Upload
trinhkhanh
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB IIRenstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok yaitu ”
Melaksanakan Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang
Pengawasan Urusan Pemerintahan Provinsi.” Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah ;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang
pembangunan ;
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang
pemerintahan ;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang
kemasyarakatan ;
9
Inspektur
Sekretaris
Sub Bagian Perenc. Program
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Keuangan
Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektur Pembantu Wilayah
III
Inspektur Pembantu Wilayah IV
Inspektur Pembantu Wilayah I
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
6. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan ;
7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional ;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di bidang
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
Inspektur, membawahkan :
a. Sekretariat, membawahi :
- Sub Bagian Perencanaan Program
- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Keuangan
b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD;
UntukLebih jelasnya struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar : 1
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
10
Jabatan Fungsional
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
2.2. Sumber Daya SKPD
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Berhasilnya penyelenggaraan tugas pengawasan dalam bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat tergantung pada
sumber daya manusia aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Oleh
Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dalamm rangka mewujudkan
masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis,
makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi Negara dan abdi
masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada
masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Seiring dengan arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Provinsi Kalimantan
TImur akan memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang
bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakat, meningkatkan efektivitas pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Timur
melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan
pengawasan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-
hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan
masyarakat.
Ruang lingkup kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur atas penyelenggaran pemerintahan daerah yang meliputi : Administrasi
Umum Pemerintahan yang terdiri dari : Kebijakan Daerah, Kelembagaan, Pegawai
Daerah, Keuangan Daerah dan Barang Daerah. Pengawasan Urusan
Pemerintahan yang terdiri : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pengawasan
Lainnya yang terdiri : Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pemeriksaan
Akhir Jabatan Masa Jabatan Bupati/Walikota, pemeriksaan khusus dan review
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD serta Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Evaluasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
11
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Di samping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan
pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk tetap
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya
secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang
tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus
terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.
Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman
yang berbasis IT sekarang ini, perlu dibentengi dengan etika yang baik serta
diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia yang memadai dan mampu
menjawab segala perubahan dan tantangan di masa yang akan datang. Sampai
dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2013 sebanyak 62 orang PNS.
Dari jumlah 62 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat
fungsional dan pelaksana serta tenaga kontrak dengan berbagai latar belakang
disiplin ilmu/pendidikan. Berikut data mengenai sumber daya aparatur yang
berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan,
pendidikan pangkat dan golongan.
a. Jabatan Struktural.
Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan
pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya
formasi jabatan struktural yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas
pengawasan dimaksud. Jabatan struktural dimaksud tentunya harus sesuai
dengan syarat administrasi jabatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini data tabel rekapitulasi formasi
jabatan berdasarkan eselon pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur :
12
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Tabel 1Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon di lingkungan Inspektorat
Provinsi Kalimantan TimurNo. Jabatan Eselon Jumlah
II.a III.a IV.aL P L P L P
1. Inspektur 1 - - - - - 12. Sekretaris - - - 1 - - 13. Inspektur Pembantu Wilayah I - - 1 - - - 14. Inspektur Pembantu Wilayah II - - 1 - - - 15. Inspektur Pembantu Wilayah III - - 1 - - - 16. Inspektur Pembantu Wilayah IV - - 1 - - - 17. Kasubbag Perencanaan Program - - - - 1 - 18. Kasubbag Umum - - - - 1 - 19. Kasubbag Keuangan - - - - - 1 1
Jumlah 1 - 4 1 2 1 9
b. Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.
Untuk mendukung kegiatan pengawasan pemerintahan dan pembangunan
serta pelayanan kemasyarakatan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
pada tahun 2013 telah memiliki Jabatan Fungsional sebanyak 30 orang, yaitu
Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah
(P2UPD). Auditor merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada
instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan
secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Auditor pada Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur dibentuk dan dibina oleh BPKP. Jumlah jabatan auditor pada
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 22 orang yang terdiri dari auditor
ahli madya, ahli muda, ahli pertama dan auditor penyelia. Sedangkan Pejabat
Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah Jabatan fungsional
pengawasan yang bertugas sebagai pengawasan urusan yang bersifat
pemerintahan. P2UPD dibentuk dan dibina oleh Kementerian Dalam Negeri, dan
untuk saat ini jumlah jabatan P2UPD yang ada di lingkungan Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur sebanyak 8 orang yang terdiri dari Pengawas Pemerintah
Pertama dan Pengawas Pemerintah Muda.
13
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur :
Tabel 2Jumlah Jabatan Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Provinsi Kaltim
Menurut Jenis Kelamin
No Nama Jabatan Fungsional Jenis Kelamin JumlahL PI. Jabatan Fungsional Auditor1. Auditor Ahli - - -2. Auditor Ahli Madya 2 - 23. Auditor Ahli Muda 5 2 74. Auditor Ahli Pertama 9 2 115. Auditor Terampil - - -6. Auditor Penyelia - 1 17. Auditor Pelaksana Lanjutan - 1 1
Jumlah I 16 6 22
II. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah ( P2UPD)
1. Pengawas Pemerintah Pertama 2 - 22. Pengawas Pemerintah Muda 6 - 63. Pengawas Pemerintah Madya - - -
Jumlah II 8 - 8Jumlah I dan II 24 6 30
Jika dilihat dari data tabel di atas jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang ada
pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sangat minim sekali, tidak seimbang
dengan beban pekerjaan dan jumlah SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan
Timur.
c. Pendidikan
Sumber Daya Aparatur yang ada di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
dengan jumlah 62 orang tersebut yang terdiri dari berbagai latar belakang
pendidikan mulai dari SD sampai dengan S2. Berikut personil Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur sesuai tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :
14
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Tabel 3Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Prov. Kaltim
Menurut Jenis kelamin
No Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin JumlahL P
1. Pasca Sarjana (S2) 5 3 82. Sarjana (S1) 28 11 393. Diploma 4 ( D4 ) 1 - 14. SLTA 8 5 135. SLTP - - -6. SD 1 - 1
Jumlah 43 19 62
Demikian pula dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki Auditor dan
P2UPD, masih sangat diperlukan adanya auditor dan P2UPD dengan latar
belakang pendidikan teknis dan Akuntansi guna mendukung tugas-tugas
pengawasan kedepan.
Berikut data jabatan auditor dan P2UPD berdasarkan latar belakang
pendidikan
Tabel 4Data Auditor dan P2UPD berdasarkan kualifikasi pendidikan
menurut jenis kelamin
No PendidikanJenis
KelaminJml
L P1. Magister Ilmu Ekonomi 1 - 12. Sarjana Ekonomi Akuntansi 1 - 13. Sarjana Ekonomi Manajemen / Pembangunan 10 3 134. Sarjana Teknik Sipil / Pertambangan 2 1 35. Sarjana Hukum 2 1 36. Sarjana Sospol 3 - 37. Sarjana Pertanian 2 - 28. Sarjana Kehutanan 1 - 19. Sarjana Farmasi - 1 110. Sarjana Perikanan 1 - 111. Sarjana Planologi 1 - 1
Jumlah 24 6 30
d. Pangkat dan Golongan.
Untuk penyelenggaraan tugas pengawasan pemerintahan dan
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan Pegawai Negeri
15
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil serta berintegritas yang
dibina melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja
dan sistem karier, maka titik beratnya pada sistem prestasi kerja yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang profesional, jujur,
bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, khususnya di bidang pengawasan
maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selalu berusaha untuk meningkatkan
kemampuan dam keterampilan aparaturnya baik melalui pendidikan formal
maupun pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas
sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat,
dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut
tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan pangkat dan golongan :
Tabel 5Rekapitulasi PNS berdasarkan pangkat dan golongan
Menurut Jenis Kelamin
NO Pangkat Golongan Jenis Kelamin JumlahL P
1. Pembina Utama Muda IV/c 1 - 12. Pembina Tingkat I IV/b 4 1 53. Pembina IV/a 3 - 34. Penata Tingkat I III/d 7 2 95. Penata III/c 12 4 166. Penata Muda Tingkat I III/b 8 4 127. Penata Muda III/a 3 5 88. Pengatur Tingkat I II/d 1 1 29. Pengatur II/c 2 - 210. Pengatur Muda Tingkat I II/b 1 - 111. Pengatur Muda II/a 1 1 212. Juru Tingkat I I/d - - -13. Juru Muda I/a 1 - 1
Jumlah 44 18 62
2.2.2. Prasarana dan Sarana.
Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang
pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung
dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada
16
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan
teknologi.
Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur :
Prasarana :Luas Tanah 4.385 M2
Luas Gedung Kantor 2.300 M2
Gedung Kantor terdiri dari :
Ruang Rapat 2 ruang
Ruang Kerja Struktural 9 ruang
Ruang Kerja Staf dan Fungsional 9 ruang
Ruang Arsip 7 ruang
Ruang Perpusatakaan 1 ruang
Musholla 2 ruang
Dapur 1 ruang
Sarana :1. Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor roda empat 20 Buah
Kendaraan Bermotor roda dua 14 Buah
2. Meja Tulis
Meja Kerja 131 Buah
Meja Komputer 16 Buah
Meja Rapat 8 Buah
Meja Makan 1 Buah
3. Kursi
Kursi Putar 198 Buah
Kursi Tamu 9 Set
Kursi Lipat 44 Buah
Kursi Rapat 10 Buah
4. Lemari
Lemari Besi 34 Buah
Lemari Pustaka 2 Buah
17
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Filling Cabinet 29 Buah
Buffet 13 Buah
5. Computer 45 Unit
6. Printer 45 Unit
7. UPS 10 Buah
8. Laptop 23 Buah
9. Dispenser 9 Buah
10.Mesin Tik 3 Buah
11.Mesin Tik Elektrik 1 Buah
12.Pesawat Telepon 25 Buah
13.Camera 2 Buah
14.Jam Dinding 4 Buah
15.Mesin Foto Copy 1 Buah
16.Whiteboard 6 Buah
17.LCD 2 Buah
18.AC Split 2 Buah
19.Brandkas 2 Buah
20.Microphon 27 Buah
21. Intercom Mobil 1 Buah
22.Buku-Buku Perpustakaan 885 Buah
23.Mesin Absensi 3 Buah
24.Kulkas 5 Buah
25.Sound System 1 Set
26.Speker Besar 1 Pasang
27.Amplifayer 1 Unit
28.TV Led 1 Unit
29.Sofa 1 Unit
30.Lemari Hias 1 Buah
31.Mesin Cuci 1 Buah
32.Karpet 3 Buah
33.Rak Buku / TV 2 Set
34.Organ / Electone 1 Buah
35.Wireless 1 Buah/set
18
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
36.Tempat Tidur 1 Buah
37.Lemari Pakaian 2 Buah
38.Water Heather 1 Buah
39.Monitor CCTV 1 Buah
40.CCTV 2 Buah
41.Handy Talkie 3 Buah
42.Dispenser 4 buah
Dari perlengkapan berupa sarana dan prasarana tersebut yang dimiliki oleh
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sudah dirasakan mencukupi dalam
menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan, meskipun dalam
perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.
Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
sebagai instansi pengawasan di daerah, maka gambaran umum pelayanan yang
diberikan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2009 s.d. 2013
berupa kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
Tahun 2009 : Pemeriksaan Kinerja SKPD 56 SKPD.
Pemeriksaan Berakhirnya Jabatan Walikota Tarakan.
Pendampingan Reviu Keuangan dan Pengecekan / Penyelesaian Proyek-
Proyek APBD I Tahun 2008 pada SKPD.
Evaluasi AKIP untuk mengevaluasi Kinerja SKPD.
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota se Kaltim.
Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi / TP pada Dinas PU, Diknas dan
Kehutanan.
Pendampingan pada Kab/Kota dalam rangka menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
Pemeriksaan pada Kabupaten/Kota terhadap Aspek Tugas Pokok dan Fungsi,
Pengelolaan Keuangan, Aset dan Kepegawaian.
19
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Pendampingan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
pada Provinsi Kalimantan Timur.
Penerapan SPIP ( Sosialisasi, Bimtek, Pembangunan
Infrastruktur/Implementasi, Juklak, Juknis dan pedoman lainnya yang berkaitan
dengan SPIP).
Penyusunan Kebijakan Sistem Pengawasan ( SOP, Pergub )
Pemeriksaan Khusus / Kasus pada 18 SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim.
Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat
Pengawasan Internal dan Eksternal.
Pelaksanaan Kormonev Inpres No. 5 Tahun 2004.
Koordinasi dan Sinergitas Kegiatan – Kegiatan Pengawasan ( Pemutakhiran
Regional Data TLHP, Pra Rakowasnas, Rakowasnas, Rakorwasda)
Peningkatan SDM Aparatur melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan
Seminar-Seminar.
Tahun 2010 : Audit kinerja SKPD pada 35 SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.
Reviu Laporan Keuangan SKPD pada 38 SKPD dilingkungan Pemrov. Kaltim.
Reviu Laporan Keuangan Pemprov Kaltim.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD pada 38
SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim.
Evaluasi Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim pada 1 Kabupaten/Kota.
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kab/Kota
pada 13 Kab/Kota.
Pemeriksaan Khusus / Kasus pada 20 SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim.
Pemeriksaan Akhir Jabatan Bupati/Walikota pada 5 Kab/Kota.
Audit Atas Pengelolaan Keuangan dan Aset pada KORPRI.
Pemeriksaan Survey Pendahuluan di Dinas PU.
Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan
Eksternal.
Penerapan SPIP ( Sosialisasi,Bimtek, Penyusunan Infrastruktur).
Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004
20
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Koordinasi dan Sinergitas Kegiatan – Kegiatan Pengawasan ( Pemutakhiran
Regional Data TLHP, Pra Rakowasnas, Rakowasnas, Rakorwasda)
Peningkatan SDM Aparatur melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan
Seminar-Seminar.
Tahun 2011 : Audit kinerja SKPD pada 13 SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.
Audit dengan Tujuan Tertentu / pemeriksaan serentak pada 15 SKPD dengan
jumlah kegiatan sebanyak 123 kegiatan.
Reviu Laporan Keuangan SKPD pada 37 SKPD dilingkungan Pemrov. Kaltim.
Reviu Laporan Keuangan Pemprov Kaltim.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD pada 42
SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim.
Evaluasi Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim pada 8 Kabupaten/Kota.
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kab/Kota
pada 14 Kab/Kota.
Pemeriksaan Khusus / Kasus pada 17 SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim.
Pemeriksaan Dana Hibah/Bansos pada 8 penerima bantuan.
Pemeriksaan Akhir Jabatan Bupati / Walikota pada 6 Kab/Kota.
Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan
Eksternal.
Penerapan SPIP ( Sosialisasi,Bimtek, Penyusunan Infrastruktur, Diagnostik
Assesement, dan Pilloting ).
Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Koordinasi dan Sinergitas Kegiatan – Kegiatan Pengawasan
(Pemutakhiran Regional Data TLHP, Pra Rakowasnas, Rakowasnas,
Rakorwasda)
Peningkatan SDM Aparatur melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan
Seminar-Seminar.
Tahun 2012 :
21
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Audit kinerja SKPD pada 15 SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.
Audit dengan Tujuan Tertentu / pemeriksaan serentak pada 26 SKPD dengan
jumlah kegiatan sebanyak 265 kegiatan.
Reviu Laporan Keuangan SKPD pada 13 SKPD dilingkungan Pemrov. Kaltim.
Reviu Laporan Keuangan Pemprov Kaltim.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD pada 42
SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah Kab/Kota pada 3 Kab/Kota.
Evaluasi Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim pada 8 Kabupaten/Kota.
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kab/Kota
pada 14 Kab/Kota.
Pemeriksaan Khusus / Kasus pada 10 SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim
Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan
Eksternal.
Penerapan SPIP ( Sosialisasi,Bimtek, Penyusunan Infrastruktur, Diagnostik
Assesement, dan Control Self Assessment).
Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004
Koordinasi dan Sinergitas Kegiatan – Kegiatan Pengawasan ( Pemutakhiran
Regional Data TLHP, Pra Rakowasnas, Rakowasnas, Rakorwasda)
Peningkatan SDM Aparatur melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan
Seminar-Seminar serta Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
Tahun 2013 : Pemeriksaan Serentak pada 13 SKPD dengan kegiatan 178 kegiatan.
Reviu Laporan Keuangan SKPD pada 12 SKPD dilingkungan Pemrov. Kaltim.
Reviu Laporan Keuangan Pemprov Kaltim.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD pada 42 SKPD
dilingkungan Pemprov. Kaltim.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah Kab/Kota pada 6 Kab/Kota.
Evaluasi Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim pada 8 Kabupaten/Kota.
22
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Pemeriksaan Khusus / Kasus pada 5 SKPD dilingkungan Pemprov. Kaltim.
Pemeriksaan Tertentu hasil Rekomendasi BPK-RI pada 36 SKPD.
Pemeriksaan Kinerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur pada 14 SKPD.
Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Eksternal.
Penerapan SPIP ( Sosialisasi,Bimtek, Penyusunan Infrastruktur, Diagnostik
Assesement, dan Control Self Assessment).
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah ( RAD-
PPK).
Koordinasi dan Sinergitas Kegiatan – Kegiatan Pengawasan ( Pemutakhiran
Regional Data TLHP, Pra Rakowasnas, Rakowasnas, Rakorwasda)
Peningkatan SDM Aparatur melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan
Seminar-Seminar dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
Berkenaan dengan gambaran umum pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, maka dituntut adanya sumber daya manusia/ aparatur di bidang
pengawasan yang memiliki kompetensi, pengalaman, komitmen dan
berpengetahuan serta berintegritas tinggi dalam rangka mewujudkan berhasilnya
tugas-tugas di bidang pengawasan dalam rangka tercapainya pemerintahan yang
baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur sesuai dengan indikator kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
adalah sebagaimana tabel 6 berikut dan pada lampiran 2.
23
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
Tabel 6 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( 2009 - 2013 )
No. Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi % Capaian Target Realisasi %
Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi %
Capaian Target Realisasi % Capaian
1Opini atas laporan Keuangan Pemprov Kaltim
Opini WTP TW TW WTP WDP WDP WTP WDP WDP WTP WDP WDP WTP WTP-DPP
WTP-DPP
2Persentase laporan keuangan pemprov kaltim sesuai SAP
% 40 25 63 50 30 60 60 32 53 70 35 50 80 40 50
3Persentase lapaoran keuangan SKPD yang sesuai SAP
% 40 25 63 50 30 60 60 32 53 70 35 50 80 40 50
4Persentase capaian kinerja SKPD sesuai tupoksi dan PK
% 85 85 100 90 85 94 93 85 91 95 85 89 97 85 88
5Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD
Lap 42 42 100 42 42 100 42 42 100 42 42 100 42 42 100
66Skor evaluasiSkor evaluasi akuntabilitas kinerjaakuntabilitas kinerja SKPD rata-rata SKPD rata-rata
Skor Skor 6060 3030 5050 6565 4545 6969 7070 5050 7171 7575 5555 7373 8080 6060 7575
77
Persentase Persentase penyelesaian penyelesaian pengaduan pengaduan masyarakat yang masyarakat yang ditangani ditangani
% % 8080 100100 125125 8585 100100 118118 9090 100100 111111 9595 100100 105105 100100 8080 8080
88 Jumlah kasus KKNJumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov dilingkungan Pemprov Kasus Kasus 2020 88 4040 1818 1414 7878 1515 22 1313 1010 55 5050 55 55 100100
99 Jumlah pelanggaranJumlah pelanggaran disiplin pegawai disiplin pegawai Kasus Kasus 2020 11 55 1818 11 66 1515 44 2727 1010 55 5050 55 33 6060
1010Persentase tindakPersentase tindak lanjut hasillanjut hasil pengawasan pengawasan
% % 7575 7575 100100 8080 7575 9494 8585 8585 100100 9090 8585 9494 9595 8080 8484
1111 Cakupan Pengawasan Cakupan Pengawasan % % 5050 2525 5050 6060 2525 4242 7070 2525 3636 7575 2525 3333 8080 2525 3131
1212Persentase kegiatanPersentase kegiatan pengawasan yangpengawasan yang sesuai dengan PKPT sesuai dengan PKPT
% % 6060 5555 9292 7575 6565 8787 8080 7575 9494 8585 8080 9494 9090 8585 9494
24
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
No. Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Target Realisasi % Capaian Target Realisasi %
Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi %
Capaian Target Realisasi % Capaian
1313 Jumlah SKPD yangJumlah SKPD yang menerapkan SPIP menerapkan SPIP SKPD SKPD 22 22 100100 44 44 100100 66 66 100100 88 66 7575 1212 66 5050
1414Persentase laporanPersentase laporan hasil pengawasanhasil pengawasan yang terbit tepat waktu yang terbit tepat waktu
% % 1010 1010 100100 3030 3030 100100 5050 5050 100100 7070 7070 100100 100100 7575 7575
1515 Aparatur pengawasanAparatur pengawasan yang bersertifikat JFA yang bersertifikat JFA Org Org 3333 2020 6161 3535 2121 6060 4040 2626 6565 4545 3232 7171 5252 3434 6565
25
Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 BAB II
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dan kinerja pada
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Kebutuhan akan sumber daya aparatur pengawasan yang dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat dalam pelaksanaan
tugas pengawasan.
2. Menajemen kinerja yang dapat memberikan pelayanan yang memenuhi
aspek transparansi, akuntabilitas, efekitif dengan kualitas pelayanan prima.
3. Tuntunan masyarakat terhadap pelayanan dalam bidang pengawasan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang dapat mempengaruhi
tugas-tugas dibidang pengawasan pemerintahan.
5. Adanya tuntutan akan pengembangan organisasi yang lebih berkualitas.
6. Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan yang belum terkekola
dengan baik.
7. Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi informasi.
8. Perubahan kebijakan dan peraturan yang dapat mempengaruhi tugas-tuas
pelayanan dibidang pengawasan.
26