15

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan salah satu peran untuk mengatasi

kejahatan. Secara rasional telah memenuhi rasa keadilan dan berdaya

guna. Dalam rangka mengatasi kejahatan dari berbagai sarana sebagai

tanggapan yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik kejahatan

pidana maupun non pidana, yang bisa diintegrasikan untuk mengatasi

kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana, yaitu

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang

sudah sesuai keadaan yang akan sewaktu waktu berubah dan yang akan

datang. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukumnya,

ketertiban dan perlindungan hukum pada maa modernisasi dan

globalisasi saat ini dapat terlaksanakan, keseimbangan dan keserasian

antara moralitas sipil .

a. Perbedaan Penegakan Hukum

1) Dari Subjeknya

Secara luas, semua proses penegakan hukum selalu melibatkan

semua subjek hukumnya. Dari siapa saja yang tengah

menjalankan secara aturan normativenya ataupun sesuatu yang

mendasarkan diri pada norma dan aturan hukum yang berlaku,

maka dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Secara

16

sempit, artinya sebagai upaya para aparatur penegak hukum

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

hukum tengah berjalan sebagaimana mestinya.

2) Secara Objeknya

Secara luas, penegakkan hukum telah terpenuhi apabila telah

mencangkupi nilai-nilai keadilan yang didalamnya

mengandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan

yang telah ada didalam masyarakat. Secara sempit, penegakan

hukum hanya menyangkut penegakan aturan yang formal dan

tertulis.

b. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka

tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement

concept) yang menurut agar semua nilai yang ada dibilang

norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali ;

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement

concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi

dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan

kepentingan individual;

3. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept)

yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan

17

hukum karena keterbatasan-keterbatasan, kualitas perundang-

undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.1

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah salah satu upaya untuk dapat

memberikan fungsi norma hukum dapat dijadikan sebagai pedoman

perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki timbal

balik bagi masyarakat, menurut Soerjono Soekanto pokok dan

maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas

menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah

yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku

rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan

,menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.2

Secara sempit, penegakan hukum padat dilihat dari segi

subjeknya yang merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan

untuk memastikan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana

mestinya, upaya hukum ini tentunya dilkakukan oleh aparatur

penegak hukum tertentu. Dan apabila dilihat dari segi objektifnya,

penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan

yang formal dan tertulis.

Menurut Satjipto Raharjo penegkan hukum pada

hakikatnya merupakan penegkana ide-ide atau konsep-konsep

1 Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku

Kedua ,Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas

Indonesia, Jakarta ,1997. 2Soerjono Soekanto, 2016,Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta,PT.Raja

Grasindo Persada, hlm.5

18

tentang keadilan , kebenaran, kemanfaatan social, dan sebagainya.

Secara kesimpulan maka penegkan hukum adalah usaha untuk

mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang berisi tentang keadilan dan kebenaran, penegakan

hukum bukan hanya sebagai tugas dari semua penegak hukum yang

sudah terkenal secara konvensional, akan tetapi sudah menjadi tugas

dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan

hukum public pemerintah yang bertanggungjawab. 3

d. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

B. Penyebab Kejahatan

Menurut Lambroso seorang penjahat adalah orang yang mempunyai

bakat untuk menjadi jahat yang bakat tersebut berasal dari genetic dan bakat

jahat tersebut tidak dapat dirubah maupun ditolak. Kesimpulannya adalah

seorang penjahat adalah orang yang lahir dari keluarga penjahat yang

memiliki bakat jahat secara turun temurun dan mutlak. Bakat jahat tersebut

pun berkembang dan menjadikan orang tersebut sebagai seorang penjahat.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang buruk ,berasal dari kata jahat

yang memiliki arti sangat tidak baik ,sangat buruk ,sangat jelek ,sedangkan

secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum

atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatau

perbuatan suatu tindakan secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak

3 Dellyana,Shant. 1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

19

sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari

kata jahat yang mendapat mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an”

yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan

,tabiat, perbuatan).4 Menurut bonger, dikutip dari abintoro Prakoso,

kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berjutuan menyelidiki gejala

kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip

oleh Wahju Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut

sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukan baik

terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi criminal

(driminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-

usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan). Sedangkan menurut

penulis Teori Penyebab Kejahatan adalah ilmu yang mempelajari konsep-

konsep penyebab kejatan yang dapat menimbulkan aksi dari seorang pelaku

tersebut.

Berarti secara bahasa ,kejahatan adalah suatu perilaku yang tidak

terpuji, perilaku yang melanggar aturan hukum dan norma. Ada beberapa

pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah sebuah perbuatan

seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar aturan yang telah

dibuat oleh Undang-undang uang berlaku.

Adapun beberapa teori lain yang terdapat dalam teori penyebab kejahatan

,yaitu :

4 Suharsono dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv.Widya Karya, Semarang ,hlm.196

20

a) Teori Sosiologis

Didalam teori ini adalah pelaku menjadi penjahat disebabkan oleh

pengaruh social dan lingkungan, menurut teori ini seorang pelaku

kejahatan menghasilkan sifat jahat berasal dari faktor lingkungan dan

meniru hal-hal yang berada pada lingkungan tersebut.

b) Teori Sosialis

Yang dimaksud dengan teori sosialis adalah keadaan yang memicu

seseorang untuk berbuat jahat karena tuntutan ekonomi yang tidak

seimbang. Keterkaitannya dengan tindak pidana penyelundupan

adalah seorang penjahat tersebut dengan sengaja melakukan tindak

pidana tersebut dikarenakan tuntutan ekonomi yang belum memadai.

c) Teori Lingkungan

Dalam teori ini seorang penjahat melakukan kejahatan dikarenakan

faktor lingkungan , baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan

pertemanan.

21

C. Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu

bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan

pelanggaran norma atau gangguan terhadap aturan hukum, yang dengan

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.5

Salah satu tindak pidana yang akan penulis bahas adalah tindak pidana

penyelundupan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun

2006 pasal 102 khususnya pada penyelundupan barang elektronik.

2. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan adalah suatu perbuatan yang dengan

sengaja memasukan barang tanpa ijin yang sah dari pihak yang

berwenang. Barang yang sengaja di ekspor atau inpor secra illegal ini

akan dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102, 102A dan 102B.

a. Penyelundupan

Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan

(impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak

5 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 23

22

memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang

berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.6

Penyelundupan adalah sebuah tindakan memasukan barang

secara illegal,tanpa melalui proses pemeriksaan oleh petugas dari

kepabeanan. Kasus penyelundupan sering terjadi di bandara,dan

pelabuhan barang yang sering diselundupakan adalah barang yang

tidak dijual secara umum,barang tiruan atau replika , atau barang

yang tidak diijinkan untuk dijual contohnya senjata api, bahan

kimia,hewan langka atau hewan yang dilindungi, dan barang

elektronik replika. Tindak pidana penyelundupan diatur dalam

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 102, 102A, dan

102B.

Perbuatan yang bertujuan untuk melawan hukum yang

bersifat nasional dan untuk memperoleh keuntungan sesuai

keinginannya, dikarenakan baginya hanya berlaku hukum asing

disebut penyelundupan hukum.

Khususnya penyelundupan barang eletronik yang dilakukan

oleh pelaku yang dimana barang tersebut sengaja disembunyikan

dan dibungkus sedemikan rupa agar bisa lolos dari pengawasan

Beacukai. Penyelundupan barang elektronik juga biasanya

dilakukan oleh dari sekumpulan orang yang nantinya akan lebih

mudah untuk memasukan barang tersebut apabila dilakukan

secara bersama-sama. Luasnya negara indonesia juga menjadi

6 Mochammad Anwar, Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan, Penerbit Alumni Bandung,

2001, hlm. 159

23

salah satu alasan terbesar terjadinya penyelundupan, dan juga

negara negara tetangga yang sangat berdekatan dengan pulau

pulau negara indonesia. Selain luasnya negara Indonesia, kondisi

Industri dalam Negeri pun menjadi sasaran penyelundupan

dikarenakan proses industri di Negara Indonesia masih berada

pada tahap perkembangan ,sehingga hasilnya masih belum

sempurna. Biaya produksi yang mahal menjadikan barang

produksi dianggap belum mampu menyaingi prodah dari luar

negeri, serta mahalnya biaya untuk pemasaran yang dimulai dari

biaya transportasi dan sarana angkutan.

Jika dibandingkan negara cina menjual hasil produksinya

jauh lebih murah dibandingkan hasil produksi yang dijual oleh

negara Indonesia padahal ongkos tenaga kerja di negara cina jauh

lebih mahal dibandikan ongkos tenaga dalam negeri. Dan hal ini

menjadi pertimbangan para pengusaha dinegara Indonesia.

Kelebihan produksi yang sengaja diperdagangkan oleh pelaku

penyelundupan pengusaha yang tidak bertanggung jawab dengan

sengaja memperdagangkan hasil produksi yang mungkin belum

sempurna dikarenakan kelebihan produksi dengan tujuan

keuntungan dan kepentingan pribadi.

Kekayaan alam di Indonesia juga menjadi salah satu alasan

terjadinya penyelundupan , mulai dari kayu, ikan, rotan,ruah, dan

satwa langka. Negara tetangga yang menginginkan barang mentah

seperti itu dan para pengusaha yang memberikan barang tersebut

24

ditambah lagi jarak antar negara yang tidak jauh. Akibat dari

pengusaha yang tidak bertanggungjawab itupun mengundang para

pihak yang berwenang menjadi ikut campur dalam penyelundupan

ini dengan imingan sebuah dana yang besar, hingga para oknum

tersebut memiki otak yang licik dan menganggap barang tersebut

adalah sasaran empuk para pihak yang berwenang sebagai

tambang uang mereka.

Peran masyarkat yang menjadi sararan penyelundupan juga

ikut mengambil peran dalam hasil penyelundupan ini yang

dimana masyarakat menjadi bangga ketika memiliki barang yang

berasal dari luar negeri dengan harga yang murah dan mutu yang

tinggi. Penyelundupan juga tidak harus berupa barang,

penyelundupan bisa berupa dokumen, contohnya dokumen yang

dengan sengaja tidak disesuaikan dengan hasilnya yang biasa

disebut manifest.

b. Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak Pidana Penyelundupan adalah sebuah tindakan

memasukan barang yang bersifat melawan hukum dan dapat

dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kepabeanan dapat melakukan tindakan langsung berupa

penakapan dan penahanan sesuai pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang –

undang 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1995. Tindakan ini merugikan negara dibidang pajak

kepabeanan yang dimana barang yang diekspor dan inpor tersebut

25

belum membayar pajak yang ditentukan oleh pihak Bea Cukai.

Biasanya pelaku penyendupan ini menyembunyikan barang yang

akan diselundupakn dengan cara menutupi barang tersebut dengan

barang lain, atau dengan menyembunyikannya didalam badan

pesawat.

Dasar filosofis yang diterapkan kepada sanksi pidana

penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif,

dikarenakan tindak pidana penyelundupan tersebut merupakan

tindak kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara,

dan menggangu serta merusak stabilitas perekonomian negara,

dan telah merugikan pemasokan negara yang akan digunakan

sebagai pembangunan nasional yang bertujuan untuk

mensejahterakan orang banyak. Maka dari itu, sanksi pidana

alternatif akan dikenakan kepada pelaku agar Undang-undang

kepabeanan bisa ditaati untuk meningkatkan pendapatan , dan

devisa negara. Apabila sanksi pidana dibuat secara kumulatif

maka negara tidak akan mendapatkan pemasukan atau bisa

disebutkan pendapatan negara tidak diutamakan lagi, karena

sanksi pidana kumulatif hanya untuk menegakan kewibawaan

pemerintah.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun

2006 Pasal 102, 102A, dan 102B , secara umum penerapan sanksi

pidana berupa hukuman penjara dan denda yang merupakan

sanksi pidana kumulatif (gabungan), serta penerpan hukuman

26

penjara yang diutamakan dan disertakan saknsi pidana denda

secara kumulatif. Penggabungan penerapan sanksi tersebut telah

menunjukan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana

penyelundupan dikenakan 2 sanksi sekaligus, yaitu hukuman

penjara dan hukuman denda. Namun apabila sanksi tidakk bisa

terbayarkan maka dengan itu akan dikenakan dikenakan subsider

pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

D. Barang Impor

1. Pengertian Impor

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu

negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.

Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau

komoditas dari negara lain kedalam negeri. Impor barang secara besar

umumnya membutuhkan campur tangan dari Bea Cukai di Negara

pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari

perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor. Secara etimologi,

impor dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembelian barang dari luar

negeri yang kemudian barang tersebut dijual kedalam negeri untuk

kebutuhan dalam negeri.

2. Pengertian Barang Impor Menurut Undang-Undang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang

27

tertentu).7 Dalam pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa yang dimaksud

dengan impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah

pabean, dan menurut pasal 2 bahwa barang yang dimasukan kedalam

daerah pabeaan diperlukan sebagai barang impor dan terutang bea

masuk.

Pada pasal 4A pengangkutan barang antar pulau diatur dalam

Undang-undang Kepabeanan, dalam ayat 1dinyatakan bahwa terhadap

barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah

kepabeanan. Menurut pasal 4A pengawasan pengakutan barang tertentu

hanya dapat dilakukan terhadap pengangkutan dari suatu tempat

ketempat lainnya dalam daerah pabean melalui laut. Pengawasan

pengakutan tersebut memiliki tujuan untuk mencegah penyelundupan

ekspor impor dengan modus pengangkutan antar pulau atas barang-

barang strategis seperti hasil tambang, barang yang mendapat subsidi

ataupun hasil hutan. Dan menurut PMK-182/PMK.04/2016 tentang

Ketentuan Impor Barang Kiriman definisi Impor adalah kegiatan

memasukan barang ke dalam daerah pabean, termasuk didalamnya

adalah memasukan barang melalui mekanisme barang kiriman. Yang

dimaksud dengan Barang Kiriman adalah barang impor yang kirim oleh

pengirim tertentu diluar Negeri kepada penerima tertentu didalam

Negeri.8

7 Abidin Zainal, Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Pusdiklat Bea dan

Cukai, Jakarta, 2011 hlm.4 8Kementrian keuangan direktorat jendral bea dan cukai, diakses melalui

http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html pada tanggal 1 maret 2020

28

E. Black Market atau Pasar Gelap

1. Pengertian Black Market

Black Market adalah tempat jual beli online yang berlatar belakang

Illegal atau barang yang dijual tersebut tidak memperoleh izin yang sah

dari Instansi atau Lembaga Beacukai. Black Market atau yang sering

dikenal dengan nama Pasar Gelap banyak dijumpai pada media social

,contohnya pada media social Instagram. Beragam barang elektronik yang

diperjualkan dengan harga miring yang membuat para konsumen tergiur

dan segera membelinya ,apalagi barang elektronik tersebut berasal dari

brand ternama dan terkenal mahal. Barang replica atau barang tiruan

sangat banyak diperjual belikan tanpa ijin yang sah dan tanpa garansi

untuk menjamin kesterillan barang tersebut.

Barang yang dijual pun adalah barang selundupan yang biasanya di

tutupi dengan barang atau benda lain agar tidak diketahui oleh pengawas,

barang tersebut merupakan barang yang berasal dari luar negeri dan

diperjualkan bebas dengan harga murah. Sangat diperlukan

penanggulangan untuk Black Market agar para distributor nya jera dan

tidak lagi melanggar aturan yang berlaku , dan patuh terhadap setiap

aturan yang diberlakukan. Berikut macam-macam penanggulangan Black

Market atau Pasar Gelap ,yaitu :

a. Diperlukannya Checking Rutin Kesetiap Distributor Yang Menjual

Barang Elektronik.

29

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali distributor nakal yang

masih menjual bebas barang elektronik yang replica dan tanpa garansi,

dibutuhkan checking rutin kesetiap distributor diharapkan agar tidak

ada lagi sitributor nakal yang menjual bebas barang elektronik replica

dan tanpa garansi.

b. Setiap Distributor Wajib Terdaftar Sebagai Distributor Resmi.

Setiap distributor diharapkan sudah terdaftar sebagai distributor resmi

agar distributor itu tidak disebut distributor Black Market atau illgal.

2. Diperlukan Penegakan Hukum.

Penyelundupan yang dilakukan oleh para pedagang Black Market

atau Pasar Gelap sangat merugikan Negara dibidang perpajakan. Maka

dari itu penegakan hukum sangat dibutuhkan. Berbagai macam strategi

untuk meminimalisir tindak pidana penyelundupan adalah dengan salah

satunya meningkatkan pengawasan kepada pelaku dan diharapkan para

aparat hukum ikut berpartisipasi dalam strategi ini dengan baik dan benar.

Black Market atau pasar gelap sudah sejak lama beredar,

pemerintah berharap bahwa lembaga yang berekwajiban dibidang bea dan

cukai menegakan hukum yang berlaku dan bersikap tegas kepada oknum –

oknum yang terlibat karena dengan adanya Black Market atau pasar gelap

ini telah membuat kerugian Negara yang cukup besar. Penanggulangan

untuk Black Market atau Pasar Gelap sangatlah penting, agar tidak ada lagi

distributor yang sengaja menyelundupkan barang atau menjual barang

secara illegal, selain melanggar hukum Black Market atau Pasar Gelap

30

juga sangat merugikan konsumen, hingga kepedagang pedagang kecil, dan

Negara juga menjadi rugi dibidang pajak.

APSI menyebutkan bahwa potensi hilangnya nilai pajak dari

penjualan smartphone karena gara-gara ponsel BM ini di Tanah Air ini

bisa mencapai Rp 2,8 triliun per tahunnya. Angka di atas diketahui lewat

perhitungan kisaran peredaran ponsel BM yang menyentuh 20% dari total

pasar. Kemudian dikalikan dengan total pasar smartphone dalam setahun

sebesar 45 juta unit yang hasilnya ada 9 juta unit ponsel BM. Bila 9 juta

unit ponsel BM tersebut harga rata-ratanya adalah Rp 2,5 juta, nilainya

pun jadi sebesar Rp 22,5 triliun. Adapun pajak PPh dan PPn yang

digabung menjadi 12,5% yang selanjutnya dikalikan dengan Rp 22,5

triliun menghasilkan angka Rp 2,8 triliun.9

3. Faktor Eksternal dan Internal Black Market atau Pasar Gelap

Black Market atau Pasar Gelap tidak muncul secara sendirinya,

banyak sebab yang mendaperkembangan jaman maupun lemahnya hukum

membuat semakin banyaknya kejahatan dalam dunia maya, Black Market

biasanya memasarkan dagangnnya secara online. Penyelundupan barang

dari Black Market tersebut pun bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor,

dari perdagangan Black Market yang secara illegal ini Secara eksternal

ataupun internal. Berikut beberapa faktor atau pemicu terjadinya Black

Market atau Pasar Gelap :

9Agus Tri Haryanto, Rp 2,8 Triliun per Tahun Potensi kerugian RI akibat ponsel BM

https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4616086/rp-28-triliun-per-tahun-potensi-kerugian-ri-

akibat-ponsel-bm diakses pada tanggal 1 januari 2020

31

a. Faktor Eksternal

Pertama, Perkembangan internet pada zaman ini sudah sangat terkenal

dan sudah banyak orang yang menggunakan social media. Instagram

adalah salah satu tempat untuk berjualan online , dan sangat banyak

keuntungan yang didapatkan distributor Black Market atau Pasar

Gelap dari penjualan online barang illegal tersebut. Kedua,

Kepeminatan konsumen yang sangat tinggi , dikarenakan melalui

perdagangan illegal ini masyarakat bisa sangat mudah untuk

mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang

mungkin barang tersebut tidak diperjualkan bebas dan barang tersebut

diperjualkan dengan harga yang sangat murah.

b. Faktor Internal

Pertama, lemahnya lembaga dalam penegakan hukum membuat

barang – barang illegal dengan mudah diselundupkan. Kedua,

administrasi yang diterapkan terlalu rumit sehingga membuat oknum

illegal tersebut melakukan tindak pidana penyelundupan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut juga ada beberapa hal penyebab

terjadinya Black Market atau Pasar Gelap , yaitu :

A. Banyaknya barang yang dilarang pemerintah untuk dijual atau

diedarkan secara umum. Contohnya : senjata api dan bahan bahan

kimia.

B. Banyaknya batasan yang diberikan oleh pemerintah pada barang

barang yang akan diedarkan atau diperjual belikan.

32

C. Banyaknya barang hasil curian yang tidak memilki dokumen resmi ,

yang biasanya ada bukti transaksi jual belinya.

D. Banyaknya peminat barang branded dengan harga miring.

E. Bea Cukai

a. Pengertian Bea Cukai

Beacukai adalah instansi yang berwenang dalam Bea dan Cukai

Bea adalah pemungutan biaya pada suatu barang yang hendak dikirim

atau diterima oleh suatu Negara. Cukai adalah pemungutan biaya kepada

suatu Negara dari sebuah barang yang sudah dikirimkan atau diterima.

Peran Beacukai sebagai salah satu instansi resmi sudah tidak ditakuti

oleh para perdagang barang illegal ini, dikarenakan lemahnya hukum dan

jarangnya pengawasan dari instansi atau Lembaga Beacukai.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

,kepabedaan sebagai instansi khusus yang diberikan tugas untuk

pemungutan bea masuk dan keluar suatu barang yang akan di kirim

ataupun diterima kedalam maupun luar negeri diwajibkan untuk

memnegakan hukum dan memperkuat kinerja dibandara, maupun

dipelabuhan dikarenakan kasus tindak pidana penyelundupan sudang

sering terjadi , yang telah diatur pada pasal 102, pasal 102A,dan pasal

102B dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

b. Peran dan Tugas Bea Cukai

Tindak pidana penyelundupan barang bukan sebuah kejahatan

yang ringan, kejahatan tersebut akan membuat kerugian kepada

33

masyarakat luas apabila barang yang sengaja diselundupkan itu adalah

barang yang berbahaya bagi kesehatan maupun merugikan komersial,

contoh penyelundupan berbahaya untuk kesehatan adalah seorang pelaku

dengan sengaja menyelundupkan narkotika dengan cara membungkusnya

menggunakan produc lain hingga petugas tidak akan mengetahuinya, kita

tahu bahwa narkotika sangat membahayakan kesehatan, apabila

konsumen menjadin pengguna dan mengidap penyakin HIV karena

terlalu sering mengkonsumsi narkoba itu sangat merugikan konsumen

tersebut, contoh lain penyelundupan merugikan komersial adalah seorang

pelaku meneyelundupkan handphone replika/tiruan dengan maksud dan

tujuan mengkelabui konsumen yang menginginkan benda mewah dengan

harga miring dengan sengaja pelaku membuat konsumen rugi secara

komersial.

Tindakan tersebut sangat disayangkan oleh masyarakat umum,

walau sudah tersedia keamanan ketat dan sistem pengamanan yang

canggih sekalipun tetap ada oknum-oknum yang memiliki otoritas

pemegang sistem birokrasi yang dengan sengaja meloloskan barang

tersebut dengan syarat sebuah imbalan yang pantas, hal ini dikarenakan

proses pemeriksaan yang terlalu lama dan berbelit-belit yang dilakukan

oknum-oknum birokrasi tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa

sangat penting untuk Beacukai sebagai instansi yang berwenang

menegakan hukumnya. Penegakan hukum yang dilakukan beacukai

nantinya diharapkan dapat berlangsung dengan benar dan baik demi

kesejahteraan masyrakat.

34

Fungsi Beacukai di Negara Indonesia sebagai Institusi yang akan

meningkatkan pertumubuhan ekonomi dan sebagai tempat perlindungan

bagi barang-barang yang terlarang dan yang telah dibatasi. Instansi

beacukai juga telah banyak melakukan perbaikan dari dalam maupun luar

instansi seperti pengaduan masyarakat. Beacukai juga ingin menjadi

Institusi Kepabeanan terbaik didunia sesuai dengan visinya. Untuk

menerapkan visinya bea cukai mulai menjalankan visinya dari beberapa

langkah spesifik dahulu seperti fasilitas perdagangan nasional,

perdagangan dan industry, beacukai juga mengoptimalkan pemasukan

Negara disektornya.

Pejabat Bea dan Cukai telah diberikan kewenangan berdasarkan

pasal 112 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan

Terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan

Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Sebagai petugas

pengawasan pada barang Bea Cukai sebagai pelaksana untuk

pemberantasan penyelundupan yang berasal dari dalam maupun luar

negeri. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Bea Cukai

berwenang untuk menangkap para pelaku penyelundupan serta menyita

barang selundupannya sebagai barang bukti yang nantinya akan

diberikan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti lebih dalam

, maka dari itu Instansi Beacukai memiliki dasar hukum yang jelas untuk

melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

35

Sesuai landasan hukum tersebut juga telah diatur barang-barang

yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Sehingga barang tidak secara

mudah masuk kedalam wilayah Indonesia. Barang yang masuk akan

dikenakan biaya sebagai kontribusi kepada instansi Beacukai. Uang pajak

tersebut akan digunakan untuk sebagai sumbangan untuk devisa negara

Indonesia dan pengawasan barang luar negeri. Devisa yang akan diberika

kepada Negara digunakan untuk npembayaran hutang kepada luar negeri

dan sebagai transaksi perdagangan nasional dan pembangunan nasional.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai

1) Tugas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal

Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi

penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

a) Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan

pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang

kepabeanan dan cukai;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum,

pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang

kepabeanan dan cukai;

36

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi

penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan,

penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara

di bidang kepabeanan dan cukai;

e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi

penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.10

Tugas lain beacukai adalah untuk menjalankan peraturan peraturan

terkait export dan impor pada intansi yang lain, seperti deaprtemen

perdagangan, departemen pertanian, departemen kesahatan ,dan lainnya.

Berdasarkan undang undang nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas

undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bea cukai

dapat mengambil tindakan yang diperlukan terkait penyidikan sesuai

dengan pasal 112 ayat 1 dan 2, dan beradasarkan undang undang

kepabeanan , beacukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang

dalam perdaganag nasional dan internasional.

10Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Tugas Pokok dan Fungsi,

http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html diakses pada tanggal 26

November 2019