Embed Size (px)
Citation preview
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Proyek Konstruksi
Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali
dilaksanakan, ada awal ada akhir, dan umumnya berjangka pendek (Ervianto,2002).
Proyek konstruksi mempunyai tiga karakteristik yang dapat dipandang secara tiga
dimensi yaitu:
1. Bersifat unik
Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan
yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis),
proyek yang bersifat sementara dan selalu terlibat grup pekerja yang berbeda-
beda.
2. Dibutuhkan sumber daya (resource)
Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja dan
“sesuatu” (uang, mesin, metode, material). Pengorganisasian semua sumber daya
dilakukan oleh manajemen proyek. dalam kenyataanya mengkordinasikan
pekerja lebih sulit daripada sumber daya lainnya, apalagi pengetahuan yang
dipelajari oleh manajer proyek bersifat teknis, seperti mekanika rekayasa, fisika
bangunan, pengetahuan komputer, manajemen konstruksi
3. Organisasi
Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan yang didalamnya terlibat
sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan keterlibatan,
kepribadian yang bervariasi dan ketidakpastian. Langkah awal yang harus
dilakukan oleh manajer proyek adalah menetapkan visi menjadi satu tujuan yang
ditetapkan oleh organisasi.
Dalam proses mencapai tujuan dari suatu proyek ditentukan batasan yaitu besar
biaya yang dialokasikan, jadwal serta mutu yang harus dipenuhi (Soeharto,1995).
5
Ketiga batasan tersebut sering disebut Tiga Kendala (Triple Constraint) dengan
masing-masing pembahasan sebagai berikut:
1. Biaya (Cost)
Anggaran/biaya proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi
anggaran, untuk proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah yang besar
dan jadwal bertahun-tahun, anggarannya bukan hanya untuk total proyek tetapi
dipecah menjadi komponen-komponennya, atau periode tertentu (misalnya per
kwartal) yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian,
penyelesaian bagian-bagian proyek pun harus memenuhi sasaran anggaran per
periode.
2. Waktu (time)
Jadwal proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir
yang telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahan
tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
3. Mutu (Quality)
Mutu produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria
yang dipersyaratkan. Memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi
tugas yang dimaksudkan atau sering disebut sebagai fit for the intented use.
Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh mana
sasaran tersebut dapat dipenuhi.
2.2 Biaya Konstruksi
Pada proyek konstruksi, penawaran harus dilakukan sebelum proses produksi
terjadi. Hal ini menyebabkan industri jasa konstruksi memuat resiko yang cukup
tinggi. Untuk membuat harga penawaran yang cukup rendah, tetapi masih
mendapatkan cukup keuntungan (profit) maka diperlukan seorang estimator
(penaksiran biaya). Penaksiran anggaran biaya adalah proses penghitungan volume
pekerjaan, harga, dari berbagai macam bahan dan pekerjaan yang akan terjadi pada
suatu konstruksi. Karena taksiran dibuat sebelum dimulainya pembangunan maka
nilai harga yang diperoleh adalah “taksiran biaya” atau estimation cost, bukan “biaya
6
sebenarnya” atau actual cost. Tentang cocok atau tidaknya suatu taksiran biaya
dengan biaya yang sebenarnya sangat tergantung dari kepandaian dan keputusan yang
diambi oleh estimator berdasarkan pengalamannya.
Terdapat banyak metode dan tingkat kecermatan untuk mempersiapkan biaya
modal suatu proyek konstruksi. Setiap metode mempunyai segi keunggulan dan
keterbatasannya, tetapi adalah penting untuk mengenal dan menekankan bahwa ke
semua perkiraan merupakan suatu ancar-ancar yang didasarkan suatu penilaian dan
pengalaman. Bahkan perincian angka-angka rampung, dari perincian biaya yang
sebenarnya. Hal itu terjadi karena memang dibutuhkan adanya suatu cara penilaian
yang bijaksana dalam pencatatan dan pengalokasian angka-angka biaya tatkala
operasi itu sedang berlangsung.
Perkiraan penawaran kontraktor didasarkan pada seperangkat rencana dan
spesifikasi yang relatif lengkap, dan lebih daripada hanya menggunakan biaya satuan
historis terhadap kuantitas yang diperhitungkan. Tentu saja, suatu perkiraan yang
sangat terperinci, cermat, dan serba lengkap, terutama pada konstruksi berat dan
industry, merupakan sesuatu konsepsi yang jauh lebih luas dari hanya sekedar
penetapan biaya saja. Untuk mendapatkan biaya itu, pihak penaksir dalam prakteknya
harus membangun proyek itu di atas kertas.
Jenis-Jenis Biaya Proyek
Biaya proyek terdiri dari biaya langsung, biaya tak langsung dan total biaya
proyek.
1. Biaya Langsung (Direct Cost)
Biaya langsung adalah biaya yang langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan
fisik proyek. yang termasuk biaya langsung adalah:
1) Biaya bahan/material, dihitung dengan memperhatikan spesifikasi,
kualitas dan kuantitas bahan yang diperlukan.
7
2) Biaya tenaga kerja, biaya ini diperhitungkan dengan memperkirakan
jumlah, keahlian dan jumlah yang dipakai untuk melaksanakan setiap
kegiatan proyek.
3) Biaya sub-kontraktor, adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-
kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh pihak lain.
4) Biaya peralatan, pada proyek umumnya biaya peralatan digolongkan
sebagai jenis biaya tersendiri, biaya ini dapat merupakan sewa ataupun
terhitung dengan biaya penyusutan.
2. Biaya Tak Langsung (Indirect Cost)
Biaya tak langsung adalah pengeluaran untuk manajemen, dimana biaya ini
dikeluarkan untuk dapat melancarkan pelaksanaan proyek. Biaya-biaya
tersebut antara lain:
1) Biaya umum proyek, misalnya biaya pembangunan fasilitas sementara,
gaji karyawan, penyediaan transportasi, listrik air, sewa kantor dan
lainnya. Biaya ini sering disebut biaya overhead.
2) Keuntungan (profit), yang biasanya diperhitungkan untuk melengkapi
penawaran proyek. dimana dalam memenangkan suatu tender dengan
tingkat persaingan yang cukup besar, diperlukan keberanian untuk
menurunkan harga penawaran dengan mengurangi tingkat keuntungan
yang diperoleh.
3. Total Biaya Proyek
Adalah penjumlahan biaya langsung dan biaya tak langsung. Kedua-duanya
berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan proyek. Pada umumnya makin
lama proyek berjalan makin tinggi komulatif biaya tidak langsung diperlukan.
2.3 Pelelangan (Tender)
Pelelangan, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka (untuk
umum) dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan
pengumuman resmi sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan
membubuhi kualifikasinya dapat mengikutinya. Bila calon penyedia barang atau jasa
8
terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas dan kecanggihan teknologi
pekerjaan, kelangkaan tenaga ahli atau terbatasnya perusahaan yang mampu
mengerjakan pekerjaan tersebut, pengadaan barang atau jasa tetap dilakukan dengan
cara pelelangan.
2.3.1 Jenis-jenis pelelangan
Berdasarkan PP. No. 4 Tahun 2015. Pemilihan penyedia jasa konstruksi
dilakukan dengan:
1) Pelelangan umum
Adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
2) Pelelangan terbatas
Adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan
jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk
pekerjaan yang kompleks.
3) Pemilihan langsung
Adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan
yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4) Penunjukan Langsung
Adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk 1
(satu) penyedia barang/jasa
5) Pengadaan Langsung
Adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa
melalui pelelangan/seleksi/penunjukkan langsung.
6) Pengadaan secara elektronik atau E-procurement adalah pengadaan
barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9
2.3.2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan sistem E-
Procurement yang mengoperasikan sistem bernama Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) yang dikembangkan dengan basic free licence untuk diterapkan di
seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Sehingga instansi pemerintah dengan
anggaran yang terbatas tetap dapat menerapkan SPSE karena tidak diperlukan biaya
lisensi kecuali pembelian server dan sewa akses internet. Selain itu LPSE merupakan
unit yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan system E-
Procurement SPSE. Pada proses pengadaan LPSE hanya berfungsi sebagai fasilitator
yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya
dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP).
2.3.3 Pihak Yang Terlibat dalam Proses Pelelangan
Dalam proses pelelangan ada beberapa pihak yang terlibat, berdasarkan PP. no
4 tahun 2015 pihak yang terlibat dalam pelelangan yaitu:
1) Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang
selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2) Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang dan atau jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
3) Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya disebut
LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan
merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan
pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden nomor 157 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden
nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
4) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10
5) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan kerja
perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna
APBN/APBD.
6) Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala
daerah untuk menggunakan APBD.
7) Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8) Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah /Institusi yang berfungsi
melaksanakan Pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9) Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan
pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan E-Purchasing.
10) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.
11) Aparat pengawas intern pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain
yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
12) Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
Didalam mengajukan penawarannya penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
kegiatan/usaha
b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk
menyediakan barang/jasa
11
c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia
barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam pengadaan barang/jasa
f. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia
barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan
tersebut
g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro,
usaha kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan
yang sesuai untuk usaha non-kecil.
h. Memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk
pengadaan barang dan jasa konsultasi
i. Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan
konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank
j. Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus
memperhitungkan sisa kemampuan paket (SKP) sebagai berikut:
SKP = KP – P
KP = nilai kemampuan paket, dengan ketentuan:
a) Untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak 5
(lima) paket pekerjaan; dan
b) Untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket (KP) ditentukan sebanyak
6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat
bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
12
k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan
dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa
l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun terakhir
m. Secara hukum mempunyai kapasitas mengikatkan diri pada kontrak
n. Tidak masuk dalam daftar hitam
o. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman
dan
p. Menandatangani pakta integritas
Kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan metode
pemasukan dokumen penawaran terdiri atas:
a. Metode satu sampul
Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang sederhana,
dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1) Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah
ditetapkan pemerintah
2) Pengadaan jasa konsultasi dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang
sederhana; atau
3) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifikasi
teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen
pengadaan
b. Metode dua sampul
Metode dua sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa dimana evaluasi
teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk:
1) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan
evaluasi system nilai atau system biaya selama umur ekonomis
2) Pengadaan jasa konsultasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
13
a) Dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan
harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian
teknis
b) Pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang
lebih mendalam
c. Metode dua tahap
Metode dua tahap digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Pekerjaan bersifat kompleks
2) Memenuhi Kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk
pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan
peralatannya
3) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan
teknologi yang berbeda
4) Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama
5) Membutuhkan penyetaraan teknis
2.3.4 Proses Pelelangan
Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya berdasarkan
PP. No. 4 Tahun 2015 dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan
sebagai berikut :
1. Persiapan pengadaan
a. PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUM)
b. PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
meliputi: spesifikasi teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan
rancangan kontrak
c. Panitia/Pokja ULP pengadaan memasukkan ke dalam SPSE :
1) Kategori paket pekerjaan
2) Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian
dokumen penawaran yang meliputi :
14
a. E-lelang umum Pra Kualifikasi dua file
b. E-lelang umum Pasca Kualifikasi satu file
c. E-lelang umum Pasca Kualifikasi dua file
3) Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa
4) Harga Perkiraan Sendiri
5) Persyaratan Kualifikasi
6) Jenis Kontrak
7) Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan
8) Dokumen pemilihan
2. Pengumuman pengadaan barang/jasa
a. setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang
bersangkutan akan tercantum dalam website LPSE dan
panitia/pokja ULP pengadaan mengumumkan paket pengadaan
barang/jasa sesuai dengan keperluan yang berlaku
b. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di
website LPSE yang bersangkutan
3. Pendaftaran peserta pengadaan barang/jasa
a. Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat
memilih dan mendaftar sebagai peserta pengadaan barang/jasa
pada paket-paket pekerjaan yang diminati
b. Dengan mendaftar sebagai peserta pengadaan barang/jasa pada
paket pekerjaan yang diminati maka penyedia barang/jasa
dianggap telah menyetujui pakta integritas
c. Dengan mendaftar sebagai peserta pengadaan barang/jasa pada
paket pekerjaan yang diminati penyedia barang/jasa dapat
mengunduh (mendownload) dokumen pengadaan/lelang paket
pekerjaan tersebut
4. Penjelasan pengadaan barang/jasa
a. proses penjelasan pengadaan barang/jasa dilakukan secara online
tanpa tatap muka melalui website LPSE yang bersangkutan
15
b. dalam hal waktu penjelasan pengadaan barang/jasa telah berakhir,
panitia/pokja ULP pengadaan masih mempunyai waktu untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab
c. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan
informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, panitia/pokja
ULP pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di
lapangan/lokasi pekerjaan
5. Penyampaian penawaran
a. Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa yang
sudah menjadi peserta pengadaan barang/jasa dapat mengirimkan
dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan
enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan
Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam
website LPSE
b. Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan
pengguna APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat
mengoperasikan APENDO
6. Proses Evaluasi
a. Pada tahap pembukaan file penawaran, panitia/pokja ULP
pengadaan dapat mengunduh (download) dan melakukan deskripsi
file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO
b. Terhadap file penawaran yang oleh tidak dapat dibuka
c. Panitia/pokja ULP pengadaan wajib menyampaikan file
penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) kepada
LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat
menyampaikan file penawaran tersebut kepada direktorat e-
procurement LKPP
d. Terhadap penyampaian file penawaran terenkripsi yang tidak
dapat dibuka (dekripsi), LKPP melakukan analisa terhadap file
16
penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah
yang perlu diambil oleh panitia/pokja ULP pengadaan
e. Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana huruf
b diatas panitia/pokja ULP pengadaan dimungkinkan melakukan
pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut
f. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi)
terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) diluar
SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan kedalam
SPSE
g. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan
memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang
pengadaan barang/jasa
7. proses pengadaan barang/jasa gagal dan diulang
a. dalam hal panitia/pokja ULP pengadaan memutuskan untuk
melakukan proses pengadaan barang/jasa ulang, maka terlebih
dahulu panitia/pokja ULP pengadaan harus membatalkan proses
pengadaan barang/jasa paket yang sedang berjalan (pada tahap
apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab proses
pengadaan barang/jasa harus di ulang
b. informasi tentang proses pengadaan barang/jasa ulang ini secara
otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta lelang
paket pekerjaan tersebut
c. Termasuk dalan SPSE gagal karena teknik operasional LPSE
8. Pengumuman calon pemenang pengadaan barang/jasa
Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah
menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa suatu paket pekerjaan,
SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman
pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini
melalui email kepada seluruh peserta pengadaan barang/jasa paket
pekerjaan tersebut
17
9. Sanggah
a. Peserta pengadaan barang/jasa hanya dapat mengirimkan 1 (satu)
kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan
secara online melalui SPSE
b. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap
sanggahan peserta pengadaan barang/jasa yang dikirimkan setelah
batas akhir waktu sanggah
c. Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan
diluar SPSE dan peserta pengadaan barang/jasa mengirimkan
kepada pejabat terkait
d. Proses sanggah banding menghentikan tahapan pengadaan
barang/jasa selanjutnya kepada SPSE
10. Pasca proses pengadaan
a. proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah
menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa dan panitia/pokja
ULP pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang pengadaan
barang/jasa kepada peserta pengadaan barang/jasa melalui SPSE
serta masa sanggah telah dilalui
b. SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada
pemenang pengadaan barang/jasa dan meminta untuk
menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya diluar
SPSE
c. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, PPK wajib
membuat dan menyampaikan surat penetapan pemenang kepada
pemenang pengadaan barang/jasa secara tertulis
d. Disertai dengan asli dokumen penawaran paket pekerjaan tertentu,
pemenang pengadaan barang/jasa melakukan penandatanganan
kontrak dengan pejabat terkait yang dilakukan diluar SPSE
e. Proses pengadaan belum resmi/sah menjadi transaksi pengadaan
apabila masing-masing pihak belum melakukan kewajiban dan
18
haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ditetapkan oleh
kementrian/lembaga/pemerintah daerah terkait
f. Pemenang proses pengadaan barang/jasa wajib untuk
menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa diluar SPSE dengan
pejabat kementrian/lembaga/pemerintah daerah terkait
g. Setelah pemenang ditetapkan melalui website LPSE, pejabat
kementrian/lembaga/pemerintah daerah terkait dapat menghubungi
pemenang untuk menyelesaikan transaksi pengadaannya segera
setelah berakhirnya pengadaan
h. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat
mengetahui pemenang pengadaan barang/jasa paket pekerjaan
tertentu melalui website LPSE terkait
11. Pembatalan/pemutusan
Panitia Pokja ULP pengadaan berhak/dapat membatalkan/
memutuskan proses pengadaan apabila memenuhi pasal 28 Keppres
Nomor 80 Tahun 2003 dan dalam hal sedang berlangsungnya proses
pengadaan barang/jasa, karena suatu hal dan lain hal yang
mengakibatkan proses pengadaan barang/jasa tidak dapat
melaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis dan
nonteknis, keadaan kahar)
12. Penilaian
Apabila penyedia barang/jasa memiliki catatan kinerja (track record)
yang buruk, maka panitia/pokja ULP pengadaan berhak/dapat
mengugurkan penawaran penyedia dan atau memasukkan kedalam
daftar hitam (black list) dalam kurun waktu tertentu. Untuk keperluan
ini panitia/pokja ULP pengadaan memberitahukan secara tertulis
kepada LPSE agar diumumkan dalam website LPSE.
19
2.4 Penawaran
Penawaran adalah suatu usulan oleh satu pihak untuk mengerjakan sesuatu bagi
pihak lain menurut persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama
(Patmadjaja,1999). Penawaran diajukan dalam suatu pelelangan atau tender. Bila
calon penyedia barang atau jasa terbatas jumlahnya karena karakteristik,
kompleksitas, dan atau kecanggihan teknologi pekerjaannya, dan atau kelangkaan
tenaga ahli, atau terbatasnya perusahaan yang mampu mengerjakan pekerjaan
tersebut, pengadaan barang atau jasa tetap dilakukan dengan cara pelelangan.
Penawaran memuat harga pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor terhadap
pemilik dan bersifat mengikat atas dasar dokumen kontrak lainnya (gambar rencana,
spesifikasi, syarat umum kontrak, dan risalah penjelasan pekerjaan).
Berdasarkan PP. No.4 tahun 2015 terdapat tiga metode yang digunakan dalam
mengevaluasi penawaran, yang terdiri dari :
1. Sistem gugur
Metode evaluasi penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur
2. Sistem nilai
Evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan
dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas
teknis
Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan
90%(Sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan.
b. Unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat
dikuantifikasikan
c. Tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci
dalam dokumen pengadaan
20
3. System penilaian biaya selama umur ekonomis
Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan
faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan,
dan jangka waktu operasi tertentu.
2.4.1 Strategi Penawaran
Yang dimaksud strategi adalah suatu upaya yang dapat digunakan oleh pemakai
dalam mendekatkan permasalahan pada kondisi yang nyata. Konsep dasar dalam
menentukan strategi penawaran sebenarnya cukup sederhana yaitu hanya ada satu
penawar terbaik dalam mengkombinasikan dua hal (Ervianto,2004), yaitu:
1. Memperoleh profit dari harga penawaran yang diajukan.
2. Kemungkinan untuk mendapatkan proyek dapat tercapai.
Dalam pelaksanaan lelang banyak cara peserta lelang berusaha memenangkan
lelang dengan menerapkan berbagai strategi (Ervianto,2004), antara lain:
1) Strategi kompetitif, merupakan strategi penawaran yang paling ideal dengan
mengasumsikan seluruh pesaing menggunakan strategi yang jujur dalam
kompetisi
2) Strategi menurunkan harga, digunakan oleh peserta lelang untuk
memenangkan lelang dengan cara menurunkan harga dan rela mendapat
keuntungan minimal
3) Strategi merugi, bertujuan untuk memperoleh simpati dari owner dengan
harapan untuk mendapatkan proyek berikutnya
4) Strategi pembayaran dengan kelonggaran, bertujuan memberikan kelonggaran
kepada owner dalam hal pembayaran termin
5) Strategi perundingan bawah meja, bertujuan mendapatkan nilai OE dalam
suasana tidak normal
Berbagai metode pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi
penawaran, dengan tujuan agar kontraktor dapat membuat penawaran menjadi lebih
akurat dan efektif terhadap suatu proyek. Dipahami dan diaplikasikannya salah satu
21
metode pendekatan dalam pengajuan harga penawaran akan lebih baik dibandingkan
tidak sama sekali. Metode yang sering digunakan sebagai alat untuk mendapatkan
harga penawaran yang kompetitif dan profit yang optimum adalah Metode Friedman,
Metode Gates, dan Metode Ackoff & Sasieni.
2.4.2 Metode-metode Strategi Penawaran
Ada banyak metode penawaran yang biasa digunakan sebagai strategi dalam suatu
penawaran pada tender proyek konstruksi diantaranya adalah:
1. Metode Gates
Gates (Patmadjaja,1999) mengusulkan dua metode penawaran, yaitu:
1) Probabilitas mengalahkan tawaran untuk satu pesaing, dengan rumus:
P(CoWin / Bo) = 1
1+∑1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑖)
𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑖)𝑛𝑖=0
……….………...………..(2.1)
Dimana:
P(CoWin / Bo) = Probabilitas menang terhadap satu pesaing
P(Bo<Bi) = Probabilitas menang terhadap pesaing i
2) Probabilitas mengalahkan tawaran dua/lebih pesaing, dengan rumus:
P(CoWin / Bo) = 1
1+𝑛1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)
𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)
……….………...…………....(2.2)
Dimana:
P(CoWin / Bo) = Probabilitas menang terhadap dua/lebih pesaing
Ba = Harga penawaran rata-rata
n = Jumlah pesaing
Dilanjutkan dengan menghitung nilai expected profit dengan perumusan
sebagai berikut:
E(P) = [(Bo-C)P(Cowins / Bo)………………………………………..(2.3)
Dimana:
E(P) = Expected profit
22
Bo = Harga penawaran kontraktor
C = Biaya estimasi proyek
2. Metode Ackoff & Sasieni
Ackoff dan Sasieni (Patmadjaja,1999) menganggap bahwa biaya actual
proyek adalah sesuai dengan biaya estimasi proyek sesuai dengan Gates.
Probabilitas menang hanya terdapat pesaing terendah saja:
P(CoWin / Bo) = P ( Bo < Bi )……………………………………………(2.4)
Dimana:
P(CoWin/Bo) = Probabilitas menang terhadap penawar terendah
P(Bo<Bi) = Probabilitas menang terhadap pesaing i
dan dilanjutkan menghitung expected profit dengan perumusan yang sama
dengan persamaan (2.3)
3. Metode Friedman
Metode Friedman (Patmadjaja,1999) menggunakan dua buah perumusan
probabilitas untuk menang sebagai berikut:
1) Probabilitas mengalahkan tawaran untuk satu pesaing, dengan rumus:
P(CoWin / Bo) = P ( Bo < B1 ) x P (Bo < Bi) x …xP(Bo < Bn) …..…(2.5)
Dimana :
P(CoWin / Bo) = Probabilitas menang terhadap satu pesaing
P(Bo<Bi) = Probabilitas menang terhadap pesaing i.
2) Probabilitas mengalahkan tawaran dua/lebih pesaing, dengan rumus:
P(CoWin / Bo) = P ( Bo<Ba)n ………………………………….…….(2.6)
Dimana :
P(CoWin / Bo) = Probabilitas menang terhadap dua/lebih pesaing
Ba = Harga penawaran rata-rata
n = Jumlah pesaing
dilanjutkan dengan menghitung nilai expected profit perumusan sebagai
berikut:
E(P) = (Bo – Us.C) x P (CoWin/Bo)…...……………………………..(2.7)
Dimana:
23
E(P) = Expected Profit
Us = Ratio biaya actual terhadap biaya estimasi
Bo = Harga Penawaran Kontraktor
C = Biaya Estimasi Proyek
Tahap Perhitungan Metode Gates
Adapun tahap perhitungan metode gates adalah sebagai berikut:
1. Perhitungan mark-up dari sejumlah proyek, dimana sebelumnya dilakukan
perhitungan biaya proyek dengan rumus:
Biaya Proyek = 75% x OE ………………………………………………..(2.8)
Mark-up (mo) =(𝑝𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛(𝑅𝑝)− 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 (𝑅𝑝))
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 x 100%......................(2.9)
2. Pengurutan mark-up dari nilai terendah hingga tertinggi untuk memperoleh
distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif dari pesaing.
3. Perhitungan Probabilitas mengalakan tawaran satu pesaing, dengan rumus:
P(CoWin / Bo) = 1
1+∑1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑖)
𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑖)𝑛𝑖=0
………………………………(2.10)
4. Perhitungan Probabilitas mengalakan tawaran dua / lebih pesaing, dengan
rumus:
P(CoWin / Bo) = 1
1+𝑛1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)
𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)
………………...…………………(2.11)
5. Perhitungan keuntungan haraoan bila mengalahkan satu pesaing, dengan
rumus : E(P) = [mo x P(CoWin / Bo)]…………………………………...(2.12)
6. Perhitungan keuntungan harapan bila mengalahkan dua/lebih pesaing, dengan
rumus:
E(P) = mo x 1
1+𝑛1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)
𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)
………………………..………………(2.13)
24
Tahap Perhitungan Metode Friedman
Adapun tahap perhitungan metode gates adalah sebagai berikut:
1. Perhitungan mark-up dari sejumlah proyek, dimana sebelumnya dilakukan
perhitungan biaya proyek dengan rumus:
Biaya Proyek = 75% x OE ………………………………………………(2.14)
Mark-up (mo) =(𝑝𝑒𝑛𝑎𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛(𝑅𝑝)− 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 (𝑅𝑝))
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 x 100%......................(2.15)
2. Pengurutan mark-up dari nilai terendah hingga tertinggi untuk memperoleh
distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif dari pesaing.
