BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN …

1

1

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

2.1 Landasan Terori

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah No.

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Sistem pengendalian intern diperlukan sebagai alat pengendalian yang

membantu pihak manajemen agar seluruh kegiatan di pemerintahan/organisasi

dapat berjalan dengan baik, teratur, terarah sesuai dengan tujuan yang

diharapkan. Untuk itu pihak manajemen perlu dibantu oleh alat pengendali yaitu

Sistem pengendalian intern.

The Institute of Internal Auditor (IIA) (Sanyoto, 2007:247)

The attitude and action of management and the board regarding the significance of control within the organization. The control environment provides the discipline and structure for the achievement of the primary objectives of the system of internal control. The control environment includes the following elements : integrity and ethical values, management’s philosophy and operating style, organization structure, assignment of authority and responsibility, human resources policies and practices, and competence of personnel.

Sedangkan menurut Mulyadi (2008:163) “mendefifisikan sistem

pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang

dikoordinsikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan

2

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya

kebijakan manajemen.

Berdasarkan definisi di atas bahwa sistem pengendalian intern merupakan

sebagai alat pengendalian pemerintah/perusahaan dalam melakukan kegiatan

operasionalnya secara menyeluruh untuk menghasilkan informasi atau tujuan

yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern menurut (COSO Committee of Sponsoring

Organization) (Sanyoto, 2007:257)

a. to provide reliable data, included : 1) completenees: input/process/output 2) accuracy: input/process/output 3) uniqueness 4) reasonableness 5) error are detected

b. to encourage adherence to prescribe accounting policies, included : 1) timeliness: captired/enter/process 2) valuation: calculation, summary, etc 3) classification

c. to safeguard asset and records, included: 1) transaction authorized 2) distribution of output 3) validity, no nonvalid data processed 4) security of data and records

Menurut Mulyadi dalam buku Auiting (2008:181) “tujuan pengendalian

intern adalah sebagai berikut :

a. keandalan informasi keuangan,

3

b. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,

c. efektifitas dan efisiensi operasi”.

Secara umum, Pengendalian Intern merupakan bagian dari masing-masing

sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan

operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian

Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi,

berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didifinisikan sebagai

suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi) dan management

secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya

tujuan perusahaan yang secara umum dibagi kedalam tiga kategori, yaitu :

a. Ke-efektif-an dan efisiensi operasional perusahaan

b. Pelaporan Keuangan yang handal

c. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan.

Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori

tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi :

a) Direksi dan manajemen mendapat pemahan akan arah pencapain

tujuan perusahaan, dengan, meliputi pencapaian tujuan atau target

perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan

keamanan sumberdaya (aset) perusahaan.

b) Laporan Kuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat

dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim.

4

c) Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah

taati dan dipatuhi dengan semestinya.

(Sumber :www. keuanganlsm.com)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa

tujuan pengendalian intern yaitu menjaga kekayaan atau aktiva organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi agar dapat menghasilkan

informasi yang dapat dipercaya dan terintegrasi, mendorong efisiensi dan

efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan, dan mendorong dipatuinya kebijakan

dan rencana manajemen, prosedur, undang-undang dan peraturan.

2.1.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP

disebutkan Pengendalian Interen terdiri dari 5 (lima) komponen yang

berhubungan, yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan

mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak yang terdapat dalam

organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk

semua komponen pengendalian interen yang lain, menyediakan disiplin

dan struktur. Lingkungan pengendalian meliputi penegakan integritas dan

nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif,

pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian

wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan

5

kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia,

perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan

hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan

Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi

maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah

mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat

pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari

luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi, dianalisis untuk

mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi

Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan

pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang

membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi

Pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama

proses penilaian resiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam

suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada

Instansi Pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan

oleh perbedaan visi, misi dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi,

6

tingkat kerumitan organisasi, sejarah dan latar belakang serta budaya,

serta resiko yang dihadapi

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap dan

dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan

para pihak memahami tanggung jawab. Sistem informasi menghasilkan

laporan, kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang cukup untuk

memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Instansi

Pemerintah. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya internal namun juga

eksternal. Komunikasi yang efektif harus meluas di seluruh jajaran

organisasi dimana seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari

manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan. Semua

pegawai harus paham peran mereka dalam sistem pengendalian interen

seperti juga hubungan kerja antar individu. Mereka harus memiliki alat

yang menyebarluaskan informasi penting.

5) Monitoring/Pemantauan

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi

hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan

melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi

dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah

diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas

7

Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan

intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan

daftar uji pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa, unsur-unsur sistem pengendallian intern merupakan suatu tindakan

terhadap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan/instansi untuk

memperoleh gambaran atau hasil yang bisa dijadikan sebagai informasi atau

tujuan yang diharapkan.

2.1.4 Hambatan Sistem Pengendalian Intern

Di dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

(SPIP), tanggal 7 Desember 2009 dengan peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-

1326/K/LB/2009, kelemahan penyelenggaraan sistem pengendalian intern ini

terjadi karena beberapa hambatan dan keterbatasan di pemerintah daerah dalam

pelaksanaannya antara lain:

1) Pimpinan instansi pemerintah masih belum sepenuhnya menyadari

pentingnya sistem pengendalian intern.

2) Perspektif pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator

terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya

mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai.

3) Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil, baik secara

sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa

hambatan sistem pengendalian intern ini merupakan faktor utama bagi

8

perusahaan/instansi guna kelancaran terlaksananya tertib administrasi khususnya

laporan keuangan.

2.1.5 Keandalan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah :

Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta

dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk

disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

9

(Sumber: dari PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintah)

Dari uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa, keandalan

merupakan informasi yang disajikan secara tepat dan akurat, serta tidak ada

kesalahan dan penggelapan/penyimpangan data, di lingkungan pemerintahan

bahwa keandalan menjadi tolak ukur dalam kegiatan kedinasan untuk

mendapatkan tujuan atau hasil yang hendak dicapai. Dalam konteknya bahwa

pemerintahan pada saat ini sering mengalami permasalahan terutama dalam

laporan keuangannya, untuk itu terciptanya tettib administrasi bahwa pemerintah

harus menyikapi faktor-faktor utama keandalan yang meliputi: verifiability, netral

dan kejujuran.

2.1.6 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam Buku Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007,

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan barang yang berasal dari

perolehan lainnya yang sah antara lain:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

10

Pengertian Barang Milik Daerah adalah semua Kekayaan daerah baik

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah

maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun

tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu

yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-

tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Landasan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut

diatas, terdiri dari:

a. barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang

penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik

Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang

pengelolaanya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Milik Daerah lainnya

yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan

Usaha milik Daerah lainnya.

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah

yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai

dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dann/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam

11

satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya.

Barang Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset

lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau

dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,

berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan

dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan; Aset Tetap

Lainnya; serta konstruksi dalam Pengerjaan.

Dari uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, yang

dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedangkan

yang dimaksud dengan barang daerah adalah Persediaan (bagian dari aset lancar)

ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat, Nomor 64 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 1 angka 18a tentang

Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Pengelolaan Barang Daerah, menjelaskan

bahwa :

ATISISBADA adalah perangkat lunak (software) yang berbasis sistem

informasi manajemen dalam siklus pengelolaan data dan informasi barang milik

12

daerah secara on line. Dalam praktiknya, sistem pengelolaan keuangan dan sistem

pengelolaan barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun

laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. ATISISBADA selain

mendukung pelaksanaan pertanggungjawabannya, juga memberikan berbagai

informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran

ATISISBADA juga memberikan manfaat kepada pengguna barang dan kuasa

pengguna barang dalam tugas-tugas manajerialnya. Laporan yang dihasilkan oleh

ATISISBADA terdiri dari :

1) Kartu inventaris barang (KIB) A Tanah;

2) Kartu inventaris barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;

3) Kartu inventaris barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;

4) Kartu inventaris barang (KIB) D Jalan, Irigas idan Jaringan;

5) Kartu inventaris barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;

6) Kartu inventaris barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan; dan

7) Kartu inventaris ruangan (KIR).

(Sumber : Pergub No. 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah).

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan

satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk

uang dan surat berharga. aset tetap pemerintah daerah sebagai barang milik

daerah meliputi; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi,

13

dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, merupakan

bagian dari kegiatan operasionalnya.

Menurut uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa,

pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan

untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan hukum dan tunduk pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.7 Azas-azas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, Barang

milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar,

yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan

memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan

masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang

dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang,

pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan

tanggungjawab masing-masing;

2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah

harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-

undangan;

3. Azas transparansi, yaitu penyeleggaraan pengelolaan barang

milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam

memperoleh informasi yang benar.

14

4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan

agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar

kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara

optimal.

