BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. …lakip.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2014/04/5.BAB-II-LAKIP... · Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 26

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan

daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan

tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan

melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan

potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam

penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur.

Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan

apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka

panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan

perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 tahun 2011. Penjabaran

lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja


Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 dan Kebijakan Umum APBD serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2013.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 ini,

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten

Badung Tahun 2010 – 2015, Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,

Rencana Kinerja Tahun 2013, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten

Badung Tahun 2010 – 2015 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang

disusun dan dirumuskan setiap 5 ( lima ) tahun yang merupakan perencanaan

jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan

kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal yang

diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan

yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan

secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran

pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi Kabupaten Badung

2.2.1. Visi

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi, Kabupaten Badung

menghadapi sejumlah permasalahan, tantangan dan atau ancaman yang sangat

komplek dengan berbagai dimensinya seperti : kesehatan, pendidikan, penciptaan

lapangan kerja, pelestarian dan penyelamatan lingkungan dan lain sebagainya.

Oleh karenanya untuk membangun Badung yang lebih baik dimasa mendatang

pada RPJMD Tahun 2010-2015 memberi prioritas pada upaya untuk mengatasi

permasalahan tersebut diatas, termasuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di

masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan

dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam


masyarakat Badung, maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung adalah :

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan

potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju

masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafah

TRI HITA KARANA.

2.2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan

dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan

memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk

menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan

permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan

mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk menuju Badung “Melangkah

Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berdasarkan TRI HITA

KARANA”, maka rumusan misi Kabupaten Badung dalam mencapai misi

Badung 2013 ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten Badung dan sebagai

pengejawantahan dari TRI HITA KARANA, yang dikelompokan menjadi 3 fungsi

yaitu :

1. Fungsi Perhyangan:

1. Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama,

serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era

kekinian.

2. Fungsi Pawongan:

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di

Badung.

3. Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan

sosial masyarakat.

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan

dan ditunjang oleh iklim kemitraan.


5. Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman &

ketertiban masyarakat.

6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

(Good Governance & Clean Government).

3. Fungsi Palemahan:

7. Memantapkan pelaksanan otonomi Daerah.

8. Mewujudkan pembangunan yang selaras & seimbang sesuai fungsi

wilayahnya.

9. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.Untuk merealisasikan pelaksanaan

visi dan misi Kabupaten Badung, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah

kabupaten Badung yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap

tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu juga dalam rangka

memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing

misi yang telah ditetapkan serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai

dimasa mendatang. Sedangkan sasaran ( Obyektif ) yang merupakan penjabaran

dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu

5 (lima) tahun.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Badung, yang ditempuh

melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. .

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kabupaten Badung

TUJUAN SASARAN

Visi : Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita

Berdasarkan TRI HITA KARANA

Misi 1 : Meningkatkan Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama, serta

eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian

Peningkatan Partisipasi masyarakat di Pura

Sad Kahyangan


TUJUAN SASARAN

Peningkatan pengetahuan Desa Adat dalam

pembuatan Awig-awig yang tertulis

Terwujudnya kelestarian adat dan budaya Bali Peningkatan seni masyarakat berdasarkan

adat dan budaya bali

Meningkatkan rasa srada bhakti yang damai

(Shanti) diantara sesama umat beragama

dalam upaya mewujudkan kerukunan hidup

beragama dan bermasyarakat

Terwujudnya Kerukunan Kehidupan beragama

dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang

damai (Shanti)

Terwujudnya pendidikan yang bermutu Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-

anak usia sekolah di sekolah Kabupaten

Badung.

Meningkatkan ketercapaian dan

keterjangkauan memperoleh layanan

Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan

kompetitif di Kabupaten Badung

Mewujudkan olahragawan yang berprestasi

pada kompetisi pada tingkat propinsi,

nasional dan regional

Terwujudnya peningkatan

produktifitasTenaga Kerja

Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja

bagi pencari kerja

Terwujudnya peningkatan kualitas Lembaga

Pelatihan Kerja (LPK)

Terwujudnya peningkatan perlindungan

Tenaga Kerja

Terwujudnya peningkatan pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Terwujudnya peningkatan pemberdayaan

angkatan kerja

Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan Meningkatkan pelayanan perpustakaan

Meningkatkan budaya baca masyarakat

Terwujudnya pelayanan kesehatan prima

dengan biaya yang terjangkau dan akses yang

memadai melalui Puskesmas dan Rumah

Sakit Umum Daerah.

Terciptanya sistem pelayanan yang prima di

Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan

kesehatan lainnya yang terjangkau oleh

masyarakat Kabupaten Badung.


TUJUAN SASARAN

Meningkatnya pemanfaatan pelayanan RS

oleh masyarakat

Meningkatnya Kualitas pelayanan RS

Meningkatnya pendapatan rumah sakit

Meningkatnya pengelolaan keuangan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Kabupaten Badung

Terwujudnya peningkatan sarana dan

prasarana IPTEK yang tepat guna dan

peningkatan daya saing SDM masyarakat

Badung.

Meningkatnya pemanfaatan teknologi

informasi secara efektif dan efesien

Terwujudnya penataan sistem administrasi

kependudukan yang tertib dan terpadu.

Terwujudnya sistem data kependudukan di

seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan

terpadu

Meningkatnya pelaksanaan pembangunan

kependudukan dan keluarga berencana menuju

keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera

Terpenuhinya keluarga kecil bahagia dan

sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten

Badung

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung

sadar ber KB

Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga

Terwujudnya pengetahuan dan perilaku remaja

Menurunnya median usia kawin pertama

Terwujudnya kemandirian serta kualtas

manajemen/kelembagaan melalui komponen

stackeholder

Terwujudnya peningkatan peranan perempuan

Terwujudnya perlindungan keluarga

Terwujudnya pembangunan yang responsif

gender

Meningkatnya peranan perempuan

Meningkatnya perlindungan anak

Menurunnya kesenjangan pencapaian

pembangunan antara perempuan dan laki-laki

Meningkatnya kwalitas ekonomi masyarakat

miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya.

Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin,

cacat dan penyandang sosial lainnya


TUJUAN SASARAN

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

di bidang kesejahteraan sosial

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

di bidang kesejahteraan sosial

Meningkatnya kwalitas pelayanan

kesejahteraan sosial


PMKS


Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang

mampu bersaing dan menunjang ekonomi

kerakyatan.

Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan

koperasi dalam sistem perekonomian

masyarakat Badung dan sebagai penunjang

sektor ekonomi Badung.

Sektor UKM dan Koperasi yang berdaya

saing

Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan

Koperasi

Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi

Meningkatnya pengelolaan sumber daya

daerah yang berkelanjutan

Meningkatnya Optimalisasi Lahan dan Air

Tercapainya target produksi

dan produktivitas pertanian dan perkebunan

Tercapainya target pemasaran

Meningkatnya unit-unit usaha rumah tangga

petani

Tumbuhnya sentra produksi

Terciptanya pasar

Meningkatnya pengembangan ekonomi

kerakyatan menuju ekonomi yang kreatif.

Terwujudnya UMKM yang kreatif dan unggul

Peningkatan populasi ternak dan produksi

daging dalam pemenuhan kebutuhan protein

alami

Peningkatan produksi perikanan dalam

pemenuhan kebutuhan akan protein yang

bersumber dari ikan

Peningkatan produksi pengolahan dan

pemasaran komoditi perikanan

Terwujudnya penyelenggaraann pemerintahan

Desa dan kelurahan yang berkualitas

Meningkatnya kwalitas aparatur pemerintah

Desa dan kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan

pemerintahan desa/kelurahan

Meninngkatnya kwalitas kelembagaan

Desa/Kel

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam

dan peningkatan pendayagunaan Teknologi

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam

dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna


TUJUAN SASARAN

Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan

masyarakat

(TTG)

Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

masyarakat

Meningkatnya pelayanan dalam pelaksanaan

ketentraman dan ketertiban

Terwujudnya harmonisasi rancangan produk

hukum yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Terwujdnya harmonisasi Rancangan produk

hukum yang sesuai dengaan peraturan

perundang-undangan

Mewujudkan citra positif pemerintah Terwujudnya opini positif terhadap

pemerintah daerah

Meningkatkan kualitas dan Kuantitas lembaga

ekonomi pedesaan

Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi

pedesaan

Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan Terlaksananya pelayanan pertanahan

Terujudnya pembangunan daerah yang tepat

waktu dan tepat guna

Terujudnya pelaksanaan pengadaan

barang/jasa yang efisien sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Terujudnya penataan asset daerah yang

akuntabel

Terlaksananya penataan penghapusan asset

daerah yang kondisinya rusak

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah

yang transparan dan akuntabel yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah

yang efesien berorientasi pada kepentingan

publik yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya bantuan Pemda ke masyarakat

tepat sasaran dan berdaya guna

Terujudnya sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya upaya pengurangan resiko

Bencana melalui pencegahan, kesiapsiagaan,

dan mitigasi

Meningkatnya pengetahuan, pemahaman

desa/kelurahan dan Sekolah tentang

penanggulangan bencana

Tersedianya sarana dan Prasarana

pengurangan resiko Bencana

Meningkatkan kapasitas Aparatur

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan

Aparatur

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

saat tanggap darurat secara cepat dan tepat

Terwujudnya pengkajian secara cepat dan

tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber

daya

Terwujudnya penanganan kedaruratan dengan


TUJUAN SASARAN

cepat dan tepat

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar

bagi korban bencana

Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi dan

Rekontruksi saat pasca Bencana

Terwujudnya perbaikan lingkungan,sarana

dan prasaran umun pasca bencana

Terwujudnya pemulihan ekonomi, sosial dan

kesehatan masyarakat pasca bencana

Meningkatnya Disiplin pegawai dalam

pelaksanaan tugas-tugasnya dan

meningkatnya pelayanan administrasi

kepegawaian yang efektiktif dan efisien

Terwujudnya pengembangan

SDM aparatur yang berkualitas, memiliki

kapasitas dan kompetensi serta

profesionalisme dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya sesuai dengan peraturan

perundangan.

Terwujudnya Disiplin aparatur

Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang

akurat, efektif dan efisien

Terujudnya sistem akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah

Meningkatnya implementasi akuntabilitas

kinerja SKPD

Meningkatnya kualitas

SDM perencana

pembangunan daerah

Meningkatnya kapasitas

SDM perencana

pembangunan daerah

Meningkatkan pengelolaan sistem kearsipan

Terlaksananya sistem kearsipan pada unit

kerja sesuai peraturan yang berlaku

Meningkatkan SDM Tenaga pengelola arsip

SKPD melalui Diklat dan Bimtek

Tercapainya SDM yang memadai untuk

mengelola arsip

Meningkatkan ketersediaan sarana dan

Prasarana Aparaturn yang berkualitas untuk

mendukung pelayanan Arsip dengan

cepat,tepat dalam penemuan kembali arsip

yang diperlukan

Tersedianya sarana dan prasarana yang

memadai dibidang penataan dan pengelolaan

arsip

Meningkatkan pelayanan kearsipan pada

Unit-unit kerja melalui Bimtek,Pembinaan

dan Monitoring

Meningkatnya kepuasan penerima layanan

kearsipan

Meningkatkan pengetahuan kearsipan pada

Unit-unit kerja sesuai perkembangan

teknologi sesuai UU kearsipan dan sosialisasi

PERBUB tentang tata kearsipan Daerah

Tercapainya kualitas Tenaga pengelola arsip

pada Unit-unit kerja untuk melaksanakan

sistem kearsipan


TUJUAN SASARAN

Menyelamatkan arsip sebagai

pertanggungjawaban Pemerintah

Terpeliharanya arsip yang memiliki Nilai

Guna

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam

perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam

perencanaan pembangunan

Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian muatan antar

dokumen perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian muatan antara

dokumen perencanaan pembangunan daerah

dengan dokumen perencanaan

SKPD

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan

dan pelaksanaan pembangunandaerah

Peningkatan pengawasan yang lebih

menyeluruh dan terpadu

Meningkatkan sistem pengendalian intern

Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Meningkatkan kualitas dan validitas

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Badung

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan

pengawasan akuntabilitas instansi Pemerintah

Kabupaten Badung

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

secara dinamis dan berkelanjutan

Peningkatan inventarisasi data pemeriksaan

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Meningkatkan pendapatan asli daerah

Peningkatan kesadaran krama subak dalam

memahami dan melaksanakan Awig – Awig

Pembinaan awig – awig dan pelaksanaanya

Terwujudnya Adat dan Seni Budaya Bali

yang lestari

Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam pelestarian adat dan budaya Bali

Terwujudnya sistem administrasi

kependudukan yang terpadu Meningkatnya sistem administrasi yang

terpadu

Terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang efisien, efektif, transparan dan

Terwujudnya pelayanan yang berkualitas


TUJUAN SASARAN

akuntabel.

Terwujudnya wilayah kecamatan Kuta

yang tertib dan aman

Meningkatnya ketentraman dan

ketertiban masyarakat

Terwujudnya partisivasi dan kesadaran

masyarakat dalam pembangunan


dalam pembangunan

Terwujudnya administrasi kependudukan di

wilayah Kelurahan

Meningkatnya ketertiban administrasi

kependudukan

Terwujudnya kualitas pelayanan Meningkatnya pelayanan administrasi

yang berkualitas

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan


dalam pembangunan

Terwujudnya kebersihan lingkungan Meningkatnya lingkungan yang bersih di

wilayah kelurahan

Terwujudnya kondisi aman dan tertib di

wilayah kelurahan

Meningkatnya keamanan dan ketertiban

masyarakat

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

infrastruktur kebinamargaan dan pengairan

Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan

jembatan

Terwujudnya kualitas sarana dan prasana

pengairan yang berkondisi baik

Meningkatnya kualitas tenaga teknis

dibidang kebinamargaan dan pengairan

Terwujudnya peningkatan tenaga teknis

dibidang kebinamargaan

Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam

pemanfaatan ruang Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam

pemanfaatan ruang

Terwujudnya pembangunan yang sesuai

dengan pola dan fungsi wilayah

Terwujudnya manajemen penataan ruang

yang sfektif

Meningkatnya pembangunan wilayah

pertumbuhan

Pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana

prasarana perhubungan

Meningkatnya pelayanan umum dibidang

perhubungan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek

dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata

yang nyaman dan aman

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

mengembangkan industri pariwisata

Meningkatkan kunjungan wisatawan

Terwujudnya pelayanan prima dibidang

pencegahan, penanggulangan dan

Tercapainya pemahaman masyarakat terhadap

bahaya kebakaran serta cara


TUJUAN SASARAN

penyelamatan bahay kebakaran penanggulangannya

Meningkatnya pelayanan penanggulangan

bahaya kebakaran

Meningkatnya upaya pencegahan kebakaran

Semakin terlindunginya keselamatan dan

kesehatan kerja

Reklamasi dan konservasi lahan pasca

tambang

Pengendalian usaha migas dan

ketenagalistrikan/genset

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Terwujudnya prasarana dasar pemukiman

yang berkondisi baik

Terwujudnya pelestarian dan kualitas

lingkungan hidup

Meningkatnya pengelohan limbah berupa

reaktor biogas untuk para peternak

Meningkatkatnya peran serta masyrakat

dalam pelestarian lingkungan hidup

Meningkatnya taman dan ruang terbuka hijau

menuju Badung bersih, hijau dan berbunga

Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia

usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang

pengelolaan kebersihan lingkungan

Tertanganinya pengelolaan sampah di

Kabupaten Badung

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan Kabupaten Badung diarahkan untuk mewujudkan

pembangunan di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang

tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terutama dalam pemenuhan

kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Badung, diarahkan pada dua sasaran

pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan

pembangunan yang kokoh. Kebutuhan dasar rakyat adalah dalam bentuk bebas

dari kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Kebutuhan dasar selama ini

sudah diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses


pembangunan, namun diprogramkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan

dasar dan diagendakan dalam agenda lima tahunan yang secara tegas dan jelas

menjadi agenda utama pemerintahan Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.

Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan

bagi generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih

baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh

dengan cepat, ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan, serta

kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat yang meningkat. Pada

lima tahun mendatang ini, pengakuan pemberian pelayanan pemenuhan

kebutuhan hak dasar semakin dioptimalkan. Pembangunan tidak semata-mata

menekankan pada pencapaian dan pengejaran pertumbuhan ekonomi tetapi

memperhatikan keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat.

Untuk itu strategi pembangunan diarahkan pada upaya untuk terus melakukan

peningkatan pemenuhan hak dasar, meliputi : hak rakyat untuk memperoleh

pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk memperoleh

perlindungan hukum, hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, hak rakyat untuk

memperoleh akses atas kebutuhan hidup ( sandang, pangan dan papan ) yang

terjangkau, hak rakyat untuk memperolah akses atas kebutuhan pendidikan, hak

rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan, hak rakyat untuk

memperoleh keadilan, hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan

perubahan , hak rakyat untuk berinovasi serta hak rakyat untuk memeluk

agamanysa masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan

kepercayaannya.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Badung tahun 2010

–2015, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan strategi dan arah kebijakan

daerah sebagai berikut:

1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Misi 1 (Meningkatkan

srada dan bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta eksistensi adat

budaya dalam rangka mengajegkan Bali di era kekinian) adalah sebagai

berikut :

Strategi :


a. Peningkatan pendidikan keagamaan baik formal maupun nonformal

guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai

Agama dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara sehingga tercipta kerukunan kehidupan beragama di

Kabupaten Badung.

b. Peningkatan pembinaan Agama guna pengembangan dan peningkatan

pemahaman nilai-nilai ajaran Agama, Adat dan Budaya Bali di

masyarakat.

c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pendidikan

dan pengembangan nilai-nilai Agama di sekolah maupun di

masyarakat.

d. Peningkatan keharmonisan dan kerukunan antar-umat dan sesama

umat beragama di Kabupaten Badung.

Arah kebijakan :

a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan

pengembangan nilai-nilai agama serta meningkatkan eksistensi Adat

dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan ajaran

agama Hindu, Adat, Budaya Bali dan kerukunan umat beragama dan

penganut aliran kepercayaan.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dalam rangka

melestarikan budaya Bali.

d. Meningkatkan keharmonisan antar-pemeluk Agama dalam aspek

kehidupan beragama dalam upaya mengajegkan Bali.

2. Strategi dan Arah kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah


kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Badung) adalah sebagai

berikut :


Strategi :

a. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang bermutu dan dapat

diakses seluruh masyarakat Kabupaten Badung.

b. Peningkatan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Badung yang

berdaya saing di bursa kerja.

c. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan usia dini, dasar dan

menengah yang bermutu dan terjangkau.

d. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi

masyarakat Kabupaten Badung.

e. Pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan dasar

f. Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK bagi

masyarakat.

Arah kebijakan :

a. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan.

b. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang terampil dan kompetitif.

c. Meningkatkan mutu pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta

memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya

untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan usia

dini, dasar dan menengah.

d. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di

Puskesmas dan RSUD.

e. Meningkatkan status kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat.

f. Meningkatkan budaya penelitian, pengembangan dan penerapan

IPTEK bagi masyarakat.


Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Misi 3 (Menata sistem

kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat) adalah

sebagai berikut :


Strategi :

a. Peningkatan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis

SIAK

b. Peningkatan pembangunan kependudukan menuju keluarga kecil yang

berkualitas dan sejahtera.

c. Peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender di segala

bidang pembangunan.

d. Peningkatan sektor ekonomi kerakyatan yang kreatif termasuk sektor

usaha pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta

pengembangan usaha mikro perdesaan terutama bagi masyarakat

miskin, penyandang cacat dan korban bencana.

e. Penguatan dan pemberdayaan UKM/IKM di Kabupaten Badung guna

terciptanya UKM yang tangguh dan mandiri dan pengembangan UKM

bagi masyarakat miskin maupun penyandang cacat dan sosial.

f. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah.

Arah kebijakan :

a. Meningkatkan tertib sistem administrasi kependudukan mulai tingkat

banjar/lingkungan sampai pemerintah kabupaten.

b. Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

c. Meningkatkan peran wanita dan kesetaraan gender di bidang yang

strategis antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan

politik.

d. Meningkatkan dan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki

dampak ekonomi keluarga seperti pasar, peningkatan produktivitas

pertanian, usaha pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan dan

pengembangan usaha mikro perdesaan.

e. Pengembangan jiwa kewirausahaan masyarakat melalui kegiatan

ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang dibarengi

dengan pembinaan secara berkelanjutan dan dukungan permodalan.

f. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang kreatif.




perekonomian yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim

kemitraan) adalah sebagai berikut :

Strategi :

a. Pemberdayaan pertanian, UMKM dan koperasi dan lembaga keuangan

mikro lainnya.

b. Peningkatan daya saing sektor UMKM, pertanian dalam arti luas dan

pariwisata.

c. Penguatan dan pemberdayaan sektor industri menuju industri yang

kreatif, kokoh dan berdaya saing lokal, regional dan internasional.

Arah kebijakan :

a. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan dan

kelautan, sektor UMKM dan sektor pariwisata.

b. Meningkatkan daya saing industri dan lembaga ekonomi mikro melalui

perbaikan iklim distribusi mata rantai produksi.

c. Meningkatkan sektor industri pengolahan, industri pertanian dan

industri pariwisata yang kreatif dan berdaya saing secara lokal,

regional, nasional dan internasional.


Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Misi 5 (Mewujudkan

kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban

masyarakat) adalah sebagai berikut :

Strategi :

a. Peningkatan peran dan fungsi DPRD Badung dan eksekutif dalam

pengembangan peraturan daerah yang sesuai dengan

tuntutan/kebutuhan.

b. Penegakan hukum dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang

bersih dan berwibawa.

c. Peningkatan ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten

Badung.


d. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang

mampu melindungi seluruh warga dari gangguan ketentraman dan

ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Arah kebijakan :

a. Meningkatkan peran dan fungsi legislatif / DPRD Badung dan

eksekutif dalam koridor kesejajaran dan kemitraan dalam hal

kewenangan dan tanggung jawab.

b. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap

memperhatikan hak azasi manusia.

c. Meningkatkan tertib hukum dan tertib administrasi kependudukan

pada masyarakat luas.

d. Meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang

mampu menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta

sistem penegakan hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap

menjamin hak asasi manusia.



kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and

clean government) adalah sebagai berikut :

Strategi :

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien,

transparan, profesional, responsif dan akuntabel.

b. Peningkatan mutu pelayanan umum yang prima dan akuntabel.

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Arah kebijakan :

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis,

bertanggungjawab, efektif dan efisien untuk dapat memberikan

pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat berdasarkan prinsip

good governance dan clean government melalui pemanfaatan e-

government.


b. Peningkatan pelayanan publik yang prima dan bermutu kepada seluruh

masyarakat dengan penerapan standar pelayanan minimal.

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah agar sesuai dengan kondisi setempat dan

kebutuhan masyarakat dan berwawasan pelestarian lingkungan hidup

dan budaya lokal.


Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Misi 7 (Memantapkan

pelaksanaan otonomi daerah) adalah sebagai berikut :

Strategi :

a. Peningkatan SDM aparatur penyelenggara pemerintahan

b. Peningkatan tata kelola keuangan daerah

c. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan

pembangunan daerah.

Arah kebijakan :

a. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap tupoksi

masing-masing melalui kegiatan loka karya, pelatihan dan seminar

tentang otonomi daerah.

b. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah.

c. Meningkatkan koordinasi antar-SKPD, baik secara vertikal maupun

horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.



pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya) adalah

sebagai berikut :

Strategi :

a. Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai

dengan RTRW Kabupaten Badung.


b. Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW

Kabupaten Badung.

Arah kebijakan :

a. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antar-

wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.

b. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan

perkotaan maupun kawasan perdesaan.


Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Misi 9 (Melestarikan

sumber daya alam dan lingkungan hidup) adalah sebagai berikut :

Strategi :

a. Peningkatan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan.

b. Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup

c. Peningkatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan SDA.

d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan

dan pelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan :

a. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan

prinsip pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

b. Melindungi serta melestarikan kawasan hutan lindung dan kawasan

resapan air hujan.

c. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana

d. Meningkatkan peran banjar desa maupun masyarakat secara luas

terhadap pengawasan pemanfaatan lingkungan hidup terutama di

wilayah masing-masing.

2.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2010-

2015, hasil evaluasi atas pelaksanaan yang dicapai pada Tahun 2012, serta


penajaman dan skala prioritas program strategis pada Tahun 2013, maka

prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2013

adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Pertanian Dalam Arti Luas

3. Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya

4. Peningkatan dan Perluasan Akses Prasarana Sarana Dasar Permukiman

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

7. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

8. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Penegakan Hukum

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

10. Penanganan Kebencanaan

11. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran dan arah kebijakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan

prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2013 lebih rinci disajikan

sebagai berikut :

1. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF USAHA MIKRO, KECIL

DAN MENENGAH

Sektor ekonomi berskala usaha mikro, kecil dan menengah sudah

terbukti mampu eksis dalam situasi krisis ekonomi, selain itu usaha skala

ini bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Pemerintah

Kabupaten Badung berkomitmen untuk mengembangkan perekonomian

berbasis masyarakat untuk terciptanya sektor UMKM yang unggul melalui

kemitraan dengan semua stakeholder dengan sasaran dan arah kebijakan

sebagai berikut :

Sasaran

a. Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem

perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sektor

ekonomi Badung.


b. Terwujudnya UMKM kreatif unggul dan mampu memberikan

kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Badung.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, ditempuh arah kebijakan

sebagai berikut :

a. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terampil dan peningkatan

kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan khusus.

b. Peningkatan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan

memanfaatkan keunggulan dan akses kepariwisataan Kabupaten

Badung.

c. Mengembangkan industri kecil dan menengah dalam upaya

meningkatkan kesempatan kerja, keterampilan pengusaha dan tenaga

kerja dalam penerapan teknologi.

d. Peningkatan kapasaitas melalui pelatihan keterampilan usaha,

manajemen organisasi dan keuangan bagi UMKM.

e. Penyediaan sumber daya keuangan melalui kredit mikro untuk

pengembangan kegiatan ekonomi UMKM.

f. Peningkatan kualitas dan perluasan pasar desa untuk mendukung

kegiatan perekonomian pedesaan.

g. Memperkuat pasar lokal untuk produk ekonomi rakyat, agar

pertumbuhan tidak hanya mengandalkan pada ekspor yang tiap saat

bisa mengancam kesinambungannya.

h. Peningkatan daya beli masyarakat dan pengeluaran pemerintah, agar

pasar lokal terserap dan tumbuh dengan baik.

i. menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, sehingga perputaran

dan multiflier terjadi di dalam negeri.

j. Mengawasi ketahanan dan kecukupan kebutuhan rakyat terutama

pangan, agar dalam situasi apapun kebutuhan rakyat tetap dapat

terpenuhi.


2. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS PERTANIAN

DALAM ARTI LUAS

Potensi pertanian dalam arti luas yang dimiliki Kabupaten

Badung di upayakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta

untuk menunjang pembangunan disektor lainnya. Adapun sasaran dan arah

kebijakan yang ditempuh adalah :

Sasaran

a. Terwujudnya ketersediaan bahan pangan yang mencukupi dengan

harga terjangkau oleh masyarakat di seluruh pelosok daerah.

b. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dalam jumlah, waktu dan

tempat yang sesuai pada saat dibutuhkan petani.

c. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas.

d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengamanan, pengawasan

dan pelestarian sumber daya alam.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh Arah Kebijakan

sebagai berikut :

a. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap modal, sarana produksi,

teknologi mutakhir dan informasi pasar untuk mendukung budi-daya

pertanian yang berorientasi pasar, serta pemanfaatan benih unggul

yang ramah lingkungan.

b. Meningkatkan penyediaan air irigasi dan kemampuan petani dalam

pengelolaan air secara efisien.

c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dalam

arti luas dalam rangka penyelenggaraan praktek-praktek pertanian dan

penanganan pasca panen yang baik.

d. Peningkatan akses pasar hasil produksi pertanian dalam arti luas serta

Pengembangan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas.

e. Intensifikasi pengawasan distribusi sarana produksi, menyangkut

keseimbangan supply dari produsen ke petani, perembesan saprodi ke

luar daerah khususnya yang bersubsidi, penimbunan dengan motif


spekulasi. Untuk itu pertimbangan mengaktifkan kembali peran

penyuluh pertanian lapangan.

f. Menjaga stabilitas harga produk pertanian melalui keterkaitan

kerjasama dengan sektor pariwisata dan mendorong pengembangan

industri pengolahan.

g. Memaksimalkan potensi sub sektor peternakan dan perikanan melalui

peningkatan keahlian dan sarana produksi.

3. PENINGKATAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN DAN

PELESTARIAN BUDAYA

Sektor pariwisata sebagai sektor andalan memberikan kontribusi

PDRB paling besar dibandingkan sektor lainnya, namun begitu rentannya

sektor pariwisata terhadap gejolak ekonomi, keamanan dan kenyamanan,

serta isu-isu penyakit dan lingkungan perlu antisipasi sehingga apabila

terjadi stagnasi di bidang pariwisata, ekonomi masih tetap jalan karena

sektor lainnya juga sudah dipersiapkan untuk berkembang. Sehingga

pentingnya bagaimana perekonomian tidak tergantung pada satu atau dua

sektor saja, melainkan semua sektor diberikan iklim yang kondusif agar

dapat tumbuh dan berkembang.

Budaya daerah yang dilandasi agama Hindu dan nilai falsafah Tri

Hita Karana diupayakan agar senatiasa menjiwai setiap aspek kehidupan

dan pembangunan. Kebudayaan daerah dikembangkan dengan

mengangkat nilai budaya yang luhur serta menyaring dan menyerap nilai

budaya dari luar yang positif. Adapun sasaran dan arah kebijakan yang

ditempuh adalah :

Sasaran

a. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembentukan PDRB.

b. Penyediaan beasiswa bagi masyarakat “lokal” potensi untuk

menguasai kemampuan manajemen perhotelan level menengah dan

puncak.


c. Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang

dilandasi oleh adat dan budaya Bali yang harmonis, seimbang dan

selaras.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, ditempuh arah kebijakan

yaitu :

a. Medorong pembangunan dan peningkatan kualitas kepariwisataan

yang berwawasan budaya, ramah lingkungan dan melibatkan

peranserta masyarakat secara luas.

b. Mendorong Pelaku pariwisata untuk mengembangkan, membina dan

melestarikan budaya lokal, di samping teteap mengupayakan

diversifikasi produk pariwisata/wisata minat khusus seperti wisata

MICE, wisata spiritual, wisata kesehatan dan sebagainya.

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat “lokal” dalam manajemen

kepariwisataan di Kabupaten Badung.

d. Melaksanakan promosi yang berkesinambungan.

e. Meningkatkan wawasan masyarakat terhadap nilai saling

menghormati dan harmonis dalam kehidupan melalui pengamalan

nilai-nilai Tat Twam Asi di kalangan masyarakat.

f. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai luhur budaya dan

arsitektur Bali.

g. Meningkatkan kreativitas dan kualitas karya seniman dan budayawan

daerah dengan memfasilitasi cara mendapatkan perlindungan terhadap

pelanggaran hak cipta dan hasil karya budaya, serta penghargaan yang

semestinya terhadap para pelaku seni.

h. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku pariwisata dalam

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

i. Mendorong lembaga-lembaga adat untuk lebih meningkatkan peran

dan fungsinya di masyarakat.

4. PENINGKATAN DAN PERLUASAN AKSES PRASARANA

SARANA DASAR PERMUKIMAN


Sarana dan prasarana wilayah adalah salah satu aspek yang

memberikan kemudahan di dalam berusaha, khususnya menyangkut

kemudahan di dalam mendapatkan kebutuhan mendasar serta

memperlancar arus distribusi. Jumlah dan kualitas sarana prasarana juga

merupakan salah satu bobot penilaian investor di dalam menanamkan

modalnya. Walaupun bukan merupakan bobot yang utama, tetapi tetap

penting karena sifatnya memperlancar dan menciptakan efisiensi.

Sasaran

a. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis

kabupaten.

b. Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna

meningkatnya percepatan pembangunan diwilayah pertumbuhan;

terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah

yang efisien dan efektif.

c. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan

pedesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergitas keterpaduan

kebijakan dan program pembangunan.

d. Terwujudnya pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat

menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan berkelanjutan

keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap

menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam

kehidupan di masa kini dan masa depan.

Arah Kebijakan

Prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan pada tersedianya

prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan menjangkau seluruh

kawasan seperti kawasan-kawasan pariwisata, koridor-koridor utama serta

pusat-pusat permukiman (Ibu Kota Kecamatan dan Desa Pusat

Pertumbuhan).

Pengembangan infrastuktur didorong untuk memenuhi aspek

pemerataan pembangunan, keadilan, keseimbangan perkembangan antar


wilayah dan antar sektor-sektor kegiatan ekonomi. Untuk mencapai

sasaran tersebut di atas, ditempuh Arah Kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur di Kabupaten

Badung, serta mensinergikan dari berbagai kepentingan regional dan

nasional.

b. Pengembangan Infrastruktur Agroindustri dan Agrowisata di Badung

Utara dan Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan di Badung

Selatan dengan Mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah.

c. Memelihara, memperbaiki dan membangun infrastruktur yang

berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana banjir.

5. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kualitas lingkungan dikhawatirkan ke depan akan mengalami

penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasi hal tersebut

harus ada pengendalian terhadap pemanfaatan teknologi yang ramah

lingkungan. Degradasi lingkungan sebagai dampak langsung dari

pembangunan fasilitas dan sarana prasarana yang banyak mengubah

peruntukan. Berdasarkan kondisi tersebut, kepatuhan dalam memanfaatkan

kawasan sesuai dengan peruntukannya, peraturan yang tegas berkaitan

dengan eksploitasi dilaksanakan secara konsiten.

Sasaran

a. Meningkatakan kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan

lainnya akan fungsi strategis ligkungan sebagai upaya konservasi

hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan

pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum.

b. Terwujudnya penataan sumber daya dan alam lingkungan yang

didasari oleh konsep Tri Hita Karana, dalam pengaturan ruang, tata

letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran,

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia

dan hubungan manusia dengan alam.


c. Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh

wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.

d. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan

kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca

tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha

pertambangan, pada wilayah Kabupaten.

Arah Kebijakan

Berdasarkan pada sasaran di atas maka, arah kebijakan yang

ditempuh:

a. Melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan

emansipatif.

b. Mendorong Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara maksimal dengan

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

c. Meningkatkan Kesadaran masyarakat, Pengawasan dan Penegakan

Hukum Berkaitan dengan Kelestarian Lingkungan Hidup

d. Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam Keterpaduan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

6. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penanggulangan

kemiskinan dan pengganguran Tahun 2013, maka ditetapkan sasaran dan

arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran

a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

b. Meningkatnya kemandirian RTM.

c. Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di

pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencarian kerja,

dan meningkatnya jumlah tenaga terampil usia kerja.

Arah Kebijakan


Untuk mencapai sasaran tersebut, maka ditempuh arah kebijakan

sebagai berikut :

a. Memberikan motivasi agar tidak memilih-milih jenis pekerjaan.

Apabila hal tersebut sudah terbentuk selanjutnya diimbangi dengan

peningkatan akses mereka di bidang pendidikan kesehatan dan

kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan

pendapatannya.

b. Pemerintah memberikan stimulus melalui pendidikan nonformal

khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan, penyediaan

prasarana/sarana lingkungan pemukimam, sosial dan ekonomi secara

padat karya, menyediakan sumber daya keuangan melalui dana

bergulir sebagai sumber modal usaha masyarakat miskin.

c. Pemerintah daerah menyusun program pro poor, pro growth and pro

job serta membangun kemitraan dengan swasta dan masyarakat luas.

d. Mengidentifikasi dan mempertegas kembali fasilitas dan lembaga

ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan baru, perbaikan sarana

yang telah usang, diversifikasi usaha serta eksplorasi jenis kegiatan

dan usaha potensial untuk dapat menggerakkan lebih banyak lagi

masyarakat dalam kegiatan produktif.

7. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DAN

KESEHATAN

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan adalah sebagai salah

satu indikator untuk meningkatkan kualitas SDM, oleh karenanya sasaran

dan arah kebijakan yang tepat akan dapat meningkatkan kualitas SDM

Kabupaten Badung dimasa depan. Sedangkan peningkatan mutu kesehatan

adalah sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas kesehatan

terhadap masyarakat, oleh karenanya sasaran dan arah kebijakan yang

tepat dan membantu memperlancar proses pembangunan yang sedang

berlangsung. Adapun sasaran dan arah kebijakan tersebut adalah :

Sasaran


a. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di

seluruh Kabupaten Badung.

b. Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di

pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencarian kerja,

dan meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil usia kerja.

c. Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang

mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut.

d. Terciptanya sistim pelayanan yang prima di rumah sakit, puskesmas dan

layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten

Bandung.

e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabuapten Badung.

f. Terpenuhinya pelayanan KB yang prima menuju keluarga kecil bahagia

dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, ditempuh Arah

Kebijakan sebagai berikut :

a. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun serta memantapkan

program wajib belajar 12 tahun.

b. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana

dan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Badung.

c. Mendorong tumbuhnya lembaga pendidikan kejuruan/keahlian khusus

(yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh

perkembangan kegiatan ekonomi yang dominan) serta menciptakan

iklim bagi peran serta swasta dalam pendidikan.

d. Peningkatan penguasaan dan penyediaan Sarana Prasarana IPTEK

tepat guna serta Peningkatan Kesejahteraan dan SDM Pendidik/ Guru.

e. Meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pemeliharaan kesehatan

dan kebersihan lingkungan dalam rangka pencegahan penyakit

menular.

f. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan

pemberantasan pemakaian obat terlarang dan zat aditif lainnya.


g. Meningkatkan jaminan kesehatan untuk seluruh masyrakat dalam

bentuk “Janiman Kesehatan Masyarakat Semesta”.

8. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PENEGAKAN

HUKUM

Pola dan sistem birokrasi yang efektif terlihat dari adanya

partisipasi masyarakat yang cukup kuat, transparan, komunikatif,

akuntabel dan memiliki visi pelayanan masyarakat yang baik serta bebas

dari praktik-praktik KKN yang sangat membebani masyarakat.

Disisi lain keamanan, kenyamanan dan ketertiban pada daerah

merupakan salah satu indikator yang bobot pertimbangannya paling besar

bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Potensi

ekonomi termasuk ketersediaan prasarana dan sarana sudah tidak menjadi

pertimbangan utama lagi. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa perlu perhatian

ekstra dari semua komponen masyarakat terhadap ketentraman dan

ketertiban umum, karena kondisi ini menjadi landasan penting untuk

pengembangan kegiatan lainnya. Oleh karenanya sasaran dan arah

kebijakan sedapat mungkin eksplisit menyiratkan strategi untuk

memperkokoh ketentraman dan ketertiban umum. Ketentraman dan

ketertiban berkaitan dengan supremasi hukum, sehingga penegakan hukum

yang adil, transparan dan tidak pilih kasih terutama yang berkaitan dengan

sanksi merupakan implementasi tata kelola pemerintahan yang good

governance.

Sasaran

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas

pemantapan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2013 adalah :

a. Meningkatnya partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam

pengambilan keputusan dan kebijakan publik melalui partisipasi aktif

masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung.

b. Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala

kabupaten/kota melalui ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih,


efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang

dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan.

c. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan

tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.

d. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan

kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi,

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih,

efektif.

e. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang

kredibel dan adil dalam penegakan hukum, menjaga dan memelihara

keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan fungsi

kontrol dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta

kepatuhan kepada aturan hukum yang berlaku.

g. Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat,

dunia usaha dan aparatur pemerintah.

h. Terwujudnya penegakan supermasi hukum dan meningkatnya

kesadaran hukum serta perlindungan HAM dalam rangka

mensejahterakan masyarakat.

i. Terwujudnya sisitim kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah

yang bersih, efektip efisien, transparan, profesional, responsif dan

akuntabel.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, ditempuh arah

kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan pelayanan umum berbasis e-government;

b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan menuju good government and

clean government;

c. Menegakkan supremasi hukum serta mendorong terciptanya

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan

Ketertiban;


d. Meningkatkan pemahaman politik dan demokrasi dikalangan

masyarakat dan sosialisasi peraturan perundangan secara meluas;

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi gangguan,

memelihara dan menjaga ketertiban dan keamanan;

f. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

9. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Untuk mengoptimalkan tata kelola sistem pelayanan umum telah

dilakukan berbagai upaya baik yang berkenaan dengan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia/profesionalisme pelayanan maupun

dukungan sarana prasarana yang dapat mempercepat proses pelayanan itu

sendiri.

Sasaran

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam peningkatan

prioritas pelayanan publik pada tahun 2013 adalah :

a. Meningkatnya sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan

yang mampu menurunkan praktek KKN, meningkatkan kwalitas

pelayanan publik, dan akses informasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, ditempuh arah


a. Meningkatkan pengelolaan SDM aparatur pemerintah yang baik.

b. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah.

c. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat penyelenggara

pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten.

10. PENANGANAN BENCANA

Dalam pengelolaan kebencanaan dilakukan proses identifikasi

untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana khususnya di daerah


yang memiliki potensi bencana. Identifikasi tersebut dilakukan untuk

penanggulangan bencana termasuk tahap pra bencana, yang meliputi

pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang

ketentraman masyarakat, analisa kemungkinan dampak bencana, pilihan

tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan

penanggulangan dampak bencana dan alokasi tugas, kewenangan serta

sumber daya yang tersedia.

Sasaran

Sasaran pembangunan dalam prioritas penanganan bencana pada

Tahun 2013 adalah :

a. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman desa/sekolah tentang

kebencanaan.

b. Tersedianya sarana dan prasarana pengurangan resiko bencana.

c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur.

d. Terwujudnya penanganan kedaruratan dengan cepat dan tepat.

e. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

f. Terwujudnya perbaiakan lingkungan, sarana dan prasaranan umum

pasca bencana.

g. Terwujudnya pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat

pasca bencana.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ditempuh arah


a. Meningkatkan pemahaman kebencanaan.

b. Terpenuhinya standar penanganan tanggap darurat.

c. Optimalisasi kebutuhan dasar bagi korban bencana.

d. Terwujudnya rehabilitasi kerusakan terhadap dampak bencana.

e. Terwujudnya rekontruksi dan pelayanan terhadap masyarakat terkena

bencana.


11. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan

kualitas pelayanan publik maka Pemerintah Kabupaten Badung

memadukan dengan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

melalui pembangunan sistem Informasi yang terintegrasi antar semua

SKPD. Adapun sasaran dan arah kebijakan adalah sebagai berikut :

Sasaran

a. Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat di

semua sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan

daya saing SDM masyarakat Badung.

b. Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung

yang tertib dan terpadu.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diatas ditempuh

arah kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan budaya penelitian, pengembangan dan penerapan

IPTEK bagi masyarakat.

b. Meningkatkan penguatan kelembagaan IPTEK di sekolah maupun di

masyarakat.

c. Meningkatkan tertib sistem administrasi kependudukan mulai tingkat

banjar/lingkungan sampai Pemerintah Kabupaten.

d. Menyelenggarakan sistem informasi administrasi kependudukan

secara komprehensif.

e. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan

berbasis SIAK di semua bidang sektor pembangunan.

f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat

dalam kependudukan.


2.4. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan

agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen instansi

untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penyusunan Rencana Kinerja

dilaksanakan seiring dengan agenda penysunan dari kebijakan anggaran serta

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013.

Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013

memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang

bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada

perkiraan yang realitistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir.

2.5. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang

dimilik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana stratejik. Penetapan kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten

Badung tahun 2013 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

efektif, akuntabel adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Tahun 2013

No. Sasaran Indikator Satuan Target

1 Peningkatan seni masyarakat 1. Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif Sekaa/ 12



berdasarkan adat dan budaya bali sanggar

2 Terwujudnya kerukunan kehidupan

beragama dan bermasyarakat di

Kabupaten Badung yang damai

(santhi)

2. Jumlah perayaan bersama pada hari-hari besar

agama

Hari Raya 5

3 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun

bagi anak-anak usia sekolah .

3. % Anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar

12 tahun

% 100

4 Meningkatkan ketercapaian dan

keterjangkauan memperoleh

layanan

4. Angka partisipasi kasar (APK)

SD

SMP

SM

5. Angka partisipasi murni (APM)

SD

SMP

SM

%

%

%

%

%

%

100

100

100

100

100

100

5 Mewujudkan pendidikan yang

bermutu dan kompetitif di

Kabupaten Badung

6. Angka Rata-rata UASBN dan UN

7. Angka kelulusan

8. Angka kenaikan

9. Angka melanjutkan

10. Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan

terserap pada lapangan kerja

Nilai

%

%

%

%

7,82

100

100

100

100

6 Mewujudkan olahragawan yang

berprestasi pada kompetisi pada

tingkat Propinsi, Nasional &

Regional

11. Jumlah cabang olah raga yang mendapatkan

juara ditingkat Propinsi, Nasional dan Regional

Cabang

Olah Raga

17

7 Terwujudnya peningkatan

produktifitas tenaga kerja

12. % Tenaga kerga yang dilatih % 19,61

8 Terwujudnya peningkatan

kesempatan kerja bagi pencari kerja

13. % Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan

14. % Peningkatan jumlah lowongan kerja

15. Angka pengangguran

%

%

%

21,49

20

1,7

9

Terciptanya sistem pelayanan yang

prima di Rumah Sakit, Puskesmas

dan layanan kesehatan lainnya yang

terjangkau oleh masyarakat

Kabupaten Badung

16. Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat

17. Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) oleh

tenaga kesehatan terlatih

18. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh nakes

terlatih (cakupan PN )

19. Cakupan kunjungan neonatal (KN lengkap)

20. Cakupan pelayanan anak balita

21. Cakupan desa/kelurahan siaga aktif

%

%

%

%

%

%

100

91.8

97.4

90,0

82

100

10 Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat Kabupaten Badung

22. Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue

(DBD) per 100.000 penduduk

23. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

per 100.000 kelahiran hidup

24. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000

kelahiran hidup

25. Menurunnya angka kematian balita per 1.000

100.000

penduduk

100.000

KH

100.000

KH

1.000

350

62

6

5,1



Balita Balita

11 Meningkatnya pemanfaatan

teknologi informasi secara efektif

dan efesien

26. Jumlah pengunjung website kabupaten badung

27. Jumlah SKPD yang terhubung online

Orang

Jumlah

132.000

62

12 Terwujudnya sistem data

kependudukan di seluruh

Kabupaten Badung yang tertib dan

terpadu.

