7

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perencanaan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri dilakukan dengan berpedoman

kepada dokumen perencanaan strategis pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan perencanaan strategis di Kementerian

Kesehatan melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 kemudian dijabarkan pada Rencana

Aksi Kegiatan (RAK) Biro Kerja Sama Luar Negeri dan menjadi acuan dalam penyusunan

perencanaan tahunan melalui Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Biro Kerja Sama Luar Negeri menjadi salah satu kegiatan dari Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Adapun sasarannya adalah

meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan

manajemen Kementerian Kesehatan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah Peningkatan

Kerja Sama Luar Negeri dengan outputnya adalah meningkatnya peran dan posisi

Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan. Adapun Indikator pencapaian

output tersebut pada tahun 2018 adalah jumlah implementasi dari kesepakatan kerja sama

luar negeri bidang kesehatan sebanyak 7 dokumen.

Kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan adalah “jumlah kesepakatan

internasional yang telah ditandatangani termasuk kesepakatan dalam persidangan

internasional yang bersifat kepemerintahan dan telah diimplementasikan oleh Kementerian

Kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan yang

diukur dengan pelaporan monev secara berkala dan komprehensif”.

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2018

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

8

Kerja sama luar negeri bidang kesehatan senantiasa dikembangkan dengan

memperhatikan prioritas pembangunan kesehatan dan juga kebijakan politik luar negeri dan

hubungan luar negeri melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Selain itu dalam

kerangka globalisasi perdagangan di WTO dan Free Trade Area lainnya, perdagangan

barang/jasa/hak kekayaan intelektual sektor kesehatan merupakan salah satu primadona,

dan Biro Kerja Sama Luar Negeri senantiasa mengikuti mekanisme interkementerian

dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan.

Untuk mendukung pencapaian output, Biro Kerja Sama Luar Negeri yaitu meningkatnya

peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, dengan

indikator kinerja kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan (yang

diimplemetasikan), perlu dilakukan upaya, yaitu :

1. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Bilateral

Peningkatan kerja sama bilateral bidang kesehatan ditujukan untuk mendukung program

prioritas di Kementerian Kesehatan. Kerja sama bilateral memperhatikan kepentingan

nasional Indonesia, yaitu kepentingan secara politik, ekonomi dan sosial budaya.

Pelaksanaan kerja sama bilateral, disesuaikan dengan prinsip perjanjian internasional

dengan memperhatikan kepentingan politik luar negeri Indonesia serta senantiasa

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,.

Biro Kerja Sama Luar Negeri berperan sebagai pintu masuk kerja sama bilateral di

Kementerian Kesehatan, mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi terhadap setiap

usulan kerja sama bilateral yang disampaikan oleh unit utama Kementerian Kesehatan,

termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kantor Daerah yang menjadi Satuan Kerja

(Satker) berada langsung di bawah Kementerian Kesehatan.

Kerja sama bilateral dengan negara sahabat difokuskan kepada implementasi perjanjian

internasional secara bilateral yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sambil

menjajaki peluang kerja sama bilateral lainnya dalam rangka mendukung kepentingan

nasional dan kepentingan Kementerian Kesehatan. Perjanjian kerja sama dapat

dilakukan dalam kerangka perjanjian payung yang ditandatangani oleh Kementerian

Luar Negeri, dan atau kerjasama bilateral kesehatan yang berdiri sendiri setelah

mendapatkan kuasa penuh dari Menteri Luar Negeri. Namun demikian, setiap upaya

dalam melakukan kerja sama bilateral bidang kesehatan senantiasa berkoordinasi

9

dengan Kementerian Luar Negeri dan lintas Kementerian/Lembaga lainnya dalam forum

inter kementerian.

Beberapa negara yang telah terjalin kerja sama bilateral yaitu dengan negara Amerika

Serikat, Singapura, Timor Leste, Malaysia, Brunai Darussalam, Mesir, Sudan, Iran,

Saudi Arabia, Australia, Jerman, RRC, Cuba, Meksiko, Rusia, Jepang, Vietnam,

Palestina.

Rencana kegiatan kerja sama kesehatan bilateral antara lain :

a. Penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja sama bilateral

b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama

c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian

internasional

d. Penyusunan kertas posisi

e. Penyusunan telaah pimpinan

f. Penyiapan kertas posisi delegasi dan Statement Delegasi

g. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada berbagai Sidang Komisi Bersama

dan Kunjungan Kerja Menteri dan Pimpinan lainnya

h. Penyiapan bahan masukan untuk Kunjungan Presiden RI keluar negeri dan

kunjungan kerja Kepala Pemerintahan negara asing ke Indonesia;

i. Fasilitasi penandatanganan perjanjian internasional kerja sama bilateral

j. Persiapan penyelenggaraan dan pelaporan pertemuan bilateral dengan negara

sahabat, pelaksanaan Sidang Komisi Bersama dan forum perundingan bilateral

lainnya

k. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral

l. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral

m. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral

n. Melakukan negosiasi dan focal point bagi kerja sama dengan berbagai organisasi

kesehatan dalam kerangka kerja sama bilateral.

2. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Regional

Kerja sama luar negeri bidang kesehatan di ASEAN merupakan barometer diplomasi.

Kementerian Kesehatan saat ini terlibat secara langsung dalam pencapaian komunitas

ASEAN melalui dua pilar utama, yaitu pilar ASEAN Sosio Cultural Community (ASCC)

dan pilar ASEAN Economic Community (AEC). Peran Kementerian Kesehatan di ASCC

antara lain mengimplementasikan Rencana Strategis Kesehatan di ASEAN atau disebut

10

juga ASEAN Post – 2015 Health Development Agenda yang dijabarkan lebih lanjut

dalam ASEAN Health Cluster Work Programm 2016 - 2020. Merujuk dokumen tersebut,

Indonesia mendapat mandat menjadi lead country 11 project activities dan co-lead 9

project activities. Beberapa sidang di ASEAN yang sifatnya governing adalah AHMM /

ASEAN Healtlh Ministerial Meeting, SOMHD / ASEAN Senior Official Meeting on Health

Development, ASEAN Health Cluster 1-4 Meeting.

Peran Kementerian Kesehatan di AEC diantaranya menegosiasikan schedule of

commitment kerjasama barang dan jasa kesehatan, serta menyiapkan dokumen

pendukung untuk liberalisasi perdagangan.

Disamping ASEAN secara regional juga dikembangkan kerja sama sub regional ASEAN

yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Indonesia dalam forum BIMST (Brunei,

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand). Pertemuan dilakukan secara reguler setiap

tahun untuk membahas isu kesehatan didaerah perbatasan dan isu kesehatan terkait

mobilitas penduduk lintas batas, dan isu lainnya yang menjadi concern para pihak.

Dalam kerjasama ekonomi sektor kesehatan di Asia Pasifik, kepentingan nasional

Indonesia didiskusikan dan dikembangkan melalui forum Asia Pacific Economic

Cooperation (APEC). Kerja sama kesehatan di APEC dibahas dalam forum Health

Working Group/HWG, dan LSIF (Life Science and Innovative Forum).

Rencana kegiatan kerja sama kesehatan regional antara lain :

a. Mengkoordinasikan penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja

sama regional

b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama

c. Fasilitasi persetujuan/penandatanganan perjanjian internasional kerja sama

regional

d. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi

Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda kesehatan global pada berbagai

pertemuan regional yang sifatnya mengikat dan pertemuan negosiasi antara

pemerintah

e. Mengkoordinasikan posisi runding Indonesia dalam kerjasama liberalisasi

perdagangan regional

11

f. Mengkoordinasikan penyiapan posisi Indonesia di bidang kesehatan pada sidang

ASEAN, APEC, WHO-SEARO, BIMST, FPGH dan sidang regional lainnya, baik

pada sidang Konferensi Tingkat Menteri, Senior Offcial Meeting (SOM) maupun

working group/task force

g. Penyiapan bahan masukan untuk Pertemuan KTT/KTM ASEAN dan KTT/KTM

APEC

h. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan

agenda pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional

i. Mendorong dan memfasilitasi penyelesaian project activity dalam kerangka

kerjasama regional

j. Penyelenggaraan fasilitasi pertemuan internasional secara regional

k. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama regional

l. Memfasilitasi, mendorong, pemantauan dan evaluasi implementasi/ tindak lanjut

project activity dan perjanjian internasional kerja sama regional

3. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Multilateral

Kementerian Kesehatan diharapkan meningkatkan perannya dalam menggalang

Global Health Diplomacy, khususnya terkait dengan isu kesehatan yang menjadi

Concern Developing Countries (DCs) dan Least Developing Countries (LDCs),

termasuk kepentingan dalam negeri Indonesia khususnya terkait pencapaian

delapan program prioritas. Indonesia melalui berbagai forum diharapkan dapat

melakukan lobby untuk melakukan reformasi di WHO dan lembaga PBB lainnya

yang terkait dengan isu kesehatan global sehingga lebih berkeadilan, setara, dan

menguntungkan semua pihak, khususnya terkait dengan kepentingan DCs dan LDCs.

Keberhasilan Indonesia dengan diadopsinya “The Framework for Pandemic

Influenza Preparadness: Sharing of Influenza Viruses and Acces to Vaccines and

other Benefit” sebagai resolusi WHA pada tahun 2011, merupakan titik tolak

pengembangan diplomasi Indonesia ditingkat multilateral. Dalam mendukung posisi

Indonesia perlu dilakukan lobi dengan negara sahabat melalui forum FPGH, Selatan-

Selatan, ASEAN, WHO SEARO, OKI, dan like minded countries lainnya.

Dalam kerangka Global Health Diplomacy, dimana isu kesehatan telah menjadi salah

satu alat diplomasi luar negeri Indonesia, telah dikembangkan kerja sama melalui

forum Foreign Policy Global Health (FPGH) yang beranggotakan Indonesia, Thailand,

Prancis, Norwegia, Afrika Selatan, Senegal, dan Brazil.

12

Dalam mengimplementasikan resolusi dan deklarasi WHO serta permasalahan

kesehatan di tingkat regional, Kementerian Kesehatan menjadi members dari WHO

Regional South East Asian Region Organization (SEARO) yang beranggotakan

sebelas negara yaitu Indonesia, Thailand, Myanmar, India, Bangladesh, Timor Leste,

PDR Korea, Bhutan, Maldives, Srilanka, dan Nepal. WHO SEARO merupakan mitra

strategis Kementerian Kesehatan, khususnya terkait dengan dukungan kerjasama

teknis (termasuk tenaga ahli kesehatan) dalam mengatasi permasalahan kesehatan

yang menjadi perhatian dunia dan permasalahan kesehatan dikawasan regional.

Pertemuan di WHO SEARO yang sifatnya mengikat yaitu SPPDM/High Level

Preparatory Meeting at Regional Level/SEARO, Health Ministerial Meeting

(HMM) WHO SEARO dan Regional Committee Meeting (RCM) WHO SEARO.

Rencana kegiatan kerja sama kesehatan multilateral antara lain :

a. Penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja sama multilateral, dan

UN bodies lainnya

b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama

c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian

internasional

d. Fasilitasi penandatanganan perjanjian internasional kerjasama multilateral

e. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi

Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda kesehatan global pada berbagai

pertemuan regional yang sifatnya mengikat dan pertemuan negosiasi antara

pemerintah

f. Penyiapan kertas posisi delegasi dan statement delegasi

g. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada sidang WHA, EB, UNGA sektor

kesehatan, RC WHO-SEARO, dan sidang multilateral lainnya, baik pada sidang

Konferensi Tingkat Menteri, Senior Offcial Meeting (SOM) maupun working

group/task force

h. Penyiapan bahan masukan untuk Pertemuan KTT/KTM multilateral

i. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan

agenda pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional.

j. Penyiapan bahan masukan untuk Kunjungan Presiden RI keluar negeri dan

kunjungan kerja Kepala Pemerintahan negara asing ke Indonesia dalam kerangka

kerja sama multilateral

k. Penyelenggaraan pertemuan internasional secara multilateral atau regional SEARO

13

l. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama multilateral

m. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama

multilateral

n. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama

multilateral

4. Fasilitasi Globalisasi Perdagangan Sektor Kesehatan dan Kerjasama Ekonomi

Lainnya

Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah

dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan dalam pengembangan kerjasama

ekonomi sektor kesehatan baik dalam kerangka perdagangan barang sektor kesehatan,

jasa kesehatan, investasi, maupun hak kekayaan intelektual. Pengembangan kerja

sama perdagangan internasional sektor kesehatan dilakukan secara multitrack melalui

kerja sama multilateral di WTO, regional, dan bilateral.

Kerja sama aliran bebas perdagangan sektor kesehatan dalam kerangka ASEAN Free

Trade Area (AFTA) ditujukan untuk mewujudkan ASEAN Economic Community.

Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk berperan aktif dalam setiap perundingan

perdagangan barang dan jasa kesehatan, termasuk investasi sektor kesehatan. Selain

itu ASEAN dalam juga mengembangkan kerja sama dengan negara mitra wicara

mempunyai Free Trade Area dalam kerangka ASEAN Free Trade Area. Kerja sama

kesehatan di ASEAN senantiasa memperhatikan dinamika kebijakan kesehatan dalam

negeri, tetapi disisi lain kebijakan dalam negeri diharapkan menyesuikan kebijakan

dalam negerinya sesuai dengan dinamika dalam rangka pembentukan ASEAN Single

Window.

Rencana kegiatan kerja sama globalisasi perdagangan sektor antara lain :

a. Memberi masukan atas draft/counter draft perjanjian internasional globalisasi

perdagangan sektor kesehatan di WTO, ASEAN dan Free Trade Area lainnya

b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama

c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian

internasional dan penandatanganan perjanjian internasional

d. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi

Indonesia terhadap berbagai isu perdagangan barang sesuai prinsip GATT,

perdagangan jasa sesuai prinsip GATS, dan perdagangan Hak Kekayaan Intelektual

14

sesuia prinsip TRIPS, serta mendukung kepentingan nasional dan kepentingan

Kementerian Kesehatan pada berbagai pertemuan multilateral, regional, maupun

bilateral

e. Penyiapan kertas posisi delegasi dan statement delegasi

f. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada sidang WTO (terkait dengan GATT,

GATS, dan TRIPS), siding di ASEAN (terkait dengan ATIGA, AFAS, RCEP, ACIA),

dan siding bilateral lainnya baik pada sidang Konferensi Tingkat Menteri, Senior

Offcial Meeting (SOM) maupun working group/task force

g. Penyiapan bahan masukan untuk pertemuan KTT/KTM multilateral

h. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan

agenda pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional.

i. Penyelenggaraan pertemuan internasional dalam kerangka globalisasi perdagangan

sektor jasa kesehatan

j. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional dalam kerangka globalisasi

perdagangan sektor kesehatan

k. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama

globalisasi perdagangan sektor kesehatan

l. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama globalisasi

perdagangan sektor kesehatan

5. Penguatan reformasi birokrasi

Bahwa dalam pegembangan kelima rencana aksi tersebut di atas perlu didukung

oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan handal, serta input sumberdaya

lainnya sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu

perlu diciptakan budaya organisasi yang berorientasi global sesuai dengan semangat

reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan.

Rencana kegiatan penguatan reformasi birokrasi antara lain :

a. Penyusunan dokumen delapan area perubahan reformasi birokrasi

b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan pada delapan area perubahan

c. Perbaikan kualitas manajemen perbendaharaan dan pelaporan keuangan

d. Peningkatan kualitas SDM kesehatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan

budaya kerja berorientasi mutu

e. Peningkatan kepuasan pelanggan di dalam dan di luar Biro Kerja Sama Luar Negeri

f. Sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Biro Kerja

Sama Luar Negeri

15

Penjabaran pencapaian target kinerja dan pagu alokasi anggaran per tahun disajikan pada

matriks di bawah ini :

Tabel 1 Rencana Kinerja dan Alokasi Pagu Indikatif

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2015-2019

Kegiatan Output Indikator

Tahun

Peningkatan

Kerja Sama

Luar Negeri

Meningkatnya

peran dan

posisi

Indonesia

dalam kerja

sama luar

negeri bidang

kesehatan

Jumlah

kesepakatan

kerja sama

luar negeri di

bidang

kesehatan

2015 2016 2017 2018 2019

Target : 8 9 8 7 8

Pagu Anggaran (Rp. Milyar)

Pagu Indikatif 20.0 23.5 21.0 18.5 21.0

Pagu Definitif 20.0 23.5 21.0 18.5

Pagu Anggaran 12.1 14.1 9.5 18.095

Sesuai dengan RKP Tahun 2015, serta sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan (Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/52/2015), target kinerja Biro Kerja Sama

Luar Negeri sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan sejumlah 40 dokumen kesepakatan

kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, yang hingga saat ini sudah mencapai 32 (tiga

puluh dua) dokumen.

Perencanaan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018 selanjutnya diuraikan

menjadi dua dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Kerja Sama Luar Negeri

Tahun 2018, dan Penetapan Kinerja (Tapja) Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2018.

16

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018

No Sasaran

Strategis/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya peran dan

posisi Indonesia dalam

kerja sama luar negeri di

bidang

kesehatan/Peningkatan

kerja sama luar negeri

Jumlah kesepakatan

kerja sama luar negeri di

bidang kesehatan

7 Dokumen

Target RKT Biro Kerja Sama Luar Negeri tersebut, ditujukan untuk meningkatnya peran dan

posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, dan mendukung kinerja

program dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka komitmen RKT tersebut di atas, diperkuat

dengan perjanjian kinerja melalui penetapan kinerja tahunan, dengan melakukan

penandatangan dokumen antara Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri dengan Sekretaris

Jenderal Kementerian Kesehatan pada awal tahun 2018. Adapun penetapan kinerja Biro

Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3 Penetapan Kinerja

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018

No Sasaran Strategis/

Kegiatan

Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya peran dan

posisi Indonesia dalam

kerjasama luar negeri di

bidang

kesehatan/Peningkatan

kerja sama luar negeri

Jumlah kesepakatan

kerja sama luar negeri di

bidang kesehatan

7 Dokumen

17

Jumlah Anggaran

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri : Rp. 25.103.545.000,-

Selanjutnya dokumen RKT dan Tapja tersebut di atas, diinternalisasi secara berjenjang

kepada pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan seterusnya kepada seluruh staf di Biro

Kerja Sama Luar Negeri. Kedua dokumen dimaksud merupakan target kinerja yang menjadi

prioritas utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Biro Kerja Sama Luar Negeri,

khususnya dalam pelaksanaan kegiatan bersumber DIPA Biro Kerja Sama Luar Negeri TA

2018. Dokumen dimaksud juga merupakan rujukan target kinerja di Biro Kerja Sama Luar

Negeri, yang pencapaiannya diukur melalui evaluasi kinerja secara triwulan.

Pengembangan kerja sama luar negeri bidang kesehatan diarahkan untuk mencapai

sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang ke-7, yaitu “Meningkatnya daya guna

kemitraan dalam dan luar negeri”, dengan memperhatikan Visi dan Misi Presiden Republik

Indonesia, serta Tujuan Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.

Adapun Visi Presiden Republik Indonesia adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini

adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang

ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni :

18

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 – 2019, yaitu

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat.

2. Meningkatnya daya tangkap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap

resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yaitu :

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalamdan luar negeri

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan

12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi

19

B. SUMBER DAYA

Pada tahun 2018, jumlah pegawai di Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah sebanyak 41

pegawai, dengan jumlah komposisi 11 pegawai pada jabatan struktural dan 30 pegawai

pada jabatan fungsional umum (jabatan pelaksana). Dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, Biro Kerja Sama Luar Negeri didukung oleh pegawai-pegawai dari berbagai

jenjang pendidikan, diantaranya 56.10% berasal dari pendidikan S2, 36.59% dari pendidikan

S1, 4.88% dari pendidikan D3, dan 2.44% dari pendidikan SMA. Selama kurun waktu 1

Januari sampai dengan 31 Desember 2018 ada 1 orang pegawai pindah ke Instansi Daerah

dan 1 orang pegawai meninggal karena sakit, sehingga total pegawai pada akhir tahun 2018

berjumlah 39 orang.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam rangka manajemen

sumber daya manusia dilakukan Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam bentuk pemberian ijin

pegawai untuk melaksanakan tugas belajar (tubel), yang dipertimbangkan dengan selektif

sesuai dengan kompetensi dan masa kerja pegawai. Tercatat pada tahun 2018 sejumlah 4

(empat) pegawai yang menjalankan tugas belajar di dalam negeri. Sumber pendanaan

terkait penguatan sumber daya manusia dalam bentuk tugas belajar tersebut berasal dari

beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dan

beasiswa Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

(PPSDMK) Kementerian Kesehatan.

Berikut matriks keadaan pegawai Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam kurun waktu

2013-2018:

Tabel 4 Komposisi Pegawai

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018

Tahun

Jumlah Pegawai Pendidikan

Pegawai Berhenti/ Pindah

CPNS

Pegawai TUBEL

Struktural Pelaksana

L P L P S2 S1 D3 SMA

Pusat Kerja sama Luar Negeri

2013 4 7 12 27 16 29 3 2 1

2014 3 8 15 24 19 27 2 2 5 3

2015 3 8 15 24 19 27 2 2 1 3

Biro Kerja Sama Luar Negeri

2016 5 6 14 23 19 25 2 2 2 5

2017 5 6 10 23 17 23 2 2 3 9

2018 4 7 13 15 18 18 2 1 1 4

20

Gambar 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018

Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018

21

Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018

Gambar 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018