36

BAB II

TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMBIAYAAN, JAMINAN PADA

LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN PEMBIAYAAN MELALUI MODAL

VENTURA

2.1 Lembaga Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan relatif baru jika dibandingkan dengan lembaga

keuangan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan berkembang seiring

dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober

1988 (pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (pakdes 88).

Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada

fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga

Pembiayaan yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah “ Badan usaha

yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang

modal”

2.1.2 Unsur-Unsur Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan

terdapat unsur-unsur sebagai berikut30

:

30

Sunaryo, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

37

a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga

pembiayaan.

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan

cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.

c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu

keperluan.

d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau

barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.

e. Tidak menarik dana secara langsung, artinya tidak mengambil uang secara

langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup

bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank

yang menjadi krediturnya.

f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat,

yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

2.1.3 Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh

perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (2) Keppres Nomor 9 tahun 2009

yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus

didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan

Konsumen dan / atau usaha Kartu Kredit.

Menurut Pasal 6 Kepres Nomor 9 Tahun 2009 perushaan pembiayaan,

perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur berbentuk

38

Perseroan Terbatas atau koperasi, dengan demikian untuk dapat menjalankan

usaha dibidang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan

hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi.

2.1.4 Perbedaan Lembaga Pembiayaan dengan Lembaga Perbankan

Meskipun antara lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan sama-sama

sebagai lembaga keuangan dan ada kaitan antara yang satu dengan lainnya, namun

ada beberapa hal yang membedakan antara keduanya, antara lain sebagai

berikut31

:

a. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu

kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan

dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha.

Adapun lembaga perbankan merupakan keuangan yang paling lengkap

kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan

kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta

melaksanakan kegiatan dibidang jasa keuangan lainnya.

b. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat

secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro,

tabungan, dan deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat

secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro,

tabungan, dan deposito berjangka.

c. Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan

pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan karena unit yang dibiayai

31

Ibid, hal. 14-15.

39

merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam

pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan.

d. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga pembiayaan

tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu

bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi

jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Dari simpanan masyarakat

berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran

dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi bank

umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.

e. Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya dalam

lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan.

2.2 Perjanjian

2.2 Jaminan Pada Lembaga Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Jaminan

Jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk

diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari

hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.32

Jaminan yang baik atau ideal adalah jaminan yang mempunyai persyaratan :

a. dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang

memerlukan.

b. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan

usahanya

32

Ibid, hal. 142.

40

c. memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang

jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat

mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.

2.2.2 Fungsi Jaminan

Seperti telah diuraikan, jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh

debitur atau pihak ketiga kepada kreditur, karena pihak kreditur mempunyai suatu

kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Oleh karena itu fungsi jaminan adalah:33

a. Untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank demi mendapatkan

pelunasan dengan barang jaminan dimaksud, bilamana debitur tidak

menepati janji, yakni membayar kembali hutang-hutangnya pada waktu

yang telah ditentukan dalam perjanjian.

b. Untuk menjamin bahwa si peminjam/debitur berperan dan turut serta

dalam transaksi tersebut untuk tidak mening-galkan kegiatan usahanya

dengan merugikan dirinya sendiri atau perusahaannya.

c. Untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada debitur agar memenuhi

perjanjian kredit yang telah disepakati.

2.2.3 Pengikatan Jaminan

Perjanjian pengikatan jaminan merupakan perjanjian yang memiliki sifat

kebendaan, atau dengan kata lain perjanjian jaminan adalah perjanjian kebendaan.

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam,

yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok merupakan

33

Hasanuddin Rahman, 2008. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di

Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 162.

41

perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit atau utang dari lembaga perbankan

atau lembaga keuangan non bank. Pendapat pakar menyatakan bahwa perjanjian

pokok adalah perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar mandiri.34

Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan

dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian accesoir ini adalah perjanjian

pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Sifat

perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Kedudukan hukum jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian accessoir

mempunyai akibat hukum yaitu;

a. Eksistensi tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit/utang)

b. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit/utang)

c. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal.

d. Jika perjanjian pokok beralih, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan.

e. Jika perjanjian pokok beralih karena cessie, subrograsi maka ikut beralih

juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus.35

Perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum,

misalnya barang musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak

menjaminkan maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal.

Selanjutnya, pelaksanaan perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam

bentuk lisan dan tertulis. Perjanjian pembebanan dalam bentuk lisan, biasanya

dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan, anggota masyarakat yang satu

34

Salim.H.S, Op.Cit, hal 29. 35

Sutarno, 2004, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hal

143.

42

membutuhkan pinjaman uang kepada anggota masyarakat yang ekonominya lebih

tinggi, biasanya pinjaman itu cukup dilakukan secara lisan.

Perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, dilakukan dalam

dunia usaha misalnya di sektor perbankan, lembaga keuangan non bank maupun

lembaga pegadaian. Perjanjian pembebanan ini dapat dilakukan dalam bentuk akta

dibawah tangan dan atau akta otentik. Kecenderungannya perjanjian pembebanan

jaminan dengan menggunakan akta dibawah tangan dilakukan pada lembaga

pegadaian. Bentuk, isi dan syarat syarat telah ditentukan oleh Perum Pegadaian

secara sepihak, sedangkan nasabah tinggal menyetujui isi dan perjanjian tersebut.

Hal-hal yang kosong dalam surat bukti kredit, meliputi nama, alamat, barang

jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit dan tanggal jatuh

tempo.

Bentuk perjanjian pembebanan jaminan dengan akta otentik ini dilakukan

di muka dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang

berwenang untuk membuat akta jaminan misalnya adalah Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Pejabat Negara setingkat Menteri di bidang

Pertanahan. Biasanya perjanjian pembebanan dengan menggunakan akta otentik

dapat dilakukan pembebanan pada jaminan atas hak tanggungan, jaminan fidusia,

dan jaminan hipotek atas kapal laut dan pesawat udara.

2.2.4 Jenis-Jenis Jaminan

Jenis-jenis jaminan menurut KUH Perdata yang merupakan salah satu

sumber hukum di bidang keperdataan mengatur jenis-jenis Jaminan yaitu :36

a. Jaminan lahir karena undang-undang dan lahir karena perjanjian

36

Hasanuddin Rahman, Op. Cit, hal. 144.

43

1) Jaminan yang lahir karena Undang-Undang

Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang

adanya karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada

perjanjian antara kreditur dengan debitur.

2) Jaminan lahir karena perjanjian

Jaminan lahir karena perjanjian adalah jaminan ada karena

diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur.

b. Jaminan umum dan jaminan khusus

1) Jaminan Umum

Jaminan umum lahir dan bersumber karena undang-undang, adanya

ditentukan dan ditunjuk oleh undang-undang tanpa ada perjanjian dari

pada pihak.

2) Jaminan Khusus

Jaminan khusus lahirnya karena ada perjanjian antara kreditur dan

debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau

jaminan bersifat perorangan.

c. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu

benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat

dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di tangan

siapapun benda itu berada dan dapat dialihkan.

d. Jaminan Penanggungan Utang

Jaminan penanggungan utang adalah jaminan bersifat perorangan yang

menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu.

44

e. Jaminan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Salah satu penggolongan atas benda menurut sistim hukum perdata

internasional yang penting adalah penggolongan mengenai benda bergerak

dan benda tidak bergerak.

2.3 Pembiayaan Melalui Modal Ventura

2.3.1 Pengertian Modal Ventura

Dalam melakukan suatu kegiatan investasi tidak semua investasi dapat

dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu

risiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai risiko rendah, hampir semua

investor ingin melakukannya. Akan tetapi, jika investasi tersebut memiliki risiko

tinggi, maka tidak mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya. Yang

berani melakukan investasi dimana investasi tersebut mengandung suatu

risikotinggi adalah perusahaan modal ventura.

Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa

Inggris yaitu Venture Capital. Venture sendiri berarti usaha mengandung risiko,

sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal

yang mengandung risiko pada suatu usaha atau perusahaan,37

atau dapat pula

diartikan sebagai usaha. Secara sempit, modal ventura dapat diartikan sebagai

modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko dengan tujuan

memperoleh pendapatan berupa bunga atau deviden.38

37

Hasanuddin Rahman, Ibid. 38

Martono, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonasia Kampus Fakultas

Ekonomi UII, Yogyakarta, hal. 127.

45

Modal Ventura, adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura

(investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang

menerima bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) yang selanjutnya

disebut PPU untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut

lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu.39

Menurut Dictionary of Business, dalam bukunya Munir Fuady, modal

ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu

perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi

keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena

itu, modal ventura disebut juga sebagai modal yang berisiko tinggi.40

Menurut Dr. Neil Cross, dalam bukunya O. P. Simorangkir, yang

dimaksud dengan modal ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung

risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaan-

perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. PMV menyediakan

beberapa nilai tambah dalam bentuk masukan manajemen dan memberikan

kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan.

Risiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan hasil

yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari

hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah.41

39

Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Munir Fuady II), hal. 125. 40

Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,

(selanjutnya disebut Munir Fuady III), hal. 109. 41

O. P. Simorangkir, 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia

Indonesia, Bogor, hal. 170.

46

Pendapat lain tentang pengertian modal ventura dikemukakan oleh

Handowo Dipo, dalam bukunya Hasanuddin Rahman, yang menyatakan bahwa

modal ventura adalah suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang

bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah PMV yang

mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.42

Di dalam Pasal 1 ayat 3 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Lembaga Pembiayaan juncto Pasal 1 ayat 1 Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2012

menyatakan bahwa

PMV (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan

usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima

bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam

bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian saham obligasi konversi

dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha

Dari pengertian atau definisi tentang modal ventura tersebut di atas, lebih

lanjut dapat disimpulkan bahwa :43

a. Pembiayaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaaan yang

baru mulai tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan oleh

lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank.

b. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi,

tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan

yang tinggi pula yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang

didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka

menengah atau jangka panjang.

42

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 16. 43

Munir Fuady III, Op.Cit, hal. 17.

47

c. Pembiayaan modal ventura merupakan investasi atau penanaman dana

jangka panjang.

d. Pembiayaan modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk penyertaan

modal dan atau pinjaman yang bias dialihkan menjadi saham kepada

perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk berkembang.

e. Pembiayaan modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk paket

pembiayaan, yaitu suntikan dana atau modal yang disertai dengan

penempatan atau pembinaan manajemen pada PPU.

Pembiayaan modal ventura juga untuk mendukung bakat-bakat wirausaha

dengan kemampuan finansial untuk memanfaatkan pasar dengan jalan alih

manfaat yang diberikan dalam dampingan manajemen oleh perusahaan pemodal

ventura.

2.3.2 Tujuan Pendirian Modal Ventura

Maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain :44

a. Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian,

dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan

tetapi bersifat pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru.

Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka

panjang.

44

Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disebut

kasmir II), hal. 300.

48

c. Pengambilan kepemilikian suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan

mengambilalih kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan

untuk mencari keuntungan.

d. Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dengan tujuan untuk

membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal, akan tetapi

tidak punya jaminan materiil, sehingga sulit memperoleh pinjaman dari

bank. Dengan adanya penyertaan modal dari modal ventura dapat

membantu menghadapi kesulitan keuanganannya.

e. Alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan

teknologi lama, sehingga tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi dan

mutu produknya.

f. Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.

g. Membantu mendirikan perusahaan baru, dimana tingkat risiko

kerugiannya sangat besar.

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Modal Ventura

Sebagai lembaga bisnis modal ventura berorientasi untuk memperoleh

keuntungan dalam jumlah besar, tetapi modal ventura merupakan usaha dengan

tingkat resiko yang tinggi. Namun demikian tujuan utama dari modal ventura

adalah memberikan banyak manfaat bagi pengembangan usaha khususnya bagi

usaha kecil di Indonesia.

49

Menurut Dahlan Siamat, pembiayaan modal ventura disamping

berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi

pula, juga bertujuan antara lain45

:

a. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahan baru.

b. Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana

dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal.

c. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk

maupun pada tahap mengalami kemunduran.

d. Membantu terwujudnya hanya dari suatu gagasan menjadi produk jadi

yang siap dipasarkan.

e. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.

f. Mendorong pengembangan proyek research and development.

g. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya

alih teknologi.

h. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Disamping tujuan di atas, Martono menginventarisasi beberapa manfaat

apabila dilihat dari sisi perusahaan pasangan usaha, yaitu sebagai berikut46

:

a. Kegiatan usaha dapat ditingkatkan

Pada umumnya PPU merupakan perusahaan kecil yang

memerlukan penambahan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya.

Perusahaan kecil dan perusahaan baru pada awal melakukan usaha

biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari

45

Dikutip dari Sunaryo, Op.Cit, hal. 24 46

Sunaryo, Op.Cit, hal. 24-25.

50

bank. Dengan adanya pembiayaan modal ventura, perusahaan kecil yang

masih dalam awal perkembangan dapat menjadi PPU sehingga dapat

memperoleh bantuan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya.

b. Kemungkinan keberhasilan usaha lebih besar

Seseorang yang menemukan produk atau ciptaan baru belum tentu

mampu memproduksi dan berhasil memasarkan hasil produknya.

Pelaksanaan produksi dan memasarkan produk memerlukan suatu

keahlian, pengalaman, dan jaringan pemasaran yang dapat menjamin

kelancaran usaha. Dengan masuknya modal ventura yang memiliki

kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai

partner usaha, kemungkinan keberhasilan perusahaan pasangan usaha

lebih besar.

c. Peningkatan efisiensi pemasaran produk

Pada awal dilakukannya kegiatan produksi biasanya kegiatan

pemasarannya tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pemasaran

dilakukan sendiri dan jumlah produksinya masih relatif kecil. Dengan

masuknya modal ventura yang dapat memberikan bantuan dana, bantuan

manajemen, juga memiliki jaringan pemasaran yang luas, maka PPU dapat

meningkatkan efisiensi pemasaran produknya.

d. Peningkatan bankabilitas

Perusahaan yang baru dan mengalami kesulitan dana biasanya juga

memiliki manajemen yang lemah. Dengan kondisi yang demikian para

kreditor termasuk bank kurang berminat untuk memberikan pinjaman.

51

Dengan masuknya modal ventura, akan meningkatkan kepercayaan para

kreditor/ bank untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut.

e. Peningkatan tingkat likuiditas

Pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal tidak

perlu membayar beban bunga dan angsuran utang. Hal ini berbeda dengan

utang bank yang menimbulkan kewajiban membayar angsuran utang dan

beban bunga. Dengan demikian, penambahan modal penyertaan secara

langsung akan meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan

f. Peningkatan tingkat rentabilitas

Dengan bantuan penambahan dana sekaligus bantuan manajemen

yang memiliki tenaga-tenaga profesional dan berpengalaman, maka

kegiatan produksi dan pemasaran akan lebih efektif dan efisien. Volume

produksi dan penjualan dapat ditingkatkan. Biaya produksi dan pemasaran

dapat ditekan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan

memperoleh laba (rentabilitas).

2.3.4 Karakteristik Modal Ventura

Dari berbagai definisi tersebut, terlihatlah bahwa sesungguhnya modal

ventura itu mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut47

:

a. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya

menginvestasi modalnya saja, tetapi juga ikut berperan dalam manajemen

perusahaan yang dibantunya.

b. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah

bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukan difestasi.

47

Munir Fuady II, Op.Cit, hal. 110-112.

52

c. Motif dari modal ventura yang murni tetap motif bisnis, yakni untuk

mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun dengan resiko yang

relatif tinggi pula. Jadi, bukan bermotif charitas atau belas kasihan. Karna

mengharapkan keuntungan yang relatif tinggi, maka rata-rata return yang

diharapkan jauh melebihi bunga kredit bank.

d. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan kedalam

perusahaan pasangan usaha bukanlah investasi jangka pendek. Tetapi

merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Biasanya

winners will take longer to realise than losers.

e. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman,

tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau setidak-tidaknya loan yang

dapat dialihkan ke equity (convertible). Karena itu returnyang diharapkan

oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam,

melainkan dividen dan capital gain. Karena itu return bersifat slow

yielding dan tidak teratur.

f. Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan

collateral, karena itu lebih dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.

g. Prototype dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan

yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi

menyimpan potensi besar untuk berkembang. Biasanya terhadap

perusahaan yang mengembangkan penemuan baru dibidang ilmu dan

teknologi, ataupun yang mengandung terobosan-terobosan, yang tentu

dengan resiko yang sangat tinggi. Walaupun begitu kemudian berkembang

pula modal ventura terhadap bukan perusahaan pemula. Karena itu, angka

kegagalan investasi lewat modal ventura juga relatif tinggi. Biasanya

kegagalannya bisa mencapai 20%.

h. Biasanya, investasi modal ventura dilakukan terhadap perusahaan yang

tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan. Misalnya

perusahaan tidak mempunyai track record yang fantastis, tidak mempunyai

balance sheet atau kolateral yang baik.

2.3.5 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura ada 2

(dua) macam, yaitu :

a. Pihak-Pihak Utama

Pihak-pihak utama yang terlibat dalam proses pembiayaan modal

ventura, yaitu :

53

1) Perusahaan Modal Ventura (PMV)

PMV merupakan salah satu pihak dalam suatu perjanjian, yakni pihak

yang memberikan dana kepada pihak lainnya, yaitu pihak perusahaan

pasangan usaha. Dalam praktek operasionalnya, PMV menjalankan 2

(Dua) fungsi, yakni :48

a) Investee management, adalah di mana PMV memberikan bantuan

berupa dana modal atau pinjaman kepada PPU, di mana dana

bersumber dari modal atau dana sendiri atau pinjaman dari pihak

ketiga untuk kepentingan operasional PMV; dan

b) Fund management, adalah di mana PMV memberikan bantuan

berupa dana modal atau pinjaman kepada PPU, pada saat PMV

tersebut hanya berfungsi sebagai penyandang dana pihak ketiga

dan berada pada posisi channeling (lanjutan) atas dana bantuan

yang diberikan tersebut kepada PPU.

Suatu lembaga pembiayaan di Indonesia hanya dapat

dijalankan oleh :

(1) Bank;

(2) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan

(3) Perusahaan Pembiayaan.

Yang dapat menjalankan PMV adalah hanya perusahaan

pembiayaan. Hal ini disebabkan karena :

48

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 25.

54

a) Pada prinsipnya, kegiatan modal ventura dikeluarkan dari kegiatan

suatu bank, selain dalam hal khusus, yaitu dalam hal untuk

menyelamatkan kredit macet (Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam

Pasal 7 huruf (c). Diperkenankannya bank untuk menyertakan

modal dalam suatu perusahaan pembiayaan ini bukan dalam arti

sebagai modal ventura. Sebab pasal tersebut tidak memaksudkan

bahwa penempatan dana tersebut hanya untuk sementara saja

seperti layaknya modal ventura.

b) Sementara itu, Lembaga Keuangan Bukan Bank dewasa ini tidak

eksis lagi, berhubung sudah harus diubah menjadi suatu bank (jika

memenuhi syarat untuk itu).

Menurut Pasal 6 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang

Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal

Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur haruslah berbentuk

badan hukum Perseroan Terbatas atau badan hukum Koperasi.

2) Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

PPU haruslah berbentuk perusahaan. Dengan demikian, pihak

perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal melalui bisnis

modal ventura. PPU dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT),

55

Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), Firma, bahkan perusahaan

perorangan seperti Usaha Dagang (UD).

