13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Dasar Hukum Asuransi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun

2014 tentang Perasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak,

yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang manjadi dasar bagi

penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang

tidak pasti

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung

dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada

hasil pengelolaan dana.5

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

a. Jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko

b. Pertanggungan ulang resiko

c. Pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah

5Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

14

d. Konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau

reasuransi syariah, atau

e. Penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.6

Tidak hanya Undang-undang nomor 40 tahun 2014, asuransi juga diatur dalam

5 peraturan di Indonesia yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, bahwa undang-undang ini adalah

dasar hukum utama yang mengatur segala kegiatan asuransi di Indonesia.

Dasar-dasar dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan

UUD 1945, meninjau bahwasanya asuransi adalah salah satu upaya dala

menanggulangi resiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus

asuransi berperan dalam menghimpun dana masyarakat dan negara

membuka kesempatan bagi kegiatan usaha perasuransian dan mengatur

kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip usaha yang sehat

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 dan pasal 1774, bahwa

asuransi mengandung unsur perjanjian kedua belah pihak sehingga

dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata “untuk sahnya peranjian

diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan

dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan

tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang”. Manfaat asuransi

memberikan jaminan yang bersifat menguntungkan. Karena sifat itulah

asuransi harus menyesuaikan dengan ketentuan pasal 1774 KUHPerdata

6 Otoriter Jasa Keuangan, Asuransi, http:/www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/

Asuransi.aspx diakses pada tanggal 20 April 2018

15

“suatu persetujuan untung-ungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu

menganai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara

pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti”

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab 9 (pasal 246), bahwa

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana

seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung,

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang

tidak tertentu.” Dalam bab 9 KUHD secara menyeluruh menjelaskan

tentang ketentuan jenis pertanggungan yang berlaku, penyebab batalnya

proses pertanggungan, dan pertanggungan disusun secara tertulis dalam

suatu akta atau polis.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 merupakan ketentuan yang

mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 perubahan dari peraturan

pemerintah sebelumnya yaitu beberapa pasal dari undang-undang

sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kondisi perkembangan

perekonomian negara, di antaranya tentang meningkatnya persyaratan

modal yang harus disetor untuk pendirian perusahaan asuransi baru,

adanya laporan yang harus disampaikan kepada menteri jika terjadi setiap

perubahan kepemilikan perusahaan asuransi, dan perubahan persyaratan

untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi. Hadirnya asuransi

16

pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan kepada seseorang dari

berbagai kejadian buruk yang bisa menimpa di waktu tertentu diluar

prediksi dan harapan orang tersebut. Dilihat dari proses kegiatan asuransi

pastilah terdapat sebuah perjanjian yang bersifat mengikat, dimana

seseorang yang setuju dengan asuransi tersebut harus membayar sejumlah

premi tertentu dalam jangka waktu tertentu, dimana premi tersebut

merupakan pengganti dari perlindungan yang dijaminkan oleh perusahaan

asuransi.7

2. Tujuan Asuransi

a. Teori Pengalihan Resiko

Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta

kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa

harta kekayaan miliknya atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau

korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material, atau

korban jiwa atau cacat raga akan memperngaruhi perjalanan hidup

seseorang atau ahli warisnya. Terttanggung sebagai pihak yang terancam

bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu-waktu dapat

terjadi. Pada asuransi jiwa, apabila sampai berakhirnya jangka waktu

asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa

diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian

sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi pejanjian asuransi.

7 Bayu, 5 Dasar Hukum Asuransi di Indonesia, https://dosenekonomi.com/

bisnis/asuransi/dasar-hukum-asuransi diakses pada 10 Juli 2018

17

Premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah sebagai tabungan

pada penanggung.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal terjadi ganti kerugian, bahaya yang mengancam itu sungguh

terjadi merupakan kesempatan bagi penanggung untuk pengumplkan

premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri

kepadanya.berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila

dalam jangka waktu asuransi telah terjadi peristiwa kematian atau

kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan

membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti

tercantum dalam polis.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian

bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary

insurance).Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat

wajib (compulsory insurance) artinya tertanggung terikat perintah undang-

undang bukan karena perjanjian.Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial

yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan

yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh.Dengan membayar

sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh

perlindungan dari ancaman bahaya.Tertanggung yang membayar

kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan

hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja,

18

penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah

kecalakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung,

mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari

penanggung (BUMN) yang jumlahya ditetapkan dalam undang-undang.

d. Kesejahteraan Anggota8

3. Macam-Macam Asuransi Menurut Bidang yang Ditangani

a. Asuransi Jiwapada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara

orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang

diakibatkan oleh resiko kematian (yang pasti terjadi tapi tidak pasti kapan

terjadinya), resiko hari tua dan resiko kecelakaan.

b. Asuransi kecelakaan diri yaitu usaha untuk melindungi resiko finansial

akibat benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api, yang

datangnya dari luar, terhadap jasmani seseorang, yang mengakibatkan

cacat atau kematian atau luka yang sifat dan tempatnya ditentukan oleh

dokter. Kecelakaan ini meliputi kecelakaan diri, kecelakaan tenaga kerja

dan kecelakaan dalam pengangkutan.

c. Asuransi sosialmerupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi

anggota masyarakat, baik secara local, regional ataupun nasional. Karena

menyangkut kepentingan masyarakat melalui perundang-undangan

pemerintah menetapkan asuransi sosial sebagai asuransi wajib, di mana

setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam asuransi ini memikul

kewajiban sosial (dengan membayar iuran/premi wajib) dan memperoleh

8Opcit. Hal 1

19

jaminan sosial pula. Selain itu, yang berhak menyelenggarakan asuransi

hanya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

d. Asuransi Tenaga Kerja yaitu perlindungan sosial bagi tenaga kerja, yang

dijalankan melalui pola mekanisme asuransi. Dana dikumpulkan dari

perusahaan-perusahaan yang ikut dalam program ini. Iuran wajib itu bisa

sepenuhnya ditanggung perusahaan atau dipikul bersama antara

perusahaan dan karyawan bisa juga ditanggung karyawan sepenuhnya.

e. Asuransi Kesehatan adalah asuransi yang memberikan santunan kesehatan

kepada seseorang tertanggung berupa sejumlah uang untuk biaya

pengobatan dan perawatan. Tertanggung membayar premi kepada

penanggung secara berkala seumur hidup atau jangka waktu tertentu.

Santunan asuransi kesehatan dapat dilakukan melalui sejumlah uang dan

dana sakit.

f. Asuransi kecelakaan penumpang, asuransi yang mengelola perlindungan

sosial dalam kecelakaan penumpang lalu lintas jalan. Penyelenggaranya

adalah PT. Jasa Raharja. Premi yang harus dibayar dalam asuransi ini

adalah dengan membayar iuran wajib untuk setiap kali perjalanan, sebagai

premi pertanggungan kecelakaan selama perjalanan. Pembayaran tersebut

dilakukan melalui pengusaha angkutan penumpang umum yang

bersangkutan dalam bentuk karcis penumpang.

g. Asuransi Kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atas

harta benda yang disebabkan oleh kebakaran. Resiko yang ditanggung

20

adalah karena ledakan. Resiko yang tidak ditanggung adalah kebakaran

karena gempa bumi, gunung berapi atau perbuatan jahat.

h. Asuransi Kreditadalah pertanggungan yang diberikan kepada pemberi

kredit terhadap resiko kredit, yaitu tidak diperolehnya kembali kredit yang

telah diberikan oleh tertanggung kepada para nasabahnya. Contohnya

seperti nasabah yang meninggal saat kredit masih berjalan dan belum

lunas. Artinya kredit dianggap lunas sesuai perjanjian di awal kredit.

i. Asuransi Rekayasa adalah pertanggungan yang diterapkan pada proyek

pembangunan yang memberikan perlindungan dalam pelaksanaan

pembangunan.

j. Asuransi Perusahaanyaitu pertanggungan yang meliputi:

a) Asuransi pengiriman uang, yang dijamin adalah hilangnya uang

logam/kertas dan surat berharga yang disebabkan peristiwa tertentu

dalam pengiriman atau pengangkutan uang dan surat berharga

tersebut.

b) Asuransi penyimpanan uang, yang dijamin adalah hilangnya uang

logam/kertas dan surat berharga.

c) Asuransi penggelapan uang, yang dijamin adalah kemungkinan

kerugian yang diduga oleh majikan yang disebabkan

ketidakjujuran karyawannya.

d) Asuransi pencurian uang, yang dijamin adalah pencurian uang

yang disimpan di kantor atau rumah, dengan ketentuan bahwa uang

itu disimpan dalam lemari besi atau dalam ruang penyimpanan.

21

e) Asuransi proses perusahaan, yang dijamin adalah kerugian

finansial yang diderita bila perusahan tidak berjalan atau untuk

sementara berjalan di bawah normal.

k. Asuransi Tanggung Gugat

l. Asuransi Transportasi9

4. Pengertian Usaha Asuransi Jiwa

Dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 “Usaha

Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko

yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak

lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau

pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung,atau pihak lain yang berhak

pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.10

Menurut ketentuan pasal 302 KUHD “Jiwa seseorang dapat diansurasikan

untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun

untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian” selanjutnya pasal 303 KUHD

“Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa

diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu”.Berdasarkan

kedua pasal tersebut, bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, bahkan

dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.

9 Soeisno, Djojosoedarso. Prinsip-Prinsip & Manajemen Risiko

Asuransi.Jakarta.PT. Salemba Emban Patria. 10

Opcit hal. 1

22

5. Asuransi Jasa Raharja

a. Dasar Hukum Asuransi Jasa Raharja

Asuransi Jasa Raharja merupakan perusahaan perseroan (persero) yang

dimiliki oleh negara.Asuransi Jasa Raharja bergerak di bidang sosial,

khususnya menangani tentang masalah-masalah angkutan umum yang ada di

Indonesia.Ada tiga dasar hukum yang melandasi berdirinya asuransi Jasa

Raharja.Peraturan pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965

yang mengatur tentang pendirian atau pembuatan asuransi Jasa Raharja. Dasar

hukum yang kedua adalah surat keputusan dari Menteri Keuangan Nomor

KEP-750/MK/IV/11/1970 pada tanggal 18 November 1970 mengenai asuransi

Jasa Raharja sebagai usaha yang dimiliki oleh negara. Dasar hukum yang

ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 yang menjelaskan

mengenai pengalihan perusahaan asuransi Jasa raharja dari bentuk perusahaan

umum menjadi perusahaan perseroan (Persero).

Asuransi Jasa Raharja memiliki visi untuk menjadi perusahaan asuransi

yang mengutamakan berjalannya asuransi sosial serta asuransi wajib yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Sementara itu, asuransi Jasa Raharja

memiliki empat misi.Misi yang pertama adalah membaktikan perusahaan

kepada perlindungan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya.Misi yang

kedua adalah membaktikan perusahaan pada negara melalui asuransi sosial

serta asuransi wajib.Misi yang ketiga adalah membaktikan diri pada

perusahaan melalui kinerja yang baik untuk produktivitas yang baik pula. Dan

23

misi yang terakhir adalah membaktikan perusahaan pada lingkungan dengan

cara memperhatikan potensi lingkungan yang ada.

Ada dua program utama yang ada di asuransi Jasa Raharja.Dua program

tersebut adalah asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan

asuransi tanggung jawab.Asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan

umum diberikan kepada penumpang angkutan umum yang mengalami

kecelakaan akibat kesalahan penggunaan angkutan umum.Asuransi ini berlaku

jika penumpang berada di dalam angkutan saat kecelakaan terjadi. Asuransi

tanggung jawab merupakan santunan yang akan diberkan kepada korban

kecelakaan angkutan umum. Besarnya nominal yang akan diberikan

bergantung kepada keadaan korban kecelakaan.11

b. Ruang Lingkup Jasa Raharja

PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada

masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi

Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung

Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan

Lalu Lintas Jalan.12

c. Tugas dan Fungsi Jasa Raharja

11

Mengenal Lebih Jauh Asuransi Jasa Raharja,

https://ayoasuransi.com/mengenal-lebih-jauh-asuransi-jasa-raharja.html 12

https://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan

24

Sejak di leburnya PNAK Eka Karya menjadi perusahaan baru dengan

nama PNAK Asuransi Kerugian Jasa Raharja sejak tanggal 1 Januari 1965,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 tentang Pendirian

Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja, sejak awal PNAK Jasa

Raharja didirikan dengan tugas dan fungsi khusus memberikan pertanggungan

dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan

penumpang termasuk reasuransi dan perantaraan dalam bidang asuransi

tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang. Namun

sejak tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Nomor B.A.P.N. 1-

3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan

penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang- Undang Nomor 33 Tahun

1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Pada tahun 1994,

pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran Undang- Undang

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah

tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi

yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan

asuransi lain selain program asuransi sosial. Sejalan dengan ketentuan

tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini PT. Jasa

Raharja (Persero) menjalankan program asuransi sosial yaitu

menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

25

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan.

Jasa Raharja dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965

tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja

disebutkan: Perusahaan berusaha di dalam negeri khusus dalam lapangan

asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang,

dalam mata uang rupiah yaitu:

1. mengadakan dan menutup perjanjian asuransi termasuk reasuransi dalam

bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan

penumpang.

2. Member perantaraan dalam penutupan asuransi tanggung jawab kendaraan

bermotor dan kecelakaan penumpang.

Selain itu dalam Pasal 7 Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965

tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja

disebutkan, tujuan didirikannya Perusahaan Jasa Raharja yaitu untuk turut

membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai

dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan

ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat

yang adil dan makmur.13

Monopoli alamiah Asuransi Jasa Raharja diberikan oleh UU No. 33 Tahun

1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No.

13

Ade Sanjaya, Sejarah PT. Jasa Raharja (persero) Tugas dan Fungsi,

http://www.landasanteori.com/ 2015/10/sejarah-pt-jasa-raharja-persero-tugas.html

26

34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.Berdasarkan aturan

ini sejatinya penumpang ojek pun bisa ditanggung resiko kecelakaannya.

Penumpang ojek hanya ditanggung jika bukan ojeknya yang menyebabkan

kecelakaan, cetus Zoelkarnain Oeyoeb, Staf Ahli Menhub Bidang Regulasi

dan Keselamatan Perhubungan. Biaya yang digunakan untuk menanggung

subjek dari UU No. 34 Tahun 1964 diambil dari 'sumbangan wajib' yang

dipungut setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan

bermotor.

Tapi praktek tidak seindah teori.Prof Oetarjo Diran mengenang

pengalamannya ketika bertemu seorang korban kecelakaan yang harus

menunggu keluarganya di Surabaya untuk membayar obat.Seharusnya, yang

seperti ini sudah dapat di-cover oleh JR, kritik mantan Guru Besar Institut

Teknologi Bandung ini.

Tidak hanya itu, Prof Oetarjo juga menjelaskan rendahnya penggunaan

asuransi di Indonesia disebabkan oleh budaya pasrah pada nasib.Setiap kali

kecelakaan yang disalahkan nasib, katanya.Karena itu, penegakan ketertiban

yang tegas harus dilakukan. Mengambil contoh kebiasaan menumpang di atap

kereta api, Prof Oetarjo setuju aparat harus lebih tegas lagi.14

d. Pembayaran Premi Kepada PT. Jasa Raharja

Perusahaan asuransi swasta telah menetapkan premi yang harus dibayar

tertanggung kepada penanggung dalam polis yang sudah disetujui

14

Asuransi Kecelakaan Transportasi Belum Mendorong Budaya Safety,

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17028/asuransi-kecelakaan-

transportasi-belum-men dorong-budaya-isafetyidiakses pada 16 Juli 2018

27

bersama.Namun, timbul pertanyaan bagaimana masyarakat dapat membayar

premi kepada perusahaan asuransi milik negara ini? Masyarakat diwajibkan

membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang

disingkat SWDKLLJ diatur ketentuannya dalam Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.Sumbangan tersebut

dijelaskan dalam pasal 2 bahwa “SWDKLLJ merupakan sumbangan yang

wajib dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan jalan kepada

perusahaan yang menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”.

Lanjutan dari pasal 2 adalah pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 16/PMK.10/2017 sebagai berikut:

(1) SWDKLLJ dipungut dari para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas

jalan.

(2) Besar SWDKLLJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai

berikut:

a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans,

mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran

dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.

b. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00

( dua puluh ribu rupiah).

c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas

50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda

tiga sebesar Rp32. 000,00 (tiga puluh dua ribu

28

rupiah).

d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp80.000,00

(delapan puluh ribu rupiah).

e. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2400 cc,

sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan

Angkutan umum sebesar Rp140. 000,00 (seratus

empat puluh ribu rupiah).

f. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan

1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu

rupiah).

g. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum

sebesar Rp150. 000,00 (seratus lima puluh ribu

rupiah).

h. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil

penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1600

cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu

rupiah).

i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang

di atas 2400 cc, truk container, dan sejenisnya

sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu

rupiah).15

15

Peraturan Menteru Keuangan Nomor 16/PMK.10/2017 Tentang Besar Santunan

Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

29

Dalam hal ini perusahaan asuransi Jasa Raharja bekerja sama dengan

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau disingkat SAMSAT yang

merupakan pelayanan terpadu masyarakat untuk menerbitkan STNK,

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLLJJ).

B. Tinjauan Umum Tentang Perlalulintasan

1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Lalu lintas adalah gerak kendaraan

dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.16

Artinya, dalam berlalu lintas tidak

hanya ada kendaraan melainkan juga ada orang yang berperan menjalankan

perlalulintasan tersebut.

Ada 3 komponen berlalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna,

kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam penggerakan kendaraan

yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti

aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang

menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi.17

Lalu lintas adalah peristiwa atau keadaan yang sangat dekat dan hampir

sulit dipisahkan dengan kehisupan manusia.Saat ini, hampir seluruh manusia

di dunia melakukan kegiatan berlalu lintas.Oleh karenanya, melakukan

16

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan 17

Pengertian Lalu Lintas, https:/id.m.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses 20

April 2018

30

kegiatan ini tetap menggunakan aturan yang ada demi menjaga kepentingan

bersama. Berikut 9 aturan berlalu lintas:

1. SIM, Surat Izin Mengemudi harus dimiliki setiap orang atau warga

negara yang membawa kendaraan. Mengutip isi pasal 86 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai fungsi daripada Surat Izin

Mengemudi itu sendiri bahwa:

(1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi

mengemudi

(2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi

Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap

Pengemudi

(3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk

mendukung kegiatan penyelidikan dan identifikasi forensic polisi.

2. Menggunakan jalan raya sebagai fasilitas kendaraan, dalam pasal 131

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dijelaskan hak pejalan

kaki di trotoar, oleh karena itu pengendara kendaraan bermotor

dilarang menggunakan bahu jalan sebagai sarananya.

3. Hormati pengguna sepeda

4. Larangan menggunakan ponsel saat berkendara

5. Menghormati hak pejalan kaki

6. Alat keselamatan

7. Lampu isyarat saat berkendara

8. Nomor Polisi kendaraan bermotor

31

9. Sabuk pengaman untuk pengendara roda empat18

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor

tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Selain kerusakan,

kecelakaan dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau

binatang. Faktor yang menyebabkan kecelakaan ada 3 faktor yaitu:

1. Faktor manusia, merupakan faktor yang paling dominan dalam

kecelakaan. Karena hampir semua kecelakaan didahului dengan

pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang ada.

2. Faktor kendaraan adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap

kendaraan, seperti rem blong.

3. Faktor jalan adalah keadaan rusaknya jalan yang mempengaruhi

pengguna jalan tersebut tidak dapat menyesuaikan diri

4. Faktor cuaca, seperti hujan yang membasahi jalan sehingga licin.19

Menurut World Health Organization (WHO), angka kecelakaan lalu

lintas di Indonesia tertinggi se-Asia. Terbukti pada tahun 2016 WHO merilis

The Global Report on Road Safety yang menampilkan angka kecelakaan lalu

lintas yang terjadi sepanjang tahun di 180 negara. Faktanya Indonesia menjadi

18

Aditia, 9 Aturan Berlalu Lintas yang perlu Kamu Ketahui, https://kumparan.

com diakses pada 10 Juli 2018 19

Pengertian Kecelakaan dalam https:/id.m.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan

diakses pada 5 Juli 2018

32

neara ketiga di Asia di bawah Tiongkok dan India dengan total 38.279 total

kematian akibat kecelakaan lalu lintas di tahun 2015.20

3. Pengertian Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut hemat penulis, korban kecelakaan adalah orang atau binatang

yang mengalami hal tidak terduga berupa kecelakaan atau peristiwa yang

sangat merugikan baik materil maupun immaterial.Korban kecelakaan lalu

lintas biasanya terjadi di jalan raya. Sehingga banyak mengakibatkan korban

jiwa mulai dari anak-anak hingga lanjut usia.

Korban kecelakaan lalu lintas jalan atau lebih spesifik lagi adalah korban

kecelakaan tabrak lari yang sering sekali dialami masyarakat. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korban adalah “pemberian untukmenyatakan

kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban: jangankan harta, jiwa

sekalipun kami berikan sebagai --; orang, binatang, dansebagainya yang

menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan

jahat, dan sebagainya”.21

Munculnya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban

terdapat beberapa alasan, yaitu sebagaimana yang pernah ditulis oleh

Mardjono Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul Beberapa Catatan

Umum tentang Masalah Korban, bahwa ada dua arus yang perlu diketahui

sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi yaitu:

20

Ria Situmorang, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tertinggi se-Asia,

http://entertainment. analisadaily.com/read/who-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-

indonesia-tertinggi-se-asia/240063/2016/ 05/29 21

Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun terbit 2008

33

a. Adanya pikiran bahwa Negara turut bersalah dalam terjadinya korban,

karena itu sewajarnyalah Negara memberikan kompensasi kepada

korban

b. Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan

pendekatan positivis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang

terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya

(critical criminology), pandangan kriminologi kritis ini banyak

mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat

dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau

kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan

yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan

lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan

langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika

membantu korban mengatasi penderitaan atau untuk mencegahviktimisasi.

Mengenai kerugian korban, menurut Zp Separovic yang dikutip oleh Didik

M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan

Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realitamengatakan bahwa kerugian

korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian

karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya

pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya

suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan

persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam

34

kategori korban karena ia mangalami kerugian baik secara meteriil

maupun secara mental.22

4. Pengertian Tabrak Lari

Tabrak lari menurut penulis adalah peristiwa di mana korban kecelakaan

ditinggal begitu saja oleh pelaku kecelakaan tanpa adanya tanggung

jawab.Sehingga dikatakan atau disebut tabrak lari karena pelaku tidak

bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam hal perasuransian, tabrak lari

sering disorot public terkait dana santunan yang diberikan oleh pihak yang

berwenang. Pihak yang berwenang di sini adalah PT. Jasa Raharja.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diciptakan guna

menghormati dan melindungi kepentingan umum yang harus dilindungi

adalah setiap kepentingan yang dapat mempertahankan kepentingan dari

masyarakat tanpa gangguan, sedangkan kepentingan hukum dapat diperinci

dalam 3 (tiga) jenis, yaitu : kepentingan hukum perseorangan, kepentingan

hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara.Suatu kepentingan hukum

itu baru dapat dilindungi sebagai kepentingan hukum perseorangan apabila

kepentingan hukum tersebut juga merupakan kepentingan hukum

masyarakat.Atas dasar kepentingan tersebut, maka Buku II KUHP mengenal

beberapa tindak pidana yang diatur di dalam pasal-pasalnya. Salah satu tindak

pidana yang diatur dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana yang

disebabkan karena menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan

sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

22

Mansur, Didik M. Arief. 2005. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,

Antara Norma dan Realita, Bandung.

35

persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan

kepada orang itu sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHP. Perbuatan yang

diatur dalam Pasal 304 KUHP dikualifikasi sebagai tindak pidana dan

diancam dengan sanksi pidana dengan sistem perumusan sanksi yang bersifat

alternatif berupa pidana pokok, yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

8 (delapan) bulan.Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya pelaku

tindak pidana Pasal 304 KUHP harus dikenakan sanksi pidana pokok, yaitu

pidana penjara.23

Contoh penulis ambil data di DKI Jakarta tahun 2013

sebanyak lebih dari 300 kejadian tabrak lari dan memakan korban hampir 200

orang di ibukota yang mengakibatkan puluhan juta kerugian materil.24

C. Klaim Asuransi

1. Pengertian Klaim

Klaim Asuransi adalah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi,

untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim Asuransi

yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian

dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui.25

Pengertian di atas dapat disimpukkan bahwa klaim merupakan tuntutan

yang harus dipenuhi penanggung kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian

23

Agus Setiawan. 2017. Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari

Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Angkutan Jalan. http://ejournal.unsub.ac.id/ index.php/FH/article/

download/130/119/ . Vol 8 No 1. Fakultas Hukum Universitas Subang. Hal 2 24

Data.jakarta.go.id 25

Arena Putri, MENGENAL ISTILAH ASURANSI (PREMI, POLIS, CLAIM,

PENANGGUNG &TERTANGGUNG), https://id.linkedin.com/pulse/mengenal-

istilah-asuransi-premi-polis-claim-penanggung-arena-putri diakses pada 10 Juli

2018

36

yang telah disepakati dalam polis asuransi. Polis sendiri adalah sejumlah dana

yang akan dibayarkan pada perusahaan asuransi setiap bulannya (premi).

Dalam menjalankan asuransi pasti timbul resiko yang dihadapi tertanggung di

masa yang akan datang.

Secara umum, klaim merupakan tuntutan atas hak sebagai akibat dari

pemenuhan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian

asuransi.Secara khusus, klaim asuransi jiwa merupakan tuntutan pemegang

polis kepada penanggung atas pembayaran jumlah uang pertanggungan (UP)

atau saldo tunai sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan dalam peranjian

asuransi.26

Substansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pertanggungan

(asuransi) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

dalam hal ini Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 KUHD.Dengan terbitnya

polis itu berarti serta merta konsumen tunduk pada ketentuan/syarat umum

polis yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi.

Dalam hal pembayaran premi menunggak, maka perlindungan tak lagi

dijamin.Bila tak diminta atas desakan konsumen peserta asuransi, sebagian

perusahaan asuransi kurang memberikan informasi yang detail dan sejelas-

jelasnya tentang sistem perhitungan besarnya premi yang harus dibayarkan

sebelum jangka waktu berakhir dan asuransi gugur.

26

Akhmad, Pengertian Klaim Menurut Para Ahli,

https://www.akhmadshare.com/2017/11/ pengertian-klaim-asuransi.html diakses

pada 12 Juli 2018

37

Tidak setiap kerugian akibatnya dari peristiwa mendapat ganti

kerugian.Harus dilihat terlebih dahulu apakah peristiwa yang terjadi adalah

peristiwa yang ditanggung oleh penanggung dan disebutkan dalam

polis.Tuntutan ganti kerugian ini disebut klaim. Contohnya pada asuransi

sosial Jasa Raharja yang menjamin kecelakaan lalu lintas kemudian korban

kecelakaan meminta klaim lain atas barangnya yang hilang pada saat

kecelakaan, padahal barang yang hilang tidak termasuk resiko yang harus

dijamin oleh perusahaan asuransi Jasa Raharja.

Dalam proses perasuransian biasanya terdapat fenomena mempersulit

pengajuan klaim. Bila ini sering terjadi, maka masyarakat akan menjauh dari

perasuransian. Namun, yang akan dibahas oleh penulis di sini adalah

mengenai asuransi sosial jasa raharja yang wajib diikuti tanpa ada kemauan

mengikuti atau tidak.27

2. Prosedur Klaim Asuransi Jasa Raharja

1. Korban yang mengalami kecelakaan melaporkan kejadian ke kantor

kepolisian terdekat.

2. Kepolisian mengeluarkan Laporan Kecelakaan (Laka)

3. Staf PT. Jasa Raharja (Persero) yang bertanggungjawab d Samsat

menerima Laka dan data korban, selanjutnya melakukan survey serta

membantu korban/ahli waris dalam melengkapi berkas-berkas pengajuan

klaim.

27

Andriani, Vvien. 2008. “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Di

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang”. Tesis. Semarang.

38

4. Staf PT. Jasa Raharja (Persero) bidang pelayanan menerima berkas

pengajuan klaim dari staf yang bertanggungjawab di Samsat

5. Bidang pelayanan selanjutnya melakukukan pemeriksaan ulang apakah

berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan kebenaran maka

pengajuan klaim diterima.

6. Untuk pengajuan klaim yang lengkap, berkasnya diserahkan kepada

Kepala Perwakilan untuk diverifikasi ulang. Pengajuan klaim yang ditolak

diserahkan kembali ke bidang pelayanan untuk dikembalikan kepada pihak

korban/ahli waris.

7. Pengajuan klaim kecelakaan yang sudah diterima dan diotorisasi

selanjutnya diserahkan ke kasir, dan kepala perwakilan memerintahkan

kasir untuk memproses pembayaran klaim korban/ahli waris yang

pengajuan klaimnya diterima maka diharapkan datang ke kantor

perwakilan.

8. Selanjutnya, kasir akan melakukan pengecekan ulang kelengkapan serta

kebenaran data pada berkas pengajuan klaim dengan melakukan

wawancara dengan pihak korban/ahli waris. Kasir akan menjelaskan

bahwa pembayaran santunan dilakukan melalui transfer ke rekening bank

korban/ahli waris tersebut.

9. Setelah kasir menerima kebenaran dan kesesuaian data dari pihak

korban/ahli waris, kasir membuat kwitansi pembayaran dan SPT.

39

10. Sebagai bukti bahwa pembayaran klaim telah dilakukan oleh pihak Jasa

Raharja, kasir memberikan kwitansi pembayaran dan SPT kepada

korban/ahli waris tersebut.

11. Kasir menjelaskan pula kepada korban/ahli waris untuk mengecek

rekeningnya dalam kurang dari 24 jam. Apabila pembayaran atau uang

santunan belum masuk ke rekeing korban/ahli waris, maka korban/ahli

waris diharapkan menghubungi pihak asa Raharja.

12. Kasir membuat bilyet giro dan SPB untuk perintah pembayaran atas SPT

pada hari tersebut.

13. Sebagai bentuk perintah transfer kepada Bank BRI, kasir mengirimkan

SPT dan SPB yang telah diotorisasi kepala perwakilan serta bilyet giro

yang telah dibuat oleh kasir.

14. Setelah transfer dilakukan di Bank BRI, maka bilyet giro yang telah

divalidasi bank diserahkan kembali ke kasir.

15. Kasir mencatat pengeluaran kas daftar harian.

16. Daftar Harian Kas (DHK) dan Laporan Pemakaian Bilyet Giro (LPBG)

diserahkan ke staf bidang keuangan untuk diverifikasi ulang.

17. DHK dan LPBG yang sudah diverfikasi, diserahkan kepada kepala

perwakilan untuk diotorisasi

18. DHK dan LPBG yang telah diotorisasi kepala perwakilan, diserahkan

kembali ke staf bidang pelayanan untuk diinput dalam data online Jasa

Raharja yaitu DASI.

40

19. Setelah dari bidang pelayanan diserahkan kembali ke staf bidang keuangan

untuk selajutnya DHK dan LPBG dikirimkan ke Kantor Cabang

Surabaya.28

Dari nomor-nomor di atas dapat kita ketahui bahwa klaim asuransi

kecelakaan Jasa Raharja tidak sulit dan tidak mudah.Tidak sulit karena tidak

menyita banyak waktu lama dan mudah karena Jasa Raharja merupakan

asuransi sosial.Prosedur yang dijelaskan oleh penulis tersebut merupakan

urutan administrasi yang harus ditempuh oleh pihak korban/ahli waris dan

pihak penanggung PT. Jasa Raharja.

D. Asas Diskresi

Asas diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “discretion” atau

“discretion power”, di Indonesia lebih populer dikenal dengan istilah diskresi

yang diterjemahkan “kebebasan bertindak” atau keputusan yang diambil atas

dasar penilaian sendiri. Menurut kamus hukum, Diskresi berarti kebebasan

mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya

sendiri.Diskresi adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar

penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum.

Istilah diskresi dalam perbandingan pada beberapa negara dikenal dengan

istilah “discretionary power” (Inggris), “ermessen” (Jerman), dan “vrij

bevoegdheid” (Belanda).Secara etimologi, istilah freies ermerssen berasal dari

28

Reika Happy Sugiastuti. 2014. Analisissystem dan Prosedur Pembayaran Klaim

Kecelakaan Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern. Malang. Jurnal

Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 13 No. 1.Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya Malang.

41

bahasa Jerman.Freies artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan

merdeka.Sedangkan Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga,

memperkirakan.Freies ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk

menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.Konsep diskresi dalam

pendekatan discretionary power merupakan kewenangan yang dimiliki baik oleh

hakim, pejabat publik, dan pihak swasta.Dalam hal ini, diskresi berada dalam

ranah hukum publik maupun hukum perdata.

Istilah diskresi dapat juga kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9

UU 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan

dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret

yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan

perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap

atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.Adapun yang dimaksud

dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas

pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat (1) jo Ayat (2) Huruf e,

dinyatakan bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan

salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil

keputusan dan/atau tindakan yang antara lain meliputi:

1. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan AUPB;

42

2. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang

dimiliki;

3. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau

menetapkan tindakan;

4. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut,

menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;

5. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya;

6. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintah

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan

tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;

8. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau konsesi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

9. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam

menjalankan tugasnya;

10. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan

tugasnya;

11. Menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah

kewenangannya;

12. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas

keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya; dan

43

13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan

pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.29

29Didik Hery Santosa, Penggunaan Asas Diskresi Dalam Pengambilan

Keputusan, dalam http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/418-

artikel-soft-competency/23181-penggunaan-asas-diskresi-dalam-pengambilan-

keputusan diakses pada 22 Juli 2018