11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian

Secara etimologis pelayanan berasal dari kata layan yang berarti

membantu menyiapkan atau mengurus apa saja yang diperlukan seseorang,

kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai : perihal atau cara melayani, servis

atau jasa, sehubungan dengan jual beli barang atau jasa menurut Poerwadaminta

dalam (Hardiyansyah, 2011:11). Dari uraian tersebut, maka pelayanan dapat

diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan

mengurus baik itu berupa barang dan jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh

pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, dimana dalam pelayanan tersebut

membantu menyiapkan dan mengurus apa-apa kebutuhan masyarakat untuk

memperoleh bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa

publik. Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah, baik itu

pemerintah pusat maupun daerah. Pada era desentralisasi dan semakin

menguatnya demokratisasi saat ini, maka tuntutan akan tanggungjawab pelayanan

publik tersebut kuat dan terbuka.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala

12

bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah,

dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pmenuhan kebutuhan

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan.

Pelayanan publik menurut Widodo dikutip oleh Rochmah (2013:23)

diartikan sebagai pemberian layanan keperluan publik atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata

cara yang sudah ditetapkan. Publik disini dimaksudkan bukan saja sebagai

pelanggan namun sebagai warga negara. Definisi lain mengenai pelayanan publik

disampaikan oleh Surjadi (2012:7) yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai

upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga

negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Kemudian menurut Effendi dan Makhfudli

(2009:135) pelayanan publik merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh

negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup orang banyak.

Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,

dimana terdapat beberapa definisi tentang pelayanan publik. Definisi tersebut

tertuang dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan dan

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

13

barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh

penyelenggaran pelayanan publik.

Kesimpulan dari pengertian umum tersebut bahwa pelayanan publik harus

mampu menyiapakan dan mengurus apa yang diperlukan seseorang baik berupa

barang maupun jasa. Setiap masyarakat yang memperoleh pelayanan publik harus

dilayani sebagai warga negara bukan sebagai konsumen.

2. Manfaat

Dari pengertian pelayanan publik diatas maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa manfaat pelayanan publik sangat erat kaitanya dengan pentingnya

pelayanan publik bagi masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan

pemerintah kepada masyarakat. Salah satu manfaat pelayanan publik adalah

memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat baik dibidang pelayanan

pemerintahan maupun pelayanan kesehatan. Dilihat dari salah satu visi dan misi

pelayanan publik pada dinas kesehatan kabupaten Tulungagung yaitu terwujudnya

masyarakat Kabupaten Tulungagung sehat yang berkeadilan dan mandiri, maka

tujuan akhir dari pelayanan publik dibidang kesehatan adalah membuat

masyarakatnya menjadi sehat dan mandiri secara fisik maupun mental. Jika

masyarakat memiliki fisik dan jiwa yang sehat maka tentunya masyarakat akan

menjadi produktif didalam menjalankan kehidupannya. Tentunya dengan

masyarakat yang produktif maka tujuan pemerintah untuk menjadikan

masyarakatnya menjadi makmur dapat terlaksana dengan baik.

14

3. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Pelayanan publik sebelumnya didefinisikan sebagai sebagai upaya negara

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas

barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik. Selain itu menurut Lembaga Negara yang dimuat dalam

SANKRI Buku III (dalam Hardiansyah, 2011:24) menyebutkan bahwa jenis-jenis

pelayanan publik terdiri atas:

a) Pelayanan Pemerintah adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait

dengan tugas-tugas pemerintah, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak,

perizinan, dan keimigrasian.

b) Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat

yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk

memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan

aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan

jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan, dan lainnya.

c) Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utulitas

bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, telepon, air, dan

transportasi lokal.

d) Pelayanan sandang, pangan, dan papan adalah jenis pelayanan yang

menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan

perumahan, seperti penyediaan sembako, tekstil, dan perumahan

murah.

15

e) Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari

sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan

sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan,

ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis

pelayanan publik meliputi pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan,

pelayanan utilitas, pelayanan sandang, pangan dan papan, serta pelayanan

kemasyarakatan. Standar pelayanan publik menurut Ridwan dan Sudrajat

(2009:103), setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima

pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam

peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima

pelayanan. adapun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yang dibakukan bagi pemberi dan penerima

pelayanan termasuk pegaduan.

