12

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Kegunaan Keputusan (Grand Theory)

Teori kegunaan keputusan (decision-usefulness theory) informasi

akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial

Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of Financial Accounting

Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. SFAC No. 8 merupakan salah

satu dari serangkaian publikasi di FASB untuk akuntansi dan pelaporan keuangan

yang mencakup dua bab kerangka konseptual baru yang menggantikan SFAC

No.1, tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis, dan SFAC No.2,

karakteristik kualitatif informasi akuntansi. SFAC No.8 dimaksudkan untuk

menetapkan tujuan-tujuan dan konsep-konsep fundamental yang akan menjadi

dasar untuk pengembangan akuntansi keuangan dan pedoman pelaporan agar

cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang

akan menggunakannya.

Statement of Financial Accounting Concepts No. 8 tentang Conceptual

Frameworks for Financial Reporting menyatakan bahwa informasi keuangan

harus memiliki karakteristik kualitatif yang fundamental untuk menjadi berguna.

Teori kegunaan keputusan informasi sangat relevan, karena Standar Akuntansi

Pemerintah di Indonesia mengadopsi karakteristik kualitatif dari SFAC No. 8,

hanya saja Standar Akuntansi Pemerintahab (SAP) menekankan pada empat

prasyarat normatif yakni; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

 

 

13

2.2 Teori Kontijensi (Supporting Theory)

Pendekatan teori kontijensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal

pengendalian organisasi di bawah kondisi operasi yang berbeda dan mencoba

untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut.

Pendekatan kontijensi pada akuntansi manajemen didasarkan pada premis bahwa

tidak ada sistem pengendalian secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan

pada setiap organisasi, tetapi hal ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi

yang ada dalam organisasi. Dilandasi dari penelitian Riyanto (2003) yang

mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontijensi dalam menguji

faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian

dengan kinerja, pada penelitian ini yang akan diuji adalah mengenai hubungan

antara sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian-

penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara satu

peneliti dengan peneliti yang lainnya. Sehingga diperlukan upaya untuk

merekonsiliasi ketidakkonsistenan dengan cara mengidentifikasikan faktor-faktor

kondisional antara kedua variabel tersebut dengan pendekatan kontijensi.

Penggunaan pendekatan kontijensi tersebut memungkinkan adanya variabel-

variabel lain yang bertindak sebagai moderating variable atau intervening

variable yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian intern dan

kualitas laporan keuangan.

  Riyanto (2003) berpendapat tentang perlunya penelitian mengenai

pendekatan kontijensi. Penelitian tersebut untuk menguji faktor kontekstual yang

mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan kinerja. Faktor

 

 

14

kontekstual yang mempengaruhi keefektifan sistem pengendalian, pada umumnya

di luar domain akuntansi sehingga menyangkut multi disiplin. Contoh faktor

kontekstual tersebut adalah motivasi, komitmen, struktur organisasi,

ketidakpastian lingkungan dan strategi. Wicaksono (2013) menyatakan bahwa

faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian intern adalah

kualitas audit, lingkup audit dan gaya kepemimpinan.

2.3 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan

penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara

lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari

pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan

yang berlaku termasuk Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Laporan

keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Laporan

keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan

realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi

suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang-undangan.

 

 

15

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode

pelaporan untuk kepentingan: akuntabilitas, manajemen, transparansi,

keseimbangan antar generasi. Evaluasi kinerja pelaporan keuangan pemerintah

seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,

maupun politik dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh

sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang

ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi

yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil

yang telah dicapai.

4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,

baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal

dari pungutan pajak dan pinjaman.

 

 

16

6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan

entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,

sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan,

aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Adapun

laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakian sumber daya

ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode

pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah

yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan

demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah

daerah dalam satu periode, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan dan

sisa lebih atau kurang pembiayaan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

 

 

17

3) Neraca

Neraca adalah keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas

ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk

menyajikan informasi kuangan yang dapat dipercaya mengenai aset,

kewajiban dan ekuitas dana.

4) Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam

laporan operasional terdiri dari pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos

luar biasa.

5) Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas

dan setara kas, selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas

pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan

berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan non-anggaran.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sesuai

 

 

18

Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana setiap pos dalam laporan

realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas, harus mempunyai

referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan

keuangan. Disamping itu, juga mencakup informasi tentang kebijakan

akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntasi

pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk

menghasilkan penyajian laporan keuagan secara wajar.

2.4 Kualitas Laporan Keuangan

2.4.1 Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 8

Statement of Financial Accounting Concepts No. 8 tentang Conceptual

Frameworks for Financial Reporting menyatakan bahwa informasi keuangan

harus memiliki karakteristik kualitatif yang fundamental untuk menjadi berguna

dalam pengambilan keputusan. Para pembuat keputusan membutuhkan informasi

untuk digunakan dalam keputusan investasi, kredit, dan keputusan yang serupa

lainnya. SFAC ini diterbitkan oleh FASB pada tahun 2010. Karakteristik yang

fundamental yaitu relevan (relevance) dan penggambaran yang senyatanya

(faithful representation).   Kegunaan dari informasi keuangan dalam laporan

keuangan dapat ditingkatkan informasi tersebut mengandung nilai komparatif

(comparability), dapat diverifikasi (verifiability), tepat waktu (timeliness), dan

dapat dimengerti (understandability).

 

 

19

2.4.2 Standar Akuntansi Keuangan

Karakteristik kualitatif (kualitas) merupakan suatu ciri khas yang membuat

informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Berikut adalah

karakteristik laporan keuangan sesuai dengan kerangka dasar penyusunan

penyajian laporan keuangan.

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang terkandung dalam laporan

keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakainya.

Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang

aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari

informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi

kompleks yang seharusnya dimasukkan di dalam laporan keuangan tidak

dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut

terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2) Relevan

Agar laporan keuangan bermanfaat, informasi di dalamnya harus

relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan

keputusan. Informasi di dalam laporan keuangan memilki kualitas relavan

jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, dan

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Informasi posisi keuangan dan kinerja dimasa lalu sering kali

digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja

 

 

20

masa depan dan hal-hal lain yang langsug menarik perhatian pemakai,

seperti: pembayaran deviden dan upah, pergerakan harga sekuritas, dan

kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh

tempo.

Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam

bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan

untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan memberikan informasi

tentang transaksi dan peristiwa masa lalu.

3) Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas

laporan keuangan. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar

laporan keungan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau

kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam

mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstament).

Oleh karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atas

titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus

dimiliki agar informasi dipandang berguna.

4) Keandalan

Informasi dalam laporan keuangan harus andal (reliable) agar

dapat bermanfaat. Informasi memilki kualitas yang andal jika bebas dari

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan

 

 

21

pemakainya sebagai penggambaran yang senyatanya (faithful

representation) dari yang seharusnya disajikan secara wajar.

5) Penyajian Jujur

Informasi laporan keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko

penyajian yang dianggap kurang jujur dari seharusnya digambarkan. Hal

tersebut bukan disebabkan karena kesenjangan untuk menyesatkan, tetapi

lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan

transaksi serta pristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun

atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna

transaksi dan peristiwa tersebut.

6) Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut

perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi

dan bukan hanya bentuk hukum. Substansi transaksi atau peristiwa lain

tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

7) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada

usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak,

sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai

kepentingan yang berlawanan.

 

 

22

8) Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan mungkin menghadapi

ketidakpastian suatu peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan

piutang yang diragukan, dan perkiraan masa manfaat pabrik serta

peralatan. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak

memperkenankan, misalnya: pembentukan cadangan tersembunyi atau

penyisihan, berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan

yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi

sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu tidak

memilki kualitas yang andal.

9) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

2.4.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Pengertian karakterisik kualitatif laporan keuangan pada Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP). Pada SAK karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat

informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Sementara pada SAP

karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Dalam SAK, karakteristik kualitatif didefinisikan secara tegas sebagai “ciri khas”,

sementara dalam SAP dinyatakan sebagai “ukuran yang perlu diwujudkan”.

Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah

 

 

23

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan

prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat

memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan

memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi

mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang

relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi

yang relevan adalah:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), informasi

memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi

ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), informasi

dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa

kini.

c. Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat

berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan

selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi

 

 

24

akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama

yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan

jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut

dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi

karakteristik:

a. Penyajian Jujur, informasi menggambarkan dengan jujur

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan

atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (verifiability), informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian

dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan

tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih

 

 

25

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan

secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal

dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan

akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan

kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode

terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami

oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna

untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk

kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan

keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

SFAC No. 8, SAK, dan SAP mengungkapkan karakteristik kualitatif informasi

akuntansi untuk membantu pengguna informasi dalam pegambilan keputusan

ekonomi. Walaupun sebenarnya karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang

 

 

26

dikeluarkan dalam statement tersebut berbeda-beda satu sama lain, namun

kesemuanya adalah bertujuan untuk bagaimana bisa membantu dalam

pengambilan keputusan yang bermanfaat oleh pengguna.

2.5 Sistem Pengendalian Intern

2.5.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus

dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga. Demikian

perlunya pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus

dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan

masyarakat. Pengendalian intern harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam

suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan,

kecurangan, dan penyelewengan. Di organisasi kecil, pengendalian masih dapat

dilakukan oleh pemimpin organisasi. Namun semakin besar organisasi, dimana

ruang gerak dan tugas-tugas yang harus dilakukan semakin kompleks,

menyebabkan pimpinan perusahaan tidak mungkin lagi melakukan pengendalian

secara langsung, maka dibutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat

memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.

Sebuah organisasi nirlaba independen yang mempunyai tujuan untuk

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian intern

yang efektif yang disebut dengan Committee Of Sponsoring Organization of The

Treadway Commission (COSO), dibentuk pada tahun 1985.

 

 

27

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission (COSO) (2013) pengertian pengendalian intern adalah sebagai

berikut:

Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance.

Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut Elder, et al. (2011)

adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai

pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas

dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Hal serupa juga disampaikan Jusuf (2014) yang menyatakan bahwa sistem

pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang

manajemen dengan keyakinan yang memadai agar entitas mencapai tujuan dan

sasarannya yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan

efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Dari pengertian pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep

dasar sebagai berikut:

1) Pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri

bukan merupakan suatu tujuan.

2) Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern

bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun

dijalankan oleh orang dari setiap pemegang organisasi yang

mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya.

 

 

28

3) Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan

keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen

dan dewan komisaris entitas keterbatasan yang melekat dalam

semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan

pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian yang

menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan

keyakinan mutlak.

4) Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling

berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2.5.2 Tujuan Pengendalian Intern

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa tujuan pengendalian intern menurut

Jusuf (2014) adalah:

Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: (1) Keandalan informasi, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Efektivitas dan efisiensi operasi.

Tujuan dari pengendalian intern akan terlaksana dengan baik bila

pengendalian intern dijalankan dengan baik pula dan sesuai dengan prosedur yang

ada. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari

pengendalian intern ini adalah keandalan informasi keuangan, dimana

pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa

laporan keuangan harus disajikan secara wajar yang sesuai dengan prinsip

akuntansi di Indonesia. Kepatuhan pemeriksaan intern terhadap hukum dan

peraturan yang berlaku dan juga peningkatan kegiatan operasi pemeriksaan intern

secara efektif dan efisien.

 

 

29

2.5.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan,

mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting

dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian intern terdiri atas

kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin

atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya

hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan

pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik

yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis,

serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Aparat pengawasan intern pemerintah

adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya

disingkat BPKP bertanggungjawab langsung kepada Presiden sedangkan

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan

pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggungjawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Inspektorat

Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab

langsung kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten atau Kota adalah aparat

pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati

atau walikota.

Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008 menyatakan bahwa sistem

pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

 

 

30

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksudkan dalam peraturan ini

meliputi pemerintah daerah kabupaten atau kota dan pemerintah provinsi

Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur pembentuk SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) antara

lain:

1) Lingkungan Pengendalian

Indikator lingkungan pengendalian ini memiliki makna bahwa

pimpinan dan staf instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif

untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya,

melalui; penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap

kompetensi, dan kepemimpinan yang kondusif.

2) Penilaian Risiko

Indikator penilaian risiko ini memiliki makna bahwa pimpinan

instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, melalui identifikasi

risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko oleh pimpinan instansi

pemerintah dengan cara menetapkan tujuan Instansi dan tujuan pada

 

 

31

tingkatan kegiatan.

3) Kegiatan Pengendalian

Indikator kegiatan pengendalian ini memiliki makna bahwa

pimpinan beserta staf instansi pemerintah wajib menyelenggarakan

kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari

tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan

pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan

tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Informasi dan Komunikasi

Indikator informasi dan komunikasi ini memiliki makna bahwa

pimpinan dan staf dalam instansi pemerintah wajib mengidentifikasi,

mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu

yang tepat. Pimpinan dan staf instansi pemerintah wajib menyediakan dan

memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Indikator pemantauan pengendalian intern ini memiliki makna

bahwa sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan

berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit

dan review lainnya.

 

 

32

Gambar 2.1. Struktur Sistem Pengendalian Intern

Sumber: Jusuf, 2014

2.6 Gaya Kepemimpinan Transformasional

Penelitian Burns (1978) dianggap mampu memberikan gambaran adanya

dikotomi dalam kepemimpinan yaitu kepemimpinan transaksional dan

kepemimpinan transformasional. Meskipun Burns melihat kedua hal tersebut

sebagai gaya kepemimpinan yang berbeda, namun Bass (1985) menyatakan

bahwa hubungan kedua gaya atau pendekatan tersebut lebih kompleks dan

sekaligus mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional dan transaksional

sesungguhnya tetap diperlukan. Model Bass mengilhami peneliti dengan teori

yang dapat diuji secara empiris dan memberikan gambaran adanya dua bentuk

kepemimpinan yang ditemui pemimpin dalam organisasi.

Teori model kepemimpinan “Full Range” Bass (1985) yang

menggunakan pendekatan kepemimpinan transformasional dan transaksional

tersebut merupakan sebuah model kumulatif (suatu hirarki hubungan) yang cara

kerjanya hampir sama dengan teori motivasi Maslow (1954). Secara ideal

dan teori, faktor yang tingkatannya lebih rendah disebut laissez faire dan

kepemimpinan transaksional menunjukkan dasar dari fungsi kepemimpinan,

sedangkan faktor yang lebih tinggi yaitu kepemimpinan transformasional,

Pemantauan  

Kegiatan  Pengendalian  

Penilaian  Risiko  

Lingkungan  Pengendalian  Informasi  dan  Komunikasi  

 

 

 

33

menunjukkan kepemimpinan yang maju atau high performing leadership.

Laissez Faire Leadership memiliki satu karakteristik yaitu pemimpin

menghindari intervensi atau menerima tanggung jawab dari tindakan pengikut.

Pemimpin membiarkan bawahannya melakukan tugas pekerjaannya tanpa ada

pengawasan dari dirinya. Mutu dan hasil pekerjaan seluruhnya merupakan

tanggung jawab bawahannya.

Kepemimpinan transaksional menekankan pada transaksi atau pertukaran

yang terjadi antar pemimpin, rekan kerja dan bawahannya. Pertukaran ini

didasarkan pada diskusi pemimpin dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan

apa yang dibutuhkan dan bagaimana spesifikasi kondisi dan upah atau hadiah jika

bawahan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun tiga Indikatornya

adalah (1) Contingent reward yaitu jika bawahan melakukan pekerjaan untuk

kepentingan yang menguntungkan organisasi, maka kepada mereka dijanjikan

imbalan yang setimpal. (2) Management by exception, passive yaitu pemimpin

melakukan intervensi jika standar tidak tercapai. (3) Management by exception,

active yaitu Pemimpin secara aktif dan ketat memantau pelaksanaan tugas

pekerjaan bawahannya agar tidak membuat kesalahan, atau kegagalan. Atau agar

kesalahan dan kegagalan tersebut dapat secepatnya diketahui untuk diperbaiki.

Kepemimpinan transformasional, yaitu interaksi antara pemimpin dan

anggota ditandai oleh pengaruh pemimpin untuk mengubah perilaku anggota

menjadi sesorang yang merasa mampu dan bermotivasi tinggi dan berupaya

mencapai prestasi kerja yang tinggi dan bermutu. Pemimpin mengubah anggota,

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai bersama. Indikator aspek kepemimpinan

 

 

34

transformasional adalah (1) Idealized influence yaitu pemimpin mendahulukan

kepentingan organisasi dan kepentingan orang lain dari kepentingan diri sendiri.

Pemimpin menimbulkan kesan pada anggota bahwa pemimpin memiliki keahlian

untuk melakukan tugas pekerjaan, sehingga patut dihargai. (2) Inspirational

motivation yaitu pemimpin mampu menimbulkan inspirasi pada anggota, antara

lain dengan menentukan standar-standar tinggi, memberikan keyakinan bahwa

tujuan dapat dicapai. (3) Intelectual stimulation yaitu pemimpin mendorong

intelegensia dan rasionalitas anggota serta berhati-hati dalam menyelesaikan

masalah, dan (4) Individualized consideration yaitu pemimpin memperlakukan

setiap anggota sebagai seorang pribadi dengan kecakapan, kebutuhan, dan

keinginan masing-masing. Pemimpin memberikan nasihat yang bermakna,

memberi pelatihan yang diperlukan dan bersedia mendengarkan pandangan dan

keluhan anggota.

2.7 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Mahaputra dan Putra (2014) melakukan penelitian di SKPD Kabupaten

Gianyar dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen

kualitas informasi laporan keuangan dan variabel independen kapasitas sumber

daya manusia, pemanfaatan SIKD, sistem pengendalian intern, dan implementasi

SAP. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara parsial dan simultan seluruh

variabel bebas berpengaruh positif terhadap kualitas Informasi laporan keuangan.

 

 

35

Desmiyawati (2014) melakukan penelitian di SKPD Provinsi Riau dengan

responden pegawai SKPD, dengan menggunakan variabel dependen keandalan

dan ketepatwaktuan laporan keuangan dan variabel independen sumber daya

manusia, pengendalian intern, pengawasan keuangan, dan teknologi informasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil

penelitian adalah sumber daya manusia, pengendalian intern, pengawasan

keuangan berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan

sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh. Sedangkan sumber daya

manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap

ketepatwaktuan.

Nurrilah dan Muid (2014) melakukan penelitian di SKPD Kota Depok

dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen kualitas

laporan keuangan dan variabel independen kompetensi SDM, penerapan SAKD,

pemanfaatan TI dan sistem pengendalian intern. Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh

adalah secara parsial dan simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan.

Udiyanti dkk. (2014) melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Buleleng

dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen kualitas

laporan keuangan dan variabel independen penerapan SAP, sistem pengendalian

intern, kompetensi staf akuntansi. Teknik analisis data yang digunakan adalah

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara

parsial dan simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap kualitas

 

 

36

laporan keuangan.

Indriasih (2014) melakukan penelitian di SKPD Kota Tegal dengan

responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen quality of

financial reporting dan variabel independen apparatus competence dan

effectiveness of government internal control. Teknik analisis data yang digunakan

adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara

parsial dan simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap quality of

financial reporting.

Nuryanto dan Afiah (2013) melakukan penelitian di SKPD DKI Jakarta

dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen quality of

financial statements dan variabel independen apparatus competencies,

information technology utilization, dan internal control. Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian yang diperoleh

adalah secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap quality

of financial statements. Secara parsial apparatus competencies dan information

technology utilization berpengaruh positif dan signifikan terhadap quality of

financial statements dan secara parsial internal control berpengaruh positif tetapi

tidak signifikan terhadap quality of financial statements.

Munteh (2013) melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Labuhanbatu

dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen kualitas

laporan keuangan serta variabel independen kompetensi SDM, sistem

pengendalian intern dan faktor eksternal. Teknik analisis data yang digunakan

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah

 

 

37

secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh postif terhadap kualitas

laporan keuangan. Secara parsial sistem pengendalian intern tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan secara parsial SDM dan

faktor eksternal bengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah.

Yensi (2014) melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Kuantan Singingi

dengan responden pegawai SKPD, dan menggunakan variabel dependen kualitas

informasi laporan keuangan serta variabel independen kompetensi SDM,

penerapan SAKD dan sistem pengendalian intern. Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh

adalah secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan, secara parsial SDM dan penerapan SAKD bengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan secara parsial

sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan.

Suwanda (2015) melakukan penelitian di Badan Koordinasi Pemerintahan

dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dengan responden pegawai,

dan menggunakan variabel dependen quality of local government financial

reports. Serta variabel independen adalah application of SAP, HR quality,

implementation of internal control systems organizational commitment dan

utilization of information technology. Teknik analisis data yang digunakan adalah

analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara

simultan seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap quality of local

 

 

38

government financial reports secara parsial application of SAP dan organizational

commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap quality of financial

reporting. Quality of human resources, internal control system implementation

and utilization of information technology berpengaruh positif namun tidak

signifikan terhadap quality of financial reporting.

Trottier, et al. (2008) melakukan penelitian di U.S. Office of Personel

Management (OPM) dengan responden pegawai federal, dan menggunakan

variabel dependen perceived leadership effectiveness dan follower satisfaction

serta variabel independen transformational leadership dan transactional

leadership. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path

Analysis). Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara simultan dan parsial

kedua gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived

leadership effectiveness maupun follower satisfaction. Transformational

leadership memiliki pengaruh yaang lebih besar dibandingkan transactional

leadership.

Wicaksono (2013) melakukan penelitian di Kota Semarang dengan

responden pegawai pemerintahan, dan menggunakan variabel dependen

efektivitas pengendalian intern serta variabel independen kualitas audit, lingkup

audit, gaya kepemimpinan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara simultan

seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern.

Secara parsial kualitas audit dan lingkup audit tidak berpengaruh terhadap

efektivitas pengendalian intern serta gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap

 

 

39

efektivitas pengendalian intern.

Asmoko dan Lasahido (2013) melakukan penelitian di DJP di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur

dengan responden pegawai DJP, dengan menggunakan variabel dependen kinerja

pegawai dan variabel independen gaya kepemimpinan tansformasional dan gaya

kepemimpinan transaksional. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis

korelasi bivariat. Hasil penelitian yang di peroleh adalah secara simultan dan

parsial seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan

gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang lebih besar

dibandingkan gaya kepemimpinan transaksional.

Akbar (2015) melakukan penelitian di Bank Jatim Cabang Malang dengan

responden karyawan bank, dengan menggunakan variabel dependen kinerja

karyawan serta variabel independen gaya kepemimpinan transformasional

komunikasi organisasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian yang di peroleh adalah secara simultan

seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh dominan terhadap

kinerja karyawan dibandingkan komunikasi organisasi.

Terdapat tiga belas hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai

rujukan dalam penelitian ini, dan untuk ringkasan penelitian terdahulu dapat

dilihat pada Lampiran 1.