Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
17
BAB II
KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG
A. Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia
Peradilan Agama di Indonesia yang kemudian dikenal
Pengadilan Agama, keberadaannya jauh sebelum Indonesia
merdeka. Karena ketika Islam mulai tersebar di bumi Indonesia,
Pengadilan Agama-pun telah ada bersamaan dengan
perkembangan kelompok masyarakat kala itu, kemudia
memperoleh bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam
kerajaan Islam.1
Peradilan Islam di Indonesia merupakan salah satu
institusi Islam di Indonesia yang sangat tua. Ia memiliki berbagai
landasan yang sangat kuat. Secara filosofis, ia dibentuk dan
dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan
keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara
yuridis, ia berkembang mengacu kepada konstitusi dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Secara historis, ia merupakan
salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan
pada masa Rasulallah. Secara sosiologis, ia didukung dan
dikembangkan oleh dan di masyarakat Islam Indonesia.
Dalam perjalanannya yang sangat panjang, Peradilan
Agama tidak akan terlepas dari pasang surutnya, seiring
perkembangan zaman maupun sosial politik yang berkembang.
1 Andi Akram, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia” dalam Jurnal
Al Manahij, Vol.2 No.1 (Januari-Juni 2008), IAIN Purwokerto, h. 103.
18
Maka dari itu, disini penulis akan menjelaskan sejarah
perkembangan Peradilan Agama dari masa ke masa yang menarik
untuk diketahui bersama.
1. Sejarah Peradilan Agama Pra-Kemerdekaan
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia mempunyai sejarah
yang cukup panjang. Jauh sebelum kemerdekaan, system
peradilan agama sudah lahir. Oleh karena itu, sebelum
membahas tentang Peradilan Agama sebelum kemerdekaan,
selayaknya kita ketahui sejarah Peradilan Agama sebelum
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tepatnya
pada masa kerajaan.
Sebelum Islam datang ke Indonesia sebenarnya sudah ada
dua macam Peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan
Padu. Materi hukum Peradilan Pradata bersumber dari ajaran
Hindu yang ditulis dalam papakem. Sedangkan Peradilan Padu
menggunakan hukum materiil tidak tertulis yang berasal dari
kebiasaan masyarakat. Dalam praktiknya, Peradilan Pradata
menangani persoalan-persoalan yang tidak berhungan dengan
wewenang raja.2 Keberadaan dua sistem Peradilan ini berakhir
setelah raja Mataram ini menggantinya dengan system Peradilan
Surambi yang berasaskan Islam. Pergantian ini bertujuan untuk
menjaga integrasi wilayah kerajaan Mataram.
2 Ari Wibowo, “Perkembangan Eksistensi Peradilan Agama di
Indonesia Menuju ke Peradilan Satu Atap, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi
XVII, 2007, h.128.
19
Sedangkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda,
Peradilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi. Pada
tahun 1882 pemerintahan kolonial mengeluarkan Staatblads No.
152 yang merupakan resmi terhadap eksistensi Peradilan Agama
dan hukum Islam di Indonesia. Staatsblad ini dianggap sebagai
titik awal dimulainya interaksi dua sistem Peradilan, Islam dan
Barat. Selanjutnya pada tahun 1931, pemerintah kolonial Belanda
membentuk sebuah komisi yang bertugas membicarakan masa
depan Peradilan Agama. Hasil dari komisi ini berupa
dikeluarkannya Staatsblad No.53 yang terdiri atas tiga bagian;
bagian pertama, yaitu tentag perubahan nama Peradilan dari
Priesterrad menjadi Penghoeloegerecht. Kedua, memuat aturan
tentang campur tangan landrad dalam soal Peradilan harta bagi
orang-orang Indonesia asli. Ketiga, memuat pembentukan Balai
Harta Peninggalan bagi orang Indonesia asli.3
Karena Staatsblad tersebut tidak berjalan efektif dan juga
karena adanya pengaruh dari teori reseptie, maka pada tahun
1937 keluarlah Staatsblad 1937 No. 116. Staatsblad ini mencabut
wewenang yang dimiliki oleh Peradilan Agama dalam masalah
waris dan persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan
harta benda, terutama tanah. Maka sejak itulah kompetensi
Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan dan
perceraian. 4
3 Ari Wibowo, “Perkembangan Eksistensi Peradilan Agama di
Indonesia Menuju ke Peradilan Satu Atap, h.129. 4 Ari Wibowo, “Perkembangan Eksistensi Peradilan Agama di
Indonesia Menuju ke Peradilan Satu Atap, h. 129.
20
Sedangkan pada masa pendudukan Jepang peraturan
mengenai Peradilan Agama tidak mengalami perubahan. Hal ini
didasarkan pada pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No 1 tahun
1942 tertanggal 7 Maret 1942. Selama itu Mahkamah Islam Tingi
diurus oleh Sihoobu (Departemen Kehakiman) meneruskan
ketentuan Pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa ketua,
anggota-anggota dan Paniitera pengganti Mahkamah Islam
Tinggi diangkat oleh Gubernur Jenderal dan melakukan sumpah
jabatan dihadapan Direktur Van Justitie nama Pengadilan Agama
dan Mahkamah Islam Tinggi diganti dengan Sooryo Hooin dan
Kaikyoo Kootoo Hooin. Dalam rangka niat Jepang untuk
menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia dikemudian hari dalam
lingkungan Asia Timur Raya, maka oleh Gunseikanbu pada akhir
Januari 1945 telah disampaikan sebuah pertanyaan kepada
Dewan Sanyo atau Sanyo Kaigi Jimushitsu (Dewan Pertimbangan
Agung) tentang bagaimana pendirian Dewan ini terhadap
kedudukan Agama dalam Negara Indonesia kelak.5
2. Sejarah Peradilan Agama Pasca Kemerdekaan
Pada masa setelah Indonesia merdeka, keberadaan
Peradilan Agama tetap diakui eksistensinya berdasarkan Pasal 11
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan
bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku
5 Muhammad Sukri “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia menurut
Pendekatan Yuridis”, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 2016, IAIN Manado,
h.4.
21
selama belum diadakan yang baru menurut Undan-Undang Dasar
ini.
Berdasarkan aturan peralihan tersebut, maka keberadaan
Peradilan Agama yang ada di masa Pra-Kemerdekaan tetap
dipertahankan apalagi didukung oleh mayoritas penduduk yang
beragama Islam. Setalah Departemen Agama dibentuk pada
tanggal 3 Januari 1946, maka pembinaan Peradilan Agama
diserahkan kepada Departemen Agama melalui Peraturan
Pemerintah No 5/SD/1946, meskipun Undang-Undang No. 190
tahun 1948 memasukan Peradilan Agama ke dalam Peradilan
Umum yang masa berlakunya ditentukan oleh Menteri
Kehakiman. Namun karena penempatan tersebut tidak pernah
terealisir, maka Peradilan Agama dibawah pembinaan
Departemen Agama.
Selama Pemerintahan Orde Baru keberadaan lembaga
Peradilan Agama tidak jauh berbeda sebagaimana pada masa pra
kemerdekaan. Padahal dengan dikeluarkannya Undang-undang
No 19 Tahun 1964, lembaga Peradilan secara tegas
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di samping Peradilan
Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Meskipun demikian, pada Pemerintahan Orde Lama, Pemerintah
telah mengatur Peradilan Agama, di luar Jawa dan Madura serta
Kalimantan Selatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1957, sehingga sejak itu keberadaan Peradilan Agama
diatur dalam tiga Peraturan.
22
Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada akhir
tahun 1989 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang
No 7 Tahun 1989. Sehingga dengan adanya legitimasi Undang-
undang tersebut, Peradilan Agama benar-benar telah sejajar
dengan Peradilan Umum. Sebab Undang-undang tersebut
mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama
sebagai kekuasaan kehakiman, menciptakan kesatuan hukum
Peradilan Agama dan memurnikan fungsi Peradilan Agama.
Walapun telah lama ditetapkannya Undang-undang No 7 Tahun
1989, perbaikan fasilitas dan sarana pendukung belum
mendapatkan perhatian, sebagaimana Peradilan Umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara.6
3. Sejarah Peradilan Agama pada Masa Reformasi
Pada masa reformasi, seiring dengan upaya
mengembalikan kedaulatan hukum yang selama ini berdaulat di
bawah pemerintah akibat undang-undang yang memberikan
peluang kepada eksekutif untuk ikut campur tangan meskipun
secara klausal menyebutkan tidak mengurangi kebebasan hakim,
maka melalui sidang istimewa nopember 1998, Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), telah mengesahkan salah satu
ketetapan, yaitu TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-
pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan
6 Andi Akram, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia”, h. 107.
23
Normalisasi Kehidupan Sosial sebagai Haluan Negara yang di
dalamnya antara lain menegaskan bahwa pembinaan lembaga
peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi pengusaha
melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta
berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses
peradilan.7
Dengan adanya TAP MPR tersebut, maka langkah yang
harus diambil oleh pemerintah adalah melakukan pemisahan
secara tegas antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan
kehakiman sebagai jaminan ke arah supremasi hukum. Oleh
karena itulah pada tanggal 30 Juli 1999 disahkan Rancangan
Undang-undang (RUU) tentang perubahan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 (khusus pasal 11 dan 22) oleh DPR. Dan
dengan disahkannya Undang-undang tersebut, maka secara
otomatis lembaga Peradilan Agama juga terkena imbasnya.
Namun ketika perubahan Rancangan Undang-undang tersebut
dibahas, sandungan Peradilan Agama adalah mengenai
organisatoris dan finansial serta pembinaan hakim sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi kontroversial, sehingga ada
yang berpendapat agar Peradilan Agama tetap dibawah
Departemen Agama, di samping itu Peradilan Agama akan
terlepas dari akar ulama dan tiadanya pengawasan para hakim
selain korpsnya sendiri.8
7 Andi Akram, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia” h. 107.
8 Bustanul Arifin, Transformasi Syariah ke Dalam Hukum Nasional,
(Jakarta:Yayasan Al-Hikmah , 1999), hal. 17.
24
Kekhawatiran tersebut sangat wajar, karena kemungkinan
dengan satu atap membuat hakim-hakim menjadi tidak dikontrol,
selain adanya kemungkinan lain adanya campur tangan dari
internal yang mengurangi kebebasan dan kemandirian hakim
sebagaimana kasus surat sakti Ketua Mahkamah Agung pada
masa Orde Baru. Oleh karenanya Abdul Gani Abdullah
mengharapkan adanya paradigma baru di lembaga peradilan
berupa, memberikan status khusus di luar kategori
kepegawainegerian, memberikan tunjangan yang khusus dari
aparatur pemerintah lainnya, sumber daya manusia harus melalui
mekanisme rekruitmen yang berlapis dan yang terakhir
melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagai kemutlakan pada
tiap pelaksanaan, pelayanan serta penegakan hukum.9
Bahkan dalam memilih dan mengangkat hakim agung dan
ketua Mahkamah Agung, seyogyanya yang melantiknya adalah
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan Presiden
maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dengan ilustrasi di atas, maka pemisahan lembaga
yudikatif dan eksekutif secara tegas sangat sesuai dengan tuntutan
reformasi, sehingga terpisahnya lembaga Peradilan Agama dari
Departemen Agama ke Mahkamah Agung merupakan sesuatu
yang wajar, yang keberadaanya diatur dengan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 sebagai lembaga yudikatif. Apalagi jika
9 Abdul Gani Abdullah, “Paradigma Indonesia Baru” Mimbar Hukum
Nomor 42 Tahun 1999, hal.57.
25
dilihat dari sejarah, bahwa Peradilan Agama adalah lembaga yang
sejak dibentuk berdiri sendiri.
B. Sejarah Pengadilan Agama Serang
Dalam menyusun sejarah Pengadilan Agama Serang tidak
ada satu dokumenpun yang dapat dijadikan rujukan untuk
menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Serang
pertama kali dibentuk. Namun demikian, berbekal catatan Agus
Chumaidy, BA (PYMT Ketua, periode 1976 – 1979 dan 1983 –
1988) dan untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti pada
waktu mewawancarai M. Syarbini Asy’ari dan Kiai Abdul Aziz.
Berdasarkan wawancara tersebut, tergambar sejarah
pembentukan dan perkembangan Pengadilan Agama Serang,
yang tidak lepas dari peran para Kiai dan Tokoh ulama Banten,
dengan dibagi dalam beberapa periode sebagai berikut10
:
1. Periode pertama, tidak diketahui kapan Pengadilan
Agama Serang dibentuk, diperkirakan tahun 1932.
Ketua disebut penghulu landraad, yang diketuai oleh
KH. Moch. Hasan atau yang disebut Ki Acang. Pada
waktu itu, tidak ada Hakim Anggota, Panitera maupun
karyawan. Tetapi untuk lokasi kantornya yaitu rumah
penduduk di kampung Pegantungan (Sebelah utara
Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).
10
https://pa-serang.go.id/index.php?pdlg=detail&berita=1373 diakses
pada 29 Sep 2020, pukul 23:30 WIB.
26
2. Periode kedua tahun 1933 – 1938, yang diketuai oleh
KH. R. Moch. Isa. Dan hakim anggotanya, KH. Moch.
Soleman, KH. Moch. Djamhari dan KH. Moch. Hisni.
Tidak ada panitera maupun karyawan. Tetapi untuk
lokasi kantornya yaitu rumah penduduk di kampung
Pegantungan (Sebelah utara Masjid Agung Ats-
Tsauroh Serang).
3. Periode ketiga pada tahun 1938 – 1947, yang diketuai
oleh KH. Moch. Yusran yang menggantikan KH. R.
Moch.Isa yang mutasi ke MIT Jakarta. Untuk hakim
anggotanya masih tetap sama yaitu KH. Moch.
Soleman, KH. Moch. Djamhari dan KH. Moch. Hisni.
Tidak ada panitera maupun karyawan. Tetapi untuk
lokasi kantornya yaitu rumah penduduk di kampung
Pegantungan (Sebelah utara Masjid Agung Ats-
Tsauroh Serang).
4. Periode keempat pada tahun 1947 – 1949, yang
diketuai oleh KH. TB. Sholeh Ma’mun. Dan hakim
anggotanya yaitu KH. Hisni, KH. Abdul Malik, KH.
Masmun, KH. Misbah dan KH. Moch. Umar.
Paniteranya yaitu M. Suradjaja dan tidak ada
karyawan pada saat itu.
Lokasi kantornya pada waktu itu, di serambi Masjid
Agung Ats –Tsauroh Pegantungan Serang.
27
5. Periode kelima pada tahun 1949 – 1950, yang diketuai
oleh KH. TB. Sholeh Ma’mun. Karena adanya agresi
Belanda kedua, untuk sementara dijabat oleh KH.
Marzuq. Dan hakim anggotanya yaitu KH. Hisni, KH.
Abdul Malik, KH. Masmun, KH. Misbah dan KH.
Moch. Umar. Paniteranya yaitu M. Suradjaja dan tidak
ada karyawan pada saat itu. Lokasi kantornya di
serambi Masjid Agung Ats –Tsauroh Pegantungan
Serang.
6. Periode keenam pada tahun 1950 – 1951, yang
diketuai oleh Kiai Sayuthi (Kependilan-Cilegon),
selanjutnya Kiai Sayuthi digantikan oleh KH. Ali
Misri. Dan hakim anggotanya yaitu KH. Hisni, KH.
Abdul Malik, KH. Masmun, KH. Misbah dan KH.
Moch. Umar. Paniteranya yaitu M. Suradjaja dan
karyawannya bernama M. Syarbini Asy’ari. Lokasi
kantornya di serambi Masjid Agung Ats –Tsauroh
Pegantungan Serang.
7. Periode ketujuh tahun 1951 – 1962 yang diketuai oleh
KH. Tb. Sholeh Ma’mun. Setelah Negara aman, ia
kembali menjadi ketua pada tanggal 1 April 1951
sampai dengan akhir hayatnya tanggal 24 Mei 1962.
Dan wakilnya pada saat itu, KH. Achmad Wardi
Djamhari dan anggotanya yaitu KH. Syamil (Kedung
Kemiri-Cilegon), KH. M. Thahir, KH. Abdul Jabar
28
(Cilegon), Kiai. M. Zainul Asyikin (Kelapa Dua-
Serang), Kiai. M. Asjik (Lopang Gede-Serang), KH.
M. Thabrani (Pegantungan-Serang). Paniteranya M.
Suradjaja (1950 – 1954), M. Usman Hadi (1954 –
1957), M. Syarbini Asy’ari (1957 – 1958), dan A.
Syarbini. B. (1958 – 1961). Dan karyawannya, M.
Shohib (1959 mutasi ke Pengadilan Agama Bandung),
A. Muiz Ali (menantu KH. Tb. Sholeh Ma’mun yang
kemudian non-aktif karena menjadi anggota DPRD
TK I Jawa Barat), Tb. Mahdi Hasni (mutasi Hakim ke
Pengadiln Agama Tangerang) dan yang terakhir
Moch. Adjam. Untuk lokasi kantor tetap di serambi
Masjid Agung Ats-Tsauroh Pegantungan,Serang.
8. Periode kedelapan pada tanggal 1 Juli 1962 – 1 Juli
1963 yang diketuai oleh KH. A, Syadeli (Kaloran-
Serang) dan wakilnya KH. . Achmad Wardi Djamhari.
Anggotanya yaitu KH. Syamil, KH. M. Thahir, KH.
Abdul Jabar, KH. Zainul Asyikin, Kiai. M. Asjik dan
KH. M. Thabrani. Paniteranya yaitu A. Syarbini. B
dan karyawannya M. Syarbini Asy’ari. Moch. Adjam
dan M. Syafuri. Lokasi kantor di rumah penduduk
Kebon Jahe Serang.
9. Periode kesembilan pada tanggal 1 Juli 1963 – 1976,
yang diketua oleh K. M. Zainul Asyikin dan wakil
ketuanya K.M. Asjik (Lopang Gede-Serang). Pada
29
tahun 1971 K.M. Asjik meninggal dunia, lalu
digantikan oleh KH. Tb. Afif sampai dengan tahun
1975, karena beliau mutasi ke Pandeglang. Hakim
anggota tetapnya K.M. Syam’un pada tahun 1974
sampai dengan tahun 1976, kemudian mutasi menjadi
kepala KUA Kecamatan Cinangka dan KH.
Bahauddin Amin pada tahun 1965 sampai dengan
tahun 1999. Hakim anggota lainnya (honor) yaitu KH.
Syamil, KH. M. Thahir dan KH. M. Thabrani. Pada
tahun 1969, hakim ahli tersebut diganti oleh KH. M.
Rafe’i ( ayahanda Prof. Dr.Fauzul Iman, MA, yang
sekarang menjabat Rektor UIN SMH Banten) dan
Kiai Abdul Aziz. Paniteranya Tb. Abdul Latif
(Lopang Cilik-Serang) pada tahun 1967-
1968,kemudia di mutasi ke Kantor Departemen
Agama Serang. Untuk karyawannya yaitu M. Syarbini
Asy’ari, Moch. Adjam, M. Syafuri, Agus Chumaedy,
BA, H.M. Hasanuddin dan Achmad Sururi. Lokasi
Kantornya di rumah penduduk daerah Kebon Jahe
Serang (1963-1966), Cipare Tegal, Serang (1965-
1966) di kediaman M.Syarbini Asy’ari, Kelapa Dua
(1966-1968) di kediaman K.M. Zainul Asyikin, tahun
1970 sampai dengan 1971 lokasinya di BKM Pisang
Mas Serang, selanjutnya bulan Juni 1971 sampai
dengan 4 Mei 1978 di Kandepag Jl. Kagungan No. 1
30
Kaloran Baru Serang, bergabung dengan KUA
Pendais dan Penais pada waktu itu.
10. Periode kesepuluh pada tahun 1976 – 1979, diketuai
oleh Agus Chumaidy, BA karena Kiai. M. Zainul
Asyikin selaku ketua sebelumnya pensiun pada bulan
Juli 1976. Hakim anggota tetapnya Drs. M. Alwi
Syamsuddin dan KH. A. Bahauddin Amin, kemudian
Hakim anggota (honor) pada saat itu, KH. Tb. Waseh,
KH. M. Thabrani, KH. M. Rafe’I dan Kiai Abdul
Aziz. Paniteranya ialah Wasik dan karyawannya M.
Syarbini Asy’ari, Moch. Adjam, M.Moch. Sufni, HS.
Lokasi kantornya yaitu di Jalan Vetersn No 31 B Telp.
81826 Serang (di lokasi tanah wakaf Masjid Agung
Ats-Tsauroh Serang). Pada periode ini tahun 1977-
1978 Pengadilan Agama Serang mendapatkan proyek
bangunan gedung balai sidang, DIP Departemen
Agama RI tertanggal 9 Maret 1977 Nomor:
100/XXVB/1977. Balai Sidang tersebut diresmikan
oleh Menteri Agama RI pada saat itu yang bernama H.
Alamsyah Ratu Perwira Negara pada hari Jum’at
tanggal 5 Mei 1978, yang bertepatan dengan tanggal
27 Jumadil Akhir 1938 H.
11. Periode kesebelas pada tahun 1979 – 1981, yang
diketuai oleh Drs.Oman Abdur Rahman (1 Pebruari
1979 sampai dengan 1 Maret 1981). Tanggal 1 Maret
31
1981 sampai dengan Desember 1981 di jabat
sementara (PLT) oleh Agus Chumaedy BA, karena
Drs. Oman Abdur Rahman di mutasi ke Pengadilan
Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat.
12. Periode keduabelas pada tahun 1981 – 1988 diketuai
oleh Drs. Alwie Syamsuddin. Kemudian pada tahun
1984 Drs. Alwie syamsuddin mutasi ke Jambi. Dan
dijabat sementara (PLT) oleh Drs. Agus Chumaedy,
BA yang pada saat itu juga menjabat sebagai wakil
ketua. Hakim anggota tetapnya yaitu A. Jahidi Hadi,
BA dan KH. Bahauddin Amin. Hakim anggota
(honor) yang lain yaitu KH. M. Rafe’i, KH. Abdul
Aziz, KH. M. Thabrani, Drs. H. Rahmatullah N, A.
Mabsyuti Syab, BA dan H. A. Busro Burhan.
Paniteranya ialah Wasik, Kepala kepaniteraan Tata
Usaha Fauziah SY Anasi BA, Kepala kepaniteraan
perkara A. Tajuddin BA, Kepala Sub-Kepaniteraan
bidang gugatan M. Syufni HS dan bidang permohonan
M. Syafuri. Huku Syara, Stadok yaitu M. Syarbini
Asy’ari, bidang kepegawaian Suhendy Haryatni BA,
bagian umum M. Adjam, bagian keuangan Hanafi BA.
Kemudian untuk bagian staff yaitu Abco Jailani BA,
Achmad Sururi, E. Ali Mansur BA, Amung Kadawi,
Hatibi BA, Makhum Mansur BA. Aliyah dan
Abdullah Sahim. Lokasi kantornya yaitu di Jalan
32
Vetersn No 31 B Telp. 81826 Serang (di lokasi tanah
wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).
13. Periode ketiga belas pada bulan Desember 1988 –
1994 diketuai oleh Drs. Humaedi Husen. Dan
memiliki Hakim agama yaitu A. Jahidi Hadi BA, KH.
A. Bahauddin Amin, Dra. Nia Nurhamidah Romli, A.
Damahuri Bandjar BA, E. Mudjaidi Amin BA, Ma’ani
Aladdin BA, Drs. H. Rahmatullah N, A. Tajuddin BA
dan Drs. A. Syahidi Misbach. Kemduian jabatan
panitera sekaligus sekretarisnya Drs. H. A. Ridwan
Arief, wakil pamiteranya Dra. H. Fauziyah Sy. Anasi,
wakil sekretarisnya dijabat oleh Suhendy Haryatni.
Kepala sub kepaniteraan bidang gugatan Makhtum
Mansur BA dan bidang permohonan Abdullah BA.
Bagian hukum syara stadok dijabat oleh M. Syufni
HS, kepegawaian dijabat oleh M. Adjam, bagian
umum dijabat oleh M. Syafuri dan bagian keuangan
dijabat oleh E.Ali Mansur BA. Sedangakan jajaran
staffnya yaitu Hatibi BA, Aswadi BA, Hulaesi SH, A.
Sururi, Amung Kadawi, Hidayat, Hamid Safi BA.
Untuk tempatnya atau lokasi kantornya masih sama
seperti periode sebelumnya yaitu di Jalan Vetersn No
31 B Telp. 81826 Serang (di lokasi tanah wakaf
Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).
33
14. Periode keempat belas yaitu tanggal 1 Maret 1994 –
28 Agustus 1994, yang ketuai oleh Moch. Soleh
Kastiwa SH (yang pada tahun berikutnya mutasi ke
Tasikmaaya). Wakil ketuanya dijabat oleh Drs.B
Madjdudin ( dari tahun 1996 – 1999), panitera
sekaligus sekretaris dijbat oleh Drs. H.Ridwan Arief,
wakil paniteranya Dra. H. Fauziyah, Sy. Anasi, wakil
sekretarisnya Drs. Suhendy Haryatni. Sedangkan
Untuk tempatnya atau lokasi kantornya masih sama
seperti periode sebelumnya yaitu di Jalan Vetersn No
31 B Telp. 81826 Serang (di lokasi tanah wakaf
Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang). Pada periode ini
Pengadilan Agama Serang mendapat bantuan dari
Bupati Serang (Syukron Rosadi) sebesar Rp.
30.000.000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk
pembelian tanah yang dimiliki oleh Drs. Mas
Hermani (Jakarta) seluas 2000 M2
yang terletak di
Jalan Raya Petir Km. 3 Blok. Cibangke, Kelurahan
Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya Serang
seharga Rp. 20.000,00/meter, berarti total semua
sebesar Rp. 40.000.000,00 dan kekurangannya sebesar
Rp. 10.000.000,00 didapatkan dari hasil swadaya
(iuran) pegawai Pengadilan Agama Serang pada saat
itu. Tanah tersebut telah diterbitkan sertifikatnya
Nomor: 9/2001 tanggal 06 – 02 – 2001 dan luas tanah
dalam sertifkat tersebut 1994 M2.
34
15. Periode kelima belas 28 Agustus 1997 sampai dengan
bulan Juli 2006. Pada periode ini ada tiga kali
pergantian ketua, yang pertama Drs. Maftuh Abu
Bakar S.H yang menjabat dari tanggal 28 Agustus
1997 sampai dengan tanggal 26 Desember 2001.
Selanjutnya, H. Didin Fathuddin S.H, dari tanggal 26
Desember 2001 sampai dengan bulan Juli 2002. Dan
yang terkahir diketuai oleh Drs. Mahmud Yunus bulan
Juli 2002 sampai dengan 2006. Untuk wakil ketuanya
pun sudah empat kali pergantian sampai tahun 2006,
yang pertama di jabat oleh Drs. B. Madjduddin dari
tahun 1996 sampai dengan 1999, yang kedua dijabat
oleh Drs. H. Sam’un Abduh dari tahun 1999 sampai
dengan bulan Juli 2002, yang ketiga dijabat oleh
Drs.Enas Nasa’i SH dari bulan Juli 2002 sampai
dengan awal tahun 2006 dan yang terkahir dijabat oleh
Drs. Dudung Abdul Halim SH yang memulai dari
tahun 2006. Untuk jabatan paniteranya yang pertama
dijabat oleh Drs.H. A. Ridwan Arief dari tahun 1988
sampai dengan tanggal 26 Pebruari 1998, yang kedua
dijabat oleh Drs. Thohirin Abdillah dari tanggal 26
Pebruari 1998 sampai dengan tanggal 02 Juni 2003
dan yang terkahir dijabat oleh Drs. Suhendy Haryatni
pada tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tahun 2006.
Wakil paniteranya dijabat oleh Drs.Hj. Fauziyah Sy
35
Anasi dari tahun 1988 sampai dengan 1998 dan yang
kedua dijabat oleh Drs. A. Bakhri Syams dari tahun
1998 sampai dengan 2001. Wakil sekretaris dijabat
oleh Hulaesi SH dari tahun 1997 sampai dengan 1999,
selanjutnya Dra. Futihat dri tahun 1999 sampai dengan
bulan Maret 2003 dan terakhir Ratnasari Fitriyani SH
dari bulan Maret 2003 sampai dengan tahun 2006.
Pada periode ini dibangun kantor Pengadilan Agama
Serang di Jalan Raya Petir Km.3 Cipocok Jaya Serang
dan mulai ditempati pada tanggal 1 April 1998.11
16. Periode 24 Mei 2006 – 20 Februari 2008
Ketua : Drs. Harmaen, M.H
Wakil Ketua : Drs. H. Dudung Abdul Halim, S.H, M.H
Hakim : 1. Drs. H.E. Mudjaidi Amin, S.H, M.H
2. Dra. Aam Hamidah
3. Drs. A. Bakhri Syams
4. Drs. Nasruddin, S.H
5. Dra. Nurhayati
6. Drs. Rahmat, S.H
7. Dra. Hj. Erawati, S.H, M.H
8. Drs. H. Ubaidillah
11
https://pa-serang.go.id/index.php?pdlg=detail&berita=1373 diakses
pada 29 Sep 2020, pukul 23:30 WIB.
36
Panitera / Sekretaris : Drs. Asmawi
Wakil Panitera : R. Jalaludin Abdul Qohar, S.H
Wakil Sekretaris : Ratna Sari Fitriani, S.H, M.H
Panitera Muda Hukum : Dra. Hj. Aliyah
Panitera Muda Gugatan : Nuning Wahyuni, S.Ag, M.H
Panitera Muda Permohonan : Hamid Safi, S.Ag
Panitera Pengganti 1. Tb. Mahdi, S.H
Jurusita Pengganti : 1. Babay Suhaedi Hanafi
2. Imung Muhidin
3. Miratus Su’udi
4. Cecep Najiullah
5. Ande Safrudin Rammagande
Kepala Urusan Umum : Humsiyah, S.H
Kepala Urusan Keuangan : Ida Zahrotul Hidayah, S.H
Kepala Urusan Kepegawaian : H. Nikmatullah
Staf : 10 Orang
17. Periode Ambo Asse 28 Oktober 2008 - 09 Agustus
2010
Wakil
Ketua
:
Drs. H. Dudung Abdul Halim, SH, MH
Hakim : 1. Dra. Aam Hamidah,
37
2. Drs. H. Ubaidillah
3. Drs. A. Bakhri Syams
4. Drs. H.E. Mudjaidi Amin, SH, MH
5. Dra. Hj. Erawati, SH, MH
6. Drs. Nasruddin, SH
7. Dra. Nurhayati
8. Drs. Rahmat, SH
Panitera / Sekretaris Drs. E. Ali Mansur
Wakil Panitera : R. Jalaludin Abdul Qohar, SH
Wakil Sekretaris : Eli Lailiz Hilmi, SH
Panitera Muda Hukum : Dra. Hj. Aliyah
Panitera Muda Gugatan : Nuning Wahyuni, S.Ag, MH
Panitera Muda
Permohonan
: Hamid Safi, S.Ag
Panitera Pengganti : 1. Tb. Mahdi Rafiuddin, SH
2. Embay Baitunah, S.Ag
Jurusita Pengganti : 1. Babay Suhaedi Hanafi
2. Imung Muhidin
38
3. Miratus Su’udi
4. Cecep Najiullah
5. Ande Safrudin Rammagande
6. Evi Firmansyah, SH
7. Lismawati, SH
Kepala Urusan Umum :
- Humsiyah, SH
- Arif Rahmanto, SE
Kepala Urusan
Keuangan
: Ida Zahrotul Hidayah, SH
Kepala Urusan
Kepegawaian
: Kiki Yuliantika, SHI
Staf : 1. Muflihatun, S.Ag
2. Faj Amiky, SH
3. Ainul Wafa, A.Md
4. Mohammad Sholahuddin, SHI
5. Ade Ahmad Hanif, SHI
6. Imas Masruroh, SE
7. Agus Sopyan, SHI
39
8. Andini Puspita Lestari, A.Md
18. Periode 09 Agustus 2010 – 31 Agustus 2012
Ketua : Drs. H.M. Hasany Nasir, SH, MH
Wakil Ketua : Drs. Chotman Jauhari, MH
Hakim : 1. Drs. H. Ubaidillah
2. Drs. A. Bakhri Syams
3. Drs. Moch. Tadjuddin
4. Dra. Nurnaningsih
5. Dra. Erawati, SH, MH
6. Drs. Sodikin, SH
7. H. Muhammad Umar, SH
8. Drs. Uki
9. Drs. M. Aminudin
Panitera / Sekretaris : Akhmad Fauzy, SH
Wakil Panitera :
- R. Jalaludin Abdul Qohar, SH
- Dede Supriadi, SH, MH
Wakil Sekretaris :
- Eli Lailiz Hilmi, SH
- Ratna Sari Fitriyani, SH, MH
Panitera Muda Hukum : Nuning Wahyuni,S.Ag, MH
Panitera Muda Gugatan : H. Muhayat, S.Ag
40
Panitera Muda Permohonan : H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag
Panitera Pengganti : 1. Eli Lailiz Hilmi, SH
2. Humsiyah, SH
3. Hatib, BA
4. Tb. Mahdi Rafiuddin, SH
5. Syahrul, SH
Jurusita Pengganti : 1. H. Rudi Andiwijaya
2. Miratus Su’udi
3. Imung Muhidin
4. M. Gilang Nugraha
5. Aji Haerul Fallah
6. Ainul Wafa, SE
7. Desti Prihatini
8. Acep Saefulloh, A.Md
Kepala Urusan Umum :
- Sumadi, ST
- Yulianto, ST
Kepala Urusan Keuangan :
- Lismawati, SH
- Ustwah Ika Safitri, SE
Kepala Urusan Kepegawaian :
- Kiki Yuliantika, SHI
41
: - Muflihatun, S.Ag
Staf : 1. Imas Masruroh, SE
2. Siti Julaeha, SH
3. Siti Nurhairunisa Adini, SHI
4. Yuni Wulan Legiani
CAKIM : 1. Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI
2. Dahsi Oktoriansyah, SHI
3. Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH
4. Rahmat Hidayat, SHI
5. Weri Edwardo, SH
6. Mohammad Novriandi, SH
7. Hary Candra, SHI
8. Ahmad Syahrus Sikti, SHI
9. Nasrudin Romli, SH
19. Periode 27 November 2012 – 03 Februari 2014
Ketua Drs. H.A. Khaliq MS. Damanhuri
Wakil Ketua :
1.Drs. Chotman Jauhari, MH (2010 – 2013)
2.Drs. H. Ali Fikri, SH, MH (2013 – 2013)
3.Drs. Dede Ibin, SH (16 Januari 2014)
42
Hakim : 1. Drs. H. Ubaidillah
2. Drs. A. Bakhri Syams
3. Drs. Moch. Tadjuddin
4. Dra. Nurnaningsih
5. Drs. Sodikin, SH
6. H. Muhammad Umar, SH
7. Drs. Uki Baehaki
8. Drs. M. Aminudin
9. Drs. H.E. Mudjaidi Amin, SH, MH
10 . Drs. H. Akhmadi
Panitera / Sekretaris : Akhmad Fauzy, SH
Wakil Panitera : Dede Supriadi, SH, MH
Wakil Sekretaris :
- Ratna Sari Fitriyani, SH, MH (2010–2013)
- Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM (2013–2015)
Panitera Muda Hukum : Nuning Wahyuni,S.Ag, MH
Panitera Muda Gugatan : H. Muhayat, S.Ag
43
Panitera Muda Permohonan : H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag
Panitera Pengganti : 1. Eli Lailiz Hilmi, SH
2. Humsiyah, SH
3. Hatib, BA
4. Dra. Ainul Mardhiyah
5. Syahrul, SH
6. Drs. Ade Faqih
Jurusita Pengganti : 1. H. Rudi Andiwijaya
2. Miratus Su’udi
3. Imung Muhidin
4. Aji Haerul Fallah
5. Andini Puspita Lestari, SH
6. Ainul Wafa, SE
7. Desti Prihatini
8. Acep Saefulloh, A.Md
9. Yuni Wulan Legiani, SE
10. Imas Masruroh, SE
Kepala Urusan Umum : Yulianto, ST
44
Kepala Urusan Keuangan : Ustwah Ika Safitri, SE
Kepala Urusan Kepegawaian : Muflihatun, S.Ag
Staf : 1. Siti Julaeha, SH
2. Siti Nurhairunisa Adini, SHI
CAKIM : 1. Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI
2. Dahsi Oktoriansyah, SHI
3. Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH
4. Rahmat Hidayat, SHI
5. Weri Edwardo, SH
6. Mohammad Novriandi, SH
7. Hary Candra, SHI
8. Ahmad Syahrus Sikti, SHI
9. Nasrudin Romli, SH
20. Periode 07 Februari 2014 – 15 Maret 2016
Ketua : Drs. H. Sudirman, MH
Wakil Ketua : Drs. Dede Ibin, SH (sampai 05 April 2016)
Hakim : 1. Drs. H.E. Mudjaidi Amin, SH, MH
45
2. Drs. A. Bakhri Syams
3. Drs. Moch. Tadjuddin
4. Dra. Nurnaningsih
5. Drs. Sodikin, SH
6. Drs. Uki Baehaki
7. Drs. M. Aminudin
8. Drs. H. Akhmadi
9. Muhammad Ridho, S.Ag
Panitera / Sekretaris : Akhmad Fauzy, SH/Dedeh Hotimah, S.Ag,MH
Wakil Panitera : Dede Supriadi, SH, MH/Munjid, SH
Wakil Sekretaris : Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM
Panitera Muda Hukum : Nuning Wahyuni,S.Ag, MH
Panitera Muda Gugatan : H. Muhayat, S.Ag
Panitera Muda Permohonan : H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag
Panitera Pengganti : 1. Humsiyah, SH
2. Eli Lailiz Hilmi, SH
3. Hatib, BA
4. Syahrul, SH
5. Dra. Ainul Mardhiyah
6. Drs. Ade Faqih
7. H. Damsah, SH
8. Kiki Yuliantika, SHI
9. Hamid Safi, S.Ag
10. Damsah, SH
46
11. Siti Julaeha, SH
Jurusita Pengganti : 1. H. Rudi Andiwijaya
2. Miratus Su’udi
3. Imung Muhidin
4. Aji Haerul Fallah
5. Andini Puspita Lestari, SH
6. Ainul Wafa, SE
7. Desti Prihatini
8. Acep Saefulloh, A.Md
9. Yuni Wulan Legiani, SE
10. Imas Masruroh, SE
11. Siti Julaeha, SH
12. Siti Nurhairunisa Adini, SHI
13. Evi Firmansyah, SH
Kepala Urusan Umum : Yulianto, ST
Kepala Urusan Keuangan : Ustwah Ika Safitri, SE / Imas Masruroh, SE
Kepala Urusan Kepegawaian : Muflihatun, S.Ag
21. Periode 08 April 2016 – 25 Juli 2016
Ketua
:
Drs. H. Ach. Edy Rawidy, SH, MH (ALM)
Wakil Ketua : -
47
Hakim : 1. Drs. H.Akhmadi
2. H. Rusman, SH
3. HM. Thahir, SH
4. Drs. Dudih Mulyadi
5. Drs. Badaruddin Munthe, MH
6. Muhammad Ridho, S.Ag
7. Agus Faisal Yusuf, S.Ag
Panitera : Dedeh Hotimah, S.Ag, MH
Sekretaris : Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM
Wakil Panitera : Munjid, SH
Wakil Sekretaris : Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM
Panitera Muda Hukum : Dra. Futihat
Panitera Muda Gugatan : H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag
Panitera Muda Permohonan : Dra. Hj. Aliyah
Panitera Pengganti : 1. Humsiyah, SH
2. Hatib, BA
3. H. Damsah, SH
4. Syahrul, SH
5. Hamid Safi, S.Ag
6. Kiki Yuliantika, SHI
7. Siti Julaeha, SH
8. Hj. Afiah, S.Ag
Jurusita Pengganti : 1. Agus Priono, SH
48
2. Miratus Su’udi
3. Imung Muhidin
4. Aji Haerul Fallah
5. Ainul Wafa, SE
6. Desti Prihatini
7. Acep Saefulloh, A.Md
8. Yuni Wulan Legiani, SE
9. Imas Masruroh, SE
10. Siti Nurhairunisa Adini, SHI
11. Siti Julaeha, SH
12. Evi Firmansyah, SH
13. Dina Aliyah, A.Md
Kasubag Umum dan
Keuangan :
Yulianto, ST
Kasubag Perencanaan, IT
dan Pelaporan
Kasubag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana
:
:
Asriningsih, SE
Muflihatun, S.Ag
22. Periode 01 Januari 2019 s.d 28 Februari 2020
Ketua
:
Dr. H. Dalih Effendy, SH, ME.Sy
Wakil Ketua : Dr. H. Buang Yusuf, SH, MH (02 - 12 - 2016)
49
Hakim : 1. Dr. Hj. Idia isti Murni, M.Hum
2. Mufidatul Hasanah, S.H.,M.H
3. Drs. H. Muhammad Umar, S.H.,MHI
4. Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H.,M.H
5. Drs. H. Fajri Hidayat, M.H
6. Drs. Mukhamad Nur Sulaeman, MHI
7. Dr. Hj. Upi Komariah, S.H.,M.H
8. Dra. Hj. Hulailah, M.H
9. Dra. Destina
10. Drs. Dudih Mulyadi
11. H. Rusman
12. Agus Faisal Yusuf, S.Ag
13. Muhammad Ridho, S.Ag.,M.Sy
Panitera : Dedeh Hotimah, S.Ag, MH
Sekretaris : Rudiyanta, SH, MA
Wakil Panitera : Munjid, SH
Panitera Muda Hukum : Dra. Futihat
Panitera Muda Gugatan : H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag
Panitera Muda Permohonan : Drs. M. SHoleh
Panitera Pengganti : 1. Humsiyah, SH
2. Hatib, BA
3. Hamid Safi, S.Ag
4. Kiki Yuliantika, SHI
50
5. Siti Julaeha, SH
6. Sunarya
7. Intan Yani Astira, SH
Jurusita Pengganti : 1. Rudi Andiwijaya
2. Miratus Su’udi
3. Imung Muhidin
4. Babay Suhaedi Hanafie
5. Aji Haerul Fallah
6. Ainul Wafa, SE
7. Desti Prihatini
8. Acep Saefulloh, A.Md
9. Yuni Wulan Legiani, SE
10. Imas Masruroh, SE
11. Siti Nurhairunisa Adini, SHI
12. Evi Firmansyah, SH
13. Dina Aliyah, A.Md
Kasubag Umum dan
Keuangan :
Asriningsih, SE
Kasubag Perencanaan, IT
dan Pelaporan
: Sumadi, ST
Kasubag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana
: Muflihatun, S.Ag
51
23. Periode 02 Maret 2020 s.d Agustus 2020
Ketua
:
Dr. H. Buang Yusuf, SH, MH
Wakil Ketua : -
Hakim : 1. Dr. H. Buang Yusuf, SH, MH
2. Dr. Hj. Idia isti Murni, M.Hum
3. Dra. Hj. Titin Kurniasih
4. Drs. H. Ubaidillah, M.Sy
5. Drs. Uki
6. Dra. Nurnaningsih, S.H
7. Dra. Mufidatul Hasanah, SH, MH
8. Drs. Najamuddin, S.H., M.H
9. Drs. H. Muhammad Umar, SH, MHI
10. Drs. H. Saifudin Zuhri, SH, MH
11. Dra. Hj. Hulailah, MH
12. Dr. Hj. Upi Komariah, S.H, M.H
13. Dra. Destina
14. Drs. Dudih Mulyadi
15. Drs. HASAN HARIRI
16. Agus Faisal Yusuf, S.Ag
17. Tuti Sudiarti, S.H., M.H
Panitera : Drs. H. Baehaki, M.Sy.
Sekretaris : Rudiyanta, SH, MA
52
Wakil Panitera : -
Panitera Muda
Hukum :
Dra. Futihat
Panitera Muda
Gugatan :
H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag
Panitera Muda
Permohonan :
Drs. M. SHoleh
Panitera
Pengganti :
1. Acep Saefulloh, SH, MH
2. Andini Puspita Lestari, SH, MH
3. Evi Firmansyah, S.H.
4. Hatib, BA
5. Humsiyah, SH
6. Intan Yani Astira, SH
7. Kiki Yuliantika, S.HI
8. Muflihatun, S.Ag.
9. Ramadhona Daulay, S.Ag, SH, MH
10. Ricky Adjie Purnama, S.HI
11. Siti Julaeha, SH, MH
12. Sunarya
Jurusita : 1. Babay Suhaedi Hanafie
2. H. Rudi Andiwijaya
3. Imung Muhidin
4.Miratus Su’udi
53
Jurusita Pengganti 1. Aji Haerul Fallah
2. Desti Prihatini
3. Dina Aliyah, A.Md
4. Imas Masruroh, SE
Kasubag Umum
dan Keuangan :
Fitri Lestari Prasetyo Aji, SE
Kasubag
Perencanaan, IT
dan Pelaporan
:
Sumadi, ST
Kasubag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana
:
Asriningsih, SE
24. Periode 28 Agustus 2020 s.d Sekarang
Ketua
:
Elvin Nailana, SH., MH.
Wakil Ketua : Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.
Hakim : 1. Elvin Nailana, SH., MH.
: 2. Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.
3. Dr. Hj. Idia isti Murni, M.Hum
4. Dra. Hj. Titin Kurniasih
5. Drs. H. Ubaidillah, M.Sy
6. Drs. Uki
54
7. Dra. Nurnaningsih, S.H
8. Dra. Mufidatul Hasanah, SH, MH
9. Drs. Najamuddin, S.H., M.H
10. Drs. H. Muhammad Umar, SH,
MHI
11. Drs. H. Saifudin Zuhri, SH, MH
12. Dra. Hj. Hulailah, MH
13. Dr. Hj. Upi Komariah, S.H, M.H
14. Dra. Destina
15. Drs. Dudih Mulyadi
16. Drs. Hasan Hariri
17. Agus Faisal Yusuf, S.Ag
18. Tuti Sudiarti, S.H., M.H
Panitera : Drs. H. Baehaki, M.Sy.
Sekretaris : Rudiyanta, SH, MA
Wakil Panitera : -
Panitera Muda
Hukum :
Dra. Futihat
Panitera Muda
Gugatan :
H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag
Panitera Muda
Permohonan :
Drs. M. SHoleh
Panitera
Pengganti :
1. Acep Saefulloh, SH, MH
55
2. Andini Puspita Lestari, SH, MH
3. Evi Firmansyah, S.H.
4. Hatib, BA
5. Humsiyah, SH
6. Intan Yani Astira, SH
7. Kiki Yuliantika, S.HI
8. Muflihatun, S.Ag.
9. Ramadhona Daulay, S.Ag, SH, MH
10. Ricky Adjie Purnama, S.HI
11. Siti Julaeha, SH, MH
12. Sunarya
Jurusita : 1. Babay Suhaedi Hanafie
2. H. Rudi Andiwijaya
3. Imung Muhidin
4.Miratus Su’udi
Jurusita Pengganti 1. Aji Haerul Fallah
2. Desti Prihatini
3. Dina Aliyah, A.Md
4. Imas Masruroh, SE
Kasubag Umum
dan Keuangan :
Fitri Lestari Prasetyo Aji, SE
Kasubag
Perencanaan, IT
dan Pelaporan
:
Sumadi, ST
56
Kasubag
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana
:
Asriningsih, SE12
C. Kondisi Geografis
Posisi : 50050”; - 60
021” LS; dan 10
050 7” -
10060
22”BT
Wilayah : 172,403.75 Ha. Dengan 32 Daerah dan 351 Desa
Batas Wilayah : Utara : Laut Jawa
Timur : Kabupaten Tanggerang
Barat : Kota Cilegon dan Kabupaten
Pandeglang
Selatan : Kabupaten Lebak
Temperatur Iklim : 22,10 C – 32,7
0 C
12
https://pa-serang.go.id/index.php?pdlg=detail&berita=1373 diakses
pada 29 Sep 2020, pukul 23:30 WIB.
57
D. Profil Pengadilan Agama Serang
1. Visi Misi Pengadilan Agama Serang
VISI :
“Terwujudnya Pengadilan Agama Serang Yang Agung”
MISI :
a. Melaksanakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya
Ringan dan Transparan;
b. Meningkatkan Tertib Administrasi dan Manajemen
Peradilan Yang Efektif dan Efesien;
c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan
Hukum;
d. Meningkatkan Pembuatan Putusan Yang Berkualitas;
e. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan;
f. Meningkatkan Penyerapan Anggaran DIPA Yang
Akuntabel.
Alamat Kantor : Jalan KH. Abdul Hadi No.29, Cipare,
Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42117
Telepon : [0254] 212334
Fax : [0254] 211856
Email : [email protected]
Facebook : Pengadilan Agama Serang
Intstagram : Pengadilanagamaserang
58
2. Struktur Pegawai Pengadilan Agama Serang
Ketua : Elvin Nailana, SH., MH.
Wakil Ketua : Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.
Hakim : 1. Elvin Nailana, SH., MH.
: 2. Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.
3. Dr. Hj. Idia isti Murni, M.Hum
4. Dra. Hj. Titin Kurniasih
5. Drs. H. Ubaidillah, M.Sy
6. Drs. Uki
7. Dra. Nurnaningsih, S.H
8. Dra. Mufidatul Hasanah, SH, MH
9. Drs. Najamuddin, S.H., M.H
10. Drs. H. Muhammad Umar, SH, MHI
11. Drs. H. Saifudin Zuhri, SH, MH
12. Dra. Hj. Hulailah, MH
13. Dr. Hj. Upi Komariah, S.H, M.H
14. Dra. Destina
15. Drs. Dudih Mulyadi
16. Drs. Hasan Hariri
17. Agus Faisal Yusuf, S.Ag
18. Tuti Sudiarti, S.H., M.H
Panitera : Drs. H. Baehaki, M.Sy.
Sekretaris : Rudiyanta, SH, MA
Wakil Panitera : -
59
Panitera Muda Hukum : Dra. Futihat
Panitera Muda Gugatan : H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag
Panitera Muda Permohonan : Drs. M. SHoleh
Panitera Pengganti : 1. Acep Saefulloh, SH, MH
2. Andini Puspita Lestari, SH, MH
3. Evi Firmansyah, S.H.
4. Hatib, BA
5. Humsiyah, SH
6. Intan Yani Astira, SH
7. Kiki Yuliantika, S.HI
8. Muflihatun, S.Ag.
9. Ramadhona Daulay, S.Ag, SH, MH
10. Ricky Adjie Purnama, S.HI
11. Siti Julaeha, SH, MH
12. Sunarya
Jurusita : 1. Babay Suhaedi Hanafie
2. H. Rudi Andiwijaya
3. Imung Muhidin
4.Miratus Su’udi
Jurusita Pengganti 1. Aji Haerul Fallah
2. Desti Prihatini
3. Dina Aliyah, A.Md
4. Imas Masruroh, SE
Kasubag Umum dan Keuangan : Fitri Lestari Prasetyo Aji, SE
Kasubag Perencanaan, IT dan : Sumadi, ST
60
Pelaporan
Kasubag Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana
: Asriningsih, SE
3. Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Agama Serang merupakan salah satu
pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia, bersama dengan Peradilan Negeri,
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai
dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.
Kedudukan Pengadilan Agama Serang ditegaskan
kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang-undang
ini”. Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai
Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan
yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di
lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama
Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan
hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut
berdasarkan hukum Islam.
a. Tugas Pokok :
Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Serang
diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
61
bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
b. Fungsi :
1) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama Serang di wilayah yuridiksinya.
2) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan
administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat
pertama, dan pelayanan administrasi
kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama Serang.
3) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan,
pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata
Islam pada instansi pemerintah di Kota dan
Kabupaten Serang.
4) Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap
penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain
sebagainya.13
c. Perkembangan Mediasi di Pengadilan Agama
Serang
Dari data perkara perdata yang masuk selama tahun 2020
baik dari perkara gugatan maupun permohonan yaitu sebanyak
5.905 dan yang diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Serang
sebanyak 5.921 perkara.14
Sementara itu, mengenai laporan
Mediasi Pengadilan Agama Serang dari bulan Maret sampai
13
https://pa-serang.go.id/index.php?pdlg=detail&berita=935, diakses
pada 17 Desember 2020, Pukul 20.30 WIB. 14
Syahrul, Panitera Muda Hukum, wawancara dengan penulis di
Pengadilan Agama Serang, tanggal 19 Februari 2021.
62
dengan bulan Desember sebanyak 858 perkara yang dimediasi,
sebanyak 10 perkara yang berhasil dengan kesepakatan, 7 perkara
yang berhasil dengan pencabutan, 20 perkara yang berhasil
sebagian, 3 perkara yang tidak dapat dilaksanakan dan 323
perkara mediasi yang gagal dimediasi oleh hakim mediator
Pengadilan Agama Serang di masa pandemi ini.15
Berdasarkan
data perkara yang sudah diuraikan di atas, tingkat keberhasilan
hakim mediator dalam memediasi kedua belah pihak yang
berperkara sangatlah kecil, karena kebanyakan pasangan suami
istri yang datang ke Pengadilan Agama Serang sudah bulat
tekadnya untuk bercerai dengan pasangannya.
Mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi di masa
pandemi ini, hakim mediator tetap menerapkan kesehatan ketika
sedang melaksanakan mediasi dengan belah pihak yang
berperkara, terkadang ada saja memang ada sedikit kesulitan
dalam berkomunikasi karena memakai masker dan menjaga jarak.
Sehingga yang dibicarakannya ada yang kurang jelas. Selain itu
kebanyakan pasangan suami istri yang menggugat perceraian
adalah pihak perempuan (istri). Dan ketika ditanya oleh hakim
mengenai alasannya sangat beragam, bukan hanya faktor
ekonomi saja. Berdasarkan data temuan di lapangan ada beberapa
faktor yang menjadi pemicu retaknya hubungan, mulai dari faktor
perselisihan yang terus menerus yang menempati urutan tertinggi,
kemudia faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
meninggalkan salah satu pihak, poligami, mabuk, judi, dihukum
(penjara), dipaksa kawin dan murtad. 16
15
Baehaki, Panitera, wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama
Serang, tanggal 19 Februari 2021. 16
Nurnaningsih, Hakim Pengadilan Agama Serang, wawancara
dengan Penulis di Pengadilan Agama Serang, tanggal 19 Februari 2021.