BAB II HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS€¦ · Untuk masuk ke substansi adanya pergeseran pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka dalam Bab II ini akan dipaparkan

12

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Untuk masuk ke substansi adanya pergeseran pembagian waris antara anak laki-

laki dan anak perempuan, maka dalam Bab II ini akan dipaparkan mengenai

tinjauan pustaka, hasil penelitian dan analisis.

A. Tinjauan Pustaka

A.1 Hukum Waris

A.1.1 Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan

yang diatur dalam Al-qur’an, Sunah/Hadis, dan ijtihad14

. Dalam Kompilasi

Hukum Islam, hukum waris diatur dalam Buku II Pasal 171 KHI sampai

dengan Pasal 214 KHI. Pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam

adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah

meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya

kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.

Menuruf Idris Djakfar hukum kewarisan Islam adalah seperangkat

aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta

peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan

berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai

dengan ketentuan syariat15

. Muhammad Ali ash-Shabuni memberikan

makna Almirats (waris) menurut istilah, yaitu: “berpindahnya hak

14

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian

warisan, yang belum atau tidak disepakati. Mardani, 2014, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,

Ed.1. cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, h.14 15

Syamsulbahri Salihima, Loc.cit, h.28

13

kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang

masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), atau tanah,

atau apa saja yang berupa hak milik secara syar’i16

. Sementara menurut

Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang

mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan

berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian

harta kekayaan pewaris dilaksanakan17

. Hukum kewarisan Islam adalah

hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

peninggalan (tirkah)18

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing19

. Dari definisi

tersebut, ada beberapa aspek dalam hukum kewarisan yaitu20

:

a) Tentang pemindahan hak kepemilikan harta warisan pewaris.

Peralihan hak milik pewaris kepada para ahli warisnya berlaku

secara ijbari (otomatis). Salah satu asas yang sangat prinsispil dalam

hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari (otomatis). Asas ini

mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang telah

meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya

tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau kehendak ahli

warisnya. Dengan demikian, begitu seorang dinyatakan meninggal

16

Ibid 17

Muhammad Amin Suma, 2004, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta:

Rajagrafindo Persada, h.108 18

Tirkah (harta peninggalan pewaris) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang

berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Lihat Pasal 171 huruf d Kompilasi

Hukum Islam. 19

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam. 20

M. Anshari MK, 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, cet.1,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.1-7

14

dunia secara hukum, maka pada saat itu juga secara hukum

menganggap harta warisan pewaris terbuka dan beralih menjadi hak

milik para ahli warisnya.

b) Siapa yang termasuk ahli waris. Ketentuan ini dijumpai dalam

penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Peradilan Agama sebagai perubahan pertama atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua.

Yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa

yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris,

dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang

tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

c) Manyangkut masalah bagian perolehan masing-masing ahli waris.

Di dalam Al-Qur’an surat an-Nisa [4]:11,12 dalan ayat 176

ditegaskan beberapa kelompok ahli waris yang memperoleh bagian

½, 1/3, ¼, 1/6, dan 1/8, yang dikenal sebagai ahli waris “dzawil

furudh”, yaitu ahli waris yang telah ditentukan besaran bagiannya

secara tegas di dalam nash. Sementara ahli waris ashabah, yaitu ahli

waris yang mengambil sisa bagi harta warisan.

Pengertian hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh pakar

hukum tersebut, pada dasarnya bahwa hukum kewarisan Islam berkaitan

dengan berakhirnya harta kekayaan seseorang pada saat meninggal dunia

kepada ahli warisnya secara ijbari (otomatis). Sehingga dapat dipahami

15

bahwa menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan dapat terjadi setelah

pewaris meninggal dunia, maka peralihan harta kekayaan kepada ahli

waris pada saat pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai pewarisan.

Jadi disebut pewarisan setelah meninggalnya seseorang, maka

kekayaannya terlepas darinya dan akan segera berpindah menjadi milik

ahli waris yang ditinggalkan dan dinyatakan berhak menurut ketentuan

hukum Islam21

.

A.1.2 Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam sumber utamanya adalah Al-Qur’an, yang

mengatur secara tegas maupun tersirat. Beberapa ayat Al-Qur’an yang

menjelaskan mengenai pelaksanaan hukum kewarisan Islam22

, yaitu:

a) Al-Qur’an Surat an-Nisā’ (4):7 yang menyatakan:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan

kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada

hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua

dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian

yang telah ditetapkan”.

b) Al-Qur’an Surat an-Nisā’ (4):11 yang menyatakan:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka

untuk) anakanakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika

anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh

setengah. Untuk kedua orang ibu-bapa, bagian masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

bapanya (saja), maka ibu mendapat sepertiga. Jika yang

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di

21

Syamsulbahri Salihima, Loc.cit, h.28-29 22

Ibid, h.30-24

16

atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

c) Al-Qur’an Surat an-Nisā’ (4):12 menyatakan:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak

mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,

maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka

buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,

maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang

kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat

atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja)

atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi

masingmasing dari kedua jenis saudara itu seperenam

harta. tetapi jika saudara-saudaraseibu itu lebih dari

seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,

sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau

sesudahdibayar hutangnya dengan tidak memberi

mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah,

Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Selain Al-Qur’an, sumber lain dari hukum kewarian Islam adalah

Hadis, seperti Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang

menyebutkan: “Rasulullah SAW bersabda: bagikan harta warisan kepada

ahli waris (yang berhak, dzawil furuudh), sedang sisanya untuk saudara

laki-laki yang terdekat (ashabah). Selain itu Hadis riwayat Bukhari dan

Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang menyebutkan: “Rasulullah SAW

bersabda: bagikan harta warisan kepada ahi waris (dzawil furuudh) sesuai

17

dengan ketetapan Kitabullah, sedang sisanya keada keluarga laki-laki yang

terdekat (ashabah).

Dikarenakan Islam adalah kelompok mayoritas di Indonesia, maka

diperlukan hukum yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dengan baik

oleh masyarakat maupun penegak hukum yang beragama Islam. Maka dari

itu, muncullah dasar Kompilasi Hukum Islam untuk menjembatani

penerapan hukum Islam di Indonesia karena dengan kemunculannya dapat

menengahi berbagai pendapat di kalangan para hakim Pengadilan Agama

karena hingga saat ini Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan yang tepat

bagi para hakim dan pencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahan

tentang kewarisan Islam yang dimuat dalam Pasal 171 sampai dengan

Pasal 214 Inpres Nomor 1 Tahun 199123

.

A.1.3 Syarat-syarat dalam Kewarisan Islam

Sistem Hukum kewarisan Islam pada persoalan terhadap ahli waris

untuk berhak menerima warisan, maka harus memiliki tiga syarat, syarat-

syarat tersebut antara lain24

:

a) Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan25

. Suatu hal

yang sangat esensial dalam masalah kewarisan adalah adanya

23

Lihat KompilasiHukum Islam pada Buku II tentang Hukum Kewarisan 24

M. Anshari MK, Loc cit, h.7-12 25

Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

18

orang yang meninggal dunia. Kematian pewaris dapat dibedakan

ke dalam tiga kategori, yaitu26

:

(1) Mati hakiki

Mati hakiki ialah hilangnya nyawa seseorang, baik kematian itu

disaksikan dengan pengujian, atau dengan pendeteksian dan

pembuktian, yakni kesaksian dua orang yang adil atau lebih

atas kematian seseorang, seperti seorang sakit yang disaksikan

oleh Dokter beserta keluarganya.

(2) Mati hukmi atau mati menurut putusan hakim

Mati hukmi ialah suatu kematian yang disebabkan oleh suatu

keputusan hakim, seperti jika seorang hakim memvonis

kematian si mafqudi (hilang) yakni orang yang tidak diketahui

kabar beritanya, tidak diketahui kabar domisilinya, dan tidak

pula diketahui hidup atau matinya. Status orang seperti ini jika

telah melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk

pencariannya, sehingga berdasarkan atas sangkaan yang kuat,

dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mati (secara

yuridis).

(3) Mati taqdiri atau mati menurut perkiraan.

Mati taqdiri ialah suatu kematian yang berdasarkan atas dugaan

sangat kuat. Seperti ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang

secara lahiriyah mengancam dirinya.

26

Syamsulbahri Salihima, Loc.cit, h.54-55

19

Dengan demikian, pewarisan baru muncul manakala ada orang

meninggal dunia, tanpa ada yang meninggal dunia maka tidak akan

ada pembicaraan mengenai waris.

b) Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

menjadi ahli waris27

. Terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli

waris dapat disebabkan, antara lain28

:

(1) Perbudakan. Seorang budak dipandang tidak cakap menguasai

harta benda, status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah

putus karena ia menjadi keluarga asing (Alquran Surat An-

Nahl ayat 5)

(2) Karena Pembunuhan. Abu Hurairah meriwayatkan sabda

Rasullulah saw bahwa orang yang membunuh tidak dapat

mewaris dari pewaris yang dibunuh. (HR. Tirmizi dan Ibnu

Majah).

(3) Berlainan agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah

dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, bahwa laki-laki muslim

dilarang menikahi wanita musrik, demikian sebaliknya wanita

muslim dilarang menikahi laki-laki musrik.

(4) Murtad. Berdasarkan hadis Rasullulah riwayat Abu Bardah,

menceritakan bahwa saya telah diutus oleh Rasullulah saw.

27

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam 28

H. M. Idris Ramulyo, 2004, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ed.revisi, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, h.88

20

kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya,

Rasullulah saw. menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut

dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia

murtad.

(5) Karena hilang tanpa berita. Seseorang yang hilang tanpa berita

dan tidak diketahui di mana alamat dan tempat tinggalnya

selama 4 tahun atau lebih maka orang tersebut diangap mati

dengan hukum mati hukmi yang sendirinya tidak dapat

mewaris dan pernyataan mati dengan putusan hakim.

c) Harta peninggalan

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh

pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun

hak-haknya29

. Istilah harta peninggalan lebih berorientasi kepada

harta benda yang dimiliki seseorang semasa hidupnya yang masih

tergabung dan belum terpisah antara harta bawaan pewaris dan

harta bersama dengan pasangan hidup terlama, utang-utang

keluarga, wasiat, dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk

keperluan tajhiz.

A.2 Putusan Hakim

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang

yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum

dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai

kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara

29

Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

21

yang dibuat. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada

pengadilan tinggi agama30

. Pengertian hakim di Indonesia kemudian diatur

lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yakni dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim

pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam melaksanakan proses mengadili, seorang hakim tetap harus

memperhatikan tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan

biayaringan. Disebut dengan “sederhana” adalah bahwa pemeriksaan dan

penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Disebut

dengan “biaya ringan” adalah bahwa biaya perkara yang dapat dijangkau

oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya

ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran

dan keadilan31

.

Dalam Undang-Undang tersebut, secara normatif disebutkan tugas Hakim

antara lain :

a) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

30

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 31

Penjelasan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman

22

b) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan.

c) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat.

d) Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

suatu perkarayang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada

atau kurang jelas, melainkanwajib untuk memeriksa dan

mengadilinya.

e) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum

kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.

Sebagai bentuk akhir dari proses mengadili, Hakim kemudian

mengeluarkan produk hukum yang disebut putusan.Putusan Hakim berisi

pertimbangan Hakim. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu

tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang

hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan Hakim dari

putusan tidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai

pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil

putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif32

.

Pertimbangan Hakim didasarkan pada proses pemeriksaan fakta dan

bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Seorang Hakim apabila ingin

menjatuhkan putusan yang baik dalam memberikan pertimbangannya

32

Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Cahaya

Atma Pusaka, h.232

23

harus berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam

persidangan dan juga harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang

berlaku tanpa terkena pengaruh atau intervensi dari pihak-pihak luar. Hal

ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 ayat (1)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

yaitu:

“Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus

memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus

memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang

dijadikan dasar untuk mengadili”

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di

samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan

sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan

cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung33

.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga

memuat tentang hal-hal sebagai berikut34

:

33

Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, h.140 34

Ibid, h.141

24

a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak

disangkal.

b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim

dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dikatakan “Kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman

yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak manapun

dalam mengadili dan menegakkan hukum35

. Hakim memiliki kebebasan

untuk memberikan pertimbangan dan menjatuhkan suatu putusan

pengadilan sesuai dengan kewenangannya. Kebebasan Hakim dalam

memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan terdapat dalam Pasal

3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dan segala

campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan

kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam

UUD RI Tahun 1945. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung

35

Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, h. 34

25

dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman

yaitu36

:

a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.

b) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan

tugas dan fungsi yudisialnya.

Akan tetapi, kebebasan dalam konsep kekuasaan Hakim bukanlah

suatu kebebasan mutlak. Kebebasan disini adalah kebebasan yang

bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar dan merugikan kebebasan

orang lain. Kebebasan seorang Hakim terbagi dalam dua jenis yaitu

kebebasan eksistensial hakim dan kebebasan sosial hakim. Kebebasan

eksistensial adalah kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia

tanpa melihat predikat yang melekat padanya.Pada profesi hakim

kebebasan eksistensial menegaskan bahwa seorang hakim harus mampu

menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan pengadilan37

.

Sementara itu menurut Magnis Suseno, kebebasan sosial merupakan ruang

gerak bagi kebebasan eksistensial. Kebebasan yang diberikan oleh

lingkungan sosial merupakan batas kemungkinan untuk menemukan diri

sendiri 38

.

36

Ahmad Rifai, 2010,Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif

,Jakarta: Sinar Grafika, h.104 37

H. Ahmad Kamil, 2012, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, h.170 38

Ibid., h.171

26

Pada dasarnya, terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan

oleh hakim di dalam pertimbangannya, yaitu:39

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat

yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak

yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain

seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat,

kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b) Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam

menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan

pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan

melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam

perkara pidana.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu

dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata -mata atas

dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan

39

Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,

Jakarta: Sinar Grafika, h.105-112

27

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam

menghadapi suatu perkara yang harus di putusnya.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di

hadapinya setiap hari, dengan pengalaman yang dimilikinya,

seorang hakim dapat mengetahui bagai mana dampak dari putusan

yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan

pelaku, korban, maupun masyarakat.

e) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok

perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan

perundang-undangan yang lebih relevan dengan pokok perkara

yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

B. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pergeseran dari pembagian

warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dari 2:1 menjadi 1:1,

dalam tulisan ini dikemukakan 4 contoh kasus putusan Hakim dalam membuat

putusan atas pembagian harta warisan untuk anak perempuan dan anak laki-

laki. Deskripsinya sebagai berikut :

28

B.1 Putusan Nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG

Pengadilan Agama Kelas IA Ujungpandang yang memeriksa dan

mengadili perkara perdata telah memutus perkara antara Sutini Supardjo,

Suhardi Supardjo, Susanto Supardjo yang berkedudukan sebagai

Penggugat melawan Herry Supardjo, Sutina Supardjo, Ferry Supardjo,

Astuti Supardjo, dan Ismady Supardjo, yang berkedudukan sebagai

Tergugat.

Duduk Perkara :

a) Bahwa Supardjo, BBA telah meninggal dunia pada 18 November

1973 dan istrinya Ny. Nelly Supardjo meninggal dunia pada 11 Maret

1998 dengan meninggalkan anak sebagai ahli waris, yakni Herry

Supardjo, Sutini Supardjo, Sutina Supardjo, Suhardi Supardjo,

Susanto Supardjo, Astuti Supardjo, Perry Supardjo, dan Ismady

Supardjo.

b) Bahwa Supardjo dan istrinya semasa hidupnya telah mendirikan usaha

rumah makan Ayam Goreng Sulawesi dan dari hasil usahanya telah

membeli barang bergerak dan tidak bergerak yang telah dikuasai

anak-anaknya, berupa :

(1) Ruko di Jln. Sulawesi No.25 Ujungpandang

(2) Rumah di Jln. Sulawesi Lorong 198 No.21 Ujungpandang

(3) Ruko di Jln. Nusantara No.334 Ujungpandang

(4) Rumah di Jln. Tinumbu Lorong 132/5

(5) Rumah di Jln. Maccini Raya No.177 Ujungpandang

29

(6) Ruko di Jln. Sultan Hasanuddin No.17/Ince Nurdin No.2

Ujungpandang

(7) Tanah dan rumahnya di Jln. Bawakaraeng NO. 127 A

(8) Rumah dan tanahnya di Jln. Kakatua II Ujungpandang

(9) Satu unit mobil Kijang DD. 191 5 FA

(10) Satu unit mobil Chevrolet DD.2901 RA, dan DD.2833 DA

(11) Satu unit mobil Kijang Pick Up DD.1462 TA

(12) Satu unit mobil Hiace Pick Up DD.250 TA

(13) Harta lain yang tersimpan dalam brangkas di Jln. Nusantara

No.334 Ujungpandang

(14) Perusahaan PT Ayam Goreng Sulawesi yang terdapat di Jln.

Sulawesi No.285 Ujungpandang dan di Jln. Sultan Hasanuddin

No.17/Ince Nurdin No.2 Ujungpandang dengan saham berjumlah

1000 lembar dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per lembar

beserta seperangkat peralatan perusahaan.

c) Bahwa menurut syariah bagian anak laki-laki dua kali bagian anak

perempuan (Surat an-Nisaa’ ayat 12) sehingga karena ahli waris

terdiri 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan maka pemecahannya

dengan asal masalahnya menjadi 13

d) Bahwa Penggugat telah berusaha supaya harta peninggalan

dikumpulkan kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya

masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi maka akan dijual lelang

dan hasilnya dibagi kepada ahli waris

30

e) Bahwa untuk menghindari pemindahtanganan objek maka diletakkan

sita jaminan atas objek tersebut

Isi gugatan:

Dengan alasan-alasan yang telah diajukan, maka Penggugat mohon

pada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan

sebagai berikut :

a) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

b) Menyatakan sita jaminan atas semua barang objek sengketa dalam

perkara ini sah dan berharga

c) Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang yang menjadi

objek sengketa adalah harta warisan yang belum terbagi

d) Menyatakan ahli waris Supardjo, BBA dan Ny. Nelly Supardjo

berhak atas objek warisan dan usaha PT Ayam Goreng Sulawesi

adalah milik bersama dan hasilnya dibagi seimbang antara ahli waris

e) Menghukum tergugat untuk menyerahkan semua harta warisan

bersama Penggugat untuk dilakukan pembagian dan apabila tidak

diserahkan akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara

dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris

f) Menyatakan Perusahaan Ayam Goreng di Jl. Sulawesi dan Jln. Sultan

Hasanuddin dihentikan sementara usahanya sampai putusan ini

berkekuatan hukum tetap

g) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara

Pertimbangan hakim

31

a) Ketentuan Pasal 176 KHI bersumber dari ayat lidzakari mitslu

hadhdhil untsayaini

b) Pasal 176 KHI tidak final bila dikaitkan dengan Pasal 229 KHI yang

mewajibkan hakim untuk memperhatikan nilai hukum yang hidup

dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai rasa keadilan

c) Hasil penelitian Litbang Makassar di Sulawesi Selatan tentang

kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum kewarisan

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat akan hukum

kewarisan Islam sangat tinggi terutama dalam perbandingan bagian

antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Tetapi ketika hendak

membagi warisan di luar pengadilan, mereka memilih membagi rata,

yakni 1 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak

perempuan.

d) Kesadaran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Islam

di Sulawesi Selatan yang sama rata tidak bersesuaian dengan Pasal

176 KHI bersumber dari ayat lidzakari mitslu hadhdhil untsayaini

e) Perbandingan warisan 2:1 dapat dikesampingkan dengan Pasal 183

KHI

f) Pasal 176 KHI tergolong dhanniyut tanfiedz atau bersifat fakultatif

g) Keadaan masyarakat Arab ketika Al-Qur’an turun masih mengenal

perbudakan namun semangat Al-Qur’an berupaya menghapus

penindasan dalam masyarakat

Putusan Hakim

a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

32

b) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan tanggal

14,15,16 Desember 1998 kecuali objek sengketa di Jln. Sawerigading

No.7 Ujungpandang

c) Menetapkan masing-masing ahi waris mendapatkan 1/8 bagian

d) Perusahaan PT Ayam Goreng Sulawesi yang terdapat di Jln. Sulawesi

No.285 Ujungpandang dan di Jln. Sultan Hasanuddin No.17/Ince

Nurdin No.2 Ujungpandang berikut saham dan kewajiban perusahaan

dibagi kepada ahli waris

e) Menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya

f) Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak sebesar Rp.

4.718.500

B.2 Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj.

Pengadilan Agama Kelas Pangkajene yang memeriksa dan

mengadili perkara perdata telah memutus perkara antara Tahir Sahude,

sebagai Penggugat melawan Hamima, Bahria dan Mina yang

berkedudukan sebagai Tergugat.

Duduk Perkara :

a) Lelaki Sahude yang menikah dengan perempuan Bonga telah

dikarunia 3 orang anak, yakni Hamima (Perempuan), Sitti Abeng

(Perempuan, meninggal tahun 1999 tanpa meninggalkan ahli waris),

dan Tahir (laki-laki)

b) Sahude meninggal tahun 1962 dan Bonga meninggal tahun 1982,

meninggalkan harta warisan yang belum terbagi, berupa :

33

(1) Tanah perumahan yang terletak di Pitue, Desa Pitue, Keamatan

Ma’rang, Kabupaten Pangkep seluas 0,06 Ha dengan kohir nomor

816 CI persil nomor 49 D II dengan batas Utara: tanah H. Dg.

Bani; batas Timur: tanah Pammula/Lewa; batas Barat: tanah

Kareda; batas Selatan: tanah Sitti/Sainuddin

(2) Empang yang dikenal dengan nama Lapejje terletak di Pitue,

Desa Pitue, Keamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep seluas 0,18

Hadengan kohir nomor 816 persil nomor 5 D dengan batas Utara:

tanah/empang Naping; batas Timur: tanah/empang Lewa; batas

Barat: tanah/empang Naping; batas Selatan: tanah/empang Jeppu

(3) Empang terletak di Pitue, Desa Pitue, Keamatan Ma’rang,

Kabupaten Pangkep seluas 0,06 Hadengan kohir nomor 816 persil

nomor 5 D dengan batas Utara: tanah/empang Pajji; batas Timur:

tanah/empang Cenra; batas Barat: tanah/empang Sarialan; batas

Selatan: tanah/empang Naping

(4) Empang yang dikenal dengan nama Abbekae terletak di Pitue,


Hadengan kohir nomor 816 persil nomor 5 D dengan batas Utara:

tanah/empang Naping; batas Timur: sungai; batas Barat: sungai;

batas Selatan: sungai

(5) Empang yang dikenal dengan nama Karanjeng terletak di Pitue,


Hadengan kohir nomor 816 persil nomor 44 S III dengan batas

Utara: tanah/empang Musu; batas Timur: tanah/empang Maintang

34

Bahar; batas Barat: tanah/empang H. Dg. Nassa; batas Selatan:

tanah/empang H. Dg. Nassa

(6) Empang yang dikenal dengan nama Tuli-Tulie terletak di Pitue,


Hadengan kohir nomor 1177 persil nomor 44 S III dengan batas

Utara: tanah/empang H. Dg. Nassa; batas Timur: tanah/empang

Maintang Bahar; batas Barat: tanah/empang H. Dg. Nassa; batas

Selatan: tanah/empang H. Dg. Nassa

(7) Empang yang dikenal dengan nama Sokoe terletak di Pitue, Desa

Pitue, Keamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep seluas 0,50

Hadengan kohir nomor 1176 CI persil nomor 42 S III dengan

batas Utara: tanah/empang H. Dg. Nassa; batas Timur:

tanah/empang Suddin; batas Barat: tanah/empang H. Beddu; batas

Selatan: tanah/empang H. Juma

(8) Empang yang dikenal dengan nama Cabu-Cabue terletak di Pitue,


Hadengan kohir nomor 1257 persil nomor 90 DI dengan batas

Utara: sungai; batas Timur: tanah/empang Colli; batas Barat:

tanah/empang sungai; batas Selatan: tanah/empang sungai

(9) Empang yang dikenal dengan nama Lawarangnge terletak di

Pitue, Desa Pitue, Keamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep

dengan batas Utara: tanah/empang H. Suyuti; batas Timur:

tanah/empang Baco Lolo; batas Barat: H. Ma’wana; batas

Selatan: sungai

35



Ha dengan kohir nomor 816 CI persil nomor 95 D dengan batas

Utara: sungai; batas Timur: sungai; batas Barat: H. Kamaruddin;

batas Selatan: sungai



Ha dengan kohir nomor 816 CI persil nomor 95 D dengan batas

Utara: H. Timang; batas Timur: saluran air; batas Barat: Dg.

Tahan; batas Selatan: Teni

c) Keseluruhan harta peninggalan alm. Sahude belum terbagi kepada ahli

waris, yaitu Tahir Sahude dan Hamima

d) Penggugat meninggalkan Pangkep untuk merantau ke Surabaya dan

Kalimantan tahun 1961 sebelum orang tua laki-laki meninggal dunia

dan tahun 2002 kembali ke Pangkep dengan maksud membicarakan

pembagian harta warisan

e) Keseluruhan harta peninggalan alm.Sahude dikuasai dan ditempati

oleh Tergugat I bersama kedua anaknya, yaitu Tergugat II dan

Tergugat III dan memberikan keterangan palsu bahwa seolah-olah

Penggugat telah meninggal dunia sehingga Tergugat berhasil

menerbitkan surat kepemilikan tanah peninggalan alm. Sahude

f) Keseluruhan harta peninggalan alm. Shude yang menjadi objek

sengketa belum terbagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu

36

Penggugat dan Tergugat I, maka surat yang diterbitkan Tergugat

I,II,III atas tanah obyek sengketa tidak sah dan tidak mengikat

g) Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat supaya harta

peninggalan dibagi sesuai hukum Islam tetapi hasilnya sia-sia

meskipun telah dilakukan perdamaian di hadapan Camat Ma’rang

h) Untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, Pemohon meminta

untuk dilakukan sita jaminan atas objek yang menjadi sengketa

Isi Gugatan

Dengan alasan-alasan yang telah diajukan, maka Penggugat mohon pada

Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai

berikut :

a) Menerima gugatan Penggugat seluruhnya

b) Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Jurusita PA Pangkep atas

tanah darat, sawah, dan empang objek sengketa adalah sah dan

berharga

c) Menetapkan Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris sah dari alm.

Sahude

d) Menyatakan tanah darat, sawah dan empang yang menjadi objek

sengketa adalah harta peninggalan yang belum terbagi kepada ahli

warisnya

e) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum waris

yang berlaku

f) Menghukum Tergugat I,II,III untuk menyerahkan sebagian harta

kepada Pengugat sesuai bagian yang ditetapkan menurut hukum Islam

37

g) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu

meskipun ada verzet, banding dan kasasi

h) Menghukum Tergugat I,II,III secara tanggung renteng membayar

segala biaya yang timbul dari perkara ini

Pertimbangan Hakim

a) Dari aspek yuridis formal, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam

hukum adalah sama. Segala bidang kehidupan modern telah

mempersamakan nilai transendental-kemanusiaan antara lelaki dan

perempuan yang bebas bersaing, saling membantu dan berjuang

membangun potensi diri dalam kehidupan sosial dan ekonomi

b) Dari aspek hak dan kewajiban, penerimaan waris merupakan hak

sehingga tidak mutlak 2:1 sebab ahi waris dapat bersepakat sesuai

Pasal 183 KHI serta hakim dapat menentukan besaran bagian ahli

waris

c) Dari aspek historis, pembagian 2:1 merupakan contoh pembagian dan

bukan prinsip sebab yang prinsip adalah wanita sebagai ahi waris.

Ketika ayat kewarisan turun, masyarakat Madinah masih

mempertahankan tradisi yang mana hanya laki-laki yang berhak

mewaris namun saat Islam datang wanita ditempatkan sebagai ahli

waris.

d) Dari aspek sosiologis, penggugat telah pergi selama 41 tahun tanpa

ada kabar sehingga patut diduga penggugat tidak memiliki nilai

prestasi terhadap pewaris. Adapun tergugat tetap tinggal bersama

pewaris da mengambil peran sentral dalam memelihara dan mengurus

38

pewaris termasuk harta peninggalan yang tidak dipindahtangankan

selama 41 tahun.

Putusan Hakim

a) Menyatakan gugatan Penggugat sebagian

b) Menyatakan ahli waris Sahude dan Bonga adalah Tahir Sahude bin

Sahude dan Hamima binti Sahude

c) Menyatakan harta warisan Sahude dan Bonga adalah Tanah

perumahan yang terletak di Pitue, Desa Pitue, Keamatan Ma’rang,

Kabupaten Pangkep; empang yang bergelar Lapejje, empang yang

bergelar Abbinege, empang yang bergelar Abbekae, empang yang

bergear Karanjeng, empang yang bergelar Tuki-Tulie, empang yang

bergelar Sekoe, empang yang bergelar Cabu-Cabue, empang yang

bergelar Lawarengnge, sawah yang bergelar Lacappa

d) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris 1:1, yaitu Tahir Sahue

½ bagian dan Hamima ½ bagian

e) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan

sesuai bagian masing-masing

f) Menyatakan sertifikat No.00244 tanggal 5 Maret 1999 atas nama Sitti

Aminah, Sertifikat No.00184 tangal 5 Maret 1999 atas nama Sitti

Ainah, Sertifikat No.00179 tanggal 5 Maret 1999 atas nama Baharia,

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

g) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp. 475.000,00

h) Menolak selebihnya

39

B.3 Putusan nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.MDN.

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata telah memutus perkara antara H. Amir Syaifuddin Lubis., BBA.

bin H. Muhammad Yusuf Lubis, Asliyah Lubis, Kaharuddin Lubis,

Zulkarnain Lubis, Siti Maryam Lubis, Rabiah Lubis, Asnah br Lubis binti

Zainuddin Lubis, Chairani br Lubis binti Zainuddin Lubis, dan

Muhammad Zaini Lubis bin Zainuddin Lubis (Penggugat) melawan

Yusmawati Lubis, Baharuddin Lubis, Nurhayati Lubis (Tergugat).

Duduk Perkara :

a) Penggugat Asliyah Lubis, Kaharuddin Lubis, Zulkarnain Lubis,

Siti Maryam Lubis, Rabiah Lubis dan Tergugat Yusmawati Lubis,

Baharuddin Lubis, Nurhayati Lubis adalah anak kandung alm. H.

Muhammad Yusuf Lubis dengan Hj. Siti Rodiah Lubis. Penggugat

Asnah br Lubis binti Zainuddin Lubis dalah istri alm. Zainuddin

Lubis. Penggugat Chairani br Lubis, dan Muhammad Zaini Lubis

adalah anak dari Asbah br Lubis dengan alm. Zainuddin Lubis.

b) H. Muhammad Yusuf Lubis meninggal pada 29 April 2005 di

Medan karena sakit dan alm. Hj. Siti Rodiah Lubis meninggal di

Medan karena sakit dan dikebumikan pada 16 Oktober 1997.

c) Selama perkawinan H. Muhammad Yusuf Lubis dengan Hj. Siti

Rodiah Lubis dikaruniai 10 anak bernama H. Amir Syaifuddin

Lubis, Zainuddin Lubis (meninggal dunia pada 15 Juni 2005),

Asliyah Lubis, Kaharuddin Lubis, Yusmawati Lubis, Baharuddin

40

Lubis, Nurhayati Lubis, Zukifli Lubis (meninggal pada 1980 dan

tidak kawin), Zulkarnain Lubis, dan Siti Maryam Lubis.

d) Semasa hidup alm.Zainuddin Lubis telah menikah dengan Rabiah

dan dikaruniai 4 anak, Asnah br Lubis, Chairani br Lubis,

Muhammad Zaini Lubis, dan Ramadani br. Lubis serta tidak

meninggalkan utang maupun wasiat.

e) Semasa hidup H. Muhammad Yusuf Lubis dengan Hj. Siti Rodiah

Lubis, mempunyai harta berupa sebidang tanah seluas 255m

berikut bagunan semi permanen berukuran ±8.5m x 20m beratap

seng, lantai semen, terletak di Jln. Sei Dei No.119 A, Kel.Silalas,

Kec.Medan Barat, Kota Medan, dengan batas utara gang buntu,

selatan tanah Bahrun, timur Jalan Sei Dei, barat tanah negara dan

harta tersebut belum tebagi.

f) Zainuddin Lubis telah meninggal maka hartanya jatuh ke ahli

warisnya

g) Terhadap harta peninggalan tersebut, Penggugat telah berusaha

musyawarah kepada Tergugat tetapi tidak ada tanggapan

h) Harta tersebut tidak ada yang menguasai, sehingga Penggugat

mohon kepada Majelis Hakim untuk membagi harta peninggalan.

Isi Gugatan

Pada gugatan, dalil yang diajukan Penggugat adalah untuk membagi

warisan berdasarkan hukum faraidh, yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki

dan 1 bagian untuk anak perempuan. Dengan alasan-alasan yang telah

41

diajukan, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim untuk memeriksa

perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

a) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

b) Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan H.

Muhammad Yusuf Lubis dengan Hj. Siti Rodiah Lubis adalah H.

Amir Syaifuddin Lubis, Zainuddin Lubis, Asliyah Lubis, Kaharuddin

Lubis, Yusmawati Lubis, Baharuddin Lubis, Nurhayati Lubis,

Zulkarnain Lubis, dan Siti Maryam Lubis

c) Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta Zainuddin Lubis adalah

Rabiah (Istri), Asnah br Lubis, Chairani br Lubis, Muhammad Zaini

Lubis, dan Ramadani br. Lubis

d) Menetapkan harta berupa: sebidang tanah seluas 255 m berikut

bagunan semi permanen berukuran ±8.5m x 20m beratap seng, lantai

semen, terletak di Jln. Sei Dei No.119 A, Kel.Silalas, Kec.Medan

Barat, Kota Medan, dengan batas utara gang buntu, selatan tanah

Bahrun, timur Jalan Sei Dei, barat tanah negara adalah harta warisan

dari H. Muhammad Yusuf Lubis dengan Hj. Siti Rodiah Lubis

e) Menetapkan porsi masing-masing ahli waris

f) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan Hakim

a) Pada pemeriksaan persidangan terjadi perbedaan dalil penggugat dan

tergugat. Penggugat menginginkan pembagian warisan sesua hukum

Islam yakni 2:1 sementara tergugat meminta untuk dibagi sama rata

42

tanpa memperhatikan jenis kelamin sebab tergugatlah yang merawat

serta memenuhi kepentingan pewaris

b) Permasalahannya adalah apakah ayat pembagian waris

digeneralisasikan untuk semua keadaan tanpa harus memperhitungkan

besar pengabdian ahli waris terhadap pewarisnya ?

c) Menurut ijtihad hakim, pembagian warisan baik dalam Al-Qur’an

maupun KHI bukanlah harga mati sebab ketentan tersebut dapat

berubah terkait rasa keadilan

d) Al-Qur’an mengajarkan asas persamaan antara laki-laki dan

perempuan sementara perbedaannya adalah kualitas amal perbuatan

e) Al-Qur’an Surat an-Nahl (16) ayat 97 memberikan gambaran

persamaan laki-laki dan perempuan dan yang membedakan adalah

pengabdian ahli waris kepada pewaris semasa hidupnya

f) Asas pembagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1

namun fakta kejadian menghendaki porsi tersebut dapat berubah sesuai

perubahan ilat hukum

g) Porsi 2 bagian untuk laki-laki adalah porsi maksimal yang dapat

dikurangi sementara 1 bagian untuk perempuan adalah porsi minimal

yang dapat meningkat sama dengan porsi laki-laki

h) Dari kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, anak perempuan

pewaris yang banyak merawat, menemani berkomunikasi dan

mengurus kepentingan pewaris merupakan fakta kejadian yang tidak

dapat diabaikan.

43

Putusan Hakim


b) Menetapkan ahli waris yang berhak adalah H. Amir Syaifuddin Lubis,


Lubis, Nurhayati Lubis, Zulkarnain Lubis, dan Siti Maryam Lubis,

masing-masing memperoleh 1/9 bagian

c) Menyatakan anak-anak Zainuddin Lubis dengan Rabiah, yakni Asnah

br Lubis, Chairani br Lubis, Muhammad Zaini Lubis, dan Ramadani

br. Lubis adalah ahli waris pengganti dengan perolehan bagian 1/9

yakni bagian alm.Zainuddin Lubis

d) Menyatakan harta berupa: sebidang tanah seluas 255m2 berikut

bagunan semi permanen berukuran ±8.5m x 20m beratap seng, lantai

semen, terletak di Jln. Sei Dei No.119 A, Kel.Silalas, Kec.Medan

Barat, Kota Medan, dengan batas utara gang buntu, selatan tanah

Bahrun, timur Jalan Sei Dei, barat tanah negara adalah harta warisan

dari H. Muhammad Yusuf Lubis dengan Hj. Siti Rodiah Lubis adalah

harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris

e) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 281.000,-

f) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

B.4 Putusan nomor : 230/Pdt.G/2000/PA.Mks

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksan dan mengadili perkara

perdata telah memutus perkara antara Abdul Muis Karim, T. Halim Abdul

Karim, B.A. Alex Abdul Karim, Ir. A. Abdul Karim sebagai penggugat

44

melawan Hasnah A. Paturusi, Gulbar Abdul Karim, E. Maria Abdul Karim

sebagai tergugat.

Duduk perkara

a) H. Abdul Karim telah menikah dengan Hj. Baji.

b) Hj. Baji telah meninggal terlebih dahulu sementara H. Abdul Karim

meninggal dunia pada tahun 1976.

c) Dari pernikahan H. Abdul Karim dengan Hj. Baji telah dikaruniai 7

orang anak, yaitu : Abdul Muis Karim, Hasnah A. Paturusi, Gulbar

Abdul Karim, E. Maria Abdul Karim, T. Halim Abdul Karim, B.A.

Alex Abdul Karim, Ir. A. Abdul Karim.

d) Selain meninggalkan ahli waris, H. Abdul Karim juga meninggalkan

harta warisan berupa 3 buah bangunan berikut tanah dan 11 petak

tanah sawah

e) Kesemua harta warisan tersebut telah dikuasai oleh tergugat

f) Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat supaya harta

peninggalan dibagi tetapi hasilnya sia-sia

Isi gugatan

Dengan alasan-alasan yang telah diajukan, maka Penggugat mohon pada

Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai

berikut :

a) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

b) Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan H. Abdul

Karim dengan Hj. Baji adalah Abdul Muis Karim, Hasnah A. Paturusi,

45

Gulbar Abdul Karim, E. Maria Abdul Karim, T. Halim Abdul Karim,

B.A. Alex Abdul Karim, Ir. A. Abdul Karim.

c) Menetapkan harta berupa 3 buah bangunan berikut tanah dan 11 petak

tanah sawah adalah harta warisan dari H. Abdul Karim dengan Hj.

Baji

d) Menetapkan porsi masing-masing ahli waris

e) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa besaran bagian

masing-masing pihak untuk membagi 2:1 telah ditentukan dalam Pasal 176

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang

bersumber dari syariat, dalam penerapannya buanlah bersifat imperatif,

melainkan hanya bersifat fakultatif. Yang perlu dibahas dan

dipertimbangkan lebih lanjut dari Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam belum final bila dikaitkan dengan Pasal

229 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 UU nomor 14 tahun 1970 yang

mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memperoleh putusan yang

sesuai dengan rasa keadilan.

Putusan Hakim


b) Menetapkan ahli waris yang berhak adalah H. Amir Syaifuddin Lubis,


46

Lubis, Nurhayati Lubis, Zulkarnain Lubis, dan Siti Maryam Lubis,

masing-masing memperoleh 1/7 bagian

c) Menyatakan harta berupa3 buah bangunan berikut tanah dan 11 petak

tanah sawah adalah harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris

d) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara

e) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

Pertimbangan hakim dalam memutus bagian 1:1 antara anak laki-laki dan

perempuan akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini sehingga akan

memudahkan pemahaman serta membandingkan satu putusan dengan putusan

yang lainnya.

Tabel 1

Tentang Pertimbangan Hakim dalam memutus bagian 1:1 antara

anak laki-laki dan perempuan

No. Nomor

Putusan

Jumlah ahli

waris

Pembagia

n warisan

Pertimbangan Hakim

Laki-

laki

Perem

puan

1. Putusan No.

338/PDT.G/19

98/PA.UPG

5 3 masing-

masing

ahli waris

mendapat

kan 1/8

dari objek

sengketa

a. Hakim wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam

masyarakat

b. Perbandingan 2:1 dapat dikesampingkan oleh kesepakatan

c. Tidak berdosa membagi 1:1 sebab pasal 176 KHI bukanlan nas qath’iyut

tanfiedz

2. Putusan No.

97/Pdt.G/2002

/PA Pkj.

1 1 bagian

masing-

masing

ahli waris

1:1, yaitu

Tahir

Sahude ½

bagian

dan

Hamima

½ bagian

a. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hukum, berjuang

bersama atau salling bantu dalam

berbagai sendi kehidupan

b. Menerima warisan adalah hak, bukan kewajiban

c. Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian

d. Majelis Hakim dapat menentukan bagian ahli waris

e. Yang prinsip adalah perempuan sebagai ahli waris bukan ketentuan

2:1

47

f. Penggugat tidak memiliki prestasi kepada pewaris melainkan tergugatlah

yang memelihara dan mengurus

pewaris termasuk harta peninggalan

3. Putusan No.

92/Pdt.G/2009

/PA.MDN.

5 4 Masing-

masing

ahli waris

memperol

eh 1/9

bagian

a. Pembagian warisan dalam Al-Qur’an maupun KHI bukan harga mati

b. Nas Al-Qur’an Surah an-Nahl, perbedaan laki-laki dan perempuan

terletak pada prestasi terhadap

pewaris

c. Porsi 2:1 dapat berubah sesuai perubahan ilat hukum (penyebab

terjadinya perubahan hukum)

d. Bagian anak laki-laki adalah porsi maksimal sehingga dapat dikurangi

e. Anak perempuan memiliki prestasi karena merawat, menemani

berkomunikasi, membayar biaya

perawatan pewaris

f. Surah an-Nisaa’ (4) ayat 11 saling terkait dan berhubungan dengan ayat

lain sebagai satu kesatuan sistem

4. Putusan No.

230/Pdt.G/200

0/PA.Mks

3 4 Masing-

masing

ahli waris

memperol

eh 1/7

bagian

a. Pasal 176 KHI belum final ketika dikaitkan dengan Pasal 229 KHI jo

Pasal 27 UU nomor 14 tahun 1970

b. Pasal 176 KHI bersifat fakultatif c. Hakim wajib mengikuti perubahan

nilai sehingga sesuai dengan rasa

keadilan

Sumber : diolah dari Putusan nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG, Putusan nomor:

97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan nomor:92/Pdt.G/2009/PA.MDN dan Putusan nomor:

230/Pdt.G/2000/PA.Mks.

C. Analisis

Dari paparan di atas dengan bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan oleh

hakim, maka pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus bagian

waris antara laki-laki dan perempuan dari 2:1 menjadi 1:1 antara lain

pertimbangan sosiologis, pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis.

1. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris

yang ada dalam masyarakat. Faktor sosiologis nampak pada keempat

putusan yaitu Putusan nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG, Putusan nomor:

48

97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.MDN dan

Putusan nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks, yakni dengan adanya :

a. Prestasi ahli waris kepada pewaris

Dalam nash Al-Qur’an Surat an-Nahl (16) ayat 97 disebutkan bahwa

perbedaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada prestasi atau

pengabdian, yang dalam hal ini adalah pengabdian ahli waris kepada

pewaris. Putusan nomor 92/Pdt.G/2009/PA.MDN antara H. Amir

Syaifuddin Lubis., BBA., dkk melawan Yusmawati Lubis dkk,

diperoleh fakta bahwa pihak perempuanlah yang banyak prestasinya

dari pada laki-laki. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh saksi

Kasmariyos bin Tokoh, Lisna Murni Nasution, dan Rudi Iskandar bin

Usman Istambul yang mengatakan bahwa Yusmawati, Nurhayati dan

Siti Maryam yang merawat serta mengurus kepentingan orang tuanya

sampai meninggal dunia sementara anak laki-laki yang lain tidak

mengurus hanya Baharuddin Lubis yang terkadang turut membayar

pengobatan.

Pada Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj antara Tahir Sahude

sebagai penggugat melawan Hamima sebagai tergugat. Pada

putusannya Hakim memutuskan untuk membagi warisan 1:1 karena

Hakim melihat bahwa pihak tergugat yang lebih banyak berjasa kepada

pewaris. Penggugat yakni Tahir Sahude telah pergi selama 41 tahun

tanpa ada kabar berita sementara tergugat masih tetap tinggal bersama

pewaris dan mengambil peran sentral dalam memelihara dan mengurus

pewaris, baik ketika pewaris hidup hingga meninggal dunia. Begitu

49

pula terhadap harta peninggalan pewaris yang tetap terpelihara selama

41 tahun yang tidak dipindahtangankan kepada orang lain.

Menurut penulis, pertimbangan Hakim yang mempertimbangkan

prestasi ahli waris kepada pewaris sudah tepat digunakan sebab dengan

prestasi dari anak perempuan kepada pewaris maka dapat menjadikan

kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Sebagaimana Umar

Shihab, Guru besar Ilmu Tafsir Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar yang mengemukakan tafsir laki-laki dan perempuan dari

Surat an-Nisa ayat 11, yaitu: 40

“Di sini perlu ditelusuri siapa di antara para ahli waris tersebut

yang banyak mempunyai andil (jasa) besar terhadap pewarisnya

dalam pencarian nafkah pada masa hidupnya. Meskipun jenis

kelaminnya wanita, jika dia telah berjasa maka dia dapat diangkat

statusnya sebagai “laki-laki”. Dengan demikian bagian yang

diperolehnya menjadi dua kali lipat dari bagian semula sebagai

wanita”

Selain dapat menjadikan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki

prestasi merupakan utang jasa pewaris terhadap ahli waris yang patut

dihargai sehingga wajar bila perempuan mendapatkan bagian yang

sama dengan laki-laki.

b. Kesadaran hukum masyarakat

Salah satu variabel yang mempengaruhi suatu aturan bekerja secara

efektif atau tidak adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap

hukum. Kesadaran hukum masyarakat ialah sikap internal yang terdapat

dalam diri manusia mengenai hukum yang ada seperti hukum waris

Islam. Dalam hal pembagian warisan, masyarakat yang memiliki

40

Muktamar Zamzamani, Loc cit, h.340

50

keimanan yang kuat akan ajaran agama Islam akan memilih kewarisan

Islam yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam41

. Dari keempat

putusan di atas kesadaran masyarakat cukup tinggi karena mereka mau

untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sebagaimana

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Putusan nomor:

338/PDT.G/1998/PA.UPG, juga disebutkan bahwa kesadaran hukum

yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Islam dalam pembagian

warisan adalah pembagian sama rata antara anak laki-laki maupun anak

perempuan. Seperti kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Selatan

sebagaimana hasil penelitian Litbang Makassar yang menunjukkan

bahwa tingkat pengetahuan masyarakat akan hukum kewarisan Islam

sangat tinggi terutama dalam perbandingan bagian antara anak laki-laki

dan perempuan adalah 2:1. Tetapi ketika hendak membagi warisan di

luar pengadilan, mereka memilih membagi rata, yakni 1 bagian untuk

anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan yang menunjukkan

bahwa bagian tersebut sesuai dengan rasa keadilan.

Menurut penulis, meskipun hasil penelitian dari Litbang Makassar tidak

bisa digeneralisasi ke semua wilayah karena peneltan tersbt dilakukan

di Sulawesi Selatan, namun pertimbangan hakim yang

mempertimbangkan kesadaran hukum masyarakat sudah tepat sebab

dengan masyarakat mengerti hukum terutama dalam pembagian

warisan telah mencerminkan keadilan.

41

Syamsulbahri Salihima, Loc cit, h.302

51

2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yang digunakan Hakim dalam memutus bagian waris

antara laki-laki dan perempuan dari 2:1 menjadi 1:1, antara lain :

a. Kesepakatan para ahli waris

Besarnya bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan telah

dijelaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

bahwa bila hanya seorang anak perempuan hanya mendapat separoh

bagian, bila dua orang atau lebih mendapat dua pertiga bagian, dan bila

anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian

anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan. Pasal 176 Kompilasi

Hukum Islam tersebut bersumber dari ayat “lidzakari mitslu hachdhi i

untsayaini” yang tergolong nash dhanniyut tanfiedz atau bersifat

fakultatif, yaitu kaidah yang tidak secara apriori mengikat atau wajib

ditaati sehingga dalam keadaan konkret boleh dikesampingkan oleh

perjanjian yang dibuat para pihak. Oleh karena Pasal 176 Kompilasi

Hukum Islam yang tergolong nash dhanniyut tanfiedz atau bersifat

fakultatif dalam penerapannya dapat dikesampingkan oleh Pasal 183

Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Para ahli waris

dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta

warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dasar

pemikiran dari Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam adalah kemaslahatan

yang hendak diraih yaitu untuk menjaga tali persaudaraan. Konsep ini

adalah buah pikiran dari ulama hanafiyyah yang mereka melahirkan

sebuah ide yang disebut dengan takhoruj, yakni salah satu atau masing-

52

masing ahli waris keluar dari pembagian warisan sesuai dengan jatah

yang seharusnya diterima. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tersebut

menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini para ahli

waris terlebih dahulu mengerti hak-hak dan bagian yang diterima,

sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an. Apabila ada di antara ahli waris

yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang

sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak

dengan ikhlas memberikan kepada yang lain adalah tindakan yang

sangat positif dan terpuji, atau semuanya diserahkan kepada

kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-

masing. Penekanannya adalah bahwa masing-masing ahli waris telah

mengetahui bagiannya masing-masing sesuai ketentuan syariah, namun

kemudian konsep takhoruj dipakai demi sebuah kemasalahatan yang

disepakati bersama42

. Penulis setuju dengan adanya kesepakatan para

pihak sebab dengan kesepakatan maka tidak akan ada pihak yang

dirugikan dengan pembagian waris sama rata karena para pihak telah

lebih dahulu mengetahui bagiannya. Selain itu kerukunan antar para

pihak juga semakin terjaga.

b. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama

Pengadilan Agama tidak hanya berwenang untuk memeriksa, memutus,

maupun menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, wakaf, ekonomi

syariah, zakat maupun infaq tetapi juga memutus pembagian waris.

42

https://ikhwahmedia.wordpress.com/2017/05/21/warisan-dibagi-rata/, diunduh pada 22

November 2017 pukul 04.00

https://ikhwahmedia.wordpress.com/2017/05/21/warisan-dibagi-rata/

53

Pada Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj dan Putusan nomor:

230/Pdt.G/2000/PA.Mks., Pasal 49 ayat (3) UU No.7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “bidang kewarisan

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan

siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”. Atas dasar

ketentuan di atas, maka bidang hukum waris yang menjadi kewenangan

Peradilan Agama adalah meliputi43

:

(1) Siapa-siapa yang menjadi ahli waris.

Pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kelompok-

kelompok ahli waris, yang terdiri dari kelompok menurut hubungan

darah, dan kelompok menurut hubungan perkawinan terdiri dari

duda atau janda. Kelompok menurut hubungan darah dibagi menjadi

golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-

laki, paman dan kakek. Selain itu juga golongan perempuan yang

terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

(2) Penentuan mengenai harta peninggalan.

Hal-hal yang termasuk penentuan harta peninggalan adalah meliputi:

penentuan tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta

warisan. Penentuan besarnya harta warisan ialah penjumlahan dari

harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta

43

Yahya Harahap, 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7

tahun 1989), ed.2, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, h.149-152

54

bersama dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris serta

wasiat.

(3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris

Menentukan porsi setiap ahli waris telah diatur dalam Pasal 176

Kompilasi Hukum Islam – Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang

secara umum garis besarnya :

(a) Bila hanya anak perempuan saja, mendapat ½ harta warisan

(b) Bila dua anak perempuan, mendapat 2/3 harta warisan

(c) Bila terdapat anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian

anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan

(d) Bagian ayah, bila pewaris meninggalkan anak mendapat 1/6

bagian, namun bila pewaris tak meninggalkan anak mendapat

1/3 bagian

(e) Bagian ibu, bila pewaris tak meninggalkan anak atau 2 saudara

mendapat 1/3 bagian, namun bila ada anak dan 2 saudara

mendapat 1/6 bagian

(f) Bagian duda, bila tidak ada anak mendapat 1/3 bagian, namun

bila ada anak mendapat ¼ bagian

(g) Bagian janda, bila tidak ada anak mendapat ¼ bagian. Namun

bila ada anak mendapat 1/8 bagian.

Menurut penulis, kewenangan yang dimiliki hakim untuk menentukan

besaran bagian masing-masing ahli waris dengan hakim yang tentunya

melihat fakta yang ada dalam persidangan, seperti siapa yang banyak

berjasa kepada pewaris, nilai-nilai hukum yang berkembang dalam

55

masyarakat sudah tepat sebab dengan melihat fakta dalam persidangan

maka diperoleh putusan yang adil.

Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan Hakim untuk

memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban Hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam

masyarakat terdapat pula dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yakni

Pasal 5 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009:” Hakim dan Hakim

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sebagaimana hasil

penelitian yang dilakukan Litbang Makassar di Sulawesi Selatan, nilai-

nilai hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dalam pembagian waris

antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata, yakni 1 bagian

untuk anak perempuan dan 1 bagian untuk anak laki-laki.

Pembagian warisan 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan

melalui kesepakatan merupakan kesadaran hukum, nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, nilai-

nilai yang berlaku dalam masyarakat adalah :

“Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang

berlaku di suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa

hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku

dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya

sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang

berlaku dala masyarakat itu”.44

Nilai-nilai tersebut diterima oleh masyarakat dibuktikan dengan

diterimanya Putusan nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG, Putusan

44

H. Muktamar Zamzami, Loc cit, h.341

56

nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan

nomor:92/Pdt.G/2009/PA.MDNdan Putusan nomor:

230/Pdt.G/2000/PA.Mks yang menetapkan bagian waris antara anak

laki-laki dan anak perempuan adalah 1:1 tidak dilakukan upaya hukum

lainnya. Di dalam Ushul Fiqh ada kaidah yang mengatakan bahwa

“Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan

keadaan”45

.

3. Pertimbangan Filosofis

Dalam Surat An-Nisa’ 4 ayat 7 pada prinsipnya laki-laki dan perempuan

sama-sama berhak mendapat warisan dari harta peninggalan kedua orang

tua dan karib kerabat masing-masing. Ketika ayat tersebut turun, sistem

pembagian warisan pada masyarakat Arab bersifat diskriminatif terhadap

kaum perempuan karena perempuan tidak pernah mengangkat senjata,

menunggang kuda dan berperang melawan musuh. Pandangan tersebut

diikuti oleh orang-orang yang telah masuk Islam. Setelah turunnya Surat

An-Nisa’ ayat 11 dan 12, anak perempuan mendapatkan warisan dengan

besaran 1 bagian dan anak laki-laki 2 bagian. Namun besaran pembagian

tersebut bukanlah prinsip karena yang prinsip adalah perempuan sebagai

ahli waris.

Di masyarakat modern laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan

yang sama sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Kesadaran hukum ini membuat segala kehidupan modern mempersamakan

kedudukan laki-laki dan perempuan yang bebas bersaing, saling membantu

45

Amin Husein Nasution, 2012, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran

Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, ed.1 cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, h.11-12

57

dalam kedudukan yang sama, dan masing-masing berjuang untuk

membangun potensi diri. Dalam teori nurture, perbedaan sifat antara

perempuan dan laki-laki bukan disebabkan oleh perbedaan biologis,

melainkan karena adanya sosialisasi atau konstruksi sosial46

. Menurut

penulis dengan kedudukan hukum yang sama antara laki-laki dan

perempuan dimana mereka saling bekerja dan membantu satu sama lain

hendaknya dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan tidak

dibedakan melainkan sama rata.

46

Ratna Megawani, 1995, Membiarkan Berbeda ? Sudut Pandang Baru tentang Relasi

Gender, Bandung: Mizan, h.94

Documents

BAB II HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS€¦ · Untuk masuk ke substansi adanya pergeseran pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka dalam Bab II ini akan dipaparkan