Embed Size (px)
Citation preview
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual
A.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual
Kekayaan yang berupa benda merupakan obyek hukum. Menurut
Subekti, pengertian yang paling luas dari perkataan “benda” adalah
segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Benda dalam arti
kekayaan atau hak milik meliputi benda berwujud dan benda tidak
berwujud. Salah satu bagian hak atas benda tidak berwujud adalah hak
atas kekayaan intelektual. Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) atau
padanan kata Intellectual Property Rights adalah hak yang berkenaan
dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual
manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu
pengetahuan, seni, dansastra.
HAKI dahulu dikenal sebagai Hak Milik Intelektual. Istilah Hak
Milik Intelektual merupakan terjemahan langsung dari “Intellectual
Property”. Selain istilah “Intellectual Property” jugadikenal dengan
istilah “intangible Property”, “Creative Property”, dan “Incorporeal
Property”. Di perancis orang mengatakannya sebagai “Property
Intellectuele”, dan “Propriete Industrielle”.1
5Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 1993, hal: 60 Irwansyah Ockap Halomoan : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia, 2008.
11
Di Belanda biasa disebut “Milik Intelektual” dan “Milik
Perindustrian”. World Intellectual Property Organization atau WIPO
sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang hak milik
intelektual memakai istilah Intellectual Property yang mempunyai
pengertian luas dan mencakup antara lain karya kesusastraan, artis,
kaset, dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang
usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama
usaha, dan penentuan komersial (commercial names and disignation),
dan perlindungan terhadap permainan curang.
Pemilikan HAKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap
hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual
manusia yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara
praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan
manusia serta bernilai ekonomis.2
HAKI sangat penting artinya sebagai suatu sistem yang berfungsi
sebagai sarana pemberian hak terhadap kekayaan berupa aset yang
tidak kasat mata (Intangible) kepada pihak-pihak yang telah
memenuhi persyaratan dan memberikan perlindungan kepada
pemegang hak, karena sifatnya tersebut maka HAKI sebagai aset harus
disempurnakan dokumentasi hukumnya yaitu, : dengan pendaftaran ke
instansi yang ditunjuk untuk itu, di Indonesia adalah Direktorat
Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan
6Hak Milik Intelektual, Muhamad Djumhan dan R. Djubaedillah, hal 20
12
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Konsideran huruf (b), yang dimuat dalam Undang-Undang No. 7
Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World
Trade Organization merupakan “payung” bagi perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan memberikan harapan agar meningkatnya
daya saing Indonesia di bidang ekonomi terutama dalam perdagangan
internasional. Konsideran huruf (b) selengkapnya adalah sebagai
berikut:
“Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional”.3
A.2 Sifat-sifat Hak Atas Kekayaan Intelektual
HAKI sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum
kekayaan), maka pemiliknya dapat dengan leluasa menikmati
kegunaan suatu kebendaan dengan berbuat bebas melakukan apa saja
terhadap harta benda/ kekayaannya. Kebebasanitu ada batasnya, yaitu,
tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak merugikan kepentingan
umum, dan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan hak milik intelektual dalam perkembangannya
menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan
7Konsideran, Undang-undang No. 7 Tahun 1994
13
melainkan juga bersifat memaksa. Perubahan pengaturan tersebut
masih tetap memperhatikan sifat asli hak milik
intelektual,diantaranya:
a. Mempunyai jangka waktuterbatas;
Dalam arti setelah habis masa perlindungannya, ciptaan atau
penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang
setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus,
misalnya hak merek, tetapi ada juga yang perlindungannya hanya
bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama
lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, contohnya
hak paten. Jangka waktu perlindungan hak milik intelektual ini
ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang- undangnya,
misalnya merek dilindungi selama 10 tahun dan berlaku surut sejak
tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.
b. Bersifat eksklusif dan mutlak;
Maksud bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa si
pemilik/pemegang hak tersebut dapat mempertahankannya dan
melakukan penuntutan kepada seseorang (siapapun) atas
pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Si
pemilik/pemegang hak milik intelektual mempunyai suatu hak
monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan
melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaannya atau
penemuan ataupun menggunakannya.
14
c. Bersifat hak mutlak yang bukankebendaan.
Pemilikan HAKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap
hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual
manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan
secara praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang
kehidupan manusia serta bernilai ekonomis.4
A.3 Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual
Hubungan yang tercipta antara hukum dengan kepemilikan adalah
hukum menjamin bagi sertiap manusia penguasaan dan kenikmatan
eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan keikutsertaan
negara. Hukum dengan bantuan negara memberikan perlindungan
untuk kepentingan si pemilik baik secara pribadi maupun secara
kelompok. Hukum juga memberikan jaminan agar ketertiban didalam
masyarakat tetap terpelihara dan kepentingan masyarakat tidak
terganggu oleh kelompok pribadi. Untuk menyeimbangkan
kepentingan- kepentingan tersebut, maka sistem hak milik intelektual
harus berdasarkan kepada prinsip:
a. Pinsip keadilan (the principle of naturaljustice)
Penciptaan sebuah karya, atau orang lain yang bekerja
membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar
memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi atau
bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui
8Alyoga, Hak atas kekayaan intelektual, https://alyoga562.wordpress.com/2015/12/05 di akses tanggal 9 Mei 2016
15
atas hasil kerjanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi
kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak
dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak. Setiap
hak mwnurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa
tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.
Menyangkut hak milik intelektual maka peristiwa yang menjadi
alasan melekatnya itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas
kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pula tidak terbatas di
dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi
perlindungan diluar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada
pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan
(commission) atau tidak melakukan (omission) suatuperbuatan.
b. Prinsip ekonomi (the economicargument)
Hak milik intwelektual ini merupakan hak yang berasal dari
hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang
diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang
memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan
manusia, maksudnya adalah bahwa kepemilikan itu wajar karena
sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan
untuk menunjang kehidupan dalam masyarakat. Dengan demikian
hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi
pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan
keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty, dan
16
technical fee.
c. Prinsip kebudayaan (the culturalargument)
Kita mengkonsepsikan bahwa kerja manusia itu pada
hakekatnya bertujuan unutk memungkinkannya hidup, selanjutnya
dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus
menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian
maka pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan
sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan,
peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan
kemashlahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas
kreasi, karsa, karya cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak
milik intelektual adalah suatu yang tidak dapat dilepaskan sebagai
perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan
semangat dan melahirkan ciptaan baru.
d. Prinsip sosial (the socialargument)
Hukum tidak mengatur kehidupan manusia sebagai
perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain, tetapi
hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.
Jadi manusia didalam hubungannya dengan manusia lain yang
sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Dengan
demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada
perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh
diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan,
17
persekutuan atau kesatuan lain itu saja, akan tetapi pemberian hak
kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu diberikan dan
diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut
kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu,
kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.
A.4 Jenis Jenis Hak Kekayaan Intelektual
Terdapat 4 jenis utama dari HAKI (hak atas kekayaa intelektual), yaitu :
1. Hak Cipta (Copyright)
Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap
ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak
penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya
tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat
salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif,
dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak
cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak
perlu didaftarkan terlebih dahulu.
Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan
yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup
gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin
terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak
cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak
yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau
menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt
18
Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain
mengenai tokoh tikus secara umum.
Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak
Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun
2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak
eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).
2. Paten (Patent)
Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten
melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta,
seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan
tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta.
Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah
karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.
Contoh : sampul dokumen paten Amerika Serikat
3. Merk Dagang (Trademark)
Merk dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan
sebuah produk atau layanan. Merk dagang meliputi nama produk atau
layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau
layanan tersebut.
Contoh : Merek Toko Buku, Merek Makanan, Merek Produk dll
19
Jenis –jenis merek antara lain :
Merek Dagang: merek digunakan pada barang yang diperdagangkan
oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan
dengan barang sejenis.
· Merek Jasa: merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang/beberapa orang/badan hukun untuk membedakan dengan jasa
sejenis.
· Merek Kolektif: merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik
yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa
sejenis.
Menurut Imam Sjahputra, fungsi merek adalah sebagai berikut:
a. Sebagai tanda pembeda (pengenal);
b. Melindungi masyarakat konsumen ;
c. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen;
d. Memberi gengsi karena reputasi;
e. Jaminan kualitas.
Hal-Hal yang Menyebabkan Suatu Merek Tidak Dapat di Daftarkan
a. Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.
b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum.
c. Tidak memiliki daya pembeda
d. Telah menjadi milik umum
20
e. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek).
4. Rahasia Dagang (Trade Secret)
Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak
dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat
rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak
‘dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang.
Dasar Hukum: Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan
mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.
Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu:
Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum
oleh masyarakat.
Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk
menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat
meningkatkan keuntungan ekonomi.
Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang
menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain. Yang
dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain
melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan
pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia
21
dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan
syarat tertentu.5
B. Tinjauan Umum Mengenai Merek
B.1 Pengertian Merek
Pengertian Merek menurut Purwo Sutjipto adalah suatu tanda
untuk mempribadikan suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan
dengan benda lain yang sejenisnya. Menurut Prof R
Soekardono, Pengertian Merek adalah suatu tanda yang mempribadikan
sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang
atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-
barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau
badan-badan perusahaan lain.
Prof Vollmar mengemukakan pengertian merek, suatu merek pabrik
atau merek perniagaan ialah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang
atau di atas bungkusannya, yang berguna untuk membedakan barang itu
dengan barang-barang yang sejenis lainnya.
Pengertian Merek menurut Essel R Dillavou, Merek adalah suatu
lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam
bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha
atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya dan tidak
ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya, desain
9Jenis - jenis hak atas kekayaan http://putrimayangrahayu.blogspot.co.id/2015/06 diakses
tanggal 21 Oktober 2016
22
atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai
sebagai suatu mekanisme periklanan.
Menurut Harsono Adisumarto, Pengertian Merek adalah tanda
pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang lain, seperti
pada pemilikan ternak dengan memberi cap pada punggung sapi yang
kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap
tersebut itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan
bahwa hewan yang bersangkutan tersebut telah ada pemiliknya.
Biasanya dalam membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari
mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.6
Pengertian merek secara yuridis adalah pengertian yang diberikan
oleh undang-undang. Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001
menyebutkan sebagai berikut:
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.7
Unsur-Unsur Merek mempunyai unsur-unsur, Memiliki daya pembeda,
Bukan milik umum, Tidak bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban
B.2 Sejarah Hak Merek
Pada awalnya merek digunakan oleh manusia untuk dibubuhkan
10Pengertian merek menurut pakar,www.pengertianpakar.com/2015/04, diakses tanggal 9
Mei 2016 11Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
23
secara fisik kepada benda dengan maksud untuk menunjukkan asal-
usul atau pada kepemilikannya. Perkembangan merek yang pertama
kali adalah dipisahkannya merek menurut fungsinya yang spesifik.
Fungsi merek sebagai tanda untuk menghubngkan produk tertentu
dengan sumbernya sekaligus dipakai karena bisa membedakan dari
penghasil barang lainnya.
Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek semakin
berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peniruan,
terlebih pula setelah dunia perdagangan lsemakin maju, serta alat
transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi
maka wilayah pemasaran barang-barang menjadi semakin luas.
Keadaan seperti itu menambah pentingnya merek sebagai alat untuk
membedakan asal-usul barang, kualitasnya, dan untuk menghindarkan
peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan
penyesuaian dalam sistem perlindungan hokum terhadap merek yang
digunakan pada produk yang diperdagangkan.
Berkembangnya perdagangan barang antar negara akibat dari
perluasan pasar menyebabkan pemasaran dari suatu produk melewati
batas-batas negara. Keadaan ini mengakibatkan adanya kebutuhan
untuk perlindungan merek secara internasional. Tahun 1883 di Paris
dibentuk suatu konvensi mengenai hak milik perindustrian yang
kemudian menjadi tonggak sejarah dimulainya perkembangan
perlindungan merek secara internasional. Pengaturan hukum merek di
24
indonesia pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-undang Hak
Milik Perindustrian pada masa sebelum kemerdekaan yaitu dalam
“Reglement Industrieele Eigendom Kolonien”, Stb. 545 Tahun 1912.
sistem yang dianut Reglement Industrieele Eigendom Kolonien adalah
deklaratif. Sistem deklaratif tidak menerbitkan hak, tetapi hanya
memberikan sangkaan hukum (rechtsvermoeden) atau presemption
iuris yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang
berhak atas merek dan sebagai pemakai pertama dari merek yang
didaftarkan. Pendaftaran merek hanya digunakan untuk memudahkan
pembuktian bahwa pihak pendaftar diduga sebagai pemakai pertama
dari merek yang didaftarkan.
Sistem deklaratif masih digunakan dalam UU No. 21 Tahun 1961
tentang merek sebagai pengganti Reglement tersebut. Secara
keseluruhan UUM No. 21 Tahun 1961 dianggap tidak dapat
memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik atau
pemegang merek yang sah dan perlindungan hukum terhadap
konsumen. Hal itu dimulai pada awal tahun 70-an ketika kasus yang
terkenal tentang merek TANCHO yang terjadi antara pengusaha lokal
Cina dengan pengusaha asing Jepang (Putusan perkara merek
TANCHO Reg. No. 677/K/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972).
Walaupun untuk menutupi kekurangan undang-undang merek itu telah
ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RepublikIndonesia. Pada tahun 1992 UUM No. 21
25
Tahun 1961 diganti dengan UUM No. 19 Tahun 1992 tentang merek
yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. UUM No. 19 Tahun
1992 tidak lagi menggunakan sistem deklaratif tetapi sistem
konstitutif. Sistem ini mendasarkan pada sistem pendaftaran
yaitu bahwa pendaftaran atas merek merupakan bukti adanya hak atas
merek tersebut.
Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek
dan secara eksklusif dapat menggunakan merek tersebut Walaupun
UUM No. 19 tahun 1992 dianggap telah cukup memberikan kepastian
hukum bagi perlindungan produsen dan konsumen, tetapi oleh
pemerintah Indonesia direvisi lagi dengan ditetapkannya UUM No. 14
Tahun 1997 tentang perubahan UUM No. 19 Tahun 1992 tentang
merek, yang kemudian diganti lagi dengan UUM No. 15 Tahun 2001
tentangmerek8
B.3 Fungsi merk
Pemakaian merek berfungsi sebagai :
1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum dengan produksi orang lain.
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya
cukup dengan menyebut mereknya.
12 Muhamad Djumhan dan R, Djubaedillah, Op Cit, hal: 149
26
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.
B.3.1 Fungsi Pendaftaran Merek
1. Sebagai alat bukti pemilik yang berhak atas merek yang
didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan
atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh
orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang
sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran
untuk barang/jasa sejenisnya9
B.4 Prosedur Pendaftaran Merek
Prosedur untuk pendaftaran merek tersebut terbagi menjadi dua,
yakni pengajuan merek oleh pemohon dan proses verifikasi oleh Ditjen
HKI.
Sebagai langkah pertama, pemohon yang dalam hal ini dapat
diwakilkan melalui Kuasa kepada konsultan HKI harus mengirimkan
atau menyerahkan formulir pendaftaran merek.
Formulir tersebut harus dilengkapi oleh semua dokumen yang
diperlukan, seperti surat keterangan UMKM, etiket merek yang akan
didaftarkan, surat kuasa khusus, bukti pembayaran pendaftaran merek,
dan bukti penerimaan perintaan pendaftaran merek.
13Paten Indonesia,Apa yang dimaksud merek,www.patenindonesia.co.id, diakses tanggal 9 Mei 2016
27
Selanjutnya, setelah dokumen pendaftaran diterima oleh Ditjen HKI,
maka akan dilakukan beberapa langkah pemeriksaan hingga terbitnya
sertifikat merek.
1. Pemeriksaan Substantif
Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran merek, Ditjen HKI akan melakukan
pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek.
Pemeriksaan ini melingkupi apakah permohonan tersebut termasuk ke
dalam kategori yang dimohonkan atau tidak, apakah sudah ada merek
yang sama terdaftar di kelas produk yang sama atau tidak.
Untuk proses ini, Ditjen HKI memberikan waktu pemeriksaan paling
lama sembilan bulan.
2. Pengumuman Permohonan
Dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya
permohonan merek pada proses pemeriksaan substantif, Ditjen HKI
mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.
Pengumuman ini berlangsung selama tiga bulan.
3. Keberatan dan Sanggahan
Selama jangka waktu pengumuman Berita Resmi Merek, setiap pihak
dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI atas
permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
28
4. Pemeriksaan Kembali
Apabila pada tahapan pengumuman terdapat keberatan atau sanggahan,
Ditjen HKI akan menggunakan keberatan tersebut sebagai bahan
pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang
telah selesai diumumkan tersebut.10
C. Tinjauan Umum Mengenai Itikad Tidak Baik dan Itikad Baik
C.1 Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek
Itikad tidak baik adalah suatu sikap bathin yang dengan sengaja
melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara
melanggar ketentuan dalam undang- undang merek yang seharusnya
menjunjung tinggi prinsip itikad baik vide Pasal 4, yang
menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar
permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak
baik”. Itikad tidak baik lawan dari itikad baik dimana itikad tidak
baik pada intinya adalah “pemilik merek memiliki merek yang tidak
mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya
dengan merek orang lain”.
Ketentuan Pasal 4 tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam UU
Merek, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap asasnya
melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permintaan
yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang
14Ini prosedur pendaftaran merek di ditjen haki http://entrepreneur.bisnis.com diakses tgl 18
oktober 2016
29
dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek
perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad
baik dan terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik yang sengaja
meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya, dapat dibatalkan
oleh Direktorat Merek HKI.11
Sebab tindakan pihak lain yang beritikad tidak baik dalam
pendaftaran merek bertentangan dengan syarat-syarat yang
ditetapkan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yaitu:
1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang
dan/atau sejenisnya;dan
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan indikasi- geografis yang sudah dikenal.
Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran
Pasal 6 UU Merek, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk
membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah
banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan
merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di
masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika
15Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,hal. 357.
30
intelektual yang telah diatur dengan Undang-Undang. Suatu hasil
karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu
harus dengan izinpemiliknya.12
C.2 Itikad Baik Dalam PendaftaranMerek
Pemilik merek dapat berupa orang/manusia dan badan hukum.
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) UU Merek
ditentukan adanya kemungkinan pemilik merek dapat terdiri dari
satu orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.
Pemilik merek yang terdiri dari beberapa orang secara bersama-
sama maupun badan hukum dapat terjadi, karena merek sengaja
dibuat bukan untuk dimiliki sendiri, melainkan untuk kepentingan
bersama beberapa orang atau badan hukum, hal ini tentu disertai
dengan perjanjian dari si pembuat merek. Perseroan Terbatas dan
Koperasi dikatakan berbadan hukum, karena mempunyai harta
kekayaan sendiri dan pengurusnya mempunyai tanggung jawab
yang terbatas. Berbeda dengan Pesekutuan Komanditer (CV)
maupun Firma, keduanya bukan badan hukum karena pengurusnya
mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, yaitu sampai pada
harta kekayaan pribadi, sehingga dalam Persekutuan
Komanditermaupun Firma, yang dapat menjadi pemilik adalah
16Ibid, hal 356
31
pengurusnya, bukan perusahaannya.13
Pengertian beritikad baik tidak boleh bertentangan dengan
syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 6 UU Merek yang berbunyi
sebagai berikut:
Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek
tersebut: Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk
barang dan/atau jasa yangsejenis, Mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain
untuk barang dan/atau sejenisnya, Mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah
dikenal ,Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis
sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Permohonan juga harus ditolak oleh
Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas
persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan
nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara
atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas
17Gatot Supramono, Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1992, hal. 26
32
persetujuan tertulis dari pihak yangberwenang;
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga
Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak
yangberwenang.
Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran
Pasal 6 UU Merek, merupakan tindakan curang untuk membonceng
merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal
masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang
demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat.
Perbuatan demikian, tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah
diatur dengan undang-undang, karena suatu hasil karya orang lain
tidak boleh ditirubegitu saja, melainkan harus melalui izin
pemiliknya.14
Persyaratan itikad baik berarti bahwa untuk dapat didaftarkan,
sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan
dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam
Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek yang berbunyi “Merek tidak
digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan
barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian
terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh
Direktorat Jenderal”. Oleh sebab itu, merek tidak dapat didaftar dan
18RR. Putri Ayu Priamsari, Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali) hal. 115
33
harus ditolak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU Merek
yang berbunyi “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan
yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.
Sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak
bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk
menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat
pesaing memperluas jaringan bisnisnya, menurut Tim Lindsey,
merek tersebut tidakdapat didaftarkan di Indonesia.
Pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik untuk
menggunakannya pun harus dengan itikad baik. Masalah itikad baik
tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek
dalam periode sebelumnya, jika seseorang itu dapat membuktikan
bahwa dirinya sudah menggunakan mereknya walaupun belum
didaftarkannya, maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang
lain dapat dicegah berdasarkan prinsip “itikad tidakbaik”. 15
D. Tinjauan Umum Mengenai Persamaan Pada Keseluruhan Dan
Persamaan Pada Pokoknya
D.1 Persamaan Pada Keseluruhan
Persamaan keseluruhan elemen adalah standar untuk menentukan
adanya persamaan yang sesuai. Dalam hal ini merek yang diminta
untuk didaftarkan merupakan copy atau reproduksi merek orang lain.
Agar suatu dapat disebut copy atau reproduksi dari merek orang lain
19Ashibly, Passing off dalam undang-undang-nomor , http://ashibly.blogspot.co.id,
diakses tanggal 18 Mei 2016
34
sehingga dapat dikualifikasi mengandung persamaan secara
keseluruhan, paling tidak harus memenuhi syarat-syarat :
a. Terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan ;
b. Persamaan jenis atau produksi dan kelas barang atau jasa ;
c. Persamaan wilayah dan segmen perusahaan ;
d. Persamaan cara dan prilaku pemakaian ;
e. Persamaan cara pemeliharaan ;
f. Persamaan jalur pemasaran .
Syarat –syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga untuk
menentukan adanya persamaan harus semuanya terpenuhi. Namun
demikian standar penentuan berdasarkan ajaran ini dianggap terlalu
kaku dan tidak dapat melindungi kepentingan pemilik merek khususnya
untuk merek terkenal.16
D.2 Persamaan Pada Pokoknya.
Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang
memainkan peran penting dalam industri. Merek memiliki unsur utama
yaitu memiliki daya pembeda. Unsur ‘memiliki daya pembeda’ ini
menyebabkan permohonan pendaftaran merek wajib ditolak apabila
memiliki persamaan pada pokoknya. Namun demikian, dalam
praktiknya, masalah persamaan pada pokoknya ini memiliki hambatan
20Pencinta Ilmu, Penegak Hukum Dibidang Merek, http://oasis-
pecintailmu.blogspot.co.id, diakses tanggal 26 Mei 2016
35
karena sifatnya yang sangat subjektif dan bergantung pada penilaian
pribadi pemeriksa.
Arti “Sama Pada Pokoknya” pada UU MerekPasal 91 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”):
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya”adalah
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol
antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan
kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara
penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi
ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
Apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar
lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; maka
permohonan pendaftaran merek itu harus ditolak oleh Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Ada juga teori yang mengatakan bahwa untuk menentukan
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya haruslah
memperhatikan kriteria:
1. Adanya persamaan rupa atau penampilan (similarity of appearance)
2. Adanya persamaan bunyi (sound similarity)
36
3. Adanya persamaan pengertian atau konotasi (conotation similarity)
4. Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (similarity in
commercial impression)
5. Adanya persamaan jalur perdagangan (trades channel similarity).17
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Pembuktian Dalam Hukum
Perdata
E.1 Pengertian Pembuktian
Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki
tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau
hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan
hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur
cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg
dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur
dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di
persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.
Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak
yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat
dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk
membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah
tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun
lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah
menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain,
21Hukum Online, Arti Persamaan Pada Pokok Dalam Undang-Undang Merek,
www.hukumonline.com, diakses tanggal 26 Mei 2016
37
peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secarayuridis.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian
alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa
suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaranperistiwa yang
dikemukakan.18
Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili
suatu sengketa di muka pengadilan ( juridicto contentiosa ) maupun
dalam perkara- perkara permohonan yang menghasilkan suatu
penetapan ( juridicto voluntair ). Dalam suatu proses perdata, salah satu
tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum
yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya
hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat
menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat
tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar
gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila
sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.19
Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :
“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”
Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan
22H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2004, hlm.83.
23Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983, hlm.53
38
kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui
sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal
pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan
dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan
menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang
diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak
tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan
pihakyangmana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang
membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian
dengan cara yang seadil- adilnya.
Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di
atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin
pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-
ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara
pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta
kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian
ini termuat dalam HIR ( Herziene Indonesische Reglement ) yang
berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal
177; RBg ( Rechtsreglement voor de Buitengewesten ) berlaku diluar
wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb.
1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan
BW ( Burgerlijk Wetboek ) atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1865
39
sampai dengan Pasal 1945.20
E.2 Teori Teori Pembuktian Dalam Hukum Perdata
Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi
pedoman bagi hakim :
1. Teori hukum subyektif ( teori hak)
Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku atau
mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus
membuktikannya.
2. Teori hukum objektif
Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan
peraturan 39okum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran
peristiwa yang diajukan kepadanya.
3, Teori 39okum acara dan Teori kelayakan
Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama yakni hakim
seyogianya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian. Asas
audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama
dari para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban
pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian
berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim
harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan
adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.
“Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang
24Ibid. Hal. 53
40
berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan hanya judex facti.”
Terdapat 3 ( tiga ) buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti
yang diajukan oleh para pihak :
1. Teori pembuktian bebas
Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi
hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu
ketentuan hukum, atau setidak-tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan
hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan
yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh
rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian
dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.
2. Teori pembuktian negatif
Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang
mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim
dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan
pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. ( Pasal 306
RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdata )
Pasal 306 RBg/169 HIR :
“ Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. “
Pasal 1905 KUHPerdata :
“ Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. “
41
3. Teori pembuktian positif
Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah
kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. ( Pasal 285
RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdata)
Pasal 285 RBg/165 HIR :
“ Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang- undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.“
Pasal 1870 KUH Perdata :
“ Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.“
Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
hukum pembuktian terdiri dari:
1. Pembuktian formil, mengatur cara bagaimana mengadakan
pembuktian seperti terdapat dalam RBg/HIR.
2. Pembuktian materiil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian
dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan
pembuktian dari bukti21
F. Klasifikasi Barang Dan Jenis Barang
25Teori dan Alat Alat Bukti Dalam Hukum Perdata Pidana PTUN
http://fauzanjauhari.blogspot.co.id/2013/11 diakses tanggal 2 Oktober 2016
42
Klasifikasi Barang Dan Jenis Barang adalah suatu pengelompokan
jenis barang dan jasa ke dalam satu kelompok atau kelas tertentu yang
didasarkan pada fungsi, kegunaan, tujuan pemakaian, bahan pembuatan
atau jenis kegiatan. Sumber Klasifikasi Kelas Barang dan Jasa
adalahInternational Classification of Goods and Services, For the
Purposes of the Registration of Marks” atau lebih di kenal dengan
sebutan “Nice Classification”
F.1 Kategori Barang
Kelas 1. Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan
fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan
yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan
pemadam api, sediaan pelunak dan pematri; zat-zat kimia untuk
mengawetkan makanan; zat-zat penyamak perekat yang dipakai dalam
industri.
Kelas 2. Cat-cat, pernis-pernis; lak-Iak; bahan pencegah karat dan
kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah, damar
alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata
dekor, pencetak dan seniman.
Kelas 3. Sediaan pemutih dan za t-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, membuang lemak dan menggosok; sabun;
wangi-wangian, minyak atsiri; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan
pemelihara gigi.
43
Kelas 4. Minyak-minyak dan lemak-Iemak untuk industri; bahan pelumas;
komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar
(termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan
penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.
Kelas 5. Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter; bahan-bahan
untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis,
makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk
menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk
membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.
Kelas 6. Logam-Iogam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari
logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan
dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa
bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi;
pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi barang-barang
dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; semacam bijih-
bijihan.
Kelas 7. Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-
mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen
transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin tetas
untuk telur.
Kelas 8. Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan) ; alat-alat
pemotong; pedang; pisau silet
44
Kelas 9. Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik,
fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan
(pengawasan) , penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik,
disk perekam; mesin-mesin otomat dan mekanisme untuk aparat yang bekerja
dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung,
peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.
Kelas 10. Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu;
bendabenda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.
Kelas 11. Aparat/alat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasil
uap, pemasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air
dan kebersihan.
Kelas 12. Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat/alat untuk bergerak
di darat.
Kelas 13. Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil;
bahan peledak; kembang api; petasan.
Kelas 14. Logam-Iogam mulia serta campuran-campurannya dan benda-
benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dibalut dengan bahan itu, yang
tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-
jam dan instrumen pengukur waktu.
Kelas 15. Alat-alat musik.
45
Kelas 16. Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan
ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-
bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk
keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kwas untuk
cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan
dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk
pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-
huruf cetak; klise-klise.
Kelas 17. Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat
dari bahan-bahan tersebut dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik
yang sudah berbentuk untuk digunakan da la m pembuatan barang; bahan-
bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur,
bukan dari logam.
Kelas 18. Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-
bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus
binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung hujan,
payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan
kuda dari kulit.
Kelas 19. Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari
logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan yang dapat dipindah
pindah bukan dari logam; monumen-monumen, bukan dari logam.
Kelas 20. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-
benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput,
46
buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit
mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari
plastik.
Kelas 21. Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur
(bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan
bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat;
benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah
dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin
dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.
Kelas 22. Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-Iayar,
sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain);
bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-
serat kasar untuk pertenunan.
Kelas 23. Benang-benang untuk tekstil.
Kelas 24. Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam
kelas-kelas lain; kasur tempat tidur dan meja.
Kelas 25. Pakaian, alas kaki, tutup kepala.
Kelas 26. Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan
dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-
jarum; bunga-bunga buatan.
Kelas 27. Karpet-karpet, permadani, keset berbahan anyaman, linoleum dan
bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan
dari tekstil).
47
Kelas 28. Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raga yang tidak
termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.
Kelas 29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging, buah-
buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, agar-agar;
selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu;
minyak dan lemak-Iemak yang dapat dimakan.
Kelas 30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi olahan; tepung
dan bahan baku terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang gula,
minuman es; madu, air gula; ragi bubuk pengembang roti/kue; garam, moster;
cuka, saus-saus (bumbu-bumbu) rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis,
krupuk, emping.
Kelas 31. Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-
jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang
hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-
bunga alami; makanan hewan.
Kelas 32. Bir dan berbagai jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan
minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan
buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.
Kelas 33. Minum-minuman keras (kecuali bir).
Kelas 34. Tembakau, barang-barang keperluan merokok; korek api.
F.2 Kategori Jasa
48
Kelas 35. Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi
kantor.
Kelas 36. Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan
bangunan.
Kelas 37. Pembangunan gedung; perbaikan/renovasi; jasa-jasa
pemasangan/instalatur.
Kelas 38. Telekomunikasi.
Kelas 39. Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang;
pengaturan perjalanan.
Kelas 40. Perawatan bahan-bahan.
Kelas 41. Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan
kebudayaan.
Kelas 42. Jasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan penelitian dan
desain yang berkaitan; jasa untuk analisa dan penelitian di bidang ilmiah dan
industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.
Kelas 43. Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara.
Kelas 44. Perawatan medis, jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan
pertanian, jasa perawatan untuk manusia dan hewan, pertanian, hortikultural,
jasa kehutanan.
Kelas 45. Jasa-jasa pelayanan hukum, jasa pengamanan untuk perlindungan
benda/barang dan individu, jasa perorangan dan sosial untuk
memenuhi kebutuhan individu.22
26Kelas barang untuk merek http://startuphki.com di akses tanggal 23 september 2016
49
G. Tinjauan Tentang Merek Terkenal
Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek, telah dijelaskan bahwa penentuan keterkenalan suatu
Merek, harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum
masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan, dan
memperhatikan pula reputasinya sebagai Merek terkenal yang diperoleh
karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang
dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di
beberapa negara di dunia. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup,
Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk
melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau
tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
Kriteria Merek terkenal lainnya adalah mengacu pada Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa :
“Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar
dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah
beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran
Merek yang bersangkutan di berbagai negara”23
27Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia http://ambadar.co.id/news/ diakses tanggal
23 September 2016
14
