7

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hal-hal yang diutarakan oleh peneliti yang sifatnya

mendukung adanya penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang

terdahulu, antara lain:

Christian dkk (2017), hasil penelitian pada Bank BRI dan Bank Mandiri

tahun 2012-2015, menunjukan tingkat kesehatan Bank BRI secara keseluruhan

dapat sehat, dimana dilihat pada keseluruhan pengukuran rasio Bank BRI dan

pengukuran Good Corporate Governance kinerja perusahaan masih belum cukup

baik terutama dalam hal penanganan resiko kredit. (Non Performing Loan) dan

Good Corporate Governance masuk dalam peringkat 1 yang berarti bahwa GCG

dalam keadaan sangat sehat, sehingga jika diukur secara keseluruhan dengan

menggunakan metode RGEC peringkat Risk Profile dan Good Corporate

Governance berada pada peringkat 2 yaitu sehat dan peringkat Earning dan

Capital Berada pada peringkat 1 yaitu Sangat Sehat. Sehingga jika dinilai tingkat

kesehatan Bank BRI kita dapat melihat bahwa bank BRI temasuk bank yang

berada pada peringkat 2 yaitu sehat. Sementara pada Bank Mandiri secara

keseluruhan sangat sehat. Dilihat pada keseluruhan pengukuran rasio dan

pengukuran Good Corporate Governance Bank Mandiri menggunakan metode

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital)

mendapatkan peringkat 1 yaitu sangat sehat. Hal ini mengidendikasikan bahwa

kemampuan Bank Mandiri dalam mengolah aset, struktur organisasi, dalam

8

menangani resiko kredit (kredit macet/NPL) sudah cukup baik sehingga Bank

Mandiri bisa masuk ke dalam peringkat 1 yaitu masuk dalam kategori sangat

sehat.

Alawiyah (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2012-

2014, pada faktor Risk profile bank umum BUMN berada dalam kondisi sehat

dengan rata-rata nilai NPL berturut-turut sebesar 2,55%, 2,35%, 2,35%, dan LDR

sebesar 85,50%, 90,94%, 90,59%. Pada aspek GCG pada tahun 2012 berada

dalam kondisi sangat sehat dengan rata-rata nilai sebesar 1,36, namun pada tahun

2013 dan 2014 menurun menjadi 2,07 dan 1,78 dengan kriteria sehat. Pada faktor

Earnings berturut-turut berada dalam kondisi sangat sehat dengan rata-rata nilai

ROA sebesar 3,20%, 3,29%, 3,02%, dan NIM sebesar 6,11%, 6,35%, 6,08%.

Pada faktor Capital berturut-turut berada dalam kondisi sangat sehat dengan rata-

rata nilai CAR sebesar 16,70%, 15,66%, dan 16,44%. Secara keseluruhan pada

aspek RGEC berturut-turut berada dalam peringkat komposit 1 yaitu sangat sehat

dengan nilai sebesar 90,00%, 86,67%, dan 86,67%.

Anan dan Albarqis (2017), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

tingkat kesehatan BPD DIY pada tahun 2011-2015 secara keseluruhan dapat

dikatakan bank yang sehat. Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2011

hingga 2015 secara keseluruhan berada pada peringkat komposit satu, dengan

predikat sangat sehat serta masing-masing total nilai komposit sebesar 93%, 93%,

97% , 97% dan 97%. Faktor Risk Profile yang dinilai melalui NPL dan LDR

secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan

dengan baik. Faktor Good Corporate Governance, BPD DIY sudah menerapkan

tata kelola perusahaan dengan baik. Faktor Earnings atau rentabilitas yang

9

penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini

menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki BPD DIY diikuti dengan

bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BPD DIY. Dengan menggunakan

indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa BPD DIY memiliki faktor Capital

yang baik, yaitu diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.

B. Tinjauan Pustaka

1. Perbankan Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana

dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan

fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua

macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Islam atau Bank

Syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari

masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang system dan mekanisme

kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah

sebagaimana yang telah diatur dalam Alquran dan Al-Hadits (Usman, 2012:35).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Berdasarkan Kegiatannya Bank Syariah

dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah.

10

2. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinip islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran, ( Rivai dan Arifin, 2010:163).

Selain itu bank syariah bisa disebut dengan Islamic banking atau interest fee

banking, yaitu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak

menggunakan system bunga (riba), spekulasi (masir), dan ketidakpastian atau

ketidakjelasan (ghahar), (Ali, 2010 : 1).

3. Prinsip Bank Umum Syariah

Prinsip utama dalam syariah yang mendasari jaringan kerja perbankan

dengan sistem syariah yaitu, (Trisadini P. dan Shomad, Abd. (2013:3).

a. Perbankan non riba.

b. Perniagaan halal dan tidak haram.

c. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak.

d. Pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

4. Tujuan dan Fungsi Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada

Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bank Umum

Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah menurut Usman (2012:39) adalah :

a. Memobilasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing.

11

b. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang

produktifi dan menguntungkan secara financial, dengan tetap memperhatikan

kegiatan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.

c. Melakukan fungsi legulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke

masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan

aktivitas moneter yang sehat dan dapat mengendalikan aktivitas moneter yang

sehat dan terhindar dari inflasi.

d. Menjembati keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang

memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian

khususnya dan pembangunan umumnya.

e. Menjaga amanah yang di percayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan

yang berdasarkan prinsip syariah.

5. Produk Bank Umum Syariah

Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga menawarkan beragam

produk perbankan. Produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip syariah. Berikut

jenis-jenis produk Bank Syariah, (Kasmir, 2008:189-200) :

a. Al-wadi’ah (Simpanan).

Al-wadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik

perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan di kembalikan kapan

saja bila penitip/nasabah menghendaki.

b. Pembiayaan dengan bagi hasil.

Dalam bank konvensional penyaluran dana dikenal dengan istilah kredit atau

pinjaman, sementara dalam Bank Syariah untuk penyaluran dana dikenal

dengan istilah pembiayaan. Jika pada bank konvensional keuntungan di

12

perolaeh dari bunga, dalam bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip

bagi hasil diterapkan dalam empat akad yaitu:

(1) Al-Musyarakah.

(2) Al-Mudharabah.

(3) Al-Muza’arah.

(4) Al-Musaqah.

c. Bani’ al-Murabahah.

Bani’ al-Murabahah adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan

tambahan keuntungan yang disepakati.

d. Bani’ as-Salam.

Bani’as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian

hari,sedangkan pembayaran dilaukan dimuka.

e. Bani’ Al-Istihna’.

Bani’ Al-Istihna’ adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen

(pembuat barang).

f. Al-Ijarah (Leasing).

Al-Ijarah (Leasing) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

atas barang itu sendiri.

g. Al-Wakalah (Amanat).

Wakalah atau Wakilah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian

mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai

dengan yang telah disepakati si pemberi mandat.

h. Al-Kafalah (Garansi).

13

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

i. Al-Hawalah.

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang

lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban

utang dari satu pihak kepada pihak lainnya.

j. Ar-Rahn.

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai

jaminan yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang

atau gadai.

14

6. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah.

Bank Syariah dan UUS dalam kegiatan usahanya wajib mempunyai

kebijakan umum penanaman dana tertulis, penanaman dana adalah penyediaan

dana atau barang, serta fasilitas lainnya kepada nasabah, yang tidak bertentangan

dengan konsep syariah dan akuntansi perbankan islam, penanaman dana pada

Bank Syariah dan UUS yaitu berupa pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan

dana atau tagihan tersebut berupa, (Trisadini P. dan Shomad, 2013:9) :

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiyah bit tamlik.

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istisnha.

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh.

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentu ijarah atau transaksi multijasa.

Menurut ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi :

a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad

musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

15

d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad

istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.

f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak

kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah.

g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah.

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak

ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah,

antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah,

kafalah, atau hawalah.

j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh

pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip

syariah.

l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad

yang berdasarkan prinsip syariah.

16

m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan

prinsip syariah.

n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.

p. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip

syariah.

q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di

bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada

suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun

penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan

kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar

dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan

langkah-langkah perbaikan. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa

dan mengevaluasi laporan keuangan (Kusumo, 2008).

Tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Munawir (2012:31) yaitu:

1. Mengetahui tingkat likuiditas yang menunjukkan kemampuan suatu

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.

2. Mengetahui tingkat solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan

untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang jika

perusahaan dilikuidasi.

17

3. Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas yang menunjukkan

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu.

4. Mengetahui tingkat stabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan

dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan beban

bunga atas utang tepat pada waktunya

8. Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Kasmir (2008) tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai

kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara

normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara

yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk

melakukan kegitan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi

semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan

perbankan yang berlaku, (Budisantoso dan Nuritomo 2013:73).

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS dilakukan

oleh Bank Indonesia. Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan

UUS tersebut dilakukan dengan mewajibkan Bank Syariah dan UUS untuk

memelihara tingkat kesehatan bank. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam

ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan,

bahwa Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi

sekurang-kurangnya mengenai Risiko Profil (Risk profile), GCG (Good

Corporate Governance), Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan (Capital, )serta

aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

18

Kewajiban bank syariah dan UUS untuk menjaga tingkat kesehatannya

dimaksudkan dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap Bank

Syariah dan UUS, Usman (2012:363)

9. Metode RGEC

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem

penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko menggantikan penilaian

CAMELS yang dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. (Lasta dkk,2014)

a. Profil Risiko (Risk Profile)

Penilaian profil resiko merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan

manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian terhadap faktor

risiko (risk profile) meliputi penilaian terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko

likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan

risiko reputasi (PBINo.13/1/PBI/2011). Namun diantara delapan risiko tersebut,

risiko kredit dan risiko likuiditas digunakan dalam penelitian ini. Kedua faktor

risiko tersebut digunakan karena keduanya dapat diukur dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif dan memiliki kriteria penetapan peringkat yang jelas.

(1) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain

(counterparty) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat

bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pengkreditan (penyedia

dana),tresuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam

banking book maupun trading book, Usman (2012:292)

19

Rasio ini di rumuskan dengan NPF ( Non Perfoming Financial) :

NPF =

Tabel 2.1

Matrik Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat NPF<2%

2 Sehat 2%≤NPF<5%

3 Cukup Sehat 8%≤NPF<12%

4 Kurang Sehat 8%≤NPF<12%

5 Tidak Sehat NPF≥12%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011

(2) Risiko Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan

dana bagi portofolio pinjaman dan investasi. Sebuah bank dikatan memiliki

potensi likuiditas yang memadai ketika dia dapat memperoleh dana yang

dibutuhkan (dengan meningkatkan liabilitas, menambah modal, atau menjual

asset) secara cepat dan pada biaya yang wajar. Likuiditas adalah sebuah fungsi

dari kondisi pasar dan pandangan pasar mengenai risiko yang melekat pada

lembaga peminjam, (Greuning dan Iqbal, 2011:143)

Rasio ini dirumuskan dengan FDR (Financing To Deposit Ratio)

Tabel 2.2

Matrik Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat FDR<75%

2 Sehat 75%≤FDR<85%

3 Cukup Sehat 85%≤FDR<100%

4 Kurang Sehat 100%≤FDR<120%

5 Tidak Sehat FDR≥120%

20

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011

(3) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko

perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga,

risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat

berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book. Dalam menilai

risiko inheren atas risiko pasar, indikator yang digunakan adalah (SE BI No.13/ 24

/DPNP):

a) Volume dan komposisi portofolio

b) Kerugian potensial (potential loss) risiko suku bunga dalam Banking Book

(Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB)

c) Strategi dan kebijakan bisnis.

(4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidak cukupan atau tidak

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya

kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko

operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses,

sistem, dan kejadian eksternal. Dalam menilai risiko inheren atas risiko

operasional, indikator yang digunakan yaitu (SE BI No.13/ 24 /DPNP) :

a) Karakteristik dan kompleksitas bisnis.

b) Sumber daya manusia.

c) Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.

d) Fraud, baik internal maupun eksternal.

21

e) Kejadian eksternal.

(5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau

kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan

peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti

tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Dalam

menilai Risiko inheren atas risiko hukum, indikator yang digunakan adalah (SE

BI No.13/ 24 /DPNP):

a) Faktor litigasi.

b) Faktor kelemahan perikatan.

c) Faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

(6) Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidak tepatan bank dalam mengambil

keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko Stratejik antara lain

ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidak tepatan

dalam perumusan strategi, ketidak tepatan dalam implementasi strategi, dan

kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai Risiko

inheren atas risiko stratejik, indikator yang digunakan adalah (SE BI No.13/ 24

/DPNP):

a) Kesesuaian strategi bisnis bank dengan lingkungan bisnis.

b) Strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi.

c) Posisi bisnis bank.

d) Pencapaian rencana bisnis bank.

22

(7) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi

atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang

berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya

pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis

yang berlaku umum. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, indikator

yang digunakan adalah(SE BI No.13/ 24 /DPNP) :

a) Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan.

b) Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidak patuhan

bank.

c) Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk

transaksi keuangan tertentu.

(8) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu

pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi

bersifat tidak langsung (below the line) dan bersifat langsung (above the line).

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi, parameter/indikator yang

digunakan adalah (SE BI No.13/ 24 /DPNP) :

a) Pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait.

b) Pelanggaran etika bisnis.

c) Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank.

d) Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank.

e) Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

23

b. Good Corporate Governance (GCG)

Syakhroza (2003), menifinisikan Good Corporate Governance (GCG)

sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan

pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun

produktif dengan prinsip-prinsip terbuka,akuntabilitas, pertanggung jawaban,

independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Bank Indonesia

mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tahun 2013 tentang

Penilaian Good Corporate Governance. Berdasarkan SE BI No.15/15/DPNP

tersebut, dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Good

Corporate Governance, bank wajib secara berkala melakukan penilaian sendiri

(self assessment) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Good

Corporate Governance.

Analisis Good Corporate Governance dikelompokkan dalam suatu

governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance

structure, governance procesess, dan governance outcome. Tujuan penilaian

ketiga aspek tersebut meurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP 2013

adalah sebagai berikut :

(1) Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai kecukupan struktur

dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG

menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders bank. Yang

termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah komisaris, direksi, komite dan

satuan kerja pada bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola bank

antara lain adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen

serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

24

(2) Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses

pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh

kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan

outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders bank.

(3) Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang

memenuhi harapan stakeholders bank yang merupakan hasil proses

pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan

infrastruktur tata kelola bank

Sementara itu pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP harus diwujudkan

dalam indikator sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi.

(3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang

menjalankan fungsi pengendalian intern bank.

(4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah.

(5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran

dana serta pelaksanaan jasa.

(6) Penanganan benturan kepentingan.

(7) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal

(8) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

(9) Penyediaan dana kepada pihak-pihak terkait dan penyediaan dana besar.

(10) Rencana strategi bank.

(11) Transparasi kondisi keuangan dan non-keuangan bank

25

b. Rentabilitas (Earning)

Penilaian faktor rentabilitas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

No.13/24/DPNP meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber

rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan manajemen

rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend,

struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan

kinerja peer group¸ baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam

menghasilkan laba. Penilaian faktor rentabilitas dapat dihitung menggunakan

rumus yaitu Return On Asset (ROA), Return on Equity (ROE), BOPO (Beban

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional), Usman (2012:365).

(1) ROA (Return on Asset)

Dendawijaya (2009:118). ROA adalah salah satu indikator profitabilitas dari

kinerja keuangan. Rasio Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara

keseluruhan, Rasio ini dirumuskan :

ROA =

Tabel 2.3

Matrik Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat ROA>1,5%

2 Sehat 1,25≤ROA<1,5%

3 Cukup Sehat 0,5%≤ROA<1,25%

4 Kurang Sehat 0%≤ROA<0,5%

5 Tidak Sehat ROA≤0%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011

(2) ROE (Return on Equity)

26

Return on Equity merupakan rasio antara laba setelah pajak atau earning

after tax (EAT) terhadap total modal sendiri yang berasal dari setoran modal

pemilik, laba tak dibagi dan cadangan lain yang dikumpulkan oleh

perusahaan,(Sofia dkk, 2016). Semaikin tinggi ROE maka semakin tinggi pula

penghasilan yang diterima pemilik perusahaan yang berarti semakin baik

semakin baik kedudukannya dalam perusahaan (Abdullah: 55, 2011)

ROE =

27

Tabel 2.4

Matrik Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (ROE)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat >20%

2 Sehat 12,51%-20%

3 Cukup Sehat 5,01%-12,5%

4 Kurang Sehat 0%-5%

5 Tidak Sehat <0%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011

(3) BOPO

BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional )adalah rasio

rentabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

mengelola sumber daya yang ada semakin rendah nilai dari rasio BOPO maka

semakin efisien bank tersebut, (Sovia dkk, 2016).

BOPO =

Tabel 2.5

Matrik Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (BOPO)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat Tingkat Efisiensi Sangat Baik

(rasio BOPO kurang dari 83%)

2 Sehat Tingkat efisiensi baik (rasio bopo

berkisar antara 83% sampai

dengan 87%)

3 Cukup Sehat Tingkat efisiensi cukup baik

(rasio bopo berkisar antara 85%

sampai dengan 87%)

4 Kurang Sehat Tingkat efisiensi kurang baik

(rasio bopo berkisar antara 87%

sampai dengan 89%)

5 Tidak Sehat Tingkat efisiensi sangat buruk

(rasio diatas 89%)

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011

28

d. Permodalan (Capital)

Penilaian atas faktor Permodalan berdasarkan rentabilitas berdasarkan Surat

Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP meliputi evaluasi terhadap kecukupan

permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan

perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi

bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank

juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin

tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk

mengantisipasi risiko tersebut.

Permodalan merupakan salah satu faktor yang penting bagi sebuah bank

karena jika sebuah bank memiliki faktor permodalan yang baik maka tentu saja

bank juga akan semakin lancar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam

mencapai tujuan bank itu sendiri, (Prastyananta, 2016). Faktor permodalan dapat

diukur dengan menggunakan rumus Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR adalah

rasio yang mengukur kecukupan modal suatu bank yang dihitung berdasarkan

perbandingan total modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.

CAR =

Tabel 2.6

Matrik Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)

Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat CAR>12%

2 Sehat 9%≤CAR<12%

3 Cukup Sehat 8%≤CAR<9%

4 Kurang Sehat 6%≤CAR<8%

5 Tidak Sehat CAR≤6%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011