Upload
dinhminh
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
28
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM,
DATA PRIBADI, DAN GO-JEK
2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian perlindungan hukum.
Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi antara satu dengan
yang lainnya, karena itu secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan
perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).1
Secara umum hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan
antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara
individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini
hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak
yang lain. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang
telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar
akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.2 Tiap
hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-
masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang
berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan. Berdasarkan hal tersebut,
1 Soeroso, R., loc.cit.
2 Soedjono Dirjosisworo, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.
131.
28
29
untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka hukum ada untuk mengatur dan
melindungi kepentingan tersebut, sehingga hal inilah yang dinamakan sebagai
perlindungan hukum.
Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur
suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan
suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.
Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan
terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan
kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu
hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.
Perlindungan hukum berkaitan erat dengan konsep negara hukum, karena lahirnya
konsep tersebut merupakan tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia. Indonesia merupakan negara hukum, dan dalam kepustakaan Indonesia
negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtstaat. Adapun ciri-ciri
dari rechtstaat adalah:
a. adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan
tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
b. adanya pembagian kekuasaan negara;
c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.3
Ciri-ciri tersebut secara implisit berpendapat bahwa perlindungan hukum
merupakan hal yang mutlak dalam suatu konsep negara hukum atau rechtstaat.
3 Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.
74.
30
Kata perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan
perbuatan (hal) melindungi4 Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang
mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi
setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan,
apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana
caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.5 Berdasarkan kedua
definisi tersebut, maka secara umum perlindungan hukum ialah perbuatan
melindungi dalam bentuk norma hukum yang berisi aturan, kewajiban, dan
larangan. Philipus M. Hadjon mengemukakan sebagai berikut.
Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan
pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum
dalam negara hukum dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.
Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis,
sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi
yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.6
Perlindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu
upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi
perlindungan terhadap rakyatnya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga berarti
segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu
4 Yandianto, 2000, Kamus Umum Bahasa Indonesia, CV. M2S, Bandung, h. 319.
5 Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, h.
38. 6 Philipus M. Hadjon, loc.cit.
31
kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat
memenuhi kepentingannya.7
2.1.2 Bentuk-bentuk perlindungan hukum.
Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasaan idiil dari sila kelima
Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila
tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama
di depan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena itu perlu
adanya suatu perlindungan hukum.8 Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi
menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sebagai berikut.
a. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang sifatnya
pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu
kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang
diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya
tindakan yang kongkrit.9 Perlindungan hukum ini bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah
yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini juga mendorong
pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena
rakyat juga dapat mengajukan keberatan ataupun dimintai pendapatnya
mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum preventif ini
7 Satjipto Raharjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, h. 121.
8 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.
9 Dahana, Made Metu, 2012, Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan,
Paramita, Surabaya, h.58.
32
bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa.10
Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud
mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan
suatu perbuatan.
b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu
permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran.11
Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan
oleh badan peradilan yang berwenang. Secara umum perlindungan hukum
represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban
bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila
kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, maka
dijatuhkan sanksi hukum.
2.2 Perlindungan Data Pribadi
2.2.1 Pengertian data pribadi.
Indonesia sebagai negara modern tentu memerlukan teknologi dan
informasi dalam mengikuti perkembangan ekonomi. Informasi mengenai individu
selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer
menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta
10
Philipus M. Hadjon, op.cit. h. 117. 11
Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister
Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 14.
33
kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktelitian atau
pembocoran informasi akan jauh lebih besar.12
Kemajuan teknologi dan informasi
yang pesat ini juga memberi dampak negatif, salah satunya ialah pelanggaran
terhadap data pribadi dan keamanan informasi. Era digital yang tengah
berlangsung ini telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat,
disimpan dan ditransmisikan pada komputer, situs internet, bahkan sosial media.13
Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa:
data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang
berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan
bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data
juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-
catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai
bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.
Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi jalannya
organisasi termasuk organisasi tertinggi, yaitu negara. Pada era sekarang ini
organisasi yang mampu menggunakan data dan informasi secara benar, cepat,
tepat dan lengkap akan mampu bersaing. Data adalah setiap informasi yang
diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-
instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat
diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari
catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai
bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.14
Istilah perlindungan data
12
Paul Marrett, 2002, Information Law in Practice: 2nd Edition, MPG Books Ltd., Cornwall,
h. 95. 13
Cameron G. Shilling, 2011, Privacy and Data Security: New Challenges of The Digital Age,
New Hampshire Bar Journal, New Hampshire, h. 28. 14
Purwanto, 2007, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital, Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Jakarta, h. 13.
34
pertama digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur
perlindungan data pribadi melalui undang-undang.15
Alasan dari dibuatnya hal
tersebut karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk
menyimpan data penduduk terutama untuk keperluan sensus penduduk. Namun
ternyata dalam praktiknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik
oleh pemerintah maupun pihak swasta, sehingga diperlukan pengaturan
perlindungan data pribadi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Asal mula
dari perlindungan data pribadi yaitu dengan adanya Electronic Fund Transfer
(EFT) adalah untuk melindungi keamanan data nasional dengan melarang akses
nasional data yang disimpan dalam computer milik pemerintah Amerika Serikat.16
Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi
dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai
pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan
bergantian.17
Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah
informasi pribadi, sedangkan Indonesia sendiri dalam Undang-undang Informasi
dan Transaksi Elektronik menggunakan istilah data pribadi.
Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan
individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang
bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang
15
Sinta Dewi, 2009, Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-
Commerce Menurut Hukum Internasional, Widya Padjajaran, Bandung, h. 37. 16
Ferrera R. Gerald, 2004, CyberLaw Text and Cases, Trejo Production, South Western, h.
271. 17
Ibid, h. 71.
35
lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya.
Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya
dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing
individu.18
Mengacu pada peraturan perundang-undangan Inggris yakni Undang-
Undang Perlindungan Data Tahun 1988 (Data Protection Act 1998) yang
menggantikan Data Protection Act 1984, dijelaskan bahwa data pribadi adalah
data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat
diidentifikasikan dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau
akan dimiliki oleh data controller. Di lain hal, data pribadi juga merupakan data
yang berkenaan dengan ciri responden misalnya umur, nama, jenis kelamin,
pendidikan, dan sebagainya.19
2.2.2 Pengaturan perlindungan data pribadi di indonesia.
Dalam suatu perlindungan data pribadi dikenal prinsip-prinsip yakni
pembatasan pengumpulan, kualitas data, spesifikasi tujuan, penggunaan
pembatasan, langkah-langkah pengamanan, keterbukaan, partisipasi individu,
serta pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai
berikut.
a. Pembatasan pengumpulan: bahwa harus ada batasan dalam hal
pengumpulan data pribadi. Data yang didapatkan harus menggunakan
cara-cara yang sah secara hukum dan adil, dan jika diperlukan dengan
pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan.
18
Jerry Kang, 1998, Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review
Vol. 50 Issue 4, Standford, h. 5. 19
Yandianto, op.cit, h. 79.
36
b. Kualitas data: bahwa data pribadi harus akurat sesuai dengan tujuan
data tersebut digunakan, selain itu data pribadi harus akurat dan
lengkap.
c. Spesifikasi tujuan: bahwa tujuan dari pengumpulan data harus spesifik
dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas
hanya sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.
d. Penggunaan pembatasan: bahwa data tidak boleh dibuka, tersedia
untuk umum atau digunakan untuk tujuan di luar tujuan yang spesifik
kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.
e. Langkah-langkah pengamanan: bahwa data harus dilindungi dengan
pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan,
kerusakan, penggunaan, perubahan atau keterbukaan.
f. Keterbukaan: bahwa harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan
terhadap data pribadi.
g. Partisipasi individu: bahwa individu harus memiliki hak untuk
mendapatkan informasi tentang datanya sendiri dan hak untuk
menghapus atau membenarkan data yang salah.
h. Pertanggungjawaban: pengatur data bertanggung jawab untuk
mematuhi prinsip-prinsip tersebut.20
Di Indonesia belum ada regulasi mengenai perlindungan data pribadi
dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus. Perlindungan terhadap
perlindungan data pribadi ini pada dasarnya telah bertumpu pada Pasal 28 G Ayat
(1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni
menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Di samping itu juga, terdapat
beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tercermin mengenai
perlindungan data pribadi secara umum, yakni dijabarkan sebagai berikut.
