23

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Perbankan

1. Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa :

1) pengertian Perbankan adalah segala sesuatu tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 Ayat

1).

2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak (Pasal 1 Ayat 2).

3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran (Pasal 1 Ayat 3).

4) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan

24

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Ayat 4).

b. Jenis Bank

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut jenisnya, bank terdiri

dari:

1) Bank Umum

2) Bank Perkreditan Rakyat

Dalam ketentuan ayat (2) dijelaskan bahwa, bank umum dapat

mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau

memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu.

c. Usaha Bank Umum

Usaha bank Umum meliputi :

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa giro, deposio berjangka, sertifikat deposito, tabungan,

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2) Memberikan kredit;

3) Menerbitkan surat pengakuan utang;

4) Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

25

a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh

bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada

kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang

masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam

perdagangan surat-surat dimaksud;

c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan

pemerintah;

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

e) Obligasi;

f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1)

tahun;

g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu

sampai dengan satu (1) tahun.

5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun

untuk kepentingan nasabah.

6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan

wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan

melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.

26

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat

berharga.

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak.

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah

lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di

bursa efek.

11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan

kegiatan wali amanat.

12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.32

d. Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Usaha Bank Perkreditan Rakyat, meliputi :

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa deposito berjangka,tabungan, dan/atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu;

2) Memberikan kredit;

32 Perbankan.Bank Umum (Mengatur,Mengawasi,Melindungi Untuk Industri Keuangan

yang Sehat). http://www.ojk.go.id. Diakses tanggal tanggal 02 April 2018.

27

3) Memberikan pembiyayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip

bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah;

4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank

Indonesia (SBI Deposito berjangk, sertifikat deposito, dan/atau

tabungan bank lain.

e. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Dalam Pasal 2,3,dan 4 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1997

sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998. Dijelaskan mengenai pengertian asas,fungsi, dan tujuan

perbankan adalah sebagai berikut :

1) Asas : Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya

berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian. (pasal 2 Undang-undang nomor 7 Tahun 1997

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998).

Menurut Rachmadi Usman, dalam melaksanakan kemitraan

antara bank dan juga nasabahnya, untuk terciptanya sistem

perbankan yang sehat, maka kegiatan perbanka perlu dilandasi

dengan beberapa asas hukum (khusus). Diantaranya yaitu :

a) Asas Demokrasi Ekonomi

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang

adil dan juga makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan

28

pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan

kekeluragaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan

pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur

pemerataan.

b) Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa

usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara

bank dan juga nasabahnya.bank terutama bekerja dengan

dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar

kepercayaan. Sehingga, setiap bank perlu terus menjaga

kesehatan dengan tetap memelihara dan mempertahankan

kepercayaan masyarakat padanya.33

c) Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau

mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang

berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah

bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib)

dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan

33 Rachmadi Usman.Op.Cit.Hal 16.

29

bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan

masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.34

d) Asas Kehati-Hatian (Prudencial Principle)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan

bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan

usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam

rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan

kepadanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian

tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.

Dengan kata lain, agar selalu dalam keadaan likuid dan

solvent. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian

diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap

perbankan tetap tinggi. Sehingga masyarakat bersedia dan

tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.35

2) Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai

penghimpun dan penyalur dana masyarakat. (pasal 3 Undang-

undang nomor 7 Tahun 1997 diubah dengan Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998). Perbankan Indonesia bertujuan

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,dan

stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat

34 Ibid. Hal 17-18 35 Sutan Remy Sjahdeini.1993.kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang

bagi para pihak dalam Perjanjian kredit Bank di Indonesia.Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Hal 13-14.

30

banyak (pasal 4 Undang-undang nomor 7 Tahun 1997 diubah

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998).

2. Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian

Pernjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana

seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain

atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal.36

Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan

perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1213 KUH

Perdata: “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan

hukum dimana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya teradap

orang atau lebih.” Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana

seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian tersebut

menerbitkan perikatan, oleh karena itu perjanjian merupakan

sumber terpenting yang melahirkan perikatan dalam bentuk

perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.37

Dari pengertian singkat diatas, kita jumpai di dalamnya

beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara

36 Ensiklopedia bebas. 2017. Perjanjian, https://id.wikipedia.org.diakses tanggal 28 November 2017.

37 Komariah.2013.Hukum Perdata.Malang:UMM Press.hal 140.

31

lain hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang menyangkut

Hukum Kekayaan antara dua orang (person) atau lebih, yang

memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain

tentang suatu prestasi. Kalau demikian, perjanjian/verbintenis

adalah hubungan hukum/rechtsbetrekking yang oleh hukum itu

sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu,

perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara

perorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam

lingkungan hukum.38

b. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credre” (lihat pula

“credo” dan “creditum”) yang kesemuannya berarti kepercayaan

(dalam bahasa inggris “faith” dan “trust”). Dapat dikatakan

dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit

lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor

(nasabah,penerima kredit) mempunyai kepercayaan , bahwa

debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui

bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang

bersangkutan.39

Kredit berarti kepercayaan. Akan tetapi, dalam hukum

kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa dipercaya sehingga

kepadanya dapat diberikan kredit. Maka lebih dahulu calon

38 M Yahya Harahap.1986, Segi-segi Hukum Perjanjian.Bandung:PT.Alumni.hal 6 39 Rachmadi Usman.Op.Cit.hal 236.

32

debitur harus dicurigai sampai mati. Dalam dunia bisnis, kredit

juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam

artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada

nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya kata kredit

diartikan sebagai berikut :40

“kesanggupan akan meminjam uang atau ke sanggupan akan

mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang

dan jasa dengan perjanjian akan membayarnya kelak.” (A

Abdurrahman, 1991:279).

Dengan demikian, kredit dalam arti bisnis mengandung

unsur “meminjam”. Yang dalam bahasa Inggris disebut “Loan” itu

sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang

(A.S.Homby,1997:498). Implemantasinya dalam dunia bisnis, kata

“Loan” mempunyai arti :

Asal mulanya ialah suatu yang diberikan atau dipinjamkan

atau yang diberikan kepada seseorang yang dipakainya selama

suatu jangka waktu tertentu tanpa kompensasi atau biaya ongkos.

Akan tetapi, sekarang loan itu biasanya diartikan sebagai suatu

yang berharga, seperti uang yang dipinjamkan dengan bunga

selama suatu jangka waktu tertentu. (A. Abdurrahman.1991:642).41

Undang-undang Perbankan yang diubah menggunakan dua istilah

yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk

40 Munir Fuady.Op.Cit..Hal 5 41 Ibid.Hal-6.

33

pengertian kredit. Kedua istilah pembiyayaan berdasarkan pada

prinsip syariah. Penggunaan istilah tersebut tergantung pada

kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam

menjalankan kegiatan usaha secara konvensional menggunakan

istilah kredit, sedangkan bank yang menjalankan usahanya

berdasarkan syariah menggunakan istilah oembiyayaan

berdasarkan prinsip syariah.42

Istilah kredit disebutkan pada pasal 1 angka 11 dan istilah

pembiyayaan berdasarkan prinsip syariah disebutkan pada pasal 1

angka 12 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Kredit adalah

penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

bank dan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.43

c. Dasar Hukum Suatu Kredit

Apapun bentuknya, suatu kegiatan dalam lalu lintas bisnis

bisnis tentunya memerlukan suatu topangan yuridis yang menjadi

dasar hukumnya. Demikian juga dengan suatu perbuatan hukum

pemberian kredit, tentunya juga memerlukan suatu basis hukum

yang kuat. Untuk dasar hukum pemverian kredit oleh bank ini,

dasar hukumnya dapat diperinci menjadi sebagai berikut :

