Click here to load reader

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 2.1. Tinjauan Pustaka 2.1. · PDF file 2018. 7. 20. · 26 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 2.1. Tinjauan Pustaka 2.1.1

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 2.1. Tinjauan Pustaka 2.1. · PDF file 2018. 7....

  • 26

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

    2.1. Tinjauan Pustaka

    2.1.1. Konsep Pemerintahan Daerah

    Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-

    Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1

    ayat (2) adalah sebagai berikut :

    “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

    Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah

    dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah

    penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi

    atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

    Penyelenggara pemerintahan daerah menurut Undang-undang

    Nomor 23 tahun 2014 Pasal adalah pemerintah daerah dan DPRD Dalam

    menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas

    desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan

    peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang

    Nomor 23 Tahun 2014). Sementara itu, dalam menyelenggarakan

    pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi

    dan tugas pembantuan.

  • 27

    Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari

    pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur,

    Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

    penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan

    Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

    sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah

    harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh

    tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

    Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama

    dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan

    kewajiban tertentu. Hak-hak daerah menurut Undanag-Undang Nomor 23

    Tahun 2014:

    1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya

    2. Memilih pemimpin daerah

    3. Mengelola aparatur daerah

    4. Mengelola kekayan daerah

    5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

    6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan

    sumber daya lainnya yang berada di daerah

    7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan

    8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

    undangan.

  • 28

    Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa

    kewajiban, yaitu:

    1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan

    nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

    2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

    3. Mengembangkan kehidupan demokrasi

    4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

    5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

    6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

    7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

    8. Mengembangkan sistem jaminan sosial

    9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

    10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah

    11. Melestarikan lingkungan hidup

    12. Mengelola administrasi kependudukan

    13. Melestarikan nilai sosial budaya

    14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai

    dengan kewenangannya.

    15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

  • 29

    Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk

    rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk

    pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem

    pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah

    dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien,

    efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada

    peraturan perundang-undangan ( Rozali, 2007 : 27-30).

    Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi

    wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan

    kepadanya. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri

    dari:

    a. Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang

    sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

    b. Urusan Pemerintahan Konkuren urusan pemerintahan yang dibagi

    antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah

    Kabupaten/Kota.

    c. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang

    menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

  • 30

    2.1.2. Konsep Pemerintahan Desa

    Defenisi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

    Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau

    yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

    kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

    berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

    kepentingan masyarakat setempat berdarkan prakarsa masyarakat, hak

    asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

    Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Sedangkan defenisi Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah

    Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

    Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

    Tahun 2014 Tentang Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut

    dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

    hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

    mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

    berdarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional

    yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

    Republik Indonesia.

  • 31

    Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43

    Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

    kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

    Kesatuan Republik Indonesia.

    Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

    batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

    kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

    istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

    Negara Kesatuan Indonesia.

    Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah.Jika

    mengibaratkan system pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata

    rantai sistem pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah dan Desa, maka

    desa merupakan mata rantai terlemah.Hampir segala aspek menunjukkan

    betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi

    pemerintah. Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan

    masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan

    sebagai cita-cita bersama. (Wasistiono, 2006:1)

    Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner

    Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa

    penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral

    Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah

    laporan tertanggal 14 juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan

  • 32

    tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir uatama Pulau Jawa.

    Dan kemudian hari ditemukan juga desa-desa dikepulauan luar jawa yang

    kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Wasistiono,2006:7).

    Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni swadesi yang

    berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang

    meruju pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta

    memiliki batas yang jelas (Husaini, 2013:57). Sesuai batasan definisi

    tersebut, maka Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat

    dengn peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi

    masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau

    Wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga

    memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian

    maupun adat istiadatnya.

    2.1.3. Konsep Otonomi Desa

    Pengembangan otonomi desa merupakan konsekuensi berbagai

    tuntutan perkembangan lingkungan global, lingkungan pemerintahan dan

    lingkungan sosial masyarakat yang dinamis. Desa sebagai sub sistem

    pemerintahan nasional, memerlukan adaptasi dan antisipasi terhadap

    perkembangan tersebut (Wasistiono dan Tahir, 2006:85).

  • 33

    Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta

    bukan merupakan pemberian dari pemerintah.Sebaliknya pemerintah

    berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa

    tersebut.Dengan demikian hak untuk mengatur dan mengurus

    kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.Desa yang

    otonom memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan

    pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak