BAB II PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian (Pustaka)€¦ · Kepala daerah Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara demokratis. 5. Pemerintahan Daerah menjalankan

��

�

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian (Pustaka)

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan

untuk mencapainya. Implementasi memerlukan jaringan

pelaksana, birokrasi yang efektif. Efektivitas implementasi ditentukan oleh

kemampuan untuk membuat hubungan dan sebab-akibat yang logis antara

tindakan dan tujuan.1

Menurut Nurdin ( 2010 : 3 ) mengartikan Implementasi sebagai

evaluasi dana aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian

diatas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya

aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.

Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan

untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan agar

dilaksanakan sesuai apa yang diinginkan Proses implementasi dilakukan

��1 Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bany

Quraisy, Bandung, 2004, h. 7.�

��

�

dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang

sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan.

2. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

a. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada

tanggal 17 agustus dengan sistem desentalisasi, para pendiri negara telah

menjatuhkan pilihannya pada prinsipnya pemencaran kekuasaan dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang tujuannya jelas

tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

yang berbunyi :

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memejukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Maka untuk mencapai maksud itu para pejabat di daerah-daerah

membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan

sosial melalui pembangunan daerah, kerena daerah Indonesia terbagi

dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.

Asas otonom dan tugas pembantuan secara yuridis formal tercantum

dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 yang berbunyi :2

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota

yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

��2 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18�

��

�

2. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota

memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya

dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai

Kepala daerah Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan

Kota yang dipilih secara demokratis.

5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peratuan daerah dan

peraturan-peratuaran lain untuk melaksanakan otonomi dan

tugas pembantuan.

7. Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah

diatur dalam undang-undang.

b. Pengertian Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor

32 Tahun 2004): “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.”

Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, sedangkan

��

�

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala eksekutif daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota. Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagai dimaksud diatas, ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. Kepala Daerah wajib memberikan pertanggung jawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD. Pemilihan Kepala Daerah untuk Daerah otonom Kabupaten/ Kota telah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat daerah yang bersangkutan melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Sedangkan untuk Kepala Daerah pada wilayah provinsi, karena kedudukannya selain sebagai Kepala Daerah, juga sebagai Kepala Wilayah maka proses rekuitmennya harus memadukan dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan daerah (Sarundajang, 2001:77).

Pemerintah dalam arti sempit hanyalah lembaga eksekutif saja,

sedangkan dalam arti luas mencakup aparatur negara yang meliputi

semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat

perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk

mencapai tujuan negara.3 Arti sempit dalam pemerintahan adalah segala

kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga

eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas

adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan

dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk

dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintah

dalam segi struktural dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem

struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan

atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.

��3 Philipus M.Hadjon, Pengertian Pengertian Dasar Tindak Pemerintahan, Djumali,

Surabaya, 1982, h. 6.

��

�

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk

memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan luar negeri.

Pemerintahan harus mempunyai:

1. kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan

angakatan perang

2. Kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang

3. Kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi

keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos

keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan. Istilah

pemerintahan dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek yaitu :4

a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan

berarti segala kegiatan atau usaha yang

terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan

berlandaskan pada dasar negara.

b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan

mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu

sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan

melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi

tercapainya tujuan negara.

c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara,

maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan

kewenangan Negara.

��Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu politik, Grasindo, Jakarta, 1992, h. 168.�

�

�

Secara deduktif dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan

pemerintahan dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan berbagai fungsi

yang bersifat operasional dalam rangka pencapaian tujuan negara yang

lebih abstrak, dan biasanya ditetapkan secara konstitusional. Berbagai

fungsi tersebut dilihat dan dilaksanakan secara berbeda oleh sistem sosial

yang berbeda, terutama secara ideologis. Hal tersebut terwujud dalam

sistem pemerintahan yang berbeda, dan lebih konkrit terwakili oleh dua

kutub ekstrim masing-masing rezim totaliter (sosialis) dan rezim

demokratis. Substansi perbedaan keduanya terletak pada perspektif

pembagian kekuasaan negara (pemerintah).

Pemencaran kekuasaan (dispersed of power), menurut Leslie

Lipson, merupakan salah satu dari lima isu besar dalam proses politik.

Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi pelaksanaan pemencaran

kekuasaan itu5. Pengertian pemerintah dalam perspektif Undang- Undang

dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa :

”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk

Republik”.

b. Pasal 4 ayat (1) menentukan :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

c. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa :

��5 Joseph Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, PT Grafindo Persada,

Jakarta, 1988, h. 5.�

��

�

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Sehubungan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka

dapat dikatakan bahwa konsep pembagian kekuasaan secara vertikal

merupakan suatu konsep yang dianut secara formal dalam negara

kesatuan Republik Indonesia atau atau dengan rumusan lain dapat

disimpulkan bahwa terdapat pembagian kekuasaan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.6

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah

untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan

otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menenkankan pada prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta

memperhatikan potensi dan keberagaman daerah. Dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,

diarahkan untuk memepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan

��6 Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintah Daerah kajian tentang Hubungan Keuangan

antara Pusat dan Daerah, UII Perss, Yogyakarta, 2006, h. 36.

�

�

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam Undang-Undang No 32 Tentang

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan

pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan

pemerintahan daerah yang lainya. Hubungan ynag dimaksud meliputi

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber

daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan

umum, pemanfaatan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan

merata. Hubungan-hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan

administrasi dan hubungan antarsusunan kewilayahan.7

Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai

konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai

��7 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesi, Dalam Rangka Sosialisasi

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.154

��

�

konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang

diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah

negara yang utuh dan bulat.8

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang

menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah ini

adalah pemerintah yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan

bidang lainnya yaitu bagian-bagian-bagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah

merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintahan

daerah, provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah

yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem

pemerintahan.

Pendapat HAW. Widjaja tentang antar pemerintahan daerah adalah

hubungan antara provinsi dengan provinsi, kabupaten/kota atau provinsi

dengan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan

wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat

mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara,

antaralain perlindungan hal konstitusional, perlindungan kepentingan

nasional, kesejahtraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum

dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dan pemenuhan komitmen

��8 Ibid.�

��

�

nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi

internasional. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di

daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.9

Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian

urusan pemerintahan kepada Perangkat Pemerintahan atau Wakil

Pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan

daerah dan atau pemerintahan desa.

c. Peranan Dinas Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan

daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota

mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang- undang.

Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara Pemerintahan

Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota,

dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

��9 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 164-165.

��

�

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui

Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Dinas Daerah Kabupaten/Kota

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup

tugasnya.10

Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri dari 14

(empat belas) Dinas. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota, untuk

melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu

atau beberapa Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan

secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana

Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa

kecamatan. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.

��10 http://mitoyono.blogspot.com/2010/12/kedudukan-tugas-dan-fungsi-perangkat, html.�

��

�

Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah

menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan

umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

tugasnya.11. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Kabupaten/Kota dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

3. Tinjauan Umum Tentang Tugas Pembantuan

Istilah tugas pembantuan secara tegas dan formal pertama kali di

gunakan pada masa UU nomor 5 tahun 1974. Pada peraturan perundang-

undangan sebelumnya lebih banyak digunakan

istilah medebewind dan zelfbestuur. Dimana asas Tugas Pembantuan

merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah daerah selain asas

desentralisasi dan asas dekosentrasi.12

Lebih lanjutnya mengenai asas tugas pembantuan tercantum dengan

tegas dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : “Pemerintahan

daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi otonomi dan tugas

pembantuan”. Menurut Irawan Soejito pada ketentuan tersebut, asas

otonomi selalu bergandengan dengan asas tugas pembantuan (autnomie dan

��http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_daerah, di akses pada tanggal 3 Januari 2014�

12 Wasistiono Sadu, Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoritik dan Implementatif, Fokusmedia: Bandung. 2006, h. 5.�

��

�

medebewind). Istilah medebewind disalin ke dalam bahsa Indonesia dengan

istilah “tugas pembantuan”. Tugas Pembantuan itu dapat berupa tindakan

mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula dapat berupa tugas eksekutif

(beschiken). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk

mempertaggungjawabkan kepada yang menugaskan.13

Menurut Koesoemahatmadja dalam Nurcholis ( 2007 : 22 ) dalam

sistem tugas pembantuan pemerintah pusat atau daerah otonom yang lebih

tinggi menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundangan

merupakan kewenangannya, kepada daerah otonom dibawahnya daerah

otonom yang diserahi ini lalu melaksanakannya melalui perangkatnya

(dinas-dinas). Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparat pelaksana (dinas-

dinas) tidak bertanggungjawab kepada pemerintah pusat / daerah yang lebih

tinggi yang bertugas tapi kepada kepala daerah karena tugas pembantuan

pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah pusat atau

pemerintah atasnya, maka sumber biaya berasal dari pemerintah yang

memberikan penugasan. Sumber biaya berasal dari APBN dan atau APBD

pemerintah daerah yang lebih tinggi.

a. Dasar Hukum Asas Tugas Pembantuan

Pengaturan mengenai Tugas pembantuan diatur dalam Pasal 1

angka 9 menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan :14

��13 Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta,

Jakarta.1990, h. 117.�14 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 9.�

��

�

“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”

Dan dasar asas Tugas Pembantuan tercantum juga dengan tegas

dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : “Pemerintahan

Derah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan”.15 Ketentuan dalam Pasal 9 angka 1 menurut UU No. 32

Tahun 2004 tersebut merupakan dasar pengaturan mengenai tugas

pembantuan. Dalam halnya wewenang propinsi, kabupaten dan kota

dalam rangka otonomi daerah (daerah berotonomi) merupakan isi rumah

tangga daerah atau yang biasa disebut juga urusan rumah tangga daerah.

Bersumber dari otonomi dan tugas pembantuan, otonomi merupakan

satu bagian dari desentralisasi. Kepada pemerintahan diserahi wewenang

untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, dan dapat pula

diserahi untuk menjalankan tugas-tugas pembantuan (medebewind).

b. Tugas Pembantuan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004

Pengaturan Tugas Pembantuan Berdasarkan UU No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan dan diundangan pada

tanggal 15 Oktober 2004 (Lembaran Negara RI nomor 4437), yang

terdiri dari 16 Bab, dan 240 Pasal, berbeda dengan undang-undang

sebelumnya. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 merupakan

��15 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.�

��

�

undang-undang pemerintahan daerah yang kedelapan, dibuat berdasarkan

Pasal UUD 1945 yang telah diamandemen. Asas-asas penyelenggaraan

pemerintah bagi daerah menggunakan :

1. Asas otonomi

2. Asas tugas pembantuan.

Pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tugas

pembantuan diatur dalam tiga (3) pasal yang terpisah, yaitu pasal 1 angka

(9) mengenai rumusan pengertian tugas pembantuan dan pasal 20 yang

mengatur asas penyelenggaraan pemerintahan dan pasal 207. Ketentuan

ketiga pasal tersebut, rumusan selengkapnya :

1. Pasal 1 angka 9 menyatakan : “Tugas Pembantuan adalah

penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau

desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa

serta dari pemerintah/kota kepada desa untuk melaksanakan

tugas tertentu”16.

2. Pasal 20 ayat (2) menyatakan : “Dalam menyelenggarakan

pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan”17.

3. Pasal 20 ayat (3) menyatakan : “Dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas

otonomi dan tugas pembantuan”18

4. Pasal 207 menyatakan : “Tugas pembantuan dari pemerintah

provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa

��16 Pasal 1 angka 9 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.�17 Pasal 20 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.�18 Pasal 20 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.�

��

�

disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya

manusia”19

c. Tujuan Tugas Pembantuan

Maksud dilaksanakannya tugas pembantuan adalah mempercepat

terwujudnya penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan yang dapat

diimplementasikan, Selain itu untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan

pelayanan umum. Tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelesaian

permasalahan serta pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Sementara itu tujuan tugas pembantuan antara lain: untuk meningkatkan

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk

menjamin keberhasilan penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Selain itu,

tugas pembantuan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat Desa diberbagai bidang terutama pendidikan, kesehatan dan

daya beli masyarakat, pekerjaan Umum, Pertanian & Trantib. Tugas

pembantuan juga sebagai upaya pemerataan pembangunan dan

pemberian pelayanan diseluruh wilayah Propinsi dan meningkatkan

kualitas sarana dan prasarana ekonomi perdesaan untuk memudahkan

kebutuhan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan produksi,

kesempatan kerja dan pendapatan desa sesuai dengan karakteristik desa

masing-masing. Prinsip-prinsip pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah

sebagai berikut:

��19 Pasal 207 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.�

��

�

1. Program kegiatan Tugas Pembantuan yang dapat ditugas-

pembantuankan kepada desa (bidang-bidang) dimusyawarahkan

terlebih dahulu dengan desa sebagai penerima tugas

pembantuan.

2. Kebijakan dan program tugas pembantuan (bidang-bidang)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat usulan

dari hasil rapat koordinasi antara Sekretaris dengan Dinas-

dinas/Lembaga Teknis Daerah Provinsi sesuai dengan bidang

wewenang dan tugas masing-masing.

3. Anggaran atau dana program tugas pembantuan (bidang-bidang)

berasal dari APBD Provinsi atau dari Pemerintah

Propinsi, penyaluran dana diberikan secara langsung kepada

yang menerima tugas pembantuan yaitu Desa melalui Bank

yang ditunjuk.

4. Camat dan Dinas-dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

yang membidangi (bidang-bidang) sebagai Tim Pelaksana

secara teknis operasional ditetapkan oleh Bupati dan diusulkan

kepada Gubernur.

5. Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa

dan dapat mengikutsertakan masyarakat.

6. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa

penerima tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Camat

dan Dinas-dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten untuk

diteruskan ke Dinas/LTD Provinsi.

��

�

7. Pemantauan dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh Badan

Pengawasan Daerah Propinsi dan Dinas-dinas/Lembaga Teknis

Daerah (5 bidang).

8. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik

secara teknis maupun administrasi, transparan dan akuntabilitas.

Tugas pembantuan, sebagai salah satu asas pemerintahan,

mengandung pengertian penyertaan tugas-tugas atau program-program

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II,

dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya konstribusi Pusat

atau Propinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya

konstribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya

penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan

pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan

karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan

dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai

konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua

wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun

kepada daerah.20

��20 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan�

��

�

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari

sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa,

dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban

melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada

yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena

tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan

menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian

tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan,

dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta

membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan

pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan

oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-

tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa

akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh

pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota

dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam

bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta

sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk

juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat

dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan

��

�

oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-

tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang

kabupaten/kota.

Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran

kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah

melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang

akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan

sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah

provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara

Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang

menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.21 Perimbangan

keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan

antara Pemerintah dan pemerintahan daerah yang dalam system

pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi

juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Ruang lingkup Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mencakup

aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan

��21 Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.�

��

�

pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.22

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Pasal 8

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

1. Pelimpahan urusan pemerintahan.

2. Tata cara pelimpahan.

3. tata cara penyelenggaraan; dan

4. tata cara penarikan pelimpahan.

Berkenaan dengan tugas pembantuan, pemerintah dapat

memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau

kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas

pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta,

Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada

pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah

kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah

desa merupakan sebagian urusan pemerintahan diluar 6 (enam) urusan

yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan

ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang dapat

ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota

��22 Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan.�

��

�

dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang

menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan

pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari

pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian

urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan

ditetapkan sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota.

d. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Sehubungan dengan pemberian tugas pembantuan dapat dilakukan

oleh Pemerintah kepada daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dan

Desa, serta dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa maupun dari

dari Kabupaten Kota kepada Desa.

Terkait dengan hal yang dimaksud, maka tata cara atau mekanisme

penyelenggaraan tugas pembantuan, baik inisiatif datangnya dari pemberi

tugas maupun penerima tugas pembantuan, sebagai berikut :

1. Pola Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada

Kabupaten/Kota

1.1. Tata cara Tugas Pembantuan dari pemerintah Pusat kepada

Kabupaten/Kota (Inisiatif dari Departemen Teknis Pusat) yaitu

sebagai berikut :

a. Departemen dan lembaga Pemerintah Non Departemen

memberitahukan kepada Bupati/Walikota mengenai Rencana

Pemberian Tugas Pembantuan.

��

�

b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota melaksanakan

Rapat Koordinasi dengan Dinas/Lembaga Teknis.

c. Hasil Rakor disampaikan kepada Bupati/Walikota, kemudian

Bupati/Walikota memberitahukan mengenai persetujuan

pelaksanaan Tugas Pembatuan kepada Departemen dan

Lembaga Non Departemen yang merencanakan memberi

Tugas Pembantuan dengan tembusan kepada Gubernur.

1.2. Tata cara Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada

Kabupaten/Kota (Inisiatif dari Kabupaten/Kota) :

a. Perangkat Kabupaten/Kota (Dinas/Lembaga Teknis)

menginvestarisasi kegiatan dan kewenangan Pemerintah

Pusat yang mungkin dapat ditugaspembantukan baik secara

tetap maupun temporer.

b. Hasil investarisasi dilaporkan kepada Bupati/Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

c. Bupati/Walikota menugaskan Sekretaris Daerah agar

membahas usulan dari Dinas/Lembaga Teknis melalui rapat

koordinasi.

d. Hasil Rapat Koordinasi tersebut oleh Bupati/Walikota

diusulkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non

Departemen mengenai kemungkinan Tugas Pembantuan

dubidang tertentu dengan tembusan kepada Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

��

�

e. Bupati/Walikota selanjutnya menunggu kemungkinan adanya

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat berdasarkan usulan

dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

e. Latar Belakang Perlunya Pemberian Tugas Pembantuan

a. Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang

dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada

daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa (Pasal 18A

UUD 1945 sampai pada UU pelaksananya : UU Nomor 32 Tahun

2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004).

b. Adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan

pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan

prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.

c. Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan,

pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara

lebih ekonomis, lebih efesien dan efektif, lebih transparan dan

akuntabel.

d. Kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh

kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya.

e. Citra pemerintah pusat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat

melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah

yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat

terhadap Pemerintah yang berkuasa ( Sadu Wasistiono, 2006 : 2 – 3 ).

��

�

f. Sumber dan Anggaran Tugas Pembantuan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada

Pemerintah Daerah dan Desa diikuti dengan pembiayaannya. Dalam UU

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

ditegaskan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam

kerangka negara kesatuan. Yang mencakup pembagian keuangan antara

Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara adil, proporsional, demokratis,

adil, transparan dan efisien dengan memperhatikan potensi, kondisi dan

kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi

dan tugas pembantuan.23

Dana penyelengaraan Tugas Pembantuan yang berasal dari

pemerintah kepada Daerah dan Desa dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencakup semua penerimaan

dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Biaya

penyelenggaraan Tugas Pembantuan secara khusus di dalam pasal UU

No. 33 Tahun 2004 yang menyebutkan antara lain :

1. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah

adanya penugasan Pemerintah melalui kementrian negara/lembaga

kepada Kepala Daerah.

2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah

3. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan penugasan yang

diberikan.

��23 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah�

��

�

4. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD

yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota.

5. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dana anggaran

kementrian negara /lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas

Pembantuan kepad DPRD.

6. Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRD pada

pembahasan RAPBD.

7. Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

8. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementrian

Negara/Lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana dan

anggaran kementrian Negara/Lembaga.

4. Tinjauan Umum Mengenai Perpustakaan

a. Pengertian Perpustakaan

Perpustakaan berasal dari kata “pustaka” yang berarti buku atau

kitab. Dalam bahasa Inggris perpustakaan disebut library, bahasa

Belanda bibliotheek, bahasa Perancis bibliotheque, bahasa Spanyol dan

Portugis bibliotheca. Kalau kita telusuri library berasal dari kata Latin

liber artinya buku, sedangkan akar kata bibliotheek adalah biblos dari

bahasa Yunani artinya tenetang buku. Kata biblos ini kemudian

berkembang menjadi bible yang artinya Alkitab24. Rupanya istilah

perpustakaan selalu berkaitan dengan buku. Atas dasar itu pula banyak

orang yang mendefinisikan perpustakaan secara sederhana sebagai

��24 Mud Mudjito, Materi Pokok Pembinaan Minat Baca, Universitas Terbuka, Jakarta,

2007, h. 1.5�

��

�

kumpulan buku-buku atau gudang buku saja tidak pernah terpikirkan,

bahwa buku-buku itu dikumpulkan berdasarkan maksud dan tujuan

tertentu sebagaimana dikatakan oleh W.P Napitupulu bahwa 25:

“...perpustakaan pada umumnya dianggap tak lain hanya berkumpulnya

bahan-bahan bacaan atau sesuatu gudang buku saja, tidak menjadi

pemikiran bahwa buku-buku dan bacaan itu dikumpulkan berdasarkan

maksud tertentu dengan tujuan yang diarahkan pada bahan-bahan itu”.

Ada banyak arti perpustakaan dan banyak pengertian tentang

perpustakaan yang dikemukakan para pemikir di bidang pustakawanan.

Termasuk pengertian masyarakat awam yang sering memandang

perpustakaan dalam arti sempit. Menurut UU No. 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan (pasal 1) pengertian perpustakaan adalah sebagai berikut : “

Perpustakaan adalah institusi pengelolah koleksi karya tulis, karya cetak,

dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan

rekreasi para pemustaka “

b. Dasar Hukum Perpustakaan, Urusan Perpustakaan dan Pustakawan

1. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang ini memayungi pembentukan, keberadaan, dan

penyelenggaraan perpustakaan yang ada di Indonesia.

�� Napitupulu, W.P. “Perpustakaan Umum Sebagai Pendidikan Luar Sekolah”,

Lokakarya Perpustakaan Umum di Cisarua Bogor 11 s.d 13 Juli 1978�

��

�

2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Urusan Perpustakaan adalah salah satu urusan wajib yang harus

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Funsional

Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Aturan ini memayungi keberadaan jabatan fungsional

pustakawan, pengangkatan, penempatan, dan pemberhentiannya.

4. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan

Nomor 21 Tahun 2003.

Aturan ini berkenaan dengan petunjuk teknis berkaitan dengan

jabatan fungsional Pustakawan.

5. Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga

Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Aturan ini berkenaan dengan kualifikasi tenaga perpustakaan

sekolah/madrasah. Tentang latar belakang pendidikan dan

kemampuan yang harus dimiliki kepala perpustakaan dan tenaga

perpustakaan sekolah/madrasah.

6. Standar Nasional Perpustakaan (Tahun 2009).

��

�

Berisi pedoman Standar Nasional Perpustakaan Sekolah,

Perpustakaan Umum, perpustakaan Khusus, Perpustakaan

Perguruan Tinggi.

c. Fungsi dan Tujuan Perpustakaan

Perpustakaan secara umum memiliki fungsi pendidikan, penelitian,

pelestarian, informasi, dan rekreasi dari masyarakat/pemustaka. Menurut

Pasal 4 Bab I UU No. 43 Tahun 2007, tujuan utama perpustakaan yaitu

dapat memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran

membaca, dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu peran pemerintah

sebagai fasilitator berdirinya perpustakaan umum di setiap daerah harus

benar-benar dapat memberi dukungan bagi pelaksana fungsi dan tujuan

perpustakaan. Adapun secara garis besar tujuan perpustakaan dapat

diarahkan untuk :

1. Memasyarakatkan atau membudayakan minat baca

masyarakat, sejauh ini masih sangat rendah.

2. Mendorong dan mendidik segenap masyarakat dalam rangka

pendidikan sepanjang hayat, atau untuk menyadarkan seluruh

individu bahwa belajar merupakan kegiatan mendasar yang

secara berkelanjutan dilakukan sepanjang hidup.

3. Mendukung sistem pendidikan nasional sebagaiamana diatur

dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

��

�

4. Membuka peluang bagi seluruh anggota masyarakat untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan setinggi-tinggi dan sedala-

dalamnya.

5. Membangun masyarakat informasi berbasis teknologi

informasi dan komunikasi.

d. Peran Perpustakaan dalam Gerakan Nasional Gemar Membaca

Berdasarkan Undang undang No 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan bahwa budaya gemar membaca menjadi tanggung jawab

keluarga, satuan pendidikan (sekolah), masyarakat, maupun pemerintah.

Sebagaimana bunyi Undang undang Pasal 51 tentang perpustakaan

berikut ini :

1. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui

Gerakan Nasional Gemar Membaca.

2. Gerakan Nasional Gemar Membaca sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah dengan melibatkan masyarakat.

3. Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran

membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.

4. Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan

Gerakan Nasional Gemar Membaca melalui penyediaan karya

tulis, karya cetak, dan karya rekam.

��

�

5. Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan

bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

6. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan

kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan

pembudayaan gemar membaca.

7. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Undang –Undang No. 20 Tahun

2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kedewasaan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat. Pengertian Pendidikan Menurut Bahasa Yunani berasal

dari kata pedagogi yaitu dari kata “paid” artinya anak dan “agogos”

artinya membimbing. Itulah sebabnya istilah pedagogi dapat diartikan

sebagai ilmu dan seni mengajar anak.26

��26 http://www.anneahira.com/artikel-pendidikan-pengertian-pendidikan.htm, diakses

tanggal 22 Januari 2014

��

�

Sementara itu Ki Hajar Dewantara menyebutkan Pendidikan adalah

segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani

anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan

menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Pendidikan ialah suatu usaha yang sadar yang teratur dan sitematis, yang

dilakukan oleh orang – orang yang diserahi tanggung jawab untuk

mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat yang sesuai dengan

cita – cita pendidikan.27

b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan

Plato berpendapat bahwa pendidikan berfungsi membebaskan dan

memperbaharui pikiran seseorang untuk dapat lepas dari belenggu

ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Aristoteles mempunyai tujuan

pendidikan yang mirip dengan Plato, tetapi ia mengaitkannya dengan

tujuan negara. Ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan haruslah sama

dengan tujuan akhir dari pembentukan negara yang harus sama pula

dengan sasaran utama pembuatan dan penyusunan hukum serta harus

pula sama dengan tujuan utama konstitusi, yaitu kehidupan yang baik dan

yang berbahagia (eudaimonia).28

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Pasal 3 menyebutkan Pendidikan Nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

��27 Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional, Jakarta,

1973, h. 4.�28 http://www.putra-putri-indonesia.com/tujuan-pendidikan-nasional.html�

��

�

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang

pendidikan terdahulu yaitu Undang Undang No. 2 Tahun 1989 pada pasal

4 menjelaskan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa

tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Secara konseptual tujuan pendidikan nasional masih sesuai dengan

substansi Pancasila, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yaitu melalui fungsi pendidikan

yang meliputi29

a. Pendidikan sebagai penegak nilai. Pendidikan mempunyai peran

yang amat penting dalam kaitan dengan nilai-nilai yang ada

dalam masyarakat. Pendidikan merupakan penegak nilai dalam

masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pendidikan memelihara

serta menjaga tetap lestarinya nilai-nilai tersebut dalam

masyarakat. Untuk memelihara dan menjaga nilai-nilai ini

dengan sendirinya dunia pendidikan harus selektif sehingga

��29 Ahmadi, Ilmu Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 12.�

��

�

tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Masyarakat

dapat melaksanakan kehidupannya secara tenang sesuai dengan

keyakinan masing-masing. Dengan demikian nilai-nilai yang

ada dalam masyarakat tetap menjadi landasan bagi setiap

anggota masyarakat.

b. Pendidikan sebagai sarana pengembang masyarakat.Pendidikan

dalam suatu masyarakat akan sangat besar pengaruhnya

terhadap perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Kiprah

pendidikan tersebut sangat tergantung pada seberapa aktif dan

kreatif para pendidik dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini

biasanya para tokoh masyarakat, para guru dan para pendidik

lain merupakan motor penggerak serta kemajuan masyarakat

yang bersangkutan.

c. Pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi manusia.

Melalui pendidikan diharapkan dalam potensi dalam diri

individu akan lebih berkembang. Sehingga dengan hal ini

perkembangan dalam masyarakat akan terus mengarah yang

lebih baik dan tercipta generasi-generasi penerus yang lebih

handal. Pengembangan kemampuan anggota masyarakat dalam

menyiapkan generasi penerus merupakan tugas dan fungsi

pendidikan yang paling menonjol.

c. Kegemaran Membaca

1. Pengertian Membaca

��

�

Membaca adalah kegiatan seseorang dengan menggunakan

pengamatan melalui mata untuk menterjemahkan dan

menginterprestasikan tanda atau lambang di atas kertas atau bahan

lainnya. Jadi membaca merupakan proses ingatan, penilaian,

pemikiran, penghayalan, pengorganisasian pemikiran dan pemecahan

masalah.

Membaca merupakan alat untuk belajar dan untuk memperoleh

kesenangan, informasi yang terkandung dalam suatu bacaan sehingga

mendapat pengetahuan dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan

manusia atau seseorang30. Dengan demikian membaca dapat dipahami

sebagai ;

a. Membaca adalah memahami bahasa tulisan,

b. Membaca adalah suatu proses mental yang rumit, dan

c. Membaca adalah berfikir (pemahaman bacaan adalah

rekonstruksi, interpretasi dan evaluasi arti isi tulisan).

2. Tujuan Dan Manfaat Membaca

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tujuan dan

pemanfaatan membaca maka harus diketahui terlebih dahulu defenisi

dari tujuan dan manfaat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005

: 710) disebutkan bahwa tujuan dan menfaat mengandung arti,

“proses, cara, perbuatan, dampak”

��30 Idris Kamah, (et.al.), Pedoman Pembinaan Minat Baca, Jakarta, Perpustakaan

Nasional RI, 2002, h. 6.�

��

�

Dari pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa tujuan dan

manfaat membaca adalah suatu proses untuk menambah atau

memperkaya diri dengan berbagai informasi yang dilakukan dengan

cara membaca bahan bacaan tentang topik-topik menarik. Menurut

Heilman ( 1976: 316-322) mengemukakan beberapa manfaat dan tujuan

membaca yaitu :�

a. Menambah atau memperkaya diri dengan berbagai

informasi tentang topik-topik menarik.

b. Memahami dan menyadari kemajuan pribadinya sendiri.

c. Membenahi atau meningkatkan pemahamannya tentang

masyarakat dan dunia atau tempat yang dihuninya.

d. Memperluas cakrawala wawasan atau pandangan dengan

jalan memahami orang-orang lain dan bagian atau tempat-

tempat lain.

e. Memahami lebih cermat dan lebih mendalam tentang

kehidupan pribadi orang-orang besar atau pemimpin

terkenal dengan jalan membaca biografinya.

Berdasarkan tujuan dan manfaat membaca pada dasarnya untuk

memperoleh informasi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Dengan membaca dapat juga memperoleh kepuasan dan kenikmatan

emosional artistik. Untuk memenuhi tujuan dan manfaat yang ingin

diperoleh itu, tentu saja memerlukan sejumlah jenis corak atau ragam

buku sehingga kebutuhan dan kenyataan individu setiap orang dapat

terpenuhi dan disalurkan secara tepat. Tujuan dan manfaat membaca

��

�

itu tidak dapat dilihat terpisah dari selera dan minat baca yang berbeda

pada setiap individu seseorang.

B. Hasil Penelitian (Lapangan)

Dalam bagian ini akan dikemukan tentang hasil penelitian yang penulis

peroleh disertai dengan analisis guna menjawab rumusan masalah yang telah

dibuat. Hasil penelitan ini dan analisis tersebut disusun mengacu pada konsep-

konsep yang telah dituangkan pada Hasil Penelitian (Pustaka). Data Hasil

Penelitian (Lapangan) diperoleh dari beberapa sumber-sumber hasil

wawancara dengan Pengurus/staf Perpustakaan Sekolah dan Pengurus/Staf

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga sehingga dianalisis

berdasarkan keilmuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta artikel-artikel atau buku-buku yang menunjang penulisan skripsi ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dihasilkan sumber data

sebagai berikut:

1. Data Primer

a. Sejarah Umum Perpustakaan Daerah Kota Salatiga31.

1) Berdasarkan Cerita Masyarakat

Bapak Pandam Padyana (PAWARSA) pernah memberikan

keterangan bahwa perpustakkan umum sudaha ada di salatiga sejak

tahun 1950-an. Hal ini mungkin karena berdasarkan UU No. 17 Tahun

1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam

��31 Materi Dialog Interaktif Walikota menyapa dengan Tema PERPUSTAKAAN�

��

�

lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur,

terdapat urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan yang wajib

diselenggrakan oleh Kota Kecil termasuk Salatiga. Dalam urusan ini

terdapat salah satu kewajiban untuk mengusahakan perpustakaan

rakyat. Keberadaaan gedung/tempat perpustakaan ini berada adalah di

Jl. Langensuko satu komplek dengan gedung Gris.

2) Berdasarkan Produk Hukum

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sejak tahun 2009 telah

mengadakan penelusuran tentang keberadaan perputakaan umum di

kota salatiga. Penelusuran keberadaaan Perpustakaan Umum di Kota

Salatiga dapat diketahui dari SOTK yang pernah ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran tersebut sementara sejarah keberadaan

Perpustakaan Daerah Kota Salatiga :

a) Tahun 1980-1990

Pembentukan nomenklatur perpustakaan pada tahun 1981

tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati II Salatiga.

Kemudian pada tahun 1983 perda tersebut diperbaharui dengan

pembaharuan I Perda Nomor 1 tahun 1983 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati II Salatiga dan

Sekretariat DPRD Kodya Dati II Salatiga. Perpustakaan menjadi

sub bagian perpustakaan yang berada di bawah Bagian Hukum dan

Organisasi dan Tata Laksana. Pada saat itu keberadaan nya

��

�

beralamat di Jl. Letjend Sukowati No. 7 Salatiga, atau sekarang

gedung Dekranasda (sebelah timur klenteng Hok Tek Bio) . Titik

Indarti, SH., Msi adalah seorang yang dulu pernah menjabat

sebagai Kabag Hukum dan Ortala. Sedangkan Kepala Sub Bagian

Perpustakaan dijabat oleh Soetomo, BA. Dan Soeradi, BA.

b) Tahun 1990-2000

Perubahan perda terjadi lagi pada tahun 1990 dengan

keluarnya Perda Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati II Salatiga. Dua tahun

kemudian diperbaharui lagi dengan Perda Nomor 3 Tahun 1992

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati

II Salatiga dan Sekretariat DPRD Kodya Dati II Salatiga. Setelah

perubahan struktur organisasi di pemerintah Kota salatiga, pada

tahun 1992 Sub Bagian Organisasi dijabat oleh Drs. Petrus Resi,

M.Si. kemudian digantikan Dra. Dyah Puryati, M.Si., dan Kasubag

Perputakaan berturut-turut dijabat oleh Soeparno Salam Soesono,

dan Dra Hardati. Keberadaan perpustakaan masih menempati

alamat lama yaitu Jl. Letjend Sukowati No. 7 Salatiga.

Pada tahun 1994 keluar perubahan I Perda Nomor 7 tahun

1994 dan perubahan II Perda Nomor 6 tahun 1996 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati II Salatiga dan

Sekretariat DPRD Kodya Dati II Salatiga.

Pada tahun 1997 terbit Perda Nomor 10 tahun 1997 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan

��

�

Umum Kodya Dati II Salatiga. Pada tahun inilah Perpustakaan

Umum Kota Salatiga menjadi institusi mandiri sebagai lembaga

teknis daerah dengan nomenklatur Kantor Perpustakaan Umum

Kotamadya Dati II Salatiga, pada tahun itu juga perpustakaan

umum pindah alamat ke Jl. Diponegoro No. 10 Kota Salatiga,

sekarang digunakan sebagai Gedung Bank Salatiga (depan BRI).

Namun personil yang menjadi bagian perpustakaan umum kurang

dari 10 orang.

c) Tahun 2001- sekarang

Kedudukan sebagai kantor masih dipertahankan dengan

keluarnya Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah yang

didalamnya tertulis Nomenklatur Kantor Pengolahan Data

Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah. Seiring dengan

perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Pemkot Salatiga

pada tahun 2002, perpustakaan umum masih dipertahankan sebagai

kantor, namun kali ini digabung dengan bidang Arsip dan Data

Elektronik. Nomenklatur yang dipakai adalah Kantor Perpustakaan,

Arsip Daerah, dan Pengolahan data Elektronik Kota Salatiga.

Kepala Kantor dijabat oleh Drs. Harmanto. Perpustakaan umum

ditangani oleh seorang Kepala Seksi perpustakaan yang dijabat

oleh Sungkono, BA. Alamat kantor ini di Jl. Letjend Sukowati No.

51, sedangkan pelayanan perpustakaan umum berada di Jl .

Diponegoro No. 37 Salatiga.

��

�

Namun beberapa tahun kemudian yaitu tepatnya pada tahun

2005 nomenklatur kembali diperbaharui menjadi Kantor

Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah,

dengan alamat kantor pelayanan dan koleksi yang tetap sama. Pada

tahun 2009 terjadi lagi perubahan nomenklatur Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor

Pelayanan Perizinan terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Salatiga nomor 2 tahun 2010. Berdasarkan peraturan yang baru itu

pula keberadaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berpindah

dari Jl. Sukowati No. 51 ke Jl. Adisucipto No. 7 sedangkan

Pelayanan Perpustakaan masih tetap dilakukan di Jl. Diponegoro

No. 37 Salatiga. Gedung baru Perpustakaan di Jl. LMU Adisucipto

No. 7 diresmikan oleh Walikota Salatiga tanggal 27 Februari 2013,

dan pelayan Perpustakaan baru dilakukan di gedung baru mulai

tangga 1 Maret 2013.

b. Gambaran Umum Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga32

1) Data Umum Organisasi

Dasar Hukum yang sekarang digunakan dalam Penyelenggaraan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Peraturan Daerah

��32 Materi Dialog Interaktig Walikota Menyapa dengan Tema PERPUSTAKAAN�

��

�

Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga.

a) Visi : Menjadikan perpustakaan dan arsip sebagai pusat

informasi, pengetahuan, dana kebudayaan yang mendukung

visi Kota Salatiga.

b) Misi Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga adalah

sebagai berikut :

1) Meningkatkan sarana dan prasaran perpustakaan dan

kearsipan.

2) Meningkatkan kualitas SDM dibidang perpustakaan

dan kearsipan.

3) Menyelamatkan, memelihara, dan mengamankan

arsip sebagai sarana informasi utama.

4) Menarik, memelihara, dan melestarikan karya cetak

dan karya rekam hasil budaya bangsa khususnya

karya budaya daerah Kota Salatiga

2) Tujuan Perpustakaan

a) Memasyarakatkan atau membudayakan minat baca

masyarakat, yang sejauh ini dinilai masih sangat rendah.

b) Mendorong dan mendidik segenap masyarakat dalam rangka

pendidikan sepanjang hayat, atau menyadarkan seluruh

individu bahwa belajar merupakan kegiatan mendasar yang

secara berkelanjutan mesti dilakukan sepanjang hidup.

��

�

c) Mendukung sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur

dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

d) Membuka peluang bagi seluruh anggota masyarakat untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dan

sedalam-dalamnya.

e) Membangun masyarakat informasi berbasis teknologi

informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam

World Summit Of Information Society-WSIS, 12 Desember

2003.

f) Perpustakaan dapat menunjang terciptanya situasi dan

kondisi sosial yang sehat, sehingga secara umum akan

mendukung pengembangan modal dasar bagi proses

pembangunan.

3) Struktur Organisasi dan Data Pegawai

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 struktur

organisasi Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga :

a) Kepala Kantor

b) Kelompok Jabatan Fungsional

c) Kasubag Tata Usaha

d) Kasi Perpustakaan

e) Kasi Arsip Daerah

f) Kasi Bina Perpustakaan dan Kearsipan

Dan data pegawai perpustakaan 33 orang yang terdiri dari 23

orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 orang tenaga harian lepas.

��

�

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP DAERAH

4) Jenis Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga

Pelayanan Perpustakaan di lakukan dengan berbagai pelayanan

seperti Pelayanan sirkulasi (peminjaman, pengembalian, perpanjangan

bahan pustaka), Pelayanan keanggotaan, Pelayanan membaca

ditempat, Pelayanan referensi (koleksi referensi misal : kamus,

ensiklopedia, laporan tahunan, statistik), Pelayanan koleksi serial

(majalah, koran, buletin, jurnal), Pelayanan perpustakaan keliling,

Pelayanan penelusuran informasi, Pelayanan penelusuran literatur,

Pelayanan bimbingan pemakai, Pelayanan bimbingan membaca,

Pelayanan bercerita, Pelayanan audio visual, Pelayanan koleksi braille

(ruang berkebutuhan khusus), Pelayanan komputer bicara, Pelayanan

internet (6 buah personal computer, wifi/hotspot), Pelayanan koleksi

��

�

anak, Pelayanan koleksi digital, Pelayanan ruang pojok laktasi,

Pelayanan broadband learning centre (BLC) pada bulan september,

dan Pelayanan Galery Planing (bulan. Oktober/November).

a) Jam Layanan Perpustakaan

Jam Layanan :

I. Hari Senin – Jumat : 08.00 – 20.00 WIB

II. Hari Sabtu dan Minggu : 08.00 – 16.00 WIB

III. Hari Libur Nasional : Pelayanan Libur

Jam Layanan (bulan puasa) :

I. Hari Senin - Jumat : 08.00 – 17.00 WIB

II. Hari Sabtu dan Minggu : 08.00 – 16.00 WIB

III. Hari Libur Nasional : Pelayanan Libur

b) Anggaran dari APBD dan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka

I. Tahun 2011 : Rp. 304.700.000,-

II. Tahun 2012 : Rp. 297.400.000.-

III. Tahun 2013 : Rp. 606.000.000.-

IV. Jumlah buku : 27.254 eks

V. Jumlah CD – ROM/VCD : 519 eks

VI. Jumlah Piringan Hitam : 175 judul.

5) Media Promosi yang digunakan

Jenis media promosi yang digunakan di Perpustakaan Daerah

Kota Salatiga berupa Media Massa Cetak (Koran, Majalah, Buletin),

Media Massa Elektronik (Radio), Media Internet (website, facebook,

twitter), Lomba-Lomba (Bercerita, Menulis, Mewarnai), Pameran,

��

�

Pentas Musik, Bazar Buku, Brosur / Leaflet, Display Buku Terbaru,

Buku Indeks Koleksi Terbaru, Spanduk / Banner, Promosi lewat

mobil perpustakaan keliling, papan pengunguman dan dari mulut ke

mulut.

c. Bentuk Kerjasama Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga

Adapun bentuk kerjasama oleh perpustakaan untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan perpustakaan kepada

mayasrakat dan kepustakawanan di kota salatiga. Mitra kerjasama

perpustakaan antara lain:

1) Bidang Koleksi

a) Bank Salatiga, memberikan bantuan buku.

b) Yayasan Abiyoso, memberikan bantuan buku braile, majalah

braile, kaset dan CD braile.

c) IPI, memberikan bantuan buku.

d) Komunitas Budayawan Salatiga Tempo Doeloe, memberikan

bantuan buku.

e) SLB Wantu Wirawan, meminjami buku braile.

f) Bagian Humas Setda, memberikan majalah Hati Beriman.

g) Sekretariat DPRD, memberikan majalah Jiwa Raga.

2) Bidang Promosi

a) Sekretariat DPRD, lewat majalah Jiwa Raga.

b) Bagian Humas lewat RSPD dan majalah Hati Beriman.

��

�

c) Komunitas Budayawan Salatiga Tempo Doeloe, Pelaksanaan Bazar

Buku.

d) Harian Suara Merdeka.

e) Harian Wawasan.

3) Bidang Layanan

a) SD, pelayanan perpustakaan keliling.

b) SMP, pelayanan perpustakaan keliling.

c) PKK, pelayanan perpustakaan keliling.

d) PAUD, pelayanan peminjaman buku kolektif.

e) TPA, pelayanan peminjaman buku kolektif.

f) TBM, pelayanan peminjaman buku kolektif.

g) Komunitas Mitra Netra, penyediaan buku braile.

h) Language Training Centre UKSW, pelayanan keanggotaan secara

terbatas bagi mahasiswa asing yang sedang belajar di salatiga.

4) Bidang Anggaran

a) Perpustakaan Nasional RI, berwujud bantuan buku dan mobil

perpustakaan keliling.

b) Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, berwujud

bantuan buku.

c) Bank Salatiga, berwujud bantuan buku.

d) Yayasan Abiyoso, berwujud bantuan buku braile, majalah braile,

kaset dan CD.

e) IPI, berwujud bantuan buku.

��

�

f) Komunitas Budayawan Salatiga Tempo Doeloe, berwujud bantuan

buku.

5) Bidang Tenaga Perpustakaan

SD, SMP yang dilayani perpustakaan keliling

6) Bidang Pemateri Bintek

UKSW, IPI, PKK

7) Bidang Pelatihan

a) Akademi Berbagi, berwujud sharing pengetahuan yang terakhir

tentang minat baca.

b) Forum Lingkar Pena, berwujud pelatihan menulis.

c) Institut Ibu Profesional, berwujud pelatihan bahasa inggris.

8) Kunjungan Anak Berkelompok

Sejak dibukanya layanan perpustakaan di gedung baru, tercatat

28 kali kunjungan anak secara berkelompok ke perpustakaan dan

menggunakan fasilitas perpustakaan. Lembaga/organisasi/komunitas

yang berkunjung ke perpustakaan tersebut antara lain : Pos PAUD

Anggrek 08 Sinoman Salatiga, SDN Ledok 07 Salatiga, SDN Salatiga

03 Salatiga, SDN Ledok 01 Salatiga, TK Aisyiyah Pembian

kecamatan Sidomukti Salatiga, SDN Sidorejo Lor 01 Salatiga, TK

Islam Taruna Tama Kalioso Salatiga, SLB Bina Putra Banjaran

Salatiga, SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, MI Ma’arif

Mangunsari Salatiga, SMP Islam Sultan Fattah Salatiga, TK-KB-TPA

Ibnu Abbas Sidorejo Lor Salatiga, SMPN 8 Salatiga, PAUD Hasanah

Umat Ledok Salatiga, School of Life Lebah Putih Ngawen Salatiga,

��

�

Little Star Kids Activity Centre Soka Salatiga, SDI Al-Azhar 22

Salatiga, PAUD Purbaya Dukuh Salatiga, SD Islam Kurma Salatiga,

Apple Kids Salatiga, Realfunrainbow Preschool Salatiga, SDIT

Nidaul Hikmah Sidorejo Kidul Salatiga, PAUD Islam Terpadu Nidaul

Hikmah Sidorejo Kidul Salatiga, KB Al-Lubawi Kutowinangun

Salatiga, SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga, dan Pusat

Pengembangan Anak “ Eben Haezer” Salatiga.

9) Kerjasama dengan Lembaga/Organisasi/Komunitas

Perpustakaan Daerah Bekerjasama dengan Komunitas Tanpa

Batas dalam kegiatan Pentas Musik “Komunitas Tanpa Batas”,

bekerjasama dengan Forum Lingkar Pena dalam Kegiatan Bedah

Novel “Negeri Seribu Cinta” dan Pelatihan Menulis, bekerjasama

dengan Institut Ibu Profesional dalam Kegiatan English Day Fun,

bekerjasama dengan Akademi berbagi Salatiga dalam kegiatan

Sarasehan “Meningkatkan Minat Baca Sejak Dini”, bekerjasama

dengan Language Training Centre UKSW dalam pemberian fasilitas

keanggotaan perpustakaan secara terbatas bagi mahasiwa asing yang

sedang belajar di Salatiga.

10) Pembinaan Perpustakaan

Saat ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah membina

sebanyak 243 institusi perpustakaan yang terdiri dari :

a) Perpustakaan SD/MI : 109 Perpustakaan

b) Perpustakaan SMP/MTs : 28 Perpustakaan

c) Perpustakaan SMA/SMK/MA : 30 Perpustakaan

��

�

d) Perpustakaan Perguruan Tinggi : 11 Perpustakaan

e) Perpustakaan Khusus/TBM : 27 Perpustakaan

f) Perpustakaan Kelurahan/Kecamatan : 22 Perpustakaan

g) Perpustakaan Rumah Ibadah : 15 Perpustakaan

Pembinaan perpustakaan dilakukan dengan bekerjasama

berbagai organisasi termasuk dengan IPI, PKK, dan BKD, Kota

Salatiga. Pembinaan dilakukan dengan dalam bentuk bintek/diklat dan

lomba petugas perpustakaan dan lomba perpustakaan.

d. Data dan Statistik Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga

1) Statistik Pengunjung

Dapat diakatakan bahwa tingkat kunjungan pada triwulan awal

pelayanan perpustakaan setelah menempati gedung baru relative

tinggi, yaitu rata-rata lebih dari 1.000 orang perhari. Jumlah

pengunjung rata-rata perhari yang terendah terjadi pada bulan Juni

yaitu 816 Orang/Hari. Sedangkan jumlah rata-rata perhari yang

tertinggi jumlah pengunjung terjadi pada bulan Mei, dimana ada 1.

185 Orang Pengunjung/Hari. Kunjungan tertinggi dalam satu bulan

tercatat dalam bulan Mei yaitu sebanyak 35.574 orang. Untuk lebih

jelasnya penulis membuat Grafik Pengunjung seperti berikut :

��

�

Grafik I. Pengujung Perpustakaan.

2) Statistik Peminjam

Setelah menempati gedung baru peminjam koleksi yang paling

banyak tercatat pada bulan April yaitu sebanyak 9. 145 orang, atau

rata-rata 304 orang peminjam/hari. Sedangkan peminjam koleksi

paling sedikit tercatat pada bukan Juli yaitu sebanyak 4.977 orang,

atau rata-rata 165 peminjam/hari. Statistik peminjam dapat dilihat

pada Grafik Jumlah Peminjam Bahan Pustaka berikut:

Grafik II. Peminjam Bahan Pustaka.

��

�

3) Statistik Koleksi yang dipinjam

Setelah menempati gedung baru, tercatat jumlah tertinggi bahan

pustaka yang dipinjam sebanyak 16.241 eksemplar pada bulan April.

Dan jumlah terendah bahan pustaka yang dipinjam tercatat sebanyak

9.053 eksemplar pada bulan Juli. Statistik jumlah bahan pustaka yang

dipinjam dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik III. Peminjam Koleksi Bahan Pustaka.

4) Statistik Penambahan Jumlah Anggota

��

�

Penambahan jumlah anggota tertinggi tercatat pada bulan Maret,

tepat bersamaan dengan dibukanya layanan perpustakaan.

Penambahan pada bulan tersebut sebanyak 1.959 orang tercatat

sebagai anggota baru. Statistik penambahan anggota dapat dilihat

dalam grafik sebagai berikut :

Grafik IV. Penambahan Anggota Perpustakaan.

2. Data Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Pengurus

Perpustakaan Sekolah-Sekolah di Kota Salatiga dan Pengurus/Staf Kantor

Perpustakaan Daerah Kota Salatiga yang akan penulis jabarkan dalam tabel

hasil wawancara di bawah ini :

Tabel I.

Tabel I. Tanggapan Berbagai SMU Tentang Gerakan Nasional Gemar Membaca

��

�

DAFTAR PERTANYAAN

SMUN 1 SALATIGA

SMUN 2 SALATIGA

SMUN 3 SALATIGA

Apa Bapak/Ibu tahu bahwa ada gerakan nasional dari pemerintah tentang Gerakan nasional Gemar membaca ? kalo iya, apakah sudah ada tindakan aktif dari pihak sekolah ?

Iya tahu, sudah ada tindakan aktif berupa lomba-lomba membuat artikel

Tahu kalau ada Gerakan Nasional Gemar Membaca. Yah sudah ada tapi masih belum terlaksana dengan baik

Tahu bahwa adanya Gerakan Nasional Gemar Membaca, sudah ada tindakan aktif dengan adanya pengadaan buku-buku.

Apakah buku-buku di perpustakaan sekolah Bapak/Ibu sudah lengkap ? kalo tidak lengkap mengapa ?

Belum terlalu lengkap, karena tidak semua buku itu diperlukan. Kita mencari buku yang sesuai dengan standarnya sekolah

Sudah lumayan lengkap tapi masih ingin menambahkan

Masih sebagian saja dan belum lengkap. Karena masih fokus menunjang pelajaran

Apakah siswa-siswa sering mengunjungi perpustakaan ?

Sering sekali mengunjungi kalo ada tugas dari guru atau dari kesadaran siswanya sendiri

Siswa sering sekali mengunjungi tapi itu apabila ada tugas dari guru

Sering mengunjungi, kalau ada tugas yang disuruh oleh guru

Apakah ada program-program dari sekolah sendiri untuk mengajak siswa ke perpustakaan ? kalo tidak mengapa ?

Mencari tugas dari buku,membuat kliping yang di beri tugas oleh guru

Dengan adanya tugas dari guru-guru ke siswa, dan apa bila ada siswa yang terlambat tidak di hukum melainkan di suruh membaca di perpustakaan

Ada program-program dari sekolah seperti :

• Tugas-tugas dari guru agar siswa meminjam buku di perpustakaan.

• Membuat kliping

��

�

Apa selama ini ada kendala-kendala yang di hadapi dalam pengadaan buku-buku ?

Dulu ada, tapi sekarang sudah bisa di atasi karena adanya bantuan dari pemerintah

Kendalanya masih ada di

Kendalanya ada karena masih manual dalam hal pencarian judul buku atau pengarang.

Bagaimana perpustakaan di sekolah ini menambah koleksi buku, majalah, CD room dan sebagainya ?

Dengan mengajukan proposal bantuan ke pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, atau dengan denda yang terlambat mengembalikan buku, dari orang tua siswa

Apabila denda-denda terkumpul nantinya tiap tahun baru menambah koleksi

Sumbangan dari siswa, guru dan dari uang denda karena keterlambatan pengembalian buku

Bagaimana dengan dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan kota ?

dukungannya ada dari pemerintah daerah

Sangat mendukung, dengan adanya bantuan setiap tahun

Dari sekolah sendiri mendukung dan bantuan juga yang di dapat dari Dinas Pendidikan

Apakah ada kerjasama antar perpustakaan dari sekolah-sekolah yang ada ?

Belum ada kerjasama antar sekolah-sekolah, dan ingin mengarah kesana

Belum menjalin kerjasama, apabila buku di sekolah tidak ada maka di minta mencari ke sekolah lain

Belum ada kerjasama dan masih sendiri-sendiri dan tujuannya mau mengarah ke kerjasama antar sekolah

Bagaimana management perpustaakan dalam hal ini :

• Rencana pengembangan ?

• Operasionalisasi mengenai sistem pengawasan dan pertanggun

• Sekolah kami sedang melakukan dengan cara menambah buku-buku tidak hanya buku pelajaran pada umumnya tapi juga buku lainya

• Apabila nanti kekurangan buku rencananya akan bertahap untuk pengadaan

• Mengenai pegawasan mengembalikan

• Menambah koleksi buku-buku, majalah, petugasnya yang betul-betul tahu mengenai perpusta

��

�

g jawaban ? • Organisasi/s

ruktur pengelola perpustakaan dan sistem evaluasinya

• Apabila terlambat mengembalikan buku harus di denda

• Kami masih merupakan guru staf yang mengurus perpustakaan

bukunya harus tepat, dan apabila sudah terlambat di minta untuk mengembalikan atau memperpanjang

• Sistemnya kami ini bukan koordinator tapi hanya staf tang bertugas mengelolah perpustakaan

kaan • Setiap

tahun ada pengadaan membuat buku untuk akreditasi

• Masih staf yang mengelola perpustakaan dan di tugaskan oleh Bagian Tata Usaha sekolah dan lingkupnya kecil

Bagaiman promosi perpustakaan itu sendiri ?

Dengan menempelkan berita di mading sekolah

Kalau ada buku baru biasanya beritanya di tempelkan di papan informasi sekolah

Promosinya masih dari mulut ke mulut atau dari siswa ke teman-teman siswa kalau disekolah ini ada buku yang baru

Sumber : Hasil Penelitian di Sekolah-sekolah Kota Salatiga.

Tabel. II

Tabel II : Pelaksanaan Tugas Pembantuan Perpustakaan Daerah

No Informan Hasil Wawancara Subtansi Tema Tema

��

�

1 Kasi Bina Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pada tahun 2009 sejak terjadi perubahan nomenklatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 2 tahun 2010.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri�

Pelaksanaan dalam Pemerintahan daerah


Berdasarkan peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 2 Tahun 2010. Seperti halnya tugas dan fungsi perpustakaan pada umumnya meliputi : a. fungsi pendidikan b. fungsi penelitian c. fungsi pelestarian bahan pustaka d. fungsi memelihara bahan pustaka

Fungsi Perpustakaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Pelaksanaan dalam Pemerintahan Daerah


Informasi yang masyarakat butuhkan diperoleh harus melalui kegiatan membaca ataupun melalui media membaca. Maka itu kami melakukan dengan program perpustakaan keliling dan untuk tahun 2013 ada 45 titik di kota salatiga di luar pelayanan di perpustakaan sekolah terlebih anak usia sekolah, sekitar ada 12 SD di salatiga, SMP dan masyarakat dan itu rutin setiap hari

Perpustakaan sebagai pusat informasi

Pelaksanaan dalam Pemerintahan Daerah

4 Kasi Bina

• Rencana pengembangan : kami berangkat dari staf

Rencana pengembangan,

Pelaksanaan dalam

��

�

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

metting dengan mengumpulkan informasi dari staf untuk mencari tahu sudah efektif apa tidak efektif pelaksanaan yang kami lakukan baru akan ke rencana anggaran.

• Pengawasan : kami melakukan rapat koordinasi staf tentang pencapaian kinerja dan juga ada pengawasab dari inspektorat yang mengawasi di tingkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan Sekretaris Daerah.

• Bentuk Koordinasi : kami melakukan koordinasi dinas pendidikan mengenai Taman Baca Masyarakat dengan adanya Taman Baca Masyarakat kami berharap bisa menggalakan gemar membaca.

Pengawasan, dan Bentuk Koordinasi Perpustakaan

Pemerintahan Daerah

Sumber : Hasil Wawancara dengan Kasi Bina Perpustakaan.

Tabel. III

Tabel III : Peran Perpustakaan dalam menerapkan Program Gerakan Nasional

Gemar Membaca

No Informan Hasil Wawancara Subtansi

Tema

Tema

1 Kasi Bina Perpustakaan

Kami melakukan promosi dengan mencoba melalui

Promosi Gemar

Peran

��

�

dan Kearsipan Daerah

website, facebook, spanduk serta bekerjasama dengan bagian humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengenai sosialisasi ke panti asuhan belum pernah dan akan ke lembaga-lembaga seperti itu karena kami masih melihat tingkat kebutuhan seperti apa.

Membaca Perpustakaan


Kami melakukan dengan pelayanan perpus keliling dan sudah dituangkan dalam nota kerjasama dengan sekolah.

Bentuk kerjasama dengan sekolah

Peran

Perpustakaan


Kami tidak bisa bergerak sendri walaupun merupakan fungsi yang diemban dan kami membutuhkan kerjasama dari masyarakat untuk melaksanaka

Documents

BAB II PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian (Pustaka)€¦ · Kepala daerah Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara demokratis. 5. Pemerintahan Daerah menjalankan