1) Perjanjian diantara para pihak

42 Rachmadi Usman.Op,cit.Hal 236. 43 Ibid. Hal 237.

34

2) Undang-undang sebagai dasar hukun

3) Peraturan pelaksanaan sebagai dasar hukum

4) Yurisprudensi sebagai dasar hukum

5) Kebiasaan perbankan sebagai dasar hukum

6) Peraturan terkait lainnya sebagai dasar Hukum.44

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian

kredit dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, diantaranya adalah :

1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

2) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

3) Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004

tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia.45

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 tentang

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

bagi Bank Perkreditan Rakyat.

d. Tujuan dan Fungsi Kredit

1) Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempuyai beberapa tujuan

yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank

44 Ibid. Hal 7 45 H.Salim HS.2011.Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata.Jakarta:

PT.Raja Grafindo Persada. Hal 82-83.

35

itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi

bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya, tujuan pemberian

kredit adalah sebagai berikut :

a) Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk

memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh

dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas

jas dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada

nasabah. Keuntungan ini sangatlah penting untuk

kelangsungan hidup bank.46

b) Membantu Usaha Nasabah

Tujuan berikutnya adalah membantu usaha nasabah

yang membutuhan kekurangan dana. Baik dana untuk

investasi maupu dana untuk modal kerja. Dengan dana

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembankan dan

memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun

nasabah sama-sama diuntungkan.47

2) Fungsi Kredit

Disamping memiliki tujuan dalam pemberian kredit,

juga memiliki suatu fungsi yang sangatlah luas. Fungsi kredit

secara luas tersebut diantaranya adalah :

a) Untuk meningkatkan daya guna uang

46 Kasmir.2011.Dasar-Dasar Perbankan.Jakarta:PT RajaGRafindo Persada. Hal 105. 47 Ibid.

36

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna

uang. Maksudnya adalah jika uang hanya disimpan saja

dirumah, tidak akan menghasilkan suatu yang berguna.

b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan

akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya

sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan

memperoleh kredit maka daerah tersebut akan

memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat

digunakan oleh di debitur unuk mengolah barang yang

semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar

arus barang dari satu wilayah lainnya, sehingga jumlah

barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya

bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan peredaran

barang.

e) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikaakan sebagai

alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang

37

diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan

oleh masyarakat.

f) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit, tentu akan dapat

meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si

nasabah yang memang modalnya pas-pas. Dengan

memperoleh kredit, nasabah bergairah untuk memperbesar

atau memperluas usahanya.

g) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang diberikan maka akan

semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan

pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk

membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu

membutuhkan tenaga kerja, maka dapat pula menggurangi

pengangguran.

h) Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjam meminjam internasional, akan

dapat meningkatkan seling membutuhkan antara si

penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian

kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di

bidang lainnya. Sehingga, dapat pula tercipta perdamaian

dunia.48

48 Ibid. Hal 107-108.

38

e. Jenis-Jenis Kredit

Suatu kredit memiliki banyak keragaman, untuk itu daoat

digolongkan sesuai dengan kriteria yang digunakan. yaitu sebagai

berikut :

1) Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu

a) Kredit Jangka Pendek

Yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 (satu)

tahun.

b) Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1

(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

c) Kredit Jangka Panjang

Dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka

waktu di atas 3 (tiga) tahun.49

2) Penggolongan Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

a) Kredit Konsumtif

Ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk

keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, kredit

perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-

alat rumah tangga, dan sebagainya.50

b) Kredit Produktif

c) Kredit Investasi

49 Munif Fuady.Op.Cit.Hal 13. 50 Ibid. Hal 15.

39

Kredit investasi merupakan kredit jangka penjang yang

biasanta digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau

membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan

rehabilitas.

d) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan

untuk keperluan meningkatkan produksi dalam

operasionalnya.51

e) Kredit Likuiditas

Diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan

sedang kesulitas likuiditas. Misalnya likuiditas dari Bank

Indonesia yang diberikan untuk banl-bank yang memiliki

likuiditas dibawah minimal tertentu.52

f. Unsur-unsur Kredit

Dari pengerian-pengertian kredit seperti yang sudah disebutkan di

atas, dapat dilihat terdapat beberapa unsur kredit, diantaranya

adalah sebagai berikut :

1) Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur

dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.

2) Adanya para pihak, yaitu pihak “kreditur” sebagai pihak yang

memberikan pinjaman, seperti bank. Dan juga pihak

51 Kasmir.Op.Cit.Hal 109. 52 Munir Fuady.Op.Cit. Hal 15.

40

“debitur” yang merupakan pihak yang membutuhkan uang

pinjaman/barang atau jasa.

3) Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur

mau dan mempu membayar atau memcicil kreditnya.

4) Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak

debitur.

5) Adanya pembayaran sejumlah uang atau barang atau jasa

oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, disertai dengan

pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan

6) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh

kreditur dengan pengembaliam kredit oleh debitur

7) Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanyaa

perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu

pengembalian, maka semakin besar pula risiko tidak

terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.53

g. Asas-asas dalam Perkreditan

Dalam menetapkan kebijaksanaan perkreditan, dalam

perkreditan tersebut wajiblah memperhatikan 3 asas, diantaranya

adalah :

1) Asas Likuiditas

Yaitu asas yang mengharuskan bank untuk tetap

dapat menjaga tingkat likuditasnya. Yang mana pengertian

53 Munir Fuadi,Op.Cit. Hal 6-7.

41

dari likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain

adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk

memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar

dengan harta lancarnya.54 Karena sesuatu yang tidak likuid

akibatnya sangat parah. Yaitu hilangnya kepercayaan dari

para nasabahnya atau dari masyarakat.

2) Asas Solvabilitas

Asas solvabilitas adalah kemampuan perusahaan

untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi

seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset

aset yang dimilikinya.55

Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan

dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

Dalam kebijaksanaan perkreditan maka, bank harus pandai

pandai mengatur penanam dana ini.56

3) Asas Rentabilitas

Dalam Wikipedia, atau Ensiklopedia bebas,

menjelaskan bahwa Rasio Rentabilitas betujuan untuk

mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba

54 Ensiklopedias Bebas.2018.Likuiditas. https://id.wikipedia.org/wiki/Likuiditas. diakses

pada tanggal 20 April 2018. 55 Ibid. 56 Teguh Pudjo Muljono.Op.Cit.Hal 21.

42

selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukut

tingkat efektifitas manejemen dalam menjalankan

operasional perusahaan.

Sebagaimana halnya pada setiap kegaiatn usaha akan

selalu mengharapkan untuk memperoleh laba. Baik untuk

memperhatankan eksistensinya maupun untuk keperluan

mengembangkan dirinya. Keberhasilan bagian kredit suatu

bank dalam mengumpulkan penerimaan bunga akan

menjadikan sumbangan yang besar bagi sukses nya suatu

bank tersebut.57

h. Sifat Perjanjian Kredit

Ketentuan tentang pinjam meminjam uang telah ditentukan

dalam pasal 1754 KUH perdata. Pasal 1754 KUH Perdata

menentukan sebagai berikut : “perjanjian pinjam pengganti adalah

persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada

pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang

menghabis karena pemaakaian. Dengan syarat bahwa, pihak yang

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari

macam dan keadaan yang sama pula”.58

1) Sifat Perjanjian Kredit menurut Para Ahli

Para ahli mencoba memberikan tafsiran mengenai pasal

1754 KUH Perdata dan dikaitkan dengan perjanjian kredit

57 Ibid. 58 H.Salim HS.Op.Cit.Hal 132-133.

43

bank. Hal ini disebabkan karena di dalam KUH Perdata

sendiri tidak ditemukan istilah perjanjian kredit. Bahkan, di

dalam Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998

tidak mengenal istilah perjanjian kredit, yang ada hanyalah

pergertian kredit saja. Berikut ini sifat perjanjian kredit yang

dikemukakan oleh beberapa Ahli, diantaranya adalah :

a) Marhainis Abdul Hay, menyatakan : “ketentuan pasal

1754 tentang pinjam meminjam mengganti, mempunyai

pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank”

(Marhainis Abdul Hay, 1975:67).

b) Wirjono Projodigoro, menyatakan : “ketentuan yang

tercantum dalam pasal 1754 KUH Perdata sebagai

persetujuan yang bersifat “riil”. Hal ini dapat dimaklumi

karena pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak

pertama mengikatkan diri untuk memberikan suatu

jumlah tertentu barang yang menghabis. Melainkan,

bahwa pihak yang satu memberikan suatu jumlah

tertentu barang yang menghabis karena pemakaian”

(Wirjono Prodjodikoro,1974:138).

c) Mariam Darus Badruzaman : “perjanjian pendahuluan

(voorovereencoomst) dari penyerahan uang. Perjanjian

ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan

penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan

44

hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat

konsensuil (pacta de contrahendo) obligatoir, yang

dikuasi oleh Undang-undang Perbankan 1967 dan bagian

umum KUH Perdata. “Penyerahan uangnya” sendiri,

adalah bersifat riil pada saat penyerahan yang dilakukan,

barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model

perjanjian kredit pada kedua belah pihak” (Mariam

Darus Badrulzaman,1983:28).

d) Sutan Remy Sjahdeini : “bagi perjanjian kredit yang

jelas-jelas mencantukan syarat-syarat tangguh atau

klausula conditions precedent, tidak dapat dibantah lagi

bahwa perjanjian itu yang merupakan perjanjian

konsensuil sifatnya. Lebih dahulu debitur dan pihak bank

mendatangani perjanjian kredit. Namun debitur brlum

bisa menggunakan atau menarik kredit. Hak nasabah

debitur untuk menarik kredit atau kewajiban bank untuk

menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah

dipenuhinya seluruh syarat-syarat tangguh atau

conditions precedent yang ditentukan di dalam perjanjian

kredit tersebut. Dengan demikian, perjanjian kredit yang

mengandung syarat-syarat tangguh sebagaimana

dimaksud dalam pasal 153 jo pasal 1263 KUH Perdata.

Dengan demikian, perjanjian kedit yang mengandung

45

syarat-syarat tangguh atua conditions of precedent itu

adalah jelas merupakan perjanjian kosensuil dan bukan

perjanjian riil” (Sutan Remy Sjahdeini, 1993:158).

Apabila menganalisis pendapat dari para ahli di atas, dapat

disimpulkan bahwa sifat perjanjian kredit adalah sebagai

berikut :

a) Marhainis Abdul hay berpendapat bahwa, perjanjian

kredit bank sama dengan perjanjian mengganti

sebagaimana yang disebut dalam pasal 1754 KUH

Perdata.

b) Mariam Darus Badrulzaman, berpendapat bahwa

perjanjian kredit sebagai perjanjian riil.

c) Sultan Remy Sjahdeini melihat perjanjian kredit bank

sebagai perjanjian konsensuil.59

i. Akibat dari Perjanjian Kredit

Apabila suatu perjanjian itu dibuat sudah memenuhi syarat-

syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH

Perdata, maka menimbulkan akibat-akibat Hukum. Diantaranya

adalah :

1) Mengikat Kedua Belah Pihak

Dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 1, menjelaskan bahawa

:

59 Ibid. Hal 135.

46

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.”

Jadi, apa yang diperjanjikan menikat kedua belah pihak dan

berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang

membuatnya.60

2) Dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata dijelaskan bahwa,

Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang

oleh Undnag-undang dinyatakan cukup untuk itu. Karena,

perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihak. Maka, maka

untuk menghapuskan perjanjian tersebut harus adanya kata

sepakat dari kedua belah pihak, kecuali jika alasan tertentu

yang telah dihapuskan oleh Undnag-undang.

3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338

ayat 3 KUH Perdata)

Bahwa, yang dimaksudkan dengan itikad baik adalah

pelaksanaan perjanjian menurut kepatutan dan keadilan.

Hoge Raad berpendapat bahwa ketentuan mengenai itikad

baik adalah ketentuan yang menyangkut ketertiban umum

dan kesusilaan yang tidak boleh dikesampingkan oleh para

pihak.61

60 Komariah,Op.Cit. Hal 151. 61 Ibid. Hal 152.

47

4) Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang

dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk

segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undnag

(Pasal 1339 KUH Perdata).62

3. Kredit Bermasalah

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya pemberian

suatu fasillitas kredit mengandung adanya suatu resiko kemacetan.

Akibatnya kredit tidak dapat ditagih. Sehingga, menimbulkan

kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank. Menurut

pendapat dari Kasmir SE,MM “Sepaindai apapun analisis kredit

dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit

tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini adalah

bagaimana cara meminimalisir resiko tersebut.”

a. Penyebab Kredit Bermasalah

Dalam praktiknya, kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2

unsur, diantaranya :

1) Dari Pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis

kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak

diprediksi sebelumnya. Atau, mungkin dalah dalam

melakukan perhitungan. Dapat pula menjadi akibat kolusi

62 Ibid.Hal 152.

48

dari pihak analis dengan pihak debitur sehingga dalam

analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2) Dari pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan

akibat 2 hal, diantaranya adalah :

a) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak

bermakasud membayat kewajibannya kepada bank.

Sehingga, kredit yang diberikan macet. Dapat

dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk

membayar. Walaupun, seharusnya nasabah mampu.

b) Adanya unsur tidak sengaja

Dalam hal ini, pihak dari debitur mau membayar akan

tetapi tidak mampu. Sebagai contoh adalah kredit

yang di biayai mengalami musibah seperti kebakaran,

hama, kebanjiran, dan lain sebagianya. Sehingga,

kemampuan untuk membayar kredit menjadi tidak

ada.

4. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Apabila bank memutuskan portofolio kredit atau portofolio-

portofolio kredit tertentu dinyatakan menjadi kredit bermasalah,

portofolio kredit tadi harus ditangani secara khusus. Pimpinan bank

harus banyak memberikan perhatia, dan juga frekuensi kredit

49

review ditinglatkan. Keputusan pertama yang harus segera diambil

adalah menentukan siapa yang akan ditugaskan menangani kasus

tersebut di atas selanjutnya.63

a. Penanganan Pihak Bank

Alasan utama mengapa kredit bermasalah perlu ditangani

team khusus adalah karena kualifikasi yang diperlukan petugas

untuk menangani kasus kredit bermasalah berbeda dengan

yang diperlukan untuk menangani kredit biasa. Tidak

sepenuhnya bisa dilakukan oleh Account Officer. Syarat yang

diperlukan petugas untuk menyelesaikan kredit bermasalah :

1) Menguasi ketentuan penyaluran kredit yang digariskan

dalam kebijaksanaan kredit bank yang bersangkutan

2) Berpengalaman dalam bidang perkreditan

3) Mempu mengambil keputusan secara cepat dan tepat

4) Mempunyai daya analisis yang tajam

5) Memiliki kemampuan bernegosiasi yang tinggi

6) Mempunyai kemampuan managemen.64

b. Program Penanganan

Tahap kedua penanganan kredit bermasalah adalah

menyusun program penanganannya. Pekerjaan ini menjadi

tanggungjawab team penanganan kredit bermasalah bank yang

bersangkutan. Program penanganan harus berpegang kepada

63 Siswanto Sutojo.2003.Strategi Management Kredit Bank Umum.Jakarta: PT.Ikrar Mandiriabadi. Hal 190.

64 Ibid. Hal 190.

50

upaya bahwa akan mengusahakan penyelamatan kredit

semaksimal mungkin. Program penanganan kredit bermasalah

sekurang-kurangnya membuat hal-hal yang berikut :

1) Tata cara penanganan (dengan memperhatikan ketentuan

penanganan kredit bermasalah yang berlaku);

2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian;

3) Perkiraan hasil penanganan.

Team penanganan kredit bermasalah mengajukan program

tersebut, kepada pimpinan bank untuk mendapat persetujuan.

Disamping menyusun program penanganan team wajib

melaksanakan hal-hal yang berikut secepat mungkin :

1) Melengkapi dokumen arsip portofolio kredit;

2) Mempelajari kembali semua pengingkaran isi perjanjian

kredit yang telah dilakukan debitur;

3) Meneliti dan menilai kembali harta jaminan kredit, apabila

hipotek jaminan tenah atau tanah dan bangunan belum

dipasang perlu segera dipasang;

4) Apabila kredit diberikan tanpa jaminan, meminta debitur

segera menyerahkan jaminan yang dapat diterima bank;

5) Menyusun strategi renegosiasi persyaratan dan jangka waktu

ikatan kredit.65

65 Ibid. Hal 192-193.

51

B. Tinjuan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

1. Pengertian Prinsip

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum

maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai

sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip

merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan

merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh

sebuah objek atau subjek tertentu.66

2. Pengertian dan Penilaian Character

Karakter atau yang biasa disebut dengan watak, penialaian watak

atau kepribadian calon debitor dimaksudkan untuk mentehaui

kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk melunasi atau

mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank

dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada

hubungannya yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitor atau

informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui

moral,kepribadian, dan perilaku calon debitor dalam kehidupan

kesehariannya.67

Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku

yang jelek pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar

hutang. Karena itu, sebelum kredit diluncurkan, harus terlebih dahulu

66 Ensiklopedia Bebas. Prinsip. 2017. https://id.wikipedia.org. diakses pada 28 November 2017.

67 Rachmadi Usman.Op,Cit.hal 246-247

52

ditinjau apakah misalnya calon debitur berkelakuan baik, tidak terlibat

tindakan-tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau

tindakan-tindakan tidak terpuji.68

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang character dari

calon debitur tersebut, dapat ditempuh dengan upaya sebagai berikut :

a. Harus diteliti daftar riwayat hidup calon debitur.

b. Meminta bank to bank information ke bank lain sebanyak-

banyaknya.

c. Dengan meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana

calon nasabah tersebut bergabung.

d. Meneliti apakah calon debitur tersebut juga anggota/sering datang

kerumah-rumah perjudian

e. Mengamati sampai sejauh mana ketekunan kerjanya, hobby yang

dipunyai apakah senang dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya

foya-foya.69

3. Pengertian dan Penilaian Capacity

Capacity atau kapasitas, Prinsip ini adalah yang menilai nasabah

dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada

usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami

sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana

68 Munir Fuady.2003.Hukum Perkreditan Kontemporer.Bandung:PT Citra Aditya

Bakti.Hal -21. 69 Teguh Pudjo Muljono.1994.Manajeman Perkreditan Bagi Bank

Komersiil.Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.Hal 13.

53

prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah

terhadap bank.70

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya,

sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunais hutangnya.

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit

dalam skala besar. Demikian juga dengan trend bisnisnya ataupun

kinerjanya. Sedang menurun, maka kredit juga semestinya tidak

diberikan. Kecuali, jika menurutnya ini karena kekurangan biaya

sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat

peluncuran kredit. Maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut

dipastikan akan semakin membaik.71

Pangkuran capacity dari calon debitur ini dapat dilakukan melalui

berbagai pendekatan. Diantaranya adalah :

a. Pendekatan historis, yaitu melihat past performsnce dari nasabah

yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan

atau selalu menujukkan perkembangan yang semakin maju dari

waktu ke waktu.

b. Pendekatan finansiil, yaitu dengan menilai posisi neraca dan

laporan-laporan perhitungan Rugi/Laba untuk beberapa periode

terakhir yaitu untuk mengetahui seberapa besarnya solvabilitas,

likuiditas, dan rentabilitas usahanya serta tingkat resiko usahanya.

70 Rizki Abadi. (ed). 2015. Prinsip 5C Bank dan Kredit Anda Diterima,

https://www.cermati.com.diakses tanggal 28 November 2017. 71 Munir Fuady.Op.Cit. Hal 21-22.

54

c. Pendekatan edukasional, yaitu utnuk menilai latar belakang

pendidikan para calon debitur. Hak ini penting untuk perusahaan-

perusahaan yang menghendaki kemampuan teknologi tinggi

ataupun usaha-usaha yang memerlukan profesionalisme tinggi

seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.

d. Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut

secara yuridis telah mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya

ataupun badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan

perjanjian kredit dengan baik.

e. Pendekatan manajerial,yaitu untuk menilai sampai sejauh mana

kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan

fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya.

f. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sampai sejauh mana

kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi

seperti tenaga kerja,sumber-sumber bahan buku,peralatan-peralatan

kerja/mesin-mesin,administrasi dan keuangan, industri relation,

bahkan sampai kepada kemampuan dalam merebut market share.72

4. Pengertian dan Penilaian Capital

Capital dalam bahasa Indonesia berarti Modal, Bank harus

melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh

mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui

72 Teguh Pudjo Muljono.Op.Cit.Hal 14-15.

55

kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiyayaan

proyek atau usaha calon debitor yang bersangkutan.73

Karena permodalan dan kemampuan dari suatu debitur akan

mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar

kredit. Jadi, masalah likuiditas dan solvabilitas dan suatu badan usaha

menjadi penting artinya. Dapat diketahui misalnya lewat laporan

keuangan perusahaan debitur, yang apabila perlu, disyarakatkan audit

oleh independent auditor.74

Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari neraca perusahaan yaitu

pada komponen “owner equity”. Laba yang ditahan dan lain-lain.

Ataupun juga dapat dilihat dari akta pendirian dan akta perubahan

untuk perusahaan-perusahaan yang baru didaftarkan. Sedangkan untuk

perorangan sudah tentu dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan

dikurangi dengan utang-utang yang diterima.75

5. Pengertian dan Penilaian Collateral

Collateral yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan

jaminan. Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitor

umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang

berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar

jumlah kredit atau pembiyayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu

sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan

maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka

73 Rachmadi Usman.Op.Cit. Hal 247. 74 Munif Fuady, Op.Cit. Hal 22 75 Teguh Pudjo Muljono.Op.Cit.Hal 15

56

agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan

atau pengembalian kredit atau pembiyayaan yang tersisa.76

Penilaian terhadap collateral ini harus ditinjau dari 2 sudut, yaitu

sudut ekonomisnya, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang

akan dijaminkan. Serta nilai yuridisnya, yaitu apakah barang-barang

jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai

sebagai barang jaminan. Sedangkan untuk penilaian jaminan yang

tidak berwujud kebendaan tentu pertama-tama harus dilihat

bonafiditas dari si pemberi jaminan kemudian reputasi business-nya

dan juga perlu diperhatikan intensitas keterkaitan si pemberi jaminan

bila kredit tersebut benar-benar mengalami kegagalan.77

6. Pengertian dan Penilaian Condition Of Economy

Condition of economy atau konidisi ekonomi, Prinsip ini

dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah.

Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat

berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang

dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian

baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi

permasalahan yang sama. Untuk memperlacar kerjasama dari kedua

belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi

antara nasabah dengan bank.78

76 Rachmadi Usman.Op,Cit . Hal 247-248. 77 Teguh Pudjo Muljono.Op.Cit.Hal 17 78 Ibid.

57

Penialaian kondisi ekonomi calon nasabah dimaksudkan untuk

mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi

perekonomian suatu negara/suatu daerah akan memberikan dampak

yang bersifat positif maupun dampak negatif terhadap perusahaan

yang memperoleh kredit tersebut. Untuk memungkinkan penilaian

kondisi ekonomi ini perlu dipelajari masalah-masalah politik budaya,

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah setempat, peraturan-

peraturan moneter, perpajakan, anggaran belanja, dan pedapatan

negara yang bersangkutan, keadaan kunjungtur perekonomian dan

lain-lain.79

79 Teguh Pudjo Muljono.Op.Cit.Hal 17-18.