2. Waktu peyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya atau tarif pelayanan, termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana, pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan

pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang

dibutuhkan.

16

B. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja

pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kinerja

perorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas

hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi

memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa

dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau

dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai

tujuan organisasi tersebut. Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti yang

dikemukakan oleh Rue dan Byara dalam Pasolong (2004) mengatakan bahwa

kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Ndraha (1997:112) mengatakan

bahwa kinerja adalah manisfestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat

dengan pemerintah. Sedangkan Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja

adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan

tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan. Lembaga Administrasi Negara

Republik Indonesia (LAN-RI) dalam Pasolong (2004) merumuskan kinerja adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program,

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Konsep kinerja yang dikemukakan LAN-RI lebih mengarahkan pada acuan

kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sampai dengan strategi suatu

organisasi yakni dengan visi dan misi yang lain yang ingin dicapai.

17

Selanjutnya Gibson (1997:40) mengatakan bahwa kinerja seseorang

ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan.

Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara

kemampuan dan motivasi. Keban (1995:1) kinerja adalah merupakan tingkat

pencapaian tujuan. Mangkunegara (2003:67) mengatakan bahwa kinerja adalah

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan

kepadanya. Hal senada juga dikemukakan oleh Stephen Robbins (2003:439)

bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh

pegawai dibandingkan kinerja yang telah diterapkan sebelumnya.

Istilah kinerja dalam Bahasa Inggris dipadankan dengan kata

“performance” yang dalam Kamus Besar Bahasa Inggris memiliki arti daya guna,

prestasi dan hasil. Menurut Prawiro sentono (1992:2) mengatakan “performance”

diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok

pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab

masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Pengertian kinerja berdasarkan sumber-sumber diatas maka dapat ditarik

kesimpulan secara umum bahwa kinerja merupakan setiap tindakan, penampilan,

hasil, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu organisasi atau individu

secara sadar yang mengarah pada sasaran tertentu dapat ditunjukkan secara legal

dan dapat diukur.

18

2. Kriteria Kinerja

Menurut Kumorotomo dalam Dwiyanto, et al (2006:52), mengemukakan beberapa

kriteria dalam melihat kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain:

a. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi

pelayanan publik memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan

yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara

objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas dan reabilitas merupakan

kriteria yang relevan.

b. Efektivitas

Efektivitas menyangkut apakah tujuannya didirikan organisasi pelayanan

publik tersebut tercapai atau tidak. Hal; tersebut erat kaitannya dengan

rasionalitas, teknis, nilai, misi, dan tujuan organisasi

c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

d. Daya Tanggap

Organsasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara

atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu, kriteria

organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan

secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

19

Menurut Siagian (2000:49) mengemukakan tujuh faktor yang perlu dikaji

untuk mengetahui apakah seorang pegawai dapat memenuhi kriteria unggul

dengan kinerja yang tinggi, yaitu:

a. Sesorang pegawai yang menampilkan kinerja unggul dapat diuji

dengan standar eksternal bukan hanya dengan standar internal. Standar

eksternal adalah sesuatu yang dituntut masyarakat dan praktek-praktek

kerja yang terjadi dalam berbagai organisasi di luar birokrasi

pemerintah. Pemberian pelayanan standar yang diharapkan masyarakat

adalah kecepatan, keramahan, sekaligus kecermatan. Namun yang

sering terjadi adalah kelambanan dan sikap yang kaku dari para

pegawai. Kenyataanya bahwa birokrasi dalam bekerja lamban dan

rumit yang kemudian sering dikemukakan dalam bentuk keluhan yang

timbul dalam kalangan masyarakat.

b. Kinerja yang nyatanya ditampilkan sedekat mungkin dengan kinerja

potensial. Harus diakui bahwa sulit menentukan organisasi dimanapun

ynag kinerjanya setara betul dengan kemampuan potensial yang

dimilikinya. Artinya terdapat kesenjangan antara kinerja nyata dengan

kinerja yang sesungguhnya dapat ditampilkan. Pentingnya peningkatan

kinerja organisasi pemerintah harus dilihat dari sudut ini. Kondisi

idealnya adalah kesenjangan dapat dihilangkan. Dengan standar seperti

itu lambat laun birokrasi akan terus berupaya untuk meningkatkan

kinerjanya.

20

c. Harus berupaya agar tidak cepat merasa puas. Artinya meskipun

kinerjanya di masa lalu dianggap cukup memuaskan , perlu

ditanamkan kesadaran kinerja yang memuaskan di masa yang akan

datang. Alasannya adalah karena tuntutan masyarakat yang semakin

meningkat baik dalam arti intensitas maupun frekuensinya.

d. Dalam lingkungan birokrasi perlu ditumbuhkan dan dipelihara sebuah

iklim persaingan yang positif. Biasanya dalam birokrasi terdapat

satuan kerja yang dianggap hebat kerjanya. Kehebatan tersebut tidak

hanya berdasarkan penilaian kinerja organisasi, tetapi juga harus

bersikap netral dalam pihak yang tidak berkepentingan sehingga

penilaiannya bersifat obyektif. Dengan demikian yang dimaksud

dengan iklim persaingan ialah bahwa berbagai instansi berupaya

menampilkan kinerja yng dianggap hebat tersebut.

e. Peningkatan kinerja harus selalu dikaitkan dengan penerapan prinsip

efisiensi. Artinya dalam upaya menampilkan kinerja yang memuaskan

suatu sistem yang bekerja sedemikian rupa sehingga hanya

menggunakan sarana, daya dan dana yang dialokasikan untuk

menyelenggarakan fungsinya. Jadi, prinsip efisiensi yang lebih tepat

sasaran yang diterapkan baginya tanpa harus menghabiskan sarana,

daya, dan dana yang tersedia.

f. Organisasi dengan kinerja tinggi menjadi contoh bagi organisasi lain

dan sekaligus sebagai sumber bagi mereka. Dengan kata lain satuan

organisasi dengan kinerja yang tinggi mempunyai karakteristik yang

21

khas yaitu mampu menampilkan kinerja yang paling tinggi

dibandingkan dengan kerja yang lain.

g. Organisasi dengan satuan kerja yang tinggi mampu memenuhi

persyaratan yang ideal yang dituntut kondisinya oleh budaya organisasi

itu berada dan bergerak. Faktor itu patut mendapatkan tekanan karena

meskipun setiap organisasi mempunyai budayanya sendiri, namun

budaya tersebut harus digali dan diangkat dari budaya nasioanl.

Budaya nasioanl membuat suatu masyarakat memiliki jati diri yang

tercermin pula pada budaya birokrasinya.

Dari berbagai kriteria di atas, kriteria tentang pegawai yang menampilkan

kriteria unggul yang dapat diuji dengan standar eksternal dan bukan hanya standar

internal sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dan kriteria daya

tanggap yang dikemukakan oleh Kumorotomo dianalis dapat menggambarkan

fenomena yang terjadi seperti di Indonesia. Dengan kata lain bahwa kriteria

tersebut layak untuk digunakan sebagai bahan acuan atau dasar oleh pegawai dan

kinerjanya. Dari sini dapat dilihat bagaimana dan apa saja kriteria dari suatu

kinerja yang bermutu dan standar kinerja yang digunakan sebagai acuan oleh

pegawai yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai memiliki peran pealing

utama untuk mencapai kinerja yang bermutu.

22

3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI dalam Pasolong (2008)

adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator

masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan

dampak (impacts), berikut penjelasannya:

a. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran

(outputs). Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia,

informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan

sebagainya.

b. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu

kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.

c. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek

langsung).

d. Indikator manfaat (benefits) adalah suatu yang terkait dengan tujuan

akhir dari pelaksanaan kegiatan.

e. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik

positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikatir berdasarkan

asumsi yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja menurut LAN-RI, yaitu merupakan proses

identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui system pengumpulan dan

23

pengolahan data atau informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program,

dan/atau kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada masukan

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak

(impacts). Dengan demikian indikator kinerja dapat digunakan untuk

mengevaluasi:

a. Tahap perencanaan

b. Tahap pelaksanaan

c. Tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi

Dwiyanto (2006: 50-51) menjelaskan bahwa indikator yang digunakan

untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga

mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami

sebagai ratio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa

terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan

memasukkan seberapa pelayanan publik itu memiliki hasil yang

diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang

dimaksud produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional adalah

suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan

bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan

hari esok lebih baik dari hari ini.