3. Perhitungan Probabilitas mengalakan tawaran satu pesaing, dengan rumus:
P(CoWin / Bo) = 𝑘𝑢𝑚𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑎𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛 x100%……………………...……(2.16)
4. Perhitungan Probabilitas mengalakan tawaran dua / lebih pesaing, dengan
rumus:
P(CoWin / Bo) = [P ( Bo<Ba)]n ………………...………………………(2.17)
5. Perhitungan keuntungan harapan bila mengalahkan satu pesaing, dengan
rumus: E(P) = mo x P ( Bo<Ba) ……………………………………….(2.18)
6. Perhitungan keuntungan harapan bila mengalahkan dua/lebih pesaing, dengan
rumus:
E(P) = mo x [P ( Bo<Ba)]n …………………………………………...…(2.19)
2.4.3 Penawaran Dengan Satu Kompetitor
Pada gambar 2.1 diperlihatkan pengaruh dari harga penawaran dengan
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan/proyek, dalam kondisi hanya ada satu
kompetitor. Kontraktor pasti menjadi penawar terendah jika mengajukan penawaran
yang terdiri dari komponen biaya langsung saja. Jika mengajukan harga penawaran
dengan kenaikan 10% dari biaya langsung, maka harapan untuk menjadi penawaran
terendah 60%, jika mengajukan harga penawaran dengan kenaikan sebesar 20% dari
biaya langsung, maka kesempatan menjadi penawar terendah adalah 20%, dan jika
25
dengan kenaikan sebesar 25%, maka hilang kesempatan untuk menjadi penawar
terendah.
Dapat diperlihatkan berbagai keadaan antara keuntungan yang dapat dicapai
dengan harga penawaran sebagai berikut:
1. Jika menawar dari komponen biaya langsung saja, maka pasti akan
mendapatkan pekerjaan tetapi tidak mendapatkan keuntungan.
2. Jika menawar 5% di atas biaya langsung, kesempatan menjadi penawar
terendah adalah 80%, maka keuntungan yang dapat dicapai adalah 5% dari
80%=4%.
3. Jika menawar 10% di atas biaya langsung, kesempatan menjadi penawar
terendah adalah 60%, maka keuntungan yang dapat dicapai adalah 10% dari
60%=6%.
4. Jika menawar 12.5% diatas biaya langsung, kesempatan menjadi penawar
terendah adalah 50%, maka keuntungan yang dapat dicapai adalah 12.5% dari
50%=6.25%
5. Jika menawar 15% di atas biaya langsung, kesempatan menjadi penawar
terendah adalah 40%, maka keuntungan yang dapat dicapai adalah 15% dari
40%=6%
6. Jika menawar 20% di atas biaya langsung, kesempatan menjadi penawar
terendah adalah 20%, maka keuntungan yang dapat dicapai adalah 20% dari
20%=4%
7. Jika menawar 25% di atas biaya langsung, maka tidak akan mendapatkan
proyek dengan sendirinya tidak mendapatkan keuntungan.
26
Gambar 2.1 Hubungan antara mark-up dengan probabilitas menjadi penawar terendah
(Ervianto, 2004)
Dalam gambar 2.2 diperlihatkan estimasi besarnya keuntungan yang
diharapkan dengan cara mengkombinasikan antara mark-up dan probabilitas menjadi
penawar terendah (dengan satu kompetitor). Dalam contoh ini kontraktor dapat
menghasilkan keuntungan dengan melakukan penawaran sebesar 12.5% di atas biaya
langsung, atau dengan mark-up di bawah 12.5%. Maka 12.5 % adalah angka
optimum yang dapat digunakan sebagai dasar penawaran, dengan kata lain
kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dengan probabilitas 60% dan dengan
mark-up 10% akan lebih realistis disbanding dengan probabilitas mendapatkan
pekerjaan 40% dan dengan mark-up 15%. Akan tetapi, dengan semakin besarnya
mark-up dalam suatu penawaran akan memperkecil resiko yang akan ditanggung oleh
kontraktor.
0
5
10
15
20
25
30
0 20 40 60 80 100 120
Mar
k-u
p[%
]
Probabilitas menang [%]
Hubungan antara mark-up dengan probabilitas
menjadi pemenang
27
Gambar 2.2 Grafik hubungan antara mark-up dengan expected profit
(Ervianto, 2004)
2.4.4 Probabilitas Menjadi Penawar Terendah
Dalam usaha menempatkan harga penawaran yang kompetitif dapat dilakukan
perhitungan probabilitas dari competitor yang mengajukan penawaran dalam proyek
tersebut. Dalam gambar 2.1 diperlihatkan grafik antara probabilitas dengan besarnya
mark-up yang ditunjukkan berupa garis linier. Rentang probabilitas dimulai dari
100% hingga 0% sedangkan rentang perubahan mark-up berturut-turut dari 0%
sampai dengan 25%.
Jika peserta pelelangan (tender) menempatkan harga penawaran berdasarkan
mark-up mengikuti distribusi normal seperti diperlihatkan dalam gambar 2.3. Dalam
contoh ini frekwensi harga penawaran kompetitor berkisar antara 100-105% dari
estimasi biaya langsung adalah 5%, antara 105-110% sebanyak 25%, antara 110-
115% sebanyak 40% antara 115-120% sebanyak 25%, dan dari 120-125% sebanyak
5%.
0
5
10
15
20
25
30
0 1 2 3 4 5 6 7
mar
k-u
p[%
]
Expected profit[%]
Hubungan antara mark-up dengan expected profit
28
Gambar 2.3 Distribusi dari Kompetitor Mengikuti Distribusi Normal
(Ervianto,2004)
2.4.5 Expected Profit
Keuntungan yang diharapkan dapat digambarkan berdasarkan kurva
probabilitas. Kurva keuntungan ini diperlihatkan dalam gambar 2.4 tentang hubungan
antara expected profit dengan mark-up adalah dengan nilai mark-up 10% yang akan
memberikan profit yang maksimum.
Rumusan dari expected profit adalah:
E ( P ) = p ( b – c ) ………………………………………………………(2.20)
P = Probabilitas menang
b = Penawaran
c = Biaya Estimasi
Dengan mencoba-coba besaran mark-up maka akan didapatkan nilai
maksimum dari expected profit, dimana besarnya mark-up yang menghasilkan
expected profit yang maksimum disebut mark-up optimum, yang nantinya dipakai
dalam penawaran suatu tender dan akan cukup terlihat berapa besarnya profit yang
akan digunakan. Keuntungan yang diharapkan dapat digambarkan berdasarkan kurva
0
5
10
15
20
25
30
35
40
5 10 15 20 25
Ko
mp
eti
tor[
%]
Mark-up [%]
Distribusi normal peserta lelang
29
probabilitas dan gambar di bawah ini menunjukkan nilai mark-up 10% yang akan
memberikan profit maksimum.
Gambar 2.4 Expected Profit berdasarkan distribusi normal (Ervianto, 2004)
2.4.6 Mark Up
Bentuk-bentuk penyelewengan biaya proyek yang menyebabkan biaya
ekonomi tinggi biasanya disepakati oleh semua pihak (terutama masyarakat luas)
sebagai bentuk “mark-up” proyek konstruksi. Mark-up proyek ini diartikan
dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga bentuk apapun biaya penyelewengan
proyek biasanya selalu dikaitkan dengan mark-up yang terjadi. Bila dipandang dari
kacamata manajemen proyek, ternyata ada ketidaksamaan persepsi tentang kalimat
mark-up proyek konstruksi yang selama ini dipahami oleh masyarakat dengan
konsepsi manajemen proyek itu sendiri, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang
agar didapat persepsi mark-up proyek konstruksi secara fair dan benar. Dalam dunia
manajemen proyek istilah mark-up merupakan istilah biasa dan memiliki nilai normal
dalam artian tidak menjadikan suatu istilah yang menggambarkan suatu pemolesan
biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. mark-up merupakan sejumlah biaya
yang ditambahkan ke dalam biaya langsung proyek pada harga penawaran untuk
menutupi biaya tidak langsung yang meliputi biaya overhead perusahaan, biaya
resiko dan keuntungan proyek. Jumlah dan rincian mark-up dari suatu kontraktor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 5 10 15 20 25 30
Exp
ect
ed
pro
fit[
%]
Mark-up[%]
Hubungan antara expected profit dengan mark-up
30
biasanya merupakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Oleh karena itu pada penawaran,
rincian biaya tak langsung tidak ditampakkan melainkan tersebar kedalam harga
satuan tiap item pekerjaan.
Di Negara-negara maju seperti Amerika besaran mark-up berkisar antara 4%-
10% dan hal ini diwadahi dalam bentuk peraturan jasa konstruksi yang berlaku.
Aturan pelelangan yang berlaku di Negara kita dalam hal mencantumkan biaya
overhead dan keuntungan, sehingga dengan ketentuan tersebut, pihak kontraktor
biasanya merubah harga satuan dengan sejumlah biaya overhead dan keuntungan
tersebut. Dengan demikian telah terjadi perubahan harga dari harga satuan menjadi
harga penawaran dan hal ini lumrah dan biasa terjadi dalam dunia bisnis, dalam
konsep mencari keuntungan.
Mark-up adalah harga penawaran dibagi dengan biaya estimasi dalam besaran
persen (Mark-up = Bid Price/Estimated Cost). Umumnya kontraktor ingin
menemukan suatu mark-up yang sebesar-besarnya, namun dengan harapan tetap ingin
sebagai penawar terendah. Dalam menentukan besarnya mark-up kontraktor
membutuhkan hasil kumpulan data penawaran yang lalu (historical data) dari
pesaing-pesaing sebagai petunjuk dalam penawaran.
