BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAlombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2014/09/BAB-II-RENCANA... · nasional, global dan tetap berada dalan tatanan Sistem Administrasi Negara

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Bab II LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Halaman

42

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,

nasional, global dan tetap berada dalan tatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang

jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan

misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2013

ini, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat

Tahun 2010 – 2014, dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2013.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lombok Barat tahun 2010 – 2014 merupakan Dokumen perencanaan strategis

yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka

menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan

kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang

diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan

yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan

secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran

pembiayaan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 –

2014 adalah untuk sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis

selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan RPJMD



43

dimaksudkan untuk memberi arah terhadap keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD dan

program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka anggaran

dan kerangka regulasi yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan,

serta memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam

kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala

Daerah pada Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.

RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 dengan sasaran

antara lain :

1. Mengkaji Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat, toleransi dan

peran kelebagaan keagamaan.

2. Meningkatkan stabilitas sosial dan pemahaman demokratisasi di

masyarakat.

3. Mempercepat pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan

penurunan angka buta aksara.

4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

6. Menjamin dan meningkatkan iklim investasi dan pengembangan sektor

andalan daerah.

7. Meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor pertanian dalam luas

pada pertumbuhan ekonomi daerah.

8. Meningkatkan keseimbangan tata ruang dan peningkatan pemerataan serta

kualitas infrastruktur wilayah.

9. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan Lingkungan serta IPTEK secara

partisipatif dan berkelanjutan.

10. Meningkatkan adaptabilitas dan kapasitas daerah dalam menanggulangi

resiko bencana.

11. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat.

12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan kinerja

pemerintahan.

13. Mengembangkan Pembangunan partisipatif dan keseimbangan gender.



44

2.1.1 V I S I

Visi merupakan pandangan kedepan kemana arah instansi pemerintah

akan dibawa agar dapat bekerja dengan konsisten dan tetap eksistensi,

antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran masa depan

yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Berdasarkan kajian atas permasalahan dan isu-isu strategis yang ada

dan untuk masa 5 (lima) tahun mendatang ditetapkan Visi Bupati terpilih

sebagai penerjemahaan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2010 – 2014

merupakan pengejawantahan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati, adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG MAJU , MANDIRI

DAN BERMARTABAT DENGAN DILANDASI NILAI – NILAI PATUT PATUH

PATJU.”

Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2010 – 2014 tersebut,

memiliki makna :

1. Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, yakni seluruh masyarakat

Kabupaten Lombok Barat yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

2. Kata Maju, mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk

berprestasi dan berdaya saing, sehingga masyarakat Kabupaten Lombok

Barat dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai

dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupi segala kebutuhan

kehidupan masyarakatnya.

3. Kata Mandiri, mengandung arti mampu sejajar dengan daerah lain dengan

mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu

bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4. Kata Bermartabat, mengandung arti harkat atau harga diri, yang

menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Lombok

Barat yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaannya, kemakmuran,

kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi,



45

masyarakat bermartabat adalah masyarakat yang memiliki harga diri,

kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

5. Dilandasi Nilai – Nilai Patut Patuh Patju, mengandung arti perwujudan

masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai nilai – nilai : (1)

baik, terpuji hal yang tidak berlebih lebihan, (2) rukun, damai, toleransi,

harga menghargai dan (3) rajin, giat, tak mengenal putus asa

2.1.2 M I S I

Selanjutnya berdasarkan visi Pemerintah tersebut ditetapkan 5 (lima)

misi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 ,

yaitu:

1. Mengembangkan Masyarakat Lombok Barat yang Ber-Akhlakul

Karimah, Berbudaya dan Demokratis.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam

menjaga dan meningkatkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral

dan beretika untuk menjadi manusia yang berkepribadian Pancasila dan

berwatak luhur yang memiliki ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

serta sikap mental, moral dan budi pekerti yang luhur. Kondisi ini juga

didukung oleh responsifitas terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi, sehingga tercipta suasana kehidupan yang penuh toleransi,

tenggang rasa dan harmonis serta demokratis.

2. Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Secara Berkeadilan, Berkualitas dan Berkesinambungan.

Misi ini merupakan upaya dalam memberikan akselerasi yang optimal

terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten

Lombok Barat yang berpegang pada prinsip berkeadilan, berkualitas dan

berkesinambungan. Sehingga dengan demikian diharapkan tercipta

sumberdaya manusia Lombok Barat yang sehat, cerdas, produktif, dan

kompetitif sebagai agen perubahan (agent of change) untuk masa yang

akan datang.



46

3. Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang

Berbasis Pada Sumberdaya Lokal, Pengembangan Investasi dan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Prinsip

Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini merupakan upaya dalam mencapai tujuan pembangunan

Kabupaten Lombok Barat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat

dan pengurangan disparitas pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi

yang stabil dan berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumberdaya

lokal wilayah, mempunyai daya saing dan mampu sejajar dengan daerah

lain sehingga dapat meningkatkan kebanggan dan kepercayaan diri

masyarakatnya.

4. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

melalui Keseimbangan Penataan Ruang dan Adaptabilitas Perubahan

Lingkungan Hidup.

Misi ini menitikberatkan pada pemerataan pembangunan fisik dan

infrastruktur, strategis yang mengacu pada keseimbangan penataan ruang

wilayah dan adaptabilitas pengelolaan terhadap perubahan lingkungan

sehingga dapat memberikan keseimbangan pada ekosistem secara

menyeluruh

5. Memantapkan Penegakan Supremasi Hukum, Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Bersih dan Peningkatan Partisipasi Aktif

Masyarakat.

2.1.3 PENJABARAN MASING-MASING MISI KE TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN

DAN PROGRAM

MISI I :

“Mengembangkan Masyarakat Lombok Barat yang Ber-Akhlakul Karimah, Berbudaya dan Demokratis.”



47

T u j u a n

1. Meningkatnya kualitas pemahaman keagamaan masyarakat, toleransi dan

peran kelembagaan

2. Meningkatkan stabilitas social dan pemahaman demokratisasi di

masyarakat

S a s a r a n

1. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan aktivitas keagamaan

masyarakat serta toleransi keagamaan

2. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan kebudayaan daerah

3. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, kreatif dan responsive terhadap

perubahan social.

Arah Kebijakan

1. Pengembangan system pembinaan keagamaan yang terpadu dalam

masyarakat.

2. Mengaktualisasikan peran dan fungsi lembaga social dan budaya.

3. Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah

4. Mendorong keswadayaan dan kelembagaan masyarakat

P r o g r a m

1. Pembinaan Kerukunan beragama dan kemasyarakatan.

2. Peningkatan kapasitas lembaga agama sosial dan budaya.

3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

5. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

6. Pendidikan Politik Masyarakat.

7. Pengembangan Pengelolaan Seni dan Budaya

8. Peningkatan Kelembagaan dan keswadayaan serta wawasan kebangsaan

masyarakat



48

Program Prioritas

1. Pendidikan kapasitas lembaga agama social dan budaya

2. Pendidikan Politik Masyarakat

3. Pengembangan Pengelolaan Seni dan Budaya

MISI II :

”Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan secara Berkeadilan, Berkualitas Dan Berkesinambungan”

T u j u a n

1. Mempercepat pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan

menurunkan angka buta aksara.

2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

S a s a r a n

1. Menjamin pemerataan pemenuhan pendidikan dasar, peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan ketrampilan masyarakat serta menurunnya

angka Buta Aksara.

2. Terwujudnya pendidikan berkualitas dan yang berdaya saing global.

3. Terwujudnya peningkatan komponen derajat kesehatan masyarakat.

Arah Kebijakan

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang effektif, efisiensi

dan berkualitas.

2. Pengembangan peran dan fungsi kelembagaan lokal dalam pendidikan

masyarakat.

3. Pengembangan sistem dan mekanisme pendidikan yang berkualitas.

4. Peningkatan derajat kesehatan fisik dan mental masyarakat.

5. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA.

6. Peningkatan dan pembinaan peran lembaga tradisional dalam

pengembangan kesehatan masyarakat



49

P r o g r a m

1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang efektif,

efisien dan berkualitas.

2. Peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan informal masyarakat.

3. Pengembangan Budaya Baca dan Pengentasan Buta Aksara.

4. Peningkatan pembinaan Kepemudaan dan olah raga.

5. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan.

6. Peningkatan pembinaan dan pengelolaan lingkungan dan budaya hidup

sehat.

7. Peningkatan pelayanan derajat kesehatan masyarakat.

8. Peningkatan pengelolaan kapasitas kelembagaan dan prasarana kesehatan

masyarakat.

9. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA.

10. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

11. Peningkatan peran serta dan kualitas lembaga informal dalam

mengakselerasi pelayanan kesehatan masyarakat.

Program Prioritas

1. Peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan informal masyarakat

2. Peningkatan pengelolaan kapasitas kelembagaan dan prasarana kesehatan

masyarakat

3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA

4. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Program Terobosan

1. Program Sinergi antara Sektor Kesehatan dan Pendidikan untuk

peningkatan pencapaian IPM melalui :

a. Program peningkatan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat

yang efektif, efisien dan berkualitas melalui gerakan Pendidikan Untuk

Semua (DUTA),

b. Program peningkatan pelayanan derajat kesehatan masyarakat melalui

gerakan Sadar Kesehatan (SaHat) dan,



50

c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengentasan Buta Aksara

gerakan Sadar Aksara (DaRa).

2. Program peningkatan peran serta dan kualitas lembaga informal dalam

mengakselerasi pelayanan kesehatan melalui kegiatan Revitalisasi Lembaga

Tradisional Kesehatan dalam Pengobatan dan Pencegahan penyakit.

3. Peningkatan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang efektif,

efisien dan berkualitas melalui Pembangunan Politeknik Lombok Barat.

MISI III :

“Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis Pada Sumberdaya Lokal, Pengembangan Investasi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”

T u j u a n

1. Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran melalui

peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Menjamin dan meningkatkan iklim investasi dan pengembangan sektor

andalan daerah.

3. Meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas

pada pertumbuhan ekonomi daerah.

S a s a r a n

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat sehingga terciptanya lapangan kerja baru, penurunan jumlah

masyarakat miskin.

2. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan jaminan berinvestasi.

4. Terwujudnya optimalisasi pengembangan pada sektor pariwisata.

5. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan.



51

Arah Kebijakan

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana

prasarana ekonomi.

2. Pengembangan lapangan kerja baru.

3. Optimalisasi dan pengembangan sistem ketenagakerjaan.

4. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

5. Optimalisasi potensi dan industri sektor pariwisata.

6. Optimalisasi percepatan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas

dan peningkatan pendapatan petani serta nelayan.

P r o g r a m

1. Peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.

2. Pengembangan dan peningkatan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

4. Revitalisasi regulasi ketenagakerjaan.

5. Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Ketransmigrasian.

6. Peningkatan Iklim Investasi dan Dunia Usaha.

7. Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Perdagangan Formal maupun

Informal.

8. Pengembangan prasarana pendukung pariwisata.

9. Revitalisasi Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.

10. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Sektor Pertanian.

11. Penjaminan Ketersediaan Input dan sarana produksi serta permodalan.

12. Peningkatan Penerapan Teknologi pada sektor pertanian.

13. Penyuluhan Lapangan Pertanian, perkebunan,peternakan, perikanan dan

kehutanan.

14. Pengembangan sistem pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah.

Program Prioritas

1. Peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Sektor Pertanian



52

4. Penjamin Ketersediaan input dan sarana produksi serta permodalan

5. Peningkatan Penerapan Tekhnologi pada sector pertanian

Program Terobosan

1. Program Pengembangan Pembangunan Desa Terpadu melalui peningkatan

dana perimbangan keuangan antara pemerintah kabupaten kepada

pemerintah desa melalui peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) masing-

masing desa sebesar 200 – 250 juta pertahun termasuk BUMDES

2. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah

Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Lobar Mandiri

Pangan dan Energi (Lobar MAPAN) dengan focus kegiatan pada

pengembangan pertanian organic dan bioenergi. Program ini meliputi tiga

komponen penting, baik secara nasional, regional maupun internasional

yakni Pengentasan Kemiskinan (Poverty Reduction), Pertanian

Berkelanjutan (Sustainable Agriculture) dan Adaptasi Perubahan Iklim

(Climate Change Adaptation). Program ini juga selaras dengan program

Bumi Sejuta Sapi (BSS) pemeritah provinsi serta program energy

terbaharukan pada level nasional. Selain itu juga kondisi Lobar yang sangat

menunjang untuk dikembangkan sebagai PUSAT PRODUK ORGANIK di

Provinsi NTB.

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Dunia Usaha dengan focus pada

peningkatan PAD melalui kegiatan privatisasi sumber-sumber PAD, baik

yang eksisting maupun potensial.

4. Program Revitalisasi Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

melalui gerakan Pariwisata Milik Semua (PAMILIS) dengan focus kegiatan

pada pengembangan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Lobar yang

merupakan infrastruktur bisnis pengembangan pariwisata di Lobar, dan

pengembangan suprastruktur social yakni dengan memberikan keleluasaan

pemerintah desa untuk mengembangkan potensi social dan budayanya guna

mendukung keberlanjutan pariwisata.



53

5. Pengembangan dan peningkatan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah

melalui pembangunan GIRI MENANG SQUARE yang ditujukan sebagai pusat

kegiatan ekonomi local Kabupaten Lombok Barat dengan fasilitas taman

kota, Gedung Olah Raga Mini, Pusat Perdagangan Rakyat dan lain – lain.

MISI IV :

“Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Keseimbangan Penataan Ruang dan Adaptabilitas Perubahan Lingkungan Hidup”

T u j u a n

1. Meningkatkan keseimbangan tata ruang dan peningkatan pemerataan serta

kualitas infrastruktur wilayah.

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan serta IPTEK secara


3. Meningkatkan adaptabilitas dan kapasitas daerah dalam menanggulangi

resiko bencana alam.

S a s a r a n

1. Terwujudnya penataan ruang yang serasi, seimbang dan produktif.

2. Tersedianya infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat maupun sektor pembangunan.

3. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman sehat.

4. Tersedianya sistem transportasi dan komunikasi terpadu dan menyeluruh.

5. Menjamin peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan serta

pemenuhan IPTEK daerah yang berkelanjutan.

6. Tersedianya sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana.

Arah Kebijakan

1. Peningkatan harmonisasi perencanaan program spasial pembangunan.

2. Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur strategis wilayah.

3. Optimalisasi penyediaan perumahan dan perbaikan lingkungan

permukiman.



54

4. Optimalisasi sistem transportasi dan komunikasi wilayah.

5. Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan dan pengelolaan SDA serta

pengembangan IPTEK.

6. Optimalisasi penanggulangan resiko bencana.

P r o g r a m

1. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah.

3. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Pengelolaan

Pertanahan.

4. Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan dan

perkotaan.

5. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

6. Peningkatan percepatan pemenuhan kebutuhan energi yang berkelanjutan

dan Penataan Pengelolaan Pertambangan Daerah.

7. Peningkatan sistem penyediaan perumahan dan perbaikan lingkungan

permukiman.

8. Peningkatan penyediaan dan pengelolaan Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan.

9. Peningkatan pengelolaan dan penyediaan air baku.

10. Peningkatan percepatan sinergitas system transportasi inter dan intra

wilayah.

11. Peningkatan sinergitas system komunikasi wilayah.

12. Peningkatan kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem.

13. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara


14. Pengembangan IPTEK Daerah.

15. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam



55

Program Prioritas

1. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

2. Peningkatan percepatan pemenuhan kebutuhan energy yang berkelanjutan

dan Penataan Pengelolaan Pertambangan Daerah

3. Peningkatan system penyediaan perumahan dan perbaikan lingkungan

permukiman

4. Peningkatan pengelolaan dan penyediaan air baku

5. Peningkatan sinergitas system komunikasi wilayah

6. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara

partisipatif dan berkelanjutan

7. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam

Program Terobosan

1. Program Peningkatan PemerataanPembangunan Infrastruktur Perdesaan

dan Perkotaan melalui kegiatan :

a. Perbaikan Rumah Kumuh dan Sanitasi Masyarakat

b. Pembangunan Infrastruktur Partisipatif (PIP) dengan focus kegiatan

memberikan stimulan yang intensif untuk pengembangan infrastruktur

pedesaan

c. Penyediaan Air Bersih dan Konservasi Lingkungan

2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan focus

kegiatan utama pada :

a. Revitalisasi Kota Kediri menjadi “Kediri Kota Santri” (kita Santri) dengan

menitik beratkan pembangunan Kediri sebagai Pusat Kajian Islam dan

Pusat Pesantren Membangun dengan prioritas kegiatan pada

pembangunan pusat kajian strategis yang diarahkan untuk

meningkatkan fungsi pesantren sebagai salah satu agen perubahan

(agent of change) social.

b. Revitalisasi Kota Narmada menjadi “Narmada Kota Budaya” (Data

Budaya). Kegiatan ini berfokus pada penguatan fungsi Kota Narmada

sebagai Pusat Kajian dan Inventarisasi Seni – Budaya Lombok.



56

c. Pengembangan Wilayah Sekotong dengan focus kebijakan pada Kawasan

Ekonomi Khusus melalui pengembangan “Sekotong Kota Mandiri”

(SeTaRi), dengan fungsi pendukung pada pengembangan kegiatan-

kegiatan pariwisata seperti Eco Bay Marine.

MISI V :

“Memantapkan Penegakan Supremasi Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Dan Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat.” T u j u a n

1. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan kinerja

pemerintahan.

3. Mengembangkan pembangunan partisipatif dan keseimbangan gender.

S a s a r a n

1. Terwujudnya sistem pelayanan publik yg transparan, berkepastian hukum

& tepat waktu.

2. Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang baik dan aparatur yang bersih

dan professional.

3. Terwujudnya pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan.

4. Terwujudnya keseimbangan gender dan kesejahteraan semua komponen

masyarakat.

Arah Kebijakan

1. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas penegakan hukum.

2. Deregulasi dan debirokratisasi penyelenggaran pemerintahan.

3. Penguatan sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif.

4. Peningkatan kualitas perempuan dan kelembagaan pengarusutamaan

gender atau anak.



57

P r o g r a m

1. Peningkatan komunikasi antara lembaga penegak hukum dengan

pemerintah daerah.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam penegakan hukum & peningkatan

kamtibmas.

3. Pendidikan Kedinasan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Pemerintahan.

4. Pengembangan Pengelolaan Prosedural Penyelenggaraan Pemerintah.

5. Pengembangan Penataan Sistem Pengelolaan Administrasi dan Informasi

Kependudukan dan Capil.

6. Pengembangan Penataan Sistem Pengelolaan Administrasi dan Informasi

Kearsipan Daerah.

7. Pembinaan Pengembangan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan aset

Daerah.

8. Peningkatan kualitas Pengelola dan Admin Pemerintah.

9. Peningkatan kualitas Pengawasan Umum dan Kepemerintahan.

10. Pengembangan & Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan.

11. Pengembangan pembangunan desa terpadu.

12. Pengembangan Kerjasama Pembangunan.

13. Peningkatan peran serta perempuan dalam sektor pembangunan.

14. Peningkatan pengelolaan masalah kesejahteraan sosial.

15. Peningkatan kapasitas, sistem dan mekanisme perlindungan terhadap

perempuan dan anak.

Program Prioritas

1. Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

2. Peningkatan kualitas pengawasan umum dan kepemerintahan

3. Pengembangan dan Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan

4. Pengembangan Kerjasama Pembangunan



58

5. Peningkatan kapasitas, system dan mekanisme perlindungan terhadap

perempuan dan anak.

2.1.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring

dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam

Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun keempat

pelaksanaaan RPJMD tahun 2010 – 2014 serta realisasi pembangunan tahun

2012, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan tema pembangunan

daerah tahun 2013 : “ Percepatan Pembangunan untuk semua Melalui

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas dan Ketersediaan Pelayanan

Pendidikan, Kesehatan serta Infrastruktur Daerah yang dilandasi nilai Patut

patuh Patju “.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas

pembangunan daerah tahun 2013. Penyusunan prioritas pembangunan

daerah Kabupaten Lombok Barat diarahkan pada penyelesaian isu strategis

dan permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2011

dan tahun 2012 serta melihat fakta permasalahan dan tantangan tahun 2013.

Fokus pembangunan pada tahun 2013 yaitu Mendorong Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis Pada Sumberdaya Lokal,

Pengembangan Investasi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sesuai

dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan serta Mempercepat Pemerataan

Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Keseimbangan Penataan Ruang

dan Adaptabilitas Perubahan Lingkungan Hidup.

Fokus pembangunan tersebut di atas dijabarkan kembali dalam 7

prioritas pembangunan daerah yaitu :



59

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, dengan program

pembangunan :

a. Rehabilitasi sekolah

b. Meningkatnya penambahan ruang kelas baru

c. Meningkatnya rata-rata tamat sekolah

d. Peningkatan kemampuan SDM pendidk dan tenaga kependidikan

e. Pemberian bantuan kepada siswa dalam bentuk bantuan siswa

berprestasi

f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

g. Peningkatan kapasitas PKBM dan Lembaga-lembaga swadaya lainnya

dalam rangka memeprcepat pemberantasan Buta Aksara

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Dalam Rangka Meningkatkan

Usia Harapan Hidup Masyarakat Lombok Barat, dengan program

pembangunan :

a. Penekanan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian

bayi lahir (AKB), serta peningkatan kualitas kesehatan individu dan

peningkatan status gizi masyarakat terutama pada anak-anak.

b. Penekanan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian

bayi lahir (AKB), serta peningkatan kualitas kesehatan individu dan

peningkatan status gizi masyarakat terutama pada anak-anak

c. Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan

kapasitas RSUD, PUSKESMAS, POSKESDES, POLINDES maupun seluruh

POSYANDU yang ada

d. Meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat

e. Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak

f. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di

Puskesmas beserta jaringannya

g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

3. Peningkatan Infrastruktur Daerah, dengan program pembangunan :

a. Peningkatan jangkauan dan kualitas Infrastruktur jalan diarahkan pada

kawasan potensi ekonomi dalam rangka memperlancar transportasi dan

peningkatan prekonomian daerah



60

b. Peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur perdagangan

terutama sarana perbelanjaan umum khususnya pasar tradisional

c. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur irigasi teknis dalam

rangka meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah

daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik

e. Revitalisasi kawasan kumuh

f. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih

g. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Menunjang Sektor Pariwisata,

Perdagangan, Hotel dan Restoran Dalam Rangka Mempercepat Pengentasan

Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran, dengan program

pembangunan :

a. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan

produk wisata yang unik dan mencerminkan jati diri masyarakat

Kabupaten Lombok Barat.

b. Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata

c. Meningkatkan investasi dibidang pariwisata daerah.

d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Industri Kecil dan UKM.

e. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur

perijinan.

f. Mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan

kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

g. Mengembangkan UKM agar memberikan kontribusi signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan

daya saing.

5. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan, dengan program

pembangunan, dengan program pembangunan :

a. Peningkatan kualitas SDM tenaga Penyuluh.

b. Peningkatan kualiatas pengelolaan potensi yang ada dalam rangka

meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan.

c. Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan kelompok tani.



61

d. Pengembangan teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan

budidaya pertanian.

e. Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung

pengembangan agribisnis.

6. Penanganan Bencana Alam dan Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan

program pembangunan :

a. Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

b. Penuntasan penyelesaian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

bencana alam.

c. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

d. Mencegah terjadinya perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal

e. Memulihkan kondisi sumber daya alam yang dan lingkungan hidup yang

rusak.

f. Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan

prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan

antar fungsi.

7. Peningkatan Kinerja Aparatur dan Penegakkan Supremasi Hukum, Dalam

Rangka Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik, dengan

program pembangunan :

a. Menyederhanakan prosedur perijinan dan investasi melalui optimalisasi

pelayanan perijinan terpadu.

b. Peningkatan pelayanan perijinan penanaman modal.

c. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi.

d. Menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha,

termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antara Provinsi dan

Daerah serta antar sektor.

Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun

2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran LAKIP ini.



62

2.1.5 Indikator Kinerja Utama Sesuai Urusan Pemerintahan Daerah

KODE URUSAN PEMDA TOLOK UKUR KINERJA

1.1 Pendidikan 1 Cakupan pelayanan pendidikan usia dini

2 Persentase penduduk yang selesai Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

3 Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan menengah

4 Angka partisipasi kasar penduduk yg mengikuti pendidikan tinggi

5 Tingkat mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal/non formal

6 Angka buta aksara penduduk usia > 15 Tahun*

7 Angka melanjutkan sekolah*

8 Angka mengulang kelas*

9 Rata - rata lama menyelesaikan pendidikan*

10 Persentase penduduk miskin menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

11 Tingkat cakupan pendidikan formal terhadap penduduk miskin

12 Pemerataan pendidikan

13 Tingkat efektivitas manajemen berbasis sekolah

14 Jumlah anggaran pendidikan dari APBN/APBD

15 Tingkat prestasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan

16 Angka Partisipasi Kasar ( APK ) pendidikan dasar 9 tahun

17 Angka Prestasi Sekolah ( APS )pada pendidikan sekolah dasar/ sederajat*

18 APS pada pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat*

19 APS pada pendidikan sekolah menengah atas/ sederjat)

*beberapa contoh dari SPM bidang pendidikan

Selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenDikNas No 129a/ U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan



63


1.2 Kesehatan 1 Umur harapan hidup

2 Angka kematian bayi

3 Angka kematian ibu melahirkan

4 Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan

5 Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita

6 Angka kasus anemia gizi besi pada ibu hamil

7 Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

8 Tingkat pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

9 Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan

10 Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan

11 Jumlah kasus akibat pangan dan bahan berbahaya

12 Jumlah kasus/kejadian penyakit menular

13 Jumlah kasus penyakit malaria DBD

14 Tingkat prevalensi HIV/AIDS

15 Persentase perilaku hidup sehat

16 Akses penduduk terhadap sanitasi dasar

17 Tingkat kunjungan penduduk miskin ke puskesmas

18 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

19 Akses masyarakat kawasan perbatasan pada pelayanan kesehatan

20 Proporsi tenaga dokter di puskesmas

21 Pemerataan tenaga kesehatan ibu dan bayi*

22 Tingkat pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah*

23 Cakupan peserta KB aktif*

24 Cakupan pelayanan imunisasi*

25 Cakupan pelayanan kesehatan jiwa

26 Cakupan pelayanan gawat Darurat

27 Tingkat pencegahan/pemberantasan penyakit polio, TB paru, dan ISPA*



64


28 Jumlah institusi binaan untuk pelayanan kesehatan linkungan*

29 *beberapa contoh dari SPM Bidang kesehatan di kab/kota selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenKes No 1457/MenKes/SK/X/2003 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota

1.3 Lingkungan Hidup 1 Tingkat pemanfaatan sumber daya alam

2 Cakupan sistem pengelolaan persampahan

3 Tingkat pencemaran lingkungan ( air, tanah , udara )

4 Tingkat pelanggaran dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

5 Tingkat rehabilitasi/pemulihan sumber daya alam

6 Jumlah kasus kebakaran hutan

7 Jumlah DAS berkondisi kritis

8 Cakupan kawasan konservasi laut

9 Tingkat pengelolaan ekosistem pesisir – laut

10 Ketersediaan Early Warning System/ Pernyataan Dini Bencana

11 Jumlah kasus ilegal Fishing

12 Jumlah kasus ilegal sand mining

13 Jumlah kasus ilegal logging

14 Kualitas air permukaan dan air tanah

15 Tingkat pencemaran pesisir dan laut*

16 Luas lahan kritis*

1.4 Pekerjaan Umum 1 Tingkat aksesibilitas wilayah

2 Tingkat mobilitas orang/barang

3 Tingkat kondisi prasarana transpotasi

4 Tingkat resiko dan triode genangan banjir

5 Jumlah kejadian bencana kekeringan

6 Tingkat ketersediaan jaringan prasarana dan pengelolaan air baku



65


7 Tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan (rumah tangga,permukiman, pertanian, industri )

8 Tingkt pengelolaan dan konservasi sumber daya air

9 Tingkat pelayanan air minum

10 Tingkat pelayanan air limbah bagi masyarakat miskin

11 Tingkat pengendalian konflik air

12 Tingkat pengendalian pemanfaatan air tanah

13 Tingkat perlindungan dari abrasi air laut

14 Tingkat kesiagaan penanganan bencana alam

1.5 Penataan Ruang 1 Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang (mulai RTRW sampai dengan RDTR)

2 Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar subwilayah

3 Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang

4 Jumlah konflik pemanfaatan ruang antar stakeholder setempat, antar instansi pemerintah, maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan

5 Perkembangan rasio luas kawasan lindung terhadap luas total wilayah

6 Proporsi rasio luas kawasan kritis terhadap luas total wilayah

7 Laju pertumbuhan luas kawasan bersifat kota

8 Tingkat penanganan kawasan terisolir

9 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaaatan ruang

1.6 Perencanaan Pembangunan

1 Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan

2 Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah

3 Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah

4 Tingkat kelengkapan rencana wilayah strategis

5 Tingkat kelengkapan rencana kawasan cepat tumbuh

6 Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal



66


7 Tingkat penanganan wilayah strategis

8 Tingkat penanganan wilayah cepat tumbuh

9 Tingkat penanganan perkembangan pusat-pusat kegiatan wilayah

10 Tingkat kesesuaian antara perencanaan pusat kegiatan dengan perkembangan actual

11 Tingkat penerapan perencanaan partisipatif

12 Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah

13 Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

14 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah

15 Tingkat implementasi dokumen perencanaan daerah

16 Kualitas pelaksanaan Musrenbang

1.7 Perumahan rakyat 1 Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perumahan

2 Luas dan sebaran kawasan kumuh

3 Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah

4 Tingkat kemampuan penyediaan prasarana dan sarana rumah

5 Tingkat kemantapan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman

6 Tingkat pelayanan air bersih

7 Tingkat pelayanan sanitasi

8 Tingkat pelayanan penyehatan lingkungan

( air limbah )

9 Tingkat kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

10 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman

1.8 Pemuda Dan Olahraga

1 Tingkat kualitas pemuda ( 15 - 35 tahun )

2 Sports Development Index ( SDI )

3 Prestasi olahraga dalam event - event internasional

4 Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana olahraga



67


1.9 Penanaman Modal 1 Tingkat Investasi dalam PDRB

2 Laju pertumbuhan Investasi

3 Ada/tidaknya sistem informasi penanaman modal

4 Jangka waktu pengurusan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis

1.10 Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

1 Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor KUKM

2 Tingkat kepastian usaha dan perlindungan hUkum

3 Laju Pertumbuhan PDRB

4 Laju Pertumbuhan nilai ekspor produk UMKM

5 Tingkat keterampilan SDM Usaha Mikro

6 Akses kepermodalan pasar

7 Kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha kecil

1.11 Kependudukan Dan Catatan Sipil

1 Ketersediaan system administrasi kependudukan

2 Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran*

3 Akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan kependudukan

4 Keterjangkauan biaya pelayanan administrasi dan kependudukan

5 Lama ( waktu ) pelayanan administasi dan kependudukan

6 Tingkat kemutakhiran data administrasi dan kependudukan

1.12 Tenaga Kerja 1 Tingkat pengangguran terbuka

2 Jumlah pekerja formal perdesaan/perkotaan

3 Jumlah pekerja pada lapangan kerja kurang produktif

4 Tingkat kesempatan kerja

5 Kapasitas Balai Latihan Kerja

6 Proporsi Tenaga Kerja Indonesia Terdidik

7 Jumlah pelanggaran /penyimpangan regulasi ketenagakerjaan



68


1.13 Ketahanan Pangan (Pertanian)

1 Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian

2 Kualitas SDM pertanian di perdesaan

3 Cakupan bantuan beras bersubsidi pada keluarga miskin

4 Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan

5 Tingkat Ketahanan pangan kelompok miskin

6 Tingkat produksi bahan pangan protein hewani dan hasil ternak dan ikan

7 Tingkat produksi padi/ beras

8 Tingkat sarana hasil produksi pertanian

9 Cakupan lahan beririgasi

10 Kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai

11 Cakupan sistem penyuluhan

12 Tingkat penggunaan Teknologi tepat guna

13 Nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan Tingkat Infrastruktur perdesaan

1.14 Pemberdayaan Perempuan

1 Jumlah kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan

2 Tingkat kesenjangan antara HDI dan GDI*

3 Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan

4 Akses perempuan terhadap pendidikan

5 Persentase penduduk perempuan beruia 10 tahun ke atas yang tidak/ belum pernah sekolah

6 Persentase penduduk perempuan yang buta huruf

7 Akses perempuan terhadap layanan kesehatan

8 Angka Gender Empowerment Measurement* mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata - rata upah di sektor non - pertanian) politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja professional)

9 Akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan public



69


10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) perempuan

11 Tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

12 Persentase perempuan dalam jabatan publik ( PNS )

13 Jumlah ( Persentase ) pekerja anak*

14 Tingkat perlindungan perempuan

1.15.1 Keluarga Berencana

1 Laju petumbuhan penduduk

2 Tingkat kelahiran

3 Total Fertifility Rate/TFR (per perempuan )*

4 Tingkat pelayanan kontrasepsi

5 Kapasitas institusi daerah dalam pelaksanaan KB

1.15.2 Keluarga Sejahtera 1 Tingkat kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak

2 Tingkat/ kualitas tumbuh kembang anak

3 Cakupan pelayanan pasangan usia subur yang tergolong masyarakat miskin

1.16 Perhubungan 1 Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perhubungan tingkat ketersediaan prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan

2 Tingkat pelayanan prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan tingkat pelayanan prasarana dan fasilitas LLAJ

3 Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkatan umum

4 Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan penumpang dan barang ( darat, laut,udara)

5 Tingkat keselamatan/keamanan lalu lintas transportasi (darat, laut, udara)

6 Tingkat kecelakaan lalu lintas transportasi

1.17 Komunikasi dan Informatika

1 Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah

2 Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah



70


3 Tingkat kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi

4 Akses masyarakat kepada informasi publik

1.18 Pertanahan 1 Luas daerah yang telah tercakup dalam sistem pendaftaran tanah

2 Cakupan informasi pertanahan

3 Tingkat penerapan teknologi informasi pertanahan

4 Jangka waktu penyelesaian administrasi pertanahan

5 Tingkat penyelesaian konflik - konflik pertanahan

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 Tingkat kriminalitas

2 Jumlah kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan

3 Jumlah konflik etnis dan social*

4 HDI dan HPI wilayah konflik*

5 Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap terorisme

6 Tingkat ancaman konflik antar kelompok masyarakat

7 Jumlah kasus pelanggaran PERDA

8 Jumlah kasus peredaran narkoba

9 Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba

10 Jumlah kasus ilegal logging

11 Tingkat pendidikan politik masyarakat

12 ada/tidaknya sistem penanggulangan korban bencana alam

1.20.1 Pemerintahan Umum

1 Tingkat kapasitas aparatur

2 Tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi daerah

3 Tingkat kapasitas pengelolaan keuangan daerah

4 Tingkat professionalisme dan kompetensi staff

5 Jumlah kasus penyalahgunaan wewenang

6 Jumlah kasus KKN

7 Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat



71


8 Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah

9 Jumlah peraturan daerah yang disusun

10 Tingkat partisipasi politik dalam Pilkada

11 Peraturan Daerah mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi

1.20.2 Kepegawaian 1 Tingkat kapasitas sumber daya aparatur

2 Tingkat keterampilan dan aparatur

3 Tingkat professionalisme aparatur

1.21 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1 Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan

2 Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan

3 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

4 Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa

5 Tingkat kontribusi perempuan dalam pembangunan perdesaan

1.22 Sosial 1 Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak jalanan, dan anak cacat

2 Akses kepada pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskn

3 Jumlah tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan

4 Peluang mengakses pelayanan umum

5 Persentase penurunan jumlah fakir miskin & keluarga rentan sosial

6 Persentase jumlah penduduk miskin*

1.23 Kebudayaan 1 Ketersediaan kebijakan tentang kelestarian budaya lokal daerah

2 Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.24 Statistik 1 Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

2 Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah



72


3 Tingkat validitas dan kemutakhiran data dan informasi daerah

4 Tingkat kemudahan akses informasi

1.25 Kearsipan 1 Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan

2 Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan

3 Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pelestarian dokumen/arsip daerah

4 Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah

5 Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat

2.1 Kelautan Dan Perikanan

1 Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan

2 Tingkat perkembangan budidaya perikanan

3 Tingkat perkembangan perikanan tangkap

4 Ketersediaan sistem penyuluhan perikanan

5 Tingkat pengelolaan produksi perikanan

6 Tingkat pemasaran produksi perikanan

7 Tingkat perkembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar

8 Tingkat illegal fishing

2.3 Kehutanan 1 Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kehutanan

2 Laju pertumbuhan luas hutan produksi

3 Laju pertumbuhan Luas Hutan Tanaman Industri

4 Laju deforestasi

5 Nilai tambah hasil hutan kayu

6 Nilai tambah hasil hutan non kayu

7 Cakupan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan

8 Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tata ruang



73


2.4 Energi Dan Sumberdaya Mineral

1 Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor listrik, gas dan air bersih

2 Ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

3 Ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungn

4 Cakupan pelayanan kelistrikan

2.5 Pariwisata 1 Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pariwisata

2 Tingkat perkembangan konstitusi sektor pariwisata dalam PDRB

3 Tingkat perkembangan jumlah obyek wisata

4 Tingkat perkembangan jumlah wisatawan

5 Tingkat perkembangan kerja sama/ kemitraan pemasaran pariwisata.

2.6 Perindustrian 1 Pertumbuhan dann kontribusi PDRB sektor perindustrian

2 Tingkat kapasitas Iptek sistem Produksi

3 Tingkat penerapan standarisasi produk industry

4 Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah

5 Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri

6 Volume ekspor produk industri dalam total ekspor daerah

7 Ketersediaan kebijakan pengelolaan sentra - sentra industri potensial

2.7 Perdagangan 1 Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perdagangan

2 Ketersediaan program perlindungan konsumen

3 Jumlah kerjasama perdagangan internasional/regional

4 Tingkat pertumbuhan nilai ekspor

5 Tingkat pertumbuhan nilai impor

6 Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan ekspor – impor



74


7 Tingkat pertumbuhan realisasi omzet perdagangan per tahun

8 Ketersediaan sistem pembinaan pedagang sektor informal

2.8 Transmigrasi 1 Tingkat perkembangan areal transmigrasi

2 Jumlah transmigran yang berhasil dimukimkan

3 Akses transmigran kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan

4 Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/regional

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyusun dan menetapkan

perjanjian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun

tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perjanjian

kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercanatum dalam

lampiran laporan ini.

Documents

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAlombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2014/09/BAB-II-RENCANA... · nasional, global dan tetap berada dalan tatanan Sistem Administrasi Negara