24

2. Kualitas layanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan

kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang

terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik

terhadap kualitas. dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan

masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi

publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai

indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat

seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan

masyarakat terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari

media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi,

maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan

murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk

menilai kinerja birokrasi publik.

3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan, dan mengembangkan

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat

dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk

pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai

salah satu indikator kinerja karena resposivitas secara langsung

menggambarkan kemampuan birokrasi dalam menjalankan misi dan

tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara

25

pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan

kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik.

Organisasi yang memiliki resposivitas rendah dengan sendirinya memiliki

kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang besar

dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit, Lenvine

dalam Dwiyanto (2006: 51). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada

suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Responsibilitas menurut

Joko Widodo (dalam Wibisono, 2011: 43) merupakan konsep yang

berkenaan dengan standar profesonalitas dan kompetensi teknis yang

dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip responsibilitas ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan

pemenuhan kewajiban sosial organisasi sebagai bagian dari masyarakat

harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip

responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab

merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan

adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan

menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan

tugas dan menciptakan serta memelihara lingkungan organisasi yang sehat.

Dalam prinsip responsibilitas yang ditekankan adalah organisasi harus

berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan

26

bertanggungjawab kepada masyarakat sesuai dengan hukum dan

perundang-undangan.

5. Akuntabilitas, menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

(LAN-RI) (2003:3) adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung

jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak kewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar

kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik

yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik

tersebut dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu

memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep

akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar

kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak

publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran

internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti

pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal,

seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu

kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan

itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang

berkembang dalam masyarakat.

Indikator kinerja berkaitan dengan kinerja Puskesmas Gondang dalam

pelayanan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis). Dengan adanya

27

indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur kinerja pegawai dalam sector

publik dan dapat mengetahui bagaimana kinerja Puskesmas melayani masyarakat

dalam kegiatan pelayanan Prolanis.

C. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik salah satunya dalam

bentuk pelayanan kesehatan. Pemerintah memiliki kewajiban penuh dalam

memberikan hak bagi seluruh warga Negara untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan secara adil dan merata. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik

secara fisik,mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan keadaan

tersebut banyak upaya yang perlu dilakukan, salah satu yang mempunyai peranan

penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Menurut Levey dan Loomba dalam Azwar (1996: 35), yang dimaksud

dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri

atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan

perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dari pengertian umum tentang

pelayanan kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan harus

memberikan pelayanan yang baik, efektif, dan efisien.

28

Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan

masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat kesehatan

masyarakat (consumer satisfaction) melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi

pelayanan yang memuaskan harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (provider

satisfaction) pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisieni

(institusional satisfaction), interaksi ketiganya merupakan pilar utama pelayanan

kesehatan yang serasi menurut Ahmad Djojosugitjo (2001).

2. Jenis Pelayanan

Ada banyak jenis-jenis pelayanan kesehatan, Hodgets dan Cascio (1983)

dalam Azwar (1996: 36) menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dibagi menjadi

dua kategori, yaitu:

a. Pelayanan kedokteran (medical services)

Pelayanan kedokteran ditandai dengan cara pengorganisasian yang

dapat bersifat sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi,

tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan

kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan

keluarga.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat (public health services)

Pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara

pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu

organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan

29

kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama

kelompok dan masyarakat.

Secara sederhana, kedua jenis pelayanan kesehatan tersebut dapat

digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2. Jenis Pelayanan Kesehatan

Sumber: Bustami, 2011

Dari kategori pelayanan kesehatan diatas tersebut memiliki tujuan yang

mulia untuk membantu melayani masyarakat dalam memperoleh layanan

kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi

kesehatan dengan menggunakan pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan

Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) termasuk dalam kategori

pelayanan kesehatan masyarakat (Public Health Service).

