14
ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan : 1. HMJ AP FISIP UNDIP merupakan lembaga formal intra kampus, yang beranggotakan seluruh mahasiswa Administrasi Publik dan berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. 2. Anggaran Dasar HMJ AP FISIP UNDIP , selanjutnya disingkat dengan AD HMJ AP FISIP UNDIP, adalah peraturan dasar HMJ AP FISIP UNDIP. 3. Dewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. 4. Dewan Pertimbangan adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai badan konsultasi dan pengawas organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. 5. Tim formatur adalah sebuah tim yang berfungsi untuk membantu Ketua Umum dalam pembentukan struktur organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan konstitusional : UUD 1945 3. Landasan Operasional : a. Tri Dharma Perguruan Tinggi b. Undang-undang no. 20/ tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. c. Peraturan pemerintah No. 60/tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi d. Keputusan Mendikbud No. 155/U/ tahun 1998 tentang Pedoman Pokok Organisasi e. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 4/tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro BAB III AZAS DAN CIRI HMJ ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNDIP Pasal 3

BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

  • Upload
    vobao

  • View
    219

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

1. HMJ AP FISIP UNDIP merupakan lembaga formal intra kampus, yang beranggotakan seluruh

mahasiswa Administrasi Publik dan berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro.

2. Anggaran Dasar HMJ AP FISIP UNDIP , selanjutnya disingkat dengan AD HMJ AP FISIP

UNDIP, adalah peraturan dasar HMJ AP FISIP UNDIP.

3. Dewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat

organisasi HMJ AP FISIP UNDIP.

4. Dewan Pertimbangan adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai badan konsultasi dan

pengawas organisasi HMJ AP FISIP UNDIP.

5. Tim formatur adalah sebuah tim yang berfungsi untuk membantu Ketua Umum dalam

pembentukan struktur organisasi HMJ AP FISIP UNDIP.

BAB II

LANDASAN HUKUM

Pasal 2

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan konstitusional : UUD 1945

3. Landasan Operasional :

a. Tri Dharma Perguruan Tinggi

b. Undang-undang no. 20/ tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

c. Peraturan pemerintah No. 60/tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

d. Keputusan Mendikbud No. 155/U/ tahun 1998 tentang Pedoman Pokok Organisasi

e. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 4/tahun 2014 tentang Organisasi

Kemahasiswaan Universitas Diponegoro

BAB III

AZAS DAN CIRI HMJ ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNDIP

Pasal 3

Page 2: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

1. HMJ AP FISIP UNDIP diselenggarakan berdasarkan azas keterbukaan, netralitas, kebersamaan

dan demokrasi serta tidak bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. HMJ AP FISIP UNDIP dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan

cita-cita HMJ yang tidak bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Azas dan ciri HMJ AP FISIP UNDIP sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) merupakan

penjabaran dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

4. HMJ AP FISIP UNDIP adalah organisasi kemahasiswaan yang keanggotaannya bersifat

sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.

5. HMJ AP FISIP UNDIP bukan organisasi kekuatan sosial politik, bukan bagian dari salah satu

organisasi kekuatan sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.

BAB IV

VISI DAN MISI HMJ ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNDIP

Pasal 4

Visi Mewujudkan Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP sebagai organisasi

terdepan yang penuh karya, semangat berdedikasi, dekat bersahabat dan mengayomi semua.

Pasal 5

Misi

Misi HMJ AP FISIP UNDIP adalah :

1. Memberikan inovasi pada program yang sudah ada

2. Mengoptimalkan kinerja setiap bidang dengan upaya menyelaraskan semangat

3. Mengupayakan untuk melibatkan seluruh Mahasiswa Jurusan AP FISIP UNDIP dalam tiap

kegiatan

4. Aktif dan peduli pada isu-isu yang berkaitan dengan kemajuan Mahasiswa Jurusan AP

FISIP UNDIP dalam rangka menghidupkan nuansa akademis di Jurusan AP FISIP UNDIP

5. Membangun relasi dengan mitra lembaga lainnya baik dalam internal FISIP UNDIP maupun

Eksternal FISIP UNDIP .

BAB V

NAMA, TEMPAT DAN LAMBANG

Pasal 6

Nama

Lembaga ini bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang selanjutnya disebut dengan HMJ AP FISIP UNDIP.

Pasal 7

Tempat

Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP bertempat di sekretariat HMJ

AP , Gedung Perpustakaan lt.1 FISIP UNDIP yang beralamat di Jl. Prof. H. Soedarto, S.H.

Tembalang Semarang.

Page 3: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

Pasal 8

Ayat 1

Lambang

Ayat 2

Makna

1. Tulisan AP melambangkan Jurusan Administrasi Publik.

2. Tulisan Universitas Diponegoro yang melengkung di atas tulisan AP melambangkan

bahwa Administrasi Publik berada di bawah naungan Universitas Diponegoro.

3. Tulisan HMJ Administrasi Publik melambangkan identitas organisasi.

4. Tiga garis lengkung pada huruf a melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

5. Warna Orange pada huruf a melambangkan warna identitas FISIP UNDIP.

6. Warna Hitam pada huruf p melambangkan netralitas organisasi.

Pasal 9

Nama dan lambang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang telah

dipakai secara sah oleh organisasi lain.

BAB VI

KEDUDUKAN

Pasal 10

HMJ Administrasi Publik FISIP UNDIP adalah Organisasi Independen yang tidak berada di bawah

kendali organisasi lain.

BAB VII

TUJUAN DAN FUNGSI HMJ AP FISIP UNDIP

Pasal 11

Tujuan

1. Tujuan umum HMJ AP FISIP UNDIP adalah :

a. Sebagai wadah pengembangan diri dan kreativitas Mahasiswa.

b. Menciptakan suasana kampus yang dinamis melalui berbagai kegiatan di tingkat jurusan

maupun luar jurusan.

c. Mengoptimalkan SDM untuk lebih terasah dan berguna bagi masyarakat dan lingkungan

kampus UNDIP pada khususnya.

d. Membentuk pola pembinaan dan pengembangan mahasiswa jurusan Administrasi Publik

FISIP UNDIP yang sistematis dan berkelanjutan.

e. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan, baik akademis maupun non

akademis.

Page 4: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

2. Tujuan khusus HMJ AP FISIP UNDIP adalah :

a. Menciptakan kekeluargaan dan solidaritas di antara mahasiswa jurusan Administrasi Publik

FISIP UNDIP .

b. Meningkatkan partisipasi mahasiswa jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP dalam

kegiatan kampus.

c. Menggali potensi kreatif yang inovatif ,mengembangkan pemikiran dan penalaran

mahasiswa jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP.

d. Memberi masukan-masukan bagi perbaikan kinerja jurusan Administrasi Publik FISIP

UNDIP .

Pasal 12

Fungsi HMJ AP FISIP UNDIP berfungsi sebagai sarana :

1. Pendidikan organisasi bagi mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNDIP untuk

mengembangkan potensi diri.

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan mahasiswa demi kesejahteraan

bersama.

3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi mahasiswa jurusan Administrasi Publik FISIP

UNDIP dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan jurusan.

BAB VIII

ORGANISASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

Organisasi HMJ AP FISIP UNDIP terdiri dari :

a. Ketua Umum

b. Sekretaris Umum

c. Sekretaris I dan II

d. Bendahara I dan II

e. Ketua Bidang

f. Sekretaris Bidang

g. Anggota Bidang

h. Dewan Pertimbangan Himpunan

i. Dewan Pembina Himpunan

Pasal 14

Pengambilan Keputusan

1. Dalam setiap kegiatannya HMJ AP FISIP UNDIP berlandaskan pada program kerja serta

mufakat.

2. Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis melalui musyawarah kerja dengan

kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota.

BAB IX

KEANGGOTAAN

Page 5: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

Pasal 15

Anggota HMJ AP FISIP UNDIP adalah seluruh mahasiswa jurusan Administrasi Publik Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berstatus mahasiswa aktif.

BAB X

KEPENGURUSAN

Pasal 16

1. Pengurus HMJ AP FISIP UNDIP adalah mahasiswa jurusan Administrasi Publik yang terdaftar

dalam kepengurusan HMJ AP FISIP UNDIP.

2.Kepengurusan HMJ AP FISIP UNDIP berlangsung selama satu periode kepengurusan, yaitu

dihitung sejak dilantik sampai dengan dilantiknya kepengurusan HMJ AP FISIP UNDIP yang

baru oleh pejabat Fakultas.

BAB XI

STUKTUR ORGANISASI

Pasal 17

Struktur organisasi HMJ AP FISIP UNDIP dibuat oleh Ketua Umum bersama dengan tim

Formatur.

Pasal 18

Terlampir

BAB XII

KEORGANISASIAN

Pasal 19

Kekuasaan

Kekuasaan organisasi dipegang oleh Sidang Musyawarah Kerja, Sidang Istimewa, Sidang Semester,

Rapat Bidang, Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan.

Pasal 20

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan dipegang oleh Ketua Umum HMJ AP FISIP UNDIP.

2. Ketua umum dipilih melalui Pemira Administrasi Publik.

3. Untuk membantu Ketua Umum, dibentuk Badan Pengurus Harian (BPH) dan Bidang-Bidang.

BAB XIII

KETENTUAN UMUM PEMILU RAYA HMJ ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNDIP

Pasal 21

Pemilu Raya

1. Pemilu Raya HMJ AP FISIP UNDIP adalah sarana mewujudkan Pemerintahan Mahasiswa

di tingkat Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP

Page 6: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

2. Pemilu Raya HMJ AP FISIP UNDIP diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai

Demokratis, transparan, jujur, adil, dengan pemungutan suara secara langsung, umum,

bebas, rahasia.

3. Pemilu Raya HMJ AP FISIP UNDIP berhak diikuti oleh seluruh Mahasiswa Jurusan

Administrasi Publik FISIP UNDIP yang masih aktif.

4. Pemilu Raya HMJ AP FISIP UNDIP dilaksanakan untuk memilih ketua umum HMJ AP

FISIP UNDIP.

5. Steering Committee (SC) adalah mahasiswa Jurusan Administrasi Publik yang ditunjuk oleh

pengurus HMJ AP FISIP UNDIP pada masa jabatan aktif.

6. Organizing Committee (OC) adalah Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP

Yang diberi wewenang oleh pengurus HMJ AP FISIP UNDIP aktif untuk

menyelenggarakan Pemilu Raya HMJ AP FISIP UNDIP.

7. Ketentuan teknis mengenai pemilu raya HMJ AP FISIP UNDIP diatur lebih lanjut dalam

peraturan yang dibuat oleh Organizing Committee (OC).

BAB XIV

KEUANGAN DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 22

Sumber Dana

1. Sumber dana HMJ Administrasi Publik FISIP UNDIP Berasal dari dana kemahasiswaan

Fakultas.

2. Kas pengurus HMJ Administrasi Publik FISIP UNDIP

3. Sumber lain yang sah , halal dan tidak mengikat.

Pasal 23

PengelolaanKeuangan

1. Dana HMJ AP FISIP UNDIP dipergunakan sepenuhnya untuk mewujudkan tujuan HMJ AP

FISIP UNDIP.

2. Pengelolaan dan penggunaan biaya kegiatan dikelola oleh Pengurus dan dipertanggung jawab

kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan anggaran dasar HMJ AP FISIP UNDIP dilaksanakan dengan Sidang Istimewa.

2. Perubahan Anggaran dasar dapat diselenggarakan jika diusulkan sekurang-kurangnya dua

pertiga Pengurus HMJ AP FISIP UNDIP.

Page 7: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

BAB XVI

ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar HMJ AP FISIP UNDIP ini akan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggaran Dasar HMJ AP FISIP UNDIP berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat dengan ART, adalah peraturan yang dibentuk

sebagai penjabaran Anggaran Dasar.

2. Pedoman Pokok Organisasi yang selanjutnya disingkat dengan PPO yang merupakan dasar

dan acuan HMJ AP FISIP UNDIP.

3. Garis- garis Besar Haluan Keja yang selanjutnya disingkat dengan GBHK, merupakan

kerangka operasional HMJ AP FISIP UNDIP tentang pedoman pengembangan organisasi dan

arah kerja yang terwujud dalam program- program kerja secara menyeluruh, terarah dan

terpadu.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 2

Pengurus HMJ AP FISIP UNDIP adalah seluruh Mahasiswa aktif Administrasi Publik FISIP

UNDIP yang terpilih dalam proses seleksi dan sudah dilantik .

Pasal 3

HakPengurus

Setiap Anggota kepengurusan HMJ AP FISIP UNDIP berhak :

1. Menyatakan pendapat, memilih dan dipilih dalam pembentukan struktur kepengurusan.

2. Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan pencapaian tujuan HMJ AP FISIP

UNDIP.

3. Mendapatkan segala informasi kegiatan HMJ AP FISIP UNDIP.

4. Mengetahui transparansi pemasukan dan pengeluaran dana HMJ AP FISIP UNDIP.

Pasal 4

Kewajiban Pengurus

Setiap anggota berkewajiban untuk :

1. Menjaga nama baik almamater dan organisasi.

Page 8: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

2. Menaati aturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART dan ketetapan-ketetapan HMJ AP

FISIP UNDIP.

3. Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh HMJ AP FISIP UNDIP.

Pasal 5

Sanksi

1. Setiap anggota yang melanggar aturan seperti termaktub dalam pasal 4 ayat 1,2 dan 3

ART HMJ AP FISIP UNDIP tanpa alasan yang jelas dan logis akan dikenakan sanksi.

2. Sanksi dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

a. Apabila pengurus melanggar kewajiban pengurus yang tercantum dalam pasal 4

sebanyak satu kali tanpa alasan yang jelas dan logis, maka akan dikenakan surat

peringatan satu kali .

b. Apabila surat peringatan diabaikan sebanyak tiga kali, maka akan diberi sanksi

pencabutan hak sebagi pengurus HMJ AP FISIP UNDIP .

Pasal 6

Hilangnya kepengurusan HMJ AP FISIP UNDIP dikarenakan :

1. Meninggal dunia.

2. Drop out.

3. Selesai masa studi.

4. Mengundurkan diri dari kepengurusan HMJ AP FISIP UNDIP.

5. Keluar dari Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP.

6. Dikeluarkan dari kepengurusan HMJ AP FISIP UNDIP.

BAB III

ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat

organisasi.

2. Dewan Pembina terdiri dari Ketua Jurusan dan dua orang dosen pendamping yang dipilih

melalui musyawarah anggota HMJ AP FISIP UNDIP berkoordinasi dengan Ketua Jurusan

sebagai dewan pembina.

3. Dewan Pembina berhak memberikan bimbingan dalam pelaksaan kegiatan HMJ AP FISIP

UNDIP.

4. Dewan Pembina mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan preventif dan represif

dalam bentuk teguran dan sanksi terhadap segala jenis pelanggaran yang dilakukan oleh

pengurus HMJ AP FISIP UNDIP.

Pasal 8

Dewan Pertimbangan 1. Dewan Pertimbangan adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai badan konsultasi dan

pengawas organisasi HMJ AP FISIP UNDIP.

2. Dewan Pertimbangan terdiri dari mantan ketua HMJ AP FISIP UNDIP periode sebelumnya dan

mantan pengurus HMJ AP FISIP UNDIP yang tidak sedang dalam masa kepengurusan aktif

serta dipilih secara musyawarah pengurus.

Page 9: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

3. Dewan Pertimbangan berhak memberikan saran, pendapat dan kritikan terhadap pelaksanaan

kegiatan HMJ AP FISIP UNDIP.

4. Dewan Pertimbangan berwenang melakukan tindakan yang bersifat preventif.

Pasal 9

Tim Formatur

1. Tim Formatur adalah sebuah tim yang berfungsi untuk membantu Ketua Umum dalam

pembentukan struktur organisasi HMJ AP FISIP UNDIP.

2. Tim Formatur terdiri dari 2 pengurus harian dan ketua bidang HMJ AP FISIP UNDIP.

3. Tim Formatur bertugas untuk membuat struktur organisasi HMJ AP FISIP UNDIP bersama

dengan KetuaUmum.

Pasal 10

Perangkat Muda

1. Perangkat muda HMJ AP FISIP UNDIP adalah mahasiswa semester 1 administrasi publik yang

terpilih melalui mekanisme rekrutmen oleh HMJ AP FISIP UNDIP

2. Perangkat muda HMJ AP FISIP UNDIP memiliki masa pengabdian kurang lebih selama 3

bulan dalam satu periode kepengurusan HMJ AP FISIP UNDIP sesuai kebijakan dari ketua

umum.

3. Perangkat muda bertugas membantu pengurus HMJ AP FISIP UNDIP dalam melaksanakan

program kerja

BAB IV

MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal 11

Sidang Istimewa

1. Diselenggarakan minimal sekali dalam setiap periode kepengurusan.

2. Dihadiri oleh segenap pengurus HMJ AP FISIP UNDIP beserta undangan.

3. Wewenang :

a. Menetapkan pengantar kepengurusan.

b. Menetapkan PPO dan GBHK

c. Menetapkan AD dan ART

d. Menetapkan Program Kerja.

4. Sidang istimewa dapat dilaksanakan jika diusulkan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota

Pengurus HMJ AP FISIP UNDIP.

5. Sidang Istimewa dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ n + 1 atau kuorum

Pengurus HMJ AP FISIP UNDIP dalam sidang perubahan AD/ART yang diusulkan.

6. Sidang Istimewa berfungsi untuk :

a. Meminta pertanggung jawaban Pengurus HMJ AP FISIP UNDIP sebelum masa

kepengurusan berakhir.

b. Menetapakan atau merubah AD/ART dan GBHK dalam satu periode kepengurusan.

c. Mengesahkan pengunduran diri Ketua Umum, kemudian melakukan pemilihan Ketua

Umum melalui musyawarah HMJ AP FISIP UNDIP.

Page 10: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

Pasal 12

Sidang Semester

1. Diselenggarakan setiap semester ( setiap 6 bulan ) periode kepengurusan .

2. Dihadiri Oleh seluruh Pengurus HMJ AP FISIP UNDIP.

3. Wewenang :

a. Mengevaluasi perjalanan kepengurusan.

b. Memformulasikan pemikiran-pemikiran yang bersifat internal atau eksternal untuk

dilakukan pada semester selanjutnya.

c. Memungkinkan adanya reshuffle kepengurusan oleh ketua HMJ AP FISIP UNDIP.

Pasal 13

RapatBidang

1. Dihadiri oleh Kabid, sekbid, Anggota Bidang dan Perangkat Muda dalam satu Bidang jika

ada.

2. Dimungkinkan untuk mengundang Ketua Umum, Supervisi dan Pengurus lain yang

berkepentingan .

3. Fungsi dan wewenang :

a. Evaluasi dan/ atau konsolidasi dari ketua setiap Bidang.

b. Membahas pelaksanaan program kerja setiap Bidang.

Pasal 14

Rapat Koordinasi

1. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

2. Dihadiri oleh Pengurus HMJ AP FISIP UNDIP.

3. Fungsi dan wewenang :

a. Koordinasi antar Bidang.

b. Evaluasi kegiatan per Bidang.

c. Sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 3 Anggaran Dasar HMJ AP FISIP UNDIP.

d. Mengkaji Kondisi Internal dan Eksternal organisasi.

Pasal 15

Rapat Pimpinan

1. Diselenggarakan sukurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

2. Dihadiri oleh Pengurus Inti HMJ AP FISIP UNDIP bersama Koordinator Bidang.

3. Fungsi dan wewenang:

a. Koordinasi antar pimpinan.

b. Pembahasan Program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

PENGURUS HMJ ADMINISTRASI PUBLIK

Pasal 16

Ketua Umum

1. Mempunyai wewenang untuk membentuk struktur kepengurusan HMJ AP FISIP UNDIP

Page 11: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

2. Bertanggungjawab dan mengkoordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern

organisasi dalam satu periode kepegurusan.

3. Secara khusus mengatur dan memandu kerja Bidang bersama dengan Ketua Bidang dan

Anggota Bidang dalam satu periode kepengurusan.

4. Mempertanggung jawabkan dan melaporkan seluruh kegiatan kepengurusan pada akhir

periode kepengurusan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang berkepentingan.

5. Berhak memberikan surat peringatan kepada pengurus HMJ AP FISIP UNDIP yang

melanggar kewajiban pengurus yang tertera pada pasal 4.

6. Ketua umum berhak menentukan kebijakan Selama tidak bertentangan dengan landasan

Hukum yang tertera pada BAB II anggaran dasar dan dengan persetujuan pengurus lain.

Pasal 17

Sekretaris Umum

1. Membantu Ketua Umum dalam Koordinasi antar Bidang.

2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan sementara.

3. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.

Pasal 18

Sekretaris I dan II

1. Penanggungjawab dan Koordinator Bidang Administasi dan Kesekretariatan.

2. Mempertanggung jawabkan tugasnya pada Sekretaris Umum.

Pasal 19

Bendahara I dan II

1. Penanggungjawab dan koordinator pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi, yaitu

dana yang berasal dari DPP SPP Administrasi Publik, dana kemahasiswaan dan kas

Pengurus HMJ AP FISIP UNDIP.

2. Transparansi pengelolaan keuangan HMJ AP FISIP UNDIP kepada Pengurus HMJ AP

FISIP UNDIP.

3. Mempertanggung jawabkan tugasnya pada Ketua Umum.

Pasal 20

Ketua bidang

1. Penanggungjawab dan koordinator kegiatan yang berkaitan dengan bidangnya masing-

masing.

2. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan

wewenang.

3. Mengkoordinasikan anggota Bidang,Perangkat Muda Bidang untuk melaksanakan program

kerja Bidangnya.

4. Mempertanggungjawabkan tugasnya pada Ketua Umum.

Pasal 21

Sekretaris Bidang

Page 12: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

1. Membantu ketua bidang dalam koordinasi anggota bidang serta Perangkat Muda jika ada

2. Mewakili ketua bidang apabila berhalangan sementara.

3. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada ketua bidang.

Pasal 22

Penentuan nama Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum terpilih dan tim formatur melalui surat

keputusan Dekan FISIP UNDIP.

Pasal 23

Bidang-Bidang

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

a. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan sarana

pengkaderan.

b. Menangani hal-hal yang mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia Mahasiswa.

c. Melakukan penelitian dan pengembangan Sumber daya manusia untuk kemajuan HMJ

AP FISIP Undip

d. Menyusun Program kerja sesuai dengan poin a, b,dan c.

2. Bidang Minat Bakat

a. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat serta

bakat Mahasiswa baik di bidang kesenian maupun olah raga.

b. Mengakomodir mahasiswa administrasi publik FISIP UNDIP dalam kegiatan olah raga

dan seni.

c. Menyusun Program kerja sesuai dengan poin a dan b.

3. Bidang Kesejahteraan Mahasiswa Pengabdian Masyarakat.

a. Menangani kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan Mahasiswa

dan pengabdian pada Masyarakat.

b. Menyusun Program kerja sesuai dengan poin a.

4. Bidang Hubungan Eksternal

a. Mengadakan kerja sama dengan organisasi lain yang sejenis ataupun tidak, baik di

dalam ataupun di luar lingkungan Undip.

b. Membawa nama HMJ AP FISIP Undip dalam kegiatan akademik dan organisasi baik di

dalam lingkup Undip maupun diluar Undip.

c. Menyusun Program kerja sesuai dengan poin a dan b.

5. Bidang Media Informasi dan Sosialisasi

a. Melakukan publikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HMJ AP FISIP

UNDIP.

b. Mensosialisasi wacana-wacana yang berkembang dijurusan Administrasi Publik.

c. Membentuk citra positif HMJ AP FISIP UNDIP.

d. Menyusun Program kerja sesuai dengan poin a,b dan c.

6. Bidang Riset dan Kajian Strategis

a. Membangun dan mengembangkan Forum diskusi internal secara kontiyu dan terencana.

b. Mengkaji dan meneliti permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari sudut

pandang administrasi publik.

c. Membangun jiwa kritis mahasiswa terhadap isu-isu strategis baik lokal maupun

internasional.

d. Membuat, mengarsipkan, dan mempublikasikan hasil diskusi berupa artikel maupun

Page 13: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

opini mahasiswa.

e. Menyusun Program kerja sesuai dengan poin a,b , c dan d

7. Bidang Kewirausahaan

a. Menumbuh kembangkan Jiwa kewirausahaan mahasiswa jurusan Administrasi Publik.

b. Mengelola laboratorium kewirausahaan FISIP UNDIP.

c. Menjalin dan memperluas kerjasama dengan kemitraan dalam bidang wirausaha.

d. Mempunyai Inovasi Program Kewirausahaan yang berkelanjutan.

e. Menyusun Program kerja sesuai dengan poin a,b ,c dan d.

SIDANG AD/ART HMJ AP FISIP UNDIP 2015

SEMARANG, 7 Maret 2015

Page 14: BAB II LANDASAN HUKUM Pasal 2 · PDF fileDewan Pembina adalah sebuah dewan yang berfungsi sebagai pembina dan penasehat organisasi HMJ AP FISIP UNDIP. ... ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN

Pasal 18

Struktur Organisasi

KETUA UMUM

BIDANG - BIDANG

PSDM

BIDANG I

MIKAT

BIDANG II

KESMA PEKAT

BIDANG III

HUB EKSTERNAL

BIDANG IV

MEDIS

BIDANG V

RISET DAN KASTRAT

BIDANG VI

KEWIRAUSAHAAN

BIDANG VII

SEKRETARIS UMUM

SEKRETARIS I DAN II

BENDAHARA I DAN II

DEWAN PERTIMBANGAN HIMPUNAN