
ajaran agama; (b) peningkatan wawasan keagamaan yang toleran dan selaras dengan
wawasan kebangsaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender, serta kebhinekaan; (c)
peningkatan motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional; (d)
peningkatan wawasan keagamaan masyarakat untuk mengurangi berbagai aliran
sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama; (e) peningkatan
ketahanan umat beragama terhadap ekses negatif ideologi-ideologi yang tidak sesuai
dengan nilai luhur bangsa; (f) peningkatan upaya mewujudkan kesalehan sosial sejalan
dengan kesalehan ritual; (g) pengembangan pusat kajian keagamaaan dan sumber
belajar masyarakat; (h) peningkatan pemanfaatan sumber-sumber informasi keagamaan
dan perpustakaan rumah ibadah; (i) penguatan peran media massa dan teknologi
informasi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai agama; dan (j) penguatan peran
agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa.
Kedua, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, melalui: (a) pembentukan dan
peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama; (b) pengembangan sikap dan
perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran; (c) penguatan kapasitas masyarakat
dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-
cara damai; (d) peningkatan dialog dan kerjasama intern dan antarumat beragama, dan
pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama; (e) peningkatan koordinasi
antarinstansi/lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu
keagamaan; (f) pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama, penyuluh
agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama; (g) peningkatan
peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional; dan (h) penguatan
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
40
peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan, seperti perlunya
penyusunan undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama.
Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, melalui: (a) peningkatan
pengelolaan dan fungsi rumah ibadat; (b) peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan
dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infak, sedekah, dana persembahan kasih/dana
kolekte, dana punia, dan dana paramita serta dana ibadah sosial lainnya); (c)
peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan; (d) peningkatan jaringan
dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan; (e) pengembangan berbagai kebijakan
dan peraturan perundang-undangan yang secara jelas menjabarkan kewenangan dan
kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak beragama masyarakat;
dan (f) penerapan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang agama yang
berkelanjutan dan efektif; (g) reformasi birokrasi; (h) penyiapan laporan keuangan
dengan opini wajar tanpa pengecualian; dan (i) penguatan struktur organisasi instansi
pusat dan instansi vertikal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan.
Keempat, pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010,
melalui: (a) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sesuai standar pelayanan
minimal dalam rangka memperoleh sertifikat ISO 9000:2001; (b) pemantapan
penerapan dan pemanfaatan sistem informasi haji terpadu (Siskohat); (c) penyediaan
jaringan Siskohat di seluruh kabupaten/kota; (d) peningkatan efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji; (e) pemantapan landasan peraturan
perundang-undangan tentang profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji; dan (f)
penyiapan draft undang-undang tentang pengelolaan dana haji.
Selain itu, keempat fokus prioritas pembangunan bidang agama di atas juga didukung
oleh: (a) peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang agama;
(b) peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik; (c) peningkatan penelitian dan
pengembangan pembangunan bidang agama; (d) peningkatan pendidikan dan
pelatihan; dan (e) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor,
lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L).
Selain kebijakan di dalam kehidupan beragama, pada bidang pendidikan kebijakan
nasional diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
41
menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti,
dan kemandirian bangsa yang kuat. Kebijakan ini dilakukan melalui sembilan fokus
prioritas, yaitu:
Pertama, peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang
merata melalui: (a) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi
semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar
nasional pendidikan; (b) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional
Sekolah (BOS); (c) peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah
terpencil dan kepulauan; (d) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang,
peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian
pendidikan di berbagai jenjang untuk mendukung peningkatan efisiensi internal
pendidikan; (e) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/
sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (f) peningkatan mutu proses
pembelajaran; (g) peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak cerdas dan
berkebutuhan khusus; dan (h) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/sederajat yang
berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/sederajat, serta (i)
penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim yang mendukung
tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian,
partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills), jiwa kewirausahaan, serta memperkuat
pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural serta
toleransi beragama guna mewujudkan peserta didik yang bermoral, beretika,
berbudaya, beradab, toleran, dan memahami keberagaman.
Kedua, peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah, melalui: (a)
peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal untuk dapat
menampung meningkatnya lulusan SMP/MTs/sederajat sebagai dampak penuntasan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (b) rehabilitasi gedung-gedung
SMA/SMK/MA/sederajat; (c) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah
untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan
ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; (d) peningkatan kualitas dan
relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan
keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
42
menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos
kewirausahaan; (e) harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi
vokasi dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespons
kebutuhan pasar yang dinamis; (f) peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan,
pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam
rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta
penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja; (g) peningkatan pendidikan
kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan (h) peningkatan ketersediaan
guru satuan pendidikan kejuruan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan termasuk kebutuhan lokal.
Ketiga, peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (a)
peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan
keseimbangan antara jumlah program studi sejalan dengan tuntutan kebutuhan
pembangunan dan masyarakat serta daerah; (b) penguatan otonomi dan manajemen
pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset (research university)
menuju terwujudnya universitas kelas dunia (world class university); (c) penataan
program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan
pembangunan; (d) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan tinggi, seperti perpustakaan dan laboratorium yang sesuai dengan
kebutuhan program studi; (e) pengembangan dan pelaksanaan road map penelitian
sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mendukung terwujudnya perguruan
tinggi sebagai pengembangan dan penelitian iptek; (f) peningkatan kualifikasi dosen
melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (g) penguatan kualitas
dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan academic recharging; (h)
penguatan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil
penelitian dalam jurnal internasional dan mendapatkan paten; (i) penguatan kemitraan
perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan
internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat
pengembangan dan penelitian iptek; (j) peningkatan pendidikan kewirausahaan,
termasuk technopreneur bagi dosen dan mahasiswa dengan menjalin kerjasama antara
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
43
institusi pendidikan dan dunia usaha; dan (k) pemberian beasiswa perguruan tinggi
untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.
Keempat, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga
kependidikan, melalui: (a) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi,
pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (b) penguatan
kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan
paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial, dan
menyenangkan; (c) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional
berkelanjutan (continuous professional development); (d) pemberdayaan peran kepala
sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul; (e) revitalisasi peran
pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance; (f) peningkatan kapasitas dan
kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru yang
berkualitas secara masif, termasuk dalam menyelenggarakan pre-service training yang
bermutu; (g) peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan pengendalian mutu
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru; (h) peningkatan efisiensi, efektivitas,
pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan (i) penyediaan tenaga pendidik di
daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Kelima, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal, melalui: (a)
penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; (b) peningkatan
pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau
tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (c) peningkatan pengetahuan
dan kecakapan keorangtuaan (parenting education) dan homeschooling serta
pendidikan sepanjang hayat; dan (d) peningkatan keberaksaraan penduduk yang diikuti
dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.
Keenam, peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat, melalui: (a)
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar
masyarakat; (b) revitalisasi perpustakaan; (c) peningkatan ketersediaan layanan
perpustakaan secara merata; (d) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi
perpustakaan; (e) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan
perpustakaan; dan (f) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga
perpustakaan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
44
Ketujuh, peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, yang holistik dan
integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki
kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
Kedelapan, peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, melalui
peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara, pemberian bantuan
dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan kurikulum dan
metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Kesembilan, pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, dengan
meningkatkan: (a) percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung
pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (b) penataan pelaksanaan
pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan; dan (c)
pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta perkembangan
global, regional, nasional, dan lokal termasuk pendidikan agama, pengembangan
kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja
dan kemampuan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mendukung pendidikan
berwawasan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, kesembilan fokus prioritas tersebut juga didukung oleh kebijakan sebagai
berikut. Pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan
pendidikan melalui: (a) pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (b)
pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan
akuntabel serta didukung sistem pendanaan yang andal; (c) peningkatan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam
bentuk komite sekolah; (d) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk
memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam
bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kapasitas satuan
pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk
manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (f) konsolidasi sistem informasi dan hasil
penelitian dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam proses
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
45
pengambilan keputusan, memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan.
Kedua, penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian
dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas
penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi,
dan nasional.
Ketiga, penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapainya
pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau.
Keempat, peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
seperti laboratorium, perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku-buku mata
pelajaran yang berkualitas dan murah, untuk memenuhi standar pelayanan minimal
termasuk di daerah pemekaran baru.
Kelima, peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
di bidang pendidikan termasuk penyediaan internet ber-content pendidikan mulai
jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
Keenam, peningkatan karakter bangsa peserta didik termasuk internalisasi nilai-nilai
budaya ke dalam proses pembelajaran, kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta
peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan
seni serta bahasa perhubungan luas antara bangsa.
Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan
untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat
sosial ekonomi dengan meningkatkan: (a) pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang
berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan
mahasiswa miskin; (b) pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang
tertinggal (underprivileged); (c) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak
kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (d) pemihakan kebijakan
pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (e) pengembangan
instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
46
ekonomi; dan (f) peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah dan satuan
pendidikan yang tertinggal.
Secara lebih terperinci, masing-masing arah kebijakan dan strategi nasional
pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tahun
2010 - 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat, antara
lain melalui:
a. Peningkatan ketaatan beragama masyarakat yang terwujud dalam sikap dan
perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam
ajaran agama.
b. Menumbuhkembangkan wawasan keagamaan yang lapang dan toleran selaras
dengan wawasan kebangsaan dan kebhinnekaan.
c. Menumbuhkembangkan pusat kajian keagamaaan dan sumber belajar
masyarakat.
d. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber informasi keagamaan dan
perpustakaan rumah ibadat.
e. Peningkatan peran media massa dan teknologi informasi berbasis internet
sebagai wahana internalisasi nilai-nilai agama.
f. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan HAM dan
gender.
2. Pengembangan kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di
kalangan umat beragama, antara lain melalui:
a. Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama sebagai modal sosial dalam
pembangunan nasional.
b. Peningkatan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran pada
masyarakat.
c. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan
aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai.
d. Pencegahan insiden kekerasan terkait dengan isu-isu keagamaan.
e. Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama, dan pemerintah.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
47
f. Peningkatan peran dan kerjasama kelompok-kelompok sosial keagamaan dalam
upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan hidup beragama.
g. Peningkatan kualitas penanganan konflik bernuansa keagamaan yang
melibatkan kerja sama antara pemerintah dan kelompok-kelompok sosial
keagamaan.
h. Peningkatan koordinasi antarinstansi/lembaga pemerintah dalam upaya
penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan.
i. Pengembangan wawasan multikultur dan pendidikan ruhani bagi guru-guru
agama, penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin
agama.
j. Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan tentang kemerdekaan
beribadat dan kerukunan umat beragama.
3. Peningkatan kualitas pelayanan bagi umat beragama, antara lain melalui:
a. Peningkatan kualitas pelayanan bagi umat beragama.
b. Peningkatan kualitas pelayanan lembaga sosial keagamaan.
c. Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi keagamaan.
d. Peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadat.
e. Peningkatan pelayanan jaminan produk halal.
f. Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan dan kapasitas lembaga
keuangan berbasis agama.
g. Peningkatan kapasitas instansi/lembaga pemerintah yang bertanggung jawab
atas penyediaan layanan bagi umat beragama disertai dengan meningkatnya
profesionalisme aparatur penyedia layanan.
h. Peningkatan kebijakan dan tata kelola yang baik dalam penyediaan pelayanan
bagi umat beragama dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, antara lain melalui:
a. Peningkatan kualitas bimbingan kepada jemaah haji.
b. Penyempurnaan pola rekruitmen dan pelatihan petugas haji.
c. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal menuju sertifikasi ISO 9001:2008.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
48
d. Pengembangan sistem informasi haji yang handal.
e. Peningkatan dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan
haji.
f. Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak laknjut UU 13/2008
g. Optimalisasi pengelolaan dana haji
h. Peningkatan koordinasi intern dan antar instansi/lembaga.
5. Optimalisasi potensi dan pendayagunaan dana sosial keagamaan, antara lain
melalui:
a. Peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, sedekah,
kolekte, dana punia, dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya.
b. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan, melalui
pemberian bantuan operasional kelembagaan, peningkatan sarana prasarana,
pengembangan manajemen, peningkatan kualitas tenaga pengelola, dan
pengembangan jaringan.
c. Peningkatan sistem pengelolaan wakaf produktif melalui kegiatan sosialisasi
hukum wakaf dan program bantuan fasilitasi dan pembimbingan.
d. Peningkatan peran lembaga keuangan berbasis agama /perbankan syariah
sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat, melalui program fasilitasi
dan penguatan regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat kurang
mampu.
e. Perkembangan sistem informasi lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan
lembaga keuangan berbasis agama.
f. Disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat.
6. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Lembaga Sosial Keagamaan, antara lain
melalui:
a. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan melalui
pengembangan sarana prasarana, peningkatan mutu manajemen, peningkatan
kualitas sumber daya pengelola, dan peningkatan pemanfaatan potensi umat
beragama.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
49
b. Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga-lembaga
sosial keagamaan, dan penguatan program-program kelembagaan.
c. Peningkatan jaringan dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan.
d. Peningkatan hubungan dan kerjasama antar lembaga sosial keagamaan, dan
dengan pemerintah sebagai mitra pembangunan.
e. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan infomasi keagamaan pada lembaga-
lembaga sosial keagamaan.
f. Peningkatan komunikasi antar lembaga sosial keagamaan.
7. Peningkatan kebijakan dan tata kelola kehidupan beragama yang baik, antara
lain melalui:
a. Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang
secara jelas menjabarkan kewenangan dan kewajiban pemerintah dalam
memberikan perlindungan atas hak beragama masyarakat, perlindungan
terhadap masyarakat dari setiap perlakuan diskriminatif atas dasar agama, dan
fasilitasi dan pelayanan terhadap umat beragama.
b. Pengembangan peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang dapat
menjadi pedoman bagi pengaturan hubungan kehidupan umat beragama dalam
rangka kerukunan nasional.
c. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan bidang agama yang dilandasi atas
hasil riset yang berkualitas dan dapat diandalkan.
d. Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi guna mengukur dan
meningkatkan keberhasilan pembangunan bidang agama.
8. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah,
Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,
antara lain melalui:
a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaan yang
bermutu.
b. Perintisan pendidikan berbasis keagamaan bertaraf internasional.
c. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama.
d. Peningkatan Ma’had Aly pada pondok pesantren.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
50
e. Peningkatan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan diniyah dan pondok
pesantren.
f. Peningkatan layanan pendidikan nonformal dan vokasional pada pondok
pesantren.
g. Peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah.
h. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan.
i. Peningkatan pastisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan.
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA
Kebijakan Kementerian Agama tahun 2010-2014 diarahkan kepada lima hal pokok,
yaitu: (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) peningkatan kualitas
kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah,
perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; (4)
peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan; (5) perwujudan tata kelola
kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Adapun strategi untuk realisasi kelima kebijakan tersebut dituangkan dalam 11
program Kementerian Agama, sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama
Tujuan utama program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan
fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit
organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai
daerah.
Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai oleh program ini adalah
meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
51
sehingga dapat meningkatkan kinerja keseluruhan Kementerian Agama.
Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian
Agama.
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut
adalah:
a. Persentase SDM berkinerja sangat baik, dengan target sebesar 20% pada tahun
2010 menjadi 60% pada tahun 2014.
b. Rasio kecukupan anggaran, dengan target sebesar 79% pada tahun 2010
menjadi 99% pada tahun 2014.
c. Rasio ketersediaan sarana prasarana, dengan target sebesar 75% pada tahun
2010 menjadi 100% pada tahun 2014.
d. Persentase unit eselon II yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal
(SPM). Target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2010 sebesar 50% dan
diharapkan meningkat menjadi 100% pada tahun 2014.
e. Persentase unit eselon II yang telah memiliki Standar Prosedur Operasional
(SPO). Target untuk tahun 2010 sebesar 50% dan ditargetkan meningkat
menjadi 100% pada tahun 2014.
Ada 13 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil
jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu:
a. Pembinaan Administrasi Perencanaan
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya data dan informasi perencanaan
2) Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran
3) Tersedianya laporan pengendalian dan evaluasi program
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pengelolaan data dan
informasi perencanaan; penyiapan bahan perencanaan dan pengalokasian
anggaran; pelayanan revisi dokumen anggaran; penyusunan laporan;
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian; penyiapan draft
RPJMN, penyusunan rencana strategis, penyusunan RKT, dan penyiapan draft
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
52
RKP; pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana; serta
pengelolaan program lintas sektoral.
b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya pegawai sesuai kebutuhan dan formasi
2) Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pegawai
3) Terlaksananya pelayanan mutasi
4) Tersedianya data dan informasi kepegawaian secara on line
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pemetaan kebutuhan dan
formasi pegawai; peningkatan kualitas sistem dan mekanisme penyelenggaraan
rekruitmen pegawai; peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai;
pembinaan dan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian; pengangkatan,
kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai; pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data kepegawaian; pengembangan sistem aplikasi
pendataan; pengembangan jaringan kelembagaan; serta sosialisasi dan
publikasi.
c. Administrasi Keuangan dan BMN
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya dokumen pembiayaan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
2) Meningkatnya kualitas pengelolaan perbendaharaan
3) Tersedianya dokumen Barang Milik Negara (BMN)
4) Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pembinaan dan
pelayanan administrasi pembiayaan; pembayaran gaji; pembinaan dan
pelaksanaan PNBP; pelaksanaan pengujian dokumen tagihan; pembinaan
perbendaharaan satuan kerja dan penyelenggaraan tata usaha; recovery,
revaluasi, pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
optimalisasi penerapan aplikasi pelaporan; serta peningkatan mutu penyusunan
laporan keuangan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
53
d. Pembinaan Administrasi Organisasi &Tata Laksana
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya kebijakan administrasi, manajemen dan organisasi
2) Tersedianya organisasi dan tata kerja
3) Tersedianya standar pelayanan minimal serta sistem dan prosedur kerja
4) Tersedianya laporan evaluasi kinerja organisasi
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui analisis dan koordinasi
perumusan visi, misi, kebijakan, dan pembakuan organisasi; penyiapan bahan
koordinasi pimpinan; pengembangan kelembagaan; analisis jabatan;
pengkajian, penilaian dan pembinaan organisasi; penyusunan dan pembinaan
manajemen kantor, pengembangan SPM dan SPO sebagai kontrol kualitas,
penerapan sistem dan prosedur kerja organisasi; evaluasi dan pembinaan
akuntabilitas kinerja organisasi; pengkoordinasian dan pembinaan penyelesaian
tindak lanjut hasil pengawasan; serta pembinaan pelaksanaan pengawasan
melekat.
e. Pembinaan Administrasi Hukum & KLN
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya naskah telaahan dan rancangan peraturan perundang-undangan
2) Meningkatnya kualitas penyuluhan dan advokasi hukum
3) Tersedianya dokumen bantuan dan kerjasama luar negeri
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyiapan draft-draft
kebijakan; peningkatan koordinasi dan sosialisasi rancangan peraturan
perundang-undangan; pendokumentasian, penilaian dan evaluasi peraturan
perundang-undangan; pembinaan jabatan perancang perundang-undangan;
peningkatan pembinaan penyuluh peraturan perundang-undangan;
pengembangan silabus/materi penyuluhan; pemberian bantuan hukum;
pengembangan kerjasama dengan instansi/lembaga luar negeri; peningkatan
mutu pengelolaan bantuan belajar/dharma siswa; serta penyelesaian dokumen
bantuan dan kerjasama luar negeri.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
54
f. Pembinaan Administrasi Umum
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya kualitas tata kelola persuratan dan kearsipan
2) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan pimpinan
3) Tersedianya sarana prasarana kantor di lingkungan Sekretariat Jenderal
4) Meningkatnya kualitas kerumahtanggaan Kantor Pusat
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pengembangan sistem
tata persuratan dan kearsipan; peningkatan kualitas jabatan fungsional arsiparis;
pengembangan mutu pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
peningkatan pelayanan pimpinan; penyusunan rencana pengadaan berbasis
kebutuhan; pembenahan manajemen pelayanan, penyimpanan, pendistribusian,
dan pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal; pembinaan
pengadaan perlengkapan di lingkungan Kementerian; dan pelayanan
kerumahtanggaan Kantor Pusat.
g. Pembinaan Administrasi Pusat Kerukunan Hidup Umat Beragama
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah
meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kerukunan hidup umat beragama.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan manajemen
administrasi kerukunan, pembinaan tenaga administrasi kerukunan, penguatan
koordinasi, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, pengembangan
kapasitas kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana.
h. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyiapan draft-draft
kebijakan kerukunan; sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan
kerukunan; pembinaan dan pengembangan program kerukunan; pengembangan
wawasan multikultural; peningkatan sistem siaga dini dan antisipasi konflik;
inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan; penyusunan peta
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
55
kerukunan; pengembangan potensi kerukunan umat beragama; pembinaan
jaringan kerjasama dan kemitraan; peningkatan partsipasi masyarakat;
pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaaan; dan penguatan peran forum
kerukunan umat beragama.
i. Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Khonghucu
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya
pelayanan pembinaan masyarakat serta pendidikan agama dan keagamaan
Khonghucu.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pengembangan mutu
penyelenggaraan bimbingan masyarakat; peningkatan kualitas pelayanan data
dan informasi keagamaan; peningkatan mutu dan jumlah tenaga penyuluh;
pengembangan kapasitas dan penyediaan guru agama Khonghucu; penyusunan
paket kurikulum pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; pengembangan
sarana dan prasarana kependidikan; pengembangan jaringan dan kerjasama; dan
penguatan tata kelola kependidikan.
j. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya kualitas kehumasan dan pencitraan
2) Tersedianya data dan informasi keagamaan
3) Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyelenggaraan
kegiatan kehumasan; pembinaan dan pelaksanaan hubungan antara lembaga
resmi dan ormas; penyelenggaraan penerangan masyarakat; pengembangan
kerjasama dengan media massa; pembinaan bidang kehumasan; pengembangan
perencanaan dan pembinaan; peningkatan sistem dan analisis data informasi
keagamaan; pembinaan keterampilan statistika; penguatan sistem pengelolaan
informasi keagamaan; serta pengembangan jaringan komunikasi data; dan
peningkatan pengelolaan website.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
56
k. Pembinaan Administrasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya pembinaan pegawai
2) Tersedianya dukungan layanan umum
3) Meningkatnya kesejahteraan sosial
Keluaran (outputs) tersebut antara lain dicapai melalui optimalisasi pembinaan
pegawai, peningkatan kinerja layanan umum, pemberian bantuan kesejahteraan
pegawai, dan kegiatan bakti sosial.
l. Pembinaan Administrasi Misi Haji Indonesia
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya
dukungan manajemen dan koordinasi penyelenggaraan haji di Arab Saudi
Keluaran (outputs) tersebut antara lain dicapai melalui peningkatan mutu
dukungan layanan dokumen perjalanan, transportasi, akomodasi, konsumsi,
kesehatan, keamanan dan perlindungan; pengembangan standar mutu
pelayanan; peningkatan kualitas dan penyediaan tenaga musiman; peningkatan
sistem dan pelayanan informasi haji; serta penguatan koordinasi dengan
berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah Arab Saudi.
m. Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
meningkatnya kualitas manajemen dan koordinasi di tingkat Kantor Wilayah
Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan dukungan
manajemen perencanaan, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan mutu
pengelolaan keuangan dan BMN, peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan
BMN; pengembangan organisasi dan tatalaksana; penerapan SPM dan SPO;
peningkatan pelayanan data dan informasi; peningkatan mutu pelayanan umum;
peningkatan jaringan kerjasama dan kemitraan; pengembangan sarana dan
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
57
prasarana kelembagaan; serta penyediaan dukungan teknis lainnya pada Kantor
Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian
Agama
Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan penyediaan sarana dan
prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit-unit organisasi Kementerian
Agama. Hasil jangka menengah (outcomes) yang hendak dicapai melalui program
ini adalah meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi
pelayanan bagi unit-unit organisasi Kementerian Agama. Indikator yang digunakan
untuk mengukur keberhasilan pencapaian program ini adalah meningkatnya rasio
jumlah dan mutu sarana dan prasarana terhadap kebutuhan. Target yang ditetapkan
untuk rasio jumlah adalah 90% pada tahun 2010 menjadi 95% pada tahun 2014.
Sedangkan target yang ditetapkan untuk rasio mutu adalah 40% pada tahun 2010
menjadi 60% pada tahun 2014. Adapun pelaksanaan program ini menjadi tanggung
jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
Kegiatan prioritas yang dilakukan untuk mencapai tujuan program ini adalah
penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, dengan keluaran
(outputs) kegiatan antara lain tersedianya tanah sesuai dengan kebutuhan,
tersedianya gedung kantor baru, terpeliharanya gedung kantor yang sudah ada,
tersedia dan terpeliharanya perlengkapan kantor dan kendaraan, tersedia dan
terpeliharanya peralatan dan mesin, serta aset perlengkapan lainnya.
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Agama
Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur Kementerian
Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif. Pelaksanaan program
ini menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan dapat dicapai melalui program
ini adalah: Pertama, meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
58
peraturan perundang-undangan, yang diukur melalui penurunan tingkat
pelanggaran dan penyimpangan. Tingkat pelanggaran dan penyimpangan pada
tahun 2014 diharapkan hanya sebesar 5%. Kedua, meningkatnya mutu kinerja
aparatur dan satuan organisasi/satuan kerja (Sator/Satker) Kementerian Agama
yang ditandai dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Tingkat
mutu kinerja aparatur dan Sator/Satker Kementerian Agama ditargetkan sebesar
75% pada tahun 2010 dan diharapkan akan meningkat menjadi 90% pada tahun
2014. Ketiga, meningkatnya akuntabilitas kinerja Sator/Satker Kementerian
Agama, yang diukur melalui penerapan 3 asas akuntabilitas, transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas dengan target capaian kinerja sebesar 75% tahun 2010
menjadi 95% pada tahun 2014.
Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 6 kegiatan prioritas yang akan
dilaksanakan, yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat
Jenderal. Keluaran (outputs) yang akan dihasilkan kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya dokumen perencanaan dan keuangan tepat waktu;
2) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian;
3) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan;
4) Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai acuan kerja;
5) Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan hasil pengawasan;
6) Tersedianya data tindak lanjut hasil temuan yang valid dan tepat waktu;
7) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan
perlengkapan;
8) Tersedianya sarana prasarana kerja.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kapasitas
dan pelayanan pegawai; penerapan disiplin perencanaan berbasis kinerja;
peningkatan mutu laporan keuangan; penerapan SPO dan SPM; peningkatan
pelayanan ketatalaksanaan; penyediaan berbagai peraturan perundang-
undangan ketatalaksanaan; peningkatan sosialisasi kebijakan ketatalaksanaan;
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
59
penyediaan data dan informasi kelembagaan; percepatan tindaklanjut hasil
temuan pemeriksaan; penguatan pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan
dan perlengkapan; peningkatan mutu pelaporan keuangan dan BMN;
peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja serta pengembangan sarana
prasarana.
b. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah I dengan wilayah kerja pada 2
Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang
dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan;
2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev);
3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan
Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)
dan Pakta Integritas;
4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit;
5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit
sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas
auditor; pengembangan sistem aplikasi pengawasan; optimalisasi
penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan,
peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas,
review meeting secara intensif untuk menguji validitas data hasil audit;
peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja auditor; capacity building untuk
auditor, pengembangan jaringan kerjasama pengawasan; serta peningkatan
partisipasi masyarakat.
c. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah II dengan wilayah kerja pada 2
Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.
Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan;
2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev);
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
60
3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan
Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)
dan Pakta Integritas;
4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit;
5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit
sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas
auditor; pengembangan sistem aplikasi pengawasan; optimalisasi
penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan,
peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas,
review meeting secara intensif untuk menguji validitas data hasil audit;
peningkatan mutu pelaporan hasil audit; peningkatan koordinasi dan evaluasi
kinerja auditor; capacity building untuk auditor, pengembangan jaringan
kerjasama pengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat.
d. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah III dengan wilayah kerja pada
2 Unit Eselon I Pusat dan 8 Kantor Wilayah Provinsi.
Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan;
2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev);
3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan
Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)
dan Pakta Integritas;
4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit;
5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit
sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
61
auditor; pengembangan sistem aplikasi pengawasan; optimalisasi
penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan,
peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas,
review meeting secara intensif untuk menguji validitas data hasil audit;
peningkatan mutu pelaporan hasil audit; peningkatan koordinasi dan evaluasi
kinerja auditor; capacity building untuk auditor, pengembangan jaringan
kerjasamapengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat.
e. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah IV dengan wilayah kerja pada
2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.
Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan;
2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev);
3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan
Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)
dan Pakta Integritas;
4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit;
5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit
sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas
auditor; pengembangan sistem aplikasi pengawasan; optimalisasi
penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan,
peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas,
review meeting secara intensif untuk menguji validitas data hasil audit;
peningkatan mutu pelaporan hasil audit; peningkatan koordinasi dan evaluasi
kinerja auditor; capacity building untuk auditor, pengembangan jaringan
kerjasama pengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat.
f. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah V dengan wilayah kerja pada 2
Unit Eselon I Pusat dan 7 Kantor Wilayah Provinsi.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
62
Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan;
2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev);
3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan
Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)
dan Pakta Integritas;
4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit;
5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit
sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas
auditor; pengembangan sistem aplikasi pengawasan; optimalisasi
penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan,
peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas,
review meeting secara intensif untuk menguji validitas data hasil audit;
peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja auditor; capacity building untuk
auditor, peningkatan mutu pelaporan hasil audit; pengembangan jaringan
kerjasama pengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat.
4. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian
Agama
Tujuan utama program ini adalah: 1) Menyediakan data dan informasi keagamaan
melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan
kebijakan pembangunan bidang agama; 2) Meningkatkan kualitas aparatur
Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Hasil (outcomes) yang hendak dicapai dari tujuan penelitian dan pengembangan
adalah meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian bagi perumusan kebijakan
pembangunan agama, dan akses masyarakat. Indikator yang digunakan untuk
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
63
mengukur keberhasilan tersebut adalah persentase hasil penelitian yang digunakan
sebagai landasan perumusan kebijakan dan program di unit kerja masing-masing,
dan bagi masyarakat. Target capaian yang ditetapkan adalah meningkatnya
pemanfaatan hasil-hasil penelitian oleh pemerintah dan masyarakat, dengan target
20% tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014, dan terpenuhinya penyediaan data
dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 100% pertahun, serta
tercapainya sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 100% pertahun.
Berkenaan dengan tujuan kediklatan, hasil (outcomes) yang hendak dicapai dalam
jangka menengah adalah meningkatnya kinerja aparatur Kementerian Agama baik
yang PNS maupun pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian Agama. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tersebut
adalah persentase aparatur Kementerian Agama yang kompeten, profesional dan
berintegritas. Target capaian yang ditetapkan adalah 30% tahun 2010 menjadi 50%
pada tahun 2014.
Sejalan dengan misi Kementerian Agama, maka fokus penelitian dan kediklatan
diarahkan pada lima bidang prioritas, yaitu kehidupan beragama, kerukunan umat
beragama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah
haji, dan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berwibawa.
Unit organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan progam ini adalah Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
Untuk mencapai tujuan kelitbangan dan kediklatan tersebut, terdapat 7 kegiatan
prioritas, meliputi:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan
Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan.
Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya data dan informasi perencanaan
2) Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan informasi
3) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
64
4) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan dan
kerumahtanggaan
5) Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih
Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui penyusunan program
dan kegiatan berbasis kinerja; penyediaan dan pengembangan sistem aplikasi
data perencanaan; peningkatan mutu pengelolaan data dan informasi;
peningkatan sosialisasi dan pameran produk-produk kelembagaan;
peningakatan mutu pelayanan dan pembinaan perpustakaan; peningkatan sistem
pemeliharaan bahan pustaka; peningkatan mutu pembinaan keortalaan dan
kepegawaian; penyiapan peraturan perundang-undangan; pengolahan dan
pembinaan administrasi keuangan; peningkatan kualitas pengelolaan BMN;
peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan BMN; pengembangan sistem
evaluasi dan monitoring; penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan;
peningkatan akuntabilitas kinerja dan citra kelembagaan; pengembangan
sarana dan prasarana kerja; serta pembinaan dan pengembangan jaringan kerja
kelembagaan.
b. Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, yang pelaksanaannya
menjadi tanggung jawab Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya laporan hasil penelitian kehidupan keagamaan untuk
mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.
2) Tersedianya laporan pengembangan hasil penelitian kehidupan keagamaan.
3) Tersedianya bahan rancangan peraturan perundang-undangan tentang
kerukunan umat beragama.
4) Tersedianya modul / model / pedoman pembinaan, bimbingan dan
pemberdayaan kehidupan keagamaan.
5) Tersedianya data tentang kehidupan keagamaan.
6) Terpublikasikannya hasil penelitian kehidupan keagamaan.
7) Terwujudnya jaringan kemitraan penelitian kehidupan keagamaan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
65
8) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi peneliti bidang
kehidupan keagamaan.
9) Tersedianya dukungan administrasi yang profesional bagi kegiatan
penelitian kehidupan keagamaan.
Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan relevansi
topik-topik penelitian; peningkatan mutu hasil kelitbangan; pengembangan
sistem pendampingan kelitbangan; peningkatan kualitas pemetaan dan studi
kebutuhan penelitian; optimalisasi penilaian dan telaah hasil penelitian;
pengembangan kualitas publikasi dan komunikasi produk-produk kelitbangan;
peningkatan mutu pembinaan program; penguatan koordinasi dan sinergi
program; penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan
kehidupan keagamaan; penyiapan bahan-bahan kebijakan; penyediaan beasiswa
dan bantuan belajar; peningkatan kapasitas SDM peneliti; pengembangan
budaya akademik; penyiapan data dan evaluasi hasil penelitian; pengembangan
jaringan kerjasama kelembagaan; dan peningkatan mutu dukungan administrasi
kelitbangan.
c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan,
yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Puslitbang Pendidikan Agama
dan pendidikan keagamaan.
Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Terlaksananya kegiatan penelitian pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan
pembangunan bidang agama.
2) Terlaksananya kegiatan pengembangan hasil-hasil penelitian pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan.
3) Tersedianya publikasi hasil-hasil penelitian pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan.
4) Terjalinnya kemitraan dengan komunitas penelitian pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan lebih luas melalui penyediaan bantuan penelitian
bagi komunitas akademik dan lembaga-lembaga penelitian di luar
Kementerian Agama.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
66
5) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan pelajar bagi peneliti bidang
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di lingkungan Badan Litbang
dan Diklat Keagamaan.
6) Terlaksananya dukungan administrasi yang profesional bagi kegiatan
penelitian pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan relevansi
topik-topik penelitian; peningkatan mutu hasil kelitbangan; pengembangan
sistem pendampingan kelitbangan; peningkatan kualitas pemetaan dan studi
kebutuhan penelitian; optimalisasi penilaian dan telaah hasil penelitian;
pengembangan kualitas publikasi dan komunikasi produk-produk kelitbangan;
peningkatan mutu pembinaan program; penguatan koordinasi dan sinergi
program; penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan
kehidupan keagamaan; penyiapan bahan-bahan kebijakan; penyediaan beasiswa
dan bantuan belajar; peningkatan kapasitas SDM peneliti; pengembangan
budaya akademik; penyiapan data dan evaluasi hasil penelitian; pengembangan
jaringan kerjasama kelembagaan; dan peningkatan mutu dukungan administrasi
kelitbangan.
d. Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan, yang pelaksanaannya
menjadi tanggung jawab Puslitbang Lektur Keagamaan.
Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Terlaksananya kegiatan penelitian lektur keagamaan yang berkualitas guna
mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.
2) Terlaksananya kegiatan pengembangan hasil-hasil penelitian lektur
keagamaan.
3) Tersedianya publikasi hasil-hasil penelitian lektur keagamaan.
4) Terjalinnya kemitraan dengan komunitas penelitian lektur keagamaan yang
lebih luas melalui penyediaan bantuan penelitian bagi komunitas akademik
dan lembaga-lembaga penelitian di luar Kementerian Agama.
5) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi peneliti bidang lektur
keagamaan di lingkungan Badan Litbang dan Diklat.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
67
6) Terlaksananya dukungan administrasi yang profesional bagi kegiatan
penelitian lektur keagamaan.
Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan relevansi
topik-topik penelitian; peningkatan mutu hasil kelitbangan; pengembangan
sistem pendampingan kelitbangan; peningkatan kualitas pemetaan dan studi
kebutuhan penelitian; optimalisasi penilaian dan telaah hasil penelitian;
pengembangan kualitas publikasi dan komunikasi produk-produk kelitbangan;
peningkatan mutu pembinaan program; penguatan koordinasi dan sinergi
program; penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan
kehidupan keagamaan; penyiapan bahan-bahan kebijakan; penyediaan beasiswa
dan bantuan belajar; peningkatan kapasitas SDM peneliti; pengembangan
budaya akademik; penyiapan data dan evaluasi hasil penelitian; pengembangan
jaringan kerjasama kelembagaan; dan peningkatan mutu dukungan administrasi
kelitbangan.
e. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, yang pelaksanaannya menjadi
tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Administrasi.
Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga
administrasi keagamaan PNS dan pegawai yang mendukung pelaksanaan
tugas fungsi Kementerian Agama yang berkualitas.
2) Tersedianya dukungan administrasi bagi kegiatan kediklatan tenaga
administrasi.
3) Tersedianya kurikulum, standar kompetensi, bahan ajar, juklak, juknis dan
pedoman kediklatan tenaga administrasi.
4) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi pegawai tenaga
administrasi di lingkungan Kementerian.
5) Terlaksananya kegiatan kemitraan bagi pengembangan model pembelajaran
kediklatan tenaga administrasi.
6) Tersedianya sarana pengembangan sumber pembelajaran kediklatan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
68
Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan
kapasitas SDM penyelenggara diklat; peningkatan kapasitas widyaiswara;
pengembangan program diklat yang memenuhi kebutuhan pegawai seluruh unit
di lingkungan Kementerian Agama; peningkatan kualitas instrument kediklatan;
pembagian dan pemerataan kegiatan diklat; pengembangan jaringan kemitraan
dan penerapan paradigma baru kediklatan; peningkatan jumlah sasaran
kediklatan; pembinaan pengendalian evaluasi, akreditasi dan sertifikasi serta
pelaporan pelaksanaan diklat administrasi.
f. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan, yang pelaksanaannya
menjadi tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan.
Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga
teknis keagamaan PNS dan pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas
fungsi Kementerian Agama yang berkualitas.
2) Tersedianya dukungan administrasi bagi kegiatan kediklatan tenaga teknis
keagamaan.
3) Tersedianya kurikulum, standar kompetensi, bahan ajar, juklak, juknis dan
pedoman kediklatan tenaga teknis keagamaan.
4) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi pegawai tenaga teknis
keagamaan.
5) Terlaksananya kegiatan kemitraan bagi pengembangan model pembelajaran
kediklatan tenaga teknis keagamaan.
6) Tersedianya sarana pengembangan sumber pembelajaran kediklatan.
Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan
kapasitas SDM penyelenggara diklat; peningkatan kapasitas widyaiswara;
pengembangan program diklat yang memenuhi kebutuhan pegawai seluruh unit
di lingkungan Kementerian Agama; peningkatan kualitas instrument kediklatan;
pembagian dan pemerataan kegiatan diklat; pengembangan jaringan kemitraan
dan penerapan paradigma baru kediklatan; peningkatan jumlah sasaran
kediklatan; pembinaan pengendalian evaluasi, akreditasi dan sertifikasi serta
pelaporan pelaksanaan diklat tenaga teknis keagamaan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
69
g. Pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan Mushaf Al-Qur’an, yang
pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur’an.
Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Terlaksananya kegiatan pentashihan mushaf Al-Qur’an.
2) Terlaksananya kegiatan pengkajian mushaf Al-Qur’an.
3) Terlaksananya kegiatan pemeliharaan, dokumentasi dan sosialisasi mushaf
Al- Qur’an.
4) Tersedianya dukungan administrasi kegiatan pentashihan, pengkajian, dan
pemeliharaan mushaf Al-Qur’an.
Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu
kegiatan pentashihan dan pengkajian; optimalisasi pemeliharaan dan publikasi
hasil pentashihan dan pengkajian; peningkatan pengelolaan Museum Al-Qurán
dan pameran; pengembangan jaringan kemitraan; penyediaan dukungan
administrasi bagi kegiatan pentashihan, pengkajian dan pemeliharaan mushaf
Al-Qur’an; peningkatan kapasitas SDM peneliti dan pentashih; pengembangan
budaya akademik; pengembangan bahan kebijakan dan pembinaan program
pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan mushaf Al-Qur’an; penilaian dan
telaah hasil pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan mushaf Al-Qur’an; serta
penyiapan data dan evaluasi hasil pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan
mushaf Al-Qur’an.
Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah dilaksanakan oleh 3
(tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu: (1) Balai Litbang Agama Jakarta,
dengan wilayah kerja meliputi 13 provinsi di Indonesia bagian barat; (2) Balai
Litbang Agama Semarang, dengan wilayah kerja mencakup 10 provinsi di
Indonesia bagian tengah, dan; (3) Balai Litbang Agama Makassar, dengan
wilayah kerja meliputi 10 provinsi di Indonesia bagian timur.
Keluaran (outputs) yang ingin dicapai melalui UPT kelitbangan ini adalah:
1) Terlaksananya kegiatan penelitian yang berkualitas guna mendukung
perumusan kebijakan pemerintah di tingkat wilayah.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
70
2) Terlaksananya kegiatan pengembangan hasil-hasil penelitian.
3) Tersedianya publikasi hasil-hasil penelitian.
4) Tersedianya bantuan penelitian bagi komunitas akademik dan lembaga-
lembaga penelitian non-Kementerian Agama di tingkat wilayah.
5) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi peneliti, litkayasa, tenaga
fungsional lainnya, dan tenaga administrasi di wilayah kerja Balai Litbang
Agama.
6) Tersedianya dukungan administrasi bagi kegiatan penelitian dan
pengembangan di tingkat wilayah.
Sementara itu, pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis
keagamaan di daerah ditangani oleh Balai Diklat Keagamaan. Hingga saat ini,
jumlah Balai Diklat Keagamaan mencapai 12 satker (satuan kerja), meliputi:
Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,
Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Manado, dan Ambon.
Keluaran yang ingin dicapai melalui UPT kediklatan ini adalah:
1) Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi
dan tenaga teknis keagamaan yang berkualitas di tingkat daerah.
2) Tersedianya dukungan administrasi kegiatan kediklatan.
3) Tersedianya bahan ajar, juklak, juknis dan pedoman-pedoman kediklatan
4) Tersalurkannya bantuan belajar dan beasiswa bagi pegawai di lingkungan
wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan.
5) Terselenggaranya kegiatan kemitraan bagi pengembangan model kediklatan
di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan.
5. Program Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah yang ditandai dengan tingkat kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan kepada jemaah, sistem informasi yang memadai, serta tata kelola
yang baik dan bersih. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai melalui
program ini adalah meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
71
pengembangan sistem informasi haji dan umrah. Indikator yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program adalah (1) persentase indeks
kualitas pembinaan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (2)
persentase indeks kualitas pelayanan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada
tahun 2014, (3) persentase indeks kualitas pengembangan informasi haji dari 30%
pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (4) persentase indeks kualitas
pembinaan umrah dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014.
Adapun pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kegiatan prioritas yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya dokumen anggaran dan kegiatan
2) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan
3) Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perundang-
undangan
4) Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum
5) Meningkatnya kualitas data dan informasi
Keluaran (outputs) tersebut akan dicapai antara lain melalui peningkatan
koordinasi pelaksanaan tugas; optimalisasi pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi satuan organisasi; penyusunan rencana dan program kegiatan;
peningkatan mutu pelayanan data; pengembangan sistem informasi
kelembagaan; peningkatan mutu laporan dan akuntabilitas kinerja; peningkatan
kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan; optimalisasi
pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan; pembinaan dan
pelayanan keortalaan dan kepegawaian; penyiapan peraturan perundang-
undangan; peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan ketatausahaan,
kearsipan, pengelolaan BMN, dan kerumahtanggaan; peningkatan pelayanan
keprotokolan; dan pengembangan sarana prasarana kelembagaan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
72
b. Pembinaan Haji dan Umrah.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya dukungan manajemen administrasi pembinaan haji
2) Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan haji
3) Meningkatnya kualitas pembinaan petugas
4) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada KBIH, PIHK, dan PPIU
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualitas
pengelolaan administrasi haji dan umrah; peningkatan mutu modul/materi
pembinaan dan bimbingan; peningkatan kualitas dan penyediaan penyuluh/
petugas bimbingan; optimalisasi pembinaan dan pengawasan KBIH, PIHK, dan
PPIU; penguatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan; pengembangan
sarana prasarana; dan peningkatan mutu pelayanan ketatausahaan.
c. Pelayanan Haji dan Umrah.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya dukungan manajemen administrasi pelayanan
2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran
3) Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen
4) Meningkatnya kualitas pelayanan akomodasi dan konsumsi
5) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan dukungan
administrasi pelayanan; optimalisasi pelayanan pendaftaran, dokumen
perjalanan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan; peningkatan
pelayanan keamanan dan perlindungan; penyediaan dan peningkatan kualitas
petugas; penguatan koordinasi kelembagaan; peningkatan sarana dan
parasarana, serta pengembangan mutu pelayanan ketatausahaan.
d. Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Umrah.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Terlaksananya dukungan manajemen administrasi pengelolaan BPIH dan
Sistem Informasi Haji (SIH)
2) Tersedianya dokumen anggaran dan kegiatan BPIH
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
73
3) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana Non-BPIH (DAU)
4) Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Haji
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualitas
pengelolaan BPIH, Non-BPIH (DAU) dan pengembangan Sistem Informasi
Haji; serta pelayanan ketatausahaan.
6. Program Pendidikan Islam
Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi
dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam.
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program
ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Lembaga Pendidikan Islam
diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 7,09%
menjadi 7,65%, Madarasah Ibtidaiyah (MI) dari 12,18% menjadi 13,01%,
Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 19,06% menjadi 18,28%, Madrasah Aliyah
(MA) dari 7,65% menjadi 8,63%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,57% menjadi
0,69%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 2,26% menjadi 2,58%, Taman Pendidikan
Al Quran (TPQ) dari 2,61% menjadi 2,82%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,07%
menjadi 0,11%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,27% menjadi 0,31% , Kelompok
Belajar Paket C dari 0,57% menjadi 0,61%, dan Pendidikan Tinggi Agama Islam
(PTAI) dari 2,25% menjadi 3,00%.
Angka Partisipasi Murni (APM) juga diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke
tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 5,53% menjadi 5,97%, Madarasah Ibtidaiyah (MI)
dari 10,11% menjadi 12,88%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 13,91% menjadi
14,44%, Madrasah Aliyah (MA) dari 5,97% menjadi 6,73%, Pesantren Salafiyah
Ula dari 0,50% menjadi 0,62%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 1,66% menjadi
1,78%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,04% menjadi 2,20%, Kelompok
Belajar Paket A dari 0,06% menjadi 0,10%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,23%
menjadi 0,27% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,48% menjadi 0,52%, dan
Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari 1,96% menjadi 2,88%.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
74
Unit organisasi pelaksana program ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam ini dilakukan melalui sejumlah
kegiatan strategis sebagai berikut:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya data dan informasi perencanaan
2) Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran
3) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan
4) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta
tersedianya peraturan perundang-undangan
5) Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum
Keluaran (outputs) tersebut akan dicapai antara lain melalui koordinasi
pelaksanaan tugas; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan
organisasi; penyusunan rencana dan program kegiatan; penyiapan dan
pengolahan data; pengembangan sistem informasi; penyusunan laporan dan
evaluasi program serta akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan
administrasi keuangan; penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan;
pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; penyusunan laporan akuntansi dan
verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang organisasi dan
tatalaksana; pengelolaan kepegawaian; penyiapan peraturan perundang-
undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan,
pengelolaan BMN, kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan.
b. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MI
3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MI
4) Meningkatnya mutu tata kelola MI
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
75
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan
pengembangan sarana prasarana MI termasuk di daerah bencana, terpencil dan
tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan
pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah;
peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi
masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi;
peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola
pendidikan, selain itu pencapaian kegiatan ini juga mencakup berbagai hal
terkait pendidikan anak usia dini dan RA/BA.
c. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Tsanawiyah
(MTs);
2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MTs;
3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MTs;
4) Meningkatnya mutu tata kelola MTs.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan
pengembangan sarana prasarana MTs, termasuk di daerah bencana, terpencil
dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar
dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah;
peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi
masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi;
peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola
pendidikan.
d. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Aliyah (MA)
2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MA
3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MA
4) Meningkatnya mutu tata kelola MA
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
76
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan
pengembangan sarana prasarana MA, termasuk di daerah bencana, terpencil
dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar
dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah;
peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi
masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi;
peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola
pendidikan.
e. Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI dan MTs
2) Tersalurkannya beasiswa bagi siswa miskin.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) bagi madarasah ibtidaiyah dan madrasah
tsanawiyah; penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa miskin,
termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; serta penyediaan
safeguarding (monitoring, rakor, evaluasi) bagi BOS pada tingkat pusat,
provinsi dan kabupaten/kota.
f. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Madrasah
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
2) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan
peningkatan kualifikasi guru, pengawas dan tenaga kependidikan; penyediaan
beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya; peningkatan kompetensi kepala
madrasah; serta penyediaan tunjangan fungsional, profesi dan purna bakti.
g. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
77
1) Meningkatnya akses pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)
2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan PTAI
3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan PTAI
4) Meningkatnya mutu tata kelola PTAI
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan
pengembangan sarana prasarana PTAI, termasuk di daerah bencana, terpencil
dan tertinggal; peningkatan mutu lulusan dan daya saing bertaraf internasional;
peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi
masyarakat dan bantuan luar negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai
pihak; pengembangan Ma'had Aly pada PTAI; penataan program studi dan
bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan pembangunan; penguatan
konsorsium ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat pengembangan dan
pengkajian ilmu-ilmu keislaman di PTAI; serta peningkatan mutu tata kelola
PTAI.
i. Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Bermutu
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan
tersalurkannya beasiswa bagi mahasiwa miskin dan mahasiswa berprestasi.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan beasiswa
bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi, termasuk di daerah
bencana, terpencil dan tertinggal.
j. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Tinggi Islam
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan pada
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)
2) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan pada PTAI
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualifikasi
pendidikan dosen dan tenaga kependidikan; penyediaan beasiswa dan bantuan
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
78
belajar; penyediaan tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan
lainnya.
k. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan
Pondok Pesantren.
2) Meningkatnya mutu layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok
Pesantren.
3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan Pendidikan Non Formal,
Diniyah, dan Pondok Pesantren
4) Meningkatnya mutu tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan
Pondok Pesantren
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan BOS pada
pondok pesantren penyelenggara program Wajar Dikdas; penyediaan dan
pengembangan sarana prasarana Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok
Pesantren, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; peningkatan
mutu lulusan dan daya saing; penyaluran beasiswa; peningkatan mutu
kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar
negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak; pengembangan
Ma'had Aly pada pondok pesantren; serta peningkatan mutu tata kelola
pendidikan.
l. Penyediaan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Bermutu
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan
tersalurkannya BOS pada pendidikan keagamaan dan beasiswa bagi santri
berprestasi.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyaluran BOS pada
satuan pendidikan keagamaan dan penyediaan beasiswa bagi santri berprestasi.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
79
m. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya layanan pendidikan agama Islam pada sekolah
2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan agama Islam pada sekolah;
3) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta
didik.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan
pengembangan sarana prasarana Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah,
termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pembentukan dan
peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan
Agama Islam; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI; pengembangan
standar model PAI pada sekolah; serta peningkatan partisipasi dan kemitraan
sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan PAI.
n. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan
Agama Islam
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
agama Islam
2) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
agama Islam
Keluaran (outputs) ini dicapai antara lain melalui peningkatan kompetensi dan
kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam;
penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru; peningkatan
wawasan guru melalui program pertukaran guru PAI; penyediaan subsidi
tunjangan fungsional bagi guru PAI non-PNS; penyediaan tunjangan profesi
bagi guru PAI; dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
80
7. Program Bimbingan Masyarakat Islam
Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pelayanan
bimbingan Masyarakat Islam, baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen,
maupun sarana (media) pembinaan dan pelayanan. Hasil (outcomes) yang hendak
dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan,
pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Indikator yang
digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut
adalah: (1) Meningkatnya indeks kualitas bimbingan dari 35% pada tahun 2010
menjadi 75% pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari
30% pada tahun 2010 menjadi 70% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks
kualitas pemberdayaan dari 20% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014,
dan (4) Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 15% pada tahun 2010
menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Ada 5 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil
jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya perencanaan program, data dan informasi perencanaan
2) Terlaksananya administrasi keuangan
3) Terlaksananya pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana serta
kepegawaian
4) Terlaksananya administrasi dan manajemen tugas umum
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,
penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data,
pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi
program dan akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
81
anggaran dan perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan
verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan
kepegawaian dan penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan
dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan
perlengkapan serta keprotokolan.
b. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi urusan agama Islam dan
pembinaan Syariah.
2) Meningkatnya pelayanan kepenghuluan dan pemberdayaan KUA
3) Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan keluarga sakinah
4) Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masjid
5) Meningkatnya pelayanan bimbingan dan jaminan produk halal
6) Meningkatnya pelayanan pembinaan Syariah dan hisab rukyat
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan
pelayanan di bidang kepenghuluan dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama;
bimbingan dan pelayanan jaminan produk halal; pemberdayaan keluarga dan
konsultasi keluarga, bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah; bimbingan
dan pelayanan pembinaan kemakmuran, manajemen dan sarana kemasjidan;
bimbingan dan pelayanan perumusan, pengembangan, dan pembinaan hukum
Islam; penyelenggaraan dan pembinaan hisab rukyat dan pelayanan sumpah
keagamaan; serta pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha.
c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya dukungan manajemen administrasi urusan agama Islam dan
pembinaan syariah
2) Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Islam
3) Terwujudnya kemitraan dan pemberdayaan umat Islam
4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan MTQ dan pengembangan Tilawatil
Quran
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
82
5) Terselenggaranya publikasi dakwah dan Hari Besar Islam
6) Berkembangnya seni dan budaya Islam
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan
pelayanan penyuluhan agama Islam; pemberdayaan lembaga, pengembangan
materi dan metode penyuluhan; pengembangan jalinan kemitraan dan ukhuwah
Islamiyah; pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ),
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) serta pembinaan Qari dan Hafidz;
penyusunan bahan pembinaan penyelenggaraan publikasi dakwah dan Hari
Besar Islam (HBI) serta penyiapan naskah rekaman dan siaran keagamaan;
pembinaan museum keagamaan, perpustakaan keagamaan dan pembinaan seni
keagamaan pada masyarakat; serta pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha.
d. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan
pengembangan zakat
2) Terselenggaranya bimbingan dan penyuluhan zakat
3) Terlaksananya pengelolaan dan pemberdayaan zakat
4) Meningkatnya pembinaan lembaga zakat
5) Meningkatnya pembinaan ibadah sosial
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan
pelayanan penyusunan materi dan metode pengumpulan, pengolahan, dan
analisis data penyuluhan zakat; pengelolaan dan pemberdayaan zakat,
pengembangan potensi ekonomi dan model zakat produktif; pembinaan dan
kerja sama antar lembaga pengelola zakat; pembinaan dan pelayanan
pemberdayaan ibadah sosial; serta pelayanan ketatausahaan.
e. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan
pengembangan wakaf
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
83
2) Terlaksananya inventarisasi, sertifikasi dan terlindunginya aset wakaf
3) Terselenggaranya bimbingan dan penyuluhan wakaf
4) Terselenggaranya pemberdayaan wakaf produktif
5) Meningkatnya pembinaan lembaga wakaf
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan
pelayanan inventarisasi data dan sertifikasi wakaf; pelayanan advokasi dan
perlindungan wakaf; pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penyuluhan
wakaf; penyusunan materi dan metode penyuluhan; pengelolaan dan
pemberdayaan wakaf produktif; pengembangan kemitraan kelembagaan wakaf;
pelayanan bina lembaga wakaf dan kemitraan; serta pelaksanaan pelayanan
ketatausahaan.
8. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan
pendidikan Masyarakat Kristen. Hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah
adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan pendidikan, pemberdayaan
dan pengembangan potensi umat. Indikator yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1) Meningkatnya indeks
kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2)
Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50%
pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 25% pada
tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas
pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014.
Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Kristen.
Ada 3 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil
jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
84
1) Tersedianya data dan informasi perencanaan
2) Terlaksananya administrasi keuangan
3) Terlaksananya pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana serta
kepegawaian
4) Terlaksananya administrasi dan manajemen tugas umum.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,
penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data,
pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi
program dan akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan
anggaran dan perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan
verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan
kepegawaian dan penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan
dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan
perlengkapan serta keprotokolan.
b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya dukungan manajemen administrasi, pembinaan dan
pelayanan urusan agama Kristen
2) Meningkatnya pelayanan penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen
3) Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan seni dan budaya Kristen
4) Meningkatnya pembinaan keesaan dan pemberdayaan gereja, lembaga
persekutuan oikumenis dan lembaga keagamaan Kristen lainnya
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan
pelayanan di bidang pembinaan lembaga-lembaga agama Kristen; pelayanan
dan keesaan Gereja; bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan, tenaga
teknis keagamaan dan pembinaan keluarga; bimbingan dan pelayanan di bidang
pengembangan seni dan budaya agama Kristen; serta pelayanan dan
penyelenggaraan ketatausahaan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
85
c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen..
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan pelayanan
pendidikan agama Kristen.
2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat
dasar
3) Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan pendidikan tingkat dasar
4) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana
teknologi pendidikan tingkat dasar
5) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat
menengah
6) Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan pendidikan tingkat menengah
7) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana
teknologi pendidikan tingkat menengah
8) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat
tinggi
9) Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan pendidikan tingkat tinggi
10) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana
teknologi pendidikan tingkat tinggi
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pembinaan dan
pelayanan pendidikan agama Kristen; bimbingan dan pelayanan pembelajaran
dan kurikulum, supervisi dan sertifikasi serta pembinaan sarana dan teknologi
pendidikan tingkat dasar; bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan
kurikulum, akreditasi dan sertifikasi pendidikan serta sarana dan teknologi
pendidikan tingkat menengah; bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan
kurikulum, akreditasi dan sertifikasi pendidikan serta pembinaan sarana dan
teknologi pendidikan tingkat tinggi; dan pelayanan dan penyelenggaraan
ketatausahaan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
86
9. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bimbingan dan pendidikan agama Katolik.
Hasil yang hendak dicapai oleh program ini adalah terwujudnya mayarakat Katolik
yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasilais dalam Negara Kesatuan
yang berbhinneka tunggal ika. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1) Meningkatnya indeks kualitas
bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2)
Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada
tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 25% pada tahun
2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas
pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan
program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik.
Ada 3 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka
menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Katolik.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya data dan informasi perencanaan
2) Terlaksananya administrasi keuangan
3) Terlaksananya pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana serta
kepegawaian
4) Terlaksananya administrasi dan manajemen tugas umum.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,
penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data,
pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi program
dan akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan,
penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
87
perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan;
pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan
penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan
ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta
keprotokolan.
b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi urusan agama Katolik
2) Meningkatnya fungsi dan layanan bimbingan lembaga keagamaan Katolik
3) Meningkatnya tugas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik
4) Terlaksananya pemberdayaan umat
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pelayanan dan
bimbingan Urusan Agama Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan Umat
Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan; Pembinaan dan
Pemberdayaan Penyuluhan Agama Katolik; Penyusunan Pedoman Bimbingan,
Juklak dan Juknis; Pembinaan dan Pemberdayaan Kegiatan Keagamaan Katolik
Inkulturatif (Budaya Lokal); Sosialisasi/Workshop/seminar Keagamaan
Katolik; Supervisi Bimbingan Masyarakat Katolik; Pemberian Bantuan
Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Keagamaan Katolik di
tingkat Pusat, Cabang, ranting; Pemberian Bantuan Pembinaan/Pemberdayaan
Tempat Peribadatan Katolik dan Tempat Ziarah Agama Katolik; Bantuan
Pembinaan dan Pemberdayaan Seminari Agama Katolik; Pembinaan dan
Pemberdayaan Kemitraan; Pembinaan dan Pemberdayaan Kerukunan Hidup
Umat Beragama; Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan Katolik berupa
Kitab Suci Katolik, Buku-buku, Peralatan Peribadatan Katolik, Peralatan
Penyuluhan/Penerangan Agama Katolik, Sarana Mobilitas, dan Sarana
Keagamaan Katolik Lainnya; serta pelayanan ketatausahaan.
c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pendidikan Katolik.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
88
2) Terlaksananya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik Tingkat
Dasar
3) Terlaksananya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik Tingkat
Menengah
4) Terlaksananya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik Tingkat
Tinggi
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pembinaan dan
pelayanan Pendidikan Agama; Penyusunan Pedoman Juklak, Juknis, dan
Naskah Ujian Negara Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik
di semua jenjang pendidikan; Sosialisasi/Worshop/Seminar Kependidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan
Kurikulum Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua
jenjang pendidikan; Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan
Tenaga Kependidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua
jenjang pendidikan; Pemberian Bantuan Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua
jenjang pendidikan; Pemberian Bantuan Peningkatan Kualitas Tenaga
Kependidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua jenjang
pendidikan; Sertifikasi Guru/Dosen/Pengawas Pendidikan Agama Katolik;
Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi Murid/Mahasiswa, Guru, Dosen, dan
Pengawas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Bantuan
kepada Organisasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik;
Bantuan Sarana, Prasarana, dan Operasional Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan Katolik; Akreditasi Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan Katolik; Monitoring dan Supervisi Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan Katolik; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik berupa Buku Pendidikan Agama
Katolik, Buku Perpustakaan Pendidikan Agama Katolik, Peralatan
Pendidikan/Laboratorium Pendidikan Agama Katolik, Sarana Mobilitas, dan
Sarana pendidikan lainnya; serta pelayanan ketatausahaan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
89
10. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Secara umum, program ini bertujuan terlaksananya dukungan Manajemen,
Bimbingan dan Pendidikan Hindu. Hasil yang hendak dicapai program ini dalam
jangka menengah adalah terwujudnya peningkatan signifikan kinerja yang
menjamin transparansi, akuntabilitas, kenaikan ketaatan beribadat dan kecerdasan
serta sikap peserta didik pendidikan agama Hindu. Indikator yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1)
Meningkatnya indeks kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45%
pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun
2010 menjadi 50% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas
pemberdayaan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4)
Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi
55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
Ada 3 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil
jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan.
2) Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel.
3) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana serta
Kepegawaian.
4) Terlaksananya Administrasi dan Manajemen Tugas Umum.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,
penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data,
pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi
program dan akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
90
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan
anggaran dan perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan
verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan
kepegawaian dan penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan
dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan
perlengkapan serta keprotokolan.
b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Keagamaan.
2) Meningkatnya kuantitas penyuluhan agama dan kualitas tenaga penyuluh.
3) Tersedianya Sarana-Prasarana Keagamaan.
4) Terbinanya Kerukunan Intern Umat Beragama.
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pembinaaan dan
pelayanan urusan agama Hindu; bimbingan dan pelayanan bina lembaga agama
dan lembaga keagamaan Hindu; bimbingan dan pelayanan penyuluhan dan
tenaga teknis keagamaan; bimbingan dan pelayanan sarana, upacara, seni
budaya dan pariwisata agama Hindu; serta pelayanan ketatausahaan.
c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pendidikan Hindu.
2) Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Tingkat Dasar
3) Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Tingkat Menengah
4) Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Tingkat Tinggi
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pelayanan dan
bimbingan pendidikan agama Hindu; bimbingan dan pelayanan kurikulum,
pengajaran, supervisi, ketenagaan dan kesiswaan; serta pelayanan
ketatausahaan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
91
11. Program Bimbingan Masyarakat Buddha
Secara umum, program ini bertujuan terwujudnya penyelenggaran dan kebijkan
teknis dibidang masyarakat Buddha dan pendidikan agama Buddha. Hasil yang
hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan,
pelayanan, pemberdayaan, pengembangan potensi umat; dan pengembangan
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha. Indikator keberhasilan
untuk sasaran ini perlu dijabarkan lebih lanjut dapat dilihat dari: (1) naiknya
bimbingan dan kualitas hasil bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45%
pada tahun 2014, (2) naiknya tingkat kepuasan masyarakat Buddha sebagai obyek
layanan Bimas Buddha dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014,
(3) Naiknya kualitas SDM Bimas Buddha serta sarana dan prasarananya dari 25%
pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, (4) naiknya pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat Buddha dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada
tahun 2014, (5) naiknya kinerja perguruan pendidikan Buddha dari 40% tahun 2010
menjadi 60% tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha.
Ada 2 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil
jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Tersedianya data dan informasi perencanaan
2) Terlaksananya administrasi keuangan
3) Terlaksananya pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana serta
kepegawaian
4) Terlaksananya administrasi dan manajemen tugas umum.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
92
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,
penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data,
pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi
program dan akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan
anggaran dan perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan
verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan
kepegawaian dan penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan
dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan
perlengkapan serta keprotokolan.
b. Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan dan Pendidikan Buddha serta Pelayanan
Teknis Lainnya. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini
adalah.
Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bidang lembaga dan
upacara keagamaan Buddha.
2) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan di bidang penyuluhan dan tenaga
teknis penyuluhan serta peningkatan wawasan multikultural bagi penyuluh
3) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan di bidang pendidikan agama
tingkat Dasar dan Menengah
4) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tingkat Tinggi
Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pelayanan dan
bimbingan Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; bimbingan dan pelayanan
lembaga dan upacara keagamaan; bimbingan dan pelayanan pembinaan
penyuluh dan tenaga teknis keagamaan; bimbingan dan pelayanan pendidikan
agama Buddha tingkat dasar, menengah dan tinggi; serta pelayanan
ketatausahaan.
Karo Hukum Sekjen
Karo Perencanaan
93
BAB IV
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2010-2014 pada dasarnya
merupakan pejabaran lebih lanjut dari arah dan kebijakan nasional pembangunan agama
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014. Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, baik internal
maupan eksternal, Renstra ini berupaya menggambarkan peta potensi dan permasalahan
pembangunan agama yang ada. Atas dasar peta potensi dan permasalahan itu, selanjutnya
disusun program dan kegiatan serta hasil (outcome) dan keluaran (output) yang hendak
dicapai dari pembangunan agama dalam lima tahun ke depan.
Sebagai ujung tombak pembangunan agama, Kementerian Agama perlu lebih proaktif,
kreatif, adaptif, dan responsif terhadap laju perubahan di berbagai sektor kehidupan, baik
perubahan yang membawa dampak positif maupun negatif. Kementerian Agama juga
dituntut mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya tatanan
kehidupan yang dicita-citakan masyarakat melalui program pembangunan agama. Atas
dasar itu, pelaksanaan Renstra Kementerian Agama harus bersifat terbuka dan terus
disesuaikan dari waktu ke waktu.
Renstra ini diharapkan dapat membantu para pelaksana dan pengelola program/kegiatan
dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan program/kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Agama
memiliki pedoman bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program pembangunan
agama selama lima tahun, yaitu 2010–2014, sehingga visi dan misi pembangunan agama
dapat terwujud.
Jakarta, 29 Januari 2010
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SURYADHARMA ALI