BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAbappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/stories/LAKIP/2013/bab2... · Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon; ... maka Kabupaten

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja II - 1

Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

alam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perencanaan

stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah

daerah agar mampu menjawab tuntutan isu lingkungan stratejik lokal,

nasional, global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan stratejik yang

jelas dan sinergis, pemerintah daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya

dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Dalam penulisan LAKIP Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 ini,

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun

2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2013

disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2009-2013.

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013, telah memuat Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran dan Program.

VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke arah mana

Pemerintah Daerah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap

eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan Pemerintah Daerah.

D



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Visi Kabupaten Majalengka yang

tertuang dalam RPJMD tahun 2009-2013 adalah :

” Terwujudnya Kabupaten Majalengka Yang Religius, Maju dan Sejahtera”

Misi :

Misi yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan Visi Kabupaten

Majalengka adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat

Majalengka beriman dan bertaqwa;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan

terjangkau;

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis;

4. Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum;

5. Optimalisasi otonomi desa;

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan

berkelanjutan;

7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapainya

ebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi, sebagaimana tertuang di

dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 bahhwa Tujuan dan

Sasaran selama lima tahun berdasarkan masing-masing misinya adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan

masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa

Tujuan :

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Majalengka yang dapat memahami dan

mengamalkan ajaran agamanya yang diimplementasikan dalam kehidupan

sehari-hari.

S



Sasaran :

Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran,

aman, nyaman dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa,

memahami dan mengamalkan nilai luhur ajaran agama serta menjunjung

tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diimplementasikan pada setiap

bentuk kehidupannya.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan

terjangkau

Tujuan :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka yang memiliki

kompetensi, sehat dan berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Sasaran :

Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi

seluruh warga masyarakat.

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis

Tujuan :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui

pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis pertanian sehingga

mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan berbagai

potensi unggulan daerah, terutama sektor pertanian dalam suatu sistem

pembangunan agribisnis dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang

oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, kemitraan antar-pelaku

ekonomi, dengan melibatkan seluruh masyarakat (stakeholders).

4. Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum

Tujuan :

Meningkatkan pelayanan umum melalui pengembangan birokrasi yang

profesional dan akuntabel.



Sasaran :

Terciptanya sistem birokrasi yang transparan, profesional, bersih dan

akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan

standar pelayanan minimal.

5. Optimalisasi otonomi desa

Tujuan :

Mewujudkan kemandirian desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa serta

peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus

rumah tangganya dengan memberdayakan potensi desa untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas

dan berkelanjutan

Tujuan :

Menyediakan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas

sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Majalengka.

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mendukung

peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk infrastruktur

dasar perdesaan serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan

wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup.

7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Tujuan :

Mendorong masyarakat Kabupaten Majalengka khususnya masyarakat di

perdesaan untuk meningkatkan produktivitas dalam upaya pemenuhan

kebutuhan hidupnya melalui pemanfaatan potensi.



Sasaran :

Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat serta seluruh

stakeholders dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran tersebut diatas pada tahun

2013 Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan Peraturan Bupati

Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2013 Nomor 10);

a. Kerangka Logis Prioritas Pembangunan Tahun 2013

Prioritas pembangunan daerah merupakan tema atau agenda

pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi target menuju

tercapainya sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka melalui rencana program

pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan

jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang

mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari

pembangunan regional Provinsi Jawa Barat, dan pembangunan nasional. Oleh

karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian, penyelarasan,

pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat, dan pembangunan nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam

penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan

pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

Alur pikir dalam penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka

Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi prioritas dari berbagai sumber/telaahan, dilakukan untuk

mendapatkan gambaran tentang serangkaian prioritas atau faktor-faktor

penting yang menjadi isu strategis tahun perencanaan dan proyeksi prioritas

ke depan, untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang



berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. Adapun sumber

referensi pengkajian prioritas pembangunan, antara lain :

a. Kebijakan nasional untuk tahun rencana.

b. Kebijakan provinsi untuk tahun rencana.

c. Telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah.

d. Telaahan hasil review evaluasi RKPD tahun lalu.

Dari hasil identifikasi ini dilakukan pemaduserasian dalam rangka sinergi

pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten Majalengka, untuk menetapkan prioritas pembangunan Kabupaten

Majalengka yang sesuai dengan kebutuhan rill tahun rencana.

2. Mengevaluasi hasil review atas prioritas dan sasaran pembangunan RPJMD

yang dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian target pembangunan yang

telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas

dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang masih membutuhkan tindakan

lebih lanjut.

Hasil evaluasi tersebut, selanjutnya ditentukan sejauh mana prioritas dan

sasaran pembangunan daerah tahun rencana masih relevan dengan asumsi-

asumsi yang mendasar. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi di atas,

kemudian ditentukan rancangan serangkaian prioritas dan sasaran

pembangunan daerah.

3. Menentukan rancangan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam

RKPD, penentuan prioritas pembangunan mempertimbangkan pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat,

pelayanan umum, dan daya saing daerah. Di samping itu, juga harus

dipertimbangkan faktor kemendesakan, efesiensi, dan efektivitas. Daftar

prioritas yang telah disusun berdasarkan tingkat urgenitasnya kemudian

ditentukan sasaran untuk setiap prioritas pembangunan tersebut.

4. Prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menjawab

permasalahan dan isu pokok pembangunan daerah serta target pencapaian

indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2013, yang

dijabarkan dalam fokus, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Tahun

2013 di Kabupaten Majalengka.

Alur pikir penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun

2013 disajikan pada Gambar berikut :



Gambar 4.1.

Bagan Alir Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2013

Adapun isu-isu strategis yang merupakan hasil pengkajian terhadap masalah-

masalah pembangunan yang mendesak yang perlu mendapat prioritas

penanganan dan perhatian pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;

2. Akses dan Mutu Pendidikan;

3. Peningkatan Aksesibilitas Permodalan bagi UKM;

4. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi;

5. Ketahanan Pangan Masyarakat;

6. Pengendalian dan Pemulihan Lahan Kritis;

7. Pengembangan Budaya Daerah dan Destinasi Wisata;

8. Pembangunan Infrastruktur;

9. Kinerja dan Sinergitas Pemerintah Daerah;

10. Penguatan Peran Kecamatan;

11. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

12. Mitigasi, Adaptasi dan Antisipasi Perubahan Iklim;

13. Optimalisasi Potensi Unggulan Lokal Bagi Upaya Penanggulangan Kemiskinan;

14. Posisi Strategis Majalengka Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

15. Pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cikapa);



16. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Kertajati);

17. Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon;

18. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aero City;

19. Relokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);

20. Pembangunan Waduk Jatigede;

21. Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari –

Kertajati – Kadipaten – Cirebon.

Memperhatikan potensi yang dimiliki Kabupaten Majalengka, isu strategis

dan permasalahan pembangunan, tantangan pembangunan tahun 2013, serta

sinergi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,

maka Kabupaten Majalengka mengusung tema pembangunan tahun 2013 yaitu

“Pemantapan Pembangunan Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat

Majalengka Remaja”.

b. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013

Prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2013 disusun

bersinergi dengan kebijakan nasional untuk tahun rencana (prioritas

pembangunan nasional), kebijakan provinsi untuk tahun rencana (prioritas

pembangunan provinsi Jawa Barat), telaahan hasil perumusan permasalahan

pembangunan daerah, dan telaahan hasil review evaluasi RKPD tahun lalu.

Berikut gambaran terkait prioritas Nasional, prioritas Provinsi, dan MDGs

(prioritas dunia).

Tabel 4.2.

Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan MDGs

NO. PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI MDGs

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1. Peningkatan kualitas pendidikan

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

2. Pendidikan 2. Peningkatan kualitas kesehatan

2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua

3. Kesehatan 3. Peningkatan daya beli masyarakat

3. Mendorong Kesejahteraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



4. Penanggulangan Kemiskinan

4. Kemandirian pangan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

5. Ketahanan Pangan 5. Peningkatan kinerja aparatur

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

6. Infrastruktur 6. Pengembangan infrastruktur wilayah

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku

7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

8. Energi 8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup

8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

9. Pembangunan perdesaan

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik

10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata.

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. KEWILAYAHAN WKPP III

1. Pengembangan agribisnis mangga

2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija

3. Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya

4. Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai

5. Pengembangan batik, industry makanan dan minuman olahan

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan MDGs maka

prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka juga merupakan penyokong

capaian target pembangunan 5 tahunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Majalengka Tahun 2009-2013.

Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2013 diarahkan pada sepuluh

(10) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan.



3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Ketahanan Pangan.

4. Pengembangan Investasi, Pariwisata, dan Energi.

5. Pembangunan Infrastruktur Yang Proporsional dan Berkelanjutan.

6. Peningkatan Kinerja Aparatur.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

8. Penataan Ruang.

9. Penanggulangan Kemiskinan.

10. Peningkatan Kualitas Hidup Beragama dan Budaya Lokal.

Rincian fokus dan sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2013 adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Fokus prioritas ini pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran prioritas ini sebagai berikut :

1) Tercapainya Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 118/100.000 kelahiran

hidup, dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 13/1.000 kelahiran

hidup;

2) Tertanganinya 100% penyakit menular.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Fokus prioritas ini pada peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan

pendidikan, sehingga dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah dan

kualitas pendidikan di Kabupaten Majalengka.


1) Dicapainya RLS 8,50 tahun, dengan tingkat APK SMP/MTs/sederajat

98,40%, dan APK SMA/SMK/MA/sederajat 57,00%;

2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, dengan capaian dan

diwujudkannya peningkatan jumlah guru S1 97%, SD SSN menjadi 30

lembaga, SMP SSN menjadi 12 lembaga, SMA SSN menjadi 10 lembaga, SD

SBI menjadi 2 lembaga, SMP SBI menjadi 1 lembaga, SMA SBI menjadi 1

lembaga, SD yang memiliki Perpustakaan Sekolah menjadi 250 lembaga,

SMP memiliki Perpustakaan Sekolah menjadi 50 lembaga, SMA/MA/SMK



yang memiliki Perpustakaan Sekolah menjadi 26 lembaga, SMA/SMK

memiliki laboratorium/ruang praktikum sekolah menjadi 52 lembaga.

3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat Dan Ketahanan Pangan

Fokus prioritasi ini peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan

pemasaran produk pertanian/perikanan dan kehutanan; pengembangan

koperasi; peningkatan aksesibilitas permodalan bagi UKM dan pemasaran;

pengendalian dan pemulihan lahan kritis.


1) Meningkatnya produksi padi 3,9%, jagung 4,74%, kedelai 10,02%, ubi

jalar 10,57%, mangga 5%, durian 5%, jeruk 5%, jambu merah 5%, bawang

merah 10%, cabai merah 5%, kentang 5%;

2) Meningkatnya populasi sapi potong 10%, sapi perah 10 %, domba 10 %,

ayam 5%, itik/entog 5%;

3) Meningkatnya produksi teh 10%, cengkeh 12%, kopi 10%, dan tembakau

12%;

4) Meningkatnya produksi ikan konsumsi : Nila 10%, Mas 5%, Gurame 5%,

Lele 10%; dan meningkatnya produksi benih ikan : Nila 10%, Mas 5%,

Gurame 5%, Lele 10%;

5) Terehabilitasinya lahan kritis 1.533 Ha, optimalnya fungsi Hutan Rakyat

700 Ha, dan meningkatnya aneka usaha hasil hutan 5%;

6) Meningkatnya sarana prasarana pemasaran 8 Unit dan terjalinnya

kemitraan usaha 3 paket.

4. Pengembangan Investasi, Pariwisata, Dan Energi

Fokus prioritas pada perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi;

penyiapan kawasan industri terpadu, didukung dengan peningkatan UMKM,

aneka industri, perdagangan, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata,

peningkatan ketenagalistrikan, pertambangan, dan energi alternatif.


1. Meningkatnya investasi penanaman modal 15%;

2. Tumbuhnya industri aneka olahan pangan 20 Kelompok dan cluster agro

industri 2 unit;

3. Berkembangnya koperasi 20 Unit dan tumbuhnya UMKM 5%;



4. Meningkatnya sarana prasarana pariwisata 6 Unit, promosi pariwisata 3

kali, dan meningkatnya kualitas SDM pariwisata 100 orang”;

5. Meningkatnya instalasi listrik bagi masyarakat kurang mampu 1.000 KK”.

5. Pembangunan Infrastruktur Yang Proporsional Dan Berkelanjutan

Fokus prioritas ini pada pemerataan dan peningkatan pembangunan

infrastruktur di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan-kawasan

strategis.


1) Terpeliharanya infrastruktur yang telah ada, melalui :

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 77 Km;

b) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 16 buah;

c) Rehabilitasi gedung dan penataan lingkungan terminal sebanyak 2

paket (lokasi);

d) Pemeliharaan jaringan listrik PJU sebanyak 500 titik.

2) Meningkatnya akses menuju kawasan-kawasan strategis, melalui :

a) Perencanaan pembangunan, rehabilitas/pemeliharaan jalan sepanjang

31,55 Km;

b) Pembangunan jembatan sebanyak 2 buah;

c) Pemasangan jaringan listrik PJU dan meterisasi PJU sebanyak 100

titik;

d) Pengadaan perlengkapan jalan sebanyak 4 jenis (titik).

3) Dibangunnya prasarana sosial dasar lingkungan, melalui :

a) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dengan

cakupan pelayanan 40.000 jiwa;

b) Fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni, sebanyak

630 rumah;

c) Pembangunan MCK Umum sebanyak 50 unit;

d) Terbangunnya prasarana pengelolaan air limbah komunal sebanyak 4

unit;

e) Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

(PPSP) sebanyak 1 paket (kegiatan);

f) Fasilitas Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),

sebanyak 1 paket (kegiatan).



4) Difasilitasinya Pembangunan infrastruktur perdesaan, melalui:

a) Pembuatan drainase di kawasan permukiman, sepanjang 40,99 Km;

b) Terbangunnya prasarana air bersih untuk 40.000 jiwa;

c) Pembangunan Jalan Bersama Masyarakat sepanjang 20 Km.

5) Meningkatnya, pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air

baku serta keberlanjutan sistem irigasi, yang dilakukan melalui :

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, seluas 11.812 Ha melputi:

46 Daerah Irigasi, 22 bendung, panjang saluran 7.750 m;

b) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun seluas

22.396 Ha meliputi 26 daerah irigasi, 2 bendung, panjang saluran

5780 m;

c) Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya, sebanyak

1 paket (lokasi/embung);

d) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai, sebanyak 5

titik;

e) Penataan sumber mata air, sebanyak 15 titik;

f) Pompanisasi sebanyak 5 lokasi;

g) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Kabupaten

Majalengka, sebanyak 1 paket (kegiatan/dokumen perencanaan).

6. Peningkatan Kinerja Aparatur

Fokus prioritas ini pada penataan ketatalaksanaan, sumber daya aparatur,

efektivitas, dan akuntabilitas.


1) Dipenuhinya regulasi yang mengikuti perkembangan kebutuhan

masyarakat dalam bidang pelayanan publik, dengan indikator disusunnya

Peraturan Daerah sebanyak 10 Perda, dan disusunnya Peraturan Bupati

sebanyak 20 Perbup;

2) Diwujudkannya anggaran berbasis kinerja pada tahun 2013;

3) Diwujudkannya pelayanan prima, dengan dilaksanakannya penyusunan

IKM pada 26 UPTD pendidikan di Kecamatan, dan penerapan Standar

Mutu Pelayanan berbasis ISO 9001 : 2008 pada 1 OPD;



4) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sesuai formasi dan

kompetensi dengan indikasi dilaksanakannya Diklat/Pelatihan/Bintek

sebanyak 11 kali;

5) Meningkatnya efektivitas pengawasan kinerja aparatur pemerintahan,

dengan indikator tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi

WTP.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana

Fokus prioritas ini pada peningkatan pelestarian kualitas lingkungan hidup

dan resiko bencana.


1) Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, melalui :

a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, berupa

Kontainer 5 unit, Amroll 2 unit, Motor sampah 10 unit, gerobak

sampah 20 unit, dan tempat sampah 50 unit;

b) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan dengan 3R,

sebanyak 5 lokasi;

c) Terehabilitasinya IPLT Kadipaten sebanyak 1 lokasi;

d) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, sebanyak 3 kali;

e) Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, sebanyak 3 kali;

f) Pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, sebanyak

1 paket (unit);

g) Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara, sebanyak 1 dokumen;

h) Pemantauan kontinue pengendalian perusakan dan pencemaran

Lingkungan Hidup, sebanyak 3 kali;

i) Koordinasi penyusunan AMDAL, sebanyak 3 kegiatan (kali);

j) Peningkatan pengelolaan Lingkungan Pertambangan, sebanyak 3

kegiatan;

k) Pengendalian kerusakan sumber air, hutan dan lahan, sebanyak 1

paket (lokasi);

l) Rehabilitasi hutan dan lahan, sebanyak 1 paket (lokasi);

m) Penataan Taman Kota, sebanyak 1 paket (lokasi);

n) Pengawasan dan pengendalian taman, sebanyak 4 kali;



o) Pengembangan taman rekreasi, sebanyak 1 paket (lokasi);

p) Penyusunan Study Kelayakan dan DED Tempat Pemakaman Umum

(TPU) Kabupaten Majalengka sebanyak 1 lokasi.

2) Dibangunnya infrastruktur mitigasi bencana, melalui :

a) Pemetaan Kawasan-kawasan Rawan Bencana, sebanyak 1 paket

(dokumen perencanaan);

b) Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana, sebanyak 4

kegiatan (kali);

c) Pemantauan dan Penyebarluasan Potensi Bencana Alam, sebanyak 4

kegiatan (kali);

d) Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Evakuasi Penduduk Dari

Bencana Alam, sebanyak 1 paket (lokasi);

e) Peningkatan Prasarana Kedaruratan Bencana dan Sarana

Penanggulangan Bencana Alam, sebanyak 1 paket (lokasi);

f) Sosialisasi Pencegahan Dini Bencana Alam, sebanyak 4 kegiatan

(kali);

g) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai,

sebanyak 1 paket (lokasi);

h) Fasilitasi Bahan Penunjang Konstruksi Akibat Bencana, sebanyak 1

paket (lokasi).

8. Penataan Ruang

Fokus prioritas ini pada pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan

rencana tata ruang, dan perencanaan tindak lanjut sebagai penjabaran dari

RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.


1) Ditetapkannya kawasan-kawasan strategis, melalui :

a) Penyusunan RDTR, sebanyak 5 paket (5 kecamatan);

b) Penyusunan RTRK, sebanyak 1 dokumen perencanaan (kawasan-

kawasan strategis);

c) Penyusunan rencana pengembangan hinterland kawasan cepat

tumbuh, sebanyak 1 paket (dokumen perencanaan);



d) Penyusunan Masterplan Sistem Perhubungan Kabupaten Majalengka,

sebanyak 1 paket (dokumen perencanaan).

2) Dipenuhinya kawasan lindung dan kawasan budidaya, melalui :

a) Digitasi Foto Udara Kabupaten Majalengka, sebanyak 1 paket (lokasi);

b) Penyusunan dan analisis data spasial/SIG Kawasan Lindung dan

Budidaya, sebanyak 1 paket (dokumen perencanaan);

c) Penyusunan rencana bangunan gedung, sebanyak 1 paket (dokumen

perencanaan);

d) Fasilitasi BKPRD, sebanyak 1 kegiatan (kali);

e) Penyusunan Masterplan Sistem Pengelolaan Air Minum Kabupaten

Majalengka, sebanyak 1 paket (lokasi);

f) Fasilitasi Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah,

sebanyak 1 paket (Kegiatan).

3) Meningkatnya kerjasama pembangunan antar-daerah perbatasan,

melalui :

a) Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten

Majalengka, sebanyak 1 paket (dokumen perencanaan);

b) Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar-Daerah Perbatasan, sebanyak

1 paket (kegiatan/kali).

9. Penanggulangan Kemiskinan

Fokus prioritas ini pada penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan

ekonomi keluarga miskin dan penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis

potensi unggulan lokal.


1) Berkembangnya kelompok usaha ekonomi keluarga miskin berbasis

potensi unggulan lokal sebanyak 45%;

2) Dibangunnya Rumah Keluarga Tidak Layak Huni sebanyak 630 unit;

3) Dipenuhinya kebutuhan kalori 2.100 kkl bagi anggota Rumah Tangga

miskin sebanyak 46.624 RTS.

10. Peningkatan Kualitas Hidup Beragama dan Budaya Lokal



Fokus prioritas ini pada pembudayaan nilai moral keagamaan dalam

kehidupan sehari-hari yang didukung peningkatan kegiatan sosial keagamaan

dan peningkatan penyebaran simbol-simbol keagamaan sebagai spirit

pendorong peningkatan ibadah.


1) Dilaksanakannya peringatan/perayaan hari besar keagamaan;

2) Meningkatnya kegiatan peribadatan di lingkungan kerja dan sekolah;

3) Tersedianya sarana prasarana peribadatan pusat kegiatan masyarakat,

lingkungan kerja dan sekolah;

4) Lestarinya budaya daerah;

5) Berkembangnya kesenian dan budaya daerah.

.

C. Perjanjian Kinerja

erjanjian Kinerja diimplementasikan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Majalengka mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan

Target yang dilaksanakan pada tahun 2013 dengan mengacu RPJMD dan

RKPD Tahun 2013.

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun

2013 terdiri atas:

1) Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun,

toleran, aman, nyaman dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang

bertaqwa, memahami dan mengamalkan nilai luhur ajaran agama serta

menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal yang

diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya;

2) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi

seluruh warga masyarakat;

3) Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan berbagai


pembangunan agribisnis dengan basis ekonomi kerakyatan yang

P



ditopang oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, kemitraan

antar-pelaku ekonomi, dengan melibatkan seluruh masyarakat

(stakeholders);

4) Terciptanya sistem birokrasi yang transparan, profesional, bersih dan

akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan

standar pelayanan minimal;

5) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam mengatur dan

mengurus rumah tangganya dengan memberdayakan potensi desa

untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa;

6) Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mendukung

peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk

infrastruktur dasar perdesaan serta pengembangan potensi pusat-pusat

pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup;

7) Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat serta seluruh

stakeholders dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

2. Indikator Kinerja dan Target.

Sehubungan Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak melakukan

perubahan RPJMD Tahun 2009-2013, maka penyelelarasan sasaran, rencana

progran dan kegiatan tahunan dilakukan di dalam RKPD tahun 2013 hal ini

sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010;

NOMOR : 0199/M PPN/04/2010; NOMOR : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014.

a. Sasaran 1 : Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun,

toleran, aman, nyaman dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa,

memahami dan mengamalkan nilai luhur ajaran agama serta menjunjung tinggi



nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diimplementasikan pada setiap bentuk

kehidupannya, dengan indikator :

1) Dilaksanakannya peringatan/perayaan hari besar keagamaan;

2) Meningkatnya kegiatan peribadatan di lingkungan kerja dan sekolah;

3) Tersedianya sarana prasarana peribadatan pusat kegiatan masyarakat,

lingkungan kerja dan sekolah;

4) Lestarinya budaya daerah;

5) Berkembangnya kesenian dan budaya daerah.

Sasaran tersebut di atas dicapai dengan kebijakan sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan keagamaan serta

mengembangkan pusat-pusat keagamaan;

2) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan departemen

agama dan stakeholder lainnya;

3) Memfasilitasi pengembangan sarana prasarana keagamaan;

4) Berkembangnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan

bermasyarakat.

5) Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan

lokal yang selaras dengan perkembangan zaman;

6) Mengembangkan jenis dan bentuk kegiatan pembangunan kebudayaan

yang mampu secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi

dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran tersebut di atas dicapai dengan program-program sebagai

berikut :

1) Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan;

2) Program Pengembangan Nilai Budaya;

3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

b. Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan

kesehatan bagi seluruh warga masyarakat, dengan indikator :

1) Dicapainya RLS 8,50 tahun, dengan tingkat APK SMP/MTs/sederajat

98,40%, dan APK SMA/SMK/MA/sederajat 57,00%;



2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, dengan capaian dan

diwujudkannya peningkatan jumlah guru S1 97%, SD SSN menjadi 30

lembaga, SMP SSN menjadi 12 lembaga, SMA SSN menjadi 10 lembaga,

SD SBI menjadi 2 lembaga, SMP SBI menjadi 1 lembaga, SMA SBI

menjadi 1 lembaga, SD yang memiliki Perpustakaan Sekolah menjadi

250 lembaga, SMP memiliki Perpustakaan Sekolah menjadi 50 lembaga,

SMA/MA/SMK yang memiliki Perpustakaan Sekolah menjadi 26

lembaga, SMA/SMK memiliki laboratorium/ruang praktikum sekolah

menjadi 52 lembaga

3) Tercapainya Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 118/100.000

kelahiran hidup, dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 13/1.000

kelahiran hidup;

4) Tertanganinya 100% penyakit menular.


1) Memperluas daya tampung satuan pendidikan, sehingga mampu

memberikan layanan pendidikan pada penduduk usia sekolah dari

berbagai golongan masyarakat;

2) Meningkatkan pengembangan minat dan budaya baca, kemitraan dan

partisipasi masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,

menjamin mutu dan pemerataan akses layanan kesehatan;

4) Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang proporsional dan

profesional;

5) Mengembangkan manajemen pelayanan kesehatan untuk peningkatan

akuntabilitas publik;

6) Meningkatkan sinergitas upaya pembangunan kesehatan diantara

sektor terkait;

7) Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB;

8) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja;

9) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga;

10) Memperkuat peran serta masyarakat dalam program Keluarga

Berencana;




berikut :

1) Program Wajar Dikdas 9 Tahun

2) Program Pendidikan Menengah

3) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

4) Program Pendidikan Non Formal;

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

7) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

8) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

9) Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

12) Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan

13) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

14) Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

15) Program Peningkatan Lingkungan Sehat

16) Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur

17) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

18) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

19) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

20) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

21) Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas dan jaringannya

22) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

23) Proram Pelayanan Penduduk Miskin

24) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

25) Program Pelayanan Peningkatan Kesehatan Anak ;

26) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan;



27) Program Pengadaan Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit;

28) Program Keluarga Berencana;

29) Program Pelayanan, Pemasangan Kontrasepsi;

30) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;

31) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB;

c. Sasaran 3 : Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan berbagai


pembangunan agribisnis dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh

usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, kemitraan antar-pelaku ekonomi,

dengan melibatkan seluruh masyarakat (stakeholders), dengan indikator :

1) Meningkatnya produksi padi 3,9%, jagung 4,74%, kedelai 10,02%, ubi

jalar 10,57%, mangga 5%, durian 5%, jeruk 5%, jambu merah 5%, bawang

merah 10%, cabai merah 5%, kentang 5%;

2) Meningkatnya populasi sapi potong 10%, sapi perah 10 %, domba 10 %,

ayam 5%, itik/entog 5%;

3) Meningkatnya produksi teh 10%, cengkeh 12%, kopi 10%, dan tembakau

12%;

4) Meningkatnya produksi ikan konsumsi : Nila 10%, Mas 5%, Gurame 5%,

Lele 10%; dan meningkatnya produksi benih ikan : Nila 10%, Mas 5%,

Gurame 5%, Lele 10%;

5) Terehabilitasinya lahan kritis 1.533 Ha, optimalnya fungsi Hutan

Rakyat 700 Ha, dan meningkatnya aneka usaha hasil hutan 5%;

6) Meningkatnya sarana prasarana pemasaran 8 Unit dan terjalinnya

kemitraan usaha 3 paket.

7) Meningkatnya investasi penanaman modal 15%;

8) Tumbuhnya industri aneka olahan pangan 20 Kelompok dan cluster

agro industri 2 unit;

9) Berkembangnya koperasi 20 Unit dan tumbuhnya UMKM 5%;

10) Meningkatnya sarana prasarana pariwisata 6 Unit, promosi pariwisata

3 kali, dan meningkatnya kualitas SDM pariwisata 100 orang”;



11) Meningkatnya instalasi listrik bagi masyarakat kurang mampu 1.000

KK.


1) Merevitalisasi kelembagaan UKM dan koperasi;

2) Fasilitasi permodalan usaha UKM dan koperasi;

3) Menerapkan teknologi pertanian dengan pendampingan (penyuluhan)

yang kontinyu dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas

sebagai upaya pemantapan ketahanan pangan dan pemenuhan bahan

baku industry;

4) Meningkatkan akses, ketersediaan dan kemanan pangan;

5) Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata

unggulan dan pengembangan potensi jati diri masyarakat;

6) Meningkatkan jejaring pemasaran;

7) Meningkatkan kemampuan dan penerapan teknologi;

8) Menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah dengan menjadikan

investasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah;

9) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat di

perdesaan;

10) Memberikan keterampilan dan keahlian kepada masyarakat pencari

kerja, yang diprioritaskan kepada keahlian yang diperlukan

dimasyarakat dan tuntutan kemajuan ekonomi daerah;


berikut :

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan/Kehutanan

4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

5) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan

6) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

7) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

8) Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan



9) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perikanan/Kehutanan

10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

11) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/Perkebunan

12) Program Penerapan Teknologi Peternakan

13) Program Pencegahan Penyakit Menular pada Hewan/Ternak

14) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

15) Program Penerapan Teknologi Budidaya Pertanian/Perikanan/

Kehutanan

16) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

17) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

18) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

19) Program Pengembangan Koperasi dan UKM

20) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah ;

21) Program Sistem Pendukungan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah;

22) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

23) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

24) Program Peningkatan Efektifitas Perdagangan Dalam Negeri;

25) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;

26) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspo;

27) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan;

28) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;

29) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

30) Program Pengembangan IKM;

31) Program Pembinaan Industri;

32) Program Pengembangan Investasi

33) Perogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

34) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

35) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata



36) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

37) Program Pengembangan Kemitraan

38) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan;

39) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Air

Tanah;

40) Program Perencanaan Ekonomi;

41) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

42) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

43) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

d. Sasaran 4 : Terciptanya sistem birokrasi yang transparan, profesional, bersih dan

akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar

pelayanan minimal, dengan indikator :

1) Dipenuhinya regulasi yang mengikuti perkembangan kebutuhan

masyarakat dalam bidang pelayanan publik, dengan indikator

disusunnya Peraturan Daerah sebanyak 10 Perda, dan disusunnya

Peraturan Bupati sebanyak 20 Perbup;

2) Diwujudkannya anggaran berbasis kinerja pada tahun 2013;

3) Diwujudkannya pelayanan prima, dengan dilaksanakannya penyusunan

IKM pada 26 UPTD pendidikan di Kecamatan, dan penerapan Standar

Mutu Pelayanan berbasis ISO 9001 : 2008 pada 1 OPD;

4) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sesuai formasi dan


sebanyak 11 kali;

5) Meningkatnya efektivitas pengawasan kinerja aparatur pemerintahan,

dengan indikator tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi

WTP.


1) Mewujudkan reformasi dan transformasi birokrasi secara bertahap;

2) Menata sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh;



3) Meningkatkan kinerja pengelolaan arsip daerah;

4) Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam

manajemen pemerintahan;

5) Mengembangkan manajemen sistem pelayanan dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan;

6) Mewujudkan tertib administrasi pertanahan;

7) Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan dalam

peyelenggaran pemerintah;

8) Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan dalam

peyelenggaran pemerintah;

9) Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan

pembangunan yang partisipatif;

10) Membentuk kultur politik demokrasi, yang dilandasi etika/moral politik

dan wawasan kebangsaan;

11) Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;

12) Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik;


berikut :

1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

2) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Efektif dan

Efisien

3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

4) Program Penataan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ;

6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

8) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

9) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

10) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa;



11) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

12) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ;

13) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

14) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum;

15) Program Perencanaan Sosial dan Budaya;

16) Program Perencanaan Pembangunan

17) Program Pengembangan Data da Informasi;

18) Program Penataan Administrasi Kependudukan;

19) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

20) Program pengembangan wawasan kebangsaan;

21) Program pendidikan politik masyarakat;

22) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

23) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

24) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan;

25) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketentraman dan

ketertiban umum;

26) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);

27) Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah;

28) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah;

29) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan;

30) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Barang daerah;

31) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah;

32) Program Pemantapan Kerjasama antar Pemerintah Daerah;

33) Program Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;

34) Program Peningkatan Pelayanan Publik;

35) Program Penanggulangan Kemiskinan;

36) Program Sinergitas Pembangunan Daerah;

37) Program Pembangunan Ekonomi;

38) Program Pemantapan Pengendalian Program Pembangunan;



39) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

40) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah;

41) Program Penggalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;

42) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

43) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan;

44) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

45) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;

e. Sasaran 5 : Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam

mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memberdayakan

potensi desa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat desa, dengan indikator :

1) Difasilitasinya Pembangunan infrastruktur perdesaan, melalui:

a) Pembuatan drainase di kawasan permukiman, sepanjang 40,99 Km;

b) Terbangunnya prasarana air bersih untuk 40.000 jiwa;

c) Pembangunan Jalan Bersama Masyarakat sepanjang 20 Km.

2) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur (desa) sesuai formasi dan


sebanyak 11 kali;

3) Meningkatnya efektivitas pengawasan kinerja aparatur pemerintahan

(desa), dengan indikator tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran

menjadi WTP


1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa;

2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa;


berikut :

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ;

2) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;



3) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

6) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;

f. Sasaran 6 : Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam rangka

mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat,

termasuk infrastruktur dasar perdesaan serta pengembangan potensi

pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan indikator :

1) Terpeliharanya infrastruktur yang telah ada, melalui :

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 77 Km;

b) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 16 buah;

c) Rehabilitasi gedung dan penataan lingkungan terminal sebanyak 2

paket (lokasi);

d) Pemeliharaan jaringan listrik PJU sebanyak 500 titik.

2) Meningkatnya akses menuju kawasan-kawasan strategis, melalui :

a) Perencanaan pembangunan, rehabilitas/pemeliharaan jalan sepanjang

31,55 Km;

b) Pembangunan jembatan sebanyak 2 buah;

c) Pemasangan jaringan listrik PJU dan meterisasi PJU sebanyak 100

titik;

d) Pengadaan perlengkapan jalan sebanyak 4 jenis (titik).

3) Meningkatnya, pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air

baku serta keberlanjutan sistem irigasi, yang dilakukan melalui :

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, seluas 11.812 Ha melputi:

46 Daerah Irigasi, 22 bendung, panjang saluran 7.750 m;

b) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun seluas

22.396 Ha meliputi 26 daerah irigasi, 2 bendung, panjang saluran

5780 m;

c) Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya, sebanyak

1 paket (lokasi/embung);



d) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai, sebanyak 5

titik;

e) Penataan sumber mata air, sebanyak 15 titik;

f) Pompanisasi sebanyak 5 lokasi;

g) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Kabupaten

Majalengka, sebanyak 1 paket (kegiatan/dokumen perencanaan).

4) Ditetapkannya kawasan-kawasan strategis, melalui :

a) Penyusunan RDTR, sebanyak 5 paket (5 kecamatan);

b) Penyusunan RTRK, sebanyak 1 dokumen perencanaan (kawasan-

kawasan strategis);

c) Penyusunan rencana pengembangan hinterland kawasan cepat

tumbuh, sebanyak 1 paket (dokumen perencanaan);

d) Penyusunan Masterplan Sistem Perhubungan Kabupaten Majalengka,

sebanyak 1 paket (dokumen perencanaan).

5) Dipenuhinya kawasan lindung dan kawasan budidaya, melalui :

a) Digitasi Foto Udara Kabupaten Majalengka, sebanyak 1 paket (lokasi);

b) Penyusunan dan analisis data spasial/SIG Kawasan Lindung dan

Budidaya, sebanyak 1 paket (dokumen perencanaan);

c) Penyusunan rencana bangunan gedung, sebanyak 1 paket (dokumen

perencanaan);

d) Fasilitasi BKPRD, sebanyak 1 kegiatan (kali);

e) Penyusunan Masterplan Sistem Pengelolaan Air Minum Kabupaten

Majalengka, sebanyak 1 paket (lokasi);

f) Fasilitasi Pelaksanaan Program Bidang Sarana Prasarana Wilayah,

sebanyak 1 paket (Kegiatan).

6) Meningkatnya kerjasama pembangunan antar-daerah perbatasan,

melalui :

a) Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten

Majalengka, sebanyak 1 paket (dokumen perencanaan);

b) Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar-Daerah Perbatasan, sebanyak

1 paket (kegiatan/kali).

7) Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, melalui :



a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, berupa

Kontainer 5 unit, Amroll 2 unit, Motor sampah 10 unit, gerobak

sampah 20 unit, dan tempat sampah 50 unit;

b) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan dengan 3R,

sebanyak 5 lokasi;

c) Terehabilitasinya IPLT Kadipaten sebanyak 1 lokasi;

d) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, sebanyak 3 kali;

e) Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, sebanyak 3 kali;

f) Pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, sebanyak

1 paket (unit);

g) Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara, sebanyak 1

dokumen;

h) Pemantauan kontinue pengendalian perusakan dan pencemaran

Lingkungan Hidup, sebanyak 3 kali;

i) Koordinasi penyusunan AMDAL, sebanyak 3 kegiatan (kali);

j) Peningkatan pengelolaan Lingkungan Pertambangan, sebanyak 3

kegiatan;

k) Pengendalian kerusakan sumber air, hutan dan lahan, sebanyak 1

paket (lokasi);

l) Rehabilitasi hutan dan lahan, sebanyak 1 paket (lokasi);

m) Penataan Taman Kota, sebanyak 1 paket (lokasi);

n) Pengawasan dan pengendalian taman, sebanyak 4 kali;

o) Pengembangan taman rekreasi, sebanyak 1 paket (lokasi);

p) Penyusunan Study Kelayakan dan DED Tempat Pemakaman Umum

(TPU) Kabupaten Majalengka sebanyak 1 lokasi.

8) Dibangunnya infrastruktur mitigasi bencana, melalui :

a) Pemetaan Kawasan-kawasan Rawan Bencana, sebanyak 1 paket

(dokumen perencanaan);

b) Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana, sebanyak 4

kegiatan (kali);

c) Pemantauan dan Penyebarluasan Potensi Bencana Alam, sebanyak 4

kegiatan (kali);



d) Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Evakuasi Penduduk Dari

Bencana Alam, sebanyak 1 paket (lokasi);

e) Peningkatan Prasarana Kedaruratan Bencana dan Sarana

Penanggulangan Bencana Alam, sebanyak 1 paket (lokasi);

f) Sosialisasi Pencegahan Dini Bencana Alam, sebanyak 4 kegiatan (kali);

g) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai,

sebanyak 1 paket (lokasi);

h) Fasilitasi Bahan Penunjang Konstruksi Akibat Bencana, sebanyak 1

paket (lokasi).


1) Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat,

pembangunan sarana prasarana perdesaan, wilayah dan pengembangan

serta pengelolaan sumber daya air bagi pusat produksi pertanian;

2) Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka

pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa;

3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat perdesaan

4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan

pembangunan yang partisipatif;

5) Menata dan mengendalikan ruang sesuai dengan kaidah hukum yang

berlaku;

6) Mengurangi tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko

bencana;

7) Mengurangi jumlah korban dan kerugian akibat bencana/kerusakan

lingkungan;

8) Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam

penanggulangan bencana;

9) Meningkatkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan

bencana;


berikut :

1) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;



2) Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan;

3) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;

4) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;

5) Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;

6) Program Perencanaan Tata Ruang

7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

9) Program Pemanfaatan Tata Ruang;

10) Program Pengembangan Data / Informasi;

11) Program Pengembangan Perumahan

12) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

13) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

14) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

15) Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Komunikasi dan

Informatika;

16) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa,

danJaringan Pengairan Lainnya;

17) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan

Sumber Daya Air Lainnya;

18) Program Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;

19) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

20) Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah;

21) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;

22) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana;

23) Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan;

24) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

25) Program Pengelolaan RTH;

26) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial;

27) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;

28) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.



g. Sasaran 7 : Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat serta seluruh

stakeholders dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

dengan indikator :

1) Berkembangnya kelompok usaha ekonomi keluarga miskin berbasis

potensi unggulan lokal sebanyak 45%;

2) Fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni, sebanyak 630

rumah;

3) Dibangunnya prasarana sosial dasar lingkungan, melalui :

a) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dengan

cakupan pelayanan 40.000 jiwa;

b) Fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni, sebanyak

630 rumah;

c) Pembangunan MCK Umum sebanyak 50 unit;

d) Terbangunnya prasarana pengelolaan air limbah komunal sebanyak

4 unit;

e) Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

(PPSP) sebanyak 1 paket (kegiatan);

f) Fasilitas Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),

sebanyak 1 paket (kegiatan).


1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan;

2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat perdesaan;

3) Meningkatkan keberdayaan perempuan berbasis kemandirian usaha;

4) Meningkatkan upaya perlindungan anak dan perempuan;

5) Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial;

6) Meningkatkan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;

7) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka penyelenggaraan

transmigrasi;

8) Meningkatkan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat;



9) Meningkatkan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi

dan olahraga prestasi;


berikut :

1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan;

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;

4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);

6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

7) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;

8) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

9) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

10) Program Pendataan PMKS;

11) Program Transmigrasi lokal;

12) Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda;

13) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

14) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda;

15) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;

16) Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga;

17) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Indikator Kinerja dan Target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan

Kinerja tahun 2013 disajikan dalam Lampiran 1.

Documents

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAbappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/stories/LAKIP/2013/bab2... · Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon; ... maka Kabupaten