16

BAB II

SEJARAH BERDIRINYA BANK RAKYAT INDONESIA

BAB II SEJARAH BANK RAKYAT INDONESIA

A. Latar Belakang Berdirinya BRI

Lembaga perbankan yang menjadi cikal bakal BRI dirintis oleh seorang

Patih di Wilayah Kabupaten Banyumas yang bernama Raden Bei Aria

Wirjaatmadja pada Tahun 1894. Pada Tanggal 16 Desember 1895, Raden Bei

Aria Wirjaatmadja mendirikan sebuah Badan Usaha bernama “de

Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren”

yang bertujuan memberi bantuan pinjaman kepada para pegawai pemerintah dan

rakyat kecil. Pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai tanggal berdirinya

BRI.1 Kondisi bangunan BRI pada awal berdirinya dapat dilihat pada Gambar 1.

Pendirian Badan Usaha de Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja

dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian masyarakat Banyumas pada waktu

itu. Keadaan perekonomian warga yang rata-rata bermata pencaharian sebagai

petani mendapat perhatian dari Sang Patih. Pada masa itu, banyak pegawai

pemerintah dan petani yang terlibat pinjam meminjam dengan para renternir.

Tingginya bunga pinjaman yang diberikan oleh renternir, membuat masyarakat

menjadi terlilit hutang yang semakin banyak.2

1 Bank Rakyat Indonesia (BRI), Seratus Tahun Bank Rakyat Indonesia

1895 - 1995, (Jakarta: Humas PT BRI (Persero), 1995)., hlm. 1.2 Pandu Suharto., Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, (Jakarta:

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1988), hlm. 29.

17

Gambar 1 Replika bangunan BRI di Purwokerto tahun 1895.

(Sumber : Museum BRI Purwokerto)

Rakyat Indonesia terutama yang tinggal di pedesaan selalu mendapat

kesulitan dalam hal keuangan dan tidak terdapat lembaga dimana mereka dapat

mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah. Keadaan tersebut didasari

oleh kondisi yang serba terbatas dan tingkat pendidikan serta pengetahuan mereka

yang sangat kurang. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelepas uang dari

berbagai bangsa untuk mengadakan pemerasan terhadap orang-orang yang

memerlukan pinjaman.3

Menurut Van Deventer dengan makin melaratnya orang-orang Indonesia,

terutama petaninya, maka dimana-mana di pulau Jawa dan Madura kebutuhan

3 Ibid., hlm. 19.

18

kredit mereka akan meningkat, untuk memperoleh kredit tersebut pada waktu itu

hanyalah ada kredit dari para pelepas uang yaitu renternir dan pangijon dengan

bunga antara 10% dan 20% setahun. Apabila sekali mereka terjerumus dalam

jeratan pelepas uang makin lama akan terbenam makin dalam4

Keprihatinan Raden Patih semakin besar ketika menghadiri undangan pesta

sunatan seorang anak guru. Sebagaimana lazimnya sebuah pesta, acara ini

dimeriahkan dengan pertunjukkan wayang kulit yang memerlukan biaya cukup

banyak. Untuk membiayai keperluan pestanya ini, sang guru terpaksa meminjam

uang kepada seorang pelepas uang dengan bunga relatif tinggi. Setelah selesai

pesta, Raden Patih bertanya kepada Sang Guru perihal pinjaman tersebut. Raden

Patih akhirnya menawarkan pinjaman uang kepada sang guru dengan bunga lebih

rendah untuk melunasi hutangnya kepada pelepas uang.5

Berdasarkan pengalaman tersebut, akhirnya Raden Patih melakukan

penyelidikan terkait dengan hutang pegawai pemerintah kepada pelepas uang.

Para pelepas uang pada waktu itu kebanyakan adalah pedagang Arab dan China.

Hasil penyelidikan Raden Patih menunjukkan bahwa seluruh hutang para pegawai

pada waktu itu mencapai f 30.000,-. Melihat fenomena itu, Raden Patih memiliki

gagasan untuk membuat badan usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam.

Badan usaha tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan pinjaman kepada

pegawai pemerintah dan petani dengan bunga rendah.6

4 Marjanto Danusaputro, et.all., Monetasi Pedesaan; Bunga Rampai

Keuangan Pedesaan II, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1997,) hlm. 16.5 Bank Rakyat Indonesia., op.cit., hlm. 5.6 Pandu Suharto., 100 Tahun BPR di Indonesia, (Jakarta: Info Bank,

1996), hlm. 12.

19

Untuk mewujudkan gagasannya tersebut, Raden Patih mendapat kendala

dalam mengumpulkan modal. Beliau tidak memiliki uang yang cukup untuk

dijadikan sebagai modal karena gaji beliau sebagai pegawai pemerintah juga

terbatas. Akhirnya atas persetujuan atasan, beliau dapat menggunakan kas masjid

sebagai modal awal badan usahanya. Raden Patih kebetulan sebagai bendahara di

kepengurusan masjid tersebut. Pada waktu itu, beliau mendapatkan modal awal

dari kas masjid sebesar f 4000,-.7

Penggunaan kas masjid untuk keperluan pinjam meminjam sebenarnya

menyalahi aturan yang ditetapkan pada saat itu. Kas masjid seharusnya hanya

dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan saja. Oleh karena itu,

aktivitas simpan pinjam yang dilakukan oleh Raden Patih terbatas diberikan

kepada pegawai pemerintah saja. Pelaksanaannya pun pada awalnya dilakukan

secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini

tentu saja sangat membatasi perkembangan dari kegiatan yang dilakukan oleh

Raden Patih.8

Usaha pemberian kredit yang dilakukan oleh Raden Patih pada akhirnya

semakin meluas. Kredit yang semula hanya diberikan kepada pegawai pemerintah

juga diberikan kepada rakyat biasa. Masyarakat umum seperti petani, pedagang

dan tenaga bangunan juga mulai memanfaatkan fasilitas pinjaman yang dikelola

oleh Raden Patih. Sistem peminjaman dengan bunga yang relatif kecil dan jangka

waktu pengembalian yang lama membuat masyarakat sangat merasa terbantu.

7 Ibid., hlm. 13.8 Bank Rakyat Indonesia., op.cit., hlm. 6.

20

Sedemikian sehingga, usaha yang dilakukan Raden Patih pun semakin

berkembang dengan cepat.

Aktivitas penggunaan kas masjid untuk dana pinjaman masyarakat tersebut

akhirnya terdengar juga oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada Tanggal 22 April

1894 Pemerintah Hindia Belanda menegaskan kembali bahwa dana masjid hanya

boleh digunakan untuk keperluan keagamaan. Pemerintah Hindia Belanda

menuntut Raden Patih untuk mengembalikan dana kas masjid sebesar f 4000,-.

Hal tersebut memberatkan Raden Patih karena pada saat itu dana kas masjid

masih berada di tangan para nasabah. Pengembalian dana kas masjid dalam waktu

dekat tentu saja merupakan masalah yang cukup serius yang dihadapi oleh Raden

Patih.9

Permasalahan yang dihadapi Raden Patih mendapatkan simpati dari

masyarakat Purwokerto termasuk orang-orang Eropa. Beberapa orang Eropa dan

warga pribumi yang mampu akhirnya melakukan penggalangan dana untuk

membantu Raden Patih. Dana yang terkumpul akhirnya dapat digunakan untuk

mengembalikan dana kas masjid. Beberapa sisanya digunakan sebagai modal awal

pendirian Badan Usaha oleh Raden Patih.

Pada tanggal 16 Desember 1895 Pemerintah Hindia Belanda menyetujui

berdirinya Badan Usaha yang bernama de Poerwokertosche Hulp en Spaarbank

der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau lebih dikenal dengan nama Bank

Priyayi. Badan Usaha tersebut bertujuan memberikan bantuan pinjaman kepada

para pegawai pemerintah dan rakyat kecil. Oleh pemerintah pada saat ini, tanggal

9 Pandu Suharto., Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, (Jakarta:

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1988), hlm. 29.

21

pendirian Bank Priyayi ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Bank Rakyat

Indonesia.10

B. Perkembangan BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki sejarah yang sangat panjang dan

berliku dari mulai awal berdirinya sampai massa orde lama. BRI termasuk salah

satu bank yang menjadi saksi perubahan bangsa Indonesia dari masa ke masa.

