1

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Perlindungan

adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.1

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,

advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya

baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan yang

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk

memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan

pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang

pengadilan.

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku

1 Fitri Hidayat, 2013, “Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara

Hukum,” Serial Blog Juli, URL : http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-

hukum-unsur-esensial-dalam.html Diakses 16 Desember 2014

21

2

manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang

berwajib. Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat

oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan

bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai

sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.2

2.2 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak

tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.3

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau

consument/konsument (Belanda).4 Pengertian tersebut secara harfiah diartikan

sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan

jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan

atau sejumlah barang”.5 Amerika Serikat mengemukakan pengertian ”konsumen”

yang berasal dari consumer berarti ”pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih

2 Siku Mendes, 2013, “Tujuan Hukum Menurut Para Ahli”, Blog Juli, URL :

https://sikumendes84.wordpress.com/category/uncategorized/ Diakses 16 Desember 2014 3 Polewali Mandar, 2014, “Status Hukum”, Serial Blog, URL:

http://statushukum.com/tentang-status-hukum Diakses 16 Desember 2014 4 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,

Jakarta, hal. 22 5Abdul Halim Barkatulah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan

Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, hal. 7

3

luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut

pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai,

karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan

pemakai.6 Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang

mengartikan konsumen sebagai ”the person who obtains goods or services for

personal or family purposes”. Dari definisi di atas terkandung dua unsur, yaitu (1)

konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan

pribadi atau keluarganya.7 India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan ”konsumen adalah

setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara

pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk

dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial. A.z Nasution menegaskan

beberapa batasan tentang konsumen, yakni” :

a. konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang

digunakan untuk tujuan tertentu.

b. konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa

untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk

diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu

adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau

komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen

antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op. cit., hal. 23 7Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, Gramedia

Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 3

4

c. konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang

dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga

dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non

komersial).8

Istilah konsumen juga dapat di temukan dalam peraturan perundang-

undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam

Pasal 1 angka 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 , ”konsumen adalah setiap orang

pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan”.

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna

terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau

jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen

di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya

sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan

jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).9

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah

bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang

bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan

konsumen,sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan

dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau

jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.10

8Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,

Diadit Media, Jakarta, hal.13 9 Shidarta, loc. cit. 10 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op. cit., hal. 11

5

Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen

merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum

konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi

berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen

dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya,

misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan

pihak lain.11

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan

wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus Bahasa

Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala

sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab

adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja

maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai

perwujudan kesadaran akan kewajibannya.12

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 UUPK “pelaku usaha adalah setiap

orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi.”

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar

11Celina Tri Siwi Kristiyanti op,cit., hal. 12 12 Naufal Mutaqien, 2013, ”Mengenal Arti Kata Tanggung Jawab”, Serial Online Juni,

URL : festyle.kompasiana.com/catatan/2013/06/12/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab-

567952.htm diakses 20 Desember 2014

6

hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang

pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh

optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam

UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan

bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan

terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus,

memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu

merugikan hak-hak konsumen.13

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan

perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat

dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha

dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

a. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan

informasi, serta menjamin kepastian hukum;

b. melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh

pelaku usaha pada umumnya;

c. meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

d. memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yangmenipu

dan menyesatkan;

13 Abdul Halim Barkatulah, op.cit, hal.15

7

e. memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.14

A Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi

pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut.

a. kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha

b. konsumen mempunyai hak

c. pelaku usaha mempunyai kewajiban

d. pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan

nasional

e. perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat

f. keterbukaan dalam promosi barang atau jasa

g. pemerintah perlu berperan aktif

h. masyarakat juga perlu berperan serta

i. perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang

j. konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.15

Dengan adanya UUPK Nomor 8 Tahun 1999 beserta perangkat hukum

lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat

menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar

oleh pelaku usaha.Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai

berikut : “Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen dan

pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak

14Abdul Halim Barkatulah, op.cit, hal. 18 15Happy Susanto, 2008, Hak-hak Konsumen Jika Diragukan, Transmedia Pustaka,

Jakarta-Selatan, hal.5

8

ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi

secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis

bagi pengusaha.”16

Di samping UUPK, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan

lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum yaitu sebagai

berikut.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang

Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

d. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota

Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota

Bandung, Kota Semarang. Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang,

dan Kota Makassar.

e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan

Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

16Abdul Halim Barkatulah, op. cit., hal. 47

9

f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat.

g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota

Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.

h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

480/MPP/Kep/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan Atas

Kepmenperindag Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

i. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

418/MPP/Kep/4/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim

Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen.17

2.3 Hak Dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang dan/ atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak

dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat

penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan

mandiri sehingga ia dapat bertndak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya

telah dilanggar oleh pelaku usaha. Hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK,

adalah sebagai berikut.

17Happy Susanto, op. cit., hal. 20

10

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa.

b. hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai

tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa.

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan.

e. hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa

perlindungan konsumen secara patut.

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

h. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya.

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas

daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh

Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy depan kongres pada tanggal 15 Maret

1962, yaitu terdiri atas: “hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat

informasi, dan hak untuk didengar.”18

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara keseluruhan

pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu :

a. hak atas keamanan dan keselamatan;

b. hak untuk memperoleh informasi;

c. hak untuk memilih;

d. hak untuk didengar;

e. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

18 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen-Cetakan ke

delapan, Rajawali Pers, Jakarta, hal.39

11

f. hak untuk memperoleh ganti rugi;

g. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

h. hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

i. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;

j. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.19

Selanjutnya masing-masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin

keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa

yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik

maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.

b. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya

informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah

satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat

karena informasi yang tidak memadai. Hak informasi yang jelas dan benar

dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang

suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih

produk yang diinginkan/ sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian

akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

19Ibid, hal.40

12

c. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan

kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan

kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk

mmilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap

suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun

kuntitas jenis produk yang dipilihnya.

d. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak

dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak

ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan

produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk

tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian

yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa

pertanyaan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan

dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara

perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung

maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak

untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk

memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan

hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan,

13

sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan

yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang

atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait

dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang

berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat,

bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus

melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar

pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar

konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang dipeprlukan

agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan

pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan

teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi

setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih

dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur

dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

14

i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat

permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen

dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada

kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

Penegakan hak konsumen ini didukung pula oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat

(1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menentukan bahwa: “Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk

menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh

konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa: “Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu

harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar

oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen

yang dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.20

20Ibid, hal. 41

15

Sepuluh hak konsumen, yang merupakan himpunan dari berbagai

pendapat tersebut diatas hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen

yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK, sebagaimana dikutip sebelumnya.

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK tersebut,

terdapat satu hak yang tidak terdapat pada 10 hak konsumen yang diuraikan

sebelumnya, yaitu “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan

jujur serta tidak diskriminatif, namun sebaliknya Pasal 4 UUPK tidak

mencantumkan secara khusus tentang “hak untuk memperoleh kebutuhan

hidup” dan “hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat”,

tapi hak tersebut dapat dimasukkan ke dalam hak yang disebutkan terakhir

dalam Pasal 4 UUPK tersebut, yaitu “hak-hak yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya”. Hak-hak lainnya hanya

perumusannya yang lebih dirinci, tapi pada dasarnya sama dengan hak-hak

yang telah disebutkkan sebelumnya.

Secara garis besar hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang

menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. “Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik

kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

2. Hak untuk memperoleh barang dan / atau jasa dengan harga yang wajar ;

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan

yang dihadapi.”21

21Ibid, hal.44

16

Ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak

konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial

bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan / merupakan prinsip perlindungan

hukum bagi konsumen di Indonesia.

Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen

yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh

produsen, krenapemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi

kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Pasal 5 UUPK merumuskan kewajiban konsumen adalah :

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

Adanya kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan

keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya

kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara

jelas pada label suatu produk , namun konsumen tidak membaca peringatan yang

telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan

konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang

bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.22

Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan

yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian

22 Ahmadi Miru, op,cit. hal.47

17

konsumen untuk membacanya. Konsumen tidak dapat menuntut bahwa konsumen

tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas.

Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk

mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak

membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada

konsumen yang telah dirugikan.23

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena

bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat

melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/

diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). Kewajiban konsumen membayar sesuai

dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah

biasa dan sudah semestinya demikian. Kewajiban lain yang perlu mendapat

penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian

hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap

sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan

adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara

dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat

kepolisian dan/atau kejaksaan.24

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab

kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan

23 Ahmadi Miru, op,cit hal.49 24Ahmadi Miru, op,cit hal.50

18

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan

lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa

secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud

tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.

Pasal 6 UUPK merumuskan hak pelaku usaha adalah :

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang

diperdagangkan.

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai

tukar barang/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha

tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang/atau jasa yang

diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang

berlaku pada umumnya atas barang/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang

biasa terjadi, suatu barang/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang

yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan

demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Terakhir

tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-

Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-

Undang Pangan, dan undang-undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai

undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-Undang

19

Perlindungan Konsumen adalah payung bagi semua aturan lainnya berkenaan

dengan perlindungan konsumen.25

Pasal 7 UUPK merumuskan kewajiban pelaku usaha adalah:

a. beritikad baik melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan, dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskrimiatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa

yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan

perjanjian.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan

kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam

melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku

usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya,

sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik

dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan,

sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang

25 Wibowo Turnady, 2009,”Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.” Serial Online Maret,

URL : http://www.wibowotunardy.com/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha/ Diakses 02 Januari

2015

20

dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen,

kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan

transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban ke dua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena

informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi

atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis

cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya menyampaikan informasi yang benar terhadap konsumen mengenai

suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu

produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa

reprentasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.26

a. Reprensentasi

Perlunya penyampaian informasi yang benar terhadap suatu produk,

karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah

terjadinya misinformasi terhadap produk tertentu.

Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya

dengan misrepresentasi/misinformasi banyak disebabkan karena tergiur oleh

iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur

tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, karena pada

umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan,

26 Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di

Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal.113

21

sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi.Informasi yang diperoleh

konsumen melalui brosur tersebut dapat menjadi alat bukti yang

dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan konsumen terhadap konsumen.

Bahkan tindakan produsen yang berupa penyampaian informasi melalui

brosur-brodur secara tidak benar yang merugikan konsumen tersebut,

dikategorikan sebagai wanprestasi. Karena brosur dianggap sebagai

penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga isi brosur tersebut

dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli meskipun tidak dinyatakan

dengan tegas.27

Reprensentasi ini lebih menuntut kehati-hatian bagi orang yang

memiliki keahlian khusus, karena apabila orang yang mempunyai keahlian

khusus melakukan representasi kepada orang lain – berupa nasihat, informasi

atau opini – dengan maksud agar orang lain mengadakan kontrak dengannya,

maka dia berkewajiban berhati-hati secara layak bahwa representasi itu adalah

benar, serta nasihat, informasi atau opini itu dapat dipercaya. Jika ia tidak

berhati-hati atau secara sembrono memberi nasihat, informasi atau opini yang

keliru, maka ia akan bertanggung gugat dalam memberikan ganti kerugian.28

b. Peringatan

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu

produk, yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya

memiliki fungsi yang berbeda, yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan

27Ibid. 28Ibid., hal.114

22

untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan

dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk.29

Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada

konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang

diberikan kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan

dengan keamanan suatu produk. Dengan demikian pabrikan (produsen

pembuat) wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Hal ini berarti

bahwa tugas produsen pembuat tersebut tidak berakhir hanya dengan

menempatkan suatu produk dalam sirkulasi.30

Permasalahan yang sering timbul adalah bahwa produsen telah

menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun

konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya, atau

dapat pula terjadi bahwa peringatan telah disampaikan tapi tidak jelas atau

tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya. Namun jika

produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk

mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak

membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada

konsumen yang telah dirugikan.

c. Instruksi

Selain peringatan, intruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi

penggunaan produk, juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi

konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa intruksi atau

29 Ahmadi Miru, op.cit, hal. 117 30Ahmadi Miru, loc.cit.

23

petunjuk/prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi

produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi

atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya, konsumen berkewajiban

untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamaan dan keselamatan.

2.4 Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dengan

Konsumen

Jalinan hubungan yang tercipta antara Konsumen dan Pelaku usaha dapat

terbentuk melalui beberapa tahapan transaksi antara konsumen dengan produsen,

yaitu :

1. Tahapan Pratransaksi Konsumen

Dalam tahap pra transaksi konsumen ini, konsumen masih dalam

proses pencarian informasi atas suatu barang, peminjaman, penyewaan, atau

leasing. Di sini konsumen membutuhkan informasi yang akurat tentang

karakteristik suatu barang dan/atau jasa.

2. Tahap Transaksi Konsumen

Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu

perjanjian (jual beli, sewa menyewa, atau bentuk lainnya). Antara kedua belah

pihak betul-betul harus beritikad baik sesuai dengan kapasitasnya masing-

masing. Di negara-negara maju konsumen diberikan kesempatan untuk

mempertimbangkan apakah akan memutuskan membeli / memakai suatu

barang dan atau jasa dalam tengang waktu tertentu atau membatalkannya.

3. Tahap Purna Transaksi Konsumen

24

Tahap ini dapt disebut sebagai tahap purna jual atau after sake service,

di mana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-cuma dalam jangka

waktu tertentu. Pada umumnya, penjual menjanjikan garansi atau servis gratis

selama priode tertentu.31

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dilaksanakan dalam

rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu

perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga

yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian,

penjual dan pembeli, harga, dan barang. Dalam hubungan langsung antara

pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika

produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat

meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab

kontraktual (contractual liability). Seiring dengan revolusi industri, transaksi

usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu

distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu

ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat

hubungan kontraktual (perjanjian)antara produsen dan konsumen.

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan

kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (complain)

apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi

jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila

31 Dermon Siahaan, 2013, “Hubungan Terbentuknya Antara Konsumen Dan Pelaku

Usaha”, Serial Online Februari, URL :http://tipsmotivasihidup.blogspot.com/2013/02/hubungan-

terbentuknya-antara-konsumen.html Diakses 02 Januari 2015

25

pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku

usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak

dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul

wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi

atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak.

Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak

yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk

memberikan ganti rugi atau penggantian. 32

32 Soemali, 2014, “Hubungan Antara Konsumen dan Produsen,” Serial Online

Februar,URL:www.soemali.dosen.narotama.ac.id>, Diakses pada 10 Januari 2015