5. Azas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah

harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang

dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan

barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa

azas-azas pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu langkah atau

keputusan dimana dalam mengelola aset daerah harus dilaksanakan dengan baik

dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan bagi pemerintah dan masyarakat

luas.

2.1.8 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Yang dimaksud dengan penatausaan dalam Peraturan Gubernur Jawa

Barat No. 14 tahun 2010 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

15

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan

yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

1) Pembukuan

Menurut penjelasan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 14 tahun 2010

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan

barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu

inventaris barang serta dalam

daftar barang milk daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan

pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang

Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan

pencatatan harus sesuai dengan format:

1. Kartu inventaris barang (KIB) A Tanah,

2. Kartu inventaris barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,

3. Kartu inventaris barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,

4. Kartu inventaris barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,

5. Kartu inventaris barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,

6. Kartu inventaris barang (KIB) F Kostruksi dalam Pengerjaan,

7. Kartu inventaris ruangan (KIR)

2) Inventarisasi

16

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh

informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang

dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan

identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan,

pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang

independent.

Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan

semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun

yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi,

jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan

barang, dan sebagainya.

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan

mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

a. pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap

barang;

b. usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara

maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;

c. menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam

Buku Inventaris.

Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan

perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan,

17

berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan

informasi yang tepat dalam:

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

2. pengadaan;

3. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

4. penggunaan;

5. penatausahaan;

6. pemanfaatan;

7. pengamanan dan pemeliharaan;

8. penilaian;

9. penghapusan;

10. pemindahtanganan;

11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

12. pembiayaan; dan

13. tuntutan ganti rugi.

3) Pelaporan

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 14 tahun 2010 disebutkan

bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang

disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.

Yang dimaksud dengan pelaporan adalah peroses penyusunan laporan barang

setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5

(lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu

18

Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan

dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta

dibuat rekapitulasinnya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan

penyusunan neraca daerah.

Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa

pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola,

selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku

induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi

barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya

pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang

(bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitlasi barang milik daerah.

Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat setiap semester, dicatat secara tertib pada:

1. Laporan Mutasi Barang; dan

2. Daftar Mutasi Barang

2.1.9 Pengamanan Aset Tetap

Pengamanan merupakan kegiatan/amanah yang harus dilaksanakan secara

teliti dan seksama dalam upaya agar tidak jadi hal-hal yang diinginkan yang

mengakibatkan hilang atau musnahnya aset tetap, situasi dan kondisi kondisi

alam/cuaca seperti; banjir, bencana alam, kebakaran, pencurian juga merupakan

faktor penyebab dalam pengaman aset tetap.

19

Dalam Buku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

a. Umum

pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan

penertiban dalam upaya pengurusan aset tetap secara fisik,

administratif dan tindakan hukum.

b. Pelaksanaan Pengamanan

Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang

inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam

gudang yang diupayakan secara fisik, administrasi dan tindakan

hukum.

1). Pengamanan fisik

1) Barang inventaris.

Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan

dengan cara:

a) pemanfaatan sesuai tujuan.

b) penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.

c) pemasangan tanda kepemilikan.

Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan

cara :

a) Pemagaran.

20

b) Pemasangan papan tanda kepemilikan.

c) Penjagaan.

2) Barang persediaan.

Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh

penyimpan dan/atau pengurus barang dengan cara penempatan

pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat

barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari

kerusakan fisik.

2). Pengamanan administratif.

1) Barang Inventaris.

Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan

dengan cara :

a) pencatatan/inventarisasi.

b) kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur

pembelian dll.

c) pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa

stiker.

Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak

dilakukan dengan cara :

a) pencatatan/inventarisasi.

21

b) penyelesaian bukti kepemilikan seperti: IMB, Berita Acara

serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen

pendukung lainnya.

2) Barang Persediaan.

Pengamanan administratif terhadap barang persediaan

dilakukan dengan cara pencatatan dan penyimpanan secara

tertib.

3). Tindakan hukum.

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris

yang bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara:

1) negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian.

2) Penerapan hukum.

c. Aparat Pelaksana Pengamanan

Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1). Pengamanan administratif.

1) Pencatatan oleh Pengguna dan dilaporkan kepada pengelola

melalui Pembantu Pengelola;

2) Pemasangan label dilakukan oleh Pengguna dengan koordinasi

Pembantu Pengelola;

22

3) Pembantu Pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti

kepemilikan barang milik daerah.

