Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
5
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Dana Pensiun
Undang – Undang dana pensiun yang dikeluarkan tahun 1992 yaitu
Undang – Undang No 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Tujuan di
keluarkannya Undang – Undang tersebut untuk memberikan jaminan kepastian
dalam penyelenggaraan program pensiun. Menurut Undang – Undang ini dana
pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pasti (Pasal 1 ayat 1). Program pensiun bertujuan untuk
memberikan kesinambungan penghasilan di hari tua bagi karyawan.
Secara kelembagaan dana pensiun dapat di bedahkan menjadi 2 jenis,
yaitu Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang merupakan dana pensiun
yang di bentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam hal ini untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik
karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa sedangkan Dana pensiun Pemberi
Kerja (DPPK) merupakan dana pensiun yang di bentuk oleh badan yang
mempekerjakan karyawan selaku pendiri. (Hari Sunarto, 2007;3). Dalam DPPK di
kenal dua program pensiun yaitu program pensiun manfaat pasti (PPMP) dan
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).
Program Pensiun Manfaat Pasti
Dalam KepMenKeu No 91/PMK.05/2005 di jelaskan bahwa manfaat
pensiun adalah merupakan pembayaran berkala yang di bayarkan kepada peserta
pada saat dan dengan cara di tetapkan dalam peraturan dana pensiun. (Pasal 1 ayat
14) sedangkan Program Pensiun merupakan suatu program yang mengupayakan
manfaat pensiun bagi peserta (Pasal 1 ayat 2). Menurut Sudjono (1998:8)
menyatakan bahwa pada hakikatnya di laksanakannya suatu program pensiun
adalah untuk mengajak masyarakat mempersiapkan diri dalam menghadapi masa
6
tua dan untuk mengajak masyarakat menabung dalam menyisihkan sebagian dari
pendapatan yang di peroleh selama masih aktif bekerja.
Dalam PPMP rumus manfaat pensiun sudah ditetapkan dalam peraturan
dana pensiun, sedangkan besar iuran yang di tetapkan berdasarkan perhitungan
aktuaria, kecuali iuran peserta yang di tetapkan dalam peraturan dana pensiun atau
besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang
untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun.
Tabel 2.1
Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun
Jenis Manfaat Pensiun Keterangan
Manfaat Pensiun Normal
(MPN)
Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya
setelah peserta mencapai usia pensiun nromal atau
sesudahnya dan berakhir pada bulan berikutnya
setelah pensiunan meninggal dunia
Manfaat Pensiun di Percepat
(MPD)
Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya
setelah peserta berhenti bekerja dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapai usia
pensiun normal dan berakhir pada bulan
berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia
Manfaat Pensiun Cacat
(MPC)
Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya
setelah peserta berhenti bekerja karena cacat dan
berakhir pada bulan berikutnya setelah pensiunan
meniggal dunia
Manfaat Pensiun di Tunda
(MPD)
Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya
setelah peserta mencapai usia pensiun normal atau
atas permintaan peserta dimulai bulan berikutnya
setelah peserta mencapai usia pensiun normal dan
berkahir pada bulan selanjutnya sejak pensiun
meninggal dunia
Sumber: Peraturan Dana Pensiun DPSK, DPSW dan DP-GKJ
7
Program pensiun manfaat pasti (PPMP) lebih pasti penerimaan karena
memiliki rumus penetapan dari awal oleh peraturan dana pensiun yaitu:
MP = MK × F × PhDP
Keterangan:
MP = Manfaat Pensiun
MK = Masa kerja
F = Faktor penghargaan
PhDP = Penghasilan dasar pensiun
Dalam buku yang berjudul pendidikan dan pelatihan dana pensiun
(Siswosudarmo; 2014) berisi tentang aspek – aspek yang terkait terhadap program
pensiun manfaat pasti antara lain:
Tabel 2.2
Aspek – Aspek dalam PPMP
Aspek Program Pensiun Manfaat Pasti Keterangan
Manfaat pensiun Besarnya manfaat pensiun yang
sudah pasti, tidak ada resiko
besarnya manfaat pensiun bagi
peserta.
Dalam PPMP besarnya
manfaat pensiun sudah di
tetapkan dalam peraturan
dana pensiun dalam
bentuk rumus yang lebih
di sukai peserta.
Iuran Pensiun Besarnya Iuran pemberi kerja
tidak pasti ( di hitung oleh
aktuaris) ada resiko pendanaan
sepenuhnya.
Iuran pemberi kerja tidak
pasti karena sangat
tergantung dari
kecukupan dana, jika
terjadi defisit merupakan
tanggung jawab pemberi
kerja.
Past Service
Liability
Arahan investasi di tetapkan
oleh pendiri.
Pendiri mempun
yai kewenangan dalam
menentukan batasan
8
arahan investasi
Risiko Investasi Tanggung jawab pemberi kerja Ketik hasil investasi lebih
kecil dari yang di
harapkan, kemungkinan
kualitas pendanaan
menjadi unfunded
sehingga pemberi kerja
menambah iuran agar
menjadi funded.
Laporan Aktuaris Mutlak di perlukan sejak awal
pembentukan DP dan secara
periodik. Laporan aktuaris untuk
menghitung besarnya iuran dan
valuasi dana, konsekuaensi ada
biaya untuk aktuaris.
Untuk menghitung berapa
kekayaan yang ada,
berapa kewajiban yang
harus di penuhi dan
berapa iuran yang harus
di bayar.
Sumber: Sujat Siswosudarmo
Dalam kepesertaannya Hak atas manfaat pensiun di gambarkan dalam
sebuah tabel di bawah ini:
Tabel 2.3
Kepesertaan dan Hak atas Manfaat Pensiun pada PPMP Masa kepesertaan UPD UPN BUPM
0 Th 3 Th 46 Th 55 Th 60 Th
Sekurang-kurangnya
berhak atas iuran
peserta sendiri dan
hasil
pengembangannya
HAK ATAS
PENSIUN
DITUNDA
MANFAAT
PENSIUN
DIPERCEPAT
MANFAAT
PENSIUN
NORMAL
9
Sumber: Sujat Siswosudarmo, Januari 2003
UPD : Usia Pensiun Dipercepat
UPN : Usia Pensiun Normal
BUPM : Batas Usia Pensiun Maksimum
10
Organ Dana Pensiun
Sebagai badan hukum, dana pensiun memiliki hak dan kewajiban serta
dapat melakukan hubungan hukum, inilah yang melakukan fungsi sebagai alat
kelengkapan dan pensiun untuk mencapai tujuannya. Organ dana pensiun terdiri
dari pendiri, pengurus, dan pengawas.
Tabel 2.4
Organ Dana Pensiun
Pendiri
Pengawas
Pengurus
Keterangan Organ atau alat
kelengkapan dana
pensiun untuk
memegang segala
kewenangan yang tidak
di serahkan kepada
dewan pengawas dan
pengurus
Di tetapkan sebagai
keputusan dari pendiri
dengan diikuti
pernyataan tertulis
untuk melakukan
pengawasan
pengelolaan dana
pensiun sesuai dengan
undang – undang dan
peraturan yang berlaku.
Sebagai penyelenggara
dan pengelola dana
pensiun, dalam melakukan
tugas dan kewajibannya
bertanggung jawab kepada
pendiri.
Kewajiban - Membayar Iuran
yang terdiri dari
Iuran normal dan
Iuran Tambahan
- Melaporkan
jumalah tenaga
kerja yang di
ikuti selambat –
lambatnya 30
hari sesuah
terjadi
perubahan
- Menyetor selurh
iuran peserta
yang si pungut
setiap bulannya.
- Mengakui
sebagai hutang
- Membuat
peryataan
tertulis tentang
ketersediaannya
di tunjuk
sebagai anggota
dewan
pengawas.
- Bersama
pengurus
membicarakan
secara berkala
pendapat dan
saran peserta
mengenai
perkembangan
portofolio
investasi.
- Mengelola dana
pensiun dengan
mengutamakan
kepentingan
peserta dan pihak
lainnya atas
manfaat pensiun.
- Menyusun RAPB
tahun yang akan
datang.
- Memelihara buku
catatan, dokumen
yang di perlukan
dalam pengelolaan
dana pensiun.
- Bertindak teliti,
terampil dan
cermat dalam
11
atas iuran peserta
dan iuran
pemberi kerja
yang belum di
setor
- Melaporkan
hasil
pengawasan
kepada pendiri.
pengelolaan dana
pensiun.
- Menyampaikan
laporan kepada
pendiri dan
keterangan kepada
dewan pengawas..
- Menyampaikan
secara berkala
kepada menteri.
Tanggung
jawab
- Menjaga
kelangsungan
penyelengaraan
dana pensiun.
- Memenuhi
pendanaan agar
kewajiban
pembayaran
manfaat pensiun
peserta
terpenuhi.
- Melakukan
pemeriksaan
berkala atas
buku catatan
dan dokumen
yang menjadi
bukti
pengelolaan
keuangan dan
invetasi dana
pensiun.
- Menunjuk
akuntan publik
untuk
melakukan
audit terhadap
laporan
keuangan dana
pensiun.
- Menunjuk
aktuaris untuk
menyusun
laporan aktuaris
dana pensiun.
- Pengurus
bertanggung jawab
kepada pendiri atas
pengelolaan dana
pensiun sesuai
peraturan dana
pensiun.
- Pengurus masing –
masing atau
bersama – sama
bertanggung jawab
secara pribadi atas
segala kerugian
yang timbul akibat
tindakan pengurus
yang melanggar
atau melalaikan
tugas dan
kewajiban
sebagimana
ditepakan dalam
peraturan dana
pensiun.
Sumber: BAPEPAMLK
Kedudukan pengurus/pengawas berada di bawah pendiri dana pensiun.
Pengurus/pengawas di tunjuk oleh pendiri berdasarkan surat keputusan
kepengurusan. Pengurus/pengawas bertanggung jawab kepada dan di berhentikan
oleh pendiri berdasarkan arahan dan ketentuan dari pihak yang terutang dalam
12
peraturan dana pensiun dari arahan investasi. Perbuatan menjalankan urusan yang
mempunyai konsukuensi pendanaan atau harus mendapatkan persetujuan pendiri,
karena hakekat dana pensiun adalah lembaga yang mendapat kepercayaan untuk
mengelola dana milik peserta.
Prinsip Pendanaan dalam PPMP
Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiataanya mengelola dana
pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri.
Penghimpunan dana melalui iuran yang di potong dari gaji karyawan dan iuran
dari pemberi kerja, yang kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun di
usahakan lagi dengan menginvestasikan ke berbagai sektor yang dapat
menguntungkan perusahaan yang mengelola dana pensiun (Ibid, 8)
a. Dana awal
b. Iuran normal
Sumber utama kekayaan Dana Pensiun, untuk mendanai dari nilai
sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang
bersangkutan sesuai dengan mentode perhitungan aktuaris yang di
gunakan. Jenis Iuran normal terdiri dari:
- Iuran pemberi kerja
Iuran yang di bayarkan oleh pemberi kerja dan di tetapkan dengan
perhitungan aktuaris.
- Iuran Peserta di bayarkan oleh peserta dan di tetapkan dalam peraturan
dana pensiun.
- Iuran tambahan ( Khusus untuk dana pensiun yang mengalami defisit,
yang merupakan kewajiban pendiri untuk memberikan iuran
tambahan).
c. Hasil Pengembangan (Investasi)
Pengaturan investasi dana pensiun berdasarkan Keputusan menteri
keuangan No.199/PMK.018.2008 di mana dana pensiun hanya bisa
berinvestasi sesuai instrumen – instrumen yang telah di tetapkan oleh
menteri keuangan. Dalam aturan yang telah di terbitkan 5 desember
13
2008 di tetapkan instrumen investasi yang diperbolehkan untuk dana
pensiun, terdiri dari surat berharga negara, tabungan pada bank,
deposito on call pada bank, sertifikat deposito pada bank, sertifikat
bank Indonesia, saham yang tercata pada bursa efek di Indonesia,
obligasi yang tercatat di bursa efek indonesia, efek bangunan aset dari
kontrak investasi kolektif, unit penyertaan dana investasi , kontrak opsi
saham, penempatan langsung pada saham, tanah di Indonesia, atau
bangunan di Indonesia.
Selanjutnya pendiri bertanggung jawab terhadap jumlah dana tersebut
sejalan dengan bertambahnya dan berubah jumlah kewajiban yang harus di bayar
atau di penuhi.
Perhitungan-perhitungan Keuangan
A. Analisis-analisis
Menurut kamus Akuntansi (2008;48) analisis adalah melakukan evaluasi
terhadap kondisi dari pos – pos atau ayat – ayat yang berkaitan dengan akuntansi
dan alasan alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Dengan
adanya kegiatan analisis kita melakukan proses penilaian yang kritis dan
mendasar terhadap suatu masalah sehingga dapat menginterprestasikan masalah
tersebut sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan.
B . Rasio Pendanaan
Dalam Refreshing Course sertifikasi pengurusan dana pensiun, Rasio
pendanaan adalah rasio keuangan yang menunjukan kemampuan dana pensiun
untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun untuk pesertanya
(Kadarisma,2003;10).
Dengan menggunakan rasio kecukupan dana dapat menjadi alat ukur
bagaimana mengetahui kemampuan dana pensiun dalam memenuhi
kewajibannya.
14
Menurut Kadarisma dalam Refreshing Course sertifikasi pengurusan dana
pensiun (2003;10) terdapat 3 kondisi dalam pengendalian rasio pendanaan di dana
pensiun.
Tabel 2.5
Kondisi Pengendalian Rasio Pendanaan
Kondisi Rasio Pendanaa Posisi Keterangan
I = 100 % Terpenuhi Jumlah Kekayaan untuk
pendanaan yang di miliki
oleh dana pensiun sama besar
dengan kewajiban aktuarinya.
II > 100% Surplus Jumlah kekayaan untuk
pendanaan lebih besar dari
jumlah kewajiban aktuaria
III < 100% Defisit Jumlah ini terjadi akibat
besaranya kekayaaan untuk
pendanaan kurang dari
kewajiban aktuaria.
Sumber: Kadarisma,2003
C. Perhitungan Aktuaria
Dalam kegiatan penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti wajib di
butuhkan seorang aktuaris. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No 510/KMK.06/2002 pengertian aktuaris adalah seorang yang
berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya dalam rangka penilaian dan
pembiayaan program pensiun, dan bekerja pada perusahaan konsultan aktuarias
15
yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan sesuai peraturan
peraturan yang berlaku. Dalam hall ini aktuaris dapat mengaplikasikan ilmu
keuangan dan teori statistika untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut
analisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya
yang berhubungan dengan besar pembayaran pada masa depan dan kapan
pembayarannya di lakukan pada waktu yang tidak pasti.
Kewajiban aktuaria merupakan kewajiban dan pensiun yang di hitung
berdasarkan anggapan bahwa dan pensiun berlangsung sampai terpenuhinya
seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak pihak yang berhak (Keputusan
Menteri Keuangaan No.510/KMK.06/2002 pasal 1 ayat 5). Tugas Aktuaria adalah
menjabarkan dengan baik rumus rumus kapan seseorang harus melakukan klaim
dan menghitung nilai premi dan nilai klaim secara analitis bukan intuisi semata.
Dana di wajibkan oleh menteri keuangan untuk menyampaikan laporan
aktuaria sekurang kurangnya tiga tahun sekali. Aktuaris melakukan perhitungan
terutama tiga tahun sekali. Aktuaris melakukan perhitungan terutama untuk
memperoleh angka tentang:
(1) Besar kewajibanaktuaris atau masa kekrja lalu (PSL)
(2) Kewajiban masa kerja yang akan datang dan iuran normal (PSL)
Dua angka perhitungan tersebut sangat pentinguntuk mementukan
kebijakan dan rencana kerja dana pensiun yang akan datang khususnya
baik terjadi defisit dan pada saat terjadi kenaikan pensiun masa kerja yang
akan datang. Hasil perhitungan aktuaria selalu berkaitan dan bergantung
dengan metode (andalan) yang di pakainya. Aktuaris dalam menghitung
ketersediaan dana dan kewajiban di dasari pada asumsi sebagai berikut:
Asumsi ekonomis
1. Tingkat bunga teknis (Perolehan investasinya)
2. Tingkat kenaikan PhDP dan Manfaat Pensiun (PhDP)
3. Tingkat kenaikan batas maksimum PhDP
4. BiaPeya operasi = a % (∑ IuranhDP + Pengembangan)
16
5. Margin mis 4% = (Perolehan investasi – Pertumbuhan PhDP)
Asumsi Decremental
1. Pensiun normal, pensiun percepat,pernsiun di perlambat.
2. Tingkatmortalita peserta aktif dan eserta pasif (pensiunan)
3. Tingkat pengundura diri
Asumsi – Asumsi lain
1. Struktur keluraga
2. Perbedaan usia antara pesertadan isteri/suami
3. Biaya administrasi
4. Peserta baru di masa yang akan datang
5. Dan lain lain