D. Puskesmas

1. Pengertian Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu sarana

pelayanan kesehatan yang sangat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan

suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang juga membina peran serta

PELAYANAN KESEHATAN (HEALTH SERVICES)

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

(PUBLIC HEALTH SERVICE)

PELAYANAN KEDOKTERAN (MEDICAL SERVICES)

30

masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu

kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Wilayah

kerja Puskesmas meliputi satu Kecamatan atau sebagian dari Kecamatan.

Puskesmas adalah unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Unit pelakasana disini maksudnya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan,

yang selanjutnya disebut UPTD, yaitu unit organisasi di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis operaisonal.

Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah batasan wialayah kerja

puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan kesehatan yang

ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan kedaan geografis,

demografis, sarana transportasi, masalah kesehatan setempat, beban kerja

puskesmas, dan lain-lain.

Puskesmas merupakan suatu unit pelaksana pelayanan kesehatan ditingkat

kecamatan. Menurut Dedi Alamsyah dan Ratna Muliawati (2013: 43)

mendefinisikan puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang

menjadi andalan atau tolak ukur dari pembangunan kesehatan, sarana peran

masyarakat, dan pusat pelayanan pertama yang menyeluruh dari suatu wilayah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Pasal I mendefinisikan Pusat

Kesehatan Mayarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan

preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

di wilayah kerjanya. Selain itu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75

31

Tahun 2014 Pasal 10, meyebutkan bahwa lokasi pendirian Puskesmas harus

memenuhi persyaratan, yaitu:

a. Geografis

b. Aksesbilitas untuk jalur trasnportasi

c. Failitas parker

d. Fasilitas keamanan

e. Ketersediaan utilitas public

f. Pengelolaan kesehatan lingkungan

g. Kondisi lainnya

Wilayah kerja puskesmas pada mulanya ditetapkan suatu kecamatan,

kemudian dengan semakin berkembangnya kemampuan dana yang dimiliki oleh

pemerintah untuk membangun puskesmas, wilayah kerja puskesmas ditetapkan

berdasarkan jumlah penduduk di satu kecamatan, kepadatan dan mobilitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung

jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang secara

administratif berdominasi di wilayah kerjanya. Jika ditinjau dari sistem pelayanan

kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai

ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena

puskesmas berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama atau

primer.

2. Azas Penyelenggara Puskesmas

Penyelenggara upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan

pengembanagan harus menerapkan azas penyelenggaraan Puskesmas secara

terpadu. Azas penyelenggara Puskesmas menurut Trihono (2005: 20-23) yang

dimaksud adalah:

32

1. Azas pertanggungjawaban wilayah

Azas penyelenggara Puskesmas yang pertama adalah pertanggungjawaban

wilayah. Dalam arti Puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk

ini Puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai

sebagai berikut:

a. Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan

sehingga berwawasan kesehatan.

b. Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan

masyarakat di wilayah kerjanya.

c. Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan

oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya.

Diselenggarakannya uapaya kesehatan strata pertama oleh Puskesmas

pembantu, Puskesmas keliling, bidan di desa serta berbagai upaya

kesehatan di luar gedung puskesmas lainnya pada dasarnya merupakan

realisasi dari pelaksanaan azas pertanggung jawaban wilayah.

2. Azas pemberdayaan masyarakat

Azas penyelenggara puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan

masyarakat. Dalam arti Puskesmas wajib memberdayakan perorangan,

keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggara setiap

upaya Puskesmas. Untuk ini berbagai potensi masyarakat pelu dihimpun

melalui pembentukan Badan Penyatu Puskesmas (BPP).

33

3. Azas Keterpaduan

Azas penyelengagara Puskesmas yang ketiga adalah keterpaduan. Untuk

mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya hasil optimal,

penyelenggara setiap upaya puskesmas harus diselenggarakan secara

terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam

keterpaduan yang perlu diperhatikan yakni:

1) Keterpaduan lintas program

Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan

penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi

tanggungjawab Puskesmas.

2) Keterpaduan lintas sektor

Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan

upaya Puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan

berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk

organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

4. Azas rujukan

Azas penyelenggara Puskesmas yang keempat adalah rujukan. Sebagai

sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki

oleh Puskesmas terbatas. Padahal Puskesmas berhadapan langsung dengan

masyrakat dengan berbagai permasalahan kesehatannya. Untuk membantu

Puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan tersebut dan untuk

meningkatkan efisiensi, maka penyelenggara setiap upaya Puskesmas

(wajib, pengembangan dan inovasi) harus ditopang oleh azas rujukan.

