BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sekelompok

masyarakat yang bersifat agraris, sosialis dan berhak mengatur rumah

tangga sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat desa

dibagi ke dalam beberapa tingkat mulai dari kepala desa, kepala dusun,

ketua RW, ketua RT dan kepala keluarga. Jabatan di desa merupakan

sebuah kehormatan dan pemilik jabatan akan dihormati dengan baik.

Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah

aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah

desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah

kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan

kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung

{Banten, Jawa Barat} atau dusun {Yogyakarta} atau banjar (Bali) atau

jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain

misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun

di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, Hukum Tua di Sulawesi

Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut

dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah

nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut

dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa

7

dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat

istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan

penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat

setempat.

Pengertian Desa menurut para ahli

1. R.Bintarto. (1977)

Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh

unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat

dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

2. Sutarjo Kartohadikusumo (1965)

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat

yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri merupakan

pemerintahan terendah di bawah camat.

3. William Ogburn dan MF Nimkoff

Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah

terbatas.

4. S.D. Misra

Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah

pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 –

1.000 are.”

5. Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari

2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut :

8

a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra

ribuan jiwa

b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap

kebiasaan

c. Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang

sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam,

kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah

bersifat sambilan.

6. UU no. 22 tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan

berada di daerah Kabupaten

7. UU no. 5 tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk

sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan

terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

9

8. Saniyanti Nurmuharimah

Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang emmiliki

sistem pemerintahan sendiri

9. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejulah keluarga

yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh

seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar

kota yang merupakan kesatuan

10. PP No 72 Tahun 2005

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -

batas wilayah dan memiliki kewenangan untu mengatur serta

mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

11.Bambang Utoyo

Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata

pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan

merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa

bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan

Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun

dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya

menjadi kelurahan.

10

Kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada

berdasarkan hak asal usul desa

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya

kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung

dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri

atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat

Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan

pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa

adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa

jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan

Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa

(Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon

Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb:

11

1. Bertakwa kepada Tuhan YME

2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan

kepada NKRI, serta Pemerintah

3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat

4. Berusia paling rendah 25 tahun

5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa

6. Penduduk desa setempat

7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

dengan hukuman paling singkat 5 tahun

8. Tidak dicabut hak pilihnya

9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2

kali masa jabatan

10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat

desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil.

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas

nama Bupati/Walikota.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk

desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat

desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan

masyarakatnya.

12

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan

berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua

Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan

tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD

adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa

jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan

merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD

berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi

kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah

daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang

diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh

pemerintah desa

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa,

hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa,

bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong

royong

13

2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota

3. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan;

5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

6. Pinjaman desa

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa

dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah

perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD

menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Desa dapat diklasifikasikan menurut:

1. Menurut aktivitasnya

a. Desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian utama

penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunanan.

b. Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian utama

penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga.

c. Desa nelayan, adalah desa yang mata pencaharian utama

penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan.

2. Menurut tingkat perkembangannya

a. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi

dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri:

14

1) Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.

2) Penduduknya jarang.

3) Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.

4) Bersifat tertutup.

5) Masyarakat memegang teguh adat.

6) Teknologi masih rendah.

7) Sarana dan prasarana sangat kurang.

8) Hubungan antarmanusia sangat erat.

9) Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

b. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa

swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya

adalah:

1) Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.

2) Sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi

3) Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya

jauh dari pusat perekonomian.

4) Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu

lintas dan prasarana lain.

5) Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

c. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah

mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya

15

alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan

regional. Ciri-ciri desa swasembada

1) kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.

2) penduduknya padat-padat.

3) tidak terikat dengan adat istiadat

4) telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan labih maju

dari desa lain.

5) partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Potensi desa dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Potensi fisik yang meliputi, tanah air, iklim dan cuaca, flora dan

fauna

2. Potensi non fisik, meliputi; masyarakat desa, lembaga-lembaga

sosial desa, dan aparatur desa, jika potensi dimanfaatkan dengan

baik, desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi, bagi

daerah lain maupun bagi kota.

Fungsi desa adalah sebagai berikut:

1. Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)

2. Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan

3. Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota

4. Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan

Negara Republik Indonesia

16

Ciri-ciri Masyarakat Desa

1. Kehidupan keagamaan di kota berkurang dibandingkan dengan

kehidupan keagamaan di desa.

2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa

harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah

manusia perorangan atau individu.

3. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan

mempunyai batas-batas yang nyata.

4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga

lebih banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa.

5. Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor

kepentingan daripada faktor pribadi.

6. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat

mengejar kebutuhan individu.

7. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota,

sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh.

8. Memiliki mata pencaharian khas negara agraris. Mereka

menggantungkan hidup dalam bercocok tanam di bidang pangan,

perkebunan, peternakan dan perhutanan. Sawah dan ladang

adalah salah satu pusat kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

9. Memiliki ketergantungan dan kepedulian terhadap kondisi

lingkungan tempat tinggal. Masyarakat desa sangat dekat dengan

17

alam sehingga segala tindakan mereka memperhatikan efek yang

ditimbulkan terhadap alam.

10. Pola bercocok tanam yang dijalankan tergantung kepada musim.

Hanya sedikit masyarakat desa yang menggunakan sistem

pengairan dengan bantuan mesin, misalnya dengan sumur bor.

11. Setiap warga desa mempunyai ikatan sosial yang tinggi. Setiap

orang merasa memiliki hubungan kekerabatan atau sedarah.

Mereka juga mengenal satu sama lain secara tatap muka dan

personal.

12. Masyarakata desa pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang

rendah, yaitu hanya sampai pada pendidikan dasar. Sebagian kecil

masyarakat desa memilih melanjutkan pendidikan tinggi ke kota.

13. Tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat desa

pada umumnya bersifat irasional atau didasarkan oleh mitos dan

keyakinan. Mitos diturunkan oleh leluhur desa dan berkembang ke

anak turun mereka.

14. Memiliki ketertarikan yang besar terhadap kehidupan beragama

sesuai aliran kepercayaan mereka. Pemimpin agama adalah tokoh

yang dihormati oleh masyarakat setara dengan jabatan politis.

15. Mempunyai budaya gotong royong dalam menyelesaikan masalah

yang menyangkut kepentingan individu maupun kepentingan

masyarakat. Gotong royong menjadi pembeda masyarakat desa

dan kota.

18

Proses sosialisasi masyarakat desa pada umumnya berjalan

lambat. Hal ini disebabkan karena mereka malu untuk bertanya dan

tumbuhnya sikap curiga terhadap munculnya hal-hal yang baru. Oleh

karena itu, proses transfer informasi pada masyarakat desa akan

berjalan lebih efektif melalui pendekatan personal setiap individu.

Setiap desa memiliki perbedaan adat istiadat dan kebiasaan sehingga

memerlukan cara yang berbeda dalam menyampaikan komunikasi.

Pola persebaran desa di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Pola Memanjang (linier).

Pola memanjang dibagi menjadi 4 yaitu:

a. Pola yang mengikuti jalan. Pola desa yang terdapat di sebelah

kiri dan kanan jalan raya atau jalan umum. Pola ini banyak

terdapat di dataran rendah.

b. Pola yang mengikuti sungai. Pola desa ini bentuknya

memanjang mengikuti bentuk sungai, umumnya terdapat di

daerah pedalaman.

c. Pola yang mengikuti rel kereta api. Pola ini banyak terdapat di

Pulau Jawa dan Sumatera karena penduduknya mendekati

fasilitas transportasi.

d. Pola yang mengikuti pantai. Pada umumnya, pola desa seperti

ini merupakan desa nelayan yang terletak di kawasan pantai

yang landai.

19

Maksud dari pola memanjang atau linier adalah untuk mendekati

prasarana transportasi seperti jalan dan sungai sehingga

memudahkan untuk bepergian ke tempat lain jika ada keperluan. Di

samping itu, untuk memudahkan penyerahan barang dan jasa.

2. Pola Desa Menyebar

Pola desa ini umumnya terdapat di daerah pegunungan atau

dataran tinggi yang berelief kasar. Pemukiman penduduk

membentuk kelompok unit-unit yang kecil dan menyebar.

3. Pola Desa Tersebar

Pola desa ini merupakan pola yang tidak teratur karena kesuburan

tanah tidak merata. Pola desa seperti ini terdapat di daerah karst

atau daerah berkapur. Keadaan topografinya sangat buruk.

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah

satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan

dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan

kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa

bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan

asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau

20

bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa

menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang

telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan

berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan

memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang

berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai

negeri sipil.

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya

menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang

bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang

sangat urgen,

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau padukuhan,

yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan

ditetapkan dengan peraturan desa.

Mayarakat Desa pada umumya memiliki pola dalam mengatur

lokasi tempat tinggal. Yang dijadikan parameter bagi warga Desa

antara lain, yaitu kemudahan, keamanan dan norma tertentu yang

bersifat budaya dan ruhuniah. masyarakat Desa memang identik

dengan alam dimana unsure-unsur mistik masih sangat melekat

dengan kehidupannya. Berbeda dengan Desa yang sudah maju, tata

ruang desa pada masyarakat ini sudah rapi, asri dan indah dipandang

21

mata. Umumnya setiap rumah tangga memiliki perkarangan atau kebun

yang sangat luas.

Pada umumnya, pola lokasi pedesaan yang ada di Indonesia

menganut pola Konsentris atau memusat. Dimana ada tempat tinggal

kepala dusun sebagai pusatnya. Seiring bertambahnya jumlah

penduduk, banyak masyarakat yang mendirikan dusun-dusun disebelah

dusun induk dan akhirnya terbentuklah sebuah Desa dengan beberapa

dusun. Dimana setiap dusun dipimpin oleh kepala Dusun dan seluru

Dusun tersebut dipimpin oleh kepala kampong atau desa.

Yang membedakan masyarakat Desa dengan Kota secara

dikotomis adalah peranan dalam kehidupan bermasyarakat,

ketersediaan lapangan pekerjaan serta komposisi sosial. Secara

sederhana, ciri masyarakat Desa adalah bersifat kekeluargaan dan

Paternalistik.

Sebagai masyarakat keluarga terlihat karena saling mengenal

dengan baik antara yang satu dengan yang lain, memiliki keintiman

yang tinggi didalam warganya, memiliki rasa persaudaraan dan

persekutuan yang tinggi, memiliki jalinan emosional yang kuat

dikalangan warganya dan saling membantu, tolong menolong atas

dasar kekeluargaan. Sebagai masyarakat paternalistik, terlihat dengan

adanya kepasrahan dalam menerima keputusan orang tua. Hal ini juga

terdapat dalam kehidupan keagamaan dan pemerintahan.

22

Masyarakat desa dikenal sebagai masyarakat yang kuat. Hal ini

dikerenakan beberapa factor seperti factor sejarah dimana kekejaman

penjajah menjadikan masyarakat Desa terbiasa dengan tekanan dan

kerasnya kehidupan. Selain itu, factor alam juga memberikan warna

yang khas bagi masyarakat desam dimana mereka harus bisa

mempertahankan hidupnya.

Selain sistem hukum, dalam pengawasan perilaku

masyarakatnya, di Desa memiliki beberapa cara, antara lain:

“Memberikan pujian atau Celaan” bagi yang bersifat positif dan negative

sebagai imbalannya. “Saling mengingatkan dalam keluarga” ketika

seseorang berprilaku menyimpang serta “Kontrol sosial oleh para

sesepuh Desa, orang tua atau pemimpin desa”. System control di Desa

tercermin dalam norma, baik norma hokum, adapt istiadat, custom,

folkways, mores, public opinion serta occupation.

Tidak hanya diperkotaan, dalam sebuah masyarakat pedesaan

juga terdapat strata-strata sosial (tingkatan-tingkatan sosial) baik dari

segi seharah desa, dari segi agama, pemilikan dan penggarapan tabag,

pemetintahan dan lain-lain. Strata sosial terdapat dimana-mana baik

masyarakat yang sederhana mapun masyarakat yang sudah maju

dikota besar maupun didesa terpencil.

Masyarakat desa memiliki pranata sosial dalam arti sebuah pola

aktivitas yang terbentuk  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pranata sosial ini diwujudkan dalam lembaga primer seperti lembaga

23

keluarga yang lahur dari dorongan seksual, lembaga perekonomian

sebagai perwujudan usaha untuk mengolah barang-barang produksi,

lembaga keagamaan yang berkaitan dengan hal-hal ghaib, Yang Maha

Kuasa serta lembaga pemerintahan.

Pada masa kini lembaga-lembaga yang telah diuraikan diatas

sedang mengalami tansisi karena pengaruh dari urbanisasi dan

industrialisasi. Masyarakat transisi ini sedang mengalami kekacauan

norma dimana disatu sisi kita harus mengikuti norma yang ada, namun

pada sisi lain kita juga harus tunduk dan mengikuti norma yang baru 

Menurut UU No. 5 Tahun 1979, struktur Pemerintahan Desa terdiri

dari Kepala desa, Lembaga Musyawarah Desa, Perangkata-perangkat

desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala dusun.

Tanggapan: Dilihat dari sejarahnya, masyarakat desa merupakan

masyarakat yang kuat secara lahir dan batin dibandingkan dengan

masyarakat kota. Namun hal tersebut tidak terwujud dari eksistensi

mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Beda dengan masyarakat

kota, masyarakat desa terkurung dalam suatu system pengendalian

sosial yang kuat karena sifat keintiman dan emosional sehingga  kita

lebih sering melihat masyarakat kota dalam suatu even-even besar.

Istilah yang tepat untuk meyatakan itu semuanya adalah kaum mayor

yang sedang dijajah oleh kaum minor. Bagaimana tidak, Negara

Indosesia didominasi oleh masyarakat desa, namun dikendalikan oleh

masyarakat kota. Seolah-olah masyarakat kota adalah pemimpin

24

bangsa yang selalu menjadi prioritas utama. Paradigma tersebut tidak

terlepas dari karakter masyarakat desa yang menganut system

kekeluargaan dan paternalistic  tadi. Sebenarnya paradigma semacam

itu dapat kita ubah dengan melibatkan peran masyarakat desa dalam

memberikan suara serta  mengutamakan dan lebih memperhatikan

masyarakat desa. tersebut

Problema yang terjadi di suatu masyarakat desa antara lain, yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan

masyarakat, keterbelakangan dan kemiskinan. Sebab-sebab

kemiskinan masyarakat desa pada umumnya antara lain, yaitu

mentalitas si miskin itu sendiri, minimnya keterampilan yang dimiliki,

ketidakmampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang

disediakan dan peningkatan jumlah penduduk yang relative

berlebihan.

2. Masalah lingkungan yang berkaitan dengan sosila budaya

masyarakat setempat. Adanya pembagian pendapatan yang tidak

merata, korupsi dan komersialisasi jabatan adalah contoh masalah

lingkungan sosial budaya, selain itu ada juga petani yang

berpindah-pindah, berhuma, membabat hutan dengan semena-

mena dan lain-lain. Moderenisasi desa dengan memasukkan

persepsi kualitas hidup kota desa akan mengakibatkan banyak

masalah. Karena biasanya dalam memerangi kemiskinan desa,

tidak memanfaatkan pengetahuan dan teknologi tradisional,

25

kearifan local dan tdak mengaplikasikan dan menggunakan ilmu

tersebut secara krisis sebaga dasar pembangunan desa.

3. Adanya Interaksi Desa-Kota yang dikhawatirkan akan merusak

ekologi desa karena akan ada kecendrungan kota akan

mengeksploitasi desa. selain itu, akan ada perubahan kebudayaan

sehingga berakibat menipisnya kebudayaan asli bahkan hilang

sama sekali.

Sedangkan untuk faktor-faktor penyebab masalah yang ada di

desa dijelaskan dalam tulisan mengenai Faktor Penyebab Masalah di

Desa.

Banyak factor desa tertinggal yang dijadikan tolak ukur suatu desa

dalam kategori desa tertinggal. Factor itu adalah ketersedian jalan

utama desa, lapangan usaha dan mayoritas penduduk, fasilitas

pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi, kepadatan

penduduk per km2, sumber air minum, sumber bahan baker,

presentase penggunaan listrik dan presentase pertania. Dengan

demikian desa tertinggal lebih mengalami ketertinggalan dari factor

infrastruktur.

38,6 juta penduduk Indonesia adalah penduduk miskin. Sekitar

65% dari penduduk miskin tersebut bermukim di Pedesaan (sumber

BPS: 2008). Rendahnya akses terhadap pelayananan prasarana dasar

seperti jalan dan jembatan, air minum, irigasi dan sebagainya,

merupakan salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan. Untuk

26

mengurangi pertumbuhan kemiskinan, dan meningkatkan

kesejahteraan serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat

miskin pedesaan, maka pemerintah meluncurkan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah

pedesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal

Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program. Di antaranya,

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak di

bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, Rural

Infratructure Support (RISP) pada tahun 2006, Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang dimulai pada tahun 2007 sampai

2011 dan RIS-PNPM Mandiri yang dimulai pada tahun 2009 sampai

2011.

Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri atau yang dikenal dengan RIS-PNPM Mandiri,

merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah

payung PNPM Mandiri. Program ini berupaya untuk menciptakan dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu

maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai

permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya

sebagai upaya peningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat.

27

RIS PNPM Mandiri dilaksanakan dengan beberapa penguatan

dari pelaksanaan program RIS PNPM Mandiri sebelumnya.

RIS-PNPM Mandiri merupakan program berbasis pemberdayaan

yang bantuannya meliputi memfasilitasi dan memobilisasi masyarakat

dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun

perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur desanya.

Lokasi RIS PNPM Mandiri terfokus di empat provinsi yaitu Jambi,

Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan, dengan sasaran lokasi

mengikuti ketetapan SK Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat dengan rincian siklus

Dalam pelaksanaan RIS PNPM Mandiri akan terus ditingkatkan,

terutama dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan

meningkatkan peran stekholder dalam pelaksanaan program. Hal-hal

tersebut dilakukan melalui:

1. Peningkatan kepekaan dan kesadaran di semua tingkatan melalui

pelaksanaan Public Awareness Campaign (PAC) yang optimal;

2. Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang akan

diintegrasikan ke dalam system penyelenggaraan program dan

dikelola oleh Tim Desain Pelatihan dan Manajemen atau National

Training Design and Management Team (NTDMT);

3. Pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari

tingkat pusat, propinsi, kabupaten, sampai ke tingkat terendah di

desa;

28

4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam

pelaksanaan program khususnya peran serta perempuan dan

masyarakat kelompok miskin, terutama dalam proses pengambilan

keputusan;

5. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem, penghargaan, dan

sanksi bagi penyelenggara program, dari tingkat propinsi,

kabupaten, sampai tingkat desa berdasarkan kinerja dalam

pelaksanaan program; dan

6. Penguatan mekanisme serta implementasi penanganan

pengaduan.

Unsur-unsur Desa

1. Daerah tanah yang produktif, lokasi, luas dan batas yang

merupakan lingkungan geografis,

2. Penduduk, jumlah penduduk, pertambahan penduduk, persebaran

penduduk dan mata pencaharian penduduk,

3. Tata Kehidupan, pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan warga

desa termasuk seluk beluk kehidupan masyarakat desa,

4. Kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaannya.

Karakteristik masyarakat desa menurut Scott J.C. (1989),

menyatakan bahwa petani terutama di pedesaan pada dasarnya

menginginkan kedamaian dan hubungan patron-klien paternalistik yang

memberi jaminan dan keamanan social (social security). Petani jarang

tampil mengambil suatu keputusan yang berisiko, karena petani akan

29

memikirkan keamanan terlebih dahulu (safety first). Kondisi ini tidak

dapat dipertahankan dengan masuknya pasar dan komersialisasi yang

telah menggantikan hubungan patron-klien menjadi hubungan

ekonomis (upah/majikan-buruh).

Meskipun demikian, untuk mengatasi masalah ekonomi, daerah

pedesaan telah menemukan sendiri berbagai mekanisme sosial

ekonominya yang dikenal sebagai gotong-royong (social exchange).

Gotong royong menjadi etos subsistensi (subsistence ethics) yang

melahirkan norma-norma moral, seperti adanya norma resiprokal atau

timbal balik dalam menikmati bantual sosial.

Priyotamtomo (2001) mendeskripsikan bahwa sosiologi pedesaan

merupakan suatu studi yang melukiskan hubungan manusia di dalam

dan antar kelompok yang ada di lingkungan pedesaan. Pengertian

“pedesaan” mencakup wilayah yang disebut “rural” dibedakan dengan

“urban”. Secara lengkap pedesaan diartikan sebagai kawasan tempat

tinggal dan kerja yang secara jelas dapat dipisahkan dari kawasan yang

lain yang disebut “kota”. Masyarakat pedesaan sering disebut sebagai

“rural community” sedang masyarakat perkotaan disebut sebagai

“urban community”. Pembedaan tersebut didasari oleh perbedaan

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Soekanto dalam

Yulianti dan Purnomo (2003) menyatakan bahwa perbedaan

masyarakat pedesaan dan perkotaan dapat dilihat antara lain dari

kehidupan kegamaan, individualime, pembagian kerja, macam

30

pekerjaan, jalan pikiran, jalan kehidupan, serta perubahan-perubahan

sosial lainnya.

Sosiologi pedesaan adalah sosiologi tentang struktur dan proses-

proses sosial yang terjadi di pedesaan. Bidang kajian ini menekankan

pada masyarakat pedesaan dan segala dinamikanya yang antara lain

mencakup struktur sosial, proses sosial, mata pencaharian, pola

perilaku, serta berbagai transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sosiologi pedesaan juga mencakup hubungan manusia didalamnya

sebagai individu dan antara kelompok-kelompok yang ada di

lingkungan pedesaan. Maksud mempelajari sosiologi pedesaan adalah

untuk mengumpulkan keterangan mengenai masyarakat pedesaan dan

hubungan-hubungannya yang melukiskan tentang tingkah laku, sikap,

perasaan, motif, dan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan

pedesaan itu. Hasil dari pengkajian dari sosiologi pedesaan dapat

dipergunakan sebagai penyedia dan pensuplai data dan informasi-

informasi yang sangat dibutuhkan dalam upaya-upaya pengembangan

masyarakat pedesaan. Misalnya untuk suksesnya kegiatan penyuluhan

pertanian.

Ruang lingkup bidang kajian sosiologi pedesaan menekankan

pada masyarakat pedesaan dan segala dinamikanya yang antara lain

mencakup struktur sosial, proses sosial, mata pencaharian, pola

perilaku, serta berbagai transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Ulrich P. (1993) Sosiologi Pedesaan (Rural Sociology) sering

31

disamakan dengan Sosiologi Pertanian (Agricultural Sociology), karena

menurut Rahardjo (1999) pertanian memang masih merupakan

karakteristik pokok dari umumnya desa-desa di Indonesia. Dilihat dari

eksistensinya, desa merupakan fenomena yang muncul dengan mulai

dikenalnya cocok tanam. Dengan mengingat pentingnya faktor

pertanian bagi keberadaan desa, maka dapat dipahami bahwa

kebanyakan ruang lingkup dan objek sosiologi pedesaan masih selalu

berkisar pada aspek pertanian, aktivitas serta dinamikanya.

Ruang lingkup kajian sosiologi tersebut jika dirincikan menjadi

beberapa hal, misalnya antara lain:

1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang

berhubungan dengan produksi, distribusi,dan penggunaan sumber-

sumber kekayaan alam;

2. Masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian,

berkaitan dengan apa yang dialami warganya;

3. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis,

misalnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang

tercatat, dan sebagainya.

Sosiologi menggabungkan data dari berbagai ilmu pengetahuan

sebagai dasar penelitiannya. Dengan demikian sosiologi dapat

dihubungkan dengan kejadian sejarah, sepanjang kejadian itu

memberikan keterangan beserta uraian proses berlangsungnya hidup

kelompok-kelompok, atau beberapa peristiwa dalam perjalanan sejarah

32

dari kelompok manusia. Sebagai contoh, riwayat suatu negara dapat

dipelajari dengan mengungkapkan latar belakang terbentuknya suatu

negara, faktor-faktor, prinsip-prinsip suatu negara sampai perjalanan

negara di masa yang akan datang. Sosiologi mempertumbuhkan

semua lingkungan dan kebiasaan manusia, sepanjang kenyataan yang

ada dalam kehidupan manusia dan dapat memengaruhi pengalaman

yang dirasakan manusia, serta proses dalam kelompoknya. Selama

kelompok itu ada, maka selama itu pula akan terlihat bentuk-bentuk,

cara-cara, standar, mekanisme, masalah, dan perkembangan sifat

kelompok tersebut. Semua faktor tersebut dapat memengaruhi

hubungan antara manusia dan berpengaruh terhadap analisis sosiologi.

B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kota

Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik

ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata

ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan

warganya secara mandiri.

Pengertian "kota" sebagaimana yang diterapkan di Indonesia

mencakup pengertian "town" dan "city" dalam bahasa Inggris. Selain

itu, terdapat pula kapitonim "Kota" yang merupakan satuan administrasi

negara di bawah provinsi.

33

Pengertian kota menurut para ahli

1. Max Weber berpendapar bahwa “suatu tempat adalah kota apabila

penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan

ekonominya di pasar lokal. Barang-barang itu harus dihasilkan oleh

penduduk dari pedalaman dan dijualbelikan di pasar itu. Jadi

menurut Max Weber, ciri kota adalah adanya pasar, dan sebagai

benteng, serta mempunyai sistem hukum dan lain-lain tersendiri,

dan bersifat kosmopolitan.

2. Cristaller dengan “central place theory”-nya menyatakan kota

berfungsi menyelenggarakan penyediaan jasa-jasa bagi daerah

lingkungannya. Jadi menurut teori ini, kota diartikan sebagai pusat

pelayanan. Sebagai pusat tergantung kepada seberapa jauh

daerah-daerah sekitar kota memanfaatkan penyediaan jasa-jasa

kota itu. Dari pandangan ini kemudian kota-kota tersusun dalam

suatu hirarki berbagai jenis.

3. Sjoberg berpendapat bahwa , sebagai titik awal gejala kota adalah

timbulnya golongan literati (golongan intelegensia kuno seperti

pujangga, sastrawan dan ahli-ahli keagamaan), atau berbagai

kelompok spesialis yang berpendidikan dan nonagraris, sehingga

muncul pembagian kerja tertentu. Pembagian kerja ini merupakan

cir-kota.

4. Wirth, mendifinisikan kota sebagai “pemukiman yang relatif besar,

padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen

34

kedudukan sosialnya. Akibatnya hubungan sosialnya menjadi

longgar acuh dan tidak pribadi (impersonal relation)

5. Karl Marx dan F.Engels memandang kota sebagai “persekutuan

yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna memperbanyak

alat-alat produksi dan alat –alat yang diperlukan agar anggota

masing-masing dapat mempertahankan diri”. Perbedaan antara

kota dan pedesaan menurut mereka adalah pemisahan yang besar

antara kegiatan rohani dan materi.

6. Harris dan Ullman , berpendapat bahwa kota merupakan pusat

pemukiman dan pemabfaatan bumi oleh manusia. Kota-kota

sekaligus merupakan paradoks. Pertumbuhannya yang cepat dan

luasnya kota-kota menunjukkan keunggulan dalam mengeksploitasi

bumi, tetapi di pihak lain juga berakibta munculnya lingkungan yang

miskin bagi manusia. Yang perlu diperhatikan, menurut Harris dan

Ullman adalah bagaimana membangun kota di masa depan agar

keuntungan dari konsentrasi pemikiman tidak mendatangkan

kerugian atau paling tidak kerugian dapat diperkecil.

7. Menurut ahli geografi indonesia yakni Prof.Bintarto, (1984:36)

sebagai berikut :kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan

kehidupan manusia yang ditandai dengan strata sosial ekonomi

yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula

diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-

unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemutusan

35

penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat

heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah

belakangnya.”

8. Menurut Arnold Tonybee, sebuahkota tidak hanya merupakan

pemukiman khusus tetapi merupakan suatu kekomplekan yang

khusus dan setiap kota menunjukkan perwujudan pribadinya

masing-masing.

Kota dibedakan secara kontras dari desa ataupun kampung

berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status

hukum. Desa atau kampung didominasi oleh lahan terbuka bukan

pemukiman.

Kota yang telah berkembang maju mempunyai peranan dan fungsi

yang lebih luas lagi antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai pusat produksi (production centre). Contoh: Surabaya,

Gresik, Bontang

2. Sebagai pusat perdagangan (centre of trade and commerce).

Contoh: Jakarta, Bandung, Hong Kong, Singapura

3. Sebagai pusat pemerintahan (political capital). Contoh: Jakarta

(ibukota Indonesia), Washington DC (ibukota Amerika Serikat),

Canberra (ibukota Australia)

4. Sebagai pusat kebudayaan (culture centre). Contoh: Yogyakarta

dan Surakarta

36

Ciri fisik kota meliputi hal sebagai berikut:

1. Tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan

2. Tersedianya tempat-tempat untuk parkir

3. Terdapatnya sarana rekreasi dan sarana olahraga

Ciri kehidupan kota adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelapisan sosial ekonomi misalnya perbedaan tingkat

penghasilan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.

2. Adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial di antara

warganya.

3. Adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah

dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi dan kondisi

kehidupan.

4. Warga kota umumnya sangat menghargai waktu.

5. Cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan

berprinsip ekonomi.

6. Masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap

perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap

pengaruh luar.

7. Pada umumnya masyarakat kota lebih bersifat individu sedangkan

sifat solidaritas dan gotong royong sudah mulai tidak terasa lagi.

37

Teori-teori yang melandasi struktur ruang kota yang paling dikenal

yaitu:

1. Teori Konsentris (Burgess, 1925)

Gambar. Teori Konsentris

Teori ini menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau

Central Business District (CBD) adalah pusat kota yang letaknya

tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat

kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan

zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. DPK

atau CBD tersebut terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, bagian

paling inti atau RBD (Retail Business District) dengan kegiatan

dominan pertokoan, perkantoran dan jasa; kedua, bagian di luarnya

atau WBD (Wholesale Business District) yang ditempati oleh

bangunan dengan peruntukan kegiatan ekonomi skala besar,

seperti pasar, pergudangan (warehouse), dan gedung

penyimpanan barang supaya tahan lama (storage buildings).

38

a. Zona pusat daerah kegiatan (Central Business District), yang

merupakan pusat pertokoan besar, gedung perkantoran yang

bertingkat, bank, museum, hotel, restoran dan sebagainya.

b. Zona peralihan atau zona transisi, merupakan daerah kegiatan.

Penduduk zona ini tidak stabil, baik dilihat dari tempat tinggal

maupun sosial ekonomi. Daerah ini sering ditemui kawasan

permukiman kumuh yang disebut slum karena zona ini dihuni

penduduk miskin. Namun demikian sebenarnya zona ini

merupakan zona pengembangan industri sekaligus

menghubungkan antara pusat kota dengan daerah di luarnya.

c. Zona permukiman kelas proletar, perumahannya sedikit lebih

baik karena dihuni oleh para pekerja yang berpenghasilan kecil

atau buruh dan karyawan kelas bawah, ditandai oleh adanya

rumah-rumah kecil yang kurang menarik dan rumah-rumah

susun sederhana yang dihuni oleh keluarga besar. Burgess

menamakan daerah ini yaitu working men's homes.

d. Zona permukiman kelas menengah (residential zone),

merupakan kompleks perumahan para karyawan kelas

menengah yang memiliki keahlian tertentu. Rumah-rumahnya

lebih baik dibandingkan kelas proletar.

e. Wilayah tempat tinggal masyarakat berpenghasilan tinggi.

Ditandai dengan adanya kawasan elit, perumahan dan halaman

39

yang luas. Sebagian penduduk merupakan kaum eksekutif,

pengusaha besar, dan pejabat tinggi.

f. Zona penglaju (commuters), merupakan daerah yang yang

memasuki daerah belakang (hinterland) atau merupakan batas

desa-kota. Penduduknya bekerja di kota dan tinggal di

pinggiran.

2. Teori Sektoral (Hoyt, 1939)

Gambar. Teori Sektoral

Teori ini menyatakan bahwa DPK atau CBD memiliki

pengertian yang sama dengan yang diungkapkan oleh Teori

Konsentris.

a. Sektor pusat kegiatan bisnis yang terdiri atas bangunan-

bangunan kontor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat

perbelanjaan.

b. Sektor kawasan industri ringan dan perdagangan.

c. Sektor kaum buruh atau kaum murba, yaitu kawasan

permukiman kaum buruh.

40

d. Sektor permukiman kaum menengah atau sektor madya wisma.

e. Sektor permukiman adi wisma, yaitu kawasan tempat tinggal

golongan atas yang terdiri dari para eksekutif dan pejabat.

3. Teori Inti Berganda (Harris dan Ullman, 1945)

Gambar. Teori Inti Berganda

Teori ini menyatakan bahwa DPK atau CBD adalah pusat kota

yang letaknya relatif di tengah-tengah sel-sel lainnya dan berfungsi

sebagai salah satu growing points. Zona ini menampung sebagian

besar kegiatan kota, berupa pusat fasilitas transportasi dan di

dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan, seperti retailing,

distrik khusus perbankan, teater dan lain-lain. Namun, ada

perbedaan dengan dua teori yang disebutkan di atas, yaitu bahwa

pada Teori Pusat Berganda terdapat banyak DPK atau CBD dan

letaknya tidak persis di tengah kota dan tidak selalu berbentuk

bundar.

a. Pusat kota atau Central Business District (CBD).

41

b. Kawasan niaga dan industri ringan.

c. Kawasan murbawisma atau permukiman kaum buruh.

d. Kawasan madyawisma atau permukiman kaum pekerja

menengah.

e. Kawasan adiwisma atau permukiman kaum kaya.

f. Pusat industri berat.

g. Pusat niaga/perbelanjaan lain di pinggiran.

h. Upakota, untuk kawasan mudyawisma dan adiwisma.

i. Upakota (sub-urban) kawasan industri

4. Teori Ketinggian Bangunan (Bergel, 1955).

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan struktur kota

dapat dilihat dari variabel ketinggian bangunan. DPK atau CBD

secara garis besar merupakan daerah dengan harga lahan yang

tinggi, aksesibilitas sangat tinggi dan ada kecenderungan

membangun struktur perkotaan secara vertikal. Dalam hal ini, maka

di DPK atau CBD paling sesuai dengan kegiatan perdagangan

(retail activities), karena semakin tinggi aksesibilitas suatu ruang

maka ruang tersebut akan ditempati oleh fungsi yang paling kuat

ekonominya.

5. Teori Konsektoral (Griffin dan Ford, 1980)

Teori Konsektoral dilandasi oleh struktur ruang kota di

Amerika Latin. Dalam teori ini disebutkan bahwa DPK atau CBD

merupakan tempat utama dari perdagangan, hiburan dan lapangan

42

pekerjaan. Di daerah ini terjadi proses perubahan yang cepat

sehingga mengancam nilai historis dari daerah tersebut. Pada

daerah – daerah yang berbatasan dengan DPK atau CBD di kota-

kota Amerika Latin masih banyak tempat yang digunakan untuk

kegiatan ekonomi, antara lain pasar lokal, daerah-daerah pertokoan

untuk golongan ekonomi lemah dan sebagian lain dipergunakan

untuk tempat tinggal sementara para imigran.

6. Teori Historis (Alonso, 1964)

DPK atau CBD dalam teori ini merupakan pusat segala

fasilitas kota dan merupakan daerah dengan daya tarik tersendiri

dan aksesibilitas yang tinggi.

7. Teori Poros (Babcock, 1960)

Menitikberatkan pada peranan transportasi dalam

mempengaruhi struktur keruangan kota. Asumsinya adalah

mobilitas fungsi-fungsi dan penduduk mempunyai intensitas yang

sama dan topografi kota seragam. Faktor utama yang

mempengaruhi mobilitas adalah poros transportasi yang

menghubungkan CBD dengan daerah bagian luarnya.Aksesibilitas

memperhatikan biaya waktu dalam sistem transportasi yang ada.

Sepanjang poros transportasi akan mengalami perkembangan lebih

besar dibanding zona di antaranya. Zona yang tidak terlayani

dengan fasilitas transportasi yang cepat.

43

Salah satu fungsi kota sebagai tempat melangsungkan kehidupan

manusia adalah fungsi ekonomi. Menurut Williams dan Brunn (1993),

ekonomi memainkan peran yang besar dalam perkembangan kota.

Banyak para profesi dibidang kajian perkotaan telah membicarakan

konsep ekonomi. Konsep ini adalah pendekatan paling sederhana

untuk mengamati sumber potensial yang mempengaruhi pertumbuhan

kota.

Fungsi dasar ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan

dalam penyediaan kebutuhan hidup masyarakat dan kegiatan ekonomi

diluar batas kawasanny. Fungsi dasar merupakan faktor kunci untuk

memacu pertumbuhan penduduk, pekerjaan, dan pendapatan

masyarakat. Dari kegiatan ekonomi dasar digunakan untuk kegiatan

ekonomi nondasar seperti hasil-hasil pabrik semen dan baja digunakan

untuk pembangunan gedung dan rumah. Hasil olahan pertanian,

perkebunan, dan perikanan dari pabrik makanan dan minuman

dielaborasi direstoran-restoran dan warung.

Anthony D. King (1990) mengemukakan teori ekonomi lainnya

yang menekankan kepada tenaga kerja dan keterkaitannya pada

pertumbuhan dan perubahan kota. Menurut pendapatnya keadaan

pasar dunia mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap kota.

Dalam hipotesanya tentang pengaruh kekuatan kebijakan ekonomi

adalah sebagai pendekatan sejarah, dimana masalahnya adalah

44

berdasarkan pada perubahan kota didalam hubungannya dengan

pengelompokan tenaga kerja melalui proses yang logis.

Beberapa pendapat mengenai pembentukan struktur fisik kota

timbul dari beberapa pendidik bidang perkotaan berdasarkan hubungan

antara kegiatan masyarakat dengan waktu perkembangan ekonomi.

Sejumlah akademisi dalam studi perkotaan memperdebatkan bahwa

investasi pada bangunan dalam kota adalah berkaitan dengan siklus

kegiatan ekonomi. Kota memproduksi dan mereproduksi kembali unsur-

unsur fisik dalam berbagai cara. Pertumbuhan kota tergantung pada

fluktuasi ekonomi khusunya siklus dan investasi.

Dari kondisi ekonomi dapat dilihat dengan pembangunan fisik di

kawasan perkotaan. Masa resesi meninggalkan rangka-rangka gedung

yang belum selesai yang kemudian akan dilanjutkan kembali setelah

kondisi ekonomi membaik.

Peran siklus pembangunan dalam perwujudan struktur fisik kota

adalah penting setiap siklus pembangunan memiliki ciri pertumbuhan

dalam komposisi tata guna tanah dan keadaan budaya dari

masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Golledge dan Stimson

(1997), fluktuasi pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan penemuan

teknologi. Keduanya menyatakan pertumbuhan teknologi telah

mempengaruhi sifat-sifat dasar produksi, distribusi, dan organisasi

kegiatan ekonomi di kota. Pada masa krisis ekonomi kegiatan industri

dibidang kontruksi, seperti pembangunan gedung perkotaan

45

/perkantoran, properti serta pembelanjaan menurun. Keadaan ini

memperlambat pengisian ruang kota, penggunaan tanah serta

perubahan bentuk kawasan kota. Sebaliknya dimasa ekonomi baik

terjadi pelonjakan kegiatan pembangunan properti yang memberi

dampak peningkatan pengisian ruang-ruang kota.

Didalam kota, terdapat berbagai suku bangsa, keahlian, jenis

pekerjaan, dan tingkatan pendapatan. Sifat-sifat dan karateristik sosial

memberi pengaruh pandangan mereka terhadap lingkungan hidupnya.

Kota merupakan suatu mimbar pertemuan bagi interaksi yang kompleks

antar perorangan dan antar masyarakat untuk berbagai tujuan yang

berbeda, termasuk tempat tinggal, pekerjaan, dan tujuan. Status sosial

ekonomi seperti kesukuan, umur, tingkat pendapatan menentukan

dimana kelompok masyarakat bertempat tinggal dan bekerja, juga jenis

kebudayaan dan kegiatan hiburan dimana mereka terlibat.

Dijelaskan oleh Henri Lefebure bahwa setiap masyarakat

membentuk suatu ruang yang jelas mempertemukan persyaratan yang

berkaitan bagi produksi ekonomi dan produksi sosial dari suatu kota.

Adapun Dolores Hayden (1995) mengatakan bahwa produksi ekonomi

dan produksi sosial keduanya membentuk ruang kota secara

bersamaan. Keduanya saling berkaitan secara serentak melalui

kegiatan manusia didalam menyediakan kebutuhannya.

Kehidupan masyarakat yang beragam yang diwujudkan dalam

kegiatan politik, ekonomi, khususnya hubungan sosial dan budaya

46

diantara anggota kelompok serta antara suatu kelompok dengan

kelompok masyarakat lainnya. Hubungan kedua aspek kehidupan

tersebut membutuhkan ruang pergerakan yang senantiasa berkembang

dari waktu kewaktu sehingga mempengaruhi kondisi kota yang

dihuninya.

Persamaan dan perbedaan daripada ruang-ruang sosial yang

diciptakan berdasarkan aspek kehidupan masyarakat membentuk suatu

kota yang beraneka ragam. Dengan demikian, kota merupakan hasil

dari kumpulan ruang-ruang sosial yang dibentuk oleh pola kehidupan

masyarakat yang beraneka ragam yang senantiasa berkembang dan

dicirikan oleh suatu karateristik sumber alam yang tersedia. Keadaan

sosial dan budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat akan

membentuk struktur suatu kota.

Sejalan dengan perkembangan waktu, suatu kota akan merubah

akibat pergerakan masyarakat yang hadir pada kota tersebut dan

membawa kebudayaan sosial dimana massyarakat itu berasal. Berawal

dari produksi dan reproduksi ruang ekonomi dan sosial dalam suatu

desa kemudian berkembang menjadi kota kecil. Kota melalui perjalanan

waktu pada akhirnya menjadi suatu kota besar. Dan kota besar

berkembang mengikuti peradaban yang dianut oleh masyarakatnya

menjadi kota kotemporer yang dipenuhi dengan pemukiman penduduk,

jalan raya, pertokoan, kawasan industri, taman dan ruang-ruang publik

lainnya.

47

Kegiatan penyediaan prasarana kota apabila ditinjau dari tahapan

perencanaan termasuk ke dalam tahapan aplikasi rencana. Masalah

pokok aplikasi perencanaan tata ruang kota dalam penyediaan

prasarana adalah sebagai berikut :

1. Rencana tata ruang belum berfungsi secara efektif sebagai dasar

pengembangan prasarana kota. Artinya, banyak kegiatan

pembangunan prasarana kota yang tidak mengacu rencana tata

ruang yang ada.

2. Pertambahan prasarana kota yang dibangun terlalu sedikit

sehingga tidak memadai dengan pertumbuhan kota. Biasanya

akibat keterbatasan dana pembangunan, antara permintaan

(supply) dan penawaran (demand) prasarana yang tidak seimbang.

3. Perkembangan jaringan prasarana terpaksa mengikuti

pertumbuhan kota yang terlanjur ada yang mungkin tidak sesuai

dengan rencana tata ruang.

Permasalahan yang terjadi tersebut di sebabkan oleh beberapa

hal yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi antar program dari setiap sektor yang belum berjalan

dengan baik;

2. Pemahaman terhadap rencana tata ruang di kalangan aparat

pemerintah dan masyarakat masih sangat kurang;

3. Dana yang tersedia masih terbatas atau tidak tepat waktu;

48

4. Kewenangan penyediaan prasarana di batasi oleh batas

administrasi daerah. Apabila di daerah perbatasan kabupaten/kota

tidak terjadi koordinasi atau kerjasama maka daerah perbatasan

tersebut bermasalah di dalam penyediaan prasarana. 

Masalah lanjutan yang disebabkan oleh buruknya penyediaan

prasarana, khususnya prasarana jalan, adalah terjadinya kondisi

transportasi kota yang jelek. Masalah transportasi tersebut meliputi :

1. Kemacetan lalu lintas;

2. Kesemrawutan lalu lintas, campur aduk antara :

a. Transportasi lokal dan transportasi antar regional;

b. Kendaraan yang memiliki tingkat kecepatan rendah dengan

kendaraan yang dapat melaju cepat;

c. Kendaraan tradisional / tidak bermesin dengan kendaraan

bermesin;

d. Pejalan kaki (pedestrian) dengan PKL (pedagang kaki lima)

di trotoar (perampasan hak pejalan kaki oleh pedagang kaki

lima).

3. Polusi udara dari knalpot kendaraan - kendaraan berusia uzur;

4. Kendaraan umum (angkutan kota, bus serta kereta api) yang tidak

nyaman dan tidak tepat waktu;

5. Perencanaan transportasi yang tidak dapat mencapai sasaran.

Akibat itu semua menimbulkan biaya sosial yang tinggi bagi

masyarakat sehingga merupakan pemborosan yang sebenarnya tidak

49

perlu terjadi. Untuk memecahkan masalah ini diperlukan teknik

komprehensif antara sistem transportasi dan penggunaan lahan. Salah

satu tekniknya disebut dengan sebutan Transportation Demand

Management (TDM).

Masyarakat perkotaan yang mana kita ketahui itu selalu identik

dengan sifat yang individual, matrealistis, penuh kemewahan,di kelilingi

gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, dan

pabrik-pabrik yang besar.

Asumsi kita tentang kota adalah tempat kesuksesan seseorang.

Masyarakat  perkotaan lebih dipahami sebagai kehidupan

komunitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya

berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Akan tetapi kenyataannya di perkotaan juga masih banyak

terdapat beberapa kelompok pekerja-pekerja di sektor informal,

misalnya tukang becak, tukang sapu jalanan, pemulung sampai

pengemis. Dan bila kita telusuri masih banyak juga terdapat

perkampungan-perkampungan kumuh tidak layak huni.

Secara sosiologis penekanannya pada kesatuan masyarakat

industri, bisnis, dan  wirausaha lainnya dalam struktur yang lebih

kompleks.

Secara fisik  kota dinampakkan dengan adanya gedung-gedung

yang menjulang tinggi, hiruk pikuknya kendaraan , pabrik, kemacetan,

50

kesibukan warga masyarakatnya, persaingan yang tinggi, polusinya,

dan sebagainya.

Masyarakat di perkotaan secara sosial kehidupannya cendrung

heterogen,individual,persaingan yang tinggi yang sering kali

menimbulkan pertentangan atau konflik.  Munculnya sebuah asumsi

yang menyatakan bahwa masyarakat kota itu pintar, tidak mudah

tertipu,cekatan dalam berpikir,dan bertindak, dan mudah menerima

perubahan , itu tidak selamanya benar, karena secara implisit dibalik

semua itu masih ada masyarakatnya yang hidup di bawah standar

kehidupan sosial. Dan tidak selamanya pula masyarakat kota dikatakan

sebagai masyarakat yang modern. Karena yang di maksud sebagai

masyarakat yang modern dalam bahasan ini adalah kelompok

masyarakat yang berada di daerah keramaian dan lebih mudah

mengalami perubahan atau pengaruh dari kehidupan masyarakt

perkotaan. Sedangkan dewasa ini masih ada masyarakatnya yang

tertinggal , termasuk masalah informasi dan tekhnologi.

Untuk memahami secara rinci mengenai kehidupan masyarakat

perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan umum dan orientasi terhadap alam,

Bagi masyarakat kota cendrung mengabaikan kepercayaan

yang berkaitan dengan kekuatan alam serta pola hidupnya lebih

mendasarkan pada rasionalnya.

51

Dan bila dilihat dari mata pencahariannya masyarakat kota

tidak bergantung  pada kekuatan alam, melainkan bergantung pada

tingkat kemampuannya (capablelitas) untuk bersaing dalam dunia

usaha. Gejala alam itu bisa dipahami secara ilmiah dan secara

rasional dapat dikendalikan.

2. Pekerjaan atau mata pencaharian,

Kebanyakan masyarakatnya bergantung pada pola industri

(kapitalis)

Bentuk mata pencaharian yang primer seperti sebagai

pengusaha, pedagang, dan buruh industri. Namun ada sekelompok

masyarakat yang bekerja pada sektor informal misalnya pemulung,

pengemis dan pengamen. Selain yang disebutkan di atas termasuk

bentuk mata pencaharian sekunder.

3. Ukuran komunitas,

Umumnya masyarakat perkotaan lebih heterogen

dibandingkan masyarakat pedesaan. Karena mayoritas

masyarakatnya berasal dari sosiokultural yang berbeda-beda , dan

masing-masing dari mereka mempunyai tujuan yang bermacam-

macam pula.dantaranya ada yang mencari pekerjaan atau ada

yang menempuh pendidikan. Jumlah penduduknya masih relatif

besar.

4. Kepadatan penduduk,

52

Tingkat kepadatan di kota lebih tinggi bila dibandingkan di

desa, hal ini disebabkan oleh kebanyakan penduduk di daerah

perkotaan awalnya dari berbagai daerah.

5. Homogenitas dan heterogenitas,

Dalam struktur masyarakat perkotaan yang sering sekali

nampak adalah heterogenitas dalam ciri-ciri sosial, psikologis,

agama, dan kepercayaan, adat istiadat dan perilakunya. Dengan

demikian struktur masyarakat perkotaan sering mengalami

interseksi sosial, mobilitas sosial, dan dinamika sosial.

6. Diferensiasi sosial

Di daerah perkotaan , diferensiasi sosial relatif tinggi, sebab

tingkat perbedaan agama, adat istiadat, bahasa, dan sosiokultural

yang dibawa oleh para pendatang dari berbagai daerah, cukup

tinggi.

7. Pelapisan sosial

Lapisan sosialnya lebih didominasi oleh perbedaan status dan

peranan di dalam struktur masyarakatnya. Di dalam struktur

masyarakat modern lebih menghargai prestasi daripada keturunan.

8. Mobilitas sosial

Mobilitas pada masyarakat perkotaan lebih dinamis daripada

masyarakat pedesaan. Kenyataan itu adalah sebuah kewajaran

sebab perputaran uang lebih banyak terjadi di daerah perkotaan

daripada di pedesaan.

53

9. Interaksi sosial

Dalam interaksi pada masyarakat perkotaan lebih kita kenal

dengan yang namanya gesseslchaft yaitu kelompok patembayan.

Yang mana ada hubungan timbal balik dalam bentuk perjanjian-

perjanjian tertentu yang orientasinya adalah keuntungan atau

pamrih. Sehingga hubungan yang terjadi hanya seperlunya saja.

10. Pengawasan sosial

Dikarenakan masyarakatnya yang kurang saling mengenal

satu sama lain dan juga luasnya wilayah kultural perkotaan di

tambah lagi keheterigenitasan masyarakatnya yang membuat

sistem pengawasan sosial perilaku antar anggota masyarakatnya

makin sulit terkontrol.

11. Pola kepemimpinan

Kepemimpinanya didasarkan pada pertanggung jawaban

secara rasional atas dasar moral dan hukum. Dengan demikian

hubungan antar pemimpin dan warga masyarakatnya berorientasi

pada hubungan formalitas.

12.Standar kehidupan

Standar kehidupannya di ukur dari barang-barang yang

dianggap punya nilai (harta benda). Mereka lebih mengenal

deposito atau tabungan. Karena menurut mereka menyimpan uang

dalam bentuk deposito dianggap lebih praktis dan mudah.

Ditambah lagi kepemilikan barang-barang mewah lainnya.

54

13. Kesetiakawanan sosial

Ikatan solidaritas sosial dan kesetiakawanan lebih renggang.

Artinya , pola hubungan untung rugi lebih dominan daripada

kepentingan solidaritas dan kesetiakawanan.

14. Nilai dan sistem nilai

Nilai dan sistem nilai di dalam struktur masyarakat perkotaan

lebih bersifat formal, didasarkan pada aturan-aturan yang resmi

seperti hukum dan perundang-undangan. 

Dalam konteks ruang kota merupakan suatu sistem yang tidak

berdiri sendiri, karena secara internal kota merupakan satu kesatuan

sistem kegiatan fungsional di dalamnya, sementara secara eksternal

kota dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Kota ditinjau dari aspek fisik merupakan kawasan terbangun yang

terletak saling berdekatan atau terkonsentrasi , yang meluas dari

pusatnya hingga ke wilayah pinggiran atau wilayah geografis yang

dominan oleh struktur binaan.

Kota di tinjau dari aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk

yang membentuk satu komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan

produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja.

Kota ditinjau dari aspek ekonomi memiliki fungsi sebagai

penghasil produksi barang dan jasa untuk mendukung kehidupan

penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri.

55

Di indonesia kawasan perkotaan di bedakan berdasarkan strata

administrasinya yakni :

1. Kawasan perkotaan berstatus administratif daerah kota

2. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah

kabupaten

3. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan

yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan ,

dan

4. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih

daerah yang berbatasan.

C. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu

yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan

kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak

hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan

mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi,

gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia,

serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi

sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara

signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini.Sumber daya alam

mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi

56

sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa negara

seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Sierra Leone, Maroko, dan berbagai

negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau nonhayati

yang sangat berlimpah.[3][4][5][6] Sebagai contoh, negara di kawasan

Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari

yang ada di dunia dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa

fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan

sumber daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan

ekonomi di negara-negara tersebut.

Indonesia, salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam

hayati dan nonhayati terbesar di dunia.

Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat

digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat

diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam

yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi

berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin,

dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun

jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunannya harus tetap

dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan.

SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas

karena penggunaanya lebih cepat daripada proses pembentukannya

dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi,

emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya

57

memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali

terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas., minyak bumi dan gas

alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang

hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan

perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaaan tahun ini

kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi

berbagai jenis bahan tambang tersebut.

Kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua

makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk

memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup

pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan.

Keberadaan sumber daya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga

daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh

karena itu, pemanfaatanya harus dijaga agar terus berkesinambungan

dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan

pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang

rasional antara lain sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan

hati-hati dan efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.

2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi

(campuran).

3. Mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang

lebih efisien serta dapat didaur ulang.

58

4. Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi

kedua di dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya

keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia dan

hal ini, berdasarkan Protokol Nagoya, akan menjadi tulang punggung

perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (green economy).

Protokol Nagoya sendiri merumuskan tentang pemberian akses

dan pembagian keuntungan secara adil dan merata antara pihak

pengelola dengan negara pemilik sumber daya alam hayati, serta

memuat penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan kekayaan

sumber daya alam tersebut. Kekayaan alam di Indonesia yang

melimpah terbentuk oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Dilihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis

yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis

tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat.

2. Dilihat dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan

lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang

kaya akan mineral.

3. Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai

jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai

jenis sumber mineral.

Tingginya tingkat biodiversitas Indonesia ditunjukkan dengan

adanya 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia dapat

59

ditemukan di Indonesia, 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17%

dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut.

Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman

perkebunannya, seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan

bahkan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi

produksinya di dunia.

Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan

hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai

penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas

alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Di

samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik

digunakan untuk berbagai jenis tanaman.Wilayah perairan yang

mencapai 7,9 juta km2 juga menyediakan potensi alam yang sangat

besar.

Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara

memiliki kaitan yang erat, dimana kekayaan sumber daya alam secara

teoritis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi,

pada kenyataannya hal tersebut justru sangat bertentangan karena

negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya

seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah.

Kasus ini dalam bidang ekonomi sering pula disebut Dutch disease. Hal

ini disebabkan negara yang cenderung memiliki sumber pendapatan

besar dari hasil bumi memiliki kestabilan ekonomi sosial yang lebih

60

rendah daripada negara-negara yang bergerak di sektor industri dan

jasa. Di samping itu, negara yang kaya akan sumber daya alam juga

cenderung tidak memiliki teknologi yang memadai dalam mengolahnya.

Korupsi, perang saudara, lemahnya pemerintahan dan demokrasi juga

menjadi faktor penghambat dari perkembangan perekonomian negara-

negara terebut. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembenahan

sistem pemerintahan, pengalihan investasi dan penyokongan ekonomi

ke bidang industri lain, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas

dalam pemberdayaan sumber daya alam. Contoh negara yang telah

berhasil mengatasi hal tersebut dan menjadikan kekayaan alam

sebagai pemicu pertumbuhan negara adalah Norwegia dan Botswana.

Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan

kebutuhan manusia. Untuk memudahkan pengkajiannya, pemanfaatan

SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA hayati dan nonhayati.

1. Sumber daya alam hayati

Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang hidup

a. Tumbuhan

Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat

beragam dan melimpah. Organisme ini memiliki kemampuan

untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses

fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen

atau penyusun dasar rantai makanan. Eksploitasi tumbuhan

yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan bahkan

61

kepunahan dan hal ini akan berdampak pada rusaknya rantai

makanan. Kerusakan yang terjadi karena punahnya salah satu

faktor dari rantai makanan akan berakibat punahnya konsumen

tingkat di atasnya. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia

diantaranya:

1) Bahan makanan: padi, jagung,gandum,tebu

2) Bahan bangungan: kayu jati, kayu mahoni

3) Bahan bakar (biosolar): kelapa sawit

4) Obat: jahe, daun binahong, kina, mahkota dewa

5) Pupuk kompos.

b. Pertanian dan perkebunan

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian

besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang

pertanian atau bercocok tanam.Data statistik pada tahun 2001

menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja di bidang

agrikultur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini

memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta ha yang telah siap tanam,

dimana sebagian besarnya dapat ditemukan di Pulau Jawa.

Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan

komoditi ekspor, antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran,

cabai, ubi, dan singkong. Di samping itu, Indonesia juga dikenal

dengan hasil perkebunannya, antara lain karet (bahan baku

ban), kelapa sawit (bahan baku minyak goreng), tembakau

62

(bahan baku obat dan rokok), kapas (bahan baku tekstil), kopi

(bahan minuman), dan tebu (bahan baku gula pasir).

c. Hewan, peternakan, dan perikanan

Sumber dayaa alam hewan dapat berupa hewan liar

maupun hewan yang sudah dibudidayakan.Pemanfaatannya

dapat sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, seperti

kerbau dan kuda atau sebagai sumber bahan pangan, seperti

unggas dan sapi.Untuk menjaga keberlanjutannya, terutama

untuk satwa langka, pelestarian secara in situ dan ex situ

terkadang harus dilaksanakan. Pelestarian in situ adalah

pelestarian yang dilakukan di habitat asalnya, sedangkan

pelestarian ex situ adalah pelestarian dengan memindahkan

hewan tersebut dari habitatnya ke tempat lain Untuk

memaksimalkan potensinya, manusia membangun sistem

peternakan, dan juga perikanan, untuk lebih memberdayakan

sumber daya hewan.

2. Sumber daya alam nonhayati

Sumber daya alam nonhayatiiIalah sumber daya alam yang

dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan

secara terus-menerus, contohnya: air, angin, sinar matahari, dan

hasil tambang.

63

a. Air

Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk

hidup dan bumi sendiri didominasi oleh wilayah perairan.Dari

total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin

(wilayah laut, samudra, dll.) dan hanya 3% yang merupakan air

tawar (wilayah sungai, danau, dll.). Seiring dengan pertumbuhan

populasi manusia, kebutuhan akan air, baik itu untuk keperluan

domestik dan energi, terus meningkat.

Air juga digunakan untuk pengairan, bahan dasar industri

minuman, penambangan, dan aset rekreasi. Di bidang energi,

teknologi penggunaan air sebagai sumber listrik sebagai

pengganti dari minyak bumi telah dan akan terus berkembang

karena selain terbaharukan, energi yang dihasilkan dari air

cenderung tidak berpolusi dan hal ini akan mengurangi efek

rumah kaca.

b. Angin

Pada era ini, penggunaan minyak bumi, batu bara, dan

berbagai jenis bahan bakar hasil tambang mulai digantikan

dengan penggunaan energi yang dihasilkan oleh angin.Angin

mampu menghasilkan energi dengan menggunakan turbin yang

pada umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter

di daerah dataran tinggi. Selain sumbernya yang terbaharukan

dan selalu ada, energi yang dihasilkan angin jauh lebih bersih

64

dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar lain pada

umumnya. Beberapa negara yang telah mengaplikasikan turbin

angin sebagai sumber energi alternatif adalah Belanda dan

Inggris.

c. Tanah

Tanah termasuk salah satu sumber daya alam nonhayati

yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan

sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk

hidup.Pertumbuhan tanaman pertanian dan perkebunan secara

langsung terkait dengan tingkat kesuburan dan kualitas tanah

Tanah tersusun atas beberapa komponen, seperti udara, air,

mineral, dan senyawa organik.Pengelolaan sumber daya

nonhayati ini menjadi sangat penting mengingat pesatnya

pertambahan penduduk dunia dan kondisi cemaran lingkungan

yang ada sekarang ini.

d. Hasil tambang

Sumber daya alam hasil penambangan memiliki beragam

fungsi bagi kehidupan manusia, seperti bahan dasar

infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, maupun

sebagai perhiasan. Berbagai jenis bahan hasil galian memiliki

nilai ekonomi yang besar dan hal ini memicu eksploitasi sumber

daya alam tersebut.Beberapa negara, seperti Indonesia dan

Arab, memiliki pendapatan yang sangat besar dari sektor

65

ini.Jumlahnya sangat terbatas, oleh karena itu penggunaannya

harus dilakukan secara efisein. Beberapa contoh bahan tambang

dan pemanfaatannya:

1) Minyak Bumi

a) Avtur untuk bahan bakar pesawat terbang;

b) Bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor;

c) Minyak Tanah untuk bahan baku lampu minyak;

d) Solar untuk bahan bakar kendaraan diesel;

e) LNG (Liquid Natural Gas) untuk bahan bakar kompor gas;

f) Oli ialah bahan untuk pelumas mesin;

g) Vaselin ialah salep untuk bahan obat;

h) Parafin untuk bahan pembuat lilin; dan

i) Aspal untuk bahan pembuat jalan (dihasilkan di Pulau

Buton)

2) Batu Bara dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah

tangga.

3) Biji Besi Untuk peralatan rumah tangga, pertanian dan lain-lain

4) Tembaga merupakan jenis logam yang berwarna kekuning-

kuningan, lunak dan mudah ditempa.

5) Bauksit Sebagai bahan dasar pembuatan alumunium.

6) Emas dan Perak untuk perhiasan

7) Marmer Untuk bahan bangunan rumah atau gedung

66

8) Belerang Untuk bahan obat penyakit kulit dan korek api

9) Yodium Untuk obat dan peramu garam dapur beryodium

10) Nikel Untuk bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat.

11) Gas Alam Untuk bahan bakar kompor gas

12) Mangaan Untuk pembuatan pembuatan besi baja

13) Grafit Bermanfaat untuk membuat pensil, dan bahan pembuatan

baterai

D. Sumber Daya Alam Terhadap Ketertarikan Investor

Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses

pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut

terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk

memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat

dilakukan yaitu :

1. Mobilisasi (Community mobilization)

2. Partisipasi Masyarakat (Community participation)

3. Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community development)

Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan

pemberdayaan, yaitu :

1. Melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan,

yang dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang

dikenal sebagai pemberdayaan politik masyarakat.

67

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pada intinya, konsep ini bertujuan dalam memandirikan

masyarakat serta mengembangkan potensi - potensi yang dimiliki oleh

masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil tetapi ikut

aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan "masyarakat yang berdaya" diperlukan

strategi-strategi yang tepat dalam melaksanakan hal tersebut, misalnya

memperkuat daya saing, melindungi masyarakat serta  melindungi

masyarakat agar tidak menjadi bertambah lemah. Strategi

pemberdayaan masyarakat lainnya dapat berupa program - program

pembangunan seperti program pembangunan desa.

Pemberdayaan Ekonomi dan Politik Masyarakat

Untuk ekonomi, ciri dari konsep pembangunan ekonomi yang saat ini

sedang dikembangkan, yaitu paradigma yang berciri : people centered,

participatory, empowering and sustainable.

Sedangkan untuk politik, merupakan bentuk pemberdayaan yang

lebih mengarah pada proses memperkuat posisi masyarakat dalam

struktur kekuasaan. Jika berbicara mengenai struktur kekuasaan, maka

pemberdayaan masyarakat ini akan memasuki lembaga legislatif,

lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Lebih di terfokus pada wilayah

pesisir dan pulau - pulau kecil, dimana isu pokok permasalahan yang

melatarbelakangi adanya memberdayakan masyarakat pesisir adalah

68

masalah lingkungan pesisir, konflik sosial nelayan - nelayan di pesisir

serta masalah dana dan program-program pemberdayaan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berbeda dengan yang lainnya,

dalam konteks ini berguna dalam pengembangan potensi yang ada

dalam masyarakat desa agar bisa lebih mandiri dalam ikut serta dalam

kegiatan pembangunan yang berlangsung.

Pada lembaga legislatif, pemberdayaan masyarakat dapat

dilakukan oleh partai-partai politik melalui suatu pendidikan politik

secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu dunia pendidikan sudah saatnya bukan hanya tempat

meningkatkan ilmu dan pengatahuan anak didiknya, tetapi juga menjadi

tempat menumbuhkan dan mengembangkan sikap demokratis, sikap

mandiri, dalam menata kehidupan dan karier pekerjaan.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah

peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung

melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan

pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan

bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-

dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Tujuan pembanguan pedesaan jangka pendek adalah untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan

pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

69

Tujuan pembanguan pedesaan secara spasial adalah terciptanya

kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras,

serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui

pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan

masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju

dan sejahtera.

Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas

2. Percepatan pertumbuhan desa

3. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan

lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.

4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.

5. Perkuatan kelembagaan.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan

masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan

prioritas masyarakat pedesaan.

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi

pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan lainnya).

2. Pemberdayaan masyarakat.

3. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia

(SDM).

70

4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan

pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin).

5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan

perkotaan (inter rural-urban relationship).

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan pninsip-prinsip

yaitu:

1. transaparansi (keterbukaan),

2. partisipatif,

3. dapat dinikmati mayarakat,

4. dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan

5. berkelanjutan (sustainable).

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat

dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk

seluruh lapisan masyarakat. Pembanguan itu pada dasarnya adalah

dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan

masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan)

pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan

merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan

lebih mdah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih

tinggi.

Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara

multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat

kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta

71

melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secana serasi

dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:

Pertama, Kebijaksaan dan langkah-langkah pembangunan di

setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan

berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan

tersebut yaitu

1. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,

2. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan

3. stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor,

temasuk desa dan kota, di setiap wlayah dan antar wilayah secara

saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

Kedua, Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan

berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan

sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan.

Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas,

memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan

seefisien mungkin.

Ketiga, Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan

deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan

diperlukan kerjasama yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan

72

antar wilayah. Dalam hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian

hubungan antar kota dengan daerah pedesaan sekitarnya, dan antara

suatu kota dengan kota-kota sekitarnya. Hal ini disebabkan karena

pada umumnya lokasi industri, lokasi kegiatan pertanian atau sektor-

sektor lain yang menunjang/terkait cenderung terkonsentrasi hanya

pada beberapa daerah administrasi yang berdekatan. Dengan

kerjasama antar daerah, maka daerah-daerah yang dimaksud dapat

tumbuh secara serasi dan saling menunjang.

Melalui kerjasama antara daerah-daerah/wilayah-wilayah dapat

diusahakan keseimbangan pertumbuhan antara sektor pertanian dan

sektor-sektor lain baik dari segi nilai tambah maupun dari segi

penyiapan tenaga kerja.

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari

pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan

kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Di

negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar

penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah.

Konsep pembangunan pedesaan menjadi pusat perhatian negara-

negara berkembang sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Setiap

negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan

masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk,

kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakatnya. Program

73

dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut

bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, jesehatan, kesempatan

kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya.

Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, maka

dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling

sedikit empat jenis strategi, yaitu

1. Strategi pertumbuhan,

2. Strategi kesejahteraan,

3. Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyanakat,

4. Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh.

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai

peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui -peningkatan

pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian,

permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan

partisipasi masyarakat pedesaan.

Strategi kesejahteraan pada dasarya dimaksudkan untuk

memperbaiki tanaf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan

melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan

sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan

pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi,

perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi,

penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.

74

Strategi mi merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan

yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan

masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat

sendini mungkin saja dengan bantuan pihak luar (self need and

assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan

teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan

di pedesaan.

Ketiga strategi pertumbuhan di atas memiliki kelemahannya

masing-masing. Strategi pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu

semakin lebamya ketimpangan anggota masyarakat yang kaya dan

yang miskin. Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan

ketergantungan masyarakat yang sangat kuat kepada pemerintah.

Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit

untuk direalisasikan, diadaptasikan dan ditransformasikan secara luas

karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara efektif.

Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan

yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan,

kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam

proses pembangunan pedesaan. Secara konsepsional terdapat tiga

prinsip yang membedakannya dengan strategi lain, yaitu:

Pertama, Persamaan, keadilan, pemerataan dan partisipasi

masyarakat merupakan tujuan yang eksplisit dan strategi terpadu ini.

Oleh karena itu pemerintahan desa yang berwenang harus:

75

1. memahami dinamika sosial masyarakat setempat,

2. memecahkan masalah yang dihadapinya, dan

3. memperkuat kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam

melakukan intervensi sosial.

Kedua, Perlunya perubahan-perubahan yang mendasar, baik

dalam kesepakatan maupun dalam gaya dan cara kerja, karena itu

pemerintahan desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk: (a)

menentukan arah, strategi, dan proses menuju terwujudnya tujuan dan

sasaran pembangunan, (b) memelihara integritas masyarakat

pedesaan yang didukung oleh local leadership (kepemimpinan lokal).

Ketiga, Perlunya keterlibatan pemerintahan desa dan organisasi

sosial secara terpadu, untuk meningkatkan keterkaitan antara

organisasi formal dan organisasi informal.

Strategi terpadu dan menyeluruh pembangunan masyarakat desa

menggunakan pendekatan, yakni:

1. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan

dan partisipasi aktif masyarakat desa.

2. Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan

untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.

3. Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan

kompleks.

76

4. Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik

permanen maupun adhoc di semua tingkatan, fungsi, kebutuhan

dan mekanismenya.

5. Arus komunikasinya dua arah yang dilakukan secara formal,

informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesiniambungan

melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang

persuasif dan edukatif.

6. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat

pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi,

penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan

dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus

menerus.

7. Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan

masalah pedesaan yang strategis (yaitu aspek kependudukan dar

berbagai kegiatan yang dilakukan) yang diarahkan kepada

perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan

partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya.

Dalam pembangunan pedesaan, perencanaan ekonomi dan sosial

adalah merupakan prasyarat. Suatu desa dianalisis sebagai suatu

sistem ekonomi dan sosial terbuka yang berhubungan dengan desa-

desa lain melalui arus perpindahan faktor produksi, pertukaran

komoditas dan informasi serta mobilitas penduduk. Merupakan

persoalkan yang penting pula yaitu bagaimaria mengukur peningkatan

77

dalam kegiatan ekonomi dan sosial, peningkatan produksi, sumberdaya

pembangunan, pendapatan perkapita, perbaikan sistem transportasi.

Beberapa indikator dalam pembangunan ekonomi pedesaan

dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Perkapita

Salah satu konsep penting dalam pembangunan ekonomi

pedesaan adalah nilai seluruh produksi (PDRB) dalam suatu desa

(atau Produksi Domestik Regional Bruto untuk tingkat kabupaten).

Nilai seluruh produksi ini merupakan ukuran prestasi ekonomi dari

seluruh kegiatan ekonomi, yang dihitung dengan pendekatan arus

barang dan jasa akhir, tetapi dapat pula dihitung dengan

menjumlahkan biaya atau penghasilan yang diperlukan untuk

memproduksi output. Nilai seluruh produksi dikurangi pajak tak

langsung netto dan penyusutan maka diperoleh pendapatan

pedesaan, jika dibagi dengan jumlah penduduk desa menjadi sama

dengan Pendapatan Pedesaan per kapita.

Timbul kekecewaan terhadap Nilai Seluruh Produksi (PDRB)

sebagai tolok ukur kesejahteraan ekonomi, pertama, karena PDRB

mencakup juga banyak elemen yang memberikan sumbangan yang

tidak jelas terhadap kesejahteraan perorangan, dan kedua, karena

elemen pokok dan kesejahteraan itu justru diabaikan. Untuk

78

menyempurnakan tolok ukur ekonomi yang lebih tepat, maka perlu

dilakukan koreksi positif dan negatif yang harus ditambahkan atau

dikurangkan pada PDRB.

Koreksi positif, yaitu waktu luang. misalnya seseorang menjadi

lebih kaya dan sejahtera maka seseorang akan memutuskan untuk

bekerja dalam waktu yang Iebih singkat seminggunya, dengan

barapan memperoleh kepuasan psikis dan tambahan waktu luang

tersebut. Kepuasan waktu luang ini berarti nilai produksi barang

dan jasa dalam perhitungan PDRB mungkin akan turun walaupun

tingkat kesejahteraan meningkat. Koreksi positif lainnya yakni

perekonomian informal, pada dewasa ini kegiatannya meningkat

sangat tajam. Umumnya nilai produksi tersebut tidak ditambahkan

pada Nilai Seluruh Produksi (PDRB).

Koreksi negatif, kerusakan lingkungan itu sangat merugikan,

pisalya kerusakan lahan atau tanah longsor karena galian batu kali,

polusi air dan udara yang ditimbulkan oleh pabrik semen,

semuanya ini perugikan untuk menghasilkan rumah nyaman. Kalau

biaya yang sangat merugikan itu belum tergambar dalam Nilai

Seluruh Produksi,maka biaya ekonomi tersebut harus dikeluarkan

(dikurangkan) dan nilai PDRB.

2. Ketimpangan Pendapatan

Analisis ketimpangan dimulai dengan pertanyaan tentang

berapa persen dan total pendapatan yang diterima oleh 20 persen

79

populasi yang berpendapatan terendah, 50 persen terendah dan

Seterusnya. Dalam keadaan ekstrim dimana pendapatan dengan

mutlak didistnibusikan secara adil, 40 persen populasi terbawah

akan menerima 40 persen dan total pendapatan, dan 40 persen

populasi Sedang (tengah) akan menerima 40 persen dan total

pendapatan, dan 20 persen populasi teratas akan menerima 40

persen total pendapatan.

Dalam kenyataannya, tingkat ketimpangan aktual

memperlihatkan bahwa 20 persen populasi terbawah hanya

menerima sekitar 5 persen dan total pendapatan, dan 20 persen

kedua, ketiga, keempat masing-masing menerima sekitar 10

persen, 17,5 persen dan 25 persen dan total pendapatan,

sedangkan 20 persen kelima (teratas) menikmati sektar 42,5

persen dari total pendapatan. Gambaran ini memperlihatkan tingkat

ketimpangan aktual yang tajam.

Di negara-negara berkembang pada umumnya menunjukkan

ketimpangan yang tinggi. Umumnya di masyarakat pedesaan

tingkat ketimpangan pendapatannya tidak terlalu tajam, karena

sebagian besar penduduknya relatif masih miskin dan masih relatif

homogen.

3. Perubahan Struktur Perekonomian

Mendasarkan hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan

bahwa suatu peningkatan dalam pendapatan per kapita akan diikuti

80

oleh suatu penurunan dalam proporsi sumberdaya yang

dimanfaatkan dalam sektor pertanian (sektor primer), dan suatu

peningkatan dalam industri manufaktur (sektor sekunder), dan

kemudian dalam industri jasa (sektor tersier).

Menurunnya sumbangan (peranan) sektor pertanian dan

meningkatnya sektor industri mencerminkan perubahan struktur

perekonomian yang semakin seimbang dan makin kokoh, dimana

terdapat kemampuan dan kekuatan yang maju yang didukung oleh

pertanian yang tangguh.

Umumnya, strutkur perekonomian daerah pedesaan masih

berat sebelah pada sektor pertanian (kontribusi sektor pertanian

masih sangat besar). Meskipun kontribusi sektor pertanian masih

sangat besar, namun pembangunan daerah pedesaan

memperlihatkan perkembangan yang nyata, seperti diterapkannya

mekanisasi sistem pertanian, penggunaan bibit/benih unggul, dan

sarana produksi lainnya yang lebth baik, telah menunjukkan

perkembangan yang menjanjikan. Prospek pembangunan daerah

pedesaan cukup menggembirakan pada masa depan. Orientasi

pembangunan daerah pedesaan diarahkan pada sasaran:

a. penguatan ketahanan pangan

b. menunjang pengembangan kegiatan sektor industri dan

mendorong ekspor

81

c. memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan yang

diharapkan dapat mengurangi arus penduduk pedesaan

berurbanisasi ke kota-kota besar

d. mengembangkan kerjasama (keterkaitan) antar daerah

pedesaan untuk memperkokoh struktur perekonomian

pedesaan (penguatan sektor industri yang makin berkembang

ditopang oleh sektor pertanian yang bertambah mantap dalam

rangka mengurangi ketimpangan di dalam dan antar pedesaan).

Meskipun orientasi sasaran pembangunan pedesaan cukup

positif, namun masih dihadapi kendala yang cukup berat, yaitu

dalam permasalahan dan tantangan, terutama dalam hal

kemiskinan, keterbatasan prasarana dan sarana pembangunan,

keterbatasan akses kepada modal usaha dan pasar, arus

urbanisasi dan pedesaan ke perkotaan yang semakin besar

4. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan

suatu masalah mendesak dalam pembangunan pedesaan karena

mencakup secara langsung upaya pencapaian Trilogi

Pembangunan, yaitu

a. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,

b. pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan

c. terciptanya stabilitas yang dinamis.

82

Perluasan lapangan kerja dapat menyerap pertambahan

angkatan kerja baru dan mengurangi pengangguran.

Konsep dampak tetesan ke bawah (trickling down effect) yang

diintroduksikan oleh Hirschman memberikan harapan bahwa

dengan perkembangan kota akan mendorong pembangunan

daerah perkotaan dan pedesaan itu sangat penting. Tetapi dibantah

oleh konsep Myrdal yaitu back-wash effect, akan terjadi

pengurasan daerah pedesaan, sebagian penduduknya akan

meninggalkan desanya, pergi ke kota untuk mencari lapangan kerja

(suplai tenaga kerja). Berbagai kegiatan sektor produktif di daerah

perkotaan meningkat dan meluas, merupakan permintaan tenaga

kerja yang potensial.

5. Tingkat Ketersediaan dan Penyebaran “Kemudahan”

“Kemudahan” yang dimaksud adalah kemudahan bagi

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

(misalnya: pangan, sandang, papan, pelayanan pendidikan,

kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan

sebagainya), maupun kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan

usaha (misalnya memperoleh bahan baku, bahan penolong,

pemasaran dan perbankan). Tingkat kemudahan sudah mencakup

pengertian aksesibilitas. Kemudahan dengan ciri-ciri seperti itu

lebih banyak terdapat di kota-kota daripada di daerah-daerah

pedesaan. Di perkotaan tingkat kemudahan tinggi, maka orang

83

akan datang ke kota membawa pengalaman serta modalnya.

Dengan bertambahnya kegiatan usaha di kota, maka tingkat

kemudahanpun meningkat dan daya tariknya juga makin

bertambah kuat. Tingkat kemudahan dicerminkan oleh tingkat

ketersediaan fasilitas pelayanan.

Poernomosidi Hadjisarosa berpendapat bahwa kriteria yang

dipilih untuk menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah

(wilayah) adalah tingkat kemudahan, karena pemakaian kriteria

pendapatan daerah (per kapita) teryata tidak mudah untuk mencari

kaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, selain

daripada itu pendapatan belum memberikan gambaran yang

memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat,

pendapatan yang tinggi belum berarti suatu kemudahan bagi

masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya. Contoh, Kalimantan

Timur merupakan daerah yang memiliki tingkat PDRB perkapita

tertinggi di Indonesia, tetapi kebutuhan memperoleh jasa dokter

bedah otak terpaksa harus ke Jakarta atau Surabaya.

Sebelum melakukan investasi, ada 5 pertimbangan yang harus

kita ketahui, yaitu:

1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi yang utama adalah bahwa setiap orang

mengharapkan sesuatu yang lebih layak di masa depan dari

84

investasi yang dilakukannya. Dengan kata lain, mengharapkan

keuntungan dari investasinya.

Tujuan investasi yang kedua adalah untuk mengurangi

tekanan inflasi.

Dari tahun 1980 hingga tahun 2007, terjadi inflasi terhadap

ekonomi. Jika kita tidak menginvestasikan uang/dana kita, maka

nilai uang kita akan semakin kecil. Di masa depan, kita tidak akan

mendapatkan barang sebanyak yang bisa didapatkan dahulu atau

saat ini. Oleh karena itu, dalam melakukan investasi, setiap orang

berharap dan menginginkan hal yang lebih baik dari inflasi yang

tengah berjalan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada 2 tujuan utama dalam

berinvestasi, yaitu:

a. Mendapatkan keuntungan di masa depan

b. Mengantisipasi tekanan inflasi

Contoh:

Jika suku bunga bank adalah 5 % per tahun dan angka inflasi 8,5 %,

maka, secara jumlah, uang kita akan bertambah berdasarkan suku

bunga. Tetapi, secara nilai atau daya beli uang, uang kita

mengalami penurunan secara kasar sekitar 3,5 %. Oleh karena itu,

untuk mengantisipainya, kita harus melakukan investasi dengan

tingkat suku bunga lebih dari 8,5 % atau minimal sama dengan

tingkat inflasi.

85

2. Jangka Waktu Investasi

Jika berbicara jangka waktu investasi, maka hanya ada 2,

yaitu panjang dan pendek.

Jangka waktu investasi erat hubungannya dengan tujuan

investasi. Jika kita ingin mempersiapkan investasi untuk membeli

mobil tahun depan, maka kita bisa berinvestasi pada instrumen

investasi jangka pendek. Sedangkan jika ingin mempersiapkan

pensiun, maka kita dapat melakukan investasi pada instrumen

envestasi jangka panjang.

Jangka waktu juga berhubungan erat sekali dengan risiko

investasi. Jika kita ingin berinvestasi pada deposito (instrumen

investasi jangka pendek), maka, kita akan mendapatkan hasil yang

pasti pada saat jatuh tempo dengan risiko yang relatif kecil, dan 

mendapatkan keuntungan yang juga kecil.

Sedangkan jika kita ingin berinvestasi di saham (instrumen

investasi jangka panjang), maka keuntungan atau kerugian bisa

terjadi jika hanya melihat pada waktu jangka investasi yang relatif

pendek. Sedangkan jika kita lakukan dalam jangka waktu yang

86

relatif panjang, maka hal ini dapat menekan fluktuasi yang muncul

pada jangka pendek.

Berinvestasi dalam jangka pendek, bisa menggunakan

instrumen investasi seperti: Deposito atau Sertifikat Bank Indonesia

(SBI). Karena, kedua instrumen investasi ini dapat memberikan

kepastian investasi dalam jangka waktu yang relatif pendek (kurang

dari 3 tahun) dengan hasil berupa bunga.

Sebaliknya, jika mengharapkan hasil investasi yang lebih

besar, maka kita bisa menggunakan instrumen investasi jangka

panjang. Seperti: Saham dan Properti (minimal 5 tahun).

Obligasi merupakan investasi yang juga sesuai untuk

kebutuhan jangka menengah kita, karena memberikan kupon

secara berkala.

Setelah kita memahami manfaat dari masing-masing jenis

investasi, pilihlah yang paling sesuai dengan jangka waktu

kebutuhan keuangan kita. Selain itu, kita harus mempertimbangkan

kriteria-kriteria lainnya sehingga kita mantap untuk melakukan

investasi.

3. Risiko

“Apakah kita mengetahui besok Dollar akan naik atau turun,

minggu depan akan naik atau turun, bulan depan Dollar akan naik

atau turun?”

87

Artinya, kita tidak mengetahui apakah kita akan untung atau

rugi pada saat melakukan investasi. Kadang bisa rugi, kadang bisa

untung. Ini yang dimaksud dengan hubungan risiko dengan

pendapatan tidak tetap, atau tidak dapat ditetapkan apakah akan

memperoleh keuntungan atau akan merugi.

Jika ingin mendapatkan keuntungan besar, harus siap dengan

risiko yang besar pula. Dan jika hanya ingin risiko yang kecil, maka

keuntungannya juga akan kecil. Konsep ini lebih dikenal dengan

istilah high risk, high return dan low risk, low return.

4. Likuiditas

Likuiditas artinya kemudahan untuk diubah menjadi tunai atau

juga mudah diuangkan.

Likuiditas harus disesuaikan dengan tujuan investasi. Jika

tujuan investasi adalah mempersiapkan pensiun, maka tida perlu

melakukan investasi yang terlalu likuid. Sedangkan jika kita

memerlukannya untuk bulan depan atau tahun depan, maka dapat

kita lakukan investasi jangka pendek yang relatif lebih likuid.

Aktiva finansial adalah aktiva yang lebih likuid dibandingkan

dengan aktiva riil. Contoh: sertifikat deposito lebih mudah diuangkan

daripada investasi properti. Mengapa demikian? Karena, nilai aktiva

finansial lebih mudah diukur sesuai dengan nilai yang tertera pada

portofolio/surat berharga tersebut. Sedangkan nilai pada aktiva riil

akan lebih sulit diukur, karena, orang akan menilai/melakukan

88

penawaran terhadap aktiva riil yang dijual. Sehingga, akan terjadi

tawar menawar untuk menentukan nilai atau harga yang pantas.

5. Pajak

Kebijakan dalam melakukan investasi diatur oleh pemerintah,

termasuk dalam hal pajak. Hasil investasi akan dikenakan pajak

pada HASIL INVESTASI, bukan pada pokoknya. Besar pajak

investasi di Indonesia kurang lebih berkisar 20%.

Melakukan perhitungan atau melihat besar kecilnya pajak

sebelum melakukan investasi adalah hal yang bijaksana. Artinya,

seorang investor sebaiknya memikirkan terlebih dahulu, berapa

besar keuntungan yang bisa didapat dari hasil investasinya,

dibandingkan dengan pajak yang akan dikenakan pada hasil

investasinya tersebut. Perhitungan ini akan membantu para investor

untuk dapat mengalokasikan dengan tepat instrumen investasi dan

pilihan waktu investasi yang akan diambil. Sehingga, dapat

ditentukan hasil investasi bersih setelah pajak.

Sebagai negara yang dikaruniani kekayaan alam yang melimpah,

Indonesia memang membutuhkan hasil ekstraksi dari sumber daya

daya alam tersebut dalam membangun ekonominya. Secara teoritis,

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan

telah lama menjadi perdebatan yang cukup krusial.

Teori ekonomi tradisional menyebutkan adanya trade-off antara

pembangunan ekonomi dan kesinambungan sumberdaya

89

alam/lingkungan hidup. Pertanyaan-pertanyaan mengenai mengenai

trade-off antara pembangunan ekonomi dan konservasi sumber daya

alam (SDA) juga semakin mengemuka terutama di negara-negara

berkembang di kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika yang

umumnya masih mengandalkan potensi sumber daya alam (SDA)

seperti hutan dan pertambangan bahan-bahan mineral sebagai sumber

pendapatan ekonomi (Lee et al, 2005).

Upaya menyeimbangkan kepentingan untuk pembangunan

ekonomi dan pelestarian lingkungan merupakan hal yang tak mudah

dalam praktik. Feiock dan Stream (2001) menyebutkan bahwa banyak

pemimpin di dunia dihadapkan pada pilihan yang rumit antara menjaga

kelestarian lingkungan dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi.

Namun demikian, Feiock dan Stream (2001) dalam studinya

mengenai dampak kebijakan lingkungan terhadap investasi swasta di

50 negara bagian di AS dalam kurun 1983-1994 menyebutkan bahwa

tingkat investasi swasta dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan

dengan regulasi lingkungan yang dapat mengurangi ketidakpastian.

Hasil kesimpulan studi mereka juga menyebutkan, konflik

kepentingan antara bisnis dan kepentingan lingkungan memang tak

bisa dihindari. Beberapa unsur tertentu dari regulasi lingkungan

mungkin akan menciptakan disentif bagi kegiatan ekonomi, namun

secara umum kebijakan lingkungan yang dibarengi dengan reformasi

90

kelembagaan pada institusi yang berwenang dalam mengawasi

kelestarian lingkungan hidup justru akan mendorong investasi dan

mempercepat pembangunan ekonomi. Tentunya investasi yang

dimaksud tidak hanya bersifat mengeruk SDA tanpa kendali, namun

harus memberikan manfaat bagi pengembangan modal fisik dan insani

sekaligus tetap memperhatikan kaidah kesinambungan SDA dalam

jangka panjang.

Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam juga akan

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar ketimbang dari manfaat

ekonomi yang bisa kita ambil ketika "mother nature fights back" dalam

bentuk bencana alam dan dampak kerusakan lingkungan terhadap

kelangsungan kehidupan manusia. Apalagi saat ini kita telah mulai

merasakan dampak perubahan iklim yang semakin nyata dengan

semakin tidak jelasnya batasan antara musim penghujan dan musim

kemarau.

Kita bisa lihat akibat perubahan iklim dengan semakin seringnya

terdengar berita gagal panen petani atau rusaknya tanaman mereka

akibat iklim yang semakin tak menentu. Dampak dari perubahan iklim

akibat kurang bijaksananya kita dalam mengeksploitasi SDA (misalnya

pembabatan hutan yang tak terkendali) dan manajemen pengelolaan

lingkungan hidup yang tidak memperhatikan kaidah kesinambungan

(sustainability) tentunya akan sangat berpengaruh dalam mempercepat

kehancuran alam tempat kita berpijak.

91

Jika alam sudah tak bersahabat dan bencana semakin sering

tejadi, maka hal ini pun akan berdampak terhadap kita utamanya

masyarakat yang masih hidup di bawah ambang batas kemiskinan di

pedesaan dan kawasan terpencil yang masih menggantungkan

hidupnya kepada pertanian. Selain itu, eksploitasi SDA yang kurang

bijaksana akan menyebabkan hilangnya ecosystem service seperti

udara bersih dan segar, air bersih, dan keseimbangan ekosistem yang

turut menopang keberlanjutan kehidupan manusia.

Upaya konservasi sumber daya alam selama ini nampaknya

tenggelam di tengah gemuruh upaya eksploitasi besar-besaran yang

tidak terkendali demi kepentingan sesaat. Pun kita bisa lihat bahwa

utilisasi dari sumber daya alam yang kita miliki tidak sepenuhnya bisa

dinikmati oleh rakyat dalam bentuk kemakmuran sebagaimana yang

diamanahkan oleh konstitusi kita. SDA kita banyak dieksploitasi untuk

kemudian diekspor ke negara lain dengan harga yang sangat murah

karena kita tidak pernah menghitung biaya kerusakan alam yang

diakibatkannya. Hasil dari pendapatan akan penjualan kekayaan alam

kita pun tidak kemudian otomatis diinvestasikan untuk memperkuat

akumulasi modal fisik dan modal manusia Indonesia. Kita bisa lihat

bahwa kualitas Human Development Index kita masih rendah

dibandingkan negara yang tidak memiliki kekayaan alam seperti yang

dimiliki Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

92

Hampir sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari

pemanfaatan kekayaan kita tidak sepenuhnya berhasil

ditransformasikan ke dalam bentuk penguatan akumulasi modal baik

yang bersifat fisik maupun insani. Untuk itu, seyogianya kita sudah

harus mulai berpikir bagaimana memanfaatkan SDA yang kita miliki

dengan bijaksana dan berkesinambungan dan melakukan upaya

konservasi yang sungguh-sungguh sebagai bentuk investasi jangka

panjang.

Terkait dengan harmonisasi antara kepentingan ekonomi dan

kelestarian lingkungan, ada baiknya kita mencermati pesan dari

Profesor Herman E Daly (2007), seorang guru besar di bidang

ecological economics di University of Maryland yang patut kita camkan

dan laksanakan terkait dalam hal pengelolaan SDA yakni pertama,

membatasi pengunaan SDA yang menghasilkan limbah untuk tidak

melewati ambang batas kemampuan biologis ekosistem dalam

menyerapnya. Kedua, dalam mengeksploitasi SDA seyogianya tidak

melampaui batas kemampuan ekosistem dalam meregenerasi SDA

tersebut, dan, ketiga, dalam mengonsumsi SDA yang tak terbarukan,

hendaknya jangan melampaui kecepatan dari pengembangan subsitusi

sumber daya yang terbarukan.

Indonesia terkenal dengan sebutan zamrud khatulistiwa, mutu

manikam, dan masih banyak lagi jukukan-julukan untuk sebuah Negara

yang kaya akan sumberdaya alamnya, lihat saja barang

93

tambangnya,emas,perak,alumunium,biji besi, material pasir untuk

pembuatan jalan, lain lagi jika dilihat dari dalam lautnya ada sumber

minyak bumi yang bisa dijadikan bahan bakar untuk kendaraan

bermesin dan bermotor. Masih ada lagi sumber daya yang berlimpah

ruah bagi kesejahteraan Rakyat, contoh kecil garam nya di daerah jawa

timur sebagai kota pengekspor garam terbesar, lalu

ikan,mutiara,kerang yang bisa di olah menjadi makanan dan barang-

barang aksesoris dan pernak-pernik yang indah dan lucu bisa

dipasarkan.

Mutu manikam, Zamrud khatulistiwa sangat aneh sebutan ini jika

Rakyat pribumi nya masih ada yang miskin, kelaparan,biaya mahal dan

sembako mahal ini jelas tidak bisa didiamkan begitu saja ini sudah

menyangkut HAM( Hak Asasi Manusia) untuk hidup baik dan sejahtera,

jika ditelaah dan diperhatikan apa ada yang salah dengan sisitem

Pemerintahan dan struktur kelembagaan Negara Indonesia yang

katanya sebuah Negara maritim-bahari tapi kok masih ada bahkan

banyak di pelososk-pelosok daerah warga pribumi yang tidak terjamah

dan terperhatikan oleh Pemerintah Indonesia.ini momok dan masalah

terbesar di Negara ini karena Negara yang kaya akan Sumberdaya

Alam nya masih tidak mampu mengatasi dan mengentaskan

kemiskinan dan kelaparan serta permasalahan kesehatan, Ekonomi

yang miring sebelah serta tidak merata.

94

Ekonomi dan Pasar bebas serta arus Globalisasi akhir-akhir ini

bisa mengancam kedaulatan Negara, dan kesejahteraan Rakyat

dengan bersumber Ekonomi Kapitalis jika tidak adil, ibaratnya yang

kaya makin kaya dan yang miskin tambah miskin. Globalisasi Ekonomi

sebagai suatu reaksi bisnis dan perdagangan dapatlah kita melihat dai

setiap sudut perkotaan ada Brand-brand luar negeri terpajang dengan

polesan-polesan yang begitu aduhai dan menarik menggoda uang

dikantong untuk dikeluarkan.Dalam pasar Ekonomi kita anggap sebagai

suatu keniscayaan, ketika Industri-industri besar dunia melakukan

relokasi Produksi ke suatu Negara,pertimbangan Ekonomi jelas

menjadi latar belakang utamanya.Adalah suatu fakta bahwa Modal

tertarik untuk menuju ke arah Negara-negara dan kawasan dengan

tingkat pengembalian finansial tertinggi dan dipandang paling aman

(michael P.Todaro 1995:527).Sumber daya alam dan buruh murah

menjadi keunggulan komparatif hingga saat ini tak lekang

dibahas,Globalisasi Ekonomi membuka lapangan pekerjaan dan

kesempatan mencetak pendapatan pada skala Internasional atas dasar

simbiosis saling yang menguntungkan. Negara-negara luar saling

berlomba menggunakan Investasi guna menghidupkan perekonomian

Negara mereka.

Sayangnya ketersediaan buruh murah dan melimpahnya

Sumberdaya alam sebagai suatu keunggulan komparatif adalah suatu

keajaiban yang sulit dijaga di Indonesia pengembangan kapasitas

95

Produksi melalui suatu proses yang kompleks dan memakan

waktu.Tekhnik Produksi tersebut pada