17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II dijelaskan tentang Kajian Pustaka yang

berisi sub bahasan Erupsi Merapi, Strategi Manajemen

Sekolah, Bencana, Kerangka Pikir dan Produk yang

akan di hasilkan.

2.1. Erupsi Merapi

2.1.1. Risiko Tinggi Erupsi Merapi

Erupsi atau bahasa lokal masyarakat

menyebutnya meletus (Sukandarrumidi, 2010) adalah

merupakan proses aktivitas vulkanik (Nurjanah, et.al,

2012) gunung api aktif yang ditandai dengan

perubahan fisik, geologi dan kimia yang menyertai

naiknya magma ke permukaan bumi (Affeltranger, et al.

2006). Gunung Merapi (2.968 mdpl) merupakan salah

satu gunung api teraktif di dunia. Tingkat risiko

bencana tinggi karena Merapi dikelilingi oleh

pemukiman padat penduduk yang tersebar di

Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta serta Kabupaten Magelang, Kabupaten

Boyolali dan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah.

Saat ini beberapa pemukiman penduduk ada yang

berjarak hanya 4 kilometer dari puncak Merapi.

Secara keseluruhan, setidaknya ada setengah

juta jiwa penduduk yang tinggal di kawasan dengan

paparan risiko tinggi bencana erupsi Merapi yang rata-

rata terjadi 2- 5 tahun sekali. Situasi tersebut,

membawa Merapi sebagai salah satu proyek penting

dunia dengan sebutan Decade Volcanoes/Gunung Api

18

Dekade selain lima belas gunung api dunia lainnya

(United State Geological Survey, 1998).

2.1.2. Sejarah Erupsi Merapi

Sejarah erupsi besar Merapi adalah tahun 1006,

1786, 1822, 1872,1930, 1994, 2006 dan 2010 (Badan

Geologi, 2009). Masing-masing letusan Merapi

menyimpan cerita luar biasa. Beberapa letusan besar

telah mengubah secara langsung kehidupan sosial,

politik, budaya dan ekonomi masyarakat Jawa yang

tinggal di sekitar kawasan ini. Oleh karena itu, letusan

Merapi dalam mitologi Jawa dikaitkan dengan berbagai

tanda perubahan jaman, situasi politik atau pertanda

munculnya bencana lain yang lebih besar. Letusan

Merapi memicu perubahan peradaban karena letak

Merapi tepat di jantung peradaban pulau Jawa yang

padat penduduk. Rangkuman pendek tentang situasi

letusan Merapi adalah sebagaimana dicatat oleh

Profesor dari Utrecht University Belanda Reinout Willem

van Bemmelen yang menduga letusan besar Merapi

tahun 1006 mengakibatkan Kerajaan Medang atau

Mataram Kuno harus pindah ke Jawa Timur

(Bemmelen, 1949). Letusan 15-20 April 1872 dianggap

sebagai letusan terkuat dalam catatan geologi modern.

Menurut catatan Kemmerling (1921) dan

Hartmann (1934) yang menjadi rujukan penelitian B

Voight dkk (2000) dalam Historical Eruptions of Merapi

Volcano, Central Java, Indonesia, 1768-1998 yang

dikutip oleh Kompas.com (2012).

Letusan mendadak dengan lava kental, tekanan gassedang dan dapur magma yang dangkal digambarkanmirip dengan letusan Gunung St Vincent di

19

Kepulauan Antilles Kecil, Karibia. Meski letusanhanya berlangsung lima hari, suara letusan terdengarsampai Kerawang, Madura dan Bawean. Awan panasmengalir melalui hampir semua hulu sungai yang adadi puncak Merapi yaitu Apu, Trising, Senowo,Blongkeng, Batang, Woro, dan Gendol.

Meski tidak tercatat jumlah pasti korban jiwa

akibat letusan tersebut, tetapi dampak dari awan panas

dan material letusan menghancurkan desa-desa di atas

elevasi 1000 mdpl. Letusan besar lainnya tercatat

tahun 1930, menghancurkan 13 desa, merusak 23

desa lainnya dan menewaskan setidaknya 1.369 jiwa

penduduk di kawasan ini (Badan Geologi, 2009). Secara

khusus, dalam catatan hasil wawancara dengan

sesepuh Desa Keningar, letusan Merapi tahun 1930

mengakibatkan hilangnya tiga dusun, yaitu Dusun

Sisir I, Sisir II dan Dusun Terus, keseluruhan warga

tiga dusun tersebut dipindah ke Desa Sumber

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Sementara

akibat letusan Merapi tahun 1960-an, sebagian

penduduk Keningar diberangkatkan transmigrasi ke

Sumatra Selatan (wawancara dengan Tarmuji, Kepala

Desa Keningar). Letusan November 1994

mengakibatkan 60 orang meninggal dan puluhan ribu

mengungsi. Sementara letusan Merapi tahun 2006

mengakibatkan dua sukarelawan meninggal dunia

karena awan panas.