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 Tentang
Ketentuan Pokok Kearsipan.
20
Sinta Dewi, 2015, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional,
Regional, dan Nasional, PT Refika Aditama, Bandung, h. 30.
37
Secara umum undang-undang ini mengatur dari aspek publik yakni
penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
administrasi negara. Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau
informasi pribadi seseorang. Pasal 1 dalam undang-undang ini menentukan
bahwa:
yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan “arsip” ialah:
a. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga
Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak
apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah;
b. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta
dan/ atau perorangan, dalam bentu corak apapun, baik dalam
keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan
kehidupan kebangsaan.
Berdasarkan ketentuan di atas, arsip dinyatakan dalam bentuk corak apapun,
sehingga tentu saja dapat berupa data elektronik. Mengenai keamanan data,
undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang
melawan hukum dalam memiliki arsip tersebut dan/atau secara sengaja melanggar
kewajiban untuk merahasiakannya.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang
Dokumen Perusahaan.
Berbeda dengan Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan yang
mengatur dalam lingkup aspek publik, undang-undang ini mengatur dalam
lingkup perusahaan. Dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa, “dokumen
perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau
diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di
38
atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang
dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan.
Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam undang-
undang ini ialah menyangkut rahasia bank. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan,
untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara
pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan,
maka bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini namun dengan
prosedur-prosedur tertentu.
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi.
Dalam undang-undang ini diatur mengenai kerahasiaan informasi, yakni dalam
Pasal 22 dinyatakan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa
hak, tidak sah, atau memanipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
(b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi
khusus.” Bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan pidana
penjara paling lama 6 (enam tahun) atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00
39
(enam ratus juta rupiah), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50.
Selanjutnya Pasal 40 melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan
penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi
dalam bentuk apapun, dan bagi yang melanggar dikenakan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56. Namun
ketentuan ini mendapat pengecualian yakni dalam rangka pembuktian kebenaran
pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi
serta untuk keperluan proses peradilan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam
Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (2). Undang-undang ini juga mengatur mengenai
kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam merahasiakan informasi yang
dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan
telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya, yakni
diatur dalam Pasal 42 ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 57 mengatur bahwa bagi
pihak yang melanggar ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.
Berbeda dengan berbagai undang-undang yang dijabarkan sebelumnya, Undang-
undang tentang Administrasi Kependudukan secara eksplisit menjelaskan
mengenai data pribadi, yakni dalam Pasal 1 angka 22 ditentukan bahwa, “data
pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”, selanjutnya dijabarkan dalam Pasal
40
84 mengenai data pribadi penduduk yang harus dilindungi mencakup (a) nomor
KK; (b) NIK; (c) tanggal/bulan/tahun lahir; (d) keterangan tentang kecacatan fisik
dan/atau mental; (e) NIK ibu kandung; (f) NIK ayah; dan (g) beberapa isi catatan
peristiwa penting. Data pribadi yang diatur dalam undang-undang ini tentu
mendapat perlindungan khususnya terdapat dalam Pasal 85.
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan.
Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok
Kearsipan, undang-undang ini tidak saja diatur mengenai penyelenggaran
kearsipan di lingkungan pemerintah, tetapi juga penyelenggaraan sistem kearsipan
oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lembaga
kearsipan. Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau informasi
pribadi seseorang yang juga mendapat perlindungan. Pasal 44 menentukan bahwa
pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka
untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi. Selain itu dalam
Pasal 66 mengatur bahwa lembaga kearsipan berwenang menetapkan keterbukaan
arsip sepanjang tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi seseorang.
g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai data pribadi, namun di
dalamnya tercermin perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri. Pasal 26 ayat
(1) mengatur bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut
41
data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan,
bahkan dalam Pasal 26 ayat (2) menentukan setiap orang yang dilanggar haknya
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas
kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa
dalam UU ITE perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak
pribadi (privacy rights). Hal ini pun selanjutkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat
(1) dijabarkan kembali mengenai pengertian hak pribadi yakni: (a) hak pribadi
merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam
gangguan; (b) hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan
(orang lain tanpa tindakan memata-matai); dan (c) hak pribadi merupakan hak
untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
Berkaitan dengan UU ITE, dalam peraturan pelaksananya yakni Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 angka
27 bahwa, “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat,
dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Dalam pengertian tersebut
tidak dijelaskan rincian data pribadi yang dimaksud, namun data pribadi tersebut
haruslah dijaga dan dilindungi. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 82 Tahun
2012 menentukan sebagai berikut.
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang
dikelolanya;
b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi
berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan
persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan
42
yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan
data.
Berdasarkan ketentuan tersebut, data pribadi dalam sistem elektronik tentu
mendapat perlindungan hukumnya untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, serta
penggunaan dan pemanfaatannya yang harus dilakukan berdasarkan persetujuan
dari pemilik data pribadi tersebut.
2.3 Go-Jek
2.3.1 Gambaran umum tentang Go-Jek.
Dalam situs resmi Go-Jek Indonesia yakni http://www.go-jek.com
disebutkan bahwa Go-Jek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin
revolusi industri transportasi ojek yang bermitra dengan para pengemudi ojek
berpengalaman di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Bali
dan Surabaya, serta menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar
makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan. Disebutkan pula bahwa
saat ini Go-Jek beramalat di Jalan Kemang Selatan Nomor 99 B, Jakarta Selatan.
Bermula di Jakarta pada tahun 2010, perusahaan Go-Jek didirikan oleh Nadiem
Makarim, yakni seorang pria berkewarganegaraan Indonesia.21
Perusahaan
menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
21
Go-Jek, Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedi Bebas URL:
https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK, diakses tanggal 5 Januari 2016.
43
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
Dalam situs resminya dinyatakan bahwa Go-Jek ialah perseroan terbatas (PT).
Disebutkan pula bahwa PT Go-Jek Indonesia ialah suatu perseroan yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.22
Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna di
antara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti firma dan persekutuan
komanditer/commanditaire vennootschap (CV).23
Pengertian tentang perseroan
terbatas secara tegas ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menentukan sebagai
berikut.
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Definisi tersebut memberi arti bahwa perseroan terbatas (PT) merupakan badan
hukum yang berbentuk persekutuan modal. Badan hukum persekutuan modal
tersebut didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan terbatas dalam melakukan
kegiatan usaha dilakukan dengan modal dasar. Modal dasar tersebut seluruhnya
terbagi dalam saham.
Berdasarkan penjabaran definisi Perseroan Terbatas di atas, didapat unsur-unsur
penting dari Perseroan Terbatas, yakni:
22
Kebijakan Privasi Go-Jek Indonesia, Situs Resmi Go-Jek Indonesia, URL: http://www.go-
jek.com/faq, diakses tanggal 5 Januari 2016. 23
Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia), Ghalia
Indonesia, Jakarta, h. 81.
44
a. perseroan terbatas merupakan badan hukum;
b. perseroan terbatas merupakan persekutuan modal;
c. didirikan berdasarkan perjanjian;
d. dilakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-
saham.
Perusahaan Go-Jek disebutkan bahwa merupakan perseroan terbatas.
Sebagai perseroan terbatas, maka perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya
Go-Jek berlaku sebagai badan hukum dan merupakan persekutuan modal. Di
samping itu pula, perusahaan Go-Jek sebagai badan hukum juga berarti
merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Sebagai sebuah
badan hukum, perseroan terbatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan
hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UU PT. Unsur-unsur tersebut yakni
sebagai berikut.
a. memiliki pengurus dan organisasi teratur;
b. dapat melakukan perbuatan hukum (recht handeling) dalam hubungan-
hubungan hukum (rechts betrekking), termasuk dalam hal ini dapat
digugat atau menggugat di depan pengadilan;
c. mempunyai harta kekayaan sendiri;
d. mempunyai hak dan kewajiban;
e. memiliki tujuan tersendiri.
45
2.3.2 Ruang lingkup usaha Go-Jek.
Pada dasarnya Go-Jek ialah perusahaan teknologi yang memberikan jasa
melalui aplikasi. Terhadap jasa tersebut lebih lanjut diuraikan dalam situs resmi
Go-Jek, http:www.go-jek.com yakni sebagai berikut.
a. Aplikasi berarti suatu aplikasi piranti lunak yang telah dikembangkan
oleh Go-Jek yang merupakan suatu sarana untuk menemukan jasa yang
disediakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ialah pihak
Penyedia Jasa.
b. Penyedia Jasa berarti suatu pihak ketiga pengendara sepeda motor
(dalam hal ini ialah pengemudi Go-Jek) yang menyediakan jasa
melalui Aplikasi.
c. Jasa berarti jasa atau layanan transportasi dengan menggunakan sepeda
motor yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa melalui Aplikasi.
Namun ternyata ditegaskan bahwa Go-Jek ialah sebuah perusahaan teknologi,
bukan perusahaan transportasi atau kurir dan tidak memberikan layanan
transportasi atau kurir.24
Go-Jek tidak mempekerjakan penyedia jasa (pengemudi
Go-Jek) dan tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian
penyedia jasa. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian
atas layanan atau jasa. Hal ini adalah tergantung pada pengemudi Go-Jek untuk
menawarkan layanan/jasa kepada konsumen (pengguna jasa) dan tergantung pula
pada konsumen untuk menerima tawaran jasa dari pengemudi Go-Jek.
Kehadiran jasa ini merupakan media alternatif dalam memberikan
kemudahan-kemudahan bagi masyarakat sebagai konsumen yang ingin
mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi. Kendaraan yang
digunakan oleh Go-Jek dalam memberikan jasanya ialah sama dengan yang
24
Ketentuan Penggunaan Go-Jek Indonesia, Situs Resmi Go-Jek Indonesia, URL:
http://www.go-jek.com/faq, diakses tanggal 5 Januari 2016.
46
digunakan oleh ojek konvensional, yakni kendaraan bermotor beroda 2 (dua).
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor (mekanik)
yang berjalan di atas jalan darat (jalan aspal, jalan berbatu, jalan tanah/pasir)
nuatan manusia atau buatan alam seperti mobil sedan, mobil stasion, jeep, kombi,
bis umum, truk, trailer, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, dan lain-lain.25
Masyarakat sebagai konsumen yang ingin menggunakan jasa ini tidak perlu
mencari ojek di pangkalan ataupun menunggu di pinggir jalan, dengan adanya
Go-Jek masyarakat hanya perlu memesan ojek melalui aplikasi Go-Jek yang telah
diunduh terlebih dahulu, kemudian memesan dan memasukkan alamat atau lokasi
di mana konsumen berada. Konsumen dapat melihat foto pengemudi Go-Jek yang
dipesan dan menghubunginya melalui pesan singkat ataupun melalui telepon.
Kemudian setelah dikonfirmasi dan ditunggu beberapa saat, maka pengemudi Go-
Jek akan langsung datang dan siap untuk memberikan jasa terhadap konsumen. Di
akhir layanan, konsumen dapat memberikan komentar dan penilaian terhadap
pengemudi ojek tersebut. Maka dilihat dari hal tersebut, maka tentu Go-Jek lebih
unggul dari jasa ojek konvensional, karena memberikan kemudahan, kenyamanan,
dan proses yang lebih cepat.
Disebutkan bahwa Go-Jek memberikan jasa atau layanan yang dapat
mencakup (i) layanan kurir instan, (ii) transportasi, (iii) pengiriman makanan dan
(iv) pembelanjaan pribadi. Keempat jasa/layanan tersebut sewaktu-waktu dapat
25
Radiks Purba, loc.cit.
47
berubah. Jasa/layanan yang ditawarkan oleh GO-Jek yang dikenal saat ini ialah
Go-Food, Go-Mart, dan Go-Box.
a. Go-Food.
Go-Food adalah salah satu fitur dalam aplikasi Go-Jek. Go-Food
memberikan konsumen (pengguna jasa) kemudahan dalam layanan pesan
antar makanan.26
Pada saat ini Go-Food baru ada di area Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Bali, Surabaya, Bandung, Surabaya, dan
Makassar. Go-Jek memiliki 15,000 data restoran yang menu-nya dapat di
akses via aplikasi Go-Jek. Cara penggunaannya ialah dengan menggunakan
fitur Go-Food dalam aplikasi Go-Jek untuk memilih kategori makanan yang
konsumen inginkan. Konsumen juga bisa klik “near me” untuk menemukan
restoran yang posisinya paling dekat dengan posisi konsumen. Saat memilih
dari menu, konsumen dapat menggunakan fitur “add note” untuk memperjelas
pesanan, sebagai contoh: goreng kering, tidak pedas, tidak pakai bawang
goring, dan sebagainya. Harga yang tercantum di Go-Food merupakan harga
perkiraan. Pihak penyedia jasa (pengemudi Go-Jek) akan menalangi
pembelian makanan sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan
syarat total makanan yang dibeli masih dapat diantar menggunakan motor.
Biaya pembelian makanan dibayarkan secara langsung dengan nilai tukar yang
disepakati.
b. Go-Mart.
26
Frequently Asked Question Go-Food, Situs Resmi Go-Food oleh Go-Jek Indonesia, URL:
http://www.go-food.co.id/faqs, diakses tanggal 5 Januari 2016.
48
Go-Mart adalah layanan terbaru dari Go-Jek yang diciptakan untuk
memberikan kemudahan berbelanja dari aplikasi ponsel.27
Terdapat puluhan
toko dengan puluhan ribu produk bagi konsumen yang ingin praktis dalam
berbelanja. Saat ini layanan Go-Food tersedia di area Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi. Toko-toko yang terdapat dalam Go-Mart ialah
berbagai macam jenis supermarket, minimarket, hipermarket, optik, pet-shop,
office supplies dan farmasi di seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi. Dalam penggunaannya, konsumen dibatasi untuk berbelanja maksimal
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemesanan. Setelah terjadi proses
pemesanan oleh konsumen, maka penyedia jasa (pengemudi Go-Jek) yang
akan membayar belanjaan konsumen ke toko, setalah itu saat barang
diantarkan ke alamat yang dituju oleh konsumen, maka konsumen dapat
membayar belanjaan tersebut kepada pengemudi Go-Jek sesuai nilai tukar
yang disepakati. Namun terjadi kemungkinan bahwa pengemudi Go-Jek tidak
punya cukup uang tunai untuk transaksi, maka dari itu apabila pengemudi Go-
Jek tidak mempunyai cukup uang, pihak perusahaan Go-Jek akan mentransfer
kekurangan dana tersebut ke rekening ponsel pengemudi Go-Jek. Selanjutnya
apabila barang yang dipesan oleh konsumen telah habis (out of stock), maka
penyedia jasa (pengemudi Go-Jek) akan menghubungi konsumen untuk
menginformasikan hal tersebut. Harga yang tercantum di Go-Mart merupakan
27
Go-Mart oleh Go-Jek Indonesia, Situs Resmi Go-Jek Indonesia, URL: http://www.go-
jek.com/faq, diakses tanggal 5 Januari 2016.
49
harga perkiraan, pengemudi Go-Jek akan mencantumkan nilai transaksi
sebenarnya sesuai dengan struk pembelian. Jika konsumen memiliki
permintaan khusus saat memilih produk maka dapat dibuat catatan (add note)
saat memilih produk. Catatan ini akan muncul pada aplikasi pengemudi Go-
Jek. Saat ini Go-Mart tidak memiliki peraturan pembatalan pesanan
(cancellation policy) karena konsumen tidak bisa membatalkan pemesanan
apabila pengemudi Go-Jek sudah membeli barang yang dipesan konsumen.
Dalam menjamin barang sampai dengan kondisi yang masih baik, oleh Go-Jek
pengemudi Go-Jek dilengkapi dengan box untuk menyimpan barang-barang
belanjaan konsumen selama pengantaran. Pihak Go-Food sebaik mungkin
akan memastikan barang sampai dengan kondisi yang baik.
c. Go-Box.
Go-Box adalah layanan terbaru dari Go-Jek yang diciptakan untuk
memberikan kemudahan pengiriman barang dalam jumlah yang besar.28
Go-
Box tersedia sebagai salah satu layanan yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek.
Layanan ini tersedia pada area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Bandung, Surabaya, dan Bali, serta dapat melakukan pengantaran ke seluruh
Pulau Jawa dan Bali. Cara menggunakan Go-Box ialah dengan memasukkan
alamat dan tipe kendaraan yang diperlukan untuk mengetahui biaya
penggunaan layanan. Dengan menggunakan layanan “use my location” dalam
aplikasi Go-Jek, maka pengemudi Go-Jek diarahkan ke tempat konsumen
28
Frequently Asked Question Go-Box, Situs Resmi Go-Box oleh Go-Jek Indonesia, URL:
http://www.go-box.co.id/faq, diakses tanggal 5 Januari 2016.
50
berada. Setelah itu, konsumen memasukan alamat yang hendak dituju untuk
mengirim atau mengantar barang. Dalam memberikan jasanya, Go-Box
menyediakan empat macam jenis truk, yaitu mobil pick-up bak, pick-up box,
truk engkel bak, dan truk engkel box untuk memenuhi kebutuhan Anda, dan
konsumen dapat memilih dari jenis kendaraan tersebut yang akan digunakan
untuk mengantar barang. Pihak Go-Jek sebaik mungkin akan memastikan
barang sampai dengan kondisi yang baik.
Dalam menggunakan jasa ini maka pengguna jasa diharuskan untuk
memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai jenis dan spesifikasi
barang yang akan dikirimkan. Go-Box menyediakan asuransi hingga
maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk barang-barang yang
hilang dalam perjalanan, selama barang-barang tersebut sesuai dengan
informasi yang diberikan. Jumlah penggantian akan didasarkan oleh tanda
terima pembelian dan/atau akan mengacu pada harga pasaran barang tersebut.
Go-Box tidak menyediakan kardus untuk pengiriman. Pengguna jasa bersama-
sama dengan pengemudi Go-Jek bertanggung jawab untuk
pengepakan/pembungkusan barang-barang yang akan dikirim. Untuk barang-
barang pecah belah yang terbuat dari kaca, keramik, dan lain-lain, disarankan
untuk dibungkus secara khusus. Go-Box tidak bertanggung jawab untuk
kerusakan atau perubahan bentuk yang terjadi selama pengiriman barang-
barang tersebut. Go-Box tidak menyediakan peralatan bantu pengangkatan dan
perpindahan seperti dolly, pallet, alat bantu angkat dari bawah ke atas, dan
sebagainya. Pengguna jasa bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan
51
tersebut jika diperlukan. Biaya pembatalan sebesar 20% (dua puluh persen)
dari perkiraan biaya pengiriman akan dikenakan jika pemesanan dibatalkan
setelah pengemudi Go-Jek tiba di lokasi. Biaya pembatalan juga akan
dikenakan jika pengemudi Go-Jek tidak dapat menyelesaikan pengiriman
karena alasan-alasan berikut.
1) Barang tidak dapat dimasukkan ke dalam kendaraan karena ukuran
dan/atau berat barang-barang tersebut melebihi ukuran/berat yang telah
ditentukan untuk jenis kendaraan yang telah dipilih, seperti telah
ditentukan di aplikasi Go-Jek.
2) Kendaraan tidak dapat mencapai lokasi penjemputan/pengiriman
dikarenakan oleh jalanan yang sempit.
3) Barang-barang tidak dapat dimuat karena kurangnya peralatan
perpindahan khusus.29
Di samping itu Go-Box tidak menyediakan jasa pengiriman untuk barang-
barang berikut:
1) barang-barang yang ilegal menurut hukum Indonesia;
2) ternak atau hewan peliharaan;
3) barang-barang berbahaya, mudah terbakar, atau berbau.
Berdasarkan uraian mengenai berbagai lingkup jasa yang diberikan oleh Go-Jek,
dilihat bahwa Go-Jek tidak memberikan layanan pengiriman untuk barang-barang
yakni sebagai berikut:
a. barang yang dilarang oleh pihak berwajib untuk dimiliki atau diedarkan;
b. pengiriman barang dari dan ke penjara;
c. ternak atau binatang peliharaan;
29
Syarat dan Ketentuan Go-Box, Situs Resmi Go-Box oleh Go-Jek Indonesia, URL:
http://www.go-box.co.id/term, diakses tanggal 5 Januari 2016.
52
d. barang yang dimensinya dengan panjang lebih dari 70 cm (tujuh puluh
sentimeter), lebar lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), dan tinggi lebih
dari 50 cm (lima puluh sentimeter) atau barang yang beratnya melebihi 20 kg
(dua puluh kilogram). Namun ketentuan ini terkecuali untuk penggunaan jasa
dalam layanan Go-Box.