Upload
dinhdieu
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7
BAB II
LANDASAN TEORI
II.1 Bank
II.1.1 Pengertian Bank
Menurut Kasmir (2008):
Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga masyarakat yang
kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali dana tersebut ke masyarakat serta mamberikan jasa Bank lainnya.
Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998:
Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Menurut PSAK No.31 bank adalah:
Suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial
intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan
pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi
memperlancar lalu lintas pembayaran.
8
II.1.2 Jenis-Jenis Bank:
Menurut Kasmir (2008), bank dibagi menjadi beberapa jenis dilihat dari segi
fungsinya, segi kepemilikannya, dan dari segi status:
A. Dilihat dari segi fungsinya:
1. Bank Sentral
Fungsi bank sentral ini diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 1999
tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam
undang-undang RI nomor 23 tahun 1999 bab III pasal 7 adalah untuk mencapai
dan memelihara kestabilan rupiah.
2. Bank Umum
Pengertian bank umum menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat
Pengertian BPR menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan
prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran
9
B. Dilihat dari segi kepemilikannya:
1. Bank milik pemerintah
Bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga
seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank pemerintah:
‐ Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
‐ Bank Mandiri
Contoh bank pemerintah daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II:
‐ BPD DKI Jakarta
‐ BPD Jawa Timur
2. Bank milik swasta nasional
Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh
swasta nasional serta akte pendiriannya milik swasta, serta pembagian
keuntungannya diambil oleh swasta. Contoh bank milik swasta nasional:
‐ Bank Danamon
‐ Bank Central Asia
3. Bank milik asing
Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta
asing maupun milik pemerintah asing suatu negara. Contoh bank milik asing:
‐ American Express Bank
4. Bank milik campuran
Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing
dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas
dipegang oleh warga negara Indonesia
10
C. Dilihat dari segi status:
1. Bank devisa
Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau
yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya
transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri dan transaksi lainnya.
2. Bank non devisa
Merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan
transaksi sebagai devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti
halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank
devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.
II.1.3 Tujuan Bank
Kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya,
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan jasa-jasa lain berdasar atas
kepercayaan.
Selain tujuan tersebut di atas bank umum juga mempunyai tujuan antara lain
memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah,
memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi pihak bank maupun
pihak lainnya agar saling menguntungkan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya
dimata para nasabahnya.
11
II.2 Pengendalian Internal
II.2.1 Pengertian Pengendalian Internal
Menurut SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 pengendalian internal
merupakan suatu mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh manajemen bank secara
berkesinambungan (on going basis) yang berguna untuk:
1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/
fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian
5. Meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya
Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway
Commission Report, seperti dikutip oleh Bagnaroff, Moscove, Simkin (2001) yaitu:
“A process, effected by a board of directors, management, and other personnel,
designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of
objectives in the following categories-effectiveness and efficiency of operations,.
Reliability of financial reporting, and compliance laws and regulations Or
Internal controls are the tools that managers use (but are often not taught) to
help achieve their business objective in the following categories:
12
‐ Effectiveness and efficiency of operations
‐ Reliability of financial reporting
‐ Compliance with external laws and regulations
Definisi diatas dapat diartikan bahwa Pengendalian Internal adalah alat
yang digunakan oleh para manajer (tetapi jarang diajarkan) untuk membantu
dalam pencapaian tujuan usaha mereka dalam kategori berikut ini:
‐ Efektivitas dan efisiensi operasional
‐ Keandalan dari laporan keuangan
‐ Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Menurut Mulyadi (2002) yaitu:
“Struktur pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini yaitu
keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi”
Dari kedua definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar
pengendalian internal sebagai berikut:
13
‐ Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu,
bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian
tindakan yang bersifat persuasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan.
‐ Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari
formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang
mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.
‐ Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan
memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris
entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal
dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan
pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan
keyakinan mutlak.
‐ Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan:
pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001) yaitu:
Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan:
‐ Keandalan pelaporan keuangan
‐ Efektifitas dan efisiensi operasi
‐ Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
14
II.2.2 Tujuan Pengendalian Internal
Menurut SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tujuan sistem
pengendalian internal adalah untuk:
1. Tujuan Kepatuhan
Adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, otoritas pengawasan bank
maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank
2. Tujuan Informasi
Adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan
relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat
dipertanggung jawabkan
3. Tujuan Operasional
Dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam
menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari
risiko kerugian
4. Tujuan Budaya Risiko
Dimaksudkan untuk mengidentifikasikan kelemahan dan menilai
penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur
yang ada di bank secara berkesinambungan
Menurut Mulyadi (2001) tujuannya, pengendalian internal dapat dibagi menjadi
dua bagian, yaitu:
15
1. Pengendalian internal akuntansi (internal accounting control)
Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa
ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang
baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam
perusahaan serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
2. Pengendalian internal administratif (internal administrative control)
Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan
manajemen.
II.2.3 Struktur Pengendalian Internal
Unsur-unsur sistem pengendalian internal setiap perusahaan pada umumnya
adalah sama. Tetapi perbedaannya terletak pada dinamika interaksi unsur-unsur tersebut
untuk setiap perusahaan akan berbeda. Hal ini disesuaikan dengan industri besar
kecilnya perusahaan, dan falsafah manajemen
Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway
Commission report, komponen pengendalian internal terdiri dari:
1. Lingkungan pengendalian (control environment)
Menurut Elder, Beasley, dan Arens (2010):
16
“Consist of the action, policies, and procedures that reflect the overall attitudes
of the top management, directors, and owners of an entity about internal control
and its importance to the entity”
Yang dapat diartikan bahwa lingkungan pengendalian itu terdiri dari
tindakan, pengawasan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari
manajemen atas, direksi, dan para pemilik modal tentang pengendalian internal
dan seberapa pentingnya itu
Komponen pendukung pengendalian lingkungan:
1. Commitment to competence
2. Integrity and ethical values
3. Board of director and audit committee participation
4. Management’s philosophy and operating style
5. Organizational structure
6. Human resource policies and practices
2. Penaksiran Risiko (Risk Assessment)
Menurut Bank Indonesia, dalam lamp SE No.5/22/DPNP Tgl 29 September 2003
Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang
dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko
yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
3. Aktifitas Pengendalian (Control Activities)
Merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu menyakinkan bahwa
tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam
mencapai tujuan perusahaan.
17
Menurut Elder, Beasley, dan Arens (2010), tipe spesifik dari aktifitas
pengendalian adalah:
1. Adequate separation of duties
2. Proper authorization of transactions and activities
3. Adequate documents and records
4. Physical control over assets and records
5. Independent checks on performance
4. Informasi dan komunikasi (information processing and communication)
Menurut Bank Indonesia, dalam lamp SE No.5/22/DPNP Tgl 29 September 2003
‐ Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha,
kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan
yang mendukung pelaksanaan tugas dewan Komisaris dan Direksi.
‐ Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh
pihak, baik intern maupun ekstern, seperti otoritas pengawasan Bank, auditor
ekstern, pemegang saham dan nasabah Bank.
5. Pemantauan (monitoring)
Menurut Elder, Beasley, dan Arens (2010): “Management’s ongoing and
periodic assessment of the quality of internal control performance to determine
whether controls are operating as intended and are modified when needed”
Yang berarti, pengelolaan penilaian berkelanjutan dan berkala tentang
kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah kontrol telah
beroperasi sebagaimana dimaksud dan diubah jika perlu.
18
II.2.4 Keterbatasan Pengendalian Internal
Menurut Boynton, dan Johnson (2006) mengidentifikasikan keterbatasan yang
melekat (inherent limitations) pada pengendalian internal, yaitu:
1. Kesalahan dalam pertimbangan (Poor Judgement)
Manajemen dan personil lainnya dapat melakukan pertimbangan yang
buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin
karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur
lainnya.
2. Gangguan (Breakdown)
Gangguan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika
personal salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat
kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau
permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat
berkontribusi pada terjadinya gangguan.
3. Kolusi (Collusion)
Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang
melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan
karyawan yang lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus
menutupi kecurangan sehingga tidak dideteksi oleh pengendalian internal.
4. Pengabaian oleh manajemen (Management Override)
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur tertulis untuk
tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi
19
keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan. Praktik
pengabaian (override) termasuk membuat penyajian yang salah dengan
sengaja kepada auditor dan lainnya, seperti menerbitkan dokumen palsu
untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.
5. Biaya lawan manfaat (Cost Versus Benefit)
Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi
manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Pengukuran yang tepat baik dari
biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus
membuat sendiri estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi
hubungan antara biaya dan manfaat.
II.3 Manajemen kredit
Menurut Kasmir (2008), pengertian manajemen kredit adalah bagaimana
mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit
tersebut lunas.
II.3.1 Kredit dan Pembiayaan
Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan
20
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
II.3.2 Unsur-Unsur Kredit
Menurut Kasmir (2008), unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:
1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik
berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu
di masa datang.
2. Kesepakatan
Kesempatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing yang dituangkan dalam
akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah
3. Jangka waktu
Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Risiko
Risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu:
‐ Risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar
kreditnya padahal mampu.
‐ Risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, contoh
akibat terjadinya musibah
21
5. Balas jasa
Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya
administrasi kredit adalah keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank syariah,
balas jasa ditentukan dengan bagi hasil
II.3.3 Jenis-Jenis Kredit
Menurut Kasmir (2008), jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:
1. Dilihat dari segi kegunaan
Untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam
kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Terdapat 2 jenis kegunaan, yaitu:
a. Kredit investasi
Kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau
membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu
periode yang relatif lebih lama
b. Kredit modal kerja
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi
dalam operasionalnya
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
a. Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi
b. Kredit konsumtif
Merupakan kredit yang digunakan untuk di konsumsi atau dipakai secara
pribadi
22
c. Kredit perdagangan
Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk
membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil
penjualan barang dagang tersebut
3. Dilihat dari segi jangka waktu
a. Kredit jangka pendek
Memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun
b. Kredit jangka menengah
Waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun
c. Kredit jangka panjang
Kredit yang pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 tahun / 5 tahun
4. Dilihat dari segi jaminan
Dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pembelian suatu fasilitas
kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal
senilai dengan kredit yang diberikan
a. Kredit dengan jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu dalam
bentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang
dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
b. Kredit tanpa jaminan
Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si
calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.
23
5. Dilihat dari segi sektor usaha
‐ Kredit pertanian
‐ Kredit peternakan
‐ Kredit industri
II.3.4 Jaminan Kredit
Menurut Kasmir (2008): Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank
dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi
nilai kredit maka bank akan aman jika debitur tidak dapat melunasinya
Jaminan kredit dibagi sebagai berikut:
1. Jaminan dengan barang-barang
2. Jaminan dengan surat berharga
3. Jaminan orang atau perusahaan
4. Jaminan asuransi
II.3.5 Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit
Menurut Kasmir (2008), terdapat 3 jenis model pembebanan suku bunga yang
sering dilakukan oleh bank. Adapun model pembebanan jenis suku bunga yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Flat rate
Merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode, sehingga jumlah
angsuran setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas
2. Sliding rate
Merupakan perhitungan yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku
bunga bank per periode dengan sisa pinjaman
24
3. Floating rate
Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan tingkat suku bunga
pada bulan yang bersangkutan
II.3.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
Menurut Kasmir (2008), prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan
prinsip pemberian kredit 5C atau prinsip pemberian kredit 7P.
1. Prinsip pemberian kredit 5C
1. Character
Suatu sifat atau watak seseorang dalam hal ini debitur
2. Capacity (Capability)
Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang
dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan
memperoleh laba
3. Capital
Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah
terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank
4. Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik
maupun non fisik yang berfungsi sebagai pelindung bank dari resiko
kerugian
5. Condition
Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di
masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing
25
2. Penilaian dengan prinsip 7P
1. Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-
hari maupun masa lalunya
2. Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau
golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya
3. Perpose
Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis
kredit yang diinginkan nasabah
4. Prospect
Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah
menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau
sebaliknya
5. Payment
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang
telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit
yang diperolehnya
6. Profitability
Untuk menganalisis bagaimana nasabah memperoleh laba
7. Protection
Bertujuan untuk menjaga kredit yang dikucurkan namun melalui suatu
perlindungan yang dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi
26
3. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi
1. Aspek hukum
Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen
atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur
2. Aspek pasar dan pemasaran
Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa
yang akan datang
3. Aspek keuangan
Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam
membiayai dan mengelola usahanya
4. Aspek operasi/teknis
Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan
kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana
yang dimiliki
5. Aspek manajemen
Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh
perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas
6. Aspek ekonomi/sosial
Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang
ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat,
apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya
27
7. Aspek AMDAL
Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul
dengan adanya suatu usaha, dan cara-cara pencegahan atas dampak tersebut.
II.3.7 Prosedur Pemberian Kredit
Menurut Kasmir (2008), tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk
memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam praktiknya
prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman
perseorangan dan pinjaman suatu badan hukum.
Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:
1. Pengajuan Proposal
Adalah permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal, yang
berisikan keterangan:
a. Riwayat perusahaan
Seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut
latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah
pemasaran produknya
b. Tujuan pengambilan kredit
Harus dijelaskan tujuan dalam pengambilan kredit apakah untuk modal kerja
atau investasi
c. Besarnya kredit dan jangka waktu
Harus dijelaskan juga besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka
waktu kreditnya
28
d. Cara pemohon mengembalikan kredit
Perlu dijelaskan dengan rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan
kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya
e. Jaminan kredit
Jaminan yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat, dan biasanya
setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu
Selanjutnya proposal dilampiri berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:
‐ Akte pendirian perusahaan
‐ Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit
‐ T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)
‐ N.P.W.P (Nomer Pokok Wajib Pajak)
‐ Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
‐ Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
‐ Daftar penghasilan bagi perseorangan
‐ Kartu keluarga (KK) bagi perseorangan
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman
Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan
pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang
diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
Apakah berkas-berkas lampiran proposal membuktikan kebenaran dan
keaslian, seperti kebenaran dan keaslian akte notaris, TDP, KTP, dan surat-surat
jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instalasi berwenang yang
mengeluarkan.
29
Kemudian jika semua asli dan benar, pihak bank akan mencoba
mengkalkulasi jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan
nasabah untuk membayar. Dengan cara melihat angka-angka dilaporan keuangan
dengan berbagai rasio keuangan yang ada.
3. Penilaian Kelayakan Kredit
Penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip
5C atau 7P namun untuk kredit yang jumlahnya lebih besar perlu dilakukan
dengan metode penilaian dengan studi kelayakan. Aspek-aspek yang perlu dinilai
dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:
1. Aspek hukum
Tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen
yang diajukan oleh pemohon kredit
2. Aspek pasar dan pemasaran
Untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana
strategi pemasaran yang dilakukan. Yang dinilai adalah prospek usaha
sekarang dan masa yang akan datang
3. Aspek keuangan
Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu
neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir. Analisis menggunakan rasio-
rasio keuangan
4. Aspek teknis/operasi
Aspek ini untuk menilai masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana
dan prasarana yang dimiliki, termasuk lay out gedung dan ruangan
30
5. Aspek manajemen
Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk
sumber daya manusia yang dimilikinya
6. Aspek ekonomi sosial
Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas
baik bagi ekonomi maupun sosial
7. Aspek AMDAL
Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah
memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara
4. Wawancara Pertama
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan
langsung dengan calon pemimpin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank
inginkan. Dan juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang
sebenarnya.
5. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot)
Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek
yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam
proposal
6. Wawancara Kedua
Hasil peninjauan lapangan dicocokan dengan dokumen yang ada serta
hasil wawancara pertama dalam wawancara kedua. Ini merupakan kegiatan
31
perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah
dilakukan on the spot di lapangan
7. Keputusan Kredit
Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk
diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, keputusan
kredit mencakup:
‐ Akad kredit yang akan ditandatangani
‐ Jumlah uang yang diterima
‐ Jangka waktu kredit
‐ Dan biaya-biaya yang harus dibayar
8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya
Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Penandatanganan
dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris
9. Realisasi Kredit
Realisasi kredit diberikan dengan cara membuka rekening giro atau
tabungan di bank yang bersangkutan. Pencairan dana kredit tergantung dari
kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap