Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas)

Setda Kota Semarang Tahun 2013

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Capaian Renstra

SKPD

Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2011 dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2012, mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan

realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD

dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Dalam Lampiran 1.1. ada dua (2) program dan empat (4) kegiatan,

Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010-2015 untuk masing

kegiatan sebesar 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Humas Setda Kota Semarang Tahun

2011 dan Capaian Renstra lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran 1.1.

B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk pencapaian kinerja pelayanan SKPD, Bagian Humas Setda Kota

Semarang tidak mempunyai SPM (Standar Pelayanan Minimal), tapi mempunyai

IKK (Indikator Kinerja Keberhasilan). Analisa Kinerja Pelayanan SKPD lebih

jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran 1.2.

Dalam Lampiran 1.2. ada empat (4) indikator kinerja pelayanan SKPD,

yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah jaringan komunikasi, IKK pada tahun 2010 : 0,04%; realisasi capaian

tahun 0,05%; proyeksi tahun 2013 : 0,04% dan tahun 2014 : 0,04%.

2. Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk, IKK pada tahun 2010 : 0,05%;

realisasi capaian tahun 0,06%; proyeksi tahun 2013 : 0,05% dan tahun 2014 :

0,05%.

3. Jumlah surat kabar nasional/lokal, IKK pada tahun 2010 : 14; realisasi capaian

tahun 16; proyeksi tahun 2013 : 14 dan tahun 2014 : 14.

4. Jumlah penyiaran radio/ TV lokal, IKK pada tahun 2010 : 43; realisasi capaian

tahun 43; proyeksi tahun 2013 : 43 dan tahun 2014 : 43.

Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas)

Setda Kota Semarang Tahun 2013

9

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dasar hukum pembentukan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas)

Setda Kota Semarang adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang nomor

11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Sedangkan Tugas dan Fungsi dari Bagian Hubungan Masyarakat Setda

Semarang dijabarkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang nomor 21

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretaiat Daerah Kota

Semarang.

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang dibawah

jajaran Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota

Semarang dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pada tahun 2009 susunan organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi

Kota Semarang berganti menjadi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda

Kota Semarang dalam rangka penataan personil sesuai Susunan Organisasi dan

Tata Kerja (SOTK) yang baru.

Struktur organisasi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota

Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bagian

2. Sub Bagian Informasi Publik dan Promosi

3. Sub Bagian Pemberitaan dan Analisa Media

4. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 1.3.

Di dalam Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) setidaknya mengamanatkan bahwa semua informasi

terkait dengan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik, serta

menggunakan dana dari publik wajib disampaikan kepada publik, bila publik

membutuhkannya. Namun demikian, di dalam UU KIP tersebut juga dijelaskan

syarat-syarat tertentu ketika publik meminta informasi tersebut, termasuk

tanggung jawab bagi publik ataupun individu yang memintanya.

Di dalam UU tersebut juga terdapat Pasal serta Ayat yang mengecualikan

hal-hal khusus yang tidak begitu saja bisa dibuka seluruhnya kepada publik,

misalnya terkait UU Kesehatan, Perbankan, Pendidikan, Kepolisian, TNI,

Rahasia Negara, dan sebagainya. Hal tersebut setidaknya mengisyararatkan

bahwa di era keterbukaan saat ini, kita diwajibkan terbuka, namun dilarang

telanjang.

Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas)

Setda Kota Semarang Tahun 2013

10

Sejak reformasi bergulir dan Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999

disahkan dan diberlakukan, maka fungsi Pers sebagai mata dan telinga

masyarakat (mediasi), serta membela kepentingan masyarakat (advokasi)

berjalan cukup maksimal, bahkan banyak kalangan menuduh Pers kebablasan

dalam menikmati kebebasannya. Kebebasan yang dinikmati pers itu juga

merubah orientasi serta kebijakan para pengelolanya, utamanya terkait dengan

bidang pemberitaan, dari news is power di era Orba, menjadi news is commodity

di era Reformasi.

Dampak dari perubahan orientasi dan kebijakan tersebut, ada kesan pers

cenderung menganggap bad news is good news ( meski sebenarnya pers-pers

utama tampak berupaya menghindari hal tersebut dengan tetap menjaga

obyektivitas pemberitaannya). Hal-hal lain yang juga menjadi trend di era

reformasi ini, pers juga sering dianggap melakukan trial by the pers (pengadilan

oleh pers), sehingga tidak jarang masyarakat yang merasa dirugikan

membawanya ke pengadilan, misalnya kasus Tempo dengan Tommy Winata.

Namun, dampak positifnya antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat menjadi lebih cerdas, aspiratif, serta meningkat harapan-

harapannya (rising of expectation), termasuk harapannya untuk selalu ingin

tahu segala hal di luar jangkauan panca indranya, utama terhadap semua hal

yang terkait dengan kepentingannya;

2. Menyadarkan masyarakat akan hak-haknya, termasuk hak untuk

memperoleh informasi;

3. Tidak ada lagi hal yang bisa ditutup-tutupi serta dimanipulasi dari pers dan

masyarakat, karena bila itu dilakukan, kepercayaan masyarakat terhadap

institusi tertentu akan menurun, dan ini tentu tidak dikehendaki.

Oleh karena itu, setidaknya menyangkut dua (2) hal besar sebagai

berikut:

Dari sisi sifat informasi yang disampaikan, maka perlu diperhatikan :

• Kejujuran ( tidak manipulatif)

• Menarik perhatian

• Etis

Dari sisi teknis penyampaian informasi idealnya dilakukan sebagai berikut :

• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebaiknya

berfungsi sebagai sentral/pusat penyampai informasi. Dengan model satu

pintu semacam itu diharapkan tidak akan terjadi tumpah tindihnya

informasi yang bisa berdampak pada kelebihan informasi, kemubaziran

informasi, bahkan miss komunikasi.

Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas)

Setda Kota Semarang Tahun 2013

11

• Tentu saja PPID tidak mungkin menguasai semua informasi secara

detail, utamanya terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis. Untuk itu,

dalam menyampaian informasi tersebut PPID perlu didampingi oleh

pejabat teknis di bidangnya masing-masing, dengan tujuan agar bila ada

informasi yang memerlukan penjelasan lebih detail, maka pejabat teknis

yang bersangkutan bisa menjelaskannya secara komprehensif, sehingga

dari sisi ilmu komunikasi biasa disebut informasi yang disampaikannya

menjadi informatif.

• Sebelum menyampaikan informasi pada publik yang meminta, maka

persyaratan serta konsekuensi teknis dan hukum berdasarkan UU KIP

perlu didialogkan, sehingga keduanya (PPID dan Publik. Individu-

pemohon) saling mengerti serta memahami.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Humas Setda Kota

Semarang biasanya menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan misalnya:

kurangnya komunikasi, koordinasi dan perencanaan kegiatan yang melibatkan

SKPD lain ( sebagai contoh Semarang Great Sale sebagai acara tahunan di Kota

Semarang dalam perencanaan selalu terlambat dalam koordinasi/rapat dan

promosinya).

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Lampiran 1.4. ada dua (2) program dan empat (4) kegiatan yaitu

sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1) Kegiatan Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Semarang

Dalam kegiatan ini dalam Rancangan Awal RKPD mempunyai pagu

indikatif Rp 356.548.080,- dan dari hasil analisis kebutuhan mempunyai

kebutuhan dana Rp 356.548.080,-

2) Kegiatan Peliputan, dokumentasi dan informasi multimedia

Dalam kegiatan ini dalam Rancangan Awal RKPD mempunyai pagu

indikatif Rp 1.399.121.800,- dan dari hasil analisis kebutuhan mempunyai

kebutuhan dana Rp 1.399.121.800,-

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

1) Kegiatan Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media

Dalam kegiatan ini dalam Rancangan Awal RKPD mempunyai pagu

indikatif Rp 2.829.789.400,- dan dari hasil analisis kebutuhan

mempunyai kebutuhan dana Rp 2.829.789.400,-

Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas)

Setda Kota Semarang Tahun 2013

12

2) Kegiatan Sosialisasi tentang cukai (DBHCHT)

Dalam kegiatan ini dalam Rancangan Awal RKPD mempunyai pagu

indikatif Rp 100.000.000,- dan dari hasil analisis kebutuhan mempunyai

kebutuhan dana Rp 100.000.000,-

Review terhadap rancangan awal RKPD lebih jelasnya dapat dilihat pada

Lampiran 1.4.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan / masyarakat yang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Bagian Humas Setda Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1) Kegiatan Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Semarang

Dalam kegiatan ini memiliki indikator kinerja tercapainya publikasi

kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat

dengan besaran/volume video untuk 2 videotron dengan menyesuaikan

kebutuhan.

2) Kegiatan Penyebarluasan informasi publik dan promosi Kota Semarang

Dalam kegiatan ini memiliki indikator kinerja penyelenggaraan

pertemuan dan evaluasi bagi anggota kontributor berita SKPD se-Kota

Semarang dengan besaran/volume 2 kali.

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

1) Kegiatan Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media

Dalam kegiatan ini memiliki indikator kinerja terselenggaranya rubric

khusus tentang kegiatan Pemerintah Kota Semarang dengan

besaran/volume 1 kolom khusus di setiap media cetak lokal dan nasional

di Kota Semarang.

Usulan dan Program kegiatan dari para pemangku kepentingan /

masyarakat lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.5.