18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Monopoli

1. Pengertian Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran

barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha

atau satu kelompok pelaku usaha.9 Dengan demikian, jenis pasar yang

bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual, sehingga penjual

tersebut bias menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang

akan dijual, atau berapa jumlah barang yang akan dijual tergantung

kepada keuntungan yang ingin diraih sehingga penjual akan menerapkan

harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi.10

Tidak adanya pesaing menjadikan monopoli sebagai pemusatan

kekuatan pasar di satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha,

apabila ada pelaku usaha pesaing namun peranannya kurang berarti,

sehingga pasarnya bersifatt monopolistis. Tentunya karena pada

kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, maka dalam

praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang

9Pasal 1 Angka 1 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat 10 Mustafa Kamal Rokan,Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia),

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm 137

19

menguasai bagian terbesar pasar. Secaara singkat pengertian monopoli

juga mencakup strukstur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, maka

praktis dari segi pemusatan kekuatan pasar namun peranannya begitu

dominan.11

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan

atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan

kepentingan umum.12

2. Dasar Hukum Anti Monopoli

Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:13

(1). Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat.

(2). Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan

atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

11 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm 7 12 Pasal 1 Angka 2 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat 13 Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat

20

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada

substitusinya; atau

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke

dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;

atau

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa

pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3. Unsur-Unsur Monopoli

Unsur-unsur yang terdapat dalam monopoli yaitu :14

a. Perusahaan melakukan penguasaan atas produksi suatu

produk; dan/atau melakukan penguasaan atas pemasaran suatu

produk.

b. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik

monopoli.

c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik

persaingan usaha tidak sehat.

4. Faktor-Faktor dan Akibat Monopoli

4.1 Faktor –Faktor Monopoli

14 Ibid, hlm 138

21

Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain :15

a. Memiliki sumber daya yang unik

b. Terdapat skala ekonomis

c. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan

pemerintah

d. Peraturan Paten, dan Hak Cipta

e. Hak Usaha Eksklusif

4.2 Akibat Monopoli

Akibat Monopili pasar, diantaranya :16

a. Menjadikan harga jual lebih tinggi sedangkan yang dijual

lebih sedikit sehingga acap kali merugikan konsumen

b. Menjadikan produksi tidak efisien (inefisien)

c. Kapasitas produksi dan sumber daya tidak digunakan

secara penuh dan ekonomis dan

d. Biasanya akan berakibat terjadinya pasar “baru” seperti

pasar yang bersifat kolusif, boikot, refuse pesaing dan

konsumen dalam rangka mempertahankan kekuatan

monopoli.

4.3 Penyebab Monopoli

Munculnya monopoli dapat dibedakan menjadi dua yaitu :17

15 Mustafa Kamal Rokan, Op.cit, hlm 5 16 Ibid 17 Rachmadi Usman Op.cit, hlm 372-373

22

1. Monopoli yang terjadi karena pelaku usaha memiliki

kemampuan teknis tertentu seperti:

a. Pelaku usaha memiliki kemampuan atau pengetahuan

khusus yang memungkinkan melakukan efisiensi

dalam berproduksi;

b. Skala ekonomi, dimana semakin besar skala produksi

maka biaya marjinal semakin menurun sehingga biaya

produksi per unit (average cost) makin rendah;

c. Pelaku usaha memiliki kemampuan control sumber

faktor produksi, baik berupa sumber daya alam,

sumber daya manusia maupun lokasi produksi.

2. Monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-

undangan, yaitu:

a. Hak atas kekayaan intelektual;

b. Hak usaha eksklusif, yaitu hak yang diberikan oleh

pemerintah kepada pelaku usaha ekslusif, yaitu

yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku

usaha tertentu yang tidak didapatkan oleh pelaku

usaha yang lain, misalnya agen tunggal, inportir

tunggal, dan pembeli tunggal. Pada umumnya hal

ini terkait dengan produksi dan/atau pemasaran

barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup

orang banyak serta cabang-cabang produksi yang

23

penting bagi negara, asalkan diatur dalam undang-

undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau

badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh

pemerintah.

5. Pengecualian Monopoli

Posisi Monopoli dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak serta merta

melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran dari Pasal 17

UU No. 5 Tahun 1999 apabila melakukan penyalahgunaan posisi

monopoli akibat adanya pemberdayaan kekuatan monopoli.

Penyalahgunaan posisi monopoli pun untuk melakukan praktek

monopoli sebagai upayanya mempertahankan dan meningkatkan posisi

monopoli.

Perilaku praktek monopoli dapat dibedakan menjadi dua bagian

yaitu:

a) perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada

pesaing nyata maupun 16 pesaing potensial, dan

b) perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada

mitra transaksi.

Tindakan monopoli dapat dikecualikan sesuai dengan aturan dari

Pasal 50 dan 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tindakan monopoli yang

menguasai kehidupan orang banyak yang diatur oleh Undang-undang

dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau

24

lembaga yang dibentuk ataupun ditunjuk oleh pemerintah. Dengan

demikian pengecualian dari tindakan monopoli dapat berlaku apabila

memenuhi ataupun melaksanakan dari pasal 50 dan 51 UU No.5 Tahun

1999.

Yang dikecualikan dari ketentuan perundang-undangan No. 5 Tahun

1999 ialah sebagai berikut: 18

a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan

intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta,

desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan

rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan

waralaba; atau

c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau

jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan;

atau

d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat

ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa

dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah

diperjanjikan; atau

18 Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat

25

e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau

perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau

f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah

Republik Indonesia; atau

g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor

yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar

dalam negeri; atau

h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau

i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk

melayani anggotanya.

Adanya Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan Monopoli dan

atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang

banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur

dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik

Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh

Pemerintah.19 Sehingga adanya monopoli atau pemusatan kegiatan

dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dilegalkan demi menjaga kehidupan orang banyak.

Pengecualian praktik monopoli yang diselenggarakan oleh BUMN

perlu diatur lebih lanjut dari Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 kemudian

19 Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat

26

dijabarkan pada Peraturan KPPU No.3 Tahun 2010 sebagai pembatasan

monopoli BUMN sendiri.20

B. Tinjauan Umum Tentang Gas Bumi

1. Pengertian Gas Bumi

Gas Bumi adalah bahan bakar fosil yang yang berbentuk akibat

adanya lapisan yang terdiri atas tanaman, gas, dan hewan yang terkena

panas dan tekanan ekstrem selama jutaan tahun. Gas Bumi sendiri dapat

sering juga disebut dengan gas alam yang zat pembentuknya terdiri atas

90% dari gas alam adalah metana (CH4), terdapat satu atom karbon

dengan empat atom hydrogen melekat dan sisanya terdiri dari etana

(C2H6), propana, butana dan komponen-komponen lain disertai dengan

komponen pengotor seperti H2sS, Air, CO2 dan lain-lain dengan jenais

dan jumlahnya bervariasi sesuai dengan sumber gasnya.

Gas Bumi di Indonesia berasal dari berbagai lokasi dengan

komponen yang berbeda dari satu lokasi dengan lokasi yang lain.

Sebagian gas yang dihasilkan dari sumur-sumur dengan lokasi tertentu

sudah berupa gas yang masuk dalam spesifikasi gas bumi yang siap

untuk di pasarkan. Gas Bumi jenis ini tidak diperlukan lagi pengolahan

lebih lanjut. Sementara ada sebagian lagi gas bumi yang dihasilkan dari

sumur-sumur dan lokasi-lokasi tertentu masih banyak mengandung

pengotor seprti H2S, CO2, Air dan lain-lain

20 Zuhro Puspitasari, “Rekonsepsi Pengecualian Monopoli yang Diselenggarakan Oleh

Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, Panorama

Hukum.Vol.2 No.2, Desember 2017 hlm 230

27

Pertambangan minyak dan gas bumi merupakan salah satu andalan

pendapatan bagi Indonesia yang diatur pada UU No.22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi.21 Undang-undang Migas merupakan

hasil reformasi sektor energy atas tekanan lembaga keuangan

multilateral seperti IMF dan Bank Dunia menjadi perubahan dasar

dalam industri minyak bumi nasional sekaligus menandai adanya

pergeseran demokrasi ekonomi menjadi ekonomi liberal yang

bercirikan ekonomi pasar melalui liberalisasi sektor minyak dan bumi.22

Gas Bumi merupakan energi primer ketiga yang paling banyak

digunakan di Indonesia setelah minyak bumi dan batubara. Dari hal

tersebut pemerintah pada pengaturan gas bumi memegang peranan

penting dalam kebijakan bauran energi (energy mix policy) di Indonesia.

Adapun sistem penyediaan gas bumi dapat dibagi kedalam beberapa

tahapan yaitu:

1. Tahap Penambangan

2. Tahap Pengolahan

3. Tahap Pengangkutan

4. Tahap Penyimpanan

5. Tahap Pemasaran, dan

6. Tahap Pemanfaatan

21 Wisnu Rama Pradika Hasibuan, dkk.”Perbandingan Hukum Penguasaan dan

Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia”. Beraja Niti. Vol.3 No.4, 2014 hlm 10 22Roziqin, “Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi:Analisis

Konsep Negara Kesejahteraan”.Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Vol.1

No.2, Desember 2015 hlm 135

28

Dari beberapa tahapan yang dijabarkan diatas, tahap pengangkutan

atau transportasi masih menjadi kendala di Indonesia. Kendala

disebabkan karena lokasi atau wilayah Indonesia terdiri dari pulau-

pulau. Pemerintah sebagai pengatur harga di masyarakat memerlukan

biaya khusus untuk memenuhi pasukan gas ke semua wilayah

Indonesia.

2. Pemanfaatan Gas Bumi

Gas Bumi di Indonesia sebagai sumber pendapatan negara menjadi

penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui gas bumi.

Pemanfaatan dari gas bumi dijadikan sebagai sumber energi

(kelistrikan), dan gas bumi menjadi bahan baku dari pupuk,

petrokimia,baja dan insutri lainnya.

Penggunaan Gas sangat diperlukan untuk menjalankan industri

termasuk industri yang menghasilkan barang atau benda demi

kemanfaatan umum (Public Utility).23 Selain itu, gas bumi dalam

pemanfaatannya dilakukan berbagai pendukung dalam pemanfaatannya

oleh pemerintah yaitu dengan membangun gas bumi melalui pipa dan

LPG/CNG/LNG demi menstimulasi industri dalam negeri dan menjaga

lingkungan hidup yang lebih bersih. Dalam melakukan pengawasan

terhadap ketersediaan cadangan gas bumi Indonesia maka pemerintah

melakukan Neraca Gas Bumi Indonesia.

23 Lona Degesya,”Urgensi Pengaturan Territorial Penjualan Gas Untuk Mengatasi

Kelangkaan Gas”. Jurnal Hukum dan Pembanguna. Vol.36 No.1, Maret 2006 hlm 52

29

Pada pengelolaan gas bumi pada Undang-undang Migas sendiri

menyatakan beberapa asas yaitu ekonomi kerakyatan, keterpaduan,

manfaat, keadilan, keseimbangan pemerataan, kemakmuran bersama

dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan

kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.24Apabila ada

kebutuhan gas bumi disuatu daerah lebih besar daripada pasokan yang

ada, maka dapat dikatakan neraca gas buminya tidak berimbang dan

terjadi kekurangan pasokan gas (gas shortage), sebaliknya jika

pasokannya melebihi kebutuhannya maka dapat dikatakan terjadi

kelebihan pasokan (gas surplus).

Penggunaan Gas sangat diperlukan untuk menjalankan industri

termasuk industri yang menghasilkan barang atau benda demi

kemanfaatan umum (Public Utility).25

C. Tinjauan Umum Tentang BUMN

1. Pengertian BUMN

BUMN sendiri merupakan salah satu perwujudan dari peran

pemerintah dalam bidang ekonomi, yang tujuan utamanya adalah

peningkatan dari kesejahteraan masyarakat.26Menurut Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara,

24 Sulaiman, “Rekonstruksi Hukum Minyak Dan Gas BUmi yang Berkeadilan Di

Indonesia”.Kanun. Vol.18 No.2, Agustus 2016 hlm 221 25 Lona Degesya,”Urgensi Pengaturan Territorial Penjualan Gas Untuk Mengatasi

Kelangkaan Gas”. Jurnal Hukum dan Pembanguna. Vol.36 No.1, Maret 2006 hlm 52 26 Riesty Aqmarina,“Monopoli Oleh BUMN Dalam Perspektif ASEAN ECONOMIC

COMMUNITY (AEC). Spirit Pro Patria. Vol.4 No.2, September 2018 hlm 173

30

definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN

adalah Badan usaha yang selurunya atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal

dari kekayaan negara yang dipisahkan.27 Dari pengertian tersebut dapat

diketahui unsur-unsur dari BUMN ialah:28

a. Badan Usaha

Menurut Pasal 1 huruf b UU No.3 Tahun 1982, perusahaan

adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus

menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah

Republik Indoenesia untuk tujuan memperoleh keuntungan

atau laba. Dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997

mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang

melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang

diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha

yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

b. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebuah BUMN jika

modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh Negara

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleg Negara. Jika

27 Penjelasan dari UU.No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 28 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.

160-162

31

modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh Negara, maka

agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara

minimum menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan

modal Negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang

dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN.

c. Melalui penyertaan langsung

Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara

terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya

perusahaan. Menurut penjelasan Pasal ayat (3), pemisahaan

kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke

BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan

langsung Negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan

tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

d. Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan

Negara dari Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara

(APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada

BUMN untuk dijadikan modal BUMN.

32

2. Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1)

UUBUMN menentukan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN

adalah:29

a) Memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan

perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara

pada khususnya; Di sini BUMN diharapkan dapat

meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus

memberikan montribusi dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.

b) Mengejar keuntungan; Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf a,

meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar

keuntungan, namun dalam hal-hal tertenu untuk melakukan

pelayanan unum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang

sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai

dengan pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan

bisnis tau komersial, sedangkan untuk perusahaan umum yang

tujuannya menydiakan barang dan jasa untuk kepentingan umu,

dalam pelaksanaannya harus memperhatikanprinsip-prinsip

pengelolaan perusahaan yang baik.

29 Ibid., hlm 163-164

33

c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi

pemenuhan hajat hidup orang banyak, dengan maksud dan

tujuan seperti ini,setiap usaha BUMN, baik barang maupun jasa,

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan

oleh sektor swasta dan koperasi serta turut aktif memberikan

bimbingan dan bantuan kepada pengusahan golongan ekonomi

lemah, koperasi, dan masyakarat. Menurut penjelasan Pasal 1

ayat (1) huruf d, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan

usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan

oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat

dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial

tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat

dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya

kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat

pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan

kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan

dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

3. Jenis-Jenis BUMN

Dalam perusahaan BUMN dikenal dengan beberapa jenis BUMN

diantaranya adalah sebagai berikut:

34

a. Perusahaan Perseroan (Persero) ialah BUMN yang berbentuk

perseroan terbatas dengan pembagian modal terbagi atas saham

baik itu secara seluruh atau sebagian dengan minimal saham

51% dimiliki oleh negara bertujuan mendapatkan profit dari

pengusahaan baik sektor barang atau jasa yang dijalankan oleh

perusahan persero.

b. Perusahaan Umum (Perum) ialah BUMN yang seluruh

modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham seperti

perusahaan perseroan. Adapun tujuan dari perum untuk

kemanfaatan masyarakat luas baik itu barang atau jasa dan tetap

mengejar keuntungan dengan prinsip pengelolaan perusahaan

D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Pengertian KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga

independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum

persaingan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun

1999.

\

35

2. Wewenang KPPU

Wewenang Komisi Pengawas dijabarkan sebagai berikut:30

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha

tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat;

2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha

dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat;

3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap

kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku

usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau

setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang

tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

4. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam

kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-

undang ini;

5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau

alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

30 Pasal 36 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat

36

6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian

di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

7. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang

diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat;

8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada

pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dalam melakukan wewenangnya KPPU memiliki 2 jenis wewenang

yaitu:31

a. wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada

komisi melalui penelitian. Komisi berwenang melakukan

penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan.

Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan,

menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan,

memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan

saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta

keterangan dari instansi pemerintahan, mendapatkan dan

meniliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan

menepatkan, serta menajtuhkan sanksi administratif.

b. wewenang pasif, menerima laporan dari masyarakat dari atau

dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik

monnopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

31 Mustafa Kamal Rokan, Op.cit, hlm 267

37

Komisi pengawas melakukan pemeriksaan dalam dua tahap, yakni

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan

pendahuluan dilakukan jika:32

a. Adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan .

b. Inisiatif komisi pengawas sendiri apabila terdapat dugaan

telah terjadi pelanggaran undang-undang anti monopoli.

3. Tugas KPPU

Tugas Komisi Pengawas antara lain ialah:33

a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal

4 sampai dengan Pasal 16;

b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya

penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

32 Ibid 33 Pasal 35 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha

38

sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan

Pasal 28;

d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi

sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan

Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat;

f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan

dengan Undang-undang ini;

g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam melakukan kewenangan maupun tugas dari KPPU

merupakan sebatas kewenangan di ranah administrasi dari pelanggaran

persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Sehingga

KPPU memberikan sanksi administratif bagi para pelanggar kegiatan

persaingan usaha yang dilakukan di Indonesia.

4. Prosedur Kerja KPPU

Dalam melaksanakan pengawasan, KPPU berwenang melakukan

penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi ataupun

pihak lain, maka komisi dapat memulai pemeriksaan terhadap para pihak

yang dicurigai melanggar ketentuan UU No.5/1999 baik ada tidaknya

laporan kepada KPPU. Komisi dapat memulai proses pemeriksaan

berdasarkan fakta yang dilaporkan (masyarakat, pelaku usaha) atau

39

berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan diteliti atas inisaitif komisi

sendiri.34 Sehingga ada 2 macam pemeriksaan yang dilakukan KPPU

antara lain ialah sebagai berikut:35

1. Pemeriksaan Atas Dasar Laporan

Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang

dilakukan karena adanya laporan dari pelaku usaha yang merasa

dirugikan ataupun dari masyarakat/konsumen. Kemudian KPPU

menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa,

menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan

2. Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif KPPU

Pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU adalah pemeriksaan

yang didasarkan atas adanya dugaan atau indikasi pelanggaran

terhadap UU No.5 Tahun 1999. Untuk melakukan pemeriksaan

atas inisiatif, KPPU akan membentuk suatu majelis komisi untuk

melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan juga para

saksi.

5. Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak

menerima putusan KPPU adalah upaya hukum keberataan yang diajukan

34 Mustafa Kamal Rokan, Op.cit, hlm 270 35 Ibid., hlm 271

40

kepengadilan negeri ditempat kedudukan hukum usaha pelku usaha

paling lambat 14 hari sejak diterimanya putusan. Pemgadilan wajib

memeriksa keberatan tersebut diajukan. Pengadilan wajib memberikan

putusan paling lama 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan

tersebut.Jika pihak merasa keberatan dengan putusan pengadilan negeri,

maka pihak tersebut boleh mengajukan upaya hukum kasasi ke

Mahkamah Agung (MA). Kasasi diajukan paling lambat 134 hari sejak

tanggal diputuskan di pengadilan negeri, MA wajib memeriksa dan

memutuskan dalam waktu 30 hari sejak pemohon kasasi diterima.36

Dalam melakukan keberatan atas putusan KPPU kepada Pengadilan

Negeri merupakan perintah dari pasal 44 ayat 2 UU No.5 Tahun 1999

bahwa pelaku usaha dalam mengajukan keberatan kepada Pengadilan

Negeri paling lambat 14 hari dari menerima pemberitahuan putusan

KPPU. Apabila tidak mengajukan keberatan maka pelaku usaha

dianggap menerima putusan komisi yang telah diputuskan. Pengadilan

Negeri harus memeriksa keberatan dalam waktu 14 hari setelah

diterimanya pemeriksaan keberatan.

Dalam melakukan putusan Pengadilan Negeri diberikan waktu

selama 30 hari sesuai pasal 45 ayat 3 UU No.5 Tahun 1999, Pengadilan

Negeri yang dipilih dalam melakukan keberatan sesuai domisili terlapor

dari KPPU sendiri. Apabila adanya kasasi di MA maka pihak yang

36 Ibid., hlm 272-273

41

keberatan terhadap keputusan di tingkat Pengadilan Negeri diberikan

waktu selama 14 hari untuk mengajukan kasasi. Pada tingkat kasasi

sesuai pasal 45 ayat 4 UU No.5 Tahun 1999 harus diberikan putusan

paling lama 30 hari sejak permohonan kasasi diteruma.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keseluruhan proses

penanganan perkara oleh komisi pengawas adalah sebagai berikut:37

1. Laporan kepada Komisi Pengawas

Laporan dapat berasal dari (1) pihak ketiga yang

mengetahuiterjadinya pelanggaran, (2) dari pihak yang

dirugikan, atau (3) atas inisiatif sendiri komisi, tanpa adanya

laporan.

2. Pemeriksaan Pendahuluan

3. Pemeriksaan lanjutan. (Jika dalam peeriksaan pendahukuan

terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran, komisi wajib

melakukan pemeriksaan lanjutan)

4. Mendengar keterangan saksi atau pelaku, dan memeriksa alat

bukti lainnya

5. Menyerahkan kepadan badan penyelidik dalam hal-hal tertentu.

Dalam hal pihak yang diperiksa tidak mau bekerjasama, komisi

akan menyerahkan aksus ini kepadan Badan Penyelidik Umum,

untuk dilakukan penyelidikan. Dalam hal ini status kasus

37 Ibid,.,hlm 274-277

42

berubah dari kasus Administrasi (dengan ancaman hukuman

administrasi) berubah menajdi kasus pidana (dengan ancaman

pidana).

6. Memeperpanjang pemeriksaan lanjutan. Jika dipandang perlu,

jangka waktu 60 hari dapat diperpanjang paling lama 30 hari

lagi.

7. Memberikan keputusan komisi. Putusan komisi pengawas

tentang ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap undang-

uandng ini, wajib dibacakan disidang yang dinyatakan terbuka

untuk umum. Pengambilan kepurusan tersebut harus dilakukan

dalam suatu majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya

tiga orang anggota komisi.

8. Pemebritahuan keputusan kepada pelaku usaha. Petikan komisi

pengawas tersebut diberitahukan kepada pelaku usaha (pasal 43

ayat 4).

9. Pelaksaanaan keputusan komisi oleh pelaku usaha. Pelaksanaan

putusan tersebut oleh pelaku usaha haruslah dilakukan dalam

waktu 30 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima

pemberitahuan keputusan dari komisi pengawas.

10. Pelaporan pelaksanaan keputusan komisi oleh pelaku usaha

kepada komisi pengawas.

43

11. Menyerahkan kepada badan penyelidik jika putusan komisi

tidak dulaksanakan dan/atau tidaj diajukan keberatan oleh pihak

pelaku usaha.

12. Badan penyidik melakukan penyidikan, dalam hal pasa 44 ayat

(5).

13. Pelaku usaha mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri

terhadap putusan komisi pengawas.

14. Pengadilan negeri memeriksa keberatan pelaku usaha.

15. Pengadilan negeri memberikan putusan atas keberatan pelaku

usaha.

16. Kasasi Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan negeri.

17. Putusan Mahkamah Agung harus memebrikan putusannya

dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak pemohon kasasi

diterima.

18. Permintaan terhadap eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

19. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

E. Tinjauan Umum Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf

(a)

1. Unsur-unsur Pasal 50 huruf a

Adapun beberapa unsur dari pasal 50 huruf a yang berbunyi

“perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berlaku” yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan

44

Kata perbuatan dalam pasal 50 huruf a tidak tepat jika

diartikan secara harfiah artinya hanya tertumpu dengan kata

“perbuatan” tetapi harus diartikan lebih luas yang dapat

mencakup “esensi” atau makna dasar yang terkandung dalam

kata perbuatan. Makna perbuatan pada pasal ini yaitu makna

yang sama dengan melakukan kegiatan. Jadi, kegiatan yang

dilarang dalam BAB IV dan BAB V termasuk dalam perbuatan

yang dilarang.

Adapun penegasan wewenang didelegasikan oleh Undang-

Undang sangat penting, apabila adanya perbuatan dan atau

perjanjian walaupun hanya berbentuk peraturan menteri

misalnya, akan tetapi yang didelegasikan langsung dari Undang-

Undang maka perbuatan atau perjanjian tersebut berakibat tidak

sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999,

pelaku usaha yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi

hukum. Hal tersebut tindakan hukum pelaku usaha untuk

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sehingga termasuk terhadap hal yang dikecualikan.

2. Perjanjian

Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu suatu perbuatan

satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap

satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik

tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga ada kesamaan

45

pemahaman dari perbuatan yaitu adanya perjanjian yang

dilakukan oleh pelaku usaha, secara tegas wewenangnya

didasarkan atas ketentuan Undang-Undang atau ketentuan

peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tetapi

berdasarkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang.

3. Bertujuan Melaksanakan

Pelaku usaha melakukan suatu tindakan bukan atas otoritas

sendiri tetapi berdasarkan perintah dan kewenangan yang secara

tegas diatur dalam Undang-Undang atau dalam peraturan

perundang-undangan tetapi mendapat delegasi secara tegas dari

Undang-Undang untuk dilaksanakan. Melaksanakan adanya

kewenangan yang secara tegas diberikan pada subyek hukum

tertentu oleh Undang-Undang (peraturan perundang-undangan).

4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah

instrument hukum dalam bentuk “Keputusan” yang bersifat

mengatur yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

(misalnya Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) yang

ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Tujuan Pedoman Pasal 50 Huruf a

Tujuan penyusunan pedoman pelaksanaan pasal 50 huruf a adalah:

46

1. Agar terdapat kesamaan tafsir terhadap masing-masing unsur

atau elemen dari pasal 50 huruf a, sehingga terdapat kepastian

hukum dan dapat dihindari terjadinya kekeliruan atau sengketa

di dalam penerapannya.

2. Pasal 50 huruf a dapat diterapkan dengan tepat, benar, dan adil,

serta konsisten sehingga dapat dicapai kepastian hukum.

F. Pedoman Pelaksanaan dan Pengecualian dari Pasal 50 huruf a

1. Pedoman Pelaksanaan

Pelaksanaan dari pasal 50 huruf a hanya berlaku bagi pelaku

usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemetrintah, mengingat

pengecualian yang diatur dalam pasal 50 huruf a secara tegas

dikatakan “untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan

yang berlaku”.

Sehingga adanya perbuatan pelaku usaha karena adanya

kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Walaupun ada pengecualian dari pasal 50 huruf a harus tetap pada

prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku

dilaksanakan tersebut hierarkinya lebih tinggi atau yang sederajat,

atau peraturang perundang-undangan yang lebih rendah dari

undang-undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari undang-

undang.

Jadi pengecualian tidak berlaku jika pelaku usaha melakukan

perbuatan dan atau perjanjian untuk melaksanakan peraturan

47

perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang

kecuali ada peraturan yang dilaksanakan berdasarkan delegasi

secara tegas dari Undang-Undang yang bersangkutan.

Dalam penerapan pasal 50 huruf a dapat diterapkan jika:

a. Pelaku usaha melakukan perbuatan dana tau perjanjian

karena melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang

tetapi membuat delegasi secara tegas dari Undang-Undang;

dan

b. Pelaku usaha yang bersangkutan adalah pelaku usaha yang

dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

2. Tujuan Pengecualian Pasal 50 Huruf a

Adapun Tujuan ketentuan pengecualian dalam pasal 50 huruf a:

1. Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak sama,

misalnya kegiatan yang dilakukan pelaku usaha kecil

dalam rangka meningkatkan kekuatan penawarannya

ketika menghadapi pelaku usaha yang memiliki kekuatan

ekonomi lebih kuat.

2. Menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 apabila terjadi konflik

kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan melalui

48

kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan

perundang-undangan.

3. Mewujudkan Kepastian hukum dalam penerapan

peraturan perundang-undangan, misalnya pengecualian

bagi beberapa kegiatan lembaga keuangan untuk

mengurangi resiko ketidakpastian.

4. Melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (2), (3) dan ayat (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pengecualian dalam Pasal 50 Huruf a

Dalam pasal 50 huruf a ketentuan yang bersifat pengecualian

atau pembebasam dimaksudkan untuk menghindari terjadinya

benturan dari berbagai kebijakan yang saling tolak belakang,

namun sama-sama diperlukan dalam menata perekonomian

nasional. Penetapan dari pasal ini kadang kali tidak dapt

dihindarkan untuk menyeimbangkan antara perlunya

penguasaan bidang produksi yang menguasai hidup orang

banyak dan pemberian perlindungan pada pengusaha berskala

kecil, sehingga pengaturan pasal 50 huruf a dapat dibenarkan

secara hukum dan tidak mungkin dapat dihindari sama sekali.

Adanya perlakuan khusus bagi cabang-cabang produksi

yang menguasai hidup orang banyak untuk dikuasai oleh negara

diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3)

49

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.Ketentuan pasal 33 ayat (2), dan (3) sejalan dengan yang

diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 33 ayat (4) menyatakan“Perekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”38.

Dengan demikian kebijakan otonomi daerah di bidang

perekonomian tidak boleh bertentangan dengan kebijakan

perekonomian nasional karena materi peraturan perundang-

undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem

hukum nasional.

Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004 jo Pasal 138 ayat (1) huruf e yaitu menentukan adanya asas

kenusantaraan sehingga adanya kepentingan seluruh wilayah

Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum

nasional yang berdasarkan Pancasila. Jadi kedudukan Pasal 50

huruf a yang memiliki daya laku secara nasional dan peraturan

38 Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

50

yang dibuat di daerah tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan tersebut.