Pengenrtian rujukan menurut Trihono (2005: 20-23)adalah pelimpahan

wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan

yang diselenggarakan secara timbang balik, baik secara vertikal dalam arti

dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata pelayanan kesehatan

34

lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antara strata sarana

pelayanan kesehatan yang sama.

3. Fungsi Puskesmas

Beberapa fungsi puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia (Kepmenkes) Nomor 128 Tahun 2004 , adapun fungsi

Puskesmas meliputi:

a. Pusat Penggerak Pembangunan berwawasan Kesehatan

Berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah

kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan

kesehatan dari penyelenggara setiap program di wilayah keduanya

mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.

b. Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan

masyarakat sendiri: 1) Memiliki kesadaran,kemauan dan kemampuan

melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat; 2) Berperan

aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk

pembiayaan; 3) Ikut menetapkan, penyelenggaraan dan memantau

pelaksanaan program kesehatan.

35

c. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara

menyeluruhh, terpadu, dan berkesinambungan: 1) Pelayanan kesehatan

perseorangan; 2) Pelayanan kesehatan masyarakat.

4. Kedudukan Puskesmas

Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan SKN

(Sistem Kesehatan Nasional), sistem kesehatan Kabupaten/Kota dan sistem

pemerintah daerah:

a. Sistem kesehatan nasional

Kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan nasional adalah

sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang

bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di

wilayah kerjanya.

1) Sistem kesehatan Kabupaten/Kota

Kedudukan Puskesmas dalam sistem Kabupaten/Kota adalah

sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagai tugas

pembangunan kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

2) Sistem pemerintah daerah

Kedudukan Puskesmas dalam sistem pemerintah daerah adalah

sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

36

yang merupakan unit structural Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota bidang kesehatan ditingkat kecamatan.

3) Antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama

Di wilayah kerja Puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan

kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat

dan swasta seperti prektek dokter, praktek dokter gigi, praktek

bidan, poliklinik dan balai-balai kesehatan masyarakat. Menurut

Trihono (2005: 14-15) Kedudukan Puskesmas diberbagai sarana

pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Di

wilayah kerja Puskesmas terdapat pula berbagai bentuk upaya

kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat seperti

posyandu, polindes, POD (Pos Obat Desa) dan Pos UKK ( Upaya

Kesehatan Kerja). Kedudukan Puskesmas diantara berbagai sarana

pelayanan kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat

adalah Pembina.

5. Program Pokok Puskesmas

Puskesmas merupakan suatu tempat yang memberikan pelayanan

kesehatan secara menyeluruh. Menurut Muninjaya (2004: 143) mendefinisikan

bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh

(comphrehensive health care service) kepada seluruh masyarakat di wilayah

kerjanya. Puskesmas menjalankan beberapa usaha untuk (basic health care service

atau public health essential) yang meliputi program:

37

a. Kesehatan Ibu dan Anak

Upaya KIA bertujuan untuk menurunkan kematian dan kejadian sakit

pada ibu dan meningkatkan derajat kesehatan anak.sasarannya adalah

ibu hamil, ibu menyusui dan balita,dukun bersalin dan kader

kesehatan. Kegiatannya antara lain:

1) Pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan menyusui

2) Memberikan pendidikan kesehatan tentang makanan yang sehat

3) Mengamati perkembangan balita terkait dengan program gizi

4) Memberikan pelayanan KB

5) Memberikan pertolongan persalinan dan bimbingan selama

masa nifas serta mengadakan pelatihan bagi dukun bersalin dan

kader kesehatan posyandu

b. Keluarga Berencana

Menurut Muninjaya (2004), upaya KB bertujuan untuk menekan angka

kelahiran dan meningkatkan kesehatan ibu sehingga di dalam keluarga

akan berkembang norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera

(NKKBS). Sasarannya yaitu pasangan usia subur dan dukun bersalin.

Kegiatannya antara lain:

1) Mengadakan penyuluhan tentang KB

2) Menyediakan dan pemasangan alat-alat kontrasepsi serta

pelayanan pengobatan efek samping KB

3) Mengadakan kursus KB untuk dukun bersalin

c. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)

Menurut Muninjaya (2004), upaya P2M bertujuan untuk menemukan

kasus penyakit menular sedini mungkin dan memberikan proteksi bagi

masyarakat agar terhindar dari penularan penyakit. Sasarannya yaitu, ibu

hamil, balita, anak-anak, dan lingkungan pemukiman masyarakat. Untuk

38

itu pemberantasan penyakit menular tertentu, misalnya penyakit kelamin,

kelompok-kelompok tertentu masyarakat yang berperilaku resiko tinggi

juga perlu dijadikan sasaran kegiatan P2M.

d. Perbaikan Gizi

Menurut Muninjaya (2004) upaya perbaikan gizi bertujuan meningkatkan

status gizi masyarakat melalui usaha pemantauan status gizi kelompok

masyarakat beresiko tinggi, terutama ibu hamil dan balita. Sasarannya

yaitu ibu hamil, balita, ibu menyusui dan penduudk yang tinggal di

daerah rawan pangan.

e. Pengobatan

Menurut Muninjaya (2004), pengobatan bertujuan memberikan

pengobatan dan perawatan kepada masyarakat. Program ini merupakan

bentuk pelayanan kesehatan dasar yang bersifat kuratif. Sasarannya yaitu

seluruh masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang mengunjungi

puskesmas untuk mendapatkan pengobatan.

f. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat/ Promosi Kesehatan

Upaya promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan nilai kesehatan sehingga dengan sadar mengubah

perilakunya menjadi perilaku sehat. Sasarannya yaitu masyarakat

beresiko tertular penyakit maupun masyarakat umum. Upaya ini

dilakukan melalui penyuluhan, baik di klinik, rumah penduduk, balai

pertemuan melalui ceramah maupun dengan menggunakan alat peraga.

39

E. Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis)

1. Pengertian Prolanis

Program Pengelolaan Penyakit Kronis (prolanis) adalah suatu sistem

pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara

terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS (Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan

bagi peserta BPJS kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai

kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang relatif

efisien. Program tersebut memadukan sistem pelayanan kesehatan da komunikasi

kepada populasi yang memiliki kondisi dimana kemandirian diri merupakan hal

utama.

Prolanis menurut peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 adalah

suatu sistem yang memadukan antara penatalaksanaan pelayanan kesehatan dan

komunikasi bagi kelompok peserta dengan kondisi penyakit tertentu melalui

upaya penanganan penyakit secara mandiri. Prolanis merupakan salah satu

program promotif preventif yang dijalankan oleh FKTP (Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama) yang diusung kerjasama dengan BPJS Kesehatan diantara

program lainnya seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi, keluarga berencana,

dan skrining kesehatan.

2. Tujuan dan Sasaran Prolanis

Tujuan dari Prolanis adalah untuk mendorong peserta penyandang

penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75%

40

peserta terdaftar yang berkunjung ke Faskes Tingkat Pertama memiliki hasil baik

pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit DM (Diabetes Militus) tipe 2 dan

hirpetensi sesuai panduan klinis terkait. Sehingga mencegah timbulnya

komplikasi penyakit. Selain itu tujuan dibuatnya Prolanis adalah untuk

mendorong kemandirian peserta, meningkatkan kepuasan peserta, meningkatkan

kualitas kesehatan peserta, dan mengendalikan biaya pelayanan kesehatan dalam

rangka panjang. Sedangkan untuk target sasaran pelayanan Prolanis ini adalah seluruh

peserta BPJS Kesehatan penyandang penyakit kronis khususnya Diabetes Melitus Tipe 2

(DM) dan Hipertensi (HT).

F. Penyakit Kronis

1. Pengertian Penyakit Kronis

Menurut Bustan M.N (2007: 3) Istilah penyakit kronis memiliki kesamaan

dengan sebutan penyakit tidak menular (PTM). Istilah PTM tersebut dipakai

dengan maksud membedakan kelompok penyakit-penyakit lainnya yang tidak

termasuk dalam kategori penyakit menular. Penyakit kronis dapat dipakai untuk

PTM karena kelangsungan PTM biasanya bersifat kronis (menahun) atau lama.

Perhatian penyakit kronis makin hari makin meningkat karena semakin

meningkatnya gaya hidup masyarakat yang salah dan tidak sehat. Sedangkan

jumlah penderita penyakit kronis terus bertambah dari tahun ke tahun kebanyakan

penderita penyakit kronis tersebut memilik minimal dua atau bahkan lebih dari

dua penyakit yang diderita.

41

Menurut Blesky (1990) penyakit kronis adalah penyakit yang mempunyai

karakteristik yaitu penyakit yang bertahap-tahap, mempunyai perjalanan penyakit

yang cukup lama, dan sering tidak dapat disembuhkan (dalam

http://repository.usu.ac.id/). Sedangkan menurut Adelman & Daly (2001)

penyakit kronis adalah penyakit yang membutuhkan waktu yang cukup lama,

tidak terjadi secara tiba-tiba atau spontan, dan biasanya tidak dapat disembuhkan

dengan cara sempurna (dalam http://repository.usu.ac.id/).

Penyebab penyakit kronis tidak pasti, memiliki faktor dan resiko yang

multiple, membutuhkan durasi waktu yang lama, dan tidak dapat disembuhkan.

Penyakit kronis ini tidak disebabkan oleh infeksi atau pathogen, melainkan oleh

gaya hidup, kualitas tidur yang buruk, trauma emosional serta cenderung

menyebabkan kerusakan yang permanen yang memperlihatkan adanya penurunan

suatu kemampuan untuk menjalankan fungsi terutama pada organ pengindraan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam mencegah timbulnya penyakit-penyakit

kronis manusia perlu menerapkan gaya hidup yang sehat dan benar serta kualitas

tidur yang baik.

2. Jenis-jenis Penyakit Kronis

Suatu istilah yang berhubungan dengan penyakit kronis adalah impairment

atau kerusakan. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan pola gaya hidup yang

salah dan tidak sehat. Berikut jenis-jenis penyakit yang termasuk dalam kategori

penyakit kronis atau penyakit tidak menular menurut Bustan M.N (2007: 42),

antara lain:

42

a) Penyakit Jantung

Faktor resiko penyakit jantung berhubungan dengan faktor gizi,

kebiasaan merokok, tingkat stres yang tinggi, hipertensi yang tidak

terkendali, dan kurang olahraga.

b) Atherosklerosis

Penyakit atherosklerosis adalah keadaan pengerasan dinding pembuluh

darah yang menyebabkan penyempitan pada lubang pembuluh darah

tersebut. Beberapa jenis atherosklerosis dapat berupa; atheriosklerosis

(pengerasan dinding pembuluh darah arteri), atheriolosklerosis

(pengerasan dinding pembuluh darah arteri oleh pembuluh arteri kecil),

atheroma/atherosklerosi ( pengerasan ujung pembuluh darah kecil)

c) Hipertensi

Keadaan peningkatan tekanan darah yang memberi gejala yang akan

berlanjut ke suatu organ target seperti stroke, penyakit jantung koroner.

d) Penyakit Jantung Koroner

Salah satu bentuk utama penyakit kardiovaskuler (penyakit jantung dan

pembuluh darah).

e) Stroke

Suatu penyakit defisit neurologis akut yang diebabkan oleh gangguan

pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan

gejala dan tanda sesuai dengan daerah otak yang terganggu.

f) Diabetes Militus

Gangguan kesehatan yang berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh

peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan ataupun

resistensi insulin.

g) Kanker

Kanker merupakan kumpulan sejumlah penyakit yang beraneka ragam

bentuknya.

h) Kanker Payudara

Kumpulan penyakit yang beraneka ragam yang mayoritas menyerang

payudara wanita.

i) Kanker Leher Rahim

Kanker leher rahim (serviks uterus/mulut rahim) merupakan jenis

keganasan yang paling sering ditemukan di kalangan wanita Indonesia.

j) Tumor Prostat

Jenis penyakit tumor yang menyerang organ hormonal reproduksi

manusia pada tubuh pria.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa jenis-jenis penyakit kronis atau

penyakit tidak menular merupakan penyakit yang menyumbangkan angka

kematian yang semakin hari semakin meningkat, terutama penyakit jantung dan

stroke yang banyak mendominasi penyebab kematian utama di Indonesia.