28. Persentase penduduk yang memiliki KTP

29. Persentase penduduk yang memiliki e-KTP

%

%

100

100

13. Terwujudnya keluarga kecil

bahagia dan sejahtera bagi seluruh

masyarakat Kabupaten Badung

30. Rata-rata anak dalam keluarga

Anak

2

14 Mewujudkan masyarakat

Kabupaten Badung sadar ber KB

31. Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan

usia subur (PUS)

32. Persentase KB pria terhadap peserta KB aktif

33. Meningkatnya Angka Unmet need

%

%

%

86.50

2,78

2,3

15 Meningkatnya peranan perempuan 34. Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan

P2WKSS

KK

100

16

Meningkatnya perlindungan

perempuan dan anak

35. Persentase penanganan kasus KDRT % 100

17 Menurunnya kesenjangan

pencapaian pembangunan antara

perempuan dan laki-laki

36. Angka IPG

Nilai

75,5

18 Meningkatnya ekonomi masyarakat

miskin, cacat dan penyandang

sosial lainnya

37. % PMKS telah meningkat derajat

kehidupannya

38. % Keluarga yang meningkat status RTS

%

%

7

15

19 39. Persentase koperasi sehat dan berkualitas

40. peningkatan nilai ekspor UKM

%

$

21.68

117.785.43

9,177

20 Pertumbuhan sektor UKM dan

Koperasi

41. Persentase koperasi yang berubah klasifikasi /

strata

%

21.67

21 Tercapainya target produksi dan

produktifitas pertanian dan

perkebunan

42. Produktifitas padi

43. Jumlah produksi padi

44. Jumlah produksi holtikultura

45. Jumlah produksi palawija

46. Produktivitas tanaman perkebunan

47. Jumlah produksi tanaman perkebunan

Kw/Ha

Ton

Ton

Ton

Kg/Ha

Ton

63

124.700

35.000

13.000

530

710

22 Tercapainya target pemasaran 48. Volume pemasaran dalam negeri dan ekspor

komoditi kopi

Ton 550

23 Peningkatan populasi ternak dan

produksi daging dalam rangka

pemenuhan kebutuhan protein

hewani

49. Populasi ternak

50. Produksi daging

51. Tingkat konsumsi daging

Ekor

Ton

Kg/kapita/

th

1.788.789

21.704,90

54.38

24 Peningkatan produksi perikanan

dalam pemenuhan kebutuhan akan

protein yang bersumber dari ikan

52. Produksil perikanan

53. Tingkat konsumsi ikan

Ton

Kg/kapita/

th

59.929,40

32



25 Peningkatan produksi pengolahan

perikanan dan pemasaran komoditi

perikanan

54. Produksi pengolahan hasil perikanan

55. Produksi pemasaran komoditi perikanan

Ton

Ton

4.140

8.500

26 Meningkatnya ketentraman dan

ketertiban masyarakat

56. Persentase kejadian gangguan ketentraman dan

ketertiban yang tertangani

% 50

57. Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat Kasus 84

27

Terwujudnya opini positif terhadap

terhadap pemerintah daerah

58. Rasio berita positif dengan berita negatif ADV 2.064

28 Meningkatkan kualitas lembaga

ekonomi pedesaan

59. Persentase LPD yang sehat

% 90

29 Mewujudkan pengelolaan keuangan

daerah yang efisien berorientasi

pada kepentingan publik yang

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

60. Rasio belanja langsung dengan belanja tidak

langsung

% 95,24

30 Meningkatnya implementasi

akuntabilitas kinerja SKPD

61. Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda Angka 60

31 Peningkatan pengawasan yang

lebih menyeluruh dan terpadu

62. Opini BPK

63. Jumlah penyelesaian pengawasan

obrik

kasus

WDP

132

32 Meningkatkan sistem pengendalian

intern

64. Jumlah SKPD yang menerapkan aspek

lingkungan pengendalian dari unsur-unsur

SPIP

SKPD 1

33 Peningkatan akuntabilitas kinerja

dan pengawasan akuntabilitas

instansi pemerintah kabupaten

badung

65. prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP

dengan baik

SKPD 57,68

34

Meningkatnya pendapatan asli

daerah

66. Peningkatan pendapatan asli daerah Rupiah 1.141.550.

014

35 Meningkatnya kondisi kemantapan

jalan dan jembatan

67. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi

baik

% 99,19

36 Terwujudnya kualitas sarana dan

prasarana pengairan yang

berkondisi baik

68. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik % 90,75

37 Terwujudnya manajemen penataan

ruang yang efektif dan efisien

69. Persentase bangunan yang sesuai dengan

peruntukan tata ruang dengan ITR, IMB,

Neraca penatan ruang dan Pengawasan

pengendalian bangunan

% 20,76

38 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana prasarana

perhubungan

70. Jumlah daerah rawan kemacetan

71. Tingkat kepadatan lalu lintas

72. Persentase persimpangan yang terpasang TL

DRK

V/C Ratio

%

22

0,78

66,66

39 Meningkatnya pelayanan umum di

bidang perhubungan

73. Jumlah armada yang beroperasi dalam keadaan

layak

Unit 17.321

40 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas obyek dan daya tarik

wisata serta sarana pariwisata yang

nyaman dan aman

74. Rata-rata lama tinggal wisatawan

75. Persentase kunjungan wisatawan ke obyek

wisata

Hari

%

3,5

40



41 Meningkatnya kunjungan

wisatawan

76. Jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke

Kab. Badung

77. Rata-rata tingkat hunian hotel

Orang

%

3.000.000

56

42 Terwujudnya prasarana dasar

pemukiman yang berkondisi baik

78. Persentase pemukiman yang sudah memiliki

air bersih, peningkatan jalan lingkungan ,

sanitasi (DSDP) :

a. Persentase jalan lingkungan yang ditata

b. Persentase tersedianya air bersih

c. Persentase sanitasi yang dibangun

%

%

%

%

100

8,85

21,05

100

43 Terwujudnya pelestarian dan

kwalitas lingkungan hidup

79. Standar baku mutu kualitas air dan kualitas

udara :

COD air sungai

BOD air sungai

BOD air laut

NO2

80. Jumlah pengusaha yang menggunakan

pengolahan limbah/STP

Mg/lt

Mg/lt

Mg/lt

Ug/m3

Pengusaha

50

6

10

400

40

44 Tertanganinya pengelolaan sampah

di kabupaten Badung

81. Volume sampah yang terangkut ke TPA

82. Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan

kebersihan

Ton

Km

79,24

353,96

Documents

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. …lakip.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2014/04/5.BAB-II-LAKIP... · Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan