BAB II STUDI KEPUSTAKAAN KERANGKA PIKIRAN A. Studi …repository.uir.ac.id/373/2/bab2.pdfkonsep teori dan ketentuan-ketentuan serta ... Dari pengertian tersebut beliau mengatakan

49

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan

untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori

dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi

dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan

pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan

pembacaan mengingatkan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

1. Konsep Administrasi

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka perlu diberikan beberapa

konsep teori dan ketentuan-ketentuan serta aturan yang dapat memberikan solusi

yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan, agar

dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan

membahasnya.Terutama di dalam menganalisa data.

Secara Etimologis, didalam Syafri (2012;3) bahwa administrasi berasal

dari bahasa latin ad dan ministrare, yang berarti “membantu, melayani, atau

memenuhi”, serta administration, yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan,

pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan.

Leonard B.White, dikutip dalam Drs.H.Inu Kencana Syafiie,MS.i (2003:4)

Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-

kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam

ukuran besar maupun kecil.

50

Administrasi merupakan salah satu fenomena serta ciri masyarakat modern

yang secara ekspilisit tergambar dlam suatu bentuk daya upaya manusia yang

kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Batasan administrasi

menekankan pentingnya proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang

didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (Martoyo;10) Administrasi adalah sebagai keseluruhan

proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas

tententu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, administrasi juga

merupakan suatu seni dan ilmu di mana administrasi mempunyai unsure-unsur

tertentu,seperti adanya sejumlah manusia,tujuan yang hendak dicapai,tugas-tugas

yang harus dilaksanakan,peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-

tugas tersebut.

Dari pengertian tersebut beliau mengatakan ada tiga hal yang terkandung

di dalamnya :

1. Administrasi sebagai seni. Administrasi hanya di ketahui awalnya,

sedangkan akhirnya tiak ada,

2. Administrasi sebagai unsur-unsur. Dua manusia atau lebih; tujuan

yang hendak di capai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan adanya

peralatan/perlengkapan,

3. Administrasi sebagai “Proses Kerja Sama”. Adanya proses kerja sama

dalam mencapai tujuan,

51

4. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa administrasi merupakan

suatu kegiatan organisasi, tujuan yang dimaksud merupakan tujuan

organisasi.

Jadi, administrasi adalah keseluruhan kegiatan atau kerja sama

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati

sebelumnya secara efektif dan efesien.

2. Konsep Organisasi

Organisasi terdiri dari organisasi publik,organisasi privat, organisasi bisnis

dan organisasi internasional, dimana Puskesmas pintu gobang kari merupakan

organisasi publik yang melayani masyarakat dalam bidang sarana kesehatan yaitu

pengobatan gratis bagi pengguna Kartu Kesehatan Masyarakat (KIS) kabupaten

kuansing.

Robbins, dikutip dalam Kusdi (2009:5) organisasi adalah suatu entitas

sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatife dapat

diidentifikasi, dan berfungsi secara relative kontinu (berkesinambungan) untuk

mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama.

Menurut Siagian (2003:6) organisasi dapat ditinjau dari dua segi

pandangan,yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi

dijalankan.

2. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi anatara orang-orang

dalam suatu ikatan formal.

52

Organisasi salah satu tempat terjadinya kerjasama antara dua orang atau

lebih didalamnya juga mencakup aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan

administrasi dan manajemen.Salah satu unsur utama yang ada didalam kegiatan

dministrasi dan manajemen disuatu organisasi atau perusahaan khususnya

perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan.Organisasi juga dapat diartikan

sebagai suatu wadah mempersatukan berbagai keahlian dan karakteristik anggota

untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi menurut Siagian (2003:6) adalah setiap bentuk persekutuan

antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat

seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok

orang yang disebut bawahan. Atau yang lebih dikenal dengan tingkatan

manajemen dalam organisasi, yang terdiri dari top manajemen, leader manajemen

dan lower manajemen.

Messie dalam Zulkifli (2005:26) organisasi merupakan suatu kerja sama

sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota,

menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyetujukan aktifitasnya kearah

pencapaian tujuan bersama. Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian

aktifitas kolektif dari orang-orang diawali dengan penetuan tujuan, pembagian

kerja dengan perincian tugas-tugas tertentu, pendelegasian wewenang,

pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

53

Jadi, berdasarkan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

organisasi adalah kumpulan dari dua orang manusia atau lebih yang berkerja sama

untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang artinya mengatur

pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-

fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu prosaes untuk

mewujudkan tujuan yang diinginkan secara bersama.

Selanjutnya manajemen, Manajemen merupakan suatu kegiatan yang

dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam hal mengerakkan para bawahannya

guna untuk mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan Terry (Dalam Hasibuan,2008:17) fungsi-fungsi Manajemen

terdiri dari :

a. Planning,

b. Organizing,

c. Actuating, dan

d. Controlling,

Manajemen dapat didefenisikan dari dari sudut pandang yaitu sebagai

proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan

sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manjearial

untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-

kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen

54

merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat

pelaksanaan utama administrasi(Siagian 2003:5).

Menurut Stoner manajemen proses perencanaan, pengorganisasian,

memimpin, mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan

menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi

yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli,2005:28).

Menurut Siswanto (2009:2) manajemen adalah seni dan ilmu dalan

perencanaan,pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian

Menurut Siagian (2003:5) manajemen didefenisikan dari dua sudut

pandang, yaitu:

1. Suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka

penerapan tujuan.

2. Kemampuan keterampilan orang yang menduduki jabatan

manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian

tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi

penetapan tujuan strategi,pencarian dan pemanaatan sumber daya secara efesien,

menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpimpinan dan

pengambilan keputusan secara adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini,

peran menejer dan sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara

proposional untuk mencapai tujuan.

Gibson mengidentifikasikan tiga peran utama manajerial yaitu (dalam

Munir ,2004:77) :

1. Peran interpersonal,aktivitas peran interpersonal melibatkan menejer

dengan pihak lain didalam maupun diluar organisasi.

55

2. Peran pengambilan keputusan, pengambilan keputusan melibatkan

menejer dalam membuat keputusan dari sudut operasional, alokasi

sumber daya, dan negosiasi dengan unsure-unsur organisasi.

3. Peran informasi,yaitu melibatkan menejer sebagai penerima atau

pemberi informasi kepada individu dan instansi.

Selanjutnya dikemukakan oleh Nickels, McHugh and McHUGH (dalam

Tisnawati dan Saefullah, 2010:6) “ the process used to accomplish organizational

goals trough planning,organizing, directing,and controlling people and other

organizational resources”. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk

mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegitan beruba perencanaan,

pengorganisasian,pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya

organisasi lainnya. Dengan demikian manajemen merupakan seni dan ilmu untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan orang lain, sebagai mana

dikemukan oleh manulang (2008:94) bahwa manajemen adalah seni dan ilmu

perencanaan, pengorganisasian,pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta

sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi manajemen adalah keseluruhan proses perencanaan,

pengorganisasian, pengawasan dan penilaian didalam suatu organisasi yang

kemudian proses-proses tersebut dijalankan oleh manusia-manusia yang ada

didalamnya.

4. Konsep kebijakan

Menurut Thomas Dye (dalam Adisasmita 2011:113) kebijakan publik

adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (publik

56

policy is whatever goverments choose to do or not to do). Pengertian ini

mengandung makna bahwa:

a. Kebijakan public dibuat oleh badan pemerintah,bukan organisasi swasta

b. Kebijkan public menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak

dilakukan oleh instansi pemerintah.

Ada pula yang mendenifisikan kebijakan publik sebagai suatu program

pencapain tujuan,nilai-nilai,dan praktik-praktik yang terarah (a projected program

of goals,values and practices)seperti dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan

(dalam Asisasmita 2011:113).

Menurut Jones (dalam Syafiee 2010:106) bahwa kebijakan adalah

keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan(repetiveness)

tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi

keputusan tersebut. Sementara itu Parson (dalam Arifin Tahir 2014:24)

memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang

mengandung tujuan politik. Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakn

sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan, artinya sebuah

kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk

melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Selanjutnya Nurcholis (dalam Arifin Tahir 2014:24-25) memberikan

defenisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan

untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat

dijadikan pedoman perilaku dalam hal :

57

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut,yang harus dilakukan baik

kelompok sasaran ataupun ( unit organisasi pelaksanaan kebijakan).

2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan

baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksanaan maupun

dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Willy N Dunn (dalam Syafiie 2010:106) kebijakan publik adalah

suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh

lembaga atau pejabat pemerintah pada b idang-bidang yang menyangkut tugas

pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan,

kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (dalam Arifin Tahir

2014:27), menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan

publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga,yaitu :

1. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum, atau mendasar

2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oelh Negara,

khusunya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara

yang bersangkutan (Nugroho, 2008:55).

Dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakn publik dikelompokkan menjadi

tiga yaitu :

a. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum

b. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah

c. Kebijakan publik yang bersifat micro atau kecil

58

Dengan demikian, dapat juga diketahui bahwa menurut Nugroho

(2008:115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan public

yaitu :

a. Perumusan kebijakan

b. Implementasi kebijakan

c. Evaluasi kebijakan

Selain itu Nugroho (2008:149) juga menyatakan bahwa kebijakan

mempunyai 6 (enam) kriteria yaitu :

a. Efektivitas

b. Efisiensi

c. Kecukupan

d. Perataan

e. Responsivitas

f. Kelayakan

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan

masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.Kebijakan untuk

melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan

perundang-undangan yang dibuat sehingga memiliki sifat yang mengikat dan

memaksa.

59

5. Konsep Evaluasi

Evaluasi berasal kata dari kata bahasa inggris “evaluation” yang diserap

dalam pembendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan

kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi, “evaluasi” yang

dapat memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan

tertentu sehingga bersifat kuantitatif.

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxfort Advanced

Learner’s Dictionary Of Current English evaluasi adalah To Find Out, Decide

The Amount Or Value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau

jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang mengandung dalam

defines tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara

berhati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung

jawabankan (Suharsimi,2007:1).

Menurut W.Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan,

masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil

kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan

penaksiran, pemberian angka, dan penilaian kata-kata yang menyatakan usaha

untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti yang lebih spesifik.Evaluasi

berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil

kebijakan.

Sedangkan menurut Sondang P.Siagian (2002:174) evaluasi (penilaian)

merupakan kegiatan sandar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai

dan yang menurut membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang

60

menurut kenyataan yang dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan

apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama

dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan

sebagai target (Winarno,2004:166).

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, output, dan outcome (hasil), melalui evaluasi dapat diketahui

apakah kegiatan tersaebut berhasil atau tidak (Nurcholis,2005:67).

Evaluasi memegang peranan utama dalam setiap analisis kebijakan atau

program, secara umum fungsi evaluasi adalah sebagai berikut :

a. Memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan atau

program, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah

yang dapat dicapai melalui tindakan public, dalam hal ini evaluasi

mengungkapkan seberapa besar tujuan telah dicapai.

b. Melakukan kalrifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari

pemilihan tujuan target.

c. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode

analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan

rekomendasi.

Tujuan dilaksanakannya evaluasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan aktivitas dan

program organisasi

2. Untuk memperbaiki kebijaksanaan pelaksanaan program dan

perencanaan program yang akan datang

61

3. Untuk mengembangkan program-program dan teknik baru bagi

peningkatan kinerja

4. Untuk mengadakan perencanaan kembali yang lebih baik dari suatu

program

5. Untuk meningkatkan efektifitas manajemen pelaksanaan kegiatan

Menurut Dunn menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi,

yakni :

1. Evaluasi semu (pseudoevaluation) adalah pendekatan evaluasi yang

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang

terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan,tanpa

menyanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada

individu, kelompok, dan masyarakat.

2. Evaluasi formal (formal evaluation) adalah pendekatann evaluasi yang

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang

terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan

sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh

pembuat kebijakan

3. Evaluasi proses keputusan teoritis (desion theoretic evaluation) adalah

pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk

menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai

hasil-hasil kebijakan secara ekpelisid diinginkan oleh berbagai

stakeholders.

62

Untuk menilai suatu keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan

beberapa indikator. Menurut Dunn (1994) mencakup lima indikator adalah:

No Criteria Penjelasan

1 Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?

2 Kecukupan Seberapa jauh hasil yang diinginkan telah tercapai dalam

memecahkan masalah?

3 Pemerataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada

ke kelompok masyarakat yang berbeda?

4 Resposivitas Apakah hasil kebijakan preferensi/ nilai kelompok dan

dapat memuaskan mereka?

5 Ketepatan Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Adapun menurut Ndaraha dalam buku konsep Administrasi dan

Administrasi Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses 30

perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya

(Ndraha,1989:201). Kesimpulanya adalah perbandingan antara tujuan yang

hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya,

sehingaa dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus

direvisi atau dilanjutkan.

Menurut Wirawan (2012;7) evaluasi adalah “riset untuk

mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat

mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya

dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil

keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Menurut Siagian (didalam Zulkifli, 2009;138), faktor-faktor pendukung

kegiatan penelitian adalah:

1. Tepatnya sasaran adalah sasaran yang ditetapkan dapat tercapai

63

2. Tersedianya dana, sarana dan prasarana, adalah

3. Pengetahuan dan keterampilan manajerial

4. Keunggulan produk organisasi, adalah kualitas dari produk yang

diciptakan oleh organisasi sehingga para pesaing tidak dapat

menandinginya.

5. Loyalitas, dedikasi dan semangat yang tinggi adalah kesetiaan, dan

semangat kerja yang tinggi dari pelaksana berbagai kegiatan

operasional.

6. Interaksi positif, adalah adanya berbagai satuan kerja yang

membuahkan kerjasama yang intim dan serasi

7. Tepatnya rincian strategi fungsional dan operasional, adalah adanya

tujuan, misi, sasaran jangka panjang, dan strategi induk organisasi

8. Mewaspadai kemungkinan diraih keberhasilan semu, adalah

keberhasilan yang diraih itu hanya karena sasaran dan standar kerja

yang ditentukan terlalu rendah.

Menurut Anwar (2000), ruang lingkup evaluasi dapat dibedakan menjadi

empat kelompok, yaitu :

a. Evaluasi terhadap masukan (input) melalui pemanfaatan berbagai

sumber daya, sumber dana, tenaga dan sarana.

b. Evaluasi terhadap proses (process) dititik beratkan pada pelaksanaan

program,apakah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak.

c. Evaluasi terhadap dampak (outcome) mencakup pengaruh yang timbul

dari program yang dilaksanakan.

64

6. Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut Subarsono(2005:123)alasan evaluasi kebijakan adalah (1) untuk

mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, (2) mengetahui apakah suatu

kebijakan berhasil atau gagal, (3) memenuhi aspek akuntabilitas public, (4)

menunjukan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan (5) agar tidak mengulangi

kesalahan yang sama. Sebaiknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan

kebijakan yang lebih baik.

Langkah-langkah dalam mengevaluasi kebijkan publik yaitu:

a. Mempelajari formulasi kebijakan

b. Mempelajari metode dan langkah-langkah implementasi kebijakan

c. Mempelajari hasil kebijkan

d. Membuuat simpulan hasil evaluasi

Secara lebih teknis evaluasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan

beberapa hal apakah kebijakan publik itu tepat sasaran,sudah menyentuh semua

lapisan masyarakat atau belum,hal ini penting sebagai dasar untuk melihat lebih

jauh tentang kebijakan public sebagai bahan penyusunan program-program yang

akan datang atau perbaikan kebijakan yang sudah berjalan.

Menurut soebarsono (2005;123) alasan evaluasi kebijakan adalah :

1.) Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijkan ,

2.) Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal,

3.) Memenuhi aspek akuntabilitas public,

4.) Menunjukkan pada stakeholders manfaat kebijkan,

65

5.) Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. akhirnya,evaluasi

kebijkana bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambil

keputusan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan

yang sama.

Dunn menggambarkan criteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi

enam tipe sebagai berikut :

1. Efektifitas (effectiveness) berkenan dengan apakah suatu alternatif

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari

diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan

dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan

atau nilai moneternya.

2. Efesiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang

diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efesiensi

yang merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir

umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat

efektifitas memuaskan kebutuhan,nilai atau kesempatan yang

menumbuhkan adanya masalah. kriteria kecukupan menekankan pada

kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang

diharapkan.

4. Kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan

sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang

66

berorientasi pada peraturan adalah kebijakan yang akibatnya

(misalnya,unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya

biaya moneter) secara adil di di distribusikan. Kebijakan yang

dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan

atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasi atas dasar

kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling

bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis

sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam

masyarakat.

5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. kriteria resposivitas adalah penting

karena analisis yang dapat memuaskan semua criteria lainnya,

efektifitas, efesiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum

menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya

diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketetapan secara dekat

yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan

tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria

individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan

merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

67

7. Teori Kemiskinan

Menurut Quibria (dalam Sarjono, 2007;41), kemiskinan lebih ditekankan

pada kondisi miskin sebagai individu yang membedakannya dari orang lain yang

tidak miskin. Dengan kata lain, kemiskinan digunakan sebagai cara untuk

mengklasifikasikan bahwa individu dikatakan miskin apabila dia tidak

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan normalnya.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dimana kemiskinan

tidak disebabkan oleh satu faktor, tetapi banyak faktor yang saling terkait. Sharp

(dalam Kuncoro, 2004:157) mengidentifikasi beberapa penyebab kemiskinan,

dilihat dari segi ekonomi yaitu:

1. Tinjauan secara mikro bahwa kemiskinan muncul akibat dari tidak

samanya pola pemilihan sumber daya, sehingga menimbulkan

distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki

sumber daya yang terbatas dan kualitas yang rendah.

2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, kualitas SDM

yang rendah berarti produktivitasnya rendah sehingga pendataanya

rendah, rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh rendahnya

pendidikan, nasib yang tidak beruntung, adanya diskriminasi atau

karena ketururnan.

3. Kemiskinan nuncul akibat adanya perbedaan akses dalam

mendapatkan modal.

Dimensi kemiskinan menurut Suharto (2014;17) dapat dikategorikan

kedalam:

68

1. Kemiskinan Absolut adalah keadaan kemiskinan yang diakibatkan

oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam

memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan.

2. Kemiskinan relative adalah keadaan miskin dialami oleh individu atau

kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat.

3. Kemiskinan natural adalah mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai,

orientasi sosial budaya seseorang yang tidak sesuai etos kemajuan

(masyarakat modern).

4. Kemiskinan structural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh

ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur sosial, politik,

ekonomi, yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang

mencanangkan sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia

bagi mereka.

Menurut (SMERU, 2001), pengertian kemiskinan memiliki banyak

dimensi antara lain:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang,

pangan dan papan).

2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya

(kesehatan, pendidikan, air bersih dan pendidikan).

3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk

pendidikan dan keluarga.

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun

missal

69

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber

daya alam.

6. Tidak dilibatkan kedalam kegiatan sosial masyarakat.

7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang

berkesinambungan.

8. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar,

wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok

marjinal dan terpencil).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Menjelaskan bahwa:

1. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata

pencarian dan atau memiliki sumber mata pencarian tetapi tidak

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi

kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

2. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai mata pencarian,

gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang

layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan

keluarganya.

8. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga Negara

dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrative yang

70

disediakan oleh penyelenggara pelayanan public (didalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009).

AG. Subarsono yang dikutip ole Agus Dwiyanto (2005;141) pelayanan

public didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi

public untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.

Menurut Sinambela (2005;5), pelayanan public adalah sebagai suatu

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu

produk secara fisik.

Definisi pelayanan publik menurut Kepmen Nomor 25 Tahun 2004 adalah

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam

rangka pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan itu

dibedakan kedalam tiga macam yaitu:

1. Pelayanan administrative adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh

unit penyelenggara berupa pencatatan, penelitian, pengambilan

keputusan, dan kegiatan tata usaha lainnya yang produk akhirnya

adalah berupa dokumen seperti: pelayanan sertifikat tanah, IMB,

pelayanan administrasi kependudukan dan sebagainya.

2. Pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit

penyelenggara pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau

pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan

71

penyampaiannya kepada konsumen secara langsung dalam suatu

system seperti: pelayanan listrik, air bersih dan sebagainya.

3. Pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

penyelenggara berupa sarana dan prasarana serta penunjangannya,

seperti pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan

sebagainya.

9. Konsep Sosialisasi

Menurut J.Cohen sosialisasi adalah proses melalui mana manusia

mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakatnnya, untuk memperoelh

kepribadian dan kepastian untuk berfungsi baik sebagai individu maupun sebagai

anggota kelompok. (J.Cohen,1992:98).

Menurut Wahyu sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui

belajar dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat

berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota

masyarakat. (Wahyu,1986:70).

Tujuan-tujuan pokok proses sosialisasi yaitu :

1. Orang harus diberi keterampilan yang dibutuhkan bagi hidupnya kelak

dimasyarakat.

2. Orang harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan

kemampuannya untuk membaca, menulis, dan berbicara.

3. Pengendalian fungsi-fungsi organic harus dipelajari melalui latihan-

latihan mawas diri yang tepat.

72

4. Tiap individu harus dibiasakan dengan nilai-nilai dan kepercayaan

pokok yang ada pada masyarakat. (J.Cohen,1992:100).

10. Konsep Perangkat Desa

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal

25 bahwa pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Alam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut Staf. Staf professional

diartikan sebagai pegawai yaitu pemimpin yang memiliki keahlian dalam

bidangnya, bertanggung jawab, dan berprilaku professional dalam menjalankan

tugasnya (lembaga Administrasi Negara, 2009). Selanjutnya pada pasal 26

disebutkan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas

menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan

Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat

dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah Desa yang

begitu berat maka perangkat Desa harus memiliki kemampuan yang memadai

untuk bisa mendukung kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan

pembangunan.

73

Pembangunan perangkat Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan

didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena

memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh

sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen

yang utuh, dan kompetensi yang memenuhi untuk melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI,2009).

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan kajian teori yang diterangkan, maka dapat disusunlah gambar

kerangka berpikir dalam penelitian ini :

Gambar 11.1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan

KIS(Kartu Indonesia Sehat) Di Desa Pintu Gobang Kari

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sumber : Modivikasi Penulis

Kebijakan Pemerintah

Evaluasi Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat menurut Dunn:

1. Efektivitas

2. Efesiensi

3. Kecukupan

4. Kesamaan

5. Responsivitas

6. Ketepatan

Administrasi

Organisasi

Manajemen

Kurang Terlaksana

Tidak Terlaksana

Cukup Terlaksana

Terlaksana

74

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat ditemukan hipotesis sebagai

berikut : Diduga pelaksanaan KIS di desa pintu gobang kari kecamatan kuantan

tengah kabupaten kuantan singingi ini masih kurang efektif dan

efesien.Dikarenakan pemberian KIS yang tidak tepat sasaran dan kurangnya

sosialisasi penggunaan KIS terhadap masyarakat yang mendapatkan KIS tersebut.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahamn dan menyatukan pandangan dalam

menafsirkan istilah-istilah yang terhadap dalam penulisan penelitian ini maka

penulis membuat sebuah konsep operasional sebagai berikut :

a. Administrasi adalah keseluruhan rangkaian kegiatan atau kerjasama

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

disepakati sebelumnya secara efektif dan efesien.

b. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi

untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan

tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di buat norma

aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.

c. Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk

menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.

d. Kebijakan adalah sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan

yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

75

tertentu selerahnya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan

tertentu.

e. Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan

analisis hasilnya. Ndraha (2003;201).

f. Implementasi adalah pelaksanaan Pelaksanaan KIS (Kartu Indonesia

Sehat) Di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi.

g. Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan.

h. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan

faktor lingkungan, terutama lingkungan fisik, biologis dan sosial.

i. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf

kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga

mmental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto

2009:320).

j. Kebijakan pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

untuk masyarakat yang kurang mampu .KIS adalah program yang

dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla

untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera.presiden mulai

meluncurkan kartu Indonesia sehat dikantor pos pasar baru,Jakarta

pusat,senin(03/11/2014).

76

k. Pelaksanaan program dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan program

KIS(Kartu Indonesia Sehat) Di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

l. Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan

penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat

berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota

masyarakat.

m. Menurut Sinambela (2005;5), pelayanan public adalah sebagai suatu

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

n. Efektivitas (effectiveness) berkenan dengan apakah suatu alternatif




atau nilai moneternya masyarakat dalam Program Kartu Indonesia

Sehat (KIS).

o. Efektifitas (effectiveness) berkenan dengan apakah suatu alternatif




77

atau nilai moneternya masyarakat dalam Program Kartu Indonesia

Sehat (KIS).

p. Efesiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan

untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efesiensi yang

merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir

umumnya diukur dari ongkos moneter masyarakat dalam Program

Kartu Indonesia Sehat (KIS).

q. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat

efektifitas memuaskan kebutuhan,nilai atau kesempatan yang

menumbuhkan adanya masalah. kriteria kecukupan menekankan pada

kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang

diharapkan masyarakat dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

r. Kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan

sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang

berorientasi pada peraturan adalah kebijakan yang akibatnya

(misalnya,unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya

biaya moneter) secara adil di di distribusikan. Kebijakan yang

dirancang untuk mendistribusikan pendapatan,kesempatan pendidikan

atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasi atas dasar

kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling

bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis

78

sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam

masyarakat dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

s. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. kriteria resposivitas adalah penting

karena analisis yang dapat memuaskan semua criteria

lainnya,efektifitas,efesiensi,kecukupan,kesamaan,masih gagal jika

belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya

diuntungkan dari adanya suatu kebijakan masyarakat dalam Program

Kartu Indonesia Sehat (KIS).

t. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketetapan secara dekat

yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan

tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria

individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan

merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut masyarakat dalam

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

u. Masyarakat yang tidak mampu yang berdomisili di desa pintu gobang

kari yang bersangkutan dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak

mampu.

v. Masyarakat yang menerima Kartu Indonesia sehat harus memenuhi

kriteria yang telah tertera.

79

E. Operasional Variabel

Table 11.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi

Pelaksanaan KIS(Kartu Indonesia Sehat) Di Desa Pintu

Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi.

Konsep Variabel Indikator Dimensi

(Subindikator)

Skala

Ukuran

1 2 3 4 5

Menurut

William

N.Dunn istilah

evaluasi dapat

disamakan

dengan

penaksiran

(appraisal),

pemberian angka (rating),

dan penilaian

(assessment).

(2003:608-

610).

Evaluasi

Pelaksanaan

KIS(Kartu

Indonesia

Sehat) Di

Desa Pintu

Gobang Kari

Kecamatan

Kuantan Tengah

Kabupaten

Kuantan

Singingi

1. 1. Evektivitas

-Pelaksanaan

pembagian kartu

KIS

-Efektivitas

pengadaan kartu

KIS

-Kriteria Teknis

dan Desain

-Kualitas kartu KIS

-Sosialisasi

program kartu

KIS

Terlaksana

Cukup

terlaksana

Kurang

terlaksana

Tidak

Terlaksana

2. 2. Efesiensi

-Efesiensi

pengadaanya

- Penilaian tingkat

efesiensi

- Unit Biaya

Terlaksana

Cukup

terlaksana

Kurang

terlaksana Tidak

Terlaksana

3. 3. Kecukupan

-kucukupan

pelayanan

-Pelayanan

menggunakan

kartu KIS

-Kuantitas Kartu Indonesia Sehat

(KIS)

-Kontinutas Kartu

Indonesia Sehat

(KIS)

-Produktivitas

-Kemampuan

penanganan

pengadaan

Terlaksana

Cukup

terlaksana

Kurang

terlaksana

Tidak Terlaksana

4. 4. Kesamaan

-Kepuasan

-Kualitas

pelayanan

Terlaksana

Cukup

terlaksana

80

-Tingkat

ketersediaan

-Subsistem

pembiayaan

-Sistem organisasi

Kurang

terlaksana

Tidak

Terlaksana

5. 5. Responsivitas

-Keterlibatan

masyarakat

-Perencanaan

-Pengendalian -Pengawasan

-Penyusunan

Terlaksana

Cukup

terlaksana

Kurang terlaksana

Tidak

Terlaksana

6. 6. Ketepatan

-Waktu

penyelesaian

-Pembentukan

aturan

-Lokasi - Tidak tepat

Sasaran

-Tujuan

-Manfaat kartu

KIS

Terlaksana

Cukup

terlaksana

Kurang

terlaksana Tidak

Terlaksana

Sumber : Modifikasi Penulis, 2016

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan KIS(Kartu Indonesia

Sehat) Di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi. Untuk menentukan pengukuran masing-masing indicator dari

variable penelitian ini, dapat diklasifikasikan kedalam empat kategori, yaitu:

Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana, Tidak Terlaksana.

Ukuran Variabel

Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori berperan

berada pada rentang presentase 76%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori berperan


81

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori berperan


Tidak Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori berperan


Ukuran Indikator Variabel

1. Efektivitas, dikategorikan :






berada resentase 26%-50%



2. Efisiensi, dikategorikan :









82

3. Kecukupan, dikategorikan :









4. Kesamaan, dikategorikan :









5. Responsivitas, dikategorikan :





83





6. Ketepatan, dikategorikan :









Documents

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN KERANGKA PIKIRAN A. Studi …repository.uir.ac.id/373/2/bab2.pdfkonsep teori dan ketentuan-ketentuan serta ... Dari pengertian tersebut beliau mengatakan