Dinamika BRI senantiasa mengiringi pergantian pemerintahan dari jaman kolonial

Belanda, masa pendudukan Jepang, jaman orde lama ataupun orde baru. Dari awal

berdirinya, BRI sudah beberapa kali mengalami pergantian nama dan fungsi

menyesuaikan dengan kebijakan pemerintahan pada waktu itu.

1. Bank Priyayi

Sesuai dengan namanya, Bank Priyayi didirikan sebagai bank penolong dan

tabungan bagi priyayi dan pegawai Pemerintah Hindia Belanda yang

berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Pada awalnya, bank ini dikelola langsung

oleh Raden Patih Aria Wirjaatmadja yang dibantu oleh 10-20 orang asisten.

Perkembangan Bank Priyayi akhirnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah

Hindia Belanda. Untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pelayanan,

Pemerintah Hindia Belanda akhirnya ikut membantu mengelola Bank Priyayi.

Bank Priyayi semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah

Asisten Residen Banyumas E.Siebburg digantikan oleh W.P.D Wolff van

10Bank Rakyat Indonesia (BRI)., op. cit., hlm. 6-7.

22

Westerrode pada Tahun 1897. De Wolff melakukan penataan sistem organisasi

Bank Priyayi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini. 11

a. Mengusahakan agar Bank Priyayi mempunyai badan hukum.

b. Usaha menjamin soliditas dari bank untuk pelaksanaan pengurusan dan

pembukuan yang jelas.

c. Mengatasi kekurangan modal kerja dengan membuka keanggotaan untuk

pegawai pemerintah (ambtenaren) pribumi, orang eropa dan orang lain

yang berminat.

d. Memperluas bidang pekerjaan dengan tidak hanya memberi pinjaman

kepada pegawai pemerintah pribumi saja tetapi juga masyarakat

Purwokerto yang membutuhkan, kecuali orang timur asing (China dan

Arab).

e. Memperluas usaha menjadi bank tabungan dan lembaga kredit pertanian

Purwokerto.

Atas usaha-usaha nya tersebut, Pemeritah Hindia Belanda mengangkat de Wolff

sebagai presiden Bank Priyayi.

Pada Bulan Mei 1897 de Wolff mengusulkan kepada Residen van

Banjoemas agar Bank Priyayi segera memiliki Badan Hukum. Menanggapi usulan

dari de Wolff, Residen van Banjoemas L.C.A.F Lange mengajukan Badan Hukum

Bank Priyayi kepada Departement van Justitie. Akhirnya pada Bulan Agustus

1897, Bank Priyayi resmi disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank

11Elin Nurmi Murahhati. Bank Rakyat Indonesia Tahun 1895 – 1951,

Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS: Tidak Dipublikasikan, 1996), hlm.28.

23

yang berbadan hukum dengan nama Poerwokertosche Hulp Spaar en

Landsouwcredietbank. Bank ini adalah bank berbadan hukum pertama di

Indonesia yang disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.12

Kepengurusan Poerwokertosche Hulp Spaar en Landsouwcredietbank di

bawah pengawasan 2 orang komisaris yang bertempat tinggal di Purwokerto.

Pengurus terdiri dari seorang presiden, seorang wakil presiden, seorang bendahara

dan seorang bendahara pengganti. Ketua, dan bendahara pengganti harus berasal

dari orang Eropa, sedangkan wakil ketua dan bendahara berasa dari orang

Indonesia. Pengurus dan anggora komisaris dipilih untuk masa jabatan 1 tahun

pada Bulan Januari. Pengurus dapat dipilih kembali untuk masa jabatan

berikutnya. Susunan kepengurusan bank pada awal berdiri adalah sebagai berikut

ini.13

President (Ketua) : W.P.D Wolff van Westerrode

Wakil President : Raden Atmosoebroto

Sekretaris : A.L.Schift

Bendahara : Raden Aria Wiraadmadja

Bendahara Pengganti : E.Q Abels

Komisaris : C.J.N. Byvanch

M.C. Brandes

12Besluit Netherlandch Indie, 17 April 1897, Koleksi Museum BRI,

Purwokerto.13Pandu Suharto., op. cit., hlm. 39.

24

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank juga dimuat tujuan bank

sebagai berikut ini.14

a. Memberi bantuan pinjaman kepada kepala dan pegawai bumiputera dan

juga penduduk Kabupaten Banyumas dari golongan pribumi dan Eropa

yang memerlukannya dengan bunga yang cukup wajar agar mereka tidak

jatuh ke tangan pelepas uang atau renternir.

b. Kepada mereka yang tersebut di butir a diberi kesempatan untuk

menabung dengan kepastian dan bunga yang pantas sehingga bank juga

bertugas untuk merangsang penabungan.

c. Kepada kumpulan petani-petani bumiputera di Kapubaten Banyumas bank

memberikan kredit pertanian yang murah apabila mereka memerlukan.

Keanggotaan Bank Priyayi terdiri dari kepala dan pegawai pemerintah dari

pribumi dan bangsa eropa serta masyarakat yang berminat. Pegawai pemerintah

diwajibkan membayar iuran sesuai dengan gajinya. Anggota yang berasal dari

masyarakat biasa diwajibkan membayar iuran pokok sebasar f 50,-. Setiap

anggota Poerwokertosche Hulp Spaar en Landsouwcredietbank harus tunduk

kepada aturan yang berlaku di bank. Pada tahun 1898 Poerwokertosche Hulp

Spaar en Landsouwcredietbank lebih dikenal oleh masyarakat Banyumas sebagai

Bank Rakyat. Bank ini lebih banyak beranggotakan para petani, tukang ataupun

pedagang kecil.15

2. Bank Rakyat

14Elin Nurmi Murahhati., op. cit., hlm. 30.15 Ibid., hlm. 31.

25

Poerwokertosche Hulp Spaar en Landsouwcredietbank benar-benar dapat

membantu perekonomian masyarakat Purwokerto dan sekitarnya. Keberhasilan

tersebut membuat Poerwokertosche Hulp Spaar en Landsouwcredietbank

dijadikan percontohan bagi daerah-daerah lain di luar Kabupaten Banyumas.

Bank-bank kredit rakyat yang didirikan setelah pendirian Bank Priyayi tersebut

dikenal dengan istilah Volkscredietwezen atau Bank Rakyat. Berikut ini adalah

bank-bank lain yang didirikan setelah melihat keberhasilan Poerwokertosche Hulp

Spaar en Landsouwcredietbank.16

a. Landbouwcredietbank didirikan di Garut pada Tahun 1898

b. Bank Rakyat didirikan di Purworejo pada Tahun 1899

c. Bank Rakyat didirikan di Banjarnegara, Banyuwangi, Purbalingga,

Tulungagung, Probolinggo dan Sumedanga pada Tahun 1901

d. Bank Rakyat di Batang, Tuban, Wonorejo, Madiun, Trenggalek pada

Tahun 1903.

Modal Bank Rakyat berasal dari penghimpunan dana nasabahnya berupa

tabungan dan deposito. Tabungan adalah simpanan dari nasabah yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Syarat yang

ditetapkan antara lain nasabah telah menyimpan sekurang-kurangnya f 50,- atau

lebih. Deposito adalah simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat

16Regeering Almanak, h.178-179, 1906, Koleksi Arsip Nasional Republik

Indonesia, Jakarta.

26

dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Deposan hanya dapat

menarik uangnya pada waktu yang telah disepakati dengan pihak bank.17

Modal usaha Bank Rakyat dihimpun dari penduduk dengan cara

menggalakkan semangat menabung. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan

aktif yaitu pemerintah akan memberikan pinjaman kepada bank dengan syarat

bank memberikan pinjamannya kepada orang yang menabung di Bank. Berdasar

hal tersebut maka Bank Rakyat mengenakan tabungan wajib kepada para

peminjam. Berikut adalah gambaran permodalan Bank Rakyat pada awal berdiri

yang tercantum pada Tabel 1.

17Elin Nurmi Murahhati., op. cit., hlm. 36.

27

Tabel 1 Modal Usaha Bank-Bank Rakyat Tahun 1904-1913

Tahun BukuJumlah

Bank

Deposito

Dan Giro

Fihak

Swasta

Deposito

Pemerintah

Iuran

Wajib

Dan

Berkala

Tabungan Jumlah

1904/1905

1905/1906

1906/1907

1907/1908

1908/1909

1909/1910

1910/1911

1911/1912

1912/1913

25

29

34

48

47

-

70

71

71

f. 451.000

f. 870.000

f. 1.263.000

f. 2.103.000

f. 2.653.000

-

f. 5.198.000

f. 6.340.000

f. 8.169.000

f. 139.000

f. 285.000

f. 578.000

f. 1.131.000

f. 1.118.000

-

f. 1.644.000

f. 1.481.000

f. 17.000

f.75.000

f. 88.000

f. 59.000

f. 345.000

f. 430.000

-

f. 703.000

f. 667.000

f. 571.000

f. 66.000

f. 75.000

f. 155.000

f. 248.000

f. 309.000

-

f. 406.000

f. 567.000

f. 602.000

f. 731.000

f. 1.318.000

f. 2.155.000

f. 3.827.000

f. 4.510.000

-

f. 7.971.000

f. 9.055.000

f. 9.359.000

Sumber : Het Vokscredietwezen Nederlandsche Indie, 1934, Koleksi Museum

BRI Purwokerto

Dalam tabel 1 dapat diketahui bahwa pada awal perkembangannya bank-

bank mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dapat dilihat bahwa jumlah bank

mengalami peningkatan secara signifikan yaitu dari tahun 1904/1905 sampai

1912/1913 yang semula 25 bank menjadi 71 bank. Jumlah simpanan bank dari

tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Simpanan atau deposito tersebut

berasal dari masyarakat, pihak swasta dan dari pemerintah. Peningkatan jumlah

bank dan tabungan tersebut tidak lepas dari peran penting pemerintah yaitu

28

himbauan untuk menggalakkan semangat menabung. Pemerintah akan

memberikan bantuan kepada bank-bank yang memberikan pinjaman kepada

orang-orang yang menabung di bank. Dari tahun ke tahun deposito pemerintah

juga mengalami peningkatan kecuali pada tahun 1912/1913 terlihat penurunan

dikarenakan pemerintah akan menarik kembali subsidi tersebut karena subsidi

pemerintah dianggap cukup.

Perkembangan Bank Rakyat yang semakin pesat, tidak dibarengi dengan

sistem pengawasan yang baik dari pemerintah pusat. Hal ini membuat

pertumbuhan bank-bank tersebut menjadi tidak sehat. Pada tahun 1933 banyak

bank rakyat yang mulai goyah. Kegagalan usaha membuat para nasabah banyak

menunggak pembayaran cicilan pinjaman. Koordinasi dengan kantor pusat yang

kurang baik juga membuat kondisi bank-bank rakyat tersebut semakin buruk.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bank rakyat, pemerintah

pusat mengambil kebijakan dengan menyatukan bank-bank rakyat. Penyatuan

bank bertujuan untuk memperbaiki struktur organisasi dan sistem komunikasi

antara cabang dengan pusat. Bank-bank rakyat tersebut akan bekerja sebagai satu

kesatuan bukan hanya tergantung kepentingan masing-masing. Penyatuan bank

juga dapat memperbesar kemampuan finansial bank.

3. Algemeene Volkscredietbank (1934 – 1942)

Pada tanggal 19 Februari 1934 didirikan Algemeene Volkscredietbank

(AVB) yang secara resmi termuat dalam Staatsblad 1934 No 82. AVB adalah

badan hukum perbankan yang berkantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang di

daerah-daerah. AVB adalah hasil peleburan 94 buah bank rakyat di seluruh Hindia

29

Belanda. Tujuan dari dibentuknya AVB adalah untuk mempersatukan bank-bank

desa yang bertujuan untuk menghindari masalah kesulitan financial yang

mengakibatkan kebangkrutan. Sebelum terbentuknya AVB bank - bank rakyat

yang bertugas menyelenggarakan kredit usaha tani mengalami kesulitan dalam hal

keuangan yang dikarenakan terlalu bergantung pada pengurusnya, ditambah lagi

terjadi penggelapan uang bank oleh pegawainya.18

AVB bukanlah badan usaha milik negara, hal tersebut dimaksudkan agar

AVB berkesempatan berkembang dengan baik tanpa mengabaikan ketentuan yang

ada. Pemerintah tidak memberikan pengaruh secara langsung tetapi memberikan

kebebasan secukupnya. Pemerintah hanya memberikan dukungan berupa

penyediaan fasilitas, pemberian berbagai keringanan, dan ketentuan lain yang

bersifat mengendalikan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada tahun 1930-an kondisi perekonomian di Indonesia merosot tajam

karena pengaruh depresi ekonomi yang mengakibatkan merosotnya harga saham,

banyaknya pengangguran, dan daya beli masyarakat luar sangat turun. Kondisi

tersebut juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia khususnya Jawa. Daerah

Banyumas juga terkena dampaknya yaitu perekonomian menurun yang ditandai

dengan banyaknya pengangguran, hasil panen dengan daya beli rendah,

banyaknya petani yang terlilit hutang pada lintah darat dan masih banyak petani

yang belum melunasi hutang pada bank rakyat.19

18 Bank Rakyat Indonesia (BRI)., op. cit., hlm. 18.19 Wawancara dengan Suharso tanggal 25 Juli 2015.

30

Keadaan yang sulit di wilayah Banyumas pada tahun 1930an tersebut

mengakibatkan kebutuhan masyarakat meningkat tetapi sangat sedikit pemasukan

yang didapat. Dari kondisi tersebut peran AVB sangat diperlukan. AVB di

Purwokerto mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat terutama

petani. Bentuk bantuan yang diberikan AVB adalah membantu para petani yang

masih terlilit hutang pada renternir dengan cara melunasi hutang para petani

tersebut kepada renternir kemudian para petani tinggal membayar kepada AVB

dengan jangka waktu yang ditentukan dan dengan bunga yang rendah. bunga yang

dikenakan berkisar menurut besarnya pinjaman dan agunan yang diberikan yaitu

antara 3 sampai 12%.

Di Purwokerto AVB sangat membantu perekonomian rakyat terutama

petani, walaupun pemberian kredit yang dilakukan AVB saat itu sangat hati-hati

demi kelangsungan AVb sendiri. Pada tahun 1930-an nasabah AVB yang paling

penting adalah rakyat dengan penghasilan tetap, karena pada saat depresi ekonomi

golongan berpenghasilan tetap tersebut tidak mengalami kesulitan ekonomi yang

sangat berarti. Golongan berpenghasilan tetap tersebut adalah para pegawai negeri

dan karyawan pabrik yang selama masa depresi ekonomi tidak diberhentikan.

Mayoritas golongan tersebut tinggal di pusat kota Purwokerto.

Pada kurun waktu antara tahun 1934 sampai 1940 peran AVB sangat luas

dan mencakup pemberian pinjaman dalam pembebasan penduduk desa dari

hutang riba atau hutang yang dilakukan para renternir. Tetapi pada tahun 1942

kegiatan AVB terhenti karena terjadinya penyerahan kekuasaan Belanda kepada

Jepang.

31

4. Syomin Ginko

Pada masa pendudukan Jepang, semua bank yang ada pada masa penjajahan

Belanda ditutup. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pengendalian

perekonomian Indonesia oleh Jepang. Jepang hanya mengopersikan satu bank

yaitu Syomin Ginko. adalah Bank yang dulunya bernama Bank Priyayi kemudian

pada massa kolonial Belanda berganti nama menjadi AVB yang merupakan cikal

bakal Bank Rakyat Indonesia. Pendudukan Jepang dimulai di Indonesia dari tahun

1942-1945. Pada waktu itu dengan cepat Jepang mengambil alih lembaga-

lembaga vital tak terkecuali bank. Bank-bank yang ada pada saat itu dilarang

beroprasi termasuk AVB. Pada tanggal 4 Oktober 1942 bank-bank tersebut

diijinkan kembali beroprasi dengan diganti nama menjadi Syomin Ginko. Syiomin

berarti Rakyat dan Ginko berarti Bank.

Sejak awal pendudukan Jepang di Indonesia tidak banyak terjadi perubahan.

Cara kerja bank juga tidak mengalami perubahan, berbagai kebijaksanaan

Pemerintah Hindia Belanda dalam bidang sosial diteruskan oleh Jepang dan

sistem pemberian pinjaman kepada golongan ekonomi lemah masih mengikuti

sistem yang dijalankan AVB. Jadi walaupun sudah berganti nama pada dasarnya

tidak ada perubahan yang berarti dalam kebijakan pemerintah dan

administrasinya.20

20 Bank Rakyat Indonesia (BRI)., op. cit., hlm. 25.

16