44
BAB II PEMBAHASAN A. TENTANG PEMBAHASAN 1. TENTANG PERJANJIAN a. Definisi Perjanjian Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu : 1 a. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang. b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan. c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihakpihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. b. Syarat Sahnya Perjanjian 1 Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang, 1988, h. 4.

BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

BAB II

PEMBAHASAN

A. TENTANG PEMBAHASAN

1. TENTANG PERJANJIAN

a. Definisi Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu :1

a. Ada pihak-pihak.

Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau

badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan

perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan

bukan suatu perundingan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa

tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan dan undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan

bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh

pihakpihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa

perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai

ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan

bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan

bukti yang kuat.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

1 Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang, 1988, h. 4.

Page 2: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai

berikut:2

a. Adanya kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak

antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.

b. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk

melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang mengadakan

perjanjian haruslah cakap dan berwenang untuk melakukan

perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang,

yaitu orang sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21

tahun dan atau sudah menikah.

c. Adanya objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian),

kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas peerbuatan

positif dan negative. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu ,

berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

d. Adanya kausa yang halal atau kausa yang tidak terlarang. Suatu

sebab adalah terlarang atau bertentangan dengan undang-undang ,

kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif karena

menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian , sedangkan

syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut

objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi ,

perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapt

mengajukan pada pengaadilan untuk membatalkan perjanjian yang

disepakatinya tetapi dianggap sah. Adapun syarat ketiga dan

keempat tidak terpenuhi perjanjian tersebut batal demi hukum ,

artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

c. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut :3

a. Essentalia, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan

tidak mungkin ada.

b. Naturalia, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan

sebagai peraturan yang bersifat mengatur.

c. Accidentalia, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam

persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.

d. Bentuk Wanprestasi

2 Wawan Muhwan, Hukum Perikatan, pustaka setia,Bandung 2011, h.123.

3 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung 1979, h. 50.

Page 3: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Sebagaimana yang kita ketahui wanprestasi adalah prestasi yang telah tidak dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitor, yaitu:4

a. Utang tidak dikembalikan sama sekali

b. Mengembalikan utang hanya sebagian

c. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Akibat dari Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak debitur, oleh karena itu

menimbulkan kerugian bagi kreditur. Maka debitur berkewajiban membayar ganti-

kerugian yang dialami oleh kreditur.

Dalam Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 Bagian yaitu :

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang

nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak.

2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang

kepunyaan satu pihak yang diakibatkan oleh pihak lainnya.

3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau

diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

2. JAMINAN KEBENDAAN

a. Definisi Jaminan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa brang baik barang

bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang

debitor kepada kreditor apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh

debitor.5 Dengan adanya Jaminan kebendaan memberikan kepastian hukum kepada

kreditor. Jaminan kebendaan menurut Pasal 1131 KUH Perdata adalah:

4 Gatot Supramono, perjanjian utang piutang, kencana pranata media group, Banjarmasin,h 31.

5 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, kencana pranata media group, Banjarmasin,h 59

Page 4: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik

yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk

perikatan- perikatan perorangan debitur itu. Jika kekayaan debitur

tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka para

kreditur itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-

masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kerditur

lain.

c. Jaminan Gadai

Pengertian Gadai berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPer):6

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh

kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi

wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya

dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan

pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas

tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya

penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu

diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Dari perumusan Pasal 1150 KUH Perdata diatas dapat diketahui bahwa:

Gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan

bergerak tertentu milik debitur atau seorang lain atas nama Pemberi

Gadai untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu,

yang memberikan hak didahulukan (voorrang,prefensi) kepada

pemegang hak gadai atas penerima gadai lainya, setelah terlebih

dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya penyelamatan

barang-barang yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan

umum atas barang-barang yang digadaikan.7

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang

Hukum Perdata menyatakan, sebagai berikut:

a. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang

bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah

6 Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

7 Rachmadi Usman,Hukum Jaminan Keperdataan,sinar grafika, Jakarta, h. 105.

Page 5: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa

telah disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan

tetap dalam kekuasaan si berutang atau si Pemberi Gadai, ataupun

yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Dari ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

untuk terjadinya hak gadai atau sahnya suatu perjanjian gadai itu didasarkan kepada

penyerahan benda yang digadaikan ke dalam penguasaan penerima gadai atau pihak

ketiga yang ditunjuk bersama. Apabila benda yang digadaikan tetap berada di tangan

Pemberi Gadai ataupun dikembalikan oleh penerima gadai atas kemauannya, maka hak

gadainya tidak sah demi hukum. Walaupun kebendaan yang digadaikan berada dalam

penguasaan penerima gadai, namun penerima gadai tidak boleh menikmati atau

memanfaatkan kebendaan yang digadaikan tadi, karena fungsi gadai (barang yang

digadaikan) hanyalah sebagai jaminan pelunasan hutang yang jika Pemberi Gadainya

wanprestasi dapat digunakan sebagai pelunasan hutangnya.

Penyerahan benda-benda yang digadaikan kepada penerima gadai dimaksudkan

bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan penyerahan yang mengakibatkan penerima

gadai menjadi pemilik dan karenanya penerima gadai dengan penyerahan tersebut tetap

hanya berkedudukan sebagai pemegang saja.8 Disini keadaan penerima gadai yang

piutangnya dijamin, terhadap perbuatan Pemberi Gadai terjamin, karena penerima gadai

yang menguasai bendanya jaminan.9

8 J.Satrio, Hukum Jaminan,Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 93.

9 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 1989. h. 77.

Page 6: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

d. Obyek dan Subyek Gadai

Menurut Pasal 1131 maka yang dimaksud dengan jaminan adalah: meliputi seluruh

kekayaan debitur yang sudah ada mupun yang baru akan ada dikemudian hari, sehingga

tanpa harus diperjanjikan secara khusus, benda-benda tersebut telah menjadi jaminan

bagi seluruh hutang-hutang debitur.10

Selanjutnya Pasal 1132, disimpulkan bahwa

kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan yaitu, (1) yang

mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing: dan (2) yang

mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan

suatu peraturan perundang-undangan.11

Obyek gadai adalah Benda bergerak baik bertubuh maupun tidak

bertubuh. Sedangkan subyek gadai adalah sebagai berikut: 12

a. dari segi individu, yang menjadi subyek adalah setiap orang (pasal

1129 KUHPerdata)

b. para pihak, yang menjadi subyek gadai adalah:

1. pemberi gadai atau debitur

2. penerima gadai atau kreditur

3. pihak ketiga yaitu orang yang disetujui oleh pemberi gadai dan

penerima gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut

pemegang gadai.

e. Terjadinya Gadai

Untuk terjadinya hak gadai, harus memenuhi unsur mutlak, yaitu:13

10

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 11

M. Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja grafindo persada, Jakarta,

2010 h.10. 12

Henny tanuwidjaja, Pranata Hukum Jaminan Utang Dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat, refika

aditama, 2012,Surabaya, h.75

Page 7: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Timbulnya hak gadai pertama-tama karena diperjanjikan perjanjian

tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dipertegas dalam Pasal

1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan

bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit

dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hipotik. Kemudian

Penyerahan benda yang digadaikan dari tangan Pemberi Gadai

kepada penerima gadai.

Dengan berarti bahwa, bendaan gadainya harus berada di bawah penguasaan

penerima gadai, sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan

benda gadai kepada penerima gadai, berarti hak gadai tersebut tidak sah atau bukan suatu

gadai, karena tidak melahirkan hak gadai.

f. Kewajiban dan Hak Penerima dan Pemberi Gadai 14

1. pemberi gadai diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya

yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang

tersebut belakangan guna keselamatan barang gadainya

2. penerima gadai bertanggung jawab untuk

a. Hilangnya atau kemorosotan barangnya sekedar itu telah terjadi

kelalaiannya

b. Harus memberi tahukan pemberi gadai, jika benda gadainya dijual

c. bertanggung jawab terhadap penjualan benda gadai

3. hak penerima gadai yaitu:

a.) Penguasaan benda gadai, namun tidak mempunyai hak untuk

memiliki benda gadai

b.) Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual dengan kekuasaan

sendiri (parate eksekusi), sehingga hak untuk penjualan benda gadai

tidak diperlukan adanya titel eksekutorial.

c.) Menjual benda gadai denga perantara hakim, dimana kredirur

dapat memohon pada hakim untuk menentukan cara penjualan benda

gadai

d.) Mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang

telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai

e.) Retensi(menahan)benda gadai, bilamana selama utang pokok,

bunga, dan ongkos-ongkos yang menjadi tanggungan belum dilunasi

maka si berutang tidak berkuasa menuntut pengembalian benda gadai

f.) Untuk didahulukan pelunasan piutangnya terhadap kreditur

lainnya, hal tersebut diwujudkan melalui parate eksekusi .

13

Rachmadi Usman, Op.Cit., h. 122. 14

Henny tanuwidjaja, Pranata Hukum Jaminan Utang Dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat, refika

aditama, 2012,Surabaya, h.76.

Page 8: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

h. Larangan Penerima Gadai

4. larangan

Penerima gadai tidak diperkenankan untuk memiliki atau menjadi pemilik atas benda

yang digadaikan. 15

Dalam pasal 1154 KUHPerdata menyatakan dalam hal debitur

atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak

diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala

persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini batal.16

i. Hapusnya Gadai17

1. Apabila benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan penerima gadai

dan kembali ke tangan pemberi gadai

2. Manakala utang pada perikatan pokok telah dilunasi semuanya

3. Hilangnya atau dicurinya benda gadai dari penguasaan pemegang

gadai, maka pemberi gadai berhak menuntutnya kembali berdasarkan

pasal 1977 ayat 2 KUHPerdata . sedangkan apabila barang gadai

didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang.

4. Dilepasnya benda gadai secara sukarela oleh pemegang atau

penerima gadai. Apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain,

maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau pemberi gadai

bercedera janji, setelah tenggang waktu yang telah ditentukan suatu

tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk

membayar , menyuruh menjual barang gadainya di muka umum

menurut kebiasaan-kebiasan setempat serta atas syarat-syarat yang

lazim berlaku , dengan maksud untuk mengambil pelunasan

sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan

penjualan tersebut. , tetapi memperjanjikan cara penjualan lain

daripada penjualan dimuka umum tidak diperkenankan.18

15

Henny tanuwidjaja, Pranata Hukum Jaminan Utang Dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat, refika

aditama, 2012,Surabaya, h.76. 16

pasal 1154 KUHPerdata 17

Henny tanuwidjaja, Pranata Hukum Jaminan Utang Dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat, refika

aditama, 2012,Surabaya, h.78. 18

J.satrio,Hukum Jaminan dan hak kebendaan,Citra aditya bakti, bandung, 2008, h.136.

Page 9: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

3. PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN GADAI.

a. Timbulnya Hak Penerima gadai Melakukan Eksekusi

Mengenai dasar alasan penerima gadai melakukan eksekusi, diatur dalam Pasal

1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:19

1. Pemberi gadai cidera janji melaksanakan kewajibannya dalam

tenggang waktu yang ditentukan dalam Perjanjian; atau

2. Apabila tenggang waktu pemenuhan kewajiban tidak

ditentukan dalam perjanjian, pemberi gadai dianggap melakukan

cidera janji memenuhi kewajibannya setelah ada peringatan untuk

membayar.

Demikian pedoman menentukan cidera janji yang diatur dalam Pasal 1155 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata tersebut. Apabila ketentuan ini terpenuhi, barulah timbul

hak penerima gadai melakukan eksekusi.

Penjualan barang gadai sebagaimana maksud dan tujuan dibuatnya jaminan utang,

tidak lain barang jaminan digunkan untuk pelunasan utang, ketika debitur wanprestasi

atas utangnya. Barang jaminan akan dilakukan pelelangan dan hasilnya untuk

pembayaran utang. Untuk penjualan barang yang digadaikan, terdapat dua cara yang

dapat ditempuh oleh kreditur yaitu: 20

a. Dengan menyuruh debitur menjual barang tersebut dimuka

umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat yang

lazim berlaku. Pasal 1155 KUHPerdata menyakatan bahwa apabila

oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain , maka kreditur berhak

menjual barang gadai di muka umum.

19

Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, 1989, Jakarta,

h.218. 20

Gatot supramono, Perjanjian Utang Piutang, charisma putra utama, Jakarta, 2013. h.71.

Page 10: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri pada gadai timbul karena ditetapkan

oleh undang-undang21

b. Kreditur dapat menuntut melalui perkara perdata di pengadilan

negeri supaya barang tersebut dijual menurut cara ditetapka oleh

hakim. Pasal 1156 KUHPerdata menyatakan bahwa bagaimanapun

apabila debitur atau pemberi gadai cedera janji , kreditur dapat

menuntut di muka umum supaya barangnya gadai dijual menurut

cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta

bungan dan biaya ataupun hakim, atas tuntutan kreditur, dapat

mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada kreditur untuk

suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar

utangnya beserta bunga dan biaya. Tentang hal penjualan barang

gadai dalam hal-hal tersebut dalam pasal ini dan dalam pasal yang

lalu, kreditur diwajibkan untuk memberitahu pemberi gadai,

selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada seuatu

perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau

jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama.

Untuk penjualan barang sebagaimana dalam huruf a diatas dengan

yang melaksanakan penjualan secara lelang. Debitur meminta

bantuan kantor lelang untuk melelang barang yang digadaikan. hasil

lelang dibayarkan debitur secara langsung kepada kreditur sesuai

dengan besar uang yang harus dibayar. Kemudian mengenai cara

penjuan sebagaimana dalam huruf b, kreditur mengajukan gugatan

perdata ke pengadilan negeri dengan sengketa utang piutang.

b. Pengertian eksekusi barang gadai 22

Eksekusi jaminan gadai adalah penjualan barang dimuka umum atau terbuka

untuk umum, sehingga hasil penjualannya juga diketahui oleh umum. Tujuan penjualan

dimuka umum untuk menghindari penjualan dibawah tangan atau secara sembunyi-

sembunyi yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

c. Tata Cara Eksekusi.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata mengenai pelaksanaan eksekusi atas barang gadai, telah ditentukan dengan cara

dan bentuk tertentu.

21

Ny. Sri soedewi Masjchon sofwan, Hukm Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan

Jaminan Perseorangan, liberty, Yogyakarta,1980.h.32. 22

Gatot supramono, perjanjian utang piutang , charisma putra utama, Jakarta, h.174.

Page 11: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

1. Menjual Barang Gadai di Muka Umum Cara ini merupakan ketentuan dasar atas

eksekusi barang gadai:

a. Penjualan dilakukan di muka umum;

b. penjualannya, menurut kebiasaan setepat;

c. Sesuai dengan syarat-syarat yang lazim berlaku;

d. Dari hasil penjualan, penerima gadai mengambil pelunasan meliputi Jumlah

utang pokok, Bunga, Biaya yang timbul dari penjualan.

Page 12: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

B. HASIL PENELITIAN

1. Perjanjian Gadai

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pasar Salak Banjarnegara serta hasil

wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Pemberi Pinjaman Perseorangan bagi

Pedagang yang sering disebut “dol duit”23

, pengusaha ini berdiri sendiri tanpa badan

hukum. Dalam hal ini maka penulis dapat mengemukakan bahwa dalam setiap

memberikan kredit kepada nasabahnya Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang

(penerima gadai) sering menghadapi suatu resiko yaitu tidak kembalinya uang yang

dipinjamkan pada nasabah (Pemberi Gadai). Maka dari itu keadaan nasabah harus diawasi

terus menerus mulai pada saat pinjaman diberikan sampai kredit lunas.

Di Pasar Salak terdapat pengusaha”dol duit” ada 17 orang24

sementara pedangang

yg meminjam ada banyak karena hampir 75% pedagang “beli duit” kepada pengusaha

“dol duit”.25

Sebagian dari pedagang tersebut berusaha di Pasar Salak sebagai agen salak,

pedagang salak, pedagang kranjang salak, pedagang bakso, pedagang sayuran, pedagang

sembako, sebagai parsortir salak(bekerja memisahkan salak yang busuk dan tidak

busuk),dan pedagang bubur. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang salak. Dari data

tersebut penulis mengumpulkan sampel secara porposif yaitu sampel yang dipilih dengan

tujuan mengumpulkan sampel yang pernah meminjam “beli duit” kepada penguasaha “dol

duit” dengan menggunakan barang gadai dan sebagian dari mereka (Pemberi Gadai) ada

yang macet angsurannya (cicilan) dan antara Pemberi Gadai dan penerima gadai membuat

kesepakatan cara pengeksekusian barang gadai tersebut.

23

“dol duit” ungkapan para pedagang kepada Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang 24

Wawancara dengan Rizal Silalahi pengusaha “dol duit” Pasar Salak Banjarnegara , 6 februari 2016. 25

Wawancara dengan Panji, agen salak “beli duit” Pasar Salak Banjarnegara 6 februari 2016.

Page 13: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu
Page 14: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

a. Tentang Responden26

1.responden dol duit27

Tabel 1.

Identitas Penerima Gadai

No Nama penerima gadai Jenis kelamin Usia Lama

bekerja

1 Rizal silalahi Laki-laki 32 tahun 5 tahun

2 Sanny perempuan 26 tahun 6 tahun

3 Jhon damanik Laki-laki 22 tahun 4 tahun

4 Darmo manurung Laki-laki 47 tahun 14 tahun

5 Febriana malau perempuan 21 tahun 1 tahun

6 Renta sinaga perempuan 21 tahun 3 tahun

7 Kitini turnip perempuan 35 tahun 10 tahun

8 Edor sihaloho Laki-laki 32 tahun 7 tahun

9 Desi sinaga Perempuan 40 tahun 6 tahun

10 Hotma simbolon Perempuan 24 tahun 2 tahun

11 Riky tambunan Laki-laki 27 tahun 1 tahun

12 Frengky sihaloho Laki-laki 28 tahun 6 tahun

13 Yuyun sidabutar Perempuan 21 tahun 1 tahun Sumber: Wawancara dengan responden dol duit (Rizal Silalahi, Sanny, Jhon damanik, Darmo

manurung, Febriana malau, Renta sinaga, Kitini turnip, Edor sihaloho, Desi sinaga,

Hotma simbolon, Riky tambunan, Frengky Sihaloho, Yuyun sidabutar) di Pasar Salak

Banjarnegara, 27 februari 2016.

Dari tabel di atas nampak dari 13 responden, 7 perempuan dan 6 laki-laki dengan usia

termuda 21 tahun dan usia tertua 47 tahun, dan terpendek waktu bekerja pemberi

pinjaman 1 tahun dan yang paling lama adalah 14 tahun.

26

Wawancara dengan Para Pemberi Pinjaman Perseorangan (Penerima Gadai) kepada Para Pedang

(Pemberi Gadai) di Pasar Salak Banjarnegara , 27 februari 2016. 27

Wawancara dengan responden dol duit (Rizal Silalahi, Sanny, Jhon damanik, Darmo manurung, Febriana

malau, Renta sinaga, Kitini turnip, Edor sihaloho, Desi sinaga, Hotma simbolon, Riky tambunan, Frengky

Sihaloho, Yuyun sidabutar) di Pasar Salak Banjarnegara, 27 februari 2016.

Page 15: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

1. Responden beli/tuku duit28

Tabel 2.

Identitas Pemberi Gadai

No Nama

Pemberi

Gadai

Jenis

kelamin

Jenis dagangan

atau pekerjaan

Lama

berdagang

atau lama

bekerja

Pinjam ke berapa

orang

1. Waliah perempuan Persortir salak

(pekerja

memisahkan

salak busuk dan

baru)

7 tahun 3 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

2. Amin Laki-laki Jual gorengan 5 tahun 3 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

3. Siti perempuan Pedagang salak 3 tahun 1 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

4. Musliah perempuan Pedagang

keranjang salak

8 tahun 1 orang orang

Pemberi Pinjaman

Perseorangan

5. Panji Laki-laki Agen salak 10 tahun 2 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

6. Supriyati perempuan Pedagang

sembako

4 tahun 2 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

7. Tini perempuan Pedagang salak 3 tahun 4 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

8 Yati perempuan Pedagang

sembako

5 tahun 1 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

9 Busam Perempuan Pedagang salak 3 tahun 2 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

10 Tiwi Perempuan Pedagang salak 6 tahun 2 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

28

Wawancara dengan Responden beli/tuku duit (Waliah, Amin, Siti, Musliah, Panji, Supriyati, Tini, Yati,

Busam, Tiwi, Siras, Poniman, Sutirah, Eko, Munaroh, Salim, Hartanto, Mulyadi, Yuni, Karso) di Pasar Salak

Banjarnegara, 27 februari 2016.

Page 16: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

11 Siras Perempuan Pedagang

sayuran

2 tahun 1 orang pengusaha

pemeberi pinjaman

12 Poniman Laki-laki Pedagang

keranjang salak

6 tahun 3 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

13 Sutirah Perempuan Pedagang salak

14 Eko Laki-laki Agen salak 4 tahun 2 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

15 Munaroh perempuan Persortir salak

(pekerja

memisahkan

salak busuk dan

baru)

3 tahun 2 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

16 Salim Laki-laki pedagang bakso 4 tahun 2 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

17 Hartanto Laki-laki Pedagang salak 6 tahun 3 orang Pemberi

Pinjaman

Perseorangan

18 Mulyadi perempuan Persortir salak

(pekerja

memisahkan

salak busuk dan

baru)

3 tahun 1 orang pengusaha

pemeberi pinjaman

19 Yuni Perempuan Pedagang salak 4 tahun 1 orang pengusaha

pemeberi pinjaman

20 Karso Laki laki Agen salak 5 tahun 2 orang pengusaha

pemeberi pinjaman Sumber: Wawancara dengan Responden beli/tuku duit (Waliah, Amin, Siti, Musliah, Panji, Supriyati,

Tini, Yati, Busam, Tiwi, Siras, Poniman, Sutirah, Eko, Munaroh, Salim, Hartanto, Mulyadi,

Yuni, Karso) di Pasar Salak Banjarnegara, 27 februari 2016

Dari tabel diatas nampak Tini sebagai responden yang paling banyak meminjam

uang kepada Pemberi Pinjaman Perseorangan / penerima gadai.

2. Syarat Sebagai Peminjam.

Page 17: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Syarat yang harus dipenuhi Pemberi Gadai sebagai peminjam uang dalam hal

meminjam uang kepada para penerima gadai:

1. Harus sebagai Pedagang atau pekerja di dalam pasar salak, ini sebagai syarat

utama. Mengapa sebagai syarat utama karena:

a. Mempermudah dalam memantau ataupun mengawasi keberadaan para

pedagang sebagai peminjam. Karena Penerima gadai tidak perlu mencari

informasi terlalu mendalam tentang keberadaan ataupun keberadaan calon

nasabahnya. Karena berada dalam suatu kawasan yang sama sehingga

mereka antara pedagang dengan pemberi pinjaman sudah saling mengenal

sehingga itu mempermudah pengenalan lebih baik

b. Mempermudah dalam melakukan transaksi baik melakukan peminjaman,

atau pembayaran kredit atau cicilan, karena masih dalam area lingkup

kerja Penerima gadai yang berada dalam kawasan pasar sehingga apabila

ada calon nasabah yang memerlukan pinjaman maka dapat segera

menemuinya di pasar secara langsung.

c. Mempermudah dalam melakukan penagihan apabila dikemudian hari

Pemberi Gadai atau nasabahnya melakukan wanprestasi untuk membayar

cicilan kredit ataupun pelunasan pinjamanya.

2. Pedagang yang sudah lama bekerja dan menetap sebagai pedagang di pasar

Salak Banjanegara, dan bukan pedagang sementara. Syarat ini untuk

menghindari kemacetan kredit yang disebabkan oleh pedagang-pedagang yang

tidak beritikat baik yang berdagang hanya sementara seperti hanya pada saat

natal, lebaran ataupun musim panen tertentu.

Page 18: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

3. Prosedur Peminjaman29

a. Prosedur Peminjaman Uang Untuk Pertama kali.

1. Peminjam datang ke pemilik duit dan menunjukkan kartu identias KTP

2. Tanya jawab soal tempat jualannya di mana

3. Tanya jawab besaran pinjaman dan sistem pengebalian

4. Menunjukan barang jaminan

5. Perjanjian dilakukan secara lisan jika sudah setuju

6. Penyerahan barang jaminan setelah sepakat saat itu juga

b. Prosedur peminjaman ke dua kali dan seterusnya tetapi utang/pinjaman yang

sebelumnya belum lunas (penambahan jumlah pinjaman). Prosedur permohonan ini

berbeda dengan permohonan awal pinjaman. Untuk prosedurnya adalah :30

1) Untuk sistem peminjaman secara per minggu / perbulan / (Sebrangan).

a. Permohonan secara lesan.

Permohonan ini hanya bersifat pemberitahuan kepada Penerima gadai atas

keinginan dari Pemberi Gadai untuk menambah jumlah pinjamannya.

Penambahan jumlah ini akan diperhitungkan oleh Penerima gadai berapa

jumlah maksimal yang bisa ditambahkan kepada Pemberi Gadai dengan

29

Wawancara dengan Rizal Silalahi selaku Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang Pasar Salak

Banjarnegara, 6 februari 2016. 30

Wawancara Sanny selaku Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang Pasar Salak Banjarnega, 8

februari 2016.

Page 19: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

memperhitungkan jumlah taksiran barang gadai dikurangi dengan

utangnya maka dapat diketahui jumlah maksimal yang bisa diberikan

kepada Pemberi Gadai.

Namun apabila ingin menambahkan jumlahnya yang sudah

melebihi dari jumlah taksiran harga barang yang dijaminkan, maka

Pemberi Gadai dapat memberikan barang lain yang dapat dijadikan

sebagai jaminan tambahan, biasa sesuai dengan jumlah pinjamannya.

Segala sesuai yang di perjanjikan antara pemberi gadai dan menerima

gadai secara lisan. Setelah melakukan permohonan secara lesan dan

apabila Penerima gadai menyetujui maka langsung dapat diberikan

pinjaman tanpa adanya proses lainya seperti pembuatan perjanjian

kembali.

2) Untuk sistem pinjaman dengan cicilan 24 hari atau 30 hari

Untuk sistem pinjaman dengan cicilan 24 hari atau 30 hari (Cicilan) ini

menggunakan sistem yang berbeda dengan sistem biasa yang per minggu /

perbulan / (Sebrangan) karena sistem ini memang dikhususkan untuk

menambahkan jumlah pinjaman dikemudian hari sebelum cicilannya selesai.

Sistemnya pun berbeda yaitu Pemberi Gadai dapat menambah

pinjaman atau mengulangi sejumlah pinjaman yang sama seperti pertama

meminjam pada waktu utangnya belum lunas atau cicilanya belum terpenuhi

semuanya. Sistem ini mereka menyebut dengan “Manutup”.31

Sehingga

dengan sistem ini Pemberi Gadai akan mendapatkan sejumlah uang yang

31

“Manutup” adalah proses pengakhiran/pelunasan uang pinjaman seolah-olah sudah dibayar dengan

pengembalian cicilan kesemula baik 24/30 hari sehingga Pemberi Gadai mendapatkan uang pinjaman lagi dengan

cicilanya kembali dari awal dan dianggap belum mencicil utangnya satupun.

Page 20: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

didapat dari jumlah pinjaman yang akan dipinjam dikurangi dengan jumlah

sisa cicilanya. Misalnya adalah seorang Pemberi Gadai yang pada waktu

pertama kali meminjam Rp. 1000.000,- dengan cicilan 24 hari dengan cicilan

Rp.5.0000 per hari, dan Pemberi Gadai sudah mencicil sebanya 14 hari

sehingga sisa cicilanya adalah 10 hari lagi dengan jumlah per harinya

Rp.5.0000 maka totalnya adalah Rp.500.000 jadi kalau Pemberi Gadai ingin

“menutup” cicilanya dengan jumlah pinjaman yang mau dipinjam adalah

Rp.1000.000 maka Penerima gadai hanya memberikan Rp.50.000 lagi karena

dipotong jumlah cicilan dari Pemberi Gadai yang masih belum lunas.32

Sedangkan untuk prosedur permohonanya hampir sama dengan sistem yang

lain yaitu Setelah melakukan permohonan secara lesan dan apabila Penerima

gadai menyetujui maka langsung dapat diberikan pinjaman (pencairan dana)

tanpa adanya proses lainya atau pembuatan perjanjian kembali.

2. Barang obyek gadai

Emas menjadi prioritas utama bagi pemberi pinjaman (Penerima gadai) dalam

memberikan pinjaman.Apabila Pemberi Gadai memberikan jaminan gadainya berupa

emas, sebagian besar permohonan pinjaman uang dapat dikabulkan oleh Penerima gadai.

Untuk emas sendiri ada kriteria yang ditetapkan batasan maksimalnya yaitu :33

32

Wawancara Sanny selaku Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang Pasar Salak Banjarnegara, 8

februari 2016. 33

Wawancara dengan Darmo Manurung selaku Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang, Pasar

Salak Banjarnegara, 3 oktober 2015.

Page 21: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Tabel.334

Data Taksiran Harga Emas dan Jumlah Maksimal Pinjaman

No Harga emas Jumlah maksimal pinjaman

1. < Rp. 1.000.000 < Rp.750.000

2. Rp. 1.000.000 - < Rp. 2.000.000 < Rp. 1.500.000

3. Rp.2.000.000 – < Rp.5.000.000 < Rp. 3.000.000

4. Rp.5.000.000 – < Rp. 10.000.000 < Rp. 7.500.000

5. Rp.10.000.000 - < Rp. 25.000.000 < Rp. 15.000.000

6. >Rp.25.000.000 < Rp. 20.000.000

Sumber:” Wawancara dengan Darmo Manurung selaku Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi

Pedagang, Pasar Salak Banjarnegara, 3 oktober 2015.

Selain emas sebagai barang jaminan juga barang-barang elektronik dengan jenis yang

bervariasi , namun yang lebih sering dan dapat diterima yaitu barang-barang elektronik yang

bernilai tinggi yaitu dapat berupa Handphone dan Laptop, karena mudah dibawa dan

harganyapun mudah ditafsirkan. Apabila Penerima gadai atau Pemberi pinjaman merasa bahwa

calon nasabah tersebut layak atau dapat mendapatkan pinjaman maka pemberi pinjaman akan

memberikan syarat dan ketentuan dalam pinjam-meminjam uang yang berlaku pada calon

nasabah.

a. Penentuan syarat-syarat dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ini yaitu :

i. Barang gadaian berada di tangan penerima gadai selama utang atau uang pinjaman

beserta kewajiban-kewajiban yang timbul karena utang tersebut belum dilunasi oleh

34

Wawancara dengan Darmo Manurung Selaku Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang, Pasar Salak

Banjarnegara, 3 oktober 2015.

Page 22: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Pemberi Gadai, meskipun Pemberi Gadai telah melunasi sebagian dari utangnya

kepada Penerima gadai.

ii. Jangka waktu pengembalian harus tepat waktu. Untuk jangka waktu dari perjanian

pinjam-meminjam uang (Pemberi Gadainya) berbeda-beda Pemberi Gadai sendiri

diminta untuk memilih sistem yang bagaimana.

Page 23: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

3. Sistem Peminjaman

Tabel 4

Sistem Pinjamanan35

No Sistem

peminjama

n

Bunga Obyek Gadai Cara pembayaran/

pelunasan

Jangka waktu

1. Perhari 3-5 %

/hari

Emas atau

elektorik

Keesokan harinya

harus dilunasi

beserta bunganya

1 hari

2. Perminggu/

Sebrangan,

5-10%

/mingg

u

Emas atau

elektorik

Setelah 1 minggu

pinjam,dikembalika

n Bunga beserta

uang pokoknya.

1 minggu, tetapi

bisa menjadi tidak

terbatas.

3. Perbulan 10-

15%

/perbul

annya

Emas atau

elektorik

Bunga beserta uang

pokok

dikembalikan

Tidak terbatas

jangka waktunya,

selama tiap

bulannya Pemberi

Gadai memberikan

bunga sampai

modal uang

pokoknya

dikembalikan

4. Kredit 24

/30 hari

20-

25%

Emas atau

elektorik

Uang pokok+

bunga di jumlah,

dan dicicil setiap

harinya sampai 24

atau 30 hari.

24 atau 30 hari

Sumber: wawancara dengan jhon dhamanik Pengusaha”Dol Duit” (Penerima Gadai), Pasar Salak

Banjarnegara, 6 februari 2016. Dari table diatas nampak bahwa ada beberapa sistem pinjaman dengan besaran bunga

digantungkan pada tawar menawar dan kesepakatan antara penerima gadai dan Pemberi

Gadai.

35 Wawancara dengan Jhon dhamanik Pengusaha”Dol Duit” (Penerima Padai), Pasar Salak Banjarnegara, 6

februari 2016.

Page 24: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Berikut keterangan system pinjaman:

a) Sistem pinjaman dengan bunga per Hari.

Untuk sistem bunga per hari maka pinjamannya adalah hanya 1 hari saja

sejak dipinjam. Biasanya ini adalah kebutuhan bagi para agen besar yang

kurang modal untuk memasok/membeli barang dagangan yang besar sehingga

membutuhkan dana secepatnya. Untuk itu para juragan ini hanya meminta 1

hari saja, setelah itu besoknya akan dikembalikan uang pinjaman yang sering

disebut dengan “modal/pokok” beserta dengan bunganya.

b) Sistem pinjaman dengan bunga per minggu/sebrangan

Untuk sistem ini maka Pemberi Gadai harus menyerahkan bunga dari uang

pinjamanya per minggu. Bunga tidak akan berhenti selama utang atau pinjaman

uang pokok belum dikembalikan. Jadi utang atau modal akan tetap sebesar jumlah

pinjaman dari awal jika hanya membayar bunganya per minggu.

Sistem ini biasanya dipakai oleh para pedagang salak, dan “parbeceran”36

pagi. Seperti yang diungkapkan oleh Tini seorang pedagang “parbeceran” yang

meminjam uang dengan sistem per minggu. Dia mengatakan bahwa “ bila per

minggu tidak repot, hanya seminggu sekali, tidak tiap hari seperti harian/cicila

dan bunganya tidak terlalu berat. Karena saya hanya penjual salak keliling, bila

pake pinjaman harian nanti uangnya malah nyetor ke dool duit malah kerubur

habis nyicil kan saya tidak sanggup.37

c) Sistem pinjaman per bulan.

36

“Parbeceran” adalah istilah yang digunakan bagi pedagang yang datang pagi-pagi kepasar untuk belanja dan

hanya belanja salak dan menjualkan dagangan belanjanya itu keluar wilayah pasar salak yaitu ke desa-desa. 37

Wawancara dengan Tini selaku Pedagang Parbeceran, Pasar salak Banjarnegara, 8 februari 2016.

Page 25: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Untuk sistem per bulan ini lebih panjang waktunya yaitu untuk

pengembalian pinjaman beserta bunganya jangka waktu dari hari peminjaman

adalah 1 bulan lamanya. Dengan syarat yang harus dipenuhi dalam sistem ini

yaitu:

1. Pemberi gadai yang boleh menggunakan sistem ini adalah pemberi gadai

tetap dan sebelumnya sudah pernah atau lama meminjam dari penerima

gadai. Hal ini menjadi semacam bonus bagi pemberi gadai lama yang setia

pada penerima gadai sebagai nasabahnya.

2. Selama meminjam uang pemberi gadai tidak pernah membuat masalah

seperti jangka waktu pengembalian kurang tepat waktu, kurang bunganya,

atau sama sekali tidak memberikan bunga atau segala prestasinya

dipenuhi. .

3. Minimal dari pinjaman perbulan ini adalah 5 juta rupiah.

4. Pemberian sistem ini tergantung dari jumlah kisaran harga barang jaminan

yang akan digadaikan.

5. Jaminan Barang gadai yang boleh dijaminkan hanyalah emas tidak boleh

barang elektronik.

6. Pinjamannya maksimal 3 bulan dengan tetap per bulan membayar bunga,

beserta uang pokoknya.38

d) Sistem pinjaman dengan cicilan per 24 hari atau 30 hari.

38

Wawancara dengan Jhon damanik Selaku Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang Pasar salak

Banjarnegara, 6 februari 2016.

Page 26: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Sistem ini berbeda dengan sistem yang dijelaskan sebelumnya. Sistem ini

dengan tenggang waktu pembayaranya adalah per 24 hari atau 30 hari. Jadi perhari

membayar uang yang ditentukan dan sudah termasuk bunganya beserta modal atau

uang pokok yang dipinjam dari awal. Jadi setelah membayar atau mengkredit uang

yang ditentukan selama 24 kali maka utang atau uang pinjaman lunas dan barang

gadaian dapat diminta kembali oleh Pemberi Gadai. Sistem cicilan ini lebih banyak

diminati oleh para pedagang, karena sistem ini lebih mempermudah mereka untuk

membayar uang moadal beserta bunganya. Jadi para pemberi gadai tidak terlalu

terjerat dengan utang. Karena pelunasanya sudah beserta dengan bunganya.

Untuk sistem yang menggunakan hitungan perhari, perminggu, atau perbulan

disebut dengan istilah “Sebrangan”, sedangkan untuk cicilan per 24 haridan 30 hari,

digunakan istilah “manisil”. Untuk sistem sebrangan dan manisil ini ada kelebihan dan

kekurangannya, sehingga sistemnya tergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari

para pemberi gadai. bila untuk sistem manisil ini sama dengan sistem dari kredit pada

dasarnya seperti biasa yang dilakukan oleh koperasi.

Page 27: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Tabel 5.

Realisasi Sistim Peminjam39

No Pembe

ri

Gadai

Penerim

a gadai

Jumlah

pinjaman

Jaminan gadai Besa

r

bung

a

System

pinjaman

Lama pinjaman

1 Siti Rizal

silalahi

Rp.2.000.

000

Emas seharga

-+

Rp.4.000.000

5 % Permingg

u

/sebrangan

Berjalan 2 bulan

sampai sekarang

2 Tini Sanny Rp.3.000.

000

Emas seharga

-+

Rp.5.000.000

5% Permingg

u/

sebrangan

Berjalan 1 bulanan

Pemberi Gadai

memberikan bunga,

dan macet 3 minggu

3 Walia

h

Jhon

damanik

Rp.2.00.

000

Hp seharga -+

Rp.5.00.000

20% 24 hari berjalan 10 hari dan

masih sisa 14 cicilan

lagi

4 Panji Darmo

manurun

g

Rp.10.000

.000

Emas seharga

Rp.12.000.00

0

3% 1 hari Sudah lunas

5 Supriy

anti

Febriana

malau

Rp.1.000.

000

HP seharga -

+Rp.1500.000

.

5% Sebrangan

/

perminggu

berjalan 2 minggu

dan macet 4 minggu

6 Muslia

h

Renta

sinaga

Rp.500.

000

Emas seharga

-

+Rp.2.000.00

0

25% 30 hari Berjalan dicicil 20

kali, cicil tinggal 10

kali lagi

7 Amin Kitini

turnip

Rp.5000.0

00

Emas seharga

-+

Rp.7.000.000

12% Sebrangan

per bulan

berjalan 2 bulan

sampai sekarang

8 Yati Hotma

simbolo

n

Rp.2000.0

00

Emas seharga

Rp.5000.000

12% Sebrangan

per bulan

berjalan 1 bulan

sampai sekarang

9 Busam Rizal

silalahi

Rp.1000.0

00

Emas seharga

Rp.2500.000

25% 30 hari Telah dicicil 15 kali,

cicil tinggal 15 kali

lagi

10 Tiwi Yuyun

sidabuta

r

Rp.2000.0

00

Emas seharga

Rp. 3.450.000

20% 24 hari Telah dicicil 13 kali,

cicil tinggal 11 kali

lagi

11 Siras Desi

sinaga

Rp.700.

000

Emas seharga

Rp.1.200.000

5 % Permingg

u

Berjalan 2 bulan ,

macet 3 minggu

39

Wawancara dengan Responden beli/tuku duit (Waliah, Amin, Siti, Musliah, Panji, Supriyati, Tini, Yati,

Busam, Tiwi, Siras, Poniman, Sutirah, Eko, Munaroh, Salim, Hartanto, Mulyadi, Yuni, Karso), Pasar Salak

Banjarnegara pada tanggal 27 februari 2016.

Page 28: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

/sebrangan

12 Ponim

an

Jhon

malau

Rp.500.

000

Hp seharga

Rp. 1.400.000

20% 24 hari Telah dicicil 5 kali,

cicil tinggal 19 kali

lagi

13 Eko Edor

haloho

Rp.2.000.

000

Laptop

seharga

Rp.3.000.000

3% 1 hari Sudah lunas

14 Mulya

di

Riky

tambuna

n

Rp.400.

000

Hp seharga

Rp.1000.000

25% 30 hari Telah dicicil 16 kali,

cicil tinggal 14 kali

lagi

15 Munar

oh

Frengki

sihaloho

Rp.3000.0

00

Emas seharga

Rp. 5500.000

25% 30 hari Telah dicicil 23 kali,

cicil tinggal 7 kali

lagi

16 Salim Darmo

manurun

g

Rp.3000.0

00

Rp.3000.000 12% Sebrangan

per bulan

berjalan 3 bulan

sampai sekarang

17 Hartan

to

Kitini

turnip

Rp.700.

000

Hp seharga

Rp.1800.000

25% 30 hari Telah dicicil 20 kali,

cicil tinggal 5 kali

lagi, tp macet sudah

2 hari

18 Yuni Darrmo

manurun

g

Rp.3000.0

00

Emas seharga

Rp.5.300.000

25% 30 hari Telah dicicil 19 kali,

cicil tinggal 11 kali

lagi

19 Karso Rizal

silalahi

Rp.1000.0

00

Emas seharga

Rp.2200.000

20% 24 hari Telah dicicil 17

kali, cicil tinggal 7

kali lagi

20 Sutira

h

Frengki

sihaloho

Rp.1.500.

000

Laptop

seharga

Rp.3.500.000

5% Sebrangan

per

mingguan

berjalan 7 minggu

sampai sekarang

Sumber: Wawancara Dengan Pemberi Gadai Dan Penerima Gadai di Pasar Salak Banjarnegara

Dari tabel diatas nampak bahwa barang jaminan gadai lebih banyak adalah emas

dibandingkan barang elektronik, dan sebagian dari para Pemberi Gadai lebih memilih

menggunakan sistem cicilan 24/30 hari selanjutnya baru sebrangan mingguan.

Bagi yang keterangan macet, biasanya para penerima gadai akan memperingatkan

dan memberi waktu agar Pemberi Gadai dapat melunasinya, bila Pemberi Gadai wanprestasi

dan tidak dapat memberikan bunga dan uang pokok maka barang jaminan gadai akan di jual

secara bawah tangan.

Page 29: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

4. Eksekusi Barang Gadai

Eksekusi barang jaminan gadai dilakukan bila pinjaman tidak terbayar

sebanyak/sejumlah kekurangan sisa cicilan uang pokok atau uang pokok beserta bungannya.

Adapun faktor-faktor yang menjadikan Pemberi Gadai atau pedagang tidak dapat memenuhi

kewajibanya ataupun prestasinya diantaranya:

a. Persaingan antar pedagang salak yang ketat menjadikan para pemberi gadai

yang tidak bisa mengikuti harga dalam pasar menjadikan pedagang gulung

tikar, sehingga tidak adanya pendapatan untuk membayar utang ataupun

bunga dalam perjanjian pinjam-meminjam40

.

b. Bunga yang terlau besar bagi pedagang, sehingga hasil dari daganganya saja

tidak cukup untuk membayar bunganya apalagi uang pokoknya41

.

c. Sulitnya untuk menjual barang-barang dagangan yang tidak bisa tahan lama ,

sehingga apabila tidak terjual dalam 3-5 hari maka buah salak akan

mengalami kebusukan sehingga susah untuk di jual ataupun mendapatkan

keuntungan42

.

d. Kebutuhan para pedagang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti

sekolah dan kebutuhan makan sehari-hari yang menjadikan uang yang

seharusnya untuk berdagang tidak dijadkan untuk berdagang sehingga mereka

sulit untuk mengembangkan dagangan mereka43

.

40

Wawancara dengan supriyanti selaku pemberi gadai, Pasar Salak Banjarnegara, 27 februari. 41

Wawancara dengan karso selaku pemberi gadai, Pasar Salak Banjarnegara, 27 februari 2016. 42

Wawancara dengan Tini selaku Pemberi Gadai, Pasar Salak Banjarnegara, 27 februari 2016. 43

Wawancara dengan Siras selaku Pemberi Gadai, Pasar Salak Banjarnegara, 27 februari 2016.

Page 30: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu
Page 31: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Tabel 6.

Cara Eksekusi Barang Jaminan Gadai

No Lihat tabel

5

Tempat

penjualan

Hasil

penjualan

Sisa hutang tidak terbayar , hasil penjualan

barang gadai

1 Keterangan

no 2 (ibu

Tini)

Toko jual

beli emas

Rp.4.650.000. Macet bunga ibu Tini 3 minggu, setelah

tawar menawar antara Pemberi Gadai dan

penerima gadai, maka ibu tini hanya

membeyar bunga satu minggu saja. Hasil

penjualan – uang pokok dan bunga 1 minggu

(Rp.4.650.000-3.000.000-150.000 =

1.500.000. uang yang diterima ibu Tini

Rp.1500.000.

2 Keterangan

no 5 (ibu

Supriyanti)

Dimiliki

oleh

penerima

gadai(

dibeli

penerima

gadai)

Rp.1.300.000 Dengan tawar menawar dan persetujuan

antara penerima gadai dan Pemberi Gadai,

ibu Supriyanti yang sudah macet Bunga 4

minggu diberi kelonggaran hanya membayar

Bungan 2 minggu. Hasil penjualan – uang

pokok dan bunga 2 minggu (Rp.1.300.000-

1.000.000-1.00.000 = 200.000. uang yang

diterima ibu Supriyanti Rp.200.000.

3 Keterangan

no 11 (ibu

Diserahka

n kepada

Rp.1.135.000 Dengan tawar menawar dan persetujuan

antara penerima gadai dan Pemberi Gadai,

Page 32: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Siras) Pemberi

Gadai

untuk

menjual

sendiri

ibu Siras yang sudah macet Bunga 3 minggu

diberi kelonggaran hanya membayar Bunga

2 minggu. Hasil penjualan – uang pokok dan

bunga 2 minggu (Rp.1.135.000- 700.000-

70.000 = 200.000. uang yang diterima ibu

Siras Rp.580.000.

4 Keterangan

no 17

(bapak

Hartanto)

Hp masih

dikuasai

oleh

penerima

gadai

Belum dijual Karena masih macet 2 hari, maka penerima

gadai masih memberi peringatan kepada

Pemberi Gadai agar segera dilunasi sisa

cicilannya.

Sumber: Wawancara dengan Pemberi Gadai Ibu Tini, Supriyanti, Siras dan Bapak Hartanto.

Dalam melakukan pemberian pinjaman para Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi

Pedagang ini sangat hati-hati dan selektif, namun memang apabila Pemberi Gadai

wanprestasi atau tidak melakukan kewajibanya tidak dapat dihindari dan pertama yang

dilakukan penerima gadai adalah

1. Memberikan peringatan kepada Pemberi Gadai untuk segera melunasi utang atau

kewajibanya dengan tenggang waktu tertentu; Apabila Pemberi Gadai sudah tidak

berjualan lagi di pasar Salak, maka Penerima gadai biasanya melakukan tindakan

“Mamarani”44

ke tempat tinggal Pemberi Gadai yang tercatat dalam kartu tanda

pengenal yang di pegang oleh Penerima gadai.

44

“Mamarani” adalah proses mengunjungi rumah dari Pemberi Gadai apabila Pemberi Gadai wanprestasi

dengan bertujuan untuk memberi peringatan ataupun melakukan penagihan.

Page 33: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

2. Dalam penambahan tenggang waktu yang diberikan oleh Penerima gadai, Pemberi

Gadai masih tidak memenuhi kewajibanya, maka Penerima gadai menemui

Pemberi Gadai untuk menyatakan akan mengeksekusi benda gadai yang sudah

dalam jaminan;

3. Setelah pemberitahuan untuk mengeksekusi barang jaminan gadai, maka Penerima

gadai selanjutnya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan gadai tersebut.

Berikut ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman Perseorangan

Bagi Pedagang sebagai Penerima gadai apabila Pemberi Gadai wanprestasi yaitu:

a. Eksekusi Oleh Penerima gadai

Eksekusi yang dilakukan oleh Penerima gadai disini ada dua cara yaitu :

a) Menjual barang gadai secara dibawah tangan.

b) Dimiliki oleh penerima gadai sendiri

Barang jaminan gadai tersebut dibeli oleh penerima gadai dengan

persetujuan/izin Pemberi Gadai dan hasil penjualannya dikurangi dengan

pinjaman uang pokok dan bunga.

b. Eksekusi diserahkan pada Pemberi Gadai.

Eksekusi ini untuk meberikan kesempatan pada Pemberi Gadai untuk

menjual sendiri barangnya sebagai jaminan gadai. Biasanya ini dilakukan dengan

cara Pemberi Gadai mencari calon pembeli sendiri yang menurutnya jumlah harga

penjualan lebih mahal dari pada dijual kepada penerima gadai. Setelah

menemukan calon pembeli maka Pemberi Gadai menemui Penerima gadai untuk

meminta barang yang dijadikan sebagai jaminan agar dijual kepada calon pembeli

Page 34: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

dengan didampingi oleh Penerima gadai untuk memberikan kepastian untuk

meminta hasil penjualan untuk membayar utang Pemberi Gadai.

Page 35: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

C. ANALISIS

1. Analisis Terhadap Perjanjian Gadai

Dalam Pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH perdata adalah

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu

jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu

yang sama pula.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat

beberapa unsur yaitu :45

a. Ada pihak-pihak.

Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau

badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan

perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan

bukan suatu perundingan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa

tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan dan undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan

bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh

pihakpihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa

perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai

ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan

bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan

bukti yang kuat.

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam

meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah

terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam

uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam

45

Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Penerbit Universitas Diponegoro,semarang, 1988, h. 4.

Page 36: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga

KUHPerdata.46

Ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam

meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu

tetentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang

dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal

ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian

yang sah adalah perjanjiann yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang

sehingga dapat diakui oleh hukum (Legally Conchide)”.47

Perjanjian Pinjam-meminjam uang dengan jaminan gadai antara pedagang pasar

dan Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang tersebut apabila dilihat dari KUH

Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH

Perdata), yaitu :48

a. Adanya kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang

atau lebih dengan pihak lain. Pernyataan adalah kapan momentum terjadinya

persetujuan pernyataan kehendak tersebut.

b. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan

akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-

orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum

46

Mariam darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Penerbit, Alumni, Bandung, 1983 h.25. 47

Muhammad Abdul kadir, Hukum Perjanjian , Penerbit, Alumni,1980, Bandung, h. 88. 48

Wawan Muhwan, hukum perikatan, pustaka setia,Bandung 2011, h.123.

Page 37: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yaitu orang yang sudah

dewasa.

c. Adanya objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian), kewajiban debitur

dan hak kreditur, yang terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu , tidak

berbuat sesuatu,

d. Adanya kausa yang halal atau kausa yang tidak terlarang. Suatu sebab adalah

terlarang atau bertentangan dengan undang-undang , kesusilaan, dan ketertiban

umum.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak

yang mengadakan perjanjian , sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat

objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua

tidak terpenuhi , perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat

mengajukan pada pengaadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya

tetapi dianggap sah. Adapun syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi perjanjian

tersebut batal demi hukum , artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak

pernah ada.

Apabila dilihat dari perjanjian antara pemberi gadai dengan penerima gadai telah

memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat: mereka sama-sama sepakat dalam membuat perjanjian dan akibat

akibat yang timbul dari perjanjiannya berupa hak dan kewajiban masing-

masing.

2. Kecakapan: dari kartu tanda penduduk (KTP) identitas para pihak telah

memenuhi usia dewasa atau cakap dan sehat secara jasmani

Page 38: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

3. Adanya objek perjanjian: adanya pokok perjanjian, bunga dan akibat apabila

pemberi gadai wanprestasi.

4. Adanya kausa yang halal atau kausa yang tidak terlarang: dalam perjanjian

ini, terdapat suatu perjanjian tambahan, yaitu apabila pemberi gadai

wanprestasi, maka eksekusi barang gadai dijual secara dibawah tangan (toko

jual beli emas) atau dimiliki oleh penerima gadai (dibeli penerima gadai).

Dalam pejanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah secara hukum

sebab memenuhi segala unsur-unsur perjanjian dan syarat sah nya perjajian

Apabila dilihat dari pasal 1338 KUHPerdata akibat sahnya perjanjian ayat 3

yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, apabila didihat

antara pemberi gadai dan penerima gadai, mereka sama-sama sepakat dan

setuju selama mereka tidak merasa dirugikan dan sudah terlihat jelas bahwa

mereka mempunyai itikat baik dari perjanjian tambahan yang mereka

sepakati diawal.

2. Analisis Terhadap Eksekusi Barang Gadai

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian semua para pihak mengharapkan adanya

hak-hak yang terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan semula. Namun tidak

semuanya bisa berjalan dengan sesuai perjanjian, karena tidak menutup kemungkinan

adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban /pertasi dalam perjanjian yang sering

disebut sebagai wanprestasi. Sebagaimana yang kita ketahui wanprestasi adalah prestasi

yang telah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur, yaitu:49

49

Gatot Supramono, perjanjian utang piutang, kencana pranata media group, Banjarmasin,h 31

Page 39: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

b. Utang tidak dikembalikan sama sekali

c. Mengembalikan utang hanya sebagian

d. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Begitu juga dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang terjadi di Pasar Salak

Banjarnegara antara para pedagang dengan pemberi pinjaman perseorangan tidak selalu

berjalan dengan baik dimana Pemberi Gadai tidak dapat memenuhi kewajibanya sesuai

dengan yang telah diperjanjiakan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan

Penerima gadai yaitu pemberi pinjaman.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi

Pedagang sebagai Penerima gadai apabila Pemberi Gadai wanprestasi yaitu:

a. Eksekusi Oleh Penerima gadai

Penerima gadai berhak untuk melakukan eksekusi terhadap barang yang dijadikan

sebagai jaminan gadai oleh Pemberi Gadai dalam perjanjian pinjam-meminjam uang

dengan Pemberi Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang yaitu sesuai yang tertera dalam

perjanjian yaitu apabila dalam penambahan waktu tertentu yang telah diperjanjikan

Pemberi Gadai tidak melunasi utang beserta bunganya maka Penerima gadai berhak

untuk melakukan penjualan terhadap barang gadai.

Eksekusi yang dilakukan oleh Penerima gadai disini ada dua cara yaitu

1) Menjual barang gadai secara dibawah tangan.

Penjualan yang dilakukan oleh Penerima gadai disini adalah secara dibawah

tangan bukan didepan umum. Penjualan ini biasanya bersifat tertutup yaitu

Penjualan dilakukan langsung oleh Penerima gadai dengan pihak yang dikenal oleh

Page 40: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

Penerima gadai (toko jual beli emas) sehingga harganya otomastis tidak terlalu tinggi

diatas jumlah utang yang harus dibayar oleh Pemberi Gadai karena Penerima gadai

hanya menginginkan piutangnya dapat segera lunas.

Eksekusi yang dapat dilakukan oleh Penerima gadai yaitu penjualan barang

gadai berdasarkan parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 ayat (1)

KUH Perdata, dimana penjualan jaminan gadai ini tidak memerlukan bantuan atau

perantara pengadilan. Secara hukum dalam Pasal ini kepada Penerima gadai

pemegang diberi kewenangan untuk menjual sendiri barang gadaian tanpa titel

eksekutorial, sehingga tidak memerlukan bantuan atau perantara pengadilan. Inilah

yang dinamakan parate eksekutorial. Tetapi walaupun dalam Pasal 1155 KUH

Perdata bersifat mengatur dan para pihak diberi kebebasan untuk memperjanjikan

lain, tetapi memperjanjikan cara penjualan lain dari pada penjualan dimuka umum

tidak diperkenankan.50

Dari kata penjualan dimuka umum yang artinya Eksekusi jaminan gadai

adalah penjualan barang dimuka umum atau terbuka untuk umum, sehingga hasil

penjualannya juga diketahui oleh umum. Tujuan penjualan dimuka umum untuk

menghindari penjualan dibawah tangan atau secara sembunyi-sembunyi yang

berakibat merugikan pihak tereksekusi. Apabila dilihat dari penjualan yang

dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai yaitu menjual barang gadai yang

berupa emas tersebut kepada toko jual beli emas di pasar, memang secara prakteknya

mereka menjual secara sembunyi-sembunyi hanya pemberi gadai ,penerima gadai

dan pihak ketiga yang mengetahui tanpa diketahui oleh umum dan hasilnya

penjualannya pun hanya mereka saja yang tahu. Tetapi apabila dibandingkan dengan

50

Racmadi Usman,Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.137.

Page 41: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

pasal 1155 ayat b, yang berbunyi “bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau

efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat

diperdagangkan ditempat itu juga” sudah jelas bahwa barang gadaian itu adalah

emas yang bisa diperdagangkan dan lokasi antara pemberi gadai dan penerima gadai

di Pasar, jadi penjualan yang tepat adalah di Pasar, jadi eksekusi yang dilakukan

penerima gadai dan pemberi gadai sah karena penjualan tersebut dilakukan di Pasar

toko jual beli emas, yang dimana masih berlokasi ditempat itu juga. Sehingga

eksekusi yang dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai tersebut sah secara

hukum.

2) Menjadikan barang gadai sebagai hak milik sendiri.

Dalam perjanjian pinjam-meminjamkan uang antara pedagang dan Pemberi

Pinjaman Perseorangan Bagi Pedagang memang ada ketentuan apabila Pemberi

Gadai tidak dapat membayar maka Pemberi Gadai berhak untuk memiliki barang

gadai, namun menurut undang-undang perjanjian tersebut batal demi hukum karena

dari ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

untuk terjadinya hak gadai atau sahnya suatu perjanjian gadai itu didasarkan kepada

penyerahan benda yang digadaikan ke dalam penguasaan Penerima gadai atau pihak

ketiga yang ditunjuk bersama. Apabila benda yang digadaikan tetap berada di tangan

Pemberi Gadai ataupun dikembalikan oleh Penerima gadai atas kemauannya, maka

hak gadainya tidak sah demi hukum. Walaupun kebendaan yang digadaikan berada

dalam penguasaan Penerima gadai, namun Penerima gadai tidak boleh menikmati

atau memanfaatkan kebendaan yang digadaikan tadi, karena fungsi gadai (barang

Page 42: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

yang digadaikan) hanyalah sebagai jaminan pelunasan hutang yang jika Pemberi

Gadainya wanprestasi dapat digunakan sebagai pelunasan hutangnya.51

Penyerahan benda-benda yang digadaikan kepada Penerima gadai

dimaksudkan bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan penyerahan yang

mengakibatkan penerima gadai menjadi pemilik dan karenanya penerima gadai

dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, tidak

akan pernah berdasarkan penyerahan seperti itu saja menjadi bezitter dalam arti bezit

keperdataan (burgerlijk bezit).52

Disini keadaan Penerima gadai yang piutangnya

dijamin, terhadap perbuatan Pemberi Gadai terjamin, karena Penerima gadai yang

menguasai bendanya jaminan.53

Dalam pasal 1154 KUHPerdata yang berbunyi dalam hal debitur tidak

memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang

yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang

bertentangan dengan ketentuan ini batal.

Ketentuan tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak dalam perjanjian,

karena dengan persetujuan dari Pemberi Gadai apabila Pemberi Gadai sudah tidak

mampu untuk membayar utang ataupun bunganya. Pemberi Gadai lebih sering

meminta agar barang gadai yang berada dalam kekuasaan Penerima gadai agar di

miliki oleh Penerima gadai dengan memberikan sejumlah uang yang telah

diperhitungkan oleh Penerima gadai dan Pemberi Gadai yaitu Jumlah taksiran harga

barang gadai dikurangi jumlah utang beserta bunganya. Bagi Pemberi Gadai ini lebih

menguntungkan karena tidak perlu butuh waktu lama untuk menjual barang gadai

51

Rachmadi Usman, Op. cit., h. 106 52

J. Satrio, Op. cit., h. 93 53

Subekti, Op. cit., h. 77

Page 43: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

agar bisa mendapatkan sisa hasil penjualanya. Eksekusi seperti ini merupakan

eksekusi yang bagi kedua belah pihak eksekusi yang sah-sah saja, karena menurut

mereka sepanjang yang mengijinkan benda gadai menjadi milik siapa itu haknya dari

pemilik benda gadai, jadi apabila diijinkan menjadi hak milik dari Penerima gadai itu

tidak masalah karena tidak merugikan kedua belah pihak.

Dilhat secara hukumnya eksekusi ini sah karena dalam hal penerima gadai

memiliki barang jaminan tersebut, posisi penerima gadai beralih menjadi pembeli

barang jaminan gadai, yang dimana dengan tafsiran harga barang gadainya ,

penerima gadai masih memberikan sisa dari hasil penjualan dikurangi utang pemberi

gadai. Eksekusi ini juga menjadi pilihan bagi Pedagang dan Pemberi Pinjaman

Perseorangan dengan berbagai pertimbangan dan alasan, namun yang terpenting

adalah kedua pihak menyepakatinya sehingga merupakan kesepakatan bersama jadi

tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak.

b. Eksekusi diserahkan pada Pemberi Gadai.

Eksekusi ini dimaksutkan untuk meberikan kesempatan pada Pemberi Gadai

untuk menjual sendiri barangnya yang dijadikan sebagai jaminan gadai. Biasanya ini

dilakukan dengan cara Pemberi Gadai mencari calon pembeli sendiri yang menurutnya

itu lebih menguntungkan. Setelah menemukan calon pembeli maka Pemberi Gadai

menemui Penerima gadai untuk meminta barang yang dijadikan sebagai jaminan agar

dijual kepada calon pembeli dengan didampingi oleh Penerima gadai untuk memberikan

kepastian meminta hasil penjualan untuk membayar utang Pemberi Gadai. Cara

Page 44: BAB II PEMBAHASAN...Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu

eksekusi seperti ini lebih sering dilakukan oleh Pemberi Gadai dan Pemberi Gadai

karena cara ini dianggap cara yang lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Eksekusi yang dilakukan oleh Pemberi Gadai untuk mencari calon pembeli

jaminan gadai ini apabila dilihat dari KUH Perdata Pasal 1154 yang berbunyi” memang

tidak ada larangan secara langsung, karena pada dasarnya eksekusi jaminan Gadai yang

diatur adalah tidak boleh dimiliki secara langsung oleh Penerima gadai, dan eksekusinya

dilakukan melalui pelelangan umum. Dilihat dari keadilannya, maka cara ini lebih adil

karena dilihat dari tujuan eksekusi jaminan gadai yang dijelaskan dalam Pasal 1154

KUH Perdata adalah untuk melindungi Pemberi Gadai sebagai pihak yang lebih lemah

agar eksekusi jaminan gadai tidak merugikan Pemberi Gadai, oleh karena itu dengan

eksekusi diserahkan kepada Pemberi Gadai untuk mencari pembeli jaminan gadai

memberikan peluang yang lebih besar bagi Pemberi Gadai untuk mendapatkan harga

yang lebih tinggi daripada eksekusi dengan pembeli jaminan gadai yang dipilih / dicari

oleh Penerima gadai.