BAB III AKUNTABILITAS KINERJA · Web viewIndikator Sasaran adalah alat ukur spesifik yang menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan

A. CAPAIAN KINERJA BPBD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan

mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja

secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu

tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila

dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam

penyusunan LKIP, yaitu pertama, Prinsip Lingkup

Pertanggungjawaban, yang mengandung pegertian bahwa hal-hal yang

dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab

masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan,

kedua, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan

adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan

pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak

lanjutnya, ketiga, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat

laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus

mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Di samping itu pula bahwa, untuk dapat menjelaskan tentang capaian

akuntabilitas kinerja unit kerja BPBD, sesuai dengan format baru penyusunan

34

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2016BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

35

LKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara sederhana

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat secara langsung capaiannya pada

setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam format Pengukuran Kinerja

Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, pada

tahun 2016 telah menetapkan 9 sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya ke 9

sasaran diaplikasikan menjadi 11 indikator kinerja. Dari 11 indikator kinerja

pencapaiannya berhasil 10 dan 1 indikator kinerja tidak berhasil. Kriteria

pencapaian indikator dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi

80%.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan

dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

> 85 s.d. 100 = Memuaskan

> 75 s.d. 85 = Sangat Baik

> 65 s.d. 75 = Baik

> 50 s.d. 65 = Cukup Baik

> 30 s.d. 50 = Agak Kurang

0 s.d. 30 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak

yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.


36

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik yang menggambarkan target

atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan

dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi

dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran

pencapaian sasaran.

Pada tahun anggaran 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

telah menetapkan 9 sasaran yang akan dicapai. Kesembilan sasaran tersebut

selanjutnya diukur dengan menganalisa 11 indikator kinerja.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan

capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran

strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran

strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator

kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian

tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Renja Tahun

2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah. Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih


37

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah

perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang

perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi

kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian

kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU

digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang

bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Bandung tahun 2016

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

No Sasaran

Capaian Indikator Kinerja

UraianTarget

TA 2017

Target TA

2016Realisasi TA 2016

Persentase capaian terhadap target TA

2015

Persentase capaian terhadap target TA

20161. Meningkat

nya Pelayanan cepat penyelenggaraan penanggulangan bencana

Persentase Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam

100 100 100 100 100

Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi

100 100 100 100 100

Presentase wilayah pasca bencana yang bisa ditanggulangi

2. Meningkatnya

Jumlah bantuan logistik dan

100 7 item 99,8 99,8 100


38

perlengkapan pendukung penanggulangan bencana

peralatan untuk kebutuhan korban bencana

Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

100 12 item 100 100 100

3. Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana

Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya

1 paket 1 dok dan 31 Kec

31 31

4. Tersusunnya produk hukum daerah penanggulangan bencana

Jumlah Dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang disusun

1 dokum

en Perbup

ttg Rencan

a Penanggulang

an Bencan

a Daerah

1 dok 0 100 0

5. Meningkatnya kapasitas pemulihan bencana

Jumlah masyarakat yang memahami tentang pemulihan pasca bencana.

1 Kec 80 orang

31 Kec 100 100

6. Terintegrasinya informasi kebencanaan daerah

Cakupan wilayah Kabupaten Bandung yang telah terbangun system data dan informasi kebencanaan daerah

31 Kec 31 kecama

tan

100 88 100

7. Meningkat Jumlah personil 40 org 300 250 98 250


39

nya kapasitas SDM kebencanaan

yang telah mengikuti pelatihan

personil DaLa

dan 40 org

personil PSP

orang

Penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung dimulai dari kegiatan

perencanaan sampai kepada tahap implementasi. Kegiatan ini tidak pernah

berhenti karena kegiatan penanggulangan bencana merupakan sebuah siklus

yang terus menyesuaikan dengan keadaan. Siklus penanggulangan bencana

dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 terhadap tahun berjalan (tahun

2017) dari tabel 3.1 terdapat 1 indikator kinerja yang capaiannya di bawah 100%

yaitu :

PEMULIHAN PENCEGAHAN & MITIGASI

TANGGAP DARURAT

KESIAPSIAGAANBencanaKajian Kilat

Siklus Manajem

en Bencana

RENCANAAKSI DAERAH

RENCANAPEMULIHAN

RENCANAKONTINJENSI

RENCANAOPERASI


40

1. Indikator Persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan

korban bencana hanya mencapai 98% untuk bantuan logistik dan 70,64 %

untuk peralatan kebutuhan korban. dibanding rencana 100%, disebabkan

program/ kegiatan yang mendukung indikator tersebut didukung 2

kegiatan, untuk logistik yang tersedia pada BPBD terlaksana 98% dan

untuk peralatan kebutuhan korban bencana hanya 70,64%

2. Indikator jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya

sudah terealisasi 31 Kecamatan atau 96,83% tetapi pada pelaksanaanya

terdapat beberapa komponen pemetaan yang belum tercapai sesuai

dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 tahun 2011 tentang standarisasi

data kebencanaan.

3. Indikator Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporant pasca bencana

0%, hal ini disebabkan karena program/ kegiatan yang mendukung

indikator mengalami beberapa kendala yaitu :

Hambatan dari tidak terserapnya anggaran sebesar Rp. 47.920.000,-

kegiatan ini karena beberapa alasan diantaranya :

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian

tentang penghitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana.

4. Indikator Persentase Penyusunan Profil Daerah 0%, hal ini disebabkan

karena program/ kegiatan tersebut dalam anggaran perubahan ditiadakan.

1. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan cepat penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan

pelayanan cepat dalam penanggulangan bencana. Indikator dan capaian kinerja

dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Terselenggaranya Pelayanan cepat penanggulangan bencana

IndikatorTarget 2016

Realisasi 2016

% capaian tahun 2016

Realisasi capaian kinerja (%)

2015 2014 2013 2012


41

Persentase Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam

100 98,36 98,36 100 100 100 0

Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi

100 100 100 100 100 100 0

Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini ada 2 yaitu :

1. Indikator Persentase personil siaga bencana tiap hari selama 24 jam tercapai

98,36% pada tahun 2016 dan 100% pada tahun 2015, kegiatan yang

mendukung indikator ini telah dilaksanakan pada tahun 2013 berupa piket

kebencanaan operator radio pusat pengendalian operasional dan personil BPBD

selama 24 jam, sehingga pada tahun 2012 tidak tercapai.

2. Indikator Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa

ditanggulangi tercapai 100% pada tahun 2016 karena telah melaksanakan 5

tahap kegiatan siaga dan tanggap darurat bencana. Pada tahun 2014 dan 2015

juga tercapai 100%, seluruh kejadian bencana telah ditanggulangi BPBD melalui

bantuan biaya tidak terduga APBD Pemerintah Kabupaten Bandung dan DSP

dari APBN Pemerintah Pusat (BNPB).

Capaian kinerja kegiatan Siaga dan Tanggap Darurat Bencana pada tahun

Anggaran 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung maupun APBN

dapat diuraikan sebagai berikut :

Biaya Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Tahun Anggaran 2016

No Dasar Pagu AnggaranRp

RealisasiRp

PengembalianRp

1. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.266-BPBD/ 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah

1.539.502.500 1.538.083.709 1.418.791


42

Longsor, dan Puting Beliung di Kabupaten Bandung.

2. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.286-BPBD/ 2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Puting Beliung di Kabupaten Bandung.

486.550.000 347.055.000 139.495.000

3. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 364/Kep.334-BPBD/ 2016 tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Paseh, Majalaya, Ibun, Pacet, Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 .

1.959.536.200 1.959.040.200 496.000

4. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.644- BPBD/ 2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang Desa Lebekwangi dan Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

235.954.000 235.954.000 0

5. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.645- BPBD/ 2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang di wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

489.507.500 487.084.500 2.423.000

Jumlah Rp. 4.711 .050.200 Rp. 4.567.217.409 Rp.143.832.791

1. Tanggap Darurat Bencana Banjir Tanah Longsor, dan Puting Beliung

Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Banjir Tanah Longsor, dan

Puting Beliung di Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati

Bandung Nomor : 360/Kep.266-BPBD/2016 tentang Penetapan Status

Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Puting Beliung di


43

Kabupaten Bandung, Dimulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan 19 Maret

2016

Adapun Anggaran biaya kegiatan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir,

Tanah Longsor dan Putting Beliung di Kabupaten Bandung bersumber dari

BTT APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.539.502.500,- dan terealisasi

Rp. 1.538.083.709,- atau 99,90%. Dana tersebut digunakan untuk Kebutuhan

biaya Mobilisasi, Honorarium Relawan, Belanja Bahan Baku Kegiatan dan

Makanan Pengungsi dan Personil.

Indikator Tolak UkurKinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu Rp. 1.539.502.500 Rp. 1.538.083.709

KeluaranTerlaksananya upaya tanggap darurat melalui penyediaan Logistik dan Peralatan bagi Pengungsi.

100% 99,90%

HasilTerpenuhinya kebutuhan makanan dan bantuan logistik bagi korban bencana.

100% 99,90%

2. Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah

Longsor dan Puting Beliung di Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan

Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.286-BPBD/2016 tentang Perpanjangan

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan

Puting Beliung di Kabupaten Bandung.

Adapun Anggaran biaya kegiatan Perpanjangan Penetapan status Tanggap

Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Putting Beliung di Kabupaten

Bandung bersumber dari BTT APBD Kabupaten Bandung sebesar

Rp. 486.550.000,- dan terealisasi Rp. 347.055.000,- atau 71,32%. Dana

tersebut digunakan untuk Kebutuhan biaya Mobilisasi, Honorarium Relawan,

Belanja Bahan Baku Kegiatan dan Makanan Pengungsi dan Personil.


44


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu Rp. 486.550.000 Rp. 347.055.000

KeluaranTerlaksananya upaya tanggap darurat melalui penyediaan Logistik dan Peralatan bagi Pengungsi.

100% 71,32%

HasilTerpenuhinya kebutuhan makanan dan bantuan logistik bagi korban bencana.

100% 71,32%

3. Tanggap Darurat Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting

Beliung di Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Paseh, Majalaya, Ibun, Pacet,

Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa

Barat Tahun 2016. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor :

364/Kep.344-BPBD/2016 tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana

Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kecamatan Cicalengka,

Rancaekek, Paseh, Majalaya, Ibun, Pacet, Baleendah, Dayeuhkolot dan

Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 .

Adapun Anggaran biaya kegiatan Tanggap Darurat Tanggap Darurat Bencana

Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kecamatan Cicalengka,

Rancaekek, Paseh, Majalaya, Ibun, Pacet, Baleendah, Dayeuhkolot dan

Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

bersumber dari BTT APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.1.959.536.200,-

dan terealisasi Rp. 1.959.040.200,- atau 100%. Dana tersebut digunakan

untuk Kebutuhan biaya Mobilisasi, Belanja peralatan kerja dan kebutuhan

pengunggsi, Perbaikan jalan/infrastruktur sementara, Makanan Pengungsi dan

Personil dan honorarium relawan.


45


Target Realisasi

MasukanTersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu Rp. 1.959.536.200 Rp. 1.959.040.200

Keluaran

Terlaksananya upaya tanggap darurat melalui penyediaan Logistik,Peralatan bagi Pengungsi dan perbaikan jalan/infrastruktur sementara.

100% 100%

Hasil

Terpenuhinya kebutuhan makanan, bantuan logistik bagi korban dan normalnya akses transportasi sementara bagi warga.

100% 100%

4. Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Putting Beliung di Bencana

tanah longsor dan Banjir bandang di Desa Lebek Wangi, Wargaluyu

Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati

Bandung Nomor : 360/Kep.644-BPBD/2016 tentang tentang Penetapan Status

Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Desa Lebek

Wangi, Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Adapun Anggaran Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor dan Banjir

Bandang Desa Lebekwangi dan Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 bersumber dari DSP

APBN sebesar Rp. 235.954.000,- dan terealisasi Rp. 235.954.000,- atau

100%. Dana tersebut digunakan untuk Kebutuhan biaya Mobilisasi, makan

personil, belanja peralatan, penggantian lahan rusak, logistik dan uang lelah

personil/relawan.


Target Realisasi

MasukanTersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu

Rp. 235.954.000 Rp. 235.954.000


46

Keluaran

Terlaksananya upaya siaga darurat melalui antisipasi bencana banjir bandang. 100% 100%

Hasil

Terpenuhinya kebutuhan makanan, bantuan logistik, peralatan dan penggantian lahan rusak .

100% 100%

5. Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Kabupaten

Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.645-

BPBD/2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor

dan Banjir Bandang di Kabupaten Bandung.

Adapun Anggaran Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor dan Banjir

Bandang di Kabupaten Bandung Tahun 2016 bersumber dari DSP APBN

sebesar Rp. 489.507.500,- dan terealisasi Rp. 487.084.500,- atau 100%. Dana

tersebut digunakan untuk Kebutuhan biaya Mobilisasi,kebutuhan posko,

belanja bahan baku kegiatan, penanganan darurat, logistik pengungsi,

honorarium personil relawan dan makan minum personil/relawan.


Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu Rp. 489.507.500 Rp. 487.084.500

Keluaran

Terlaksananya upaya tanggap darurat melalui kebutuhan posko, belanja bahan baku kegiatan, penanganan darurat, logistik pengungsi.

100% 100%

Hasil Terlaksananya penanganan darurat korban bencana. 100% 100%

2. Sasaran : Meningkatnya perlengkapan pendukung penanggulangan bencana


tersedianya perlengkapan pendukung penanggulangan bencana. Indikator


47

dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai

berikut

Sasaran Terselenggaranya Pelayanan cepat penanggulangan bencana

IndikatorTarget

2016

Realisasi

2016

%

capaian

tahun

2016


2015 2014 2013 2012

persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana

100 70,64 100 98 99,8 100 99,6

Persentase kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat

100 74,26 74 100 100 100 100

Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini ada 2 yaitu :

1. Indikator persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban

bencana, indikator ini didukung 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan logistik

dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan Pengungsi tercapai

70,64% dari target 100% pada tahun 2016, di 2015 tercapai sebanyak 98%

menurun 27,36% dan Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman/korban bencana alam tercapai 74,26% dari target

100%, sarana prasarana dimaksud yaitu :

1. IO Modul APCH

2. Life detector

3. Chain Shaw

4. Rak Perahu

5. Toilet Mobile

6. Breathing Apparatus

7. Flexible Buoy

8. Torpedo Buoy

15. Family kit, (tas family kit, handuk,

senter, P3K, pasta gigi, sabun

mandi cair, sikat gigi, shampo,

pembalut)

16. terpal (4x6),

17. Tikar

18. Selimut

19. karung plastik (50 kg)


48

9. Kit Tas Kebencanaan

10. Spare Part Drone

11. Jaws Of Life

12. Genset

13. Light Tower

14. Mesin Fogging

20. singkup

21. cangkul

Peralatan kebutuhan Badan 1. Alat penarik / Anhang 2. Tempat tidur lipat 3. Pengadaan alat komunikasi radio VHF

2. Indikator Persentase korban bencana yang menerima bantuan pada saat siaga

atau tanggap darurat tercapai 100%. Pada indikator ini, kegiatan yang

mendukung adalah dianggarkan dari biaya tidak terduga dan dana siap pakai

untuk kegiatan siaga darurat dan tanggap darurat bencana. Artinya adalah,

karena bencana tidak dapat ditargetkan kejadian dan korbannya, maka untuk

setiap korban yang terkena bencana pada saat tanggap darurat, target BPBD

mengenai kebutuhan mereka akan terpenuhi 100% setiap tahunnya.

Berdasarkan data rekapitulasi peristiwa bencana yang terjadi di wilayah

Kabupaten Bandung selama tahun 2016 yaitu :

a) Bencana Tanah Longsor, angin puting beliung dan Banjir Bandang di

wilayah Kabupaten Bandung.

b) Bencana – bencana tersebut menimbulkan kerugian materil maupun non

materil diantaranya hilangnya tempat tinggal penduduk untuk sementara

waktu karena rumahnya terendam banjir maupun tertimbun longsoran tanah

atau hilangnya mata pencaharian karena rusaknya infrastruktur

perekonomian. Dengan kondisi tersebut, Para korban bencana tetap berhak

menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pemenuhan

kebutuhan para korban bencana pada tahun 2016 tidak hanya disediakan

oleh pemerintah tetapi juga dari individu maupun kelompok masyarakat serta

dari pihak swasta. Bantuan – bantuan tersebut selalu direkapitulasi dan

kemudian didistribusikan kepada para korban bencana yang membutuhkan

secara langsung ataupun melalui para relawan. Para pemberi bantuan pada

tahun 2016 diantaranya adalah sebagai berikut:


49

1. Pemerintah pusat melalui BNPB

2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3. OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

4. Para Pelaku Dunia Usaha

5. Individu maupun kelompok masyarakat

3. Sasaran : Meningkatnya kapasitas pemulihan bencana

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah masyarakat yang

memahami tentang pemulihan pasca bencana peningkatan terbentuknya

kelompok masyarakat penanggulangan bencana di tiap kecamatan. Indikator

dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai

berikut :

Sasaran Terbentuknya kelompok masyarakat penanggulangan bencana

di tiap kecamatan

Indikator Target 2016

Realisasi 2016



2015 2014 2013 2013

Jumlah masyarakat yang memahami tentang pemulihan pasca bencana.

80orang

80orang

100 100 100 100 100

Capaian indikator Jumlah masyarakat yang memahami tentang

pemulihan pasca bencana. Pencegahan dan kedaruratan pada tahun 2014

tercapai 100%; pada tahun 2015 tercapai 100% dan pada tahun 2016 tercapai

100%.

Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini didukung oleh Kegiatan

Sosialisasi Perundang-undangan dan pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan


50

kedaruratan. Pada tahun 2016 tercapai 100% yaitu sebanyak 40 orang tenaga

yang handal dalam pendampingan psikososial korban pasca bencana.

4. Sasaran : Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana


Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana. Indikator dan capaian kinerja

dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana

IndikatorTarget

2016

Realisasi

2016

%

capaian

tahun

2016

Realisasi capaian kinerja

(%)

2014 2014 2013

Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya

1 dok3 Kec

1 dok3 Kec

96,83 3 Kec 3 Kec 2 kec

Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana, pada tahun 2016 terpetakan

wilayah rawan bencana di wilayah kabupaten bandung.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu Kriteria teknis untuk kegiatan pemetaan

kawasan rawan bencana tidak sesuai perencanaan :

a) Tersusunnya peta rawan bencana di wilayah Kabupaten Bandung per

Kecamatan, dalam hal ini wilayah rawan bencana longsor.

b) Tersusunnya Peta rawan bencana detail, tetapi sampai saat ini hasil

penyusunannya tidak sesuai dengan standarisasi peta.

Upaya yang dilakukan adalah :

Tersusunnya database kebencanaan harus sesuai standarisasi data BNPB yaitu

Peraturan Kepala BNPB nomor. 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data

Kebencanaan


51

Pada tahun 2015 tercapai 89% atau 31 kecamatan dari tahun 2014 yang hanya

tercapai 3 kecamatan rawan bencana banjir. Artinya meningkat mencapai 28

kecamatan. Pada tahun 2013 hanya 31, sedangkan pada tahun 2016 3

kecamatan yang sudah dipetakan, melalui kegiatan Pemetaan Kawasan Rawan

Bencana. Kegiatan lainnya yaitu terlaksananya sosialisasi pengurangan resiko

bencana di Wilayah Kabupaten Bandung. Dengan adanya kegiatan ini,

diharapkan seluruh masyarakat dapat menjadi lebih siaga dalam menghadapi

bencana banjir, angin kencang, gerakan tanah dan lonsor. yang bertujuan untuk

merangsang masyarakat agar berperan aktif dalam penyelanggaraan

penanggulangan bencana dengan membentuk kelompok di tiap wilayah rawan

bencana.

5. Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan bencana, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana


Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan bencana, dengan

sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana. Indikator dan capaian

kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan bencana, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana

IndikatorTarget

2016

Realisasi

2016

% capaian

tahun 2016

Realisasi capaian

kinerja (%)

2015 2014 2013

Jumlah Kecamatan yang siaga bencana di Kabupaten Bandung

100 95,74 95,74 98% 100% 100%

Capaian indikator jumlah kecamatan yang siaga bencana pada tahun;

pada tahun 2013 mencapai 100%, pada tahun 2014 tercapai 100% , pada tahun

2015 tercapai 98%. Dan pada tahun 2016 tercapai 95,74%

Capaian indikator sasaran ini didukung oleh Kegiatan penyiapan tenaga

pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. Output dari kegiatan ini

adalah terhubungnya 31 kecamatan dengan pusat informasi kebencanaan


52

BPBD dan berlangsungnya komunikasi dan tersampikannya informasi

peringatan dini bencana, diantaranya :

a) personil siaga bencana 24 jam

b) keamanan kantor

c) Operator radio/ satgas & Piket bencana (PUSDALOPS)

Selain itu ada juga sub kegiatan seperti sosialisasi pengurangan resiko

bencana yang dilakukan ke 31 kecamatan serta tersedianya TRC dan Tim SAR

pada setiap kecamatan di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2016

tersosialisasikannya PRB ke 1800 orang masyarakat dari beberapa unsur.

6. Sasaran : Terintegrasinya informasi kebencanaan daerahSasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan

peningkatan Terintegrasinya informasi kebencanaan daerah. Indikator dan

capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Terintegrasinya informasi kebencanaan daerah

Indikator Target 2016

Realisasi 2016



2015 2014 2013

Persentase cakupan wilayah Kabupaten Bandung yang telah terbangun system data dan informasi kebencanaan daerah

100 % 99,64% 100% 100% 100% 90%

Capaian kinerja dari terintegrasinya informasi kebencanaan daerah

pada tahun 2013 mencapai 90%; pada tahun 2014 mencapai 100%; pada tahun

2015 mencapai 100% dan pada tahun 2016 tercapai 100% .

Program kegiatan yang mendukung terhadap capaian kinerja dimaksud

selama tahun 2015 dan 2016 dengan kinerja 100% adalah :


53

1. Melaksanakan aktivitas roll call ke seluruh Kecamatan Kabupaten Bandung/

31 Kecamatan setiap pagi dan malam dalam waktu 24 Jam/1 hari. aktivitas

ini dilakukan oleh pusat pengendalian operasional BPBD (PUSDALOPS)

dengan memantau cuaca pada setiap wilayah. 31 Kecamatan melalui kasi

trantibum yang telah dilengkapi radio komunikasi, guna mendistribusikan

informasi cuaca dan kondisi di wilayahnya masing-masing.

2. Sistem informasi data kebencanaan juga telah disusun pada kegiatan

pemantauan dan penyebarluasan informasi kebencaaan yang dilengkapi

dengan seperangkat alat pemantau.

3. BPBD bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional /LAPAN), BMKG dan PVMBG Bandung untuk mensosialisasikan

informasi peringatan dini kebencanaan berbasis satelit, yang dapat diakses

oleh masyarakat umum.

4. Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

alam, dengan tersusunnya pemetaan di wilayah 3 kecamatan.

7. Sasaran : Meningkatnya kapasitas SDM kebencanaan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan

peningkatan Meningkatnya kapasitas SDM kebencanaan. Indikator dan capaian

kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya kapasitas SDM kebencanaan

IndikatorTarget

2016

Realisasi

2016

%

capaian

tahun

2016

Realisasi capaian kinerja

(%)

2015 2014 2013

Jumlah personil yang telah mengikuti pelatihan

300 400 134% 98% 100% 100%

Capaian indikator jumlah personil yang telah mengikuti pelatihan pada

tahun 2013 mencapai 100%, Pada tahun 2014 mencapai 100% , pada tahun


54

2015 tercapai 98 % atau turun 2% dan tahun 2016 terealisasi 134% artinya naik

36%

Pada tahun 2016 kegiatan yang mendukung indikator ini adalah

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.

pelatihan Tim dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana tercapai

134% yaitu sebanyak 400 orang , Para peserta pelatihan kemudian dikelompokan

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Melalui kegiatan Diklat dan bintek bencana

Tim Reaksi Cepat (TRC) 120 orang yang lebih berperan dalam proses tanggap

darurat bencana dengan tugas pokoknya melakukan kajian cepat kebutuhan para

korban bencana serta menghitung kerusakan sementara akibat bencana. Diklat

Tim SAR 80 orang yang berperan dalam proses pencarian dan penyelamatan

korban bencana, kegiatan DaLa (Damage and Losses Assesment) 100 orang dan

Pelatihan Trauma Healing/pendampingan psikososial 100 orang untuk

meningkatkan kemampuan/peningkatan SDM pada saat pasca bencana.

Untuk membentuk personil kebencanaan yang handal diperlukan pelatihan

penanggulangan bencana baik dari segi teori maupun implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, BPBD telah melaksanakan beberapa kegiatan baik kegiatan

internal BPBD maupun dengan bekerja sama dengan lembaga lain. Pelatihan

yang telah dilaksanakan oleh BPBD diantaranya:

a. Pelatihan Damages and Losses Assesment (DaLA) yaitu pelatihan

perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana bagi aparatur dan

masyarakat.

b. Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)

c. Pelatihan pendampingan psikososial korban pasca bencana

d. Pelatihan Search and rescue (SAR)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat

pencapaian sasaran dan pencapaian target Badan Penanggulangan bencana

Daerah Kabupaten Bandung.

Tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh pada tahun anggaran 2016

secara umum mampu mencapai tujuan dan sasaran fungsional kegiatan secara

optimal sesuai masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator

kinerja output/keluaran sebagai bentuk langsung hasil kegiatan.


55

a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.687.486.800,- ( Tiga Milyar Enam

Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu

Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.244.521.688,- ( Tiga

Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu

Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

b. Belanja langsung sebesar Rp. 10.156.494.772.- (Sepuluh Milyar Seratus

Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh

Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.

8.953.370.625,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga

Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah ) yang

dijabarkan melalui 10 Program 34 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2016

No.

Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp)

Anggaran Sebelum

Perubahan

Anggaran Setelah

PerubahanRealisasi %

1 2 3 4 5 6BELANJA 14.683.822.272 13.843.981.572 12.198.992.313 88,12

I BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.750.940.000 3.687.486.800 3.244.521.688 87,99

A BELANJA PEGAWAI 3.750.940.000 3.687.486.800 3.244.521.688 87,99

1 Gaji dan Tunjangan 2.259.095.000 2.259.095.000 1.876.304.302 83,06

2 Tambahan Penghasilan PNS

1.428.391.800 1.428.391.800 1.368.217.386 95,79

II BELANJA LANGSUNG 10.932.882.272 10.156.494.772 8.953.370.625 88,15

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.130.372.272 1.190.372.272 1.185.013.850 99,55

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.00.0000 2.00.0000 2.00.0000 100


56

2 Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik

51.000.272 51.000.272 51.000.000 100

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

36.372.000 36.372.000 36.372.000 100

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

45.000.000 45.000.000 45.000.000 100

5 Penyediaan alat tulis kantor

60.000.000 60.000.000 59.639.350 100

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

50.000.000 50.000.000 50.000.000 100

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15.000.000 15.000.000 15.000.000 100

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

200.000.000 260.000.000 259.502.500 99,81

9 Penyediaan peralatan rumah tangga

10.000.000 10.000.000 10.000.000 100

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

20.000.000 20.000.000 20.000.000 100

11 Penyediaan makanan dan minuman

125.000.000 125.000.000 125.000.000 100

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

250.000.000 250.000.000 250.000.000 100

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

150.000.000 150.000.000 150.000.000 100

14 Penunjang Perayaan Hari-hari bersejarah

116.000.000 116.000.000 111.500.000 96,12

B Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.435.550.000 2.575.550.000 2.526.632.900 98.10

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.800.000.000 1.800.000.000 1.763.071.400 97,95


57

2 Pengadaan Mebeleur 135.550.000 135.550.000 134.897.500 99,52

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

200.000.000 200.000.000 197.196.000 98,60

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

200.000.000 340.000.000 331.468.000 97,49

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

160.000.000 160.000.000 159.836.000 99,90

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

142.600.000 142.600.000 142.436.000 99,88

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

17.400.000 17.400.000 17.400.000 100

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja dan Keuangan

140.260.000 140.260.000 130.070.000 92,73

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

72.848.000 72.848.000 62.658.000 86,01

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

67.412.000 67.412.000 67.412.000 100

III BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

A Program pengembangan data/informasi

299.700.000 299.700.000 290.206.500 96,83

1 2 3 4 5 61 Penyusunan dan Analisis

data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana

299.700.000 299.700.000 290.206.500 96,83


58

2 Penyusunan profile daerah

200.000.000 0.00 0.00 0.00

B Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

385.460.000 385.460.000 369.047.500 95,74

1 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Keyamanan Lingkungan

268.225.000 268.225.000 263.825.000 98,36

2 Pengendalian keamanan lingkungan

117.235.000 117.235.000 105.222.500 89,75

C Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

47.920.000 47.920.000 0 0

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

47.920.000 47.920.000 0 0

D Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

499.680.000 499.680.000 485.484.000 97,16

1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

499.680.000 499.680.000 485.484.000 97,16

E Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

771.000.000 771.000.000 596.955.000 77,43

1 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/ Sosial

771.000.000 771.000.000 596.955.000 77,43

F Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

4.862.940.000 4.086.552.500 3.210.124.875 78,55

1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

478.940.000 478.940.000 477.154.000 99,63


59

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam

3.025.000.000 2.248.612.500 1.669.811.875 74,26

3 Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan pengungsi

1.000.000.000 1.000.000.000 706.359.000 70,64

4 Penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

359.000.000 359.000.000 356.800.000 99,16

Documents

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA · Web viewIndikator Sasaran adalah alat ukur spesifik yang menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan