5

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Judul Variabel atauObjek Hasil Penelitian

(Khoirudin,2013) Corporate

Governance

dan

Pengungkapan

Islamic Social

Reporting

Pada

Perbankan

Syariah di

Indonesia

Variabel dependen :

tingkat pengungkapan

tanggung jawab

Sosial pada laporan

tahunan perbankan

syariah yang diukur

dengan nilai (score)

dari indeks Islamic

Social Reporting

(ISR)

Variabel independent

:DewanKomisaridan

Dewan Pengawas

Syariah

Berdasarkan uji

statistik t diketahui

bahwa probabilitas

ukuran dewan

komisaris yaitu 0,0184

lebih kecil dari 0,05.

Hal ini berarti bahwa

secara parsial Ukuran

Dewan Komisaris

berpengaruh terhadap

pengungkapan ISR

pada perbankan

syariah di Indonesia.

Untuk Pengujian DPS

diperoleh hasil 0,6576

lebih besar dari

0,05. Hal ini berarti

bahwa secara parsial

Ukuran DPS tidak

berpengaruh

terhadappengungkapa

n Islamic

socialreporting

(Ningrum et

al,.2013)

Pengaruh

Kinerja

Keungan,

Kepemilikan

Institusional

dan Ukuran

Dewan

Pengawas

Syariah

Terhadap

Variabel Dependen

:Islamic Social

Reporting

Variabel Independent

:Kinerja Keuangan ,

Kepemilikan

Institusional dan

Ukuran Dewan

Pengawas Syariah

Untuk Ukuran Dewan

Pengawas Syariah

(X3) menunjukkan

nilai probabilitas

sebesar 0,0048 yang

lebih kecil dari 0,05.

Hal ini berarti secara

parsial Ukuran Dewan

Pengawas Syariah

(UDPS) berpengaruh

6

Pengaruh ISR terhadap ISR pada

perbankan syariah di

Indonesia.

(Jannah dan

Asrori,2016)

Pengaruh

GCG, Size,

Jenis Produk

dan

Kepemilikan

Saham Publik

Terhadap

Pengungkapan

ISR

Variabel dependen :

Pengungkapan ISR

Variabel Dependen :

GCG, Jenis Produk

dan Kepemilikan

saham publik

Berdasarkan hasil

uji t, diperoleh nilai

signifikansi 0,742

untuk variabel dewan

komisaris Secara

statistik variabel

dewan komisaris

tidak berpengaruh

terhadap ISR karena

nilai signifikansi di

atas 0,05. Sehingga

hipotesis ditolak.

Berdasarkan hasil uji

t, diperoleh nilai

signifikansi 0,812

untuk variabel komite

audit. Secara statistik

variabel komite audit

tidak

berpengaruh terhadap

ISR karena nilai

signifikansi di atas

0,05.

Terdapat hubungan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

dimana Good Corporate Governance merupakan sebuah konsep yang diajukan demi

peningkatan kinerja perusahaan dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap

stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Good Corporate

Governance membantu menciptakan lingkungan kondusifdemi terciptanya

pertumbuhan yang efisien di sektor perusahaan.Pelaksanaannya sangat diperlukan

untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional. Sehingga

7

penerapannya sangatlah penting bagi perbankan yang ingin berkembang dengan baik

dan sehat sehingga tercapai pengelolaan bank syariah yang lebih transparan bagi

semua pengguna laporan keuangan (Junusi,2012)

2.2 Kajian Teori

1.2.1 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi merupakan satu teori yang mendasari pengungkapan CSR.

Teori ini dapat menjelaskan keterkaitan antara struktur Good Corporate Governance

dengan pengugkapan CSR pada bank syariah. Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Syariah dianggap mampu mendorong manajemen untuk menjalakan

operasional sesuai dengan regulasi BI serta menjalankan fungsi bank syariah yang

turut mengupayakan kesejahteraan masyarakat (Khoirudin,2013). Menurut Magness

(2006) dalam Dharmawan dan Suhardianto (2016) teori legitimasi menyatakan

perusahaan berusaha mendapatkan pengakuan dari seluruh pemangku kepentingan

adalah benar.

Dewan Komisaris dianggap mampu mendorong perusahaan untuk melakukan

kegiatan sesuai ketentuan serta melakukan pengawasan dan bahwa perusahan telah

melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya. Sehingga dengan demikian

perusahaan akan mendapat legitimasi dari stakeholder.

Komite Audit bertugas untuk memastikan apakah perusahaan telah melakukan

tanggungjawabnya terhadap stakeholder, salah satunya adalah laporan

8

pertanggungjawaban sosial. Sehingga dengan demikian perusahaan akan memperoleh

legitimasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jika teori legitimasi dapat

menjelaskan keterkaitan elemen Good Corporate Governance dengan pengungkapan

ISR.

1.2.2 Good Corporate Governance

Semakin ketatnya persaingan di dunia industri menyebabkan banyak

perusahaan termasuk perbankan syariah berlomba-lomba untuk membuat laporan

tentang lingkungan yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban perusahaan

kepada lingkungan sekitar, Hal tersebut merupakan wujud dari implementasi dari

penerapan Good Corporate Governance.

Menurut Sutedi (2012:2) Good Corporate Governance secara

definitif.merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk

menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan

dalam konsep ini, yang pertama petingnya hak pemegang saham untuk memperoleh

informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua kewajiban

perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan

transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan

stakeholder.

9

Penerapan good corporate governance dinilai dapat memperbaiki citra

perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan stakeholder serta

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem

perbankan yang sehat. Selain itu penerapan Good Corporate Governance.di dalam

perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan

penerapan Corporate Governance dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi

risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri

(Dewayanto,2010).

1.2.3 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis

untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan

memperhatikan tanggungjawab sosial perusahan dan menitiberatkan pada

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

(Budi,2009:1)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)adalah tanggung jawab sebuah

organisasi terhadap dampak dari keputusandan kegiatan pada masyarakat dan

lingkungan, yangdiwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis, yang sejalan

denganpembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,

mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang

10

ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan

organisasi secara menyeluruh (Azhar,2014)

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan

didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi

pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan

serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat

umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik

bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan(Syukron,2015).

1.2.4 Islamic Social Reporting

Islamic Social Reporting merupakan sebuah ketentuan atau standar untuk

pengungkapan laporan pertanggujawaban entitas syariah yang mengedepankan

prinsip – prinsip Islam. Menurut Otham et al (2009) Islamic Social Reporting

merupakan sebuah ketentuan pengungkapan laporan tanggungjawab sosial bagi etitas

syariah.

Konsep CSR dalam Islam ini lebih ditekankan sebagai bentuk ketaqwaan umat

manusia kepada Allah SWT dalam konteks perusahaan.Sesuai dengan ketentuan

syariah dalam Islam telah dikenal konsep khilafah. Dalam hal ini, Islam memandang

perusahaan tidak hanya pengurus bagi pemegang saham atau penanam modal, tetapi

juga bagi masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk mendapatkan

berkah dari Allah SWT. Dengan kata lain, bisnis dalam Islam tidak semata-mata

11

berorientasi pada dunia saja tetapi juga harus punya visi akhirat yang jelas. Dan salah

satu lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah

adalah Perbankan Syariah (Rama dan Meliawati.2014).

Hal tersebut juga di jelaskan dalam firman Allah :

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya

aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya

aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al Baqarah:30)

Dalam pengungkap tanggujawab sosial versi syariah digunakanlah index ISR.

Index ISR sendiri merupakan sebuah indikator penilaian tanggungjawab sosial

institusi bisnis syariah.Menurut Haniffah (2002:137) ISR mampu membantu orang-

orang didalam perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tidak hanya terhadap

masyarakat tetapi juga tanggungjawab terhadap Allah. Oleh Haniffah index ISR

dikelompokkan menjadi Pendanaan dan Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan ,

Masyarakat dan Lingkungan Hidup.

