Upload
hoangkhue
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
11
BAB II
LANDASAN TEORI
II.1. Kerangka Teori
II.1.1. Pengertian Audit
Untuk mengetahui dengan jelas pengertian audit, maka berikut ini akan
dikemukakan definisi – definisi pengauditan yang diambil dari beberapa sumber yaitu:
1. Menurut Sukrisno Agoes ( 2004 ), audit adalah
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”
2. Menurut Arens dan Loebbecke ( 2004 ), audit sebagai:
“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”
3. Menurut Boynton, Johnson, & Kell ( 2001 ) audit merupakan:
“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan - pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil - hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. ”
Dari beberapa pendapat para ahli sebelumnya dapat disimpulkan bahwa audit
merupakan suatu proses pemeriksaan secara sistematis terhadap segala aktivitas
ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa bukti yang diperoleh
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
12
Menurut Mulyadi ( 2002 ), berdasarkan beberapa pengertian audit sebelumnya,
maka audit mengandung unsur – unsur :
1. Suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur
yang logis, berkerangka dan terorganisir. Audit dilakukan dengan suatu
urutan langkah yang telah direncanakan, terorganisir dan bertujuan.
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses
sistematis ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan
yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa
memihak atau berprasangka terhadap bukti – bukti tersebut.
3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan
mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
4. Menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai
pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut
dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan
kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan
kriteria tersebut kemungkinan dapat bersifat kuantitatif, kemungkinan pula
bersifat kualitatif.
5. Kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai
sebagai dasar untuk menilai pernyataan yaitu dapat berupa:
a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif.
b. Anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen.
c. Prinsip Akuntansi Berterima Umum ( PABU ) di Indonesia.
6. Penyampaian hasil ( atestasi ), dimana penyampaian hasil dilakukan secara
tertulis dalam bentuk laporan audit ( audit report ).
13
7. Pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap
laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang
saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan kantor
pelayanan pajak.
II.1.2. Tujuan Audit
Mulyadi ( 2002 ) menjelaskan tujuan audit spesifik berdasarkan asersi
manajemen adalah sebagai berikut :
1. Keberadaan dan kejadian ( Existence and Occurrence / EO )
• Terhadap golongan transaksi:
Transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit mencerminkan produk
yang akan diserahkan kepada konsumen selama periode yang diaudit.
• Terhadap saldo akun:
Piutang usaha mencerminkan jumlah yang terutang oleh konsumen yang ada
pada tanggal neraca.
2. Kelengkapan ( Completeness / C )
• Terhadap golongan transaksi:
Semua transaksi penjualan dan adjustment terhadap penjualan yang terjadi
selama periode yang diaudit telah dicatat.
• Terhadap saldo akun:
Piutang usaha mencakup semua klaim kepada konsumen sesuai dengan
neraca.
14
3. Hak dan kewajiban ( Rights and Obligations / RO )
• Terhadap golongan transaksi:
Entitas memiliki hak atas piutang usaha dan kas sebagai hasil dari transaksi
dalam siklus pendapatan.
• Terhadap saldo akun:
Piutang usaha pada tanggal neraca mencerminkan klaim resmi entitas kepada
konsumen.
4. Penilaian atau alokasi ( Valuation or Allocation / VA )
• Terhadap golongan transaksi:
Semua transaksi penjualan dan adjustment penjualan telah dicatat dalam
jurnal, diringkas, dan di posting ke dalam akun dengan benar.
• Terhadap saldo akun:
Piutang usaha mencerminkan klaim yang baik pada tanggal neraca dan sesuai
dengan jumlah buku pembantu piutang.
5. Penyajian dan pengungkapan ( Presentation and Disclosure / PD )
• Terhadap golongan transaksi:
Rincian transaksi penjualan dan adjustment penjualan mendukung penyajian
angka penjualan dan piutang usaha dalam laporan keuangan, baik
klasifikasinya maupun pengungkapannya.
15
• Terhadap saldo akun:
Piutang usaha diidentifikasi dan diklasifikasi dengan semestinya dalam
neraca.
II.1.3. Jenis-Jenis Pengauditan
Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan
untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan
tersebut.
Menurut Sukrisno Agoes ( 2004 ), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka audit
dapat dibedakan atas:
1. Pemeriksaan Umum ( General Audit ), yaitu suatu pemeriksaan umum atas
laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ( KAP ) yang
independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran
laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus ( Special Audit ), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang
hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik ( KAP ) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan
yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.
Menurut Sukrisno Agoes ( 2004 ), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka audit
dapat dibedakan atas:
1. Audit Operasional ( Management Audit ), yaitu suatu pemeriksaan terhadap
kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan
16
operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk
mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan
ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan ( Complience Audit ), yaitu suatu pemeriksaan yang
dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan –
peraturan dan kebijakan – kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh
pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern ( Internal Audit ), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh
bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan
akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan
manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer ( Computer Audit ) yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik ( KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data
akuntansi dengan menggunakan system Elektronic Data Processing ( EDP ).
II.1.4. Standar Audit yang Berlaku Umum
Standar audit merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung
jawab profesionalnya. Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) dalam Pernyataan Standar Audit
( PSA ) No. 1 telah menetapkan dan mengesahkan sepuluh standar audit yang dibagi
menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Standar Umum, berfungsi untuk mengatur syarat – syarat diri auditor.
Standar umum terdiri dari:
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor.
17
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap
mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan pelaporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan, berfungsi untuk mengatur mutu pelaksanaan
audit. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari:
1. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik – baiknya dan jika digunakan sistem harus
disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas Struktur Pengendalian Intern ( SPI ) harus diperoleh
untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, cara dan lingkup pengujian
yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
c. Standar Pelaporan, berfungsi sebagai panduan bagi auditor dalam
mengkomunikasikan hasil audit melalui laporan audit kepada pemakai informasi
keuangan. Standar pelaporan terdiri dari:
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum ( PABU ) di Indonesia atau belum.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak
konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan
18
periode berjalan dibandingkan dengan prinsip akuntansi tersebut dalam periode
sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor, harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak
dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka
alasannya harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang
dilaksanakan dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
II.1.4.1. Audit Internal
Menurut Standar Profesi Audit Internal ( SPAI )
Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance.
II.1.4.2. Tujuan Standar Profesi Audit Intern
Standar Profesi Audit Internal mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan
kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal.
2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan
tujuan audit internal.
3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi.
19
4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit
internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan
operasional organisasi.
5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor
internal.
6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya.
II.1.4.3. Standard dan Pedoman Praktik Audit Internal
SPAI terdiri atas Standar Atribut, Standar Kinerja, dan Standar Implementasi :
1. Standar Atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak –
pihak yang melakukan kegiatan audit internal.
2. Standar Kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan
ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar Kinerja memberikan praktik-praktik
terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan
tindak lanjut. Standar Atribut dan Standar Kinerja berlaku untuk semua jenis
penugasan audit internal.
3. Standar Implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar
implementasi yang akan diterbitkan di masa mendatang adalah standar
implementasi untuk kegiatan assurance (A), standar implementasi untuk kegiatan
consulting (C), standar implementasi kegiatan investigasi (I), dan standar
implementasi Control Self Assessment ( CSA ).
.
20
II.1.4.3.1. Standar Atribut
1000 Tujuan, Kewenangan, dan Tanggungjawab
Tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara
formal dalam Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal ( SPAI ),
dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
1210.1 – Penanggungjawab Fungsi Audit Internal harus memperoleh saran dan asistensi
dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari staf
auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh penugasannya.
1210.2 – Auditor Internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat
mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan.
1220 Kecermatan Profesional
Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya
dilakukan oleh seorang auditor internal yang pruden dan kompeten.
1220.1 - Dalam menerapkan kecermatan professional auditor internal perlu
mempertimbangkan:
a. Ruang lingkup penugasan.
b. Komplesitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan.
c. Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance.
d. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan.
e. Penggunaan teknik – teknik audit menggunakan komputer dan teknik – teknik analisis
lainnya.
21
1300 Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal.
Penanggungjawab Fungsi Audit Internal harus mengembangkan dan memelihara
program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi
audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. Program ini
mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan
internal yang berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk membantu fungsi audit
internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan
jaminan bahwa fungsi audit internal telah sesuai dengan standar dan Kode Etik Audit
Internal.
1310 Penilaian terhadap Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas
Fungsi audit internal harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor dan
menilai efektivitas Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas secara keseluruhan.
Proses ini harus mencakup penilaian ( assessment ) internal maupun eksternal.
1310.1 – Penilaian Internal
Penilaian Internal oleh fungsi audit internal harus mencakup:
a. Review yang berkesinambungan atas kegiatan dan kinerja fungsi audit internal, dan
b. Review berkala yang dilakukan melalui Self Assessment atau oleh pihak lain dari
dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tentang standar dan praktik audit internal.
1320 Pelaporan Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas
Penanggungjawab fungsi audit internal harus melaporkan hasil review dari pihak
eksternal kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
22
1330 Pernyataan Kesesuaian dengan SPAI
Dalam laporan kegiatan periodiknya, auditor internal harus memuat pernyataan bahwa
aktivitasnya ‘dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal’. Pernyataan ini
harus didukung dengan hasil penilaian program jaminan kualitas.
1340 Pengungkapan atas Ketidakpatuhan
Dalam hal terdapat ketidak-patuhan terhadap SPAI dan Kode Etik yang mempengaruhi
ruang lingkup dan aktivitas fungsi audit internal secara signifikan, maka hal ini harus
diungkapkan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
II.1.4.3.2. Standar Kinerja
2000 Pengelolaan Fungsi Audit Internal
Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara
efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai
tambah bagi Organisasi.
2010 Perencanaan
Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun perencanaan yang berdasarkan
risiko ( risk-based plan ) untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal, konsisten
dengan tujuan organisasi.
2010.1 – Rencana penugasan audit internal harus berdasarkan penilaian risiko yang
dilakukan paling sedikit setahun sekali. Masukan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas
Organisasi serta perkembangan terkini harus juga dipertimbangkan dalam proses ini.
Rencana penugasan audit internal harus mempertimbangkan potensi untuk
23
meningkatkan pengelolaan risiko, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan
organisasi.
2020 Komunikasi dan Persetujuan
Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan rencana kegiatan
audit, dan kebutuhan sumber daya kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi
untuk mendapat persetujuan. Penanggungjawab fungsi audit internal juga harus
mengkomunikasikan dampak yang mungkin timbul karena adanya keterbatasan
sumberdaya.
2030 Pengelolaan Sumber Daya
Penanggungjawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa sumber daya fungsi
audit internal sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai
rencana – rencana yang telah disetujui.
2040 Kebijakan dan Prosedur
Penanggungjawab fungsi audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur
sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal.
2050 Koordinasi
Penanggungjawab fungsi audit internal harus berkoordinasi dengan pihak internal dan
eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit untuk memastikan bahwa lingkup
seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan meminimalkan duplikasi.
24
2060 Laporan Kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas
Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan secara berkala
kepada pimpinan dan dewan pengawas mengenai perbandingan rencana dan realisasi
yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal.
Laporan ini harus memuat permasalahan mengenai risiko, pengendalian, proses
governance, dan hal lainnya yang dibutuhkan atau diminta oleh pimpinan dan dewan
pengawas.
2110 Pengelolaan Risiko
Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan
mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan
pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern
2120 Pengendalian
Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern
yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas
pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara
berkesinambungan.
2120.1 - Berdasarkan hasil penilaian risiko, fungsi audit internal harus mengevaluasi
kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, yang mencakup governance,
kegiatan operasi dan sistem informasi organisasi. Hal ini harus mencakup:
a. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi.
b. Keandalan dan integritas informasi
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25
d. Pengamanan aset organisasi.
2120.2 – Fungsi audit internal harus memastikan sampai sejauh mana sasaran dan tujuan
program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran dan
tujuan organisasi.
2120.3 – Auditor internal harus me-review kegiatan operasi dan program untuk
memastikan sampai sejauh mana hasil – hasil yang diperoleh konsisten dengan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
2120.4 – Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern diperlukan kriteria yang
memadai.
2130.1 – Fungsi auditor internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan
efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan
etika
2200 Perencanaan Penugasan
Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap
penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumber daya.
2200.1 – Pertimbangan Perencanaan.
Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan
a. Sasaran dari kegiatan yang sedang di review dan mekanisme yang digunakan kegiatan
tersebut dalam mengendalikan kinerjanya.
b. Risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumberdaya, dan operasi yang di review serta
pengendalian yang diperlukan untuk menekan dampak risiko ke tingkat yang dapat
diterima.
c. Kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.
26
d. Peluang yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan sistem
pengendalian intern.
2240.1 Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis,
mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja ini
harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas
program kerja harus segera mendapat persetujuan.
2300 Pelaksanaan Penugasan
Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis,
mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan
penugasan.
2310 Mengidentifikasi Informasi
Auditor Internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan
berguna untuk mencapai sasaran penugasan.
2320 Analisis dan Evaluasi
Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan
evaluasi yang tepat.
2330 Dokumentasi Informasi
Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung
kesimpulan dan hasil penugasan.
27
2340 Supervisi Penugasan
Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran,
terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf.
2400 Komunikasi Hasil Penugasan
Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.
2410 Kriteria Komunikasi
Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi,
dan rencana tindakannya.17
2410.1 – Komunikasi akhir hasil penugasan, bila memungkinkan memuat opini
keseluruhan dan kesimpulan auditor internal.
2410.2 – Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam komunikasi hasil
penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang di-review.
2410.3 – Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, maka
pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan
penggunaannya.
2420 Kualitas Komunikasi
Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas,
ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.
28
2420.1 Kesalahan dan Kealpaan
Jika komunikasi final mengandung kesalahan dan kealpaan, penanggungjawab fungsi
audit internal harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua
pihak yang telah menerima komunikasi sebelumnya.
2430 Pengungkapan atas Ketidakpatuhan terhadap Standar
Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan
tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan:
a. Standar yang tidak dipatuhi
b. Alasan ketidakpatuhan
c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan
II.2. Struktur Pengendalian Intern
II.2.1. Pengertian Strukur Pengendalian Intern
Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik dalam
Standar Pekerjaan lapangan kedua ( 2002 ), menyebutkan bahwa:
“Pemahaman memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.”
Ikatan Akuntan Indonesia ( 2002 ), mendefinisikan strukur pengendalian intern
sebagai: Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil
lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai.
29
Menurut Mulyadi ( 2002 ), dari definisi struktur pengendalian intern tersebut
terdapat beberapa konsep berikut ini:
1. Struktur pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan
tertentu. Struktur pengendalian intern merupakan suatu rangkaian yang bersifat
pervasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
2. Struktur pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap jenjang
organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lain.
3. Struktur pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan
memadai bagi manajemen dan dewan komisaris, entitas, bukan keyakinan
mutlak.
4. struktur pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling
berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. Struktur pengendalian
intern memegang peranan penting dalam organisasi perusahaan untuk dapat
merencanakan, mengkoordinasikan dan menguasai atau mengontrol berbagai
aktivitas – aktivitas yang dilaksanakan. Pengendalian intern mencakup kebijakan
dan prosedur – prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya
tujuan tertentu perusahaan. Konsep struktur pengendalian intern didasarkan atas
tanggung jawab manajemen dan jaminan yang memadai untuk menetapkan dan
menyelenggarakan struktur pengendalian intern dan dikaitkan dengan manfaat
dan biaya pengendalian.
30
II.2.2. Tujuan Struktur Pengendalian Intern
Berdasarkan definisi struktur pengendalian intern yang telah diuraikan
sebelumnya, maka menurut Ikatan Akuntan Indonesia ( 2002 ) pengendalian internal
mempunyai tiga golongan tujuan berikut ini:
a. Kehandalan pelaporan keuangan.
b. Efektivitas dan efisiensi operasi.
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Menurut Warren, Reeve, dan Fess ( 2008 ), tujuan pengendalian internal
memberikan jaminan yang wajar bahwa:
1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha.
2. Informasi bisnis akurat.
3. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan.
II.2.3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal
Mengacu pada pendapat Murtanto ( 2005 ) pengendalian internal terdiri dari lima
komponen. Lima komponen ini diturunkan dari cara penyelenggaraan bisnis oleh
manajemen, dan terpadu dengan proses manajemen. Lima komponen tersebut adalah:
1. Lingkungan Pengendalian
Inti setiap bisnis adalah personilnya atau atribut individu mereka, termasuk
integritas, nilai etika dan kompetensi serta lingkungan operasi mereka.
Orang – orang tersebut merupakan mesin yang mendorong entitas dan
merupakan pondasi segala sesuatu.
31
2. Penilaian Risiko
Entitas harus menyadari dan menangani risiko yang dihadapi. Maka entitas harus
menetapkan tujuan, terpadu dengan kegiatan penjualan, produksi, pemasaran,
keuangan dan lainnya sehingga organisasi beroperasi secara serasi. Entitas juga
harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan
mengelola risiko yang berkaitan.
3. Kegiatan Pengendalian
Kebijakan dan prosedur pengendalian harus ditetapkan dan dilaksanakan untuk
membantu menjamin bahwa tindakan yang teridentifikasi oleh manajemen
sebagai tindakan yang perlu untuk menangani risiko pada pencapaian tujuan
entitas dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan Komunikasi
Kedua sistem ini memungkinkan orang – orang dalam entitas perolehan dan
bertukar informasi yang diperlukan untuk mengadakan, mengelola dan
mengendalikan operasinya.
5. Pemantauan
Proses keseluruhan harus dimonitor dan modifikasi dibuat bila perlu. Dengan
demikian sistem tersebut dapat bereaksi secara dinamis sambil melakukan
perubahan bila kondisi memungkinkan.
32
II.3. Audit Operasional
II.3.1. Pengertian Audit Operasional
Banyak definisi dari audit operasional yang mencakup penyebutan efficiency (
perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya ), effectiveness ( pencapaian
hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ) dan economy ( penghematan
yang diperoleh antara pengeluaran dan pendapatan ). Dalam artikulasi yang berbeda,
audit operasional dikenal sebagai audit manajemen. Perbedaan antara kedua istilah
tersebut tidak jelas dan sering digunakan secara bergantian.
Menurut Amin Wijaya Tunggal ( 2002 ), ada beberapa definisi audit operasional
yang dikemukakan oleh para ahli auditing, antara lain:
1. Dale L. Flesher dan Steward Siewert ( 2001 )
“An operational audit is an organized search for ways of improving efficiency and effectiveness. It can be considered a form of constructive critism.”
( Audit operasional merupakan pencarian cara – cara untuk memperbaiki efisiensi dan
efektivitas. Audit operasional dapat dipertimbangkan sebagai suatu bentuk kecaman
yang konstruktif ).
2. Casler dan Crochet ( 1999 )
“Operational auditing is a sistematic process of evaluating and organization’s effectiveness, efficiency and economy of operation under management’s control and reporting to appropriate person the result of the evaluating along with recommendation for improvement.”
( Audit operasional adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai efektivitas
organisasi, efisiensi dan ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen dan
33
melaporkan kejadian kepada orang yang tepat hasil dari penilaian bersama dengan
disertai rekomendasi untuk perbaikan ).
3. Leslie R. Howard ( 2000 )
“Management audit is an investigation of a business from the highest level downword in order to ascertain whether sound management prevals throughout, this facilitating in most effective relationship with the outside world and the most efficient organization and smooth running of internal organization”.
( Audit manajemen merupakan penyelidikan suatu usaha dari tingkat yang tinggi ke
bawah untuk meyakinkan bahwa manajemen yang sehat berjalan sesuai dengan
prosedur, dengan demikian memudahkan hubungan yang paling efektif dengan dunia
luar dan organisasi lainnya ).
4. William P. Leonard ( 2002 )
“Management audit as a comprehensive and constructive examinitation of an organizational structure of a company, institution or branch of goverment or of any component there of , such as division or departement, and its plans and objectives, it means of operations, and its use of human and physical fasilities.”
( Audit manajemen sebagai suatu pengujian yang menyeluruh dan konstruktif dari
struktur organisasi suatu perusahaan, lembaga atau cabang dari pemerintah atau setiap
komponen dari padanya, seperti suatu divisi atau departemen, dan rencana dan
tujuannya, alat operasionalnya, dan utilisasi manusia dan fasilitas fisik ).
34
Amin Wijaya Tunggal ( 2002 ) juga mendefinisikan berbagai tipe dari auditing
sebagai berikut :
1. Pemeriksaan manajemen ( management auditing ), dapat didefinisikan sebagai
penilaian sistem manajemen perusahaan ( auditee ), apakah sistem tersebut berjalan
secara efektif dan resiko apa yang mungkin timbul apabila sistem tersebut telah
beroperasi secara efisien.
2. Pemeriksaan operasional ( operational auditing ), dapat didefinisikan sebagai
kerangka yang sama dengan pemeriksaan manajemen, kecuali bahwa pemeriksaan
operasional lebih berlaku terhadap sistem operasi auditee daripada terhadap sistem
operasi manajemennya. Dengan demikian untuk unit operasional tertentu seperti
departemen pembelian, pemeriksaan manajemen akan berfokus pada bagaimana
sebaiknya unit tersebut dikelola, sedangkan pemeriksaan operasional akan berfokus pada
bagaimana unit tersebut benar-benar beroperasi.
3. Pemeriksaan komprehensif ( comprehensive auditing ), merupakan integrasi dari
berbagai unsur manajemen operasional dan pemeriksaan keuangan tradisional.
Pemeriksaan komprehensif ini mencakup penilaian manajemen auditee, operasi,
pengendalian finansial dan sistem akuntansi untuk menentukan apakah pengendalian dan
mekanisme akuntabilitas telah memadai dan dapat dipertanggungjawabkan pada
pemegang sahamnya.
35
Menurut ketetapan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam
Pedoman Pemeriksaan Operasional, audit operasional adalah:
“Audit yang sistematis terhadap program, kegiatan / aktivitas organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara ekonomis dan efisien, serta apakah tujuan program dan kegiatan / aktivitas yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.”
Menurut Mulyadi dan Kanaka Punadireja ( 2001 ), pengertian audit operasional
adalah:
“Audit operasional merupakan suatu review secara sistematis mengenai kegiatan organisasi atau bagian dari padanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu”.
Sedangkan menurut Arens dan Loebbecke ( 2004 ), pengertian audit operasional
adalah:
“Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas.”
Menurut Amin Wijaya Tunggal ( 2002 ), meskipun terdapat beberapa perbedaan
dari definisi audit operasional seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan
bahwa audit operasional merupakan:
a. Proses yang sistematis
Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional juga mencakup
serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan terorganisasi. Aspek ini
mencakup perencanaan yang tepat, mendapatkan dana secara objektif serta menilai bukti
yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit.
36
b. Menilai operasi organisasi
Penilaian operasi organisasi didasarkan pada suatu kriteria yang ditetapkan atau
yang disetujui. Dalam audit operasional, kriteria sering dinyatakan dalam standar kinerja
( performance standards ) yang ditetapkan oleh manajemen. Namun dalam beberapa hal,
standar – standar ini mungkin juga ditetapkan oleh industri. Kriteria penilaian organisasi
ini sering kali kurang jelas didefinisikan dibandingkan kriteria yang digunakan dalam
audit laporan keuangan. Pemeriksaan operasional mengukur tingkat korespondensi
antara kinerja aktual dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
c. Efektivitas, efisiensi dan ekonomis operasi
Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen organisasi
yang diaudit untuk dapat memperbaiki efektivitas, efisiensi dan ekonomis operasi
organisasinya. Ini berarti bahwa audit operasional memfokuskan pada masa yang akan
datang dan hal ini berlawanan langsung dengan audit laporan keuangan yang
mempunyai fokus historis.
d. Melaporkan kepada orang yang tepat
Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen atau individual
yang meminta diadakannya audit, kecuali kalau pelaksanaan audit tersebut diminta oleh
pihak ketiga, dan pembagian laporan dilakukan tetap dalam entitas bersangkutan. Dalam
kebanyakan hal, dewan komisaris atau panitia audit menerima salinan laporan audit
operasional.
37
e. Rekomendasi atau perbaikan
Tidak seperti audit laporan keuangan, suatu audit operasional tidak berakhir
sampai dengan pelaporan hasil temuan audit, melainkan diperluas untuk dibuatkannya
rekomendasi – rekomendasi yang bertujuan untuk perbaikan manajemen organisasi yang
diaudit.
II.3.2. Maksud dan Tujuan Audit Operasional
Audit operasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi kegiatan,
program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan bertujuan
untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari objek
yang diperiksa dengan cara memberikan saran – saran tentang upaya – upaya yang dapat
ditempuh guna pendayagunaan sumber – sumber secara efektif, efisien dan ekonomis.
Dalam mengadakan pemeriksaan, titik berat perhatian utama diarahkan kepada kegiatan-
kegiatan yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang.
Tujuan Audit Operasional diarahkan pada 3 sasaran, yaitu :
a. Mengevaluasi kinerja
b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.
Tujuan audit operasional tidak hanya ingin mendorong dilakukannya tindakan
perbaikan tetapi juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan atau
kelemahan di masa yang akan datang.
38
Menurut Amin Wijaya Tunggal ( 2002 ), ada beberapa tujuan dari audit
operasional:
1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan
ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor dan untuk
menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan terjadi untuk memperoleh hasil
yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.
2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien.
3. Mengusulkan pada manajemen cara – cara dan alat – alat untuk mencapai tujuan
apabila manajemen organisasi sendiri kurang memiliki pengetahuan tentang
pengelolaan yang efisien.
4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan.
5. Untuk membantu manajemen, audit atau operasi berhubungan dengan fase dari
aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan pada manajemen.
6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif
dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka. Sasaran audit operasional
adalah kegiatan, aktivitas, program atau bidang – bidang organisasi yang
diketahui atau diidentifikasi memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam hal
efektifitas, efisiensi dan ekonomisnya.
II.3.3. Ruang Lingkup dan Sasaran Audit Operasional
Ruang lingkup Audit operasional meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen.
Ruang lingkup tersebut dapat mencakup seluruh kegiatan / program atau hanya
mencakup bagian / elemen / dimensi tertentu dari suatu kegiatan atau program.
39
Sasaran Audit Operasional adalah kegiatan, aktivitas, program atau bidang-
bidang organisasi yang diketahui dan diidentifikasi memerlukan perbaikan / peningkatan
dalam segi kehematan, efesiensi dan efektivitasnya.
II.3.4. Jenis-jenis Audit Operasional
Amin Wijaya Tunggal ( 2002 ) menyatakan bahwa jenis – jenis audit operasional terdiri
dari:
a. Fungsional
Seperti yang tersirat dari namanya audit operasional berkaitan dengan sebuah
fungsi atau lebih dalam suatu organisasi, misalnya fungsi pemasaran, fungsi
pembayaran, fungsi penggajian suatu divisi atau untuk perusahaan secara
keseluruhan. Keunggulan audit fungsional adalah memungkinkan adanya
spesialisasi oleh auditor, auditor – auditor tertentu dalam staf audit intern dapat
mengembangkan banyak keahlian dalam suatu bidang, seperti rekayasa produksi.
Sehingga mereka dapat lebih efisien untuk memeriksa dalam bidang itu.
Kekurangan audit fungsional adalah tidak dievaluasinya fungsi yang saling
berkaitan.
b. Organisasi
Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi
seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit
organisasi adalah seberapa efektif dan efisien fungsi - fungsi yang saling
40
berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan
aktivitas yang ada, sangat penting dalam audit jenis ini.
c. Penugasan Khusus
Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Audit
ini dapat terjadi sewaktu – waktu, dapat pula dalam suatu pelaksanaan audit
operasional secara fungsional maupun organisasional, pemeriksa diminta untuk
melakukan audit operasional yang bersifat khusus. Sebagai contoh, pada saat
audit operasional terhadap fungsi gudang, persiapan pihak manajemen memberi
penugasan khusus kepada pemeriksa untuk menjadi pengawas langsung terhadap
karyawan bagian gudang dalam melakukan stock opname persediaan dan
melakukan audit terhadap kuantitas barang dagangan yang direkrut oleh
pembelinya, jadi audit semacam ini meliputi hal-hal yang luas.
II.3.5. Perencanaan dan Program Audit
Untuk setiap audit, terutama untuk audit operasional ( performance audit ),
auditor harus mengorganisir kegiatannya sehingga auditor dapat melaksanakannya
secara efektif, efisien, dan ekonomis.
Perencanaan dan program audit adalah perencanaan yang memadai untuk
mengumpulkan informasi dan bukti – bukti atas sasaran pemeriksaan selama
pelaksanaan tiap – tiap tahap fungsi audit ( persiapan pemeriksaan, pengujian
pengendalian manajemen sampai dengan pemeriksaan lanjutan ) dengan prosedur yang
telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Oleh karena itu auditor harus
menetapkan dengan layak / cukup hal-hal sebagai berikut :
41
1. Tipe / kualitas dan jumlah petugas yang diperlukan untuk melaksanakan
pekerjaan.
2. Informasi apa yang harus dikumpulkan, bagaimana memperolehnya, dan
bagaimana mengevaluasi informasi tersebut agar dapat ditentukan sasaran
pemeriksaannya.
3. Bukti apa dan berapa banyak yang harus diperoleh kesimpulan yang layak atas
sasaran pemeriksaan.
4. Hasil apa yang diharapkan dalam rangka pembuatan laporan untuk pekerjaan
yang akan dilaksanakannya.
Untuk mendukung hal – hal di atas auditor harus menyusun program audit.
Program Audit adalah rencana langkah kerja yang harus dilakukan selama
pemeriksaan, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
informasi yang ada tentang kegiatan atau program yang diperiksa. Program audit
merupakan alat pengendali setiap kegiatan audit dan tidak boleh menjadi Check list yang
kaku dari langkah-langkah kerja sehingga mematikan inisiatif auditor dalam pelaksanaan
tugasnya.
Penyusunan program audit dimaksudkan agar pelaksanaan tugas audit dapat
mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang
seminimal mungkin, yang meliputi tenaga, biaya dan waktu yang dipergunakan.
Disamping itu program audit agar didapat landasan dalam pembagian tugas audit
diantara anggota tim audit. Semua rencana audit tidak ada yang tertinggal dan semua
anggota tim audit memperoleh tugas yang jelas, sehingga akan membantu pengawas
42
audit dalam mengikuti perkembangan kemajuan audit dan pelaksanaan tugas audit tiap
anggota tim.
Audit operasional umumnya mencakup pada evaluasi dari kelayakan dan
keefektifan pengendalian yang direncanakan untuk melaksanakan tujuan manajemen
untuk organisasi atau fungsi di bawah pemeriksaan. Sehingga untuk mempermudah
setiap evaluasi, program audit operasional harus mencakup konsep kunci yaitu tujuan
dan pengendalian manajemen.
Menurut Sawyer ( 2005 ) Pertimbangan program audit adalah menetapkan
bimbingan dengan mana auditor bisa melaksanakan maksud dari penugasan pemeriksaan
dan menggunakan bukti yang diperlukan untuk menyelenggarakan dasar untuk suatu
pendapat audit.
II.3.6. Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional
II.3.6.1. Persiapan Audit Operasional
Persiapan audit bertujuan untuk mengumpulkan informasi, penelaahan peraturan,
ketentuan dan undang – undang yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit serta
menganalisis informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi hal – hal yang potensial
mengandung titik kelemahan. Pada tahap ini auditor memilih bidang tertentu untuk
diaudit dari seluruh bidang obyek kegiatan yang telah ditentukan pada tahap persiapan
audit. Pemilihan ini diperoleh melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi atas
kegiatan yang diperiksa.
Dari tahap ini diperoleh latar belakang dan informasi umum atas kegiatan
bersangkutan, yang mendasari pemilihan sasaran tentatif pemeriksaan melalui berbagai
teknik dan pengujian terbatas.
43
Menurut Sawyer ( 2005 ) dalam tahap persiapan audit dimulai dengan auditor
memeriksa struktur organisasi, tempat dari unit dan perusahaan, hubungan mereka
dengan unit – unit lain, penugasan dari fungsi dan tanggung jawab. Kemudian auditor
menelusuri aktivitas – aktivitas yang benar dengan flow chart penuh atau dengan
mengikuti dokumen – dokumen yang dipilih dengan terus – menerus pada titik kunci
pengendalian.
Berikutnya auditor akan me-review kebijaksanaan dan prosedur yang menguasai
unit atau fungsi yang diperiksa. Prosedur tertulis dimengerti oleh karyawan dan dihitung
secara sah untuk menyusun atau membawa keluar rencana perusahaan dan mencapai
tujuan perusahaan. Dengan begitu akan menjadi suatu petunjuk terhadap aktivitas yang
dikembalikan dengan baik. Dimana prosedur yang tidak tertulis, auditor akan
menentukan dari pembicaraan dengan manajemen apa yang diharapkan dari karyawan
dan bagaimana aktivitas disusun dan dilaksanakan. Akhirnya, auditor menanyakan
apakah manajemen melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.
II. 3.6.2. Tahapan Audit Operasional
Menurut Rob Reider ( 2002 ) audit operasional memiliki beberapa tahap yaitu:
1. Merencanakan pelaksanaan audit operasional.
2. Menetapkan tujuan dan objek audit operasional.
3. Menganalisa struktur organisasi perusahaan.
4. Menganalisa kebijaksanaan dan prosedur perusahaan.
5. Menganalisa sistem keuangannya salah satunya adalah anggaran penjualan
6. Mengidentifikasikan area yang bermasalah.
44
7. Membuat hasil pelaporan berupa kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan
rekomendasi.
8. Membuat kesimpulan atas permasalahan yang terjadi beserta rekomendasinya.
9. Melaporkan kepada pihak manajemen perusahaan atas segala permasalahan yang
terjadi dan memberikan laporan rekomendasi yang dapat membantu manajemen
untuk memperbaiki permasalahan perusahaan saat itu dan di masa yang akan
datang.
II. 3.6.3. Hasil Pelaporan Audit Operasional
Hasil akhir dari pelaksanaan audit operasional berupa laporan tertulis yang
ditujukan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan nasehat pemecahan masalah
yang difokuskan pada usaha peningkatan prosedur dan pelaksanaan pelaksanaan operasi
dan juga ditujukan nilai uang yang dapat dihemat jika dilaksanakan aktivitas yang benar
serta peningkatannya.
Penulisan laporan hasil audit operasional tidak banyak berbeda dari penulisan
laporan bermacam – macam audit lainnya, yaitu laporan harus nyata, jelas, bersih,
menyeluruh dan perspektif. Menurut Sawyer ( 2002 ) dalam beberapa situasi, laporan
suatu audit operasional berbeda dari laporan aktivitas keuangan lainnya, sebab ada dua
bagian yaitu pokok masalah pemeriksaan dan tingkat penerimaan bahwa operasi auditor
menyenangkan dalam perusahaannya.
a. Kondisi
Keadaan nyata / yang sebenarnya sedang terjadi dalam perusahaan.
45
b. Kriteria.
Kriteria yang menjadi panutan perusahaan dapat berupa standar operasional
perusahaan atau prosedur perusahaan dimana ketentuan tersebut dibuat wajib
untuk diikuti atau ditaati. Kriteria bertujuan untuk menciptakan manajemen
perusahaan yang baik agar tujuan perusahaan dapat segera tercapai.
c. Sebab
Berbagai faktor penyebab dari suatu tindakan, atau kegiatan yang
pelaksanaannya tidak sesuai dengan kriteria.
d. Akibat
Hasil dari suatu tindakan atau kegiatan yang menyimpang dari kriteria yang telah
ditetapkan yang dapat diukur / dinilai dengan uang atau dapat menyebabkan
tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang seharusnya ingin dicapai.
e. Rekomendasi / Saran
Setelah mendapatkan temuan atas proses audit yang telah dilakukan, maka hasil
dari dilakukannya audit operasional adalah untuk memberikan rekomendasi /
saran atas masalah yang sedang terjadi di dalam perusahaan, sehingga
diharapkan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik di masa
mendatang.
46
II.4. Pengertian Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis
Menurut Bayangkara, I. B. K. ( 2008 ), Pengertian efektif, efisien, dan ekonomis
adalah sebagai berikut :
1. Efektif
Yaitu tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apakah
pelaksanaan suatu program atau aktivitas telah mencapai tujuannya. Efektivitas
merupakan ukuran dari output.
2. Efisien
Berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya, sehingga
dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisien
berhubungan dengan metode kerja.
3. Ekonomis
Berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam mendapatkan sumber daya
yang akan digunakan dalam setiap aktivitas.
II.5. Siklus Pendapatan
Menurut Dasaratha V. Rama / Frederick L. Jones ( 2008 ), siklus pendapatan
adalah runtutan kejadian atau proses sistematika yang dibuat guna terciptanya
manajemen yang sistematis dan berjalan baik sesuai dengan tujuan perusahaan
khususnya pada bagian penjualan dan penerimaan kas perusahaan.
47
Barang Kejadian Agen
Gambar II.1
Diagram Kelas UML Siklus Pendapatan
Sumber:
Sistem Informasi Akuntansi
Dasaratha V. Rama 0 Frederick L. Jones ( 2008 )
Persediaan
Pelanggan
Karyawan (Petugas Pencatat
Pesanan)
Karyawan (Karyawan Gudang)
Karyawan (Petugas
Pengiriman)
Karyawan (Petugas Piutang
Usaha)
Karyawan
Pesanan Penjualan
Pengiriman
Faktur Penjualan
Penerimaan Kas
Setoran
Transfer Buku Besar
48
II.5.1. Penjualan
Bagian yang terkait dengan adanya penjualan :
1. Bag. Penjualan
2. Bag. Kredit
3. Bag. Gudang
4. Bag. Pengiriman
5. Bag. Penagihan
6. Bag. Piutang dan Buku Besar
Bagian Penjualan
Bagian penjualan bertanggungjawab melayani kebutuhan barang pelanggan. Bagian
Penjualan mengisi dokumen sales order ( SO ) untuk memungkinkan bagian gudang dan
bagian pengiriman untuk melaksanakan penyerahan barang ke pelangan.
Bagian Kredit
Bagian kredit bertanggung jawab untuk mengecek apakah konsumen yang bersangkutan
masih layak untuk diberikan fasilitas kredit. Transaksi Penjualan sangat tergantung pada
bagian kredit, karena sah tidaknya suatu SO ditetapkan oleh bagian tersebut. Setelah SO
disahkan baru kemudian bagian penjualan mendistribusikan tembusan – tembusan SO ke
berbagai departemen.
49
Bagian Gudang
Setelah kredit disetujui, bagian penjualan mengirimkan tembusan SO ke bagian gudang (
biasa disebut Order Pengiriman ) untuk mengeluarkan barang dari gudang. Selanjutnya
bagian gudang menyerahkan barang sesuai dengan yang tertera pada Order Pengiriman
ke bagian pengiriman untuk segera dikirimkan.
Bagian pengiriman
Bagian pengiriman juga menerima tembusan SO dari bagian penjualan ( biasa disebut
Packing Slip ) sebagai surat perintah untuk mengirimkan barang yang diterima dari
bagian gudang kepada pelanggan. Setelah barang di kirim, bagian pengiriman akan
membuat nota pengiriman yang diberikan kepada bagian penagihan. Nota pengiriman
tersebut antara lain berisi biaya yang diperlukan, oleh siapa pengiriman dilakukan, dan
tanggal pengiriman.
Bagian Penagihan
Bagian penagihan menerima dua buah dokumen untuk kemudian disatukan menjadi
suatu faktur. Dokumen tersebut adalah tembusan SO yang diterima dari bagian
penjualan dan nota pengiriman yang diberikan oleh bagian pengiriman. Bagian
penagihan kemudian membandingkan dan menjumlah semua biaya yang terjadi untuk
kemudian membuat faktur yang sesuai
50
Bagian piutang dan Buku Besar
Bagian ini mencatat transaksi penjualan yang terjadi berdasarkan dokumen yang
diterima ( tembusan faktur penjualan ). Bagian piutang mencatat ke dalam data
pelanggan untuk menambahkan saldo kredit pelanggan dan kemudian membukukannya
ke dalam buku besar sebagai dasar untuk membuat laporan.
II.5.1.1. Jenis Sistem Order Penjualan
1. Sistem Pra – Penagihan Lengkap
Dalam sistem ini faktur dan nota pengiriman ( Packing Slip ) dibuat secara
bersamaan dan data yang dibutuhkan untuk membuat faktur telah diisi lengkap (
termasuk biaya pengiriman, pajak, dll ). Jadi dalam sistem ini kita sudah harus
mengetahui berapa biaya pengiriman dan pajak yang dibebankan kepada total
penjualan.
2. Sistem Pra – Penagihan Tidak Lengkap
Pada sistem ini faktur dan nota pengiriman dibuat secara bersamaan, tapi data yang
ada pada faktur belum diisi lengkap sampai diterimanya nota pengiriman dari bagian
pengiriman. Setelah nota pengiriman datang, bagian penagihan kemudian mengisi
secara lengkap data yang ada dalam faktur untuk kemudian dikirimkan ke
pelanggan.
3. Sistem Pengorderan dan Penagihan Terpisah
Dalam sistem ini faktur dan order pengiriman dibuat secara terpisah, dimana faktur
dibuat oleh bagian penagihan dan order pengiriman dibuat oleh bagian pengiriman.
51
II.5.1.2. Penggunaan Komputer dalam Order Penjualan
A. Pengumpulan data
Semua data yang ada terlebih dahulu harus dirubah menjadi machine readable form.
Data order penjualan dimasukkan ke dalam komputer dengan sistem batch atau on-
line processing oleh seorang petugas PDE. Dalam sistem yang lebih canggih,
seorang pelanggan dilayani oleh seorang petugas yang secara langsung mengisi form
pemesanan ( SO ) pada sebuah on line terminal.
B. Pemrosesan awal data
Pada proses awal ini semua data yang dipisah ke dalam batch dijadikan satu dan
disortir menurut urutan tertentu untuk kemudian diuji validasinya. Setelah itu di
proses lebih lanjut.
C. Pemrosesan lanjutan
Jika SO sudah masuk ke dalam sistem, sistem kemudian menarik data dari data
konsumen untuk melengkapi data yang diperlukan. ( tinggal enter kode barang dan
kode konsumen ).
Pada data konsumen akan terlihat apakah konsumen tersebut layak untuk
mendapatkan kredit atau tidak, dan pada file persediaan juga dapat terlihat apakah
barang yang dipesan masih ada atau tidak.
Setelah semua lengkap diisi, maka komputer akan langsung mencetak faktur beserta
tembusannya. Bisa juga secara on line tembusan tersebut dapat dikirimkan ke bagian
yang lain.
52
D. Update file yang bersangkutan
File yang di update biasanya adalah file pelanggan, file persediaan dan file piutang
dagang.
Pada file pelanggan, jumlah tagihan ditambahkan pada saldo kreditnya. Pada file
persediaan, jumlah persediaan dikurangi dengan jumlah barang yang terjual,
sehingga dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Dan pada file piutang
dagang, update ini digunakan untuk menambah saldo piutang yang menjadi hak
perusahaan. Update pada file piutang biasa disebut posting.
E. Tahap Pelaporan
Dengan penggunaan komputer, maka laporan dapat dihasilkan setiap saat sebagai
hasil sampingan dari pemrosesan order penjualan.
II.5.2. Piutang
Fungsi terkait :
1. Penagihan
2. Piutang Dagang dan Buku Besar
3. Kredit
Penagihan
Berdasarkan nota pengiriman uang, bagian penagihan menutup faktur yang telah dibayar
dan jika terdapat retur penjualan maupun potongan penjualan, maka bagian ini
menerbitkan memo kredit yang akan dikirimkan kepada bagian piutang untuk
mengurangi piutang pelanggan.
53
Piutang Dagang
Dalam proses piutang, bagian ini mencatat / membukukan pembayaran piutang yang
dilakukan pelanggan ke dalam jurnal dan buku besar.
Kredit
Fungsi bagian ini dalam sistem aplikasi piutang mencakup pengesahan pengembalian
dan potongan penjualan dan penyesuaian lain terhadap rekening pelanggan. Termasuk
juga analisa saldo umur piutang untuk memastikan kelayakkan piutang dan membuat
memo penghapusan piutang.
Penyesuaian Sistem Aplikasi Piutang
1. Pengembalian dan potongan penjualan
Pengembalian timbul jika terdapat ketidaksesuaian antara permintaan dengan
barang yang dikirim sedangkan potongan penjualan terjadi jika barang yang dikirim
tidak sesuai dengan pesanan namun tidak dikembalikan kepada penjual, sehingga
dilakukan potongan dari harga resminya.
Untuk mencatat kedua transaksi tersebut, oleh bagian penagihan dibuat memo kredit
untuk kemudian diberikan kepada bagian kredit untuk disahkan.
2. Penghapusan piutang
Hal ini terjadi jika bagian kredit menemukan adanya kemungkinan umur piutang
yang terlalu lama atau adanya kemungkinan tidak tertagihnya piutang.
Kegiatan ini dimulai dari bagian kredit yang menerbitkan surat penghapusan
piutang dan disahkan oleh bendahara, kemudian bagian piutang menghapus piutang
tersebut. Selain pihak terkait di atas, memo penghapusan juga harus diberikan
54
kepada pihak independen ( untuk menjaga proses pengendalian ) dimana pihak
independen tersebut akan melaporkan penghapusan piutang tersebut kepada
pelanggan untuk meyakinkan bahwa piutang tersebut tidak akan ditagih kembali.
II.5.3. Penerimaan Kas
Bagian penerimaan kas menerima cek pembayaran bersama dengan nota pengiriman
uang. Sebelum cek tersebut diuangkan, slip nota pengiriman uang dikirimkan oleh
bagian penerimaan kas ke bagian piutang dagang untuk dibukukan.