Letusan besar terakhir terjadi selama bulan

Oktober dan November 2010 (Scottiati, 2010). Menurut

para geolog, tercatat sebagai letusan terbesar sejak

1872. Meski telah merujuk pada sistem peringatan dini

yang baik, setidaknya 273 jiwa meninggal (Pratama,

20

2010) dan puluhan ribu penduduk harus mengungsi di

atas radius 20 kilometer dari puncak Merapi sampai

setidaknya 48 hari (wawancara dengan Giya dan

Tarmuji Kepala Desa Keningar). Tanda-tanda letusan

Merapi tahun 2010, telah muncul sejak 21 Oktober

2010, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta menetapkan status

“Siaga Merapi”. Pukul 06.00 WIB di tanggal 25 Oktober

2013 status dinaikan menjadi "Awas Merapi" dan

Merapi meletus sehari kemudian di tanggal 26 Oktober

2013 (BPPTK, 2010). Itu artinya semua penghuni di

radius 10 km dari puncak Merapi harus dievakuasi.

Letusan tahun 2010 memuntahkan material hujan

kerikil dan pasir mencapai Kota Yogyakarta bagian

utara, sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda

hingga mencapai Purwokerto dan Cilacap atau lima

puluh kilometer dari pusat letusan. Beberapa hari

kemudian debu vulkanik juga mencapai Tasikmalaya,

Bandung dan Bogor Jawa Barat (Ismail, 2010).

Selain ancaman erupsi, pada saat hujan deras di

puncak Merapi, terjadi ancaman bahaya banjir (lahar

dingin) di DAS (Daerah Aliran Sungai) Apu, Trising,

Senowo, Blongkeng, Batang, Woro, dan Gendol di

daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang,

Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Pada

musim penghujan ancaman risiko bencana banjir lahar

dingin di kawasan Merapi meningkat. Terutama setelah

sungai-sungai utama di lereng Merapi penuh dengan

material muntahan erupsi, maka air lahar dingin

meluap ke area persawahan, jalan dan perkampungan

warga. Belum ada data pasti dampak dari ancaman

21

lahar dingin ini, tetapi merunut luas area paparan

banjir, kerugian yang ditimbulkan pasti cukup tinggi.

2.1.3. Membangun Mekanisme Adaptasi MelaluiAnalisis Risiko Bencana

Sejarah letusan Merapi dari tahun ke tahun

mengakibatkan ribuan jiwa melayang dan tidak

terhitung kerugian material lainnya. Situasi bahaya

(hazard) dan kerentanan (vulnerability) masyarakat

dikawasan Merapi secara umum dari gambaran korban

dan intensitas paparan risiko bencana, dapat

dikategorikan cukup tinggi. Sementara kapasitas

(capacity) masyarakat tentang bahaya dan paparan

risiko, termasuk ketersediaan alat-alat (tools) mitigasi

dan kesiapsiagaan bencana erupsi Merapi sebagai

kunci mengurangi tingkat risiko bencana bagi korban

perlu selalu diekplorasi dan dikembangkan.

Merapi memiliki karakter letusan yang dapat

prediksi gejala-gejala dan scup paparan area

bahayanya. Karakter ini membedakan penanganan

korban erupsi Merapi dengan ancaman bencana alam

seperti gempa bumi, typhoon, kekeringan dan tsunami

maupun ancaman bencana karena faktor kombinasi

alam dan manusia seperti kebakaran, land slide

maupun konflik sosial (Heijmans, 2012). Kejelasan scup

paparan ini menjadi peluang membangun kinerja

system peringatan dini (early warning system/EWS)

bekerja maksimal. Upaya mengembangkan kinerja EWS

dapat di mulai dari pembelajaran dari berbagai

perspektif pengalaman penanganan bencana. Didalam

kontek penelitian ini merumuskan peta bentuk-bentuk

risiko bencana erupsi Merapi dalam perspektif institusi

22

sekolah menjadi kebutuhan mendasar. Peta risiko

bencana akan menuntun pada kebutuhan manajemen

yang diperlukan seluruh civitas akademik dilingkungan

pendidikan di wilayah rentan didalam merespon

bencana Merapi.

2.2. Strategi Manajemen Sekolah2.2.1. Mengembalikan Makna Strategi Manajemen

Sekolah

Menurut pengertiannya, strategi adalah suatu

tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi

terhadap situasi lingkungan tertentu (baru dan khas)

yang dapat dianggap penting, di mana tindakan

penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar

berdasarkan pertimbangan wajar (Triyana, 1987).

Sementara menurut Jauch dan Glueck (1989)

menyatakan bahwa strategi merupakan perencanaan

mengikat, komprehensif dan terpadu yang

menghubungkan keuntungan strategis organisasi

terhadap tantangan lingkungan. Strategi di desain

untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat

dicapai melalui tindakan yang tepat. Dalam kontek

pendidikan Stanley J Spanbauer dalam Sallis (2009),

para pendidik harus belajar dalam menggunakan dan

menafsirkan strategi dasar yang sering digunakan

untuk peningkatan mutu.

Pengertian manajemen menurut Haiman adalah

fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang

lain (Manulang, 2005). Sementara menurut Goerge R.

Terry dalam Manulang, manajemen adalah pencapaian

tujuan yang ditetapkan lebih dahulu dengan

23

menggunakan kegiatan orang lain (2005). Menurut

tokoh-tokoh besar manajemen, seperti Chester I.

Bernard, Henry Fayol dan Alvin Brown, manajemen

merupakan seni dan ilmu (Manulang, 2005). Dalam

perspektif pendidikan, penulis sependapat dengan

Gaffar dalam Mulyasa (2012), manajemen pendidikan

mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang

sistematik, sistemik, dan komprehesif dalam rangka

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Atau segala

sesuatu berkenaan dengan proses pengelolaan

pendidikan untuk mencapai tujuan (2012: 20).

Sementara jika ditinjau dari fungsi manajemen,

menurut Louis A. Allen sebagaimana dikutip oleh

Suryasubrata (2004), manajemen berfungsi untuk:

leading, planning, organizing, controling. Sementara

menurut Prajudi Atmodirdjo, manajemen berfungsi:

Planning, organizing, directing atau actuating,

controlling.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa

strategi manajemen sekolah adalah suatu tindakan

kegiatan mengikat, komprehensif dan terpadu

organisasi sekolah terhadap tantangan lingkungan

sekolah yang prosesnya merupakan gabungan antara

ilmu dan seni untuk mencapai tujuan tertentu bersama

orang lain melalui kegiatan perencanaan (planning),

pelaksanaan (implementing, directing & actuating),

pengawasan (controlling), dan pembinaan (leading).

2.2.2. Praktek Manajemen Sekolah di Indonesia

Pada kontek Indonesia, problem utama yang

dihadapi dalam pendekatan manajemen sekolah adalah

24

pertama, kegiatan penyelenggaraan pendidikan

nasional menggunakan pendekatan education function

atau input-output analysis yang dilaksanakan secara

tidak konsisten (Rivai et.al, 2009). Pusat pendidikan

sebagai pusat produksi apabila di dipenuhi input, maka

lembaga akan menghasilkan output yang dikehendaki.

Mutu pendidikan tetap tidak naik karena terlalu focus

kepada input bukan proses pendidikan. Sementara

relevansi pendidikan dan tuntutan masyarakat juga

dipertanyakan (Mulyasa, 2012).

Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional

dilakukan secara birokratik-sentralistik dan sub-

ordinasi birokrasi diatasnya (Rivai et.al, 2009).

Menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan

pendidikan yang sangat tergantung pada keputusan

birokrasi yang memiliki jalur yang panjang. Terkadang-

kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai

dengan kondisi sekolah setempat. Menutur Tilaar,

sekolah kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi,

kreativitas, inisiatif untuk mengembangkan dan

memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu.

Pengaturan birokratik hanya akan memasung

kreatifitas guru dan sekolah (Tilaar, 2006) (Rivai et.al,

2009).

Ketiga, peran serta warga sekolah khususnya

guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua

murid dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas

pendidikan sangat minim (Rivai et.al, 2009). Padahal

guru dan orang tua merupakan tulang punggung

utama sekolah, sehingga keputusan sudah seharusnya

dibuat oleh mereka yang paling memiliki akses yang

25

lebih baik terhadap informasi setempat (Mulyasa, 2012)

(Rivai et.al, 2009).

Ketiga tantangan tersebut diatas pada kontek

pengembangan model sekolah di wilayah tertentu atau

pada situasi khusus (bencana) menjadi penghambat

utama (Badawi, 2013). Orientasi pada output,

kehilangan keluwesan, partisipasi dan suara dari

kebutuhan civitas sekolah bukan sesuatu yang penting

untuk di kembangkan. Dalam perspektif manajemen

pendidikan, profil pendidikan Indonesia menurut Tilaar

(2006:78-81) terdiri dari tiga komponen besar dalam

menentukan standar pendidikan, pertama, komponen

standar kurikulum atau standar isi. Meliputi

pengaturan mata pelajaran, jenjang pendidikan dan

alokasi jam. Kurikulum disusun berorientasi kepada

mata pelajaran (subject matter curriculum), berorientasi

kepada kebutuhan anak (child centered curriculum) dan

berorientasi kepada kehidupan nyata (life-skill

curriculum). Focus utamanya adalah pengembangan

kemampuan intelegensi anak tidaklah satu arah tetapi

multi intelegence seperti yang di sampaikan oleh

Howard Gardner dalam Multiple Intelegence (Gardner,

2011). Kedua, standarisasi performance (unjuk kerja).

Tingkat penguasaan anak didik menentukan standar

proses pendidikan. Kemampuan siswa tidak hanya

tampak dari proses di kelas dan sekolah. Performance

siswa dipengaruhi juga oleh faktor ekternal seperti

situasi lingkungan, budaya sekolah, keluarga, sosial,

ekonomi, politik dan budaya. Ketiga, kesempatan

belajar (opportunity to learn) meliputi infrastruktur,

tugas rutin, inovasi dan biaya.

26

2.2.3. Ruang lingkup dan Prinsip ManajemenSekolah

Ruang lingkup manajemen sekolah semua ahli

sepakat bahwa ruang lingkup manajemen sekolah

adalah pada planning, organizing, directing,

coordinating, controlling dan evalution (Pidarta,2011)

(Mulyasa,2012), (Zaenuddin, 2008) (Danim & Suparno,

2009) (Amtu, 2011). Keseluruhan proses tersebut

meliputi (1). Input kesiswaan (2). Kurikulum (3). Tenaga

Kependidikan (4). Sarana dan Prasarana (5). Dana (6)

Lingkungan (hubungan Sekolah dengan masyarakat)

dan (7) Kegiatan Belajar Mengajar (Danim & Suparno,

2009) (Mulyasa, 2012).

Didalam proses manajemen sekolah, dikenal

beberapa prinsip umum dalam manajemen sekolah.

Pertama, manajemen sekolah bersifat praktis dan

fleksibel dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan

situasi nyata di sekolah. Kedua, Manajemen Sekolah

berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan

pengelolaan pendidikan dan keigatan belajar mengajar.

Ketiga, Manajemen sekolah dilaksanakan dengan suatu

sistem mekanisme kerja yang menunjang realisasi

pelaksanaan kurikulum. (Pidarta, 2011). (Zaenuddin,

2008) (Tilaar, 2012)

2.2.4. Posisi Kepala Sekolah dalam ManajemenSekolah

Dalam pelaksanaan ruang lingkup dan prinsip

manajemen sekolah, menurut Made Pidarta (2011),

Mulyasa (2012) dan Danim dan Suparno (2008) posisi

kepala sekolah menduduki peran sentral. Yaitu

27

pertama, Kepala sekolah sebagai Manager dalam proses

planning, organizing, directing, coordinating, controlling

dan evalution sekolah. Kedua, Kepala Sekolah sebagai

administrator, yaitu administrator pendidikan dan

pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan,

hubungan dengan masyarakat dan prasarana dan

sarana. Ketiga, kepala sekolah sebagai motor hubungan

sekolah dengan masyarakat. Kepala sekolah harus

tampil didepan dalam memajukan kerjasama sekolah

dengan masyarakat. Mulai dari belajar budaya

masyarakat setempat, kondisi sosial ekonomi,

keyakinan dan kepercayaan masyarakat dan kesemua

itu dijadikan media integrasi sekolah dan masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam manajemen sekolah ada

kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh

seorang manajer pendidikan (Kepala Sekolah). Yaitu

Pertama, memiliki pengetahuan dasar tentang

pendidikan dan sekolah yang meliputi ruang lingkup

manajemen sekolah. Kedua, memilili ketrampilan

dalam siklus manajemen sekolah (Pidarta, 2011)

(Tilaar, 2012) serta ketiga, Memiliki sikap memahami,

melaksanakan, menghargai, berfikir rasional,

demokratis, kreatif, terbuka dan mempercayai atas

kebijakan, aturan dan relasi dengan atasan serta

bawahan.

2.3. Integrasi Manajemen Sekolah dalamPengurangan Risiko Bencana

Secara khusus pada kontek kebencanaan,

Sekolah dapat mengintegrasikan manajemen sekolah

dan risiko bencana dengan mempertimbangkan

28

pertama, Kepala Sekolah adalah tokoh kunci untuk

menjamin berjalannya model manajemen sekolah yang

terintegrasi dengan kebutuhan lingkungan,

masyarakat, guru, siswa dan orang tua siswa. Keahlian

kepala sekolah dalam kontek ini dapat merupakan re-

organizing, kebutuhan dan pengalaman manajemen

bencana yang telah mereka miliki menjadi kebijakan

sekolah (Badawi, 2013).

Kedua, Kepala Sekolah menggunakan kekuatan

otonomi pengelolaan sekolah sebagai basis utama

(Amtu, 2011). Kebijakan Manajemen Sekolah Membuka

otonomi luas sekolah untuk mengembangan model-

model sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi lingkungan (Tilaar, 2011) (Mulyasa, 2012),

(Zaenuddin, 2008). Ketiga, memfokuskan pada

kebutuhan pembelajaran dan psikologi siswa, guru dan

tenaga kependidikan yang merupakan korban dalam

kontek bencana. Pemahaman secara psikologis atas

korban (Powell, 2005) menjadi krusial bagi sekolah dan

pengajaran (Santrock, 2008).

Keempat, Pembelajaran yang terintegrasi dengan

lingkungan dan kebencanaan serta berbasis

pengalaman dan kebutuhan lokal adalah inti dari

pembelajaran seutuhnya (Kolb, 1984) dimana proses

membangun pengetahuan bermuara dan bergulir di

wilayah pendidikan. Kelima, mengembangkan

kebijakan-kebijakan yang terukur bagi monitoring,

evaluasi dan pengembangan sekolah secara

berkelanjutan. Dalam kontek ini kelemahan dan

kerentanan sekolah merupakan kekuatan untuk

membangun model manajeman sekolah dan ilmu

29

pengetahuan bagi semua fihak. Karakteristik inilah

yang perlu ditonjolkan sebagai sekolah diwilayah risiko

tinggi bencan erupsi Merapi.

2.4. Bencana2.4.1. Pengertian dan Jenis Bencana

Pengertian umum yang dipakai oleh komunitas

internasional adalah merujuk pengertian bencana

dalam dokumen United Nation - International Strategy

for Disaster Reduction (UN-ISDR) (Nurjanah, 2012),

Bencana adalah:

A serious disruption of the functioning of a communityor a society causing widespread human, material,economic or environmental losses which exeed theability of the affected community/society to cope usingits own resources

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana (UU 24, 2007)

disebutkan pengertian bencana adalah

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancamdan mengganggu kehidupan dan penghidupanmasyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alamdan/atau non-alam maupun faktor manusia sehinggamengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dandampak psikologis.

Secara spesifik Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyusun

pengertian dan batasan khusus pada tiga jenis

bencana, pertama, Bencana Alam: Bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa

yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,

angin topan, dan tanah longsor. Kedua, Bencana non-

Alam: Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

30

rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa

gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah

penyakit. Ketiga, Bencana Sosial: Bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa

yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik

sosial antar kelompok atau antarkomunitas

masyarakat, dan teror.

Dalam kontek pengertian dan jenis bencana

tersebut dapat di simpulkan bagian-bagian penting

yang membentuk pengertian batasan bencana yaitu (1).

ada Peristiwa (2). Terjadi karena faktor alam, faktor

manusia maupun faktor kombinasi alam dan manusia

(3). Terjadi tiba-tiba (sudden) maupun secara perlahan

(slow) (4). Menimbulkan korban jiwa, harta benda,

kerugian sosial-ekonomi-budaya dan kerusakan

lingkungan. (5). Berada diluar kemampuan masyarakat

untuk menanggulanginya.

Ruang lingkup paparan bencana dapat

dibedakan berdasarkan level scup perhatian bencana.

Menurut Dwyer (Dwyer et. al, 2004) dapat diuraikan

sebagai berikut: pertama, Individual yang meliputi

pendapatan, gender, status kerja, jenis tempat tinggal,

rumah tinggal sendiri dan kelompok keluarga besar,

beban kerusakan bangunan rumah terkait rumah milik

pribadi, sewa atau kredit, asuransi kesehatan, asuransi

rumah, kepemilikan kendaraan, kecacatan/dissabilitas

dan status tabungan para korban. Kedua, kewilayahan.

Kewilayahan dapat di ukur dari potensi wilayah

mengalami kerusakan dan kapasitas coping yang

diukur dengan GDP nasional/perkapita. Indikator

untuk mengukur kerusakan potensial terdiri dari GP

31

regional, densitas populasi, dan bagian wilayah alam.

Sementara berdasarkan ruang lingkup pengurangan

dan kesiapsiagaan dapat di analisis dalam level

organisasi terkecil meliputi (1). Rumah tangga

(household) (2). Organisasi/institusi (3). Komunitas (4).

Pemerintah (5). Antar organisasi lintas sektoral

(Susanto, et. al, 2011).

2.2.3. Analisis Risiko Bencana

Didalam memahami dan menganalisis bencana,

faktor utama yang harus dikaji dalam dua aras, yaitu

pemahaman bencana dan konsep pengurangan risiko

bencana. Pertama, Pemahaman Komprehensif Risiko

Bencana (disaster risk). Pemahaman risiko bencana

akan membantu semua fihak mengenali dan menyusun

strategi pengurangan risiko bencana (disaster risk

reduction). Pengertian risiko bencana secara sederhana

difahami sebagai the probability of meeting danger or

suffering/harm atau berbagai kemungkinan pertemuan

bahaya atau penderitaan dan kerugian.

Menurut Krishna S. Vatsa, tingkat risiko bencana

(disaster risk) dapat diukur melalui dua hal, yaitu

kerentanan dan ketahanan (Vatza, 2004). Secara

fundamental Risiko Bencana merupakan proses

mengidentifikasi secara teliti ancaman bahaya,

kerentanan, kapasitas dan ketahanan baik secara

individu, wilayah maupun institusi. Keluaran langsung

dari kegiatan Analisis Risiko bencana adalah Peta

Risiko Bencana (disaster risk map). Rumusan analisis

risiko bencana bagi korban adalah paparan bahaya

(hazard) dikalikan Kerentanan (vulnerability) dan dibagi

Kapasitas (capacity) (Heijmens, 2012. Nurjanah, 2012.

32

IIDR, 2007, Affeltranger, 2008). Secara matematis dapat

digambarkan sebagai berikut:

Kedua, Konsep Pengurangan Risiko Bencana

(disaster risk reduction). Adalah a frame work and tool

that determines the degree of risk and describes

measures to increase capacities and reduce hazard

impact on the elements at risk so that disaster will be

avoided. (IIRR, 2007). Formula komprehensif tentang

pengurangan risiko bencana adalah dengan mengelola

hazard, menurunkan kerentanan (vulnerability) dan

meningkatkan kapasitas & ketahanan korban (capacity

& resilience). (Heijmens, 2012. Nurjanah, 2012. IIDR,

2007, Affeltranger, 2008).

a. Ancaman Bahaya, Kerentanan, Kapasitas danKetahanan

Pengertian ancaman bahaya (hazard) adalah a

potential event that could couse loss of life or damage to

property or the environment (IIRR, 2007) atau adalah

keadaan atau fenomena alam yang dapat berpotensi

menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda dan

kerusakan lingkungan (Nurjanah, 2012). Sementara

secara lugas UU 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana menyebutkan pengertian

ancaman bencana adalah sesuatu kejadian atau

peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Bentuk

Risiko Bencana Bahaya (Hazard) X Kerentanan (Vulnerability)(Disaster Risk): ------------------------------------------------------------

Kapasitas (Capacity)

33

nyata dari ancaman (hazard) adalah erupsi, banjir,

tanah longsor, kekeringan, angin Topan, gempa bumi

maupun tsunami.

Sementara kerentanan adalah sekumpulan

kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik,

sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh

buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan

penanggulangan bencana. Kerentanan masyarakat

merupakan kondisi masyarakat yang tidak dapat

menyesuaiakan dengan perubahan ekosistem yang

disebabkan oleh suatu ancaman tertentu (Fussel,

2007). Yaitu suatu kondisi yang dipengaruhi oleh

proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat

meningkatkan risiko terhadap dampak bahaya

(Herawaty dan Santosa, 2007). Pengertian yang

bervariatif tentang kerentanan memang menjadi salah

satu kekayaan dalam analisis kerentanan itu sendiri.

Kerentanan merupakan terminologi yang komplek dan

tidak pasti sehingga masih terdapat pengertian tentang

kerentanan tergantung pada lingkup penelitian (Olmos,

2001, Fussel, 2007).

Ruang lingkup kerentanan begitu luas, meliputi

kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan

dan ekonomi (Nurjanah, 2012). Dalam kontek sosial

merupakan fungsi dan paparan (exposure), daya

adaptasi dan sensivitas sosial atas ancaman (Herawaty

dan Santosa 2007). Sementara kerentanan dalam

kontek ekonomi menggambarkan tingkat kerapuhan

ekonomi menghadapi ancaman bahaya. Meliputi

prosentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan

dan rumah tangga miskin (Nurjanah, 2012). Sementara

34

menurut Cutter (2003) para ahli sosial mensepakati

beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap

kerentanan sosial, diantaranya kurang akses terhadap

sumber daya (informasi, pengetahuan dan teknologi)

terbatasnya akses terhadap kekuatan dan keterwakilan

politik, modal sosial, koneksi dan jejaring sosial, adat

kebiasaan dan nilai budaya (Cutter et al 2003).

Secara garis besar kerentanan merupakan

kondisi dimana system tidak dapat menyesuaikan

dengan dampak dari suatu perubahan (Olmos, 2001)

(Fussle, 2007). Kerentanan individu, organisasi, wilayah

maupun komunitas akan berbeda-beda secara temporal

dan spasial (Olmos, 2001. IPCC, 2001). Kerentanan

merupakan tiga komponen yaitu: exposure (paparan),

sensitivity (kepekaan) dan adaptive capacity

(kemampuan adaptasi) (IPCC, 2001), (Olmos, 2001)

(Fussel, 2007). Analisis kerentanan digunakan sebagai

(1). Alat diagnostik untuk memahami masalah-masalah

dan faktor-faktor penyebab kerentanan (2). Alat

perencanaan sebagai dasar penetapan prioritas

kegiatan serta urutan kegiatan yang direncanakan (3).

Alat pengukur risiko untuk menilai risiko secara

spesifik (4) alat untuk pemberdayaan dan mobilisasi

kelompok masyarakat yang rentan (Benson et al,

20017) (Djuraidah, 2009).

Kapasitas menurut International Institute for

Rural Recontruction (IIRR, 2007) adalah:

Refers to individual and collective strength andresources that can be enhanced, mobilized andaccessed, to allow individuals and communities toshape their future by reducing disaster risk. This

35

includes prevention, mitigation surviviality of theindividual and readiness of the community.

Kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh

perorangan, keluarga dan masyarakat yang membuat

mereka mampu mencegah, mengurangi, siap-siaga,

menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu

kedaruratan dan bencana. Secara operasional,

pengertian kapasitas adalah penguasaan sumber daya,

cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang

memungkinkan mereka mempersiapkan diri,

mencegah, menjinakkan, menanggulangi,

mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan

diri dari akibat bencana (Paripurno, 2011) (Heijmans,

2012).

b. Analisis Gender dalam Pengurangan RisikoBencana

Pemahaman kerentanan masyarakat korban,

selalu jamak dipahami sebagai deskripsi besaran

secara umum tentang situasi jiwa, harta benda dan

infrastruktur sosial ekonomi dan budaya tanpa terpilah

secara gender dan seolah-olah semua korban adalah

normal. Analisis kerentanan secara lebih “mendalam”

belum dipakai sebagai analisis dan respon bencana.

Padahal dengan data terpilah gender, dapat menuntun

kita pada deskripsi situasi kerentanan korban secara

tepat. Situasi kerentanan korban memiliki tingkat yang

berbeda-beda tergantung pada lokasi hazard (ancaman

bahaya) dan kapasitas yang dimiliki oleh korban.

Kerentanan korban termasuk di dalamnya adalah

faktor jenis kelamin (gender), kelompok umur dan

different ability (kelompok kebutuhan khusus).

36

Setiap identitas gender –dalam konteks ini

termasuk kelompok umur (anak-anak, manula),

different ability—merujuk pada problem situasi yang

berbeda, kebutuhan yang berbeda, akses yang berbeda

serta partisipasi yang berbeda pula meski pada kondisi

paparan risiko bencana yang sama. Terpilah secara

gender maknanya adalah memisahkan jenis kelamin,

umur dan different ability (diffable) dalam analisis risiko

bencana. Pemahaman dan data terpilah akan merujuk

pada ketepatan cara dan kebutuhan merespon korban

baik pada tingkatan emergency, mitigasi ataupun

kesiapsiagaan (preparedness).

Lemahnya kesadaran gender telah

mengakibatkan kemiskinan bagi kelompok perempuan

dan anak-anak perempuan. Hampir tidak ditemukan

sekolah-sekolah yang memiliki kurikulum berbasis

bencana dengan memasukkan perspektif gender ke

dalamnya. Akar penyebabnya adalah kerentanan

kelompok perempuan yang diasosiasikan dengan

kemiskinan struktural, kerugian politik dan ekonomi,

eksploitasi lingkungan dan kesadaran yang kurang

akan penanganan bencana dalam pembelajaran di

sekolah-sekolah yang rentan terhadap bencana alam

(Basher, 2008). Apa yang hilang dari pendidikan adalah

perspektif yang memandang bahwa bencana alam

dilihat secara berbeda dan dirasakan secara berbeda

pula, baik anak laki-laki dan anak perempuan.

Paradigma, pengetahuan, alat dan kebijakan dalam

pendidikan belum memadai untuk menyediakannya

karena tidak menjadi salah satu fokus dalam

pembangunan.

37

Dalam penelitian Elaina Enarson et.al. bahkan

dijelaskan bagaimana hilangnya perspektif gender

dalam penanganan dan tanggap bencana telah

mengubah hidup anak-anak perempuan (2007). Hak

Asasi Manusia (HAM) perempuan dan anak-anak

perempuan sering diabaikan dalam krisis lingkungan

dan krisis pasca bencana. Menurut Enarson, di

beberapa negara, kawasan dan daerah, mereka justru

menjadi korban perkosaan di barak-barak

pengungsian. Bantuan-bantuan yang bersifat khusus

untuk perempuan bahkan tidak ada, misalnya

pembalut, alat bantuan melahirkan, dan bantuan gizi

untuk ibu hamil dan menyusui.

Di beberapa daerah pasca tsunami, misalnya di

Aceh, perempuan dan anak-anak perempuan empat

kali lipat lebih banyak menjadi korban karena mereka

tidak bisa berenang dan karena mereka memilih untuk

menyelamatkan anak-anak dan rumahnya. Ketika

terjadi bencana, perempuan tidak menjadi prioritas.

Dan perempuan tidak menjadikan dirinya sebagai

prioritas yang diselamatkan. Pasca bencana,

perempuan tidak mendapatkan bantuan sesuai yang

“perempuan” butuhkan. Perspektif gender mau tidak

mau harus masuk dalam kebijakan penanganan

manajemen risiko bencana, jika tidak ingin

mengabaikan separuh penduduk dunia, yaitu

perempuan (Enarson et.al, 2007). Analisis gender

merupakan bagian dari pengalaman kemanusiaan yang

tidak bisa diabaikan. Dan dia adalah penjamin dan

garansi bagi perikehidupan anak-anak di sekolah yang

rentan terhadap risiko bencana.

38

Dalam International Journal of Sociology and

Social Policy Vatsa menulis bagaimana risiko

kebencanaan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana

perempuan rentan terhadap bencana dan bagaimana

perempuan mengatasi risiko kebencanaan (2004:7).

Rumah tangga dan sekolah merupakan rumah pertama

bagi perempuan dan anak-anak perempuan, dimana,

mereka mendapatkan bencana kali pertama. Risiko

kebencanaan yang mereka alami adalah longsoran

tanah, banjir (Heijmans, 2012) dan air pasang laut,

gempa bumi, erupsi gunung berapi dan hujan abu.

Masing-masing perempuan mengalaminya di rumah.

Dan anak-anak perempuan mengalaminya di

sekolahan. Maka ketahanan rumah dan sekolah dalam

menangani kebencanaan dengan mengintegrasikan

perspektif gender merupakan alat penting untuk

mengurangi risiko kebencanaan yang selama ini lebih

banyak merenggut korban perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada konteks

penyelenggaraan sekolah, kesadaran gender bagi kepala

sekolah dan guru dalam situasi emergency/darurat

menjadi sangat penting. Partisipasi gender harus

terjamin di dalam proses pratisipasi perserta didik di

dalam dunianya (Tilaar, 2012).

2.5. Kerangka Pikir

Pertama, Pemahaman akan peta risiko bencana

oleh civitas sekolah merupakan kebutuhan mendasar

khususnya bagi sekolah yang berada di wilayah risiko

tinggi bencana. Dokumen peta risiko bencana yang

akan disusun dalam penelitian ini menguraikan dengan

39

jelas paparan risiko bencana bagi sekolah SD Negeri

Keningar 1 dan 2, meliputi analisis bahaya,

kerentanan, kapasitas/ketahanan sekolah secara

terpilah dalam perspektif gender. Dokumen-dokumen

penelitian tentang peta risiko bencana yang dapat

digunakan untuk mendorong perubahan pendekatan

sekolah yang terintegrasi dengan kebutuhan

masyarakat, menjadi krusial. Apalagi dalam catatan

peneliti, ketersediaan dokumen peta risiko bencana di

sekolah di kawasan Merapi belum memadai.

Khususnya untuk mengembangkan konsep integrasi

peta risiko bencana erupsi Merapi dalam manajemen

sekolah.

Kedua, Pemahaman dan ketersedian peta risiko

bencana akan menjadi rujukan yang tepat bagi sekolah

untuk menyusun konsep, strategi dan program

manajemen sekolah. Strategi utama di dalam

manajemen risiko bencana adalah dengan mengelola

hazard, menurunkan kerentanan (vulnerability) dan

meningkatkan kapasitas & ketahanan korban (capacity

& resilience). Strategi pengurangan risiko bencana

tersebut diintegrasikan dalam berbagai ruang lingkup

manajemen sekolah, meliputi kurikulum dan materi

belajar, pengelolaan sumber daya manusia, metode

kegiatan belajar mengajar, administrasi sekolah dan

kebijakan keuangan.

Ketiga, integrasi strategi manajemen sekolah

berbasis bencana meliputi tiga hal utama dalam

manajemen sekolah, yaitu menyangkut identitas

(statuta) sekolah, prioritas strategi sekolah, dan strategi

operasionalisasi mitigasi dan kesiapsiagaan sekolah

40

dalam pengurangan risiko bencana. Khususnya di

dalam menjamin rasa aman, nyaman dan pencapaian

tujuan sekolah sesuai dengan kontek kebutuhan lokal.

2.6. Produk Yang Akan dihasilkan

Dalam penelitian ini produk yang dihasilkan

adalah pertama, Peta Risiko Bencana Erupsi Merapi di

SD Negeri Keningar 1 dan 2 Kecamatan Dukun

Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Produk ini meliputi

paparan (1). Latar belakang (2) Landasan teoritis dan

kebijakan (3). Profil SD Negeri Keningar 1 dan Keningar

2. (4). Peta dan Analisis Risiko Bencana SD Keningar 1

dan 2 yang terdiri dari (a). Peta Hazards Sekolah, (b).

Peta Kerentanan Sekolah (c). Peta Kapasitas/Ketahanan

Sekolah. (5). Analisis Kebutuhan program dan Prioritas

Strategi Manajemen SD Negeri Keningar 1 dan 2. (6).

Penutup. Penyajian produk dikemas secara menarik

gabungan antara matrik, gambar, peta, narasi pendek

yang mudah difahami oleh civitas sekolah.

Produk yang dihasilkan Kedua Strategi

Manajemen Sekolah Berbasis Bencana bagi SD Negeri

Keningar 1 dan 2 Kecamatan Dukun Kabupaten

Magelang Jawa Tengah. Meliputi (1). Pendahuluan (2).

Landasan Kebijakan (3). Tujuan (4). Sasaran (5). Ruang

Lingkup (6). Konsep Strategi Manajemen Sekolah

Berbasis Bencana Erupsi (SMSBBE) Merapi (7). Materi

MSBBE Merapi (8). Strategi SMSBBE Merapi (9).

Pelaksanaan SMSBBE Merapi (10). Kekuatan dan

Kelemahan SMSBBE Merapi (11). Monitoring dan

evaluasi. (12). Catatan-catatan pelaksanaan dan (13).

Penutup dan Saran pengembangan model ke depan.