2). Pengamanan fisik.

1) Pengamanan fisik secara umum tehadap barang inventaris dan

barang persediaan dilakukan oleh pengguna.

2) Penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola.

3) Pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan

dilakukan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan

yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi dan oleh Pembantu Pengelola terhadap tanah dan/atau

bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala

Daerah.

3). Tindakan Hukum.

1) Musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik

daerah yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal

dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya oleh

Pembantu Pengelola .

2) Upaya pengadilan Perdata maupun Pidana dengan

dikoordinasikan oleh Biro Hukum/Bagian Hukum.

3) Penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan,

penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan

23

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama-sama Biro Hukum/

Pembantu Pengelola dan SKPD Terkait.

d. Pembiayaan

Pembiayaan pengamanan barang milik daerah dibebankan pada

APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa, pengamanan aset tetap yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik, dapat

dijadian sebagai bahan pengambilan keputusan serta menjadi informasi yang

dapat dipertanggungjawabkan bagi pemerintah itu sendiri dan masyarakat luas.

2.1.10 Aktiva Tetap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Aset Tetap

diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas

operasi entitas. Berikut klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah, termasuk yang dikelompokan sebagai tanah adalah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,

alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang

nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

dalam siap pakai.

24

3. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional


4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh


5. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi

siap pakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum sesuai

seluruhnya.

Secara umum aktiva tetap meliputi: tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam

pengerjaan.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009

tentang Kebijakan Akuntansi. Pembahasan kebijakan akuntansi tersebut disajikan

berdasarkan klasifikasi aset tetap dalam laporan keuangan (pos-pos neraca).

1. Tanah

Tanah yang dikelompokan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam operasional pemerintah daerah dan dalam

25

kondisi siap digunakan, dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk

bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Pengakuan tanah sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila

perjanjian pengausaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di

negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya

penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya

perolehan mencakup harga perolehan atau harga pembebasan tanah, biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,

penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap

dipakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua tersebut untuk

dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah dalam catatan atas laporan keuangan, diungkapkan

atas dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah

yang tercantum di neraca.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat

bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio,

komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat

persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi,

pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat

26

peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran

yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap

pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, harga pengangkutan, biaya

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan

sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan peralatan dan mesin dalam catatan atas laporan keuangan,

diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya

sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca.

(Sumber :www.jabar.go.id)

Menurut paparan di atas maka penulis dapat menaik kesimpulan bahwa,

keandalan laporan aset tetap harus diutamakan karena penilaian resiko sangat

tinggi terhadap aset tetap, sistem pengendalian intern mempunyai peranan

penting dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah guna keandalan

dalam laporan aset tetap pemerintah.

2.2 Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis Penelitian

2.2.1 Perumusan Model Penelitian

Keandalan laporan aset tetap merupakan fungsi yang sangat strategis dan

vital. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan daerah

diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi keandalan

yang ada saat ini. Dengan meningkatnya sistem pembukuan, inventarisasi, dan

27

pelaporan terhadap barang milik daerah tersebut, maka tingkat kualitas laporan

keandalan laporan aset tetap yang dihasilkan akan menjadi lebih reliable

mengingat jumlah aset yang terdaftar benar-benar menggambarkan jumlah yang

sebenarnya sebagai akibat dari tindakan pengamanan yang efisien dan efektif di

lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dari pengertian di atas, dapat dilihat terdapat keterkaitan antara variabel

yang satu dengan yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu sistem

pengendalian intern. Telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari pengendalian

intern yaitu untuk menjamin dalam keandalan laporan aset tetap pemerintah.

keandalan laporan aset tetap pemerintah. diartikan informasi dianggap andal jika

dapat diverifikasi, netral serta jujur disajikan secara tepat serta bebas dari

kesalahan dan bias (penyimpangan) yang dapat dipertanggungjawaban

(akuntabel), artinya setiap angka yang ada didalam laporan dapat dijelaskan

kebenarannya serta benar-benar sesuai dengan keadaan fisik dilapangan. Selain

itu informasi yang terdapat di dalam keandalan laporan aset tetap merupakan

bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas dana yang digunakan

oleh pemerintah.

Namun penelitian ini tidak mengupas keandalan laporan aset tetap semua

item dalam laporan keuangan. Penelitian ini akan difokuskan pada keandalan

laporan aset tetap pemerintah. Alasan difokuskannya penelitian terhadap aset

tetap adalah karena transaksi keuangan yang paling sering dilakukan pada

instansi pemerintah adalah transaksi yang berhubungan dengan aset tetap, yaitu

mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, sampai pada penghapusan.

28

Pemerintah tidak melakukan transaksi jual beli sehingga saldo aset tetap di neraca

akan jauh lebih besar dibandingkan dengan saldo aset lancar. Selain itu,

mengingat aset tetap memiliki porsi yang paling besar dalam laporan keuangan

pemerintah, maka wajar jika opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang

dikeluarkan BPK disebabkan oleh pelaporan aset tetap yang tidak efektif dan

efisiensi.

Karena itu penelitian ini akan difokuskan pada keandalan laporan aset tetap

pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah.

2.2.1.1 Kerangka Berpikir

1. Sistem Pengendalian Inter

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah:

“Sistem pengendalian intern proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian dibagi kedalam lima unsur sebagai

berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penilaian Risiko

3. Informasi dan Komunikasi

4. Kegiatan Pengendalian

5. Pemantauan Pengendalian Intern

29

Unsur yang pertama merupakan unsur yang menjadi pondasi atau

jembatan bagi unsur lainnya. Karena itu, dalam penilaian risiko pengendalian,

jika dijumpai kelemahan pada unsur lingkungan pengendalian tanpa melihat

unsur lainnya, risiko harus ditetapkan tinggi. Walaupun demikian, untuk

mengukur risiko secara keseluruhan maka unsur yang lainnya tetap harus diukur.

2. Keandalan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah :

Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta

dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk

disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

30

3. Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

Sumber: dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintah

Model kerangka berpikir dalam penelitian ini akan digambarkan dalam

bagan berikut :

31

Gambar 3.1 Model Kerangka Berpikir

Sistem Pengendalian Intern di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Laporan Aset Tetap di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Keandalan Laporan Aset Tetap Pemerintah

1. Penyajian Jujur 2. Dapat Diverfikasi 3. Netralis

(PP No. 24 Tahun 2005)

Sistem Pengendalian Intern

1. Lingkungan Pengendalian. 2. Penilaian Risiko. 3. Informasi dan Komunikasi. 4. Kegiatan Pengendalian. 5. Pemantauan Pengendalian

Intern.

(PP No. 60 Tahun 2008)

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern

Terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap

Pemerintah

Alat bantu yang digunakan adalah SPSS versi 13 dan Metode penelitian

32

2.2.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu

masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui

analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini,

penulis mengemukakan hipotesis sebagai sebagai berikut:

Ho : Sistem Pengendalian Intern mempunyai pengaruh terhadap keandalan

laporan aset tetap pemerintah.

H1 : Lingkungan pengendalian terdapat pengaruh yang signifikan terhadap

keandalan laporan aset tetap pemerintah.

H2 : Penilaian resiko terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keandalan

laporan aset tetap pemerintah.

H 3 : Informasi dan komunikasi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap


H4 : Kegiatan pengendalian terdapat pengaruh yang signifikan terhadap


H5 : Kegiatan pengendalian terdapat pengaruh yang signifikan terhadap


33

2.2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan

Aset Tetap Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. “Unsur sistem pengendalian intern pemerintah meliputi : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah: ”andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas

dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap

fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi”.

Berdasarkan uraian di atas skripsi yang berjudul pengaruh Sistem

Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap Pemerintah, maka

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, sistem pengendalian intern cukup

memiliki peran penting dalam mewujudkan keandalan laporan aset tetap

pemerintah, khususnya dalam hal ini aset tetap pemerintah. Dengan adanya

sistem pengendalian intern yang baik, maka sebuah organisasi atau pemerintah

telah dikondisikan dalam waktu suatu lingkungan kerja yang teratur, terkontrol,

tertata rapi sehingga dengan demikian diharapkan juga, arus data dan informasi di

dalam organisasi tersebut berjalan dengan baik, artinya setiap data dan informasi

34

dapat tersaji secara lengkap, akurat, tetap waktu, dan dapat

dipertanggungjawabkan, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang

berkepentingan.

Sistem pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, kegiatan

pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern. Saat kelima komponen

tersebut dilaksanakan maka salah satu sasarannya adalah terwujudnya informasi

yang handal. Di lingkungan pemerintah, informasi yang handal dapat diartikan

dengan laporan keuangan yang handal.

Documents

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN …