16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Keberadaan pasar modal dalam sistem hukum Indonesia, salah satunya

diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Pengertian pasar modal menurut pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan

penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan publik yang berkaitan

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan

dengan efek.1

Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha

perdagangan surat surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi

atau efek-efek pada umumnya. Pengertian pasar modal sebagaimana pada

umunya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli.2 Pendapat lain

menyatakan bahwa pasar modal berarti suatu pasar dimana dana-dana jangka

panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka

panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana

jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.3

1 Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lemabaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3608) 2 Ana Rokhmatussa’dyah, dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Cetakan 3,

Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 166. 3 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Cetakan 2, Citra Ditya Bakti,

Bandung, 2001, h.10.

17

Hugh T Patrick dan U Tun Wai sebagaimana dikutip oleh Najib A.

Gysimar membedakan pasar modal dalam 3 pengertian, yaitu pasar modal

dalam arti sempit, menegah dan luas:4

“Dalam arti luas adalah keseluruhan sistem keuangan yang

terorganisir, termasuk bank bank komersial dan semua perantara

dibidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan

yang tidak langsung. Kedua, pengertian pasar modal dalam arti

menengah bahwa pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi

dan lembaga lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit

(biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi,

pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito jangka panjang.

Ketiga adalah pengertian pasar modal dalam arti sempit yaitu tempat

pasar uang terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi

dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter.”

Dari pengertian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa

pada intinya pasar modal merupakan pasar dimana didalamnya

diselenggarakan kegiatan jual beli berbagai instrumen keuangan yang

berjangka waktu, baik dalam bentuk modal maupun bentuk utang.

2. Struktur Lembaga Di Pasar Modal.

Struktur pasar modal yang sekarang telah berubah, sejak berlakunya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan.Keterlibatan Bapepam-LK dalam kegiatan pengawasan di

pasar modal telah digantikan oleh lembaga baru yakni Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), hal itu dapat diketahui dari ketentuan yang tertuang

padapasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

4 Hugh T. Patrick dan U Tun Wai dalam Nadjib A Gisymar, Insider Trading Dalam

Transaksi Efek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.10

18

Penjamin

Emisi Efek

Perantara

Perdagang

Efek

Manajer

Investasi

BEA

Penjami

emisi efek

Kustodian

Pemeringkat

efek

Wali amanat

Akuntan pubik

Kosultan

hukum

Noatris

penilai

Perusahaan

Institusi

Pemerintah

reksadana

Investor

domestik

Investor asing

Jasa Keuangan yang berisi “OJK melaksanakan tugas pengaturan kegiatan

jasa keuangan disektor pasar modal.” dan juga tertuang pada pasal 55 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

yakni: “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal,

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.Berikut adalah bagan struktur

kelembagaan di pasar modal:5

5http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/AboutUs/IndonesiaCapitalMarketStructure/S

trukturPasarModalIndonesiaInd_big.jpg diakses pada tanggal 6 januari 2018 Pukul 23.41 WIB

Otoritas Jasa Keuangan

Bursa Efek

(Bursa Efek Indonesia –

BEI)

Lembaga Kliring Dan

Penjaminan (Kliring

Penjamin Efek Indonesia-

KPEI)

Lembaga Penyimpanan

dan

Penyelesaian.

(Kustodian Sentral Efek Indonesia- KSEI)

Perusahaan

Efek

Lembaga

penunjang

Profesi

penunjang Emiten Investor

19

Dari bagan sruktur tersebutdapat dilihat pihak-pihak mana saja yang terlibat

dalam kegiatan di pasar modal:

1. Otoritas Jasa Keuangan, merupakan lembaga independen dan bebas dari

campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan

didalam sektor jasa keuangan yang dalam hal ini kegiatan di pasar modal

terselenggara secara teratur, transparan, dan akuntabel dan juga dapat

melindungi kepentingan konsumen dan mayarakat pelaku pasar modal.

2. Bursa efek, merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek

pihak-pihak lain dengan tujuan memeperdagangkan efek diantara mereka.6

Bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan

perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Bursa efek diberikan

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggoa bursa efek,

mengingat kegiatan perdagangan efek selalu berkaitan dengan kepentingan

dan dana orang banyak. Bursa efek termasuk kategori Self Regulatory

Organization (SRO)

3. Lembaga Kliring dan Penjaminan, lembaga ini dalam kegiatan di pasar

modal Indonesia berfungsi sebagai yang menjalankan kegiatan kliring dan

fungsi penjaminan penyelesaian transaksi efek di bursa. Kegiatan kliring

dimaksud melalui proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksi

6 Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lemabaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3608)

20

bursa, dari setiap Anggota Kliring yang wajib diselesaikan pada tanggal

penyelesaian. Didalam pasar modal indoneisa yang menjadi Lembaga

Kliring dan Penjaminan adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

(KPEI).

4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, di pasar modal indonsia

lembaga ini berbentuk perseroan, yaitu PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI). KSEI melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral

yang aman dalam rangka penitipan efek.7KSEI juga memberikan layanan

jasa yang meliputi: administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi

efek, distribusi hasil corporate action dan jasa-jasa lainnya. KSEI bersama

KPEI dan Bursa efek merupakan Self Regulatory Organization (SRO)

yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk membuat dan

menetapkan peraturan untuk anggota bursa efek

5. Emiten, Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu

penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada

masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-

undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan,

perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Emiten dapat menawarkan efek yang berupa surat pengakuan utang, surat

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan

kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif

7 M. Irsan Nasrudin Dan Indra Surya, Op,Cit., h.25

21

dari Efek. Pada umumnya, Emiten melakukan penawaran Efek melalui

Pasar Modal untuk saham, obligasi. 8

6. Perusahaan Efek, yaitu perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai

Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, atau

gabungan dari ketiga kegiatan tersebut.

a. Penjamin Emisi Efek, yaitu salah satu aktifitas pada perusahaan efek

yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan

penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa

efek yang tidak terjual.

b. Perantara Pedagang Efek, yaitu salah satu aktifitas pada perusahaan

efek yang melakukan kegiatan usaha jual-beli efek untuk

kepentingan sendiri atau pihak lain.

c. Manajer Investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola

portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portfolio investasi

kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi,

dana pension dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.9

7. Lembaga Penunjang Pasar Modal

a. Biro Administrasi Efek (BAE), yaitu pihak yang berdasarkan

kontrak dengan emiten melakukan pencatatan pemilikan efek dan

pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

b. Penjamin emisi, adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten

untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan

8 http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx.

diakses pada 6 januari 2018 pukul 23.44 WIB 9 Rusdin, Pasar Modal, Cetakan.1, Alfabet, Bandung, 2006, h. 18.

22

atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Jadi intinya penjamin emisi melakukan kegiatan pemasaran efek

yang diterbitkanoleh emiten agar masyarakat investor dapat

memperoleh informasi secara baik.

c. Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan

harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima

dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan

mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

d. Pemeringkat Efek (Rating Company) menentukan peringkat suatu

efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan

gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang berkaitan

dengan risiko gagal bayar.

e. Wali amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang

efek bersifat utang.10

8. Profesi penunjang pasar modal, yaitu:11

a. Akuntan, yaitu akuntan yang telah memperoleh ijn dari menteri dan

terdaftar di Bapepam yang sekarang digantikan OJK.

b. Konsultan Hukum, yaitu ahli hukum yang memberikan pendapat

hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam yang sekarang

digantikan OJK.

c. Penilai, yaitu pihak yang memberikan penilaian atas asset

perusahaan dan terdaftar di Bapepam yang sekarang digantikan OJK.

10Ibid., h. 20. 11 Penjelasan Pasal 64 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lemabaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3608)

23

d. Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik

dan terdaftar di Bapepam yang sekarang digantikan OJK.

e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

B. Tinjauan Tentang Penyelesian Sengketa

Sengketa, dalam mempelajari ilmu hukum tentu tak bisa luput dari yang

namanya sengketa. Bentuk dari sengketa bermacam-macam banyak dan

keanekaragamanya menentukan inti permasalahan, setiap inti permasalahan

memiliki sekian banya liku-liku yang dihadapi, entah itu berasal dari faktor

jalur penyelesaiannya ataupun dari faktor lain yang berkaitan. Perselisihan

atau sengketa bisa saja berhubungan dengan sejumlah uang, hak-hak, status,

gaya hidup, reputasi dan aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah

laku pribadi. Sengketa mungkin juga berhubungan dengan masalah yang

sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, Priyatna

Abdurrasyid. mencontohkan misalnya:12

a. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu

sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk

penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut.

b. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau

tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang

terkait.

c. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli

teknik dan profesionalisme dari para pihak.

12 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu

Pengantar, Cetakan Kedua, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, h. 4.

24

d. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya

dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya

perbedaan asumsi.

e. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan

moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap

Setiap orang memiliki macam cara untuk menyelesaikan sengketa.

Entah itu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

1. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan (Litigasi).

Litigasi berasal dari kata Litigation (bahasa Inggris) artinya

pengadilan. Jadi nonlitigasi adalah diluar pengadilan. Litigation

(pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa

dengan menjatuhkan putusan (constitutive) misalnya menjatuhkan

putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian

kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan

penetapan pengadilan, misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat

dan lain-lain.13

Penyelesaian sengketa secara litigasi ini mempunyai

keterkaitan yang erat dengan masalah perdata, sehingga seringkali di

indentikan tata bercaranya seperi tata beracara hukum acara perdata.

2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (argumentum

analogium) adalah untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan

melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan

13 I Wayan Wiryawan & I Ktut Artadi, Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan,

Udayana University Press, Denpasar, 2010, h.3.

25

perancanganperancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara

nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh

aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.14

Penyelesaian

sengketa di pasar modal juga dapat ditempuh melalui mekanisme non

litigasi. Jalur yang ditempuh dapat melalui:

a. Mediasi

Pengertian mediasi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengertian

mediasi yaitu:Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu

oleh mediator. Priyatna abdurrasyid mendefinisikan mediasi merupakan

suatu proses perdamaian, berlangsung dan diselenggarakan antara para

pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang

mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua piha atau lebih

yang bersengketa) demi tercapainya hasil akhir yang adil, tanpa

membuang biaya yang besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima

sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.15

1) Prinsip yang harus ada dalam mediasi adalah:16

a) Bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak

b) Pada bidang perdata

c) Sederhana

d) Tertutup dan rahasia.

e) Serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator

14Ibid 15 Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit., h. 35. 16 Frans hendra, Op.Cit., h.16.

26

2) Perkara yang dikecualikan untuk mediasi berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016:

a) Sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan

tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

(1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur

Pengadilan Niaga.

(2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur

Pengadilan Hubungan Industrial

(3) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha.

(4) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen.

(5) Permohonan pembatalan putusan arbitrase.

(6) Keberatan atas putusan Komisi Informasi.

(7) Penyelesaian perselisihan partai politik.

(8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan

sederhana.

b) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan

tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya

penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.

27

d) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam

suatu perkara (intervensi).

e) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan

pengesahan perkawinan.

f) Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan

penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi dengan

bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan

setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan

pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator

bersertifikat

b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah

fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi

yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan

menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui,

solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang

terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang

bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga

mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut

konsiliasi.17

Tidak jauh beda dengan proses penyelesaian sengketa melalui

mediasi. Proses penyelesaian sengketa perselisihan melalui konsiliator

dilakukan dengan musyawarah.

17 Amriani, Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di

Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.34.

28

c. Pendapat Ahli / Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para

pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan

yang sedang terjadi. 18

d. Negosiasi

Menurut Suyud Margono negosiasi adalah basic of means untuk

mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain. Negosisasi merupakan

komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada

saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun yang

berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami

sengketa untuk mendiskusikan penyelesainya tanpa keterlibatan pihak

ketiga penegah , yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi),

maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase).19

e. Arbitrase

1) Dasar Hukum Arbitrase.

a) Pasal 615 s/d Pasal 651 RV (Reglement Op De Bergerlijke

Rechtsvordering). Pasal-pasal pada RV yang mengatur tentang

arbitrase adalah meliputi lima bagian sebagai berikut :20

(1) Bagian I, Pasal 615 sampai dengan Pasal 623 mengatur

tentang Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter.

18Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat,

Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 19. 19 Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions

(ADR), Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 45. 20

Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2003., h. 27-28.

29

(2) Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang

Pemeriksaan Perkara didepan Arbitrase.

(3) Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang

Putusan Arbitrase.

(4) Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang

Upaya-upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase.

(5) Bagian V, Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 tentang

Berakhirnya Perkara Arbitrase

b) Pasal 377 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Pasal 705

RBG (Reglement Buiten Govesten).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku

bagi golongan bumiputra, adalah HIR (untuk Jawa dan Madura)

dan RBG (untuk Luar Jawa dan Madura). Arbitrase sebenarnya

tidak diatur secara langsung didalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Perdata untuk golongan bumiputera, baik didalam

HIR maupun RBG.21 Hanya saja lewat Pasal 377 HIR dan Pasal

705 RBG, yang menyatakan sebagai berikut bilamana orang

Bumiputera dan Timur Asing menghendaki perselisihan tersebut

diputuskan oleh arbitrase, maka mereka wajib menuruti peraturan

pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi orang Eropa. Dengan

adanya pasal tersebut, maka sebenarnya telah terdapat landasan

hukum bagi golongan bumiputra untuk dapat menggunakan

sistem pemeriksaan perkara lewat arbitrase secara prosedural.22

21 Ibid. 22Ibid., h. 29.

30

c) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

2) Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare (latin), arbitrage

(belanda), arbitration (inggris), schiedspruch (jerman), dan arbitrage

(prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesutu menurut

kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.23

Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir

yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan

memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat,

yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak.24

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitarse Dan Alternatif Penyelesaian Senketa Pasal 1 Angka 1,

menyatakan arbitarse adalah: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata

diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitraseyang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”25

.

Pendapat lain menurut Prof Priyatna Abdurrasyid selaku mantan

ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengatakan:26

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif

penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan

hukum yang diakui oleh undang-undang dimana satu pihak

atau lebih menyerahkan sengketannya,

23 R. Subekti, Kumpulan Karangan Hukum PerakitanArbitrase dan Peradilan, Alumni,

Bandung: 1980, h. 1. 24 Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1976, h. 5.

26 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati

Aneksa, Jakarta 2011, h..49.

31

ketidaksepahamannya, ketidakkesepakatannya dengan salah

satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau

lebih (Majelis arbiter) ahli yang profesional, yang akan

bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan

menerapkantata cara hukum perdamaian yang telah

disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai

pada putusan yang final dan mengikat.

Pendapat lain H.M.N Poewosutjipto menyatakan bahwa perwasitan

(arbitrase) adalah:“suatau peradilan perdamaian, dimana para pihak

bersepakat agarperselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka

kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak

memihak,yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat

kedua belah pihak.”27

Pengertian lain juga disampaikan oleh Frank Elkoury dan Edna

Elkaury yang menyatakan arbitrase adalah:“suatu proses yang mudah dan

simpel yang dipilih oleh para pihak secara suka rela yang ingin perkaranya

diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana

keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan

mengikat.” Pengertian lain Menurut R. Subekti arbitrase adalah:28

“Penyelesaiain suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang

atau beberapa orang wasit ( arbiter) yang bersama sama di

tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di

selesaiakn lewat pengadilan. Berdasarkan pendapat ke dua

ahli tersebut, dapat di simpulkan pengertian arbitrase, yaitu:

27 Zaini Asyhadie, Hukum Bisni Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Raja

Grafindo Presada, Edisi Revisi, Jakarta, 2012, h. 326. 28 Subekti, Op.Cit, h. 5.

32

proses penyelesaian diantara para pihak yang mengadakan

perjanjian untuk menunjukan seseorang atua lebih sebagai

arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya

adalah final dan mengikat.”

Dari keseluruhan pengertian mengenai arbitrase diatas pada intinya

sepakat bahwa arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang

berselisih secara sukarela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga

yang netral diluar proses peradilan.

Oleh karena kesederhanaan dari penyelesaian sengketa melalui

jalur arbitrase mendapat tanggapan positif dari para pelaku di pasar modal

bahwa proses tersebut sangat cocok sekali untuk diterapkan dalam

sengketa di pasar modal dengan dibuktikan mereka (para pelaku pasar

modal) mendirikan BAPMI.

3) Sejarah Arbitrase

Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaiaan sengketa dagang yang

bersekala internasional, dimulai pada penghujung abad ke-18, yang di

tandai dengan lahirnya Jay Treaty pada tanggal 19 November 1794.

Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan adanya

perjanjian ini, terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelsaian

sengketa dagang internasional. Jika sebelum ada perjanjian ini, apabila

terjadi sengketa dagang penyelesaiannya di lakukan melalui jalur

diplomatik, setelah adanya Jay Treaty cara menyelesaiakannya berubah

menjadi arbitrase internasional yang di dasarkan pada tata cara yang di

atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama dipandang usang dan sering

33

mengecewakan. Penyelesaaain cendrung mempengaruhi kepentingan

politik.29

Dengan Jay Treaty, dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu

institusi (Mixed Commission) yang berfungsi untuk menyelesaikan

sengketa dagang secara hukum. Institusi ini berkembang dan menjadi

cikal bakal arbitrase nasional dan internasional.

Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase di sepakati oleh para

pedagang baik oleh eksportir maupun importir serta pengusaha lainnya.

Ada tiga badan arbitrase tetap yang di bentuk oleh Pemerintah belanda

yakni:30

a) Badan arbitrase bagi ekspor hasil bumi Indonesia.

b) Badan arbitrase tentang kebakaran.

c) Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan

Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arbitrase

internasional yang di bentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian

internasional atau konvensi, beberapa di antaranya sebagai berikut ini:31

a) Court Of The Internasional Chember Of Commerce ( ICC) yang

didirikan sesudah perang dunia 1 pada tahun 1919, berkedudukan di

Paris.

b) Convention on The Recognition and Enforcement Of Foreight

Arbitral Award atau The 1958 New York Konvention (Konvensi New

York) yang di tanda tangani pada tanggal 10 juni 1958.

29 M. Yahya Harahap, Beberpa Tinjauan Mengenai Sistem Perdilan dan Penyelesaian

Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 226. 30Gunwam Wijaja dan Akhmad Yani, Seri Hukum bisnis Hukum Arbitrase, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 13. 31Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, Grasindo, Jakarta, 2002, h. 6.

34

c) The International Centre Of Setllement of Investment Dispute (

ICSID) yang didirikan pada tanggal 16 Februari 1968.

d) Arbitration United Nation Commission on International Trade law,

yang didirikan berdasarkan resolusi sidang umum PBB nomor 31/98

pada tanggal 15 Desember 1976.

Sedangkan di Indonesia arbitrase juga mempunyai sejarah panjang,

sebab arbitrase sudah di kenal dalam peraturan perundang undangan sejak

berlakunya hukum acara perdata Belanda, yaitu sejak mulai berlakunya

Rv yang di atur dalam pasal 615 sampai pasal 651.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase

mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian

sengketa diluar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk

menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristiknya yang

cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan

tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya

arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan

lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta bersifat final dan

mengikat (binding), sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses

persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Selain itu juga

putusan- putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat

dilaksanakan di Indonesia. Hal itu pula berlaku juga di Indonesia

35

yakniputusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan

dapat dilaksanakan diluar negeri.

4) Objek arbitrase

Objek arbitrase menurut pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Arbitarse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

adalah; “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah

sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak

yang bersengketa.”

Adapun kegitan dalam dunia perdagangan itu antara dapat berupa

perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak

milik intelektual.

Sementara itu pada Pasal 5 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaiain Sengketa,

menjelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan

melalui arbitarse adalah sengketa yang menurut perundang-undangan

tidak dapat diadakan perdamaian. Yakni sebagaimana yang tercantum

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab ke 18 Pasal

1851 sampai dengan 1854.

5) Beberapa asas-asas arbitrase

a) Asas kesepakatan adalah kesepakatan para pihak untuk

menyelesaikan perselisihanya melalui pihak ke tiga atua diluar

pengadilan.

36

b) Asas musyawarah adalah setiap perselisihan diupayakan dahuludi

selesaikan secara musyawarah melalui seorang arbiter.

c) Asas final mengikat adalah putusan arbitrase bersifat final dan

tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum lagi.32

6) Syarat arbitrase

Seperti yang dicantumkan dalam pengertian arbitrase dalam

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 penyelesian sengketa meelalui

arbitrase harus didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adanya

klausula perjanjian arbitrase menjadi syarat mutlak untuk dapat

menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase dan meniadakan

yurisdiksi pengadilan negri untuk mengadili sengketa para pihak yang

terikat perjanjian arbitrase.

Penggunaan istilah klausula arbitrase dalam suatu perjnajian

mengandung konotasi bahwa dalam perjanjian pokok yang

bersangkutan di ikuti dengan adanya persetujuan arbitrase.33

Pasal 1

angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa perjanjian

arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang

tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak

32 H. Sudarto dan Zacni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif

Penyelesaian

Sengketa Bisnis, Cetakan ke 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 , h. 32.

33 Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya,

Prenada Media, Jakarta, 2016, h.6.

37

sebelum terjadi sengketa, atau perjanjian arbitrase tersendiri yang

dibuat para pihak setelah terjadi sengketa.34

Bentuk klausula arbitrase sendiri ada 2:

a) Pactum de Compromittendo ( Perjanjian Arbitrase Yang Dibuat

Sebelum Terjadi Sengketa.

Bentuk klausula ini diatur pada pasal 7 UU No.30 tahun 1999.

Dalam klausula arbitrase yang berbentuk pactum de

compromittendo,ketika para pihak mengikatkan diri dan

menyetujui perjanjian arbitrase tersebut, kondisi para pihak belum

bersengketa atau belum terjadi perselisihan. Seolah olah klausul

arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang bisa

timbul di kemudian hari. Menurut yahya harahap ada 2 cara

pembuatan klausula pactum de compromittendo dalam praktek

yang sering di jumpai. Pertama, mencantumkan klausula arbitrase

yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Kedua, klausula

perjanjian arbitrasedi buat dalam akta tersendiri, yang berarti ada 2

dokumen yakni perjanjian pokok dan akta perjanjian arbitrase.35

b) Acte compromis (Perjanjian Arbitrase Dibuat Setelah Terjadi

Sengketa

Acte compromis diatur dalam pasal 9 UU No. 30 tahun 1999: Ayat

1, Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui

arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal

tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang

34Ibid 35 M.Yahya Harahap, Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, h.100.

38

ditandatangani oleh para pihak.Ayat 2, Dalam hal para pihak tidak

dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam

bentuk akta notaris.

Jadi intinya akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase

dibuat kemudian setelah timbul perselisihan diantara para pihak

dalam perjanjian pokok dan sebelumnya baik dalam perjanjian

pokok maupun dalam perjanjian lain tersediri tidak diadakan

persetujuan arbitrase.36

7) Jenis arbitrase

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun

arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc

dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk

tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitarion

Rules. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan

perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta

prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan

arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.37

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola

oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka

tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang

dikeluarkan oleh badanbadan arbitrase seperti Badan Arbitrase Pasar

36 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., h.109. 37 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2006., h 27.

39

Modal Indonesia(BAPMI), Badan Arbitrase Nasional Indonesia

(BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari

The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The

Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of

Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut

mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.38

8) Kelebihan dan kekurangan proses arbitrase

a) Kelebihan Arbitrase.39

(1) Para pihak dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini

tentunya akan dipilih mereka yang dipercaya memiliki

integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidang

yang disengketakan ( dan sama sekali tidak mewakili pihak

yang memilihnya).

(2) Pelaksanaan majelis arbitrase konfidensial, dan oleh sebab itu

dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki.

(3) Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak

merupakan putusan final dan mengikat para pihak terhadap

seketanya, tidak seperti putusan pengadilan yang terbuka bagi

upaya hukm banding, kasasi dan peninjauan kembali yang

memakan waktu lama.

(4) Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat,

tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang

harus dikeluarkan dalam proses pengadilan.

38Ibid 39 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., h.95-96.

40

(5) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk

menyelesaikan masalahnya, serta proses atau tempat arbitrase

diselenggarakan.

(6) Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan

oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata

cara penyelesaian kekeluargaan dan damai.

(7) Arbiter juga tidak diwaibkan unuk mengikuti keputusan arbiter

sebelumnya, tetapi dapat memberikan pertimbanganya

tersendiri.

(8) Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan di

eksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review

sama sekali.

b) Kekurangan arbitrase.40

(1) Kesulitan untuk menyatukan para pihak dalam memilih

peraturan arbitrase yang akan digunakan panel yang

beranggotakan beberapa arbiter.

(2) Seringkali untuk dapat mencapai kesepakatan atas forum

arbitrase mana yang akan dipilih, juga tidak mudah.

(3) Telah dimaklumi dalam arbitrase tidak selalu ada keterikatan

pada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, keputusan

setiap sengketa yang telah diambil sepertinya dibuang begitu

saja, meskipun di dalam putusan tersebut mengandung

argumentasi para ahli hukum ternama atau terkemuka. Karena

40Ibid., h.97-98.

41

tidak berlakunya preseden ini, maka logis kemungkinan

timbulnya keputusan yang saling berlawanan. Artinya,

fleksibilitas di dalam mengeluarkan keputusan sulit dicapai.

(4) Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang

definitif terhadapa semua sengketa hukum. Hal tersebut

berkaitan erat dengan adanya konsep dan sistem hukum yang

berbeda dengan yang ada d setiap negara.

(5) Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu tergantung

kepada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan

keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan

para pihak.

(6) Memang untuk eksekusi putusan arbitrase kadang-kadang

perlu bantuan pengadilan, akan tetapi hanya pada taraf

eksekusi. Dalam praktiknya, keadaan ini kadang-kadang

merupakan kelemahan arbitrase. Akan tetapi selama para

pihak berlaku sportif dan jujur, tidak masalah.

(7) Ada kalanya terjadi bahwa yang merasa dikalahkan melakukan

upaya hukum di pengadilan untuk menganulir atau

membatalkan atau mengadili kembali putusan yang sudah

diputuskan oleh majelis arbitrase.

(8) Kadang-kadang ada juga yang menuntut para arbiter anggota

majelis, meskipun salah satu arbiter merupakan pilihannya

sendiri. Oleh karena itu, dikatakan bahwa arbitrase itu baik

hanya untuk para pengusaha yang bonafide dan beritikad baik

42

dan bukan mereka yang sering kali menggunakan pengadilan

sebagai usaha untuk mengelak kewajiban, atau mengulur

waktu pemenuhan kewajiban, tentunya dengan bantuan

pengacara yang tidak bertanggung jawab.

C. Kelembagaan Di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

1. Sejarah Pendirian

Pendirian BAPMI tidak terlepas dari keinginan pelaku Pasar Modal

Indonesia untuk memiliki sendiri lembaga penyelesaian sengketa diluar

pengadilan khusus di bidang Pasar Modal yang ditangani oleh orang-

orang yang memahami Pasar Modal, dengan proses yang cepat dan

murah, hasil yang final dan mengikat serta memenuhi rasa keadilan.41

Di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), maka

selanjutnya pada tahun 2002 Self Regulatory Organizations (SROs) di

lingkungan Pasar Modal yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa

Efek Surabaya (BES) [kini PT Bursa Efek Indonesia (BEI)], PT Kliring

Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI) bersama-sama dengan 17 asosiasi di lingkungan Pasar

Modal Indonesia menandatangani MOU (Akta No. 14, dibuat oleh

Notaris Fathiah Helmy SH) untuk mendirikan sebuah lembaga Arbitrase

yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia,

disingkat "BAPMI".42

41 Situs Resmi Bapmi, http://bapmi.org/in/about_establishment.php., dikunjungi pada

tanggal 7 januari 2018 pukul 19.00 42Ibid.,

43

Akta Pendirian BAPMI (Akta No. 15, dibuat oleh Notaris Fathiah

Helmy SH) ditandatangani di Jakarta oleh PT BEJ dan PT BES kini PT

BEI, PT KPEI dan PT KSEI pada tanggal 9 Agustus 2002. Selanjutnya

BAPMI memperoleh pengesahan sebagai badan hukum melalui

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No: C-2620 HT.01.03.TH 2002, tanggal 29 Agustus 2002.

Pengesahan itu telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, dan Tambahan

Berita Negara Nomor 5/PN/2002.43

2. Lingkup layanan

BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh

pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian diluar

pengadilan (out-of-court dispute settlement). Namun tidak semua

persengketaan dapat diselesaikan melalui BAPMI. Adapun

persengketaan yang bisa diselesaikan oleh BAPMI harus memenuhi

syarat sebagai berikut:44

a. Hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak di

bidang atau terkait dengan Pasar Modal.

b. Terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa

persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI

c. Terdapat permohonan tertulis (pendaftaran perkara) dari pihak-pihak

yang bersengketa kepada BAPMI.

43Ibid., dikunjungi pada tanggal 7 januari 2018 pukul 18.49 44

Situs Resmi Bapmi, http://bapmi.org/in/about_scopeofservices.php.,dikunjungi pada

tanggal 7 januari 2018 pukul 19.00

44

d. Persengketaan tersebut bukan merupakan perkara dalam ruang

lingkup hukum pidana dan atau hukum administratif.

BAPMI menyediakan 4 jenis layanan penyelesaian sengketa diluar

pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu:

a. Pendapat Mengikat

b. Mediasi

c. Adjudikasi

d. Arbitrase

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga alternatif

penyelesaian sengketa, BAPMI menjamin kemandirian dan

imparsialitasnya. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak seorangpun

diperkenankan oleh BAPMI untuk bertindak sebagai Mediator/

Adjudikator/ Arbiter atas suatu persengketaan apabila yang bersangkutan

mempunyai benturan kepentingan dengan kasus yang ditangani atau

dengan salah satu pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. Jika

keadaan benturan kepentingan baru diketahui kemudian, maka Mediator/

Adjudikator/ Arbiter itu harus diganti dengan yang lain yang tidak

memiliki benturan kepentingan.45

45Ibid.,

45

3. Struktur Organisasi Kelembagaan BAPMI

Bagan Struktur Organisasi BAPMI:46

Sebagai sebuah organisasi atau badan, BAPMI memiliki struktur,

struktur tersebut dapat dilihat dari bagan Rapat Umum Anggota BAPMI

diatas. Dari bagan tersebut dapat dilihat beberapa :

a. Pengurus

Pada saat skripsi ini ditulis, struktur pengurus BAPMI periode 2012-2017

terdiri dari:47

1) Bacelius Ruru sebagai ketua.

46Situs Resmi Bapmi, http://bapmi.org/in/about_struktur.php., dikunjugi pada tanggal 7

januari 2018 pukul 20.45. 47 Situs Resmi Bapmi, http://bapmi.org/in/about_management.php.,dikunjugi pada

tanggal 7 januari 2018 pukul 20.47.

46

2) I Nyoman Tjager sebagai wakil ketua bidang pengembangan &

standarisasi layanan ADR.

3) Daniek E. Tribuana, wakil ketua bidang kerjasama kelembagaan.

4) Lydia Trivelly Azhar, wakil ketua bidang sosialisasi dan edukasi.

5) Felix Oentoeng Soebagjo, sekretaris jenderal.

6) Indra Safitri, wakil sekretaris jenderal.

7) Hari Purwantono, bendahara.

Pengurus BAPMI mempunyai kewenangan antara lain:48

1) Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama BAPMI.

2) Menetapkan peraturan beracara BAPMI.

3) Mengusulkan calon Dewan Kehormatan kepada Rapat Umum

Anggota.

4) Mengangkat dan memberhentikan Mediator/ Adjudikator/ Arbiter

Tetap BAPMI.

5) Memberikan Pendapat Mengikat atas permintaan para pihak yang

bersengketa.

6) Menunjuk Mediator/ Adjudikator/ Arbiter untuk suatu perkara

menurut ketentuan peraturan dan acara BAPMI.

7) Mengangkat Direktur Eksekutif dan karyawan BAPMI.

b. Dewan Pengawas

Dalam bagan sebelumnya juga disebut tentang Dewan Pengawas. Dewan

Pengawas di BAPMI memiliki tugas dan kewenangan berupa:49

48Ibid.

47

1) Melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan dan jalannya

operasional BAPMI untuk memastikan kesesuaian fungsi BAPMI

dengan peraturan perundang-undangan.

2) Memberikan nasihat kepada pengurus.

3) Memberikan pendapat sehubungan dengan penafsiran Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga BAPMI.

4) Melakukan pemeriksaan terhadap catatan dan pembukuan BAPMI,

jika dipandang perlu.

5) Memperoleh penjelasan dari pengurus mengenai kegiatan BAPMI.

6) Menjalankan fungsi kepengurusan untuk sementara waktu jika seluruh

anggota Pengurus diberhentikan, sampai terpilihnya Pengurus yang

baru oleh Rapat Umum Anggota.

Dewan Pengawas secara ex-officio dijabat oleh Direktur Utama PT BEI

(Tito Sulistio), Direktur Utama PT KPEI (Hasan Fawzi) dan Direktur

Utama PT KSEI (Margaret M. Tang)

c. Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan BAPMI diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk

masa jabatan 3 tahun.50

Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan meliputi:51

1) Menerima dan memeriksa pengaduan tertulis baik dari Pengurus

maupun pihak lain mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik

oleh Arbiter/ Mediator/ Adjudikator/ Arbiter BAPMI.

49Situs Resmi Bapmi, http://bapmi.org/in/about_pengawas.php., dikunjugi pada tanggal

7 januari 2018 pukul 21.03. 50 Situs Resmi Bapmi, http://bapmi.org/in/about_honorarycouncil.php., dikunjugi pada

tanggal 7 januari 2018 pukul 21.14. 51Ibid.

48

2) Membentuk sidang etik yang anggota-anggotanya berasal dari Dewan

Kehormatan sendiri untuk memeriksa dan menyidangkan pengaduan

tersebut di atas.

3) Memberikan putusan, melalui sidang etik, berdasarkan pemeriksaan

dan persidangan yang telah diadakan.

4) Memberikan rekomendasi kepada Pengurus berdasarkan putusan yang

telah dijatuhkan oleh sidang etik.

5) Memberikan pendapat sehubungan dengan penafsiran peraturan dan

acara BAPMI.

6) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pengurus mengenai

perubahan atau penyempurnaan peraturan dan acara BAPMI.

7) Menyusun kode etik Mediator/ Adjudikator/ Arbiter dan prosedur

sidang etik, dan selanjutnya mengusulkannya kepada Pengurus untuk

disahkan.

Anggota Dewan Kehormatan BAPMI periode 2013-2016 adalah:52

1) Luhut M.P. Pangaribuan (Ketua)

2) Achmad Zen Umar Purba

3) Erry Firmansyah

4) Soemarjono Soemarsono

5) Hikmahanto Juwana

d. Anggota.

Anggota BAPMI adalah Self Regulatory Organizations (SROs) yang ikut

menandatangani Akta Pendirian BAPMI (Akta No. 15, dibuat oleh Notaris

52 Ibid., dikunjugi pada tanggal 7 januari 2018 pukul 21.22.

49

Fathiah Helmy SH) dan 17 asosiasi yang ikut menandatangani MOU

pendirian BAPMI (Akta No. 14, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH).53

Mekanisme penerimaan anggota BAPMI yakni dengan pengajuan

dan pengesahan dalam Rapat Umum Anggota, kecuali untuk Lembaga

Jasa Keuangan di Pasar Modal (yang asosiasinya telah menjadi Anggota

BAPMI) cukup diajukan dan disahkan dalam Rapat Pengurus, dan

kemudian dilaporkan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan.54

Dalam perjalanan waktu, ada beberapa Anggota yang merger dan

ada juga asosiasi/ institusi lain yang ikut bergabung menjadi Anggota. Saat

ini BAPMI juga membuka kesempatan kepada Lembaga Jasa Keuangan di

bidang Pasar Modal untuk ikut serta menjadi Anggota BAPMI. Para

Anggota, melalui Rapat Umum Anggota, merupakan pemegang kekuasaan

tertinggi dalam struktur organisasi BAPMI.55

Berdasarkan apa yang tercantum dalam website resmi BAPMI

anggota-anggota tersebut antara lain:

1) PT Bursa Efek Indonesia, dahulu (PT Bursa Efek Jakarta dan

PT Bursa Efek Surabaya).

2) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

3) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

4) PT Penilai Harga Efek Indonesia.

5) Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara.

6) Asosiasi Emiten Indonesia.

53 Situs Resmi Bapmi, http://bapmi.org/in/about_members.php, dikunjugi pada tanggal

7 januari 2018 pukul 21.55. 54 Ibid., dikunjugi pada tanggal 7 januari 2018 pukul 22.04. 55 Ibid., dikunjugi pada tanggal 7 januari 2018 pukul 22.11.

50

7) Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia

8) Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia.

9) Asosiasi Wali Amanat Indonesia.

10) Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.

11) Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

12) Asosiasi Dana Pensiun Indonesia.

13) Gabungan Asosiasi Perusahaan Penilai Indonesia.

14) Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia.

15) Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia.

16) Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia, dahulu adalah.

17) Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek Indonesia.

18) Ikatan Pialang Efek Indonesia.

19) Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia.

20) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

21) Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

22) Indonesia Corporate Secretary Association.

23) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia

Hak Anggota BAPMI:

Sudah sepatutnya menjadi anggota suatu organisasi mempunyai

hak dan kewajiban. begitu juga dengan apa yang ada dalam anggota

lembaga BAPMI. Hak tersebut antara lain:

1) Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Anggota BAPMI, kecuali

Lembaga Jasa Keuangan diwakili oleh asosiasinya yang telah

menjadi Anggota BAPMI.

51

2) Dalam Rapat Umum Anggota BAPMI, Anggota BAPMI berhak

untuk.

3) Mengangkat dan memberhentikan Pengurus, Dewan Pengawas dan

atau Dewan Kehormatan BAPMI.

4) Memutuskan besarnya iuran Anggota BAPMI.

5) Memutuskan perubahan Anggaran Dasar BAPMI.

6) Memutuskan pembubaran BAPMI dan menetapkan status kekayaan

BAPMI.

Kewajiban Anggota BAPMI:

1) Tunduk dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,

Kode Etik dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh BAPMI serta

setiap keputusan Rapat Umum Anggota BAPMI.

2) Membayar iuran Anggota, kecuali bagi Lembaga Jasa Keuangan yang

asosiasinya telah menjadi Anggota BAPMI.

3) Mematuhi keputusan Rapat Umum Anggota BAPMI.

4) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik BAPMI.

5) Mengakui BAPMI sebagai satu-satunya wadah dan lembaga dalam

penyelesaian sengketa perdata dalam bidang Pasar Modal.

6) Mendukung secara aktif untuk melaksanakan program BAPMI dalam

rangka memajukan industri Pasar Modal.

7) Menghadiri pertemuan serta kegiatan untuk Anggota yang

diselenggarakan oleh BAPMI.