19
BAB II LANDASAN TEORI Suatu penelitian kaitan antara landasan teori dan fakta empirik sangat penting. Menghindari kesalahan pengertian dalam pemahaman dan untuk memperoleh kesatuan pandangan terhadap beberapa istilah, maka bab II ini akan mengemukakan beberapa hal yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian, secara rinci sebagai berikut : 2.1. Konsep Koperasi Pengertian koperasi secara umum adalah “ Suatu badan yang merupakan organisasi ekonomi dengan ciri-ciri khusus”. Menurut Entri Sulistari (2010:16) Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang ekonomi, yang anggota-anggotanya adalah orang-orang atau badan-badang hukum koperasi yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.” Menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran orang-seorang dan bangun

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

  • Upload
    lycong

  • View
    222

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

BAB II

LANDASAN TEORI

Suatu penelitian kaitan antara landasan teori dan fakta empirik sangat

penting. Menghindari kesalahan pengertian dalam pemahaman dan untuk

memperoleh kesatuan pandangan terhadap beberapa istilah, maka bab II ini akan

mengemukakan beberapa hal yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam

penelitian, secara rinci sebagai berikut :

2.1. Konsep Koperasi

Pengertian koperasi secara umum adalah “ Suatu badan yang merupakan

organisasi ekonomi dengan ciri-ciri khusus”. Menurut Entri Sulistari (2010:16)

“Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang ekonomi, yang

anggota-anggotanya adalah orang-orang atau badan-badang hukum koperasi yang

bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan

suatu usaha atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.”

Menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya

Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33

antara lain menyatakan bahwa kemakmuran orang-seorang dan bangun

Page 2: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

��

perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Penjelasan Pasal 33

menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian

nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Penjelasan

diatas, nampak bahwa koperasi memiliki peranan penting dalam sistem

perekonomian nasional.

2.2. Jenis-Jenis Koperasi

Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan

(Drs. Subandi, M.M., 2009: 35) sebagai berikut :

a. Koperasi simpan pinjam

Adalah koperasi yang melayani penyediaan jasa penyimpanan uang

(tabungan) dan jasa peminjaman uang (kredit).

b. Koperasi konsumsi

Adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang

konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

c. Koperasi produksi

Adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi

barang jadi atau setengah jadi.

d. Koperasi pemasaran

Adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya

dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, obyek penelitian yang dimaksut dalam

penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam.

Page 3: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

��

2.3. Koperasi Simpan Pinjam

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

disebutkan bahwa pengertian Koperasi simpan pinjam adalah Koperasi yang

kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Sedangkan pelaksanaan simpan pinjam

dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya (pasal 12 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995). Dengan demikian, koperasi simpan

pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan dalam bentuk koperasi yang

melayani penyediaan jasa penyimpanan uang (tabungan) dan jasa peminjaman

uang (kredit). Tujuan dari Koperasi Simpan Pinjam sama dengan tujuan koperasi

pada umumnya, yaitu menyejahterakan anggotanya. Sedangkan dari segi

mekanisme kerjanya koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan non

bank.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan Koperasi

Simpan Pinjam dalam penelitian ini adalah Koperasi ”TABITA” yang kegiatan

usahanya memberikan jasa penyimpanan uang (tabungan) dan memberikan kredit

bagi nasabah atau anggota yang membutuhkan dengan syarat yang mudah.

2.4. Konsep Kredit atau Pinjaman

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga kredit. Menurut asal mulanya kata kredit berasal

Page 4: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

dari Bahasa Yunani “credere” yang artinya adalah kepercayaan atau kombinasi

dari Bahasa Latin “credo” yang berarti saya percaya dan yang merupakan

kombinasi dari Bahasa Sansekerta “cred” yang berarti kepercayaan dan Bahasa

Latin “do” yang berarti saya tempatkan. Maksud dari kepercayaan bagi si pemberi

kredit adalah dia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang

disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sedangkan bagi

si penerima kredit merupakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka

waktu.

2.5. Unsur Unsur Kredit

Sedangkan menurut Kasmir (2001:94-95), pengertian Kredit jika dilihat

secara utuh mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang

diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima

kembali dimasa tertentu dimasa datang.

b. Kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing.

c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu

tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka

panjang.

d. Resiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan

suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin

Page 5: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

panjang suatu kredit semakin besar resikonya dan sebaliknya dan resiko

ini menjadi tanggungan bank.

e. Balas jasa atau bunga. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit

atau jasa tersebut.

2.6. Fungsi Kredit

Dalam sebuah sistem perekonomian, kredit memiliki posisi yang sangat

strategis. Posisi strategis kredit ditunjukkan dalam fungsi (Kasmir, 2001:97)

sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya guna uang.

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan

menghasilkan sesuatu yang berguna.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Hal ini uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari satu wilayah

ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan

memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang

dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan akan dapat digunakan oleh si debitur untuk

mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna.

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Kredit dapat dikaitkan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan

adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang

diperlukan masyarakat.

Page 6: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

e. Menimbulkan kegairahan berusaha.

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi

yaitu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

f. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan yang memperoleh kredit tentusaja berusaha untuk

meningkatkan usahanya.

Sebagai suatu jenis usaha, kredit mempunyai beberapa tujuan yang dapat

disampaikan antara lain sebagai berikut :

a. Bagi nasabah sebagai debitur dengan mendapatkan kredit bertujuan untuk

mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan

di masa depan.

b. Sedangkan bagi koperasi sendiri juga diharapkan melalui pemberian kredit

akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai ganti harga dari pinjaman

itu sendiri.

c. Semakin banyaknya kredit yang disalurkan maka peningkatan

pembangunan pemerintah di berbagai sektor semakin baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan fungsi

kredit dalam penelitian ini adalah manfaat yang diberikan oleh Koperasi

Simpan Pinjam ”TABITA” untuk pihak Koperasi yang bersangkutan,

nasabah atau anggota dan pemerintah.

2.7. Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi koperasi untuk

menutupi kerugian jika mengingat peminjam mengalami kemacetan atau kendala

Page 7: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

dalam proses pengembalian kredit. Dengan menutup kredit macet dengan jaminan

tersebut, maka koperasi dengan jaminan kredit relatif lebih aman.

Menurut Kamir (2001:102) Jaminan yang dapat digunakan oleh calon

peminjam adalah :

1. Dengan Jaminan

a. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan

jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan lainnya.

b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-

surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat tanah, sertifikat deposito

dan lainnya.

c. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila

kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang

menanggung resikonya.

2. Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah kredit yang diberikan bukan dengan

jaminan barang tertentu. Kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian

terhadap prospek usahanya atau pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha

ekonomi lemah.

Kredit yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam ”TABITA” perlu

dijaga keamanannya sehingga perlu Jaminan dalam pemberian kredit, untuk

mengantisipasi terjadinya kredit macet. Jaminan kredit yang diperlukan dalam

pemberian kredit oleh Koperasi Simpan Pinjam ”TABITA” Kota Salatiga

adalah :

Page 8: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

a. Jaminan benda berwujud, seperti kendaraan bermotor dan emas

b. Jaminan benda tidak berwujud, seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah

dan BPKB

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan jaminan

kredit dalam penelitian ini adalah benda berwujud atau tidak berwujud

yang diberikan oleh nasabah atau anggota kepada pihak KSP TABITA

untuk melindungi dana yang disalurkan dari terjadinya kredit macet.

2.8. Penilaian Dalam Pemberian Kredit

Calon nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman diharuskan

memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, koperasi akan memberikan penilaian

apakah calon nasabah atau anggota tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan

kredit dengan menggunakan analisi 5C dan 7P. Analisis kredit adalah fungsi

untuk memberikan penilaian kredit berdasarkan norma yang berlaku di dalam

perkreditan yang sehat dibandingkan dengan fakta calon peminjam.

Penilaian pemberian kredit dengan metode analisis dengan 5C menurut

Kasmir (2001:104) adalah :

a. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar

belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun

bersifat pribadi.

Page 9: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

b. Capasity

Melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur

dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan

pemerintah.

c. Capital

Melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan

(neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran dari segi

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

d. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi

suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan

secepat mungkin.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik

sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta

prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek

yanmg baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif

kecil.

Page 10: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

��

Penilaian pemberian kredit dengan metode analisis dengan 7P menurut

Kasmir (2001:106) adalah :

a. Personality

Menilai calon peminjam dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya

sehari-hari maupun masa lalunya.

b. Party

Mengklasifikasikan peminjam kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Perpose

Mengetahui tujuan calon peminjam dalam mengambil kredit.

d. Prospect

Menilai usaha calon peminjam dimasa yang akan datang menguntungkan

atau tidak.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana calon peminjam mengembalikan kredit

yang telah diambil.

f. Profitability

Menganalisis bagaimana kemampuan calon peminjam dalam mencari laba.

g. Protection

Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan.

Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan

asuransi.

Page 11: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

��

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan metode

penilaian pemberian kredit dalam penelitian ini adalah cara-cara yang digunakan

oleh Koperasi Simpan Pinjam ”TABITA” untuk menilai calon peminjam yang

mengajukan kredit, bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali.

2.9. Konsep Sistem

Pengertian sistem menurut Drs. Ibnu Syamsi, S.U. (2004:16) adalah

sekumpulan kegiatan yang terdiri dari sub-subsistem yang saling berinteraksi satu

dengan lainnya dan berproses untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian

tersebut yang merupakan subsistem adalah prosedur, antara prosedur yang satu

dengan prosedur yang lain dalam satu system itu saling berkaitan. Sedangkan

metode itu merupakan komponen dari prosedur. Semuanya merupakan proses

yang berkaitan satu dengan lainnya menuju kearah sasaran, maksud atau tujuan

tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan Sistem

dalam penelitian ini adalah Tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah

agar pengajuan kredit diproses oleh pihak koperasi sehingga pengajuan kredit bisa

disetujui dan dicairkan.

2.10. Risiko Kredit

Menurut Drs.H.Masyud Ali, M.Ba, MM (2006:199) Risiko kredit adalah

risiko yang kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak

lunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. Artinya setiap saat

bila terdapat peminjam atau debitur yang tidak melunasi kembali pinjamannya

Page 12: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

dan membayar bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya maka koperasi sedang

berhadapan dengan risiko kredit.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan

risiko kredit dalam penelitian ini adalah tanggungan yang harus diterima oleh

pihak koperasi karena ketidakmampuan nasabah atau anggota dalam

pengembalian kredit.

2.11. Prosedur Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum dilakukan

(Kasmir, 2001:110) sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Calon peminjam mengajukan permohonan kredit dengan dilampiri berkas-

berkas yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah

lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam secara langsung untuk

meyakinkan apakah berkas-berkas telah sesuai dan lengkap.

4. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai

objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

Page 13: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit

Merupakan penetuan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit

dicairkan terlebih dahulu pemohon kredit menandatangani akad kredit.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang

diperlukan dengan membuka tabungan di bank atau koperasi yang

bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai

realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan

tujuan kredit.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan prosedur

pemberian kredit dalam penelitian ini adalah langkah-langkah dan persyaratan

yang diberlakukan oleh KSP TABITA dalam pemberian kredit, mulai dari

pengajuan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yang diminta.

2.12. Sistem Pengendalian Kredit

Sistem pengendalian kredit dalam penelitian ini adalah suatu sistem yang

terdiri dari prosedur dan metode digunakan oleh pihak KSP TABITA kota

Page 14: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

� �

Salatiga untuk mencegah atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu

kerugian yang akan atau telah terjadi, akibat debitur tidak mampu memenuhi

kewajiban pokok pinjaman.

2.13. Faktor-Faktor Penyebab dan Pengendalian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2001:115) Faktor-faktor penyebab kredit macet antara

lain :

1. Pihak koperasi

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga

apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula

terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur

sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal

yaitu:

- Adanya unsur kesengajaan, nasabah sengaja untuk tidak

bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit

yang diberikan macet.

- Adanya unsur tidak sengaja, si debitur mau membayar akan tetapi

tidak mampu. Kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Pengendalian terhadap kredit macet menurut Kasmir (2001:103) perlu

dilakukan beberapa hal, antara lain:

1. Rescheduling, yaitu dengan menggunakan cara :

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Page 15: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

Dalam hal ini debitur atau peminjam diberikan keringanan dalam

masalah jangka waktu kredit.

b. Memperpanjang waktu angsuran

Yaitu dengan memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka

waktu kredit.

2. Reconditioning, yaitu mengubah berbagai persyaratan yang ada dengan

cara :

a. Kapitalisasi bunga yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, jadi hanya

bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok

pinjamanyya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga, dengan penurunan suku bunga dimaksudkan

agar lebih meringankan beban masalah.

d. Pembebasan bunga

3. Restructuring, yaitu dengan menggunakan cara:

a. Menambah jumlah kredit

b. Menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan

dari pemilik

4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.

5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak

benar-benar punya etikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk

membayar semua hutang-hutangnya.

Page 16: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan faktor-faktor

penyebab kredit macet dalam penelitian ini adalah kredit macet yang disebabkan

oleh kecerobohan dari pihak koperasi itu sendiri atau dari pihak nasabah.

2.14. Pengendalian Risiko Preventif dan Kuratif

Menurut Djojosoedarsono Soeisno (1999:57) Mengendalikan secara

preventif adalah menghindari harta, orang atau kegiatan dari explosure terhadap

risiko dengan jalan :

a. Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau menghentikan

kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko.

b. Menolak memiliki atau menolak kegiatan itu walau hanya sementara

Menanggulangi kerugian yang sudah terjadi (kuratif) adalah usaha usaha

yang dilakukan untuk memperkecil atau mengurangi keparahan bila suatu risiko

atau kerugian memang terjadi.

2.15. Hasil Penelitian Terdahulu

Pingky Indraswari (2011) melakukan penelitian tentang pengendalian

kredit modal usaha study kasus pada BPR Kridaharta Salatiga. Hasil penelitian

menunjukan bahwa terdapat dua langkah yang tidak dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan yang kurang dari pihak bank setelah kredit dicairkan untuk

memantau perkembangan usaha debitur agar tidak terjadi penunggakan dalam

pembayaran kredit.

b. Analisis kredit sebelum dicairkan, pihak bank kurang teliti menganalisis

kondisi dari debitur, sehingga adanya kesalahan pencairan kredit yang

diberikan.

Page 17: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

2.16. Kerangka Berpikir

Koperasi Simpan Pinjam TABITA merupakan badan usaha yang harus

dikelola secara profesional. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya

sistem pengendalian kredit, yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya

kredit bermasalah atau kredit macet. Sistem pengendalian kredit terdiri dari 2

komponen yaitu :

c. Prosedur

1. Pengajuan berkas-berkas

2. Penyelidikan berkas pinjaman

3. Wawancara I

4. On the spot

5. Wawancara II

6. Keputusan kredit

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

8. Realisasi kredit

9. Penyaluran atau penarikan dana

d. Metode

1. Proses pengajuan kredit

2. Pengelompokan jenis pinjaman

Sistem Pengendalian Kredit

PROSEDUR

METODE

Page 18: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

3. Penilaian kelayakan

4. Proses pencairan kredit

5. Pengawasan terhadap kredit

6. Pengendalian jaminan kredit

7. Analisis gejala terjadinya kredit macet

8. Pengelolaan terhadap resiko

9. Penggolongan kualitas terhadap terjadinya kredit macet

10. Menghilangkan atas kerugian yang telah terjadi

Berdasarkan data yang diperoleh penggolongan sistem pengendalian kredit

sebagai berikut:

1. Baik

Sistem pengendalian baik jika prosedur (langkah-langkah dan persyaratan)

yang dilakukan KSP TABITA dalam pemberian kredit dan ke 10 metode

pengendalian berjalan dengan baik sehingga tidak ada nasabah yang tidak

sanggup mengembalikan pinjaman.

2. Cukup Baik

Sistem pengendalian cukup baik jika prosedur (langkah-langkah dan

persyaratan) yang dilakukan KSP TABITA dalam pemberian kredit dan ke

10 metode pengendalian terdapat kendala tetapi masih bisa diatasi

sehingga kredit berjalan kurang lancar.

Page 19: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Koperasirepository.uksw.edu/bitstream/123456789/745/3/T1_162007049_BAB II.pdf · “Koperasi adalah suatu badan kerjasama yang bergerak dibidang

���

3. Tidak Baik

Sistem pengendalian tidak baik jika prosedur (langkah-langkah dan

persyaratan) yang dilakukan KSP TABITA dalam pemberian kredit dan ke

10 metode pengendalian terdapat kendala yang tidak bisa di atasi sehingga

terjadi kredit macet.