BAB II KAJIAN PUSTAKAeprints.kwikkiangie.ac.id/864/3/31160180 - JESSICA GRACIA... · 2020. 9. 17. · 17 BAB II KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai pembahasan

17

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai pembahasan landasan teoritis yang

berisikan mengenai teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis

penelitian serta bagaimana hubungan antara pajak penghasilan badan, ukuran perusahaan,

tax haven country, dan kualitas audit terhadap agresivitas transfer pricing pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018 dan akan disertai dengan beberapa

jurnal serta buku yang akan dicantumkan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Setelah peneliti memaparkan landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti akan

membuat kerangka pemikiran yang menggambarkan alur logika hubungan masing-masing

variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dari penjelasan teori

yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, penelitian dapat

menghasilkan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan

diteliti dan kemudian perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi adalah sebuah teori yang membahas mengenai suatu hubungan

antara manajemen perusahaan (agent) dan pemegang saham (principal). Jensen dan

Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebagai kontrak

antara satu orang atau lebih (principals) yang melibatkan orang lain (agent) untuk

melaksanakan beberapa layanan atau jasa bagi mereka dengan melakukan

pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen sebagai

agen merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan

18

para pemegang saham (principal). Untuk itu manajemen diberikan sebagian

kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham.

Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya

kepada pemegang saham. Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori

agensi merupakan sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor

(principal). Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara

prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai

dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost).

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara dua

pihak yaitu pihak agent, dimana dalam hal ini adalah manajer perusahaan atau dewan

direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan

dan pihak principal sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham yang

mengevaluasi informasi maupun mengelola jalannya perusahaan. Teori agensi

mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri.

Prinsipal menginginkan pengembalian yang besar dan cepat atas investasinya

melalui dividen dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan adanya

pemberian kompensasi atau bonus yang besar atas kinerjanya dalam menjalankan

perusahaan. Keduanya memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga keduanya

berlomba-lomba untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Pemegang saham menilai

kinerja manajer berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan laba perusahaan

yang besar untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Semakin tinggi laba yang

dihasilkan maka semakin tinggi pula dividen yang didapatkan investor. Ketika laba

yang didapatkan besar, maka manajer akan dinilai memiliki kinerja yang baik

sehingga layak mendapatkan kompensasi atau insentif yang diinginkan.

19

Namun, manajer seringkali melakukan manipulasi saat melaporkan kondisi

perusahaan kepada pemegang saham agar tujuannya mendapatkan kompensasi dapat

tercapai. Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak

mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Timbul upaya-upaya untuk

mempercantik laporan keuangan untuk menutupi target laba yang tidak tercapai

dengan cara melakukan manajemen laba. Hal ini terjadi karena adanya asimetri

informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki

oleh investor dan manajemen. Maka dari itu, menurut Eisenhardt (1989) teori

keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi dasar yaitu:

a. Asumsi mengenai sifat manusia

Asumsi ini menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan sifat

untuk lebih mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan

rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion).

b. Asumsi mengenai keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya sebuah konflik antar anggota

organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri

informasi (Asymmetric Information) antara principal dan agent.

c. Asumsi mengenai informasi

Asumsi tentang informasi adalah informasi dipandang sebagai barang

komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Menurut Colgan (2001), beberapa faktor yang menyebabkan munculnya

masalah keagenan yaitu:

20

a. Moral Hazard

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang

tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya

diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat

melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar

kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

b. Penahanan Laba (Earnings Retention)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi

yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan

pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau

penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang

saham.

c. Horison Waktu (Time-Horizon)

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dimana prinsipal

lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti

dan memiliki risiko tinggi, sedangkan manajemen cenderung menekankan

kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dengan risiko yang lebih

rendah. Perbedaan horizon waktu inilah yang menyebabkan konflik antara

manajemen dan pemegang saham.

d. Penghindaran Risiko Manajerial (Managerial Risk Aversion)

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang

berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya,

sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari

21

keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih

senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang,

karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini

menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yang akan ditanggung baik oleh

principal maupun agent. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan agency cost

sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan

terhadap agen dan membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding

cost dan residual loss. Monitoring cost merupakan biaya yang timbul dan

ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur,

mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Bonding cost merupakan biaya yang

ditangung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin

bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya residual loss

merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai

akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal.

2. Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)

Teori akuntansi positif merupakan teori yang dikembangkan oleh Watts &

Zimmerman (1986) yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan

praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih

manajer dalam kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Penentuan

kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi

perusahaan dalam hal penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam

menentukan kebijakan akuntansi, pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak

yang berwenang serta pihak yang memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan

22

keuangan. Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi

manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan

tertentu.

Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh

perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi

kebebasan untuk memilih alternatif yang tersedia untuk meminimalkan biaya

kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, manajer mempunyai

kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi

positif dinamakan sebagai tindakan oportunis (Scott, 2015:319). Tindakan oportunis

adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan

akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan tersebut.

Dalam jurnal Positive Accounting Theory yang ditulis oleh Watts dan

Zimmerman (1990) menjelaskan bahwa teori akuntansi positif dapat menjelaskan

mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan dan untuk memprediksi

kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam situasi tertentu.

Tiga hipotesis tersebut dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh

perusahaan, diantaranya:

a. Hipotesis Rencana Bonus

Dalam hipotesis ini, menjelaskan bahwa para manajer perusahaan

dengan rencana bonus lebih cenderung memilih prosedur akuntansi dengan

perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Para manajer perusahaan menginginkan imbalan yang tinggi pada setiap

periodenya. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada

23

pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus

mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi

mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan

akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajer di sebuah perusahaan

dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang dapat

meningkatkan laba pada periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan mampu

meningkatkan nilai sekarang dari bonus yang akan diterima seandainya komite

kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan metode yang dipilih.

b. Hipotesis Kontrak Utang

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat

suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada

kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan

manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang

dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba

yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis.

Sebagian besar dari perjanjian utang berisi kesepakatan bahwa pemberi

pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan

yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari utang

terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika

kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian utang tersebut bisa memberikan

atau mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman.

Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan

perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah, atau

24

paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih

kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini.

Berdasarkan hipotesis kesepakatan utang, ketika perusahaan mendekati

kelalaian, atau memang sudah berada dalam lalai atau cacat, lebih cenderung

untuk melakukan hal ini.

c. Hipotesis Biaya Politik

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar

biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih

memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa

sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu

dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan

yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih

tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena

mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga

memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa

diperbesar.

Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik

pada poin-poin waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada

menurunnya profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa

mempengaruhi proses politik untuk bisa melindungi impor secara keseluruhan.

Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadopsi kebijakan

akuntansi income-decreasing (pendapatan menurun) dalam rangka meyakinkan

pemerintah bahwa profit sedang turun.

25

3. Transfer Pricing

a. Definisi Transfer Pricing

Transfer Pricing menurut Gunadi (2007:222) adalah jumlah harga atas

penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh

kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya.

Darussalam & Danny (2012:7) menyatakan bahwa transfer pricing

merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk

memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antar perusahaan

yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar

wajar (arm’s length price principal).

R. Feinschreiber (2004:3) mengemukakan transfer pricing dalam

perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang

dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan

tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat.

Pengertian transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

pengertian bersifat netral dan bersifat pejoratif-negatif. Pengertian yang bersifat

netral mengasumsikan bahwa transfer pricing adalah murni merupakan strategi

dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian

yang bersifat pejoratif mengasumsikan bahwa transfer pricing sebagai upaya

untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke

negara yang tarif pajaknya lebih rendah (Suandy, 2014).

Transfer pricing merupakan salah satu bentuk dari penghindaran pajak

yang dilakukan oleh perusahaan multinasional karena perusahaan multinasional

memiliki perusahaan asing yang memungkinkan perusahaan melakukan

kebijakan transfer pricing. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur

26

Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang mengalami perubahan menjadi

PER-32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (transfer pricing)

yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa.

b. Dasar Hukum Transfer Pricing

Beberapa dasar hukum mengenai Transfer Pricing adalah sebagai

berikut:

(1) Undang-Undang Pasal 18 Nomor 36 Tahun 2008 mengenai “Pajak

Penghasilan.”

(2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 tentang

“Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha salam transaksi antara

wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.”

(3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015

tentang ”Tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer

(Advance Pricing Agreement).”

(4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016

tentang “Jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib disimpan

oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang

mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya.”

c. Metode Transfer Pricing

Horngren et al. (2012:781) menerangkan bahwa secara umum terdapat 6

(enam) metode transfer pricing, antara lain:

(1) Harga Transfer Berdasarkan Pasar (Market-Based Transfer Prices)

27

Harga transfer yang berdasarkan biaya kurang memuaskan untuk

perencanaan bisnis unit usaha, motivasi, dan evaluasi kerja. Oleh karena itu,

diperkenalkan harga transfer dengan basis harga pasar. Model dari bentuk ini

berada pada harga pasar yang berlaku (current-market place) dengan harga

pasar yang dikurangi diskon (market-price minus discount). Bentuk ini

dijadikan tolak ukur untuk menilai kemampuan kinerja manajemen unit

usaha karena hal ini menunjukan kemampuan produk untuk menghasilkan

laba serta merangsang unit usaha untuk bekerja secara bersaing. Bentuk ini

digunakan apabila pasar perantara cukup bersaing dan saling ketergantungan

antarunit usaha. Transfer barang atau jasa pada harga pasar secara umum

akan mengarah pada keputusan optimal ketika kondisi berikut ini terpenuhi:

harga untuk intermediate product secara sempurna kompetitif, independensi

antara sub unit adalah minimal, tidak ada tambahan biaya atau manfaat untuk

perusahaan secara keseluruhan dari membeli atau menjual dalam pasar

terbuka dibandingkan transaksi secara internal. Dengan menggunakan harga

pasar dalam pasar yang secara sempurna kompetitif, suatu perusahaan dapat

mencapai tujuan congruence, dukungan manajemen, evaluasi kinerja unit

usaha, dan otonomi unit usaha.

(2) Harga Transfer Berdasarkan Biaya (Cost-Method Transfer Prices)

Harga yang berdasarkan pada biaya produksinya. Biaya yang

digunakan dalam harga transfer berdasarkan biaya dapat merupakan biaya

aktual (actual cost) atau biaya yang dianggarkan (budget cost). Transfer

berdasarkan biaya merupakan suatu mark-up atau profit margin yang

menggambarkan tingkat pengembalian investasi suatu unit usaha:

28

(a) biaya variabel aktual (actual variable costs)

(b) biaya tetap standar (standard fixed costs)

(c) biaya tetap aktual (actual fixed costs)

(d) biaya total standar (standard full costs)

(e) biaya rata-rata (average costs)

(f) biaya total ditambah laba (full costs plus mark-up)

Penentuan harga transfer berdasarkan biaya dalam konsep ini

sederhana dan menghemat sumber daya karena informasi biaya tersedia

pada setiap tingkat aktivitas.

(3) Harga Transfer Berdasarkan Negosiasi (Negotiated Transfer Prices)

Pemberian tingkat otoritas dan pengendalian laba per divisi secara

memadai menghendaki kemungkinan penentuan harga transfer berdasarkan

negosiasi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kedua unit usaha

mempunyai posisis tawar-menawar yang sama, namun penentuan harga

transfer yang demikian akan memakan waktu, mengulang pemeriksaan serta

revisi harga transfer.

(4) Harga Transfer Berdasarkan Biaya Total (Full Cost Based Transfer Prices)

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan menggunakan harga transfer

berdasarkan full cost. Untuk menaksir suatu harga mendekati harga

pasarnya, harga transfer berdasarkan biaya terkadang dibuat pada full cost

ditambah dengan suatu margin.

(5) Harga Transfer Arbitrase (Arbitrary Transfer Prices)

29

Dalam pendekatan ini, harga transfer ditentukan berdasarkan

interaksi kedua unit usaha pada tingkat yang dianggap terbaik bagi

kepentingan perusahaan.

(6) Harga Transfer Ganda (Double Transfer Prices)

Beberapa perusahaan memilih penetapan harga ganda menggunakan

metode penetapan harga transfer terpisah untuk menentukan harga setiap

transfer dari satu subunit ke subunit lainnya. Meskipun metode ini

mendukung tercapainya goal congruence perusahaan, pada praktiknya

metode harga transfer ini jarang digunakan.

4. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principal)

a. Definisi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini merupakan sebuah standar

internasional untuk menentukan harga transfer. Dalam Pasal 9 ayat 1 dari

OECD Model Tax Convention, dikatakan bahwa Arm’s Length Principal

sebagai keadaan yang diberlakukan di antara kedua pihak dalam hubungan

dagang atau hubungan keuangan yang dibuat pada perusahaan independen.

Norma Arm’s Length Principal juga mensyaratkan perlunya analisis

kesebandingan dalam aplikasinya sehingga diperlukan perbandingan antara

kondisi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan kondisi yang

independen atau tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (Danny dan

Darussalam, 2013:90).

Menurut Kurniawan (2015:202), wajib pajak dalam melakukan

transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib

30

menerapkan prinsip ini. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding.

(2) Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat.

(3) Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil

analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat

ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang

mempunyai hubungan istimewa.

(4) Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau

laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku.

b. Metode Penentuan Harga Wajar

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menentukan harga

pasar wajar (Arm’s Length Price). Tujuan dari metode-metode tersebut adalah

untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi antara perusahaan perusahaan

yang memiliki hubungan istimewa telah memenuhi harga pasar wajar dengan

konsisten atau harga transfer yang paling sesuai (the most appropriate method).

Menurut Kurniawan (2015:206), terdapat lima metode penentuan harga

wajar, yaitu:

(1) Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan

istimewa (Comparable Uncontrolled Pricing / CUP method)

Metode ini dilakukan untuk membandingkan harga transfer yang

dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan

31

harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak

yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan

yang sebanding. Secara teoritis, metode ini termasuk yang paling baik,

namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, misalnya

perbedaan kuantitas, kualitas, kondisi, waktu penjualan, merek dagang,

pangsa pasar, dan geografis pasar. Kondisi yang tepat dalam menerapkan

metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan

istimewa, adalah:

(a) Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang

identik dalam kondisi yang sebanding.

(b) Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai

hubungan istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang

tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk

menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

(2) Metode harga penjualan kembali (Resale Price Method)

Metode ini dilakukan dengan membandingkan harga dalam

transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah

dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi aset dan resiko atas

penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak memiliki

hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam

kondisi wajar. yang ditransfer ke anggota grup lainnya untuk dijual

kembali.

32

(3) Metode biaya-plus (Cost Plus Pricing Method)

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor

wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak

yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar

yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi yang sebanding yang tidak

mempunyai hubungan istimewa dengan pihak pada harga pokok penjualan

yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Metode

ini umumnya dipakai dalam hal penyerahan barang setengah jadi

(semifinished product) atau terdapat kontrak penggunaan fasilitas Bersama

atau kontrak jual-beli jangka panjang antara pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa.

(4) Metode pembagian laba (Profit Split Method)

Metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional yang

dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi

yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi

yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi

dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan

istimewa dengan menggunakan metode kontribusi atau metode sisa

pembagian laba.

(5) Metode laba bersih transaksional (Transactional Net Margin Method)

Metode ini dilakukan dengan membandingkan presentase laba

bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva atau dasar lain atas

transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan

33

presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding

dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau

presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang

dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

5. Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa (related parties) adalah hubungan yang terjadi antara

dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang

antara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Menurut

Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPh, hubungan istimewa diantara wajib pajak dapat

terjadi karena ketergantungan atau ketertarikan satu dengan yang lain. Pasal 18 ayat

4 UU PPh menyebutkan bahwa ada tiga kemungkinan terjadinya hubungan

istimewa, antara lain:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling

rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan

antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima

persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua

Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak

berada dibawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung.

c. Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis

keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Sedangkan menurut Undang-Undang PPN Pasal 2 ayat 2 hubungan

istimewa dianggap ada apabila:

34

a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25%

(dua puluh lima persen) atau lebih kepada pengusaha lain, atau hubungan antara

pengusaha dengan pertanyaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua

pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih

yang disebut terakhir.

b. Pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berasa

di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung.

c. Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis

keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi

2009), definisi dari pihak-pihak berelasi (dulunya disebut pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa) adalah orang atau entitas yang berkaitan dengan

entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi jika:

(1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

(2) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau

(3) personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas

pelapor.

b. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika (salah satu):

(1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang

sama.

(2) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas

lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota

suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

35

(3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang

sama.

(4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang

lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

(5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk

imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait

dengan entitas pelapor.

(6) Entitas yang dkendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang

diidentifikasi dalam butir (a).

(7) Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (1) memiliki pengaruh

signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau

entitas induk dari entitas).

6. Pajak

a. Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP):

”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2018) menyatakan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat

ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

c. Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2014), menyatakan bahwa:

36

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan

kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut

peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi

tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan

umum.”

7. Pajak Penghasilan Badan

a. Definisi Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1, pajak

penghasilan yaitu pajak negara atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan badan adalah

pajak yang dikenakan atas penghasilan yang di terima oleh badan.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara

atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

b. Subjek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 yang menjadi

subjek pajak penghasilan badan adalah:

37

(1) Subjek Pajak Badan dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat

kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.

(2) Subjek Pajak Badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak

bertempat di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan atau badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha

Tetap (BUT) di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang

menjadi objek pajak penghasilan badan adalah:

(1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

(2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

(3) laba usaha;

(4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

(a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

(b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

38

(c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan

dalam bentuk apa pun;

(d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi

yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di

antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

(e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan

dalam perusahaan pertambangan;

(5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

(6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang;

(7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

(8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

(9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

39

(10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

(11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

(12) keuntungan selisih kurs mata uang asing;

(13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

(14) premi asuransi;

(15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

(16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak;

(17) penghasilan dari usaha berbasis syariah;

(18) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

(19) surplus Bank Indonesia.

d. Tarif Pajak Penghasilan Badan

(1) PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b

Tarif PPh ini diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan

bentuk usaha tetap. Pada tahun 2009, tarif tunggal ditetapkan sebesar 28%

dan diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif sebesar 25% efektif

berlaku untuk tahun 2010 dan seterusnya. Sehingga cara menghitung PPh

badan adalah 25% × Penghasilan Kena Pajak (taxable income).

40

(2) PPh Pasal 17 ayat 2b

Pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal yang

diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri (WPDN) berbentuk

perseroan terbuka. Wajib pajak harus memenuhi syarat berikut ini:

(a) Paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor

dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

(b) Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dimiliki paling sedikit

oleh 300 pihak.

(c) Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dan

keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

(d) Ketentuan dari poin-poin di atas harus dipenuhi dalam waktu paling

singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

(3) PPh Final 0,5%

Pemerintah telah mengatur tarif PPh yang dibedakan berdasarkan

skala bisnis suatu badan. Seperti halnya wajib pajak badan (peredaran bruto

di bawah Rp4,8 Miliar serta belum wajib melakukan pembukuan) diberi

fasilitas untuk memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 0,5%.

8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah sebuah nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya

perusahaan. Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan

menjadi beberapa kelompok yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan

perusahaan besar. Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kekayaan

bersih untuk Usaha Menengah adalah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

https://klikpajak.id/blog/penghitungan-pajak/pembayaran-pph-final/

41

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah). Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari

Usaha Menengah atau lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah), yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan

usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018

termasuk ke dalam kategori usaha besar karena memiliki kekayaan bersih lebih dari

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Semakin besar jumlah asset perusahaan, maka semakin besar pula ukuran

perusahaan tersebut. Semakin besar aset suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa

kompleksitas yang dimiliki perusahaan juga bertambah luas, termasuk pengambilan

keputusan-keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Menurut Hartono (2008),

ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahan dapat diukur dengan total aktiva

atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logatima dari

total aktiva.

Ukuran Perusahaan (SIZE) = Ln (Total Asset)

9. Tax Haven Country

Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja

memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan

tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk

negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut (Kurniawan, 2015:189).

42

Menurut OECD, ada empat faktor utama yang digunakan untuk menentukan

apakah suatu negara merupakan tax haven:

a. Negara tidak mengenakan pajak atau hanya nominal saja.

b. Tidak ada transparansi.

c. Memiliki ketentuan dan praktik administrasi yang menghambat pertukaran

informasi dengan negara lain terkait dengan wajib pajak yang mendapat

keuntungan dari tidak adanya pengenaan pajak.

d. Tidak ada kewajiban untuk adanya aktivitas secara subtansial.

Sedangkan The United States Government Accountability Office memberikan

5 karakteristik tax haven country, sebagai berikut:

a. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja.

b. Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain.

c. Tidak ada transparansi dalam pelaksanaan Undang-Undang dan peraturan

pelaksanaannya.

d. Tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada

negara itu.

e. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai offshore financial center.

Definisi tax haven country bisa berbeda-beda di setiap masing-masing

negara, tergantung pada ketentuan masing-masing negara mendefinisikan tax haven

country. Berikut ini adalah negara-negara tax haven menurut Gravelle (2015):

43

Tabel 2.1

Daftar Negara Tax Haven

Caribbean / West Indies

Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados,

British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Grenada,

Montserrat, Netherlands Antilles, St. Kitts and Navis, St. Lucia,

St. Vincent and Grenadines, Turks and Caicos, U.S. Virgin

Islands

Central America Belize, Costa Rica, Panama

Coast of East Asia Hong Kong, Macau, Singapore

Europe / Mediterranean

Andorra, Channel Islands (Guernsey and Jersey), Cyprus,

Gibralter, Isle of Man, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg,

Malta, Monaco, San Marino, Switzerland

Indian Ocean Maldives, Mauritius, Seychelles

Middle East Bahrain, Jordan, Lebanon

North Atlantic Bermuda

Pacific, South Pacific Cook Islands, Marshall Islands, Samoa, Nauru, Niue, Tonga,

Vanuatu

10. Kualitas Audit

Menurut Arens, et al. (2017:41) audit adalah pengumpulan data dan evaluasi

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian

antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan

oleh orang yang kompeten dan independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya

proses audit yang dilakukan oleh auditor. Kualitas audit dapat diartikan sebagai

bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Menurut Dewi

44

dan Jati (2016), kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat

auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau

kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Dengan

adanya pengauditan diharapkan dapat mengurangi kesalahan penyampaian

informasi yang ada pada laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan baik dari sisi manajemen perusahaan maupun pihak eksternal. Pihak

eksternal seperti pemegang saham atau kreditor yang mengandalkan laporan

keuangan untuk mengambil keputusan bisnis bisa diyakinkan lewat laporan auditor

sebagai indikasi keandalan laporan keuangan tersebut.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:5), ada lima unsur penting

dalam Corporate Governance yaitu Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness),

Transparansi (Transparancy), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban

(Responsibility), dan Independensi (Independency). Dalam melakukan audit, hal

yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah

satu unsur dari Good Corporate Governance (GCG). Transparansi terhadap

pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada

pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Karena asumsi adanya implikasi

dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan akan mengambil posisi agresif dalam

hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan laporan keuangan tahunan yang telah

diaudit sebagai salah satu syarat laporan tahunan emiten atau perusahaan publik

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04.2016 tentang Laporan

Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Berikut adalah dua cara untuk mengukur

kualitas audit:

45

a. Reputasi Brand Name

Teoh & Wong (1993) menggunakan ukuran auditor (KAP) dalam mengukur

kualitas audit, dimana reputasi auditor dianggap berkorelasi dengan kualitas

auditor. Tentunya auditor berkualitas tinggi mampu menghasilkan laporan audit

yang lebih kredibel. Oleh karena itu, Teoh & Wong (1993) berpendapat bahwa

kualitas audit dapat diukur lewat variabel dummy yang bernilai 1 dimana laporan

keuangan perusahaan manufaktur diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big

Four, dan bernilai 0 apabila laporan keuangan perusahaan manufaktur diaudit

oleh KAP Non Big Four. Kantor Akuntan Publik yang dinilai terpercaya dan

terintegrasi adalah Price Waterhouse Cooper (PWC), Ernst & Young (EY),

Deloitte, dan KPMG.

b. Spesialisasi Industri Auditor

Kasus kebangkrutan Enron yang diaudit oleh Arthur Andersen yang merupakan

KAP Big Five melemahkan kepercayaan publik terhadap auditor, sehingga

pengukuran kualitas audit dengan menggunakan reputasi brand name menjadi

diragukan banyak orang. Craswell, Francis, & Taylor (1995) beranggapan bahwa

kualitas audit dapat dibedakan lewat spesialisasi industri auditor, dimana KAP

yang spesialis dianggap mampu memberikan audit yang lebih berkualitas

dibanding KAP yang tidak spesialis. Dengan kata lain, spesialisasi industri

auditor dapat didefinisikan sebagai penguasaan auditor atas suatu industri

tertentu yang dapat mengakibatkan peningkatan kualitas audit. Terdapat

beberapa kriteria yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam menentukan

spesialisasi industri auditor, diantaranya:

(1) Craswell et al. (1995) menentukan ambang batas spesialisasi industri auditor

berdasarkan penelitian terdahulunya (Craswell & Taylor, 1991), dimana

46

auditor dikatakan spesialis apabila memiliki penguasaan industri sebesar

10% atau lebih dengan syarat industri tersebut harus memiliki minimal 30

perusahaan.

(2) Krishnan (2003) mengemukakan bahwa auditor dikatakan spesialis apabila

memiliki penguasaan industri di atas 15%.

(3) Dunn & Mayhew (2004) menyatakan bahwa auditor dikatakan spesialis

apabila memiliki penguasaan industri minimal 20%.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

1 Nama Peneliti Aida Yulia, Nurul Hayati, Rulfah M. Daud

Tahun Penelitian 2019

Judul Penelitian

The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size

on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing

Companies Listed on IDX during 2013-2017

Variabel Penelitian

X1 : Tax

X2 : Foreign Ownership

X3 : Company Size

Y : Transfer Pricing

Hasil Penelitian Tax berpengaruh positif terhadap penerapan transfer

pricing. Sedangkan Foreign Ownership dan Firm Size tidak

berpengaruh terhadap aplikasi transfer pricing.

47

2 Nama Peneliti Lucky Nugroho, Brianditya Ridlo Wicaksono, Wiwik Utami


Judul Penelitian

Analysis of Taxes Payment, Audit Quality and Firm Size to

the Transfer Pricing Policy in Manufacturing Firm in

Indonesia Stock Exchange

Variabel Penelitian

X1 : Tax

X2 : Audit Quality

X3 : Firm Size


Hasil Penelitian

Tax berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi transfer

pricing. Sedangkan Audit Quality dan Firm Size tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi transfer

pricing.

3

Nama Peneliti Machfirah Aprilia Rezky, Fachrizal


Judul Penelitian

Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan,

Leverage, dan Multinationality Terhadap Keputusan

Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014

Variabel Penelitian

X1 : Mekanisme Bonus

X2 : Ukuran Perusahaan

X3 : Leverage

X4 : Multinationality


48

Hasil Penelitian

Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan

Multinationality berpengaruh terhadap keputusan Transfer

Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014

4

Nama Peneliti Ratna Dewi Kusumasari, Sri Fadilah, Edi Sukarmanto


Judul Penelitian

Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran

Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2012-2016)

Variabel Penelitian

X1 : Pajak

X2 : Kepemilikan Asing



Hasil Penelitian

Pajak dan Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap

Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016.

Sedangkan, Ukuran Perusahaan berpengaruh negative

terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016

5 Nama Peneliti Ria Rosa, Rita Andini, Kharis Raharjo


Judul Penelitian

Pengaruh Pajak, Tunneling Insentive, Mekanisme Bonus,

Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG)

Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2013-2015)

49

Variabel Penelitian

X1 : Pajak

X2 : Tunneling Insentive


X4 : Debt Covenant

X5 : Good Corporate Governance (GCG)


Hasil Penelitian

Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG)

berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Sedangkan

Pajak, Tunneling Insentive, dan Mekanisme Bonus tidak

berpengaruh positif terhadap transfer pricing.

6 Nama Peneliti Muhammad Rheza Ramadhan


Judul Penelitian Faktor-Faktor Penentu Agresivitas Tranfer Pricing

Variabel Penelitian

X1 : Multinasionalitas

X2 : Tax Haven Country


X4 : Profitabilitas

X5 : Leverage

X6 : Intangible Asset

X7 : Kompensasi Kerugian

X8 : Selisih Kompensasi Kerugian

Y : Agresivitas Transfer Pricing

50

Hasil Penelitian

Multinasionalitas, Pemanfaatan Tax Haven Country,

Kompensasi Kerugian, Selisih Kompensasi Kerugian

berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas

transfer pricing. Sedangkan Ukuran Perusahaan,

Profitabilitas, Leverage, dan Intangible Asset tidak

berpengaruh terhadap agresivitas transfer pricing.

7 Nama Peneliti Thesa Refgia


Judul Penelitian

Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan,

Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap

Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan

Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014)

Variabel Penelitian

X1 : Pajak



X4 : Kepemilikan Asing

X5 : Tunneling Incentive


Hasil Penelitian

Pajak, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive

berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Sedangkan

Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan tidak

berpengaruh terhadap Transfer Pricing.

8 Nama Peneliti Dwi Noviastika F., Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo


51

Judul Penelitian

Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate

Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer

Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di

Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia

yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)

Variabel Penelitian

X1 : Pajak

X2 : Tunneling Incentive

X3 : Good Corporate Governance (GCG)


Hasil Penelitian

Pajak dan Tunneling Incentive berpengaruh positif secara

signifikan terhadap indikasi melakukan Transfer Pricing.

Sedangkan Good Corporate Governance (GCG)

berpengaruh tidak signifikan terhadap indikasi melakukan

Transfer Pricing.

9 Nama Peneliti Waworuntu S. R. dan Hadisaputra R.


Judul Penelitian

Determinants of Transfer Pricing Aggresiveness in

Indonesia

Variabel Penelitian

X1 : Firm Size

X2 : Profitability

X3 : Leverage



X6 : Tax Haven Utilisation

Y : Transfer Pricing Aggresiveness

52

Hasil Penelitian

Firm Size dan Leverage berpengaruh positif signifikan

terhadap agresivitas Transfer Pricing. Intangible Asset dan

Multinationality berpengaruh negatif signifikan terhadap

agresivitas Transfer Pricing. Sedangkan Profitability dan

Tax Haven Utilisation tidak berpengaruh signifikan

terhadap agresivitas Transfer Pricing.

10

Nama Peneliti Grant Richardson, Grantley Taylor, Roman Lanis


Judul Penelitian

Determinants of Transfer Pricing Aggresiveness: Empirical

Evidence from Australia Firms

Variabel Penelitian

X1 : Firm Size

X2 : Profitability

X3 : Leverage



X6 : Tax Haven Utilization

Y : Transfer Pricing Aggresiveness

Hasil Penelitian Firm Size, Profitability, Leverage, Intangible Assets dan

Multinationality berpengaruh positif signifikan terhadap

agresivitas Transfer Pricing.

53

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pajak penghasilan badan terhadap Agresivitas Transfer Pricing

Transfer Pricing merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk

menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pajak

penghasilan badan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas

transfer pricing. Perusahaan akan melakukan penghematan pajak dimana perusahaan

akan melaporkan laba yang lebih rendah pada laporan keuangannya yang

menyebabkan beban pajak badan perusahaan pun menjadi lebih rendah. Semakin

tinggi pajak penghasilan badan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas transfer

pricing suatu perusahaan. Dan sebaliknya, jika semakin rendah pajak penghasilan

badan suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas transfer pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi tarif

pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan

memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang

memiliki tarif pajaknya lebih sedikit atau dengan kata lain perusahaan akan

cenderung melakukan kebijakan transfer pricing.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan

berpengaruh secara positif terhadap agresivitas transfer pricing yang ditunjukkan

dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulia et al. (2019), Kusumasari et al. (2018),

Refgia (2017), Noviastika (2016) dan Yuniasih et al. (2012) dimana penelitian-

penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap

keputusan perusahaan untuk melakukan kebijakan transfer pricing.

54

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Transfer Pricing

Ukuran perusahaan ialah sebuah nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik

transfer pricing pada perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi

investor karena akan berhubungan dengan risiko investasi yang dilakukan

perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut

telah mencapai tahap kedewasaan di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah

positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif

lebih lama (Kiswanto & Purwaningsih, 2014). Perusahaan-perusahaan besar yang

memiliki keuntungan besar cenderung akan terlibat dalam transaksi untuk

menghindarkan pajak. Di beberapa kasus perusahaan besar cenderung memiliki

masalah pembayaran pajak yang tinggi, oleh sebab itu beberapa perusahaan

melakukan berbagai cara agar pembayaran pajak menjadi rendah, salah satunya

dengan cara melakukan kebijakan transfer pricing. Semakin besar ukuran

perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat agresivitas transfer pricing.

Hal ini sejalan dengan beberapa peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan

oleh Richardson et al. (2013), Waworuntu & Hadisaputra (2016), Rezky et al. (2018)

serta Pradana (2018) yang menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

positif terhadap agresivitas transfer pricing.

3. Pengaruh Tax Haven Country terhadap Agresivitas Transfer Pricing

Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja

memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan

tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk

negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut (Kurniawan, 2015:189). Pemanfaatan

55

tax haven countries adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendirikan

usahanya di negara-negara yang menyediakan fasilitas pajak. Tax haven country juga

menawarkan penghindaran pajak melalui transfer pricing dengan mengizinkan realokasi

penghasilan kena pajak untuk pajak rendah dan dengan mengurangi jumlah pajak dalam

negeri yang dibayar atas penghasilan. Secara khusus, penghindaran pajak dapat dicapai

melalui transfer pricing dengan mentransfer barang ke negara-negara dengan tingkat

pajak penghasilan rendah (misalnya bebas pajak) dan dengan memindahkan barang dari

negara-negara tersebut dengan harga pengalihan tertinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Kustiani (2017) dan

Richardson et al. (2013) tentang faktor-faktor penentu agresivitas transfer pricing

menyatakan bahwa variabel tax haven country berpengaruh positif secara signifikan

terhadap agresivitas transfer pricing yang artinya perusahaan yang memiliki

transaksi dengan pihak berelasi di tax haven country memiliki kecenderungan yang

lebih besar dalam melakukan agresivitas transfer pricing.

4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Transfer Pricing

Kualitas audit merupakan salah satu komponen dari Good Corporate

Governance (GCG). Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi

saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau

kesalahan yang terjadi dalam laporaan keuangan auditan (Dewi, 2016). Dengan

adanya pengauditan diharapkan dapat mengurangi kesalahan penyampaian informasi

yang ada pada laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan baik dari

sisi manajemen perusahaan maupun pihak eksternal. Menurut Rosa (2017), kualitas

audit juga didasarkan pada pertimbangan yang mencakup beberapa unsur yang ada

dalam Good Corporate Governance (GCG) yaitu keterbukaan, keadilan,

akuntabilitas dan keberlanjutan.

56

KAP Big Four dianggap memiliki integritas yang tinggi serta di beri

kepercayaan oleh banyak perusahaan, sehingga KAP Big Four dipercaya mampu

mendorong perusahaan agar tetap transparan dalam melaporkan transaksi transfer

pricing di SPT Tahunan serta tetap patuh dengan ketentuan-ketentuan pajak yang

sudah ditetapkan oleh pemerintah yang terkait dengan transaksi transfer pricing. Jika

suatu laporan keuangan perusahaan di audit oleh KAP Big Four, maka perusahaan

tersebut dianggap semakin bisa untuk melakukan penghematan pajak dalam hal ini

adalah melakukan kebijakan transfer pricing. Sehingga dapat dikatakan bahwa

semakin baik kualitas audit dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat

agresivitas transfer pricing. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rosa et

al. (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap

transfer pricing. Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer

pricing dikarenakan perusahaan yang diaudit oleh KAP the big ten memang akan

lebih cenderung dipercayai oleh fiskus karena KAP tersebut memiliki reputasi yang

baik, memiliki integritas yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Noviastika et

al. (2016) juga menunjukkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Sedangkan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2018) mengemukakan bahwa kualitas audit

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran

sebagai berikut:

57

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis

sebagai berikut:

H1 : Pajak penghasilan badan berpengaruh positif terhadap agresivitas transfer pricing.

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas transfer pricing.

H3 : Tax Haven country berpengaruh positif terhadap agresivitas transfer pricing.

H4 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas transfer pricing.

Pajak penghasilan badan

(X1)

Ukuran Perusahaan (X2)

Tax Haven Country (X3)

Kualitas Audit (X4)

Agresivitas Transfer

Pricing (Y)

Documents

BAB II KAJIAN PUSTAKAeprints.kwikkiangie.ac.id/864/3/31160180 - JESSICA GRACIA... · 2020. 9. 17. · 17 BAB II KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai pembahasan