3) Notaris

Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk modal

ventura inisiatif untuk mengadakan hubungan kontraktuil berasal dari

para pihak terutama perusahaan pasangan usaha. Kehendak para pihak

tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian

yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam

hubungan bisnis pembiayaan modal ventura.

Notaris merupakan salah satu pihak utama yang terlibat dalam

membuatkan akta-akta atau perjanjian-perjanjian antara perusahaan

modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha sebagai alat bukti

apa saja yang diperjanjikan antara perusahaan modal ventura dengan

perusahaaan pasangan usaha. Notaris juga dapat berperan untuk

memberikan saran apabila terjadi masalah-masalah hukum yang perlu

dijembatani.

b. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura.

1) Penyandang Dana

Ada 2 (dua) sumber dana perusahaan modal ventura yang diberikan

kepada pihak perusahaaan pasangan usaha, yakni :

a) Model pendanaan yang berasal dari perusahaan modal ventura

sendiri, yaitu biasanya diambil dari modal saham dan laba yang

ditahan; dan

56

b) Modal pendanaan yang berasal dari penyandang dana pihak ketiga,

yang dananya tidak disetor menjadi modal saham.

Dalam hal pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan modal

ventura yang dananya berasal dari pihak ketiga, baik dana tersebut

menjadi atau tidak menjadi modal saham dalam PMV, dapat dirinci

sebagai berikut :49

a) Bank Captive Funds, adalah sebagian dari dana bank disalurkan

untuk kegiatan modal ventura dengan terlebih dahulu membentuk

perusahaan finansial. Dengan demikian, perusahaan finansial yang

bergerak di bidang modal ventura ini merupakan anak perusahaan

dari bank tersebut sebagai pemiliknya.

b) Investment Institution Captive Funds, dalam hal ini dana-dana

yang dipakai oleh suatu PMV berasal dari institusi investasi,

seperti dana asuransi, dana pensiun, dan sebagainya.

c) Independent Funds, dalam hal ini dana-dananya berasal dari pihak

swasta yang tidak berhubungan dengan bank. Bahkan bisa

bersumber dari perusahaan-perusahaan besar atau pihak individu

yang memiliki dana. Di samping itu, ada pula perusahaan-

perusahaan besar yang membentuk suatu Venture Capital

Department atau anak perusahaaan berupa PMV atau divisi khusus

modal ventura.

49

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 29.

57

d) Public Sector Funds, dalam hal ini dana bersumber dari

pemerintah. Dengan kata lain pemerintah membentuk perusahaan

modal ventura yang bertujuan sarat dengan motif-motif sosial dan

kemanusiaan, nyatanya untuk membantu pengusaha lemah. Untuk

Indonesia dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha pada

tahun 1973.

e) International Funds, yaitu dana berasal dari institusi internasional,

misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

f) Dana dari sumber lainnya, PMV dapat juga memperoleh dana dari

sumber-sumber lain, seperti perusahaan finansial lainnya, misalnya

lewat penjualan saham di pasar modal, pasar uang, obligasi, dan

sebagainya.

2) Akuntan Publik

Pada dasarnya, akuntan publik tidak dimasukkan sebagai

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pembiayaan modal ventura.

Namun, dalam praktek pembiayaan modal ventura sering kali

melibatkan jasa akuntan publik untuk melihat kondisi keuangan calon

perusahaan pasangan usaha. Ini terjadi apabila pihak PMV meminta

bantuan jasa akuntan publik tersebut.

Akuntan publik dalam proses persetujuan pembiayaan biasanya

melakukan due diligence mengenai berbagai aspek keuangan dan

pembukuan dari calon PPU yang akan mengajukan permohonan

pembiayaan kepada PMV.

58

3) Perusahaan Jasa Penilai atau Appresial

Perusahaan jasa penilai ini bertugas untuk menilai jaminan dari

PPU yang meminta pembiayaan dari PMV. Perusahaan jasa penilai

dilakukan oleh karyawan PMV sendiri dengan kualifikasi telah lulus

dari ujian tekhnis appresial, akan tetapi apabila PPU tersebut merasa

penilaian terhadap jaminannya kurang tepat, maka perusahaan

pasangan usaha dapat menggunakan perusahaan jasa penilai luar yang

independen dengan biaya sendiri.

2.3.6 Jenis-Jenis Pembiayaan Modal Ventura

Menurut Pasal 1 angka 3 Keppres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 18/KMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, PMV adalah

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan

modal ke dalam suatu PPU untuk jangka waktu tertentu. Pembiayaan yang dapat

diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu

:50

a. Penyertaan Modal Langsung

Penyertaan modal langsung, adalah penyertaan modal PMV pada PPU

dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham PPU yang

bersangkutan. Pola ini dikenal dengan pembiayaan langsung. Penyertaan

modal dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan cara :

1) Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan.

50

Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, 2005, Lembaga

Keuangan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 92.

59

2) Penyertaan modal PMV dalam bentuk pengambilan sejumlah porto

folio saham PPU.

b. Semi Penyertaan Modal Langsung

Pembiayaan ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang

diterbitkan oleh PPU. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai baik

oleh PMV maupun PPU karena sifatnya lebih fleksibel.

c. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai

tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

penyertaan modal langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Bentuk

pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang

diperoleh dari usaha yang dibiayai, oleh karena itu hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak

yang mewakili PPU, obyek dana serta jaminan atas pemberian dana.

Pembiayaan dengan memilih pola bagi hasil dapat saja dilakukan antara

PMV dengan PPU yang telah berbadan hukum, terutama usaha kecil.

PMV melakukan kegiatan pembiayaan sebagaimana disebutkan oleh

Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, dalam bukunya Hasanuddin Rahman,

bahwa usaha modal ventura menyediakan pembiayaan dengan cara :

a. Pembelian saham PPU yang dibiayai (Penyertaan Saham)

Penyertaan saham adalah penyertaan PMV, pada PPU dalam

bentuk pengambilan sejumlah saham tertentu dari portepel saham PPU.

Saham yang diambil oleh perusahaan modal ventura tersebut berasal dari

saham-saham dalam portepel, artinya saham-saham tersebut masih belum

60

diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya (pemegang

saham lama), namun telah dikeluarkan oleh PPU.51

b. Penyertaan modal langsung ke dalam PPU yang dibiayai (Pola Bagi Hasil)

Pembiayaan ini biasa dikenal dengan profit sharing yang

merupakan pola pembiayaan kerjasama dimana keuntungan bagi PMV

ditetapkan dengan menentukan pembagian persentase tertentu dari

keuntungan setiap periode tertentu yang akan diberikan oleh PPU kepada

perusahaan modal ventura.

c. Obligasi konversi yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham

biasa PPU yang dibiayai

Pada dasarnya obligasi konversi merupakan bentuk campuran

antara hutang dan modal, dimana pemegang surat hutang tersebut

mempunyai opsi untuk mengkonversi hutang tersebut menjadi sejumlah

saham-saham baru pada perusahaan penerbit obligasi dalam jangka waktu

tertentu.52

Obligasi konversi adalah salah satu bentuk penyertaan modal tidak

langsung yang pada awalnya dilakukan dalam bentuk hutang piutang.

Obligasi ini nantinya dapat dikonversikan menjadi saham PMV pada PPU.

Dalam perkembangannya, jenis pembiayaan oleh PMV terbagi menjadi

dua, yaitu:53

a. Penyertaan modal (dibukukan dalam pos modal oleh perusahaan penerima

dana), dan

51

PT. Bahana Artha Ventura, 1996, Ketentuan Pokok Pembiayaan Perusahaan Modal

Ventura, Jakarta, hal. 8. 52

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 130. 53

Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hal. 23.

61

b. Pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil (dibukukan dalam pos

pinjaman oleh perusahaan penerima dana) seperti halnya pinjaman atau

kredit dari bank.