Tujuan dari ISR adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah dan

masyarakat serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis, menyampaikan

informasi secara relevan dengan memperhatikan kebutuhan investor muslim

(Haniffah,2002).

12

Oleh Othman et al (2009) index ISR kemudian ditambahkan satu kelompok

pengungkapan yaitu tata kelola. Dimana tata kelola tidak dapat dipisahkan dari

perusahaan guna memastika pengawasan aspek syariah diperusahaan.Corporate

Governance dapat diartikan sebagai sebuah proses, sistem atau control yang

ditetapkan secara internal dan eksternal oleh manajemen guna melindungi

kepentingan stakeholder.

Tema yang diungkapkan dalam aspek tata kelola yaitu status kepatuhan

terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja

komisaris, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi,

laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur

kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme.

1.2.5 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang

bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan

agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Syariah,2009).

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian pemegang

kepentingan yang perannya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup

bank syariah.Sebagai bagian dari good corporate governance, dewan pengawas

syariah berperan menyatukan kepentingan bank syariah, baik kepentingan sosial

maupun kepentingan pada pemegang saham.

13

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip

syariah di lembaga perbankan syariah. Mekanisme pengawasan dewan pengawas

syariah bertugas untuk mengadakan analisis operasional Bank Syariah dan

mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada

akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional

Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional,

memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan

produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank

(Sunarto,2016)

Dengan adanya dewan pengawas syariah yang berperan sebagai pengawas,

diharapakan lembaga syariah mampu menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan

ketentuan syariah (patuh terhadap ketentuan syariah ), begitupun dengan pelaporan

keuangan, sosial dan juga lingkungan. Sehingga kepentingan sosial maupun

pemegang saham dapat disatukan.

Syariah compliance merupakan salah satu indicator yang cukup berpengaruh

terhadap penerapan shariah governace, sehingga dalam penerapannya peneglola bank

syariah harus benar-benar merujuk pada ketentuan syariah, agar bank syariah

memperoleh kepercayaan dari masyarakat maupun stakeholder

14

1.2.6 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

memberi nasihat kepada Direksi (Terbatas,2007). Dewan komisaris harus mampu

melaksanakan fungsi , wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan pedoman

yang sudah ditetapkan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Selain sebagai langkah penentuan keputusan yang strategis bagi perusahaan,

rapat dewan komisari yang dilakuakan secara teratur dimaksudkan untuk melakukan

pengawasan dan memberikan nasehat serta penilaian terhadap kinerja Direksi serta

masing-masing anggota direksi.

Setidaknya dewan komisaris harus memiliki 3 komite, diantaranya komite

audit, komite remunerasi dan nominasi, serta komite pemantauan risiko. Setiap

komite melaporakan hasil keputusan komite kepada dewan komisaris, apabila

keputusan tersebut dipandang perlu disampaikan kepada direksi maka dewan

komisaris akan melakukannya sebagai wujud dari pengawasan serta memberi

nasehat. Sementara penilaian kinerja direksi menjadi tanggung jawab komite

remunerasi dan nominasi dengan keputusan dewan komisaris.

Penilaian Dewan Komisaris mengenai kinerja masing‐masing anggota Direksi

dilaporkan dalam RUPS sebagai bagian dari keputusan RUPS dalam menetapkan

remunerasi dan bonus masing‐masing anggota Direksi yang bersangkutan.

(Governance,2013)

15

1.2.7 Komite Audit

Komite Audit merupakan pihak yang dibentuk dewan komisaris yang fungsinya

membantu dewan komisari dalam melakukan pengawasan, serta memastikan

bahwasannya prinsip–prinsip tata kelola yang baik telah diterapkan.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,

pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit

yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen

(KNKG,2006 )

Aspek penting dalam menilai keefektifan komite audit dapat diindikasikan dari

jumlah komite audit. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan

kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikanefektifitas dalam pengambilan

keputusan. Semakin besar jumlah anggota komite audit, maka diharapkan

pengungkapan ISR dan GRI dapat meningkat, karena peran komite audit harus

mampu memberikan gambaran hasil pemeriksaan perusahaan pada operasionalnya

dengan memperhatikan aspek-aspek syariah di dalamnya (Sunarto,2016)

1.2.8 Hubungan Good Corporate Governance dengan Islamic Social Reporting

Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola yang baik. Terdapat

beberapa prisip Good Corporate Governance yaitu transparency (Keterbukaan

Informasi)accountability (Akuntabilitas), responsibility (Tanggung Jawab),

Independency (Kemandirian), Fairness (Kesetaraan dan kewajaran) Dengan

16

diterapkannya lima prinsip Good Corporate Governance tersebut diharapkan mampu

meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan serta memberikan pengarahan dan

pengendalian terhadap perusahaan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban

bagi stakeholder

Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap ISR dan berpola positif sehingga

semakin bertambah Kinerja Lingkungan maka semakin tinggi ISR. Kinerja

lingkungan yang baik pada awalnya dibentuk dengan adanya tata kelola entitas lewat

elemen-epemen Good Corporate Governance (Purnasanti,2014)

2.3 Perumusan Hipotesis

Seiring perkembangan bank syariah sebagaimana tampak pada beragamnya

produk dan jasa yang diberikan, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik

sangat diperlukan. Implementasi GCG di bank syariah berlandaskan lima prinsip,

yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.

Oleh sebab itu Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan tata kelola

perusahaan yang baik pada bank syariah menjadi sangat penting untuk mengawasi

dan menjamin bahwa operasional bank telah sesuai dengan prinsip Islam yang

tentunya memenuhi 5 prinsip GCG

Faozan (2013:11) meyatakan peran Dewan Pengawas Syariah dalam

implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah

17

1. Memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank

syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah,

2. Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa Dewan

Syariah Nasional pada operasional bank syariah,

3. Melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas

implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional pada operasional bank syariah,

yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank

syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti

khutbah, majelis ta’lim, pengajian-pengajian.

Dengan adanya peran-peran tersebut DPS dinalai mampu mendorong

manajemen agar melaksanakan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip

islam, salah satunya adalah laporan pertanggungjawaban sosial.

Menurut Sunarto (2016:43) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah

dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan Global Reporting

Index, dikarenakan DPS memiliki peran penting dalam pengendalian aspek syariah,

sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social

Reporting

Menurut UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroaan terbatas, dewan komisaris

adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau

18

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Dewan

Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab direksi .

Dewan Komisari mampu mendorong manajemen untuk melakukan kegiatan

sesuai ketentuan serta melakukan pengawasan dan bahwa perusahan telah melakukan

pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya, dengan demikian perusahaan dapat

memperoleh legitimasi dari stakeholder. Sehingga jumlah dewan komisaris yang

memadai dianggap mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Khoirudin (2013) diperoleh hasil jika

Ukuran Dewan Komisaris (UKOM) berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada

perbankan syariah di Indonesia. Dari penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis

sebagai berikut :

H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social

Reporting

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,

pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit

yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen

(KNKG,2006)

19

Komite Audit mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik

pengungkapan pertanggungjawaban sosial sebagai media komunikasi perusahaan

dengan stakeholder dalam rangka memperolah legitimasi melauo pelaksanaan GCG.

Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dalam rangka menilai

kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan

dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas

pelaksanaan audit eksternal merupakan salah satu tugas komite audit dalam

perbankan syariah. Menurut penelitian Fatimah dan Makhdalena (2016) komite audit

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility.

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting

Gambar 2.1. Rerangka berfikir

Dewan Pengawas Syariah:

jumlah anggota dewan Pengawas

Syariah

Dewan Komisaris:

jumlah anggota dewan komisaris

Komite Audit:

jumlah anggota komite audit

Islamic Social

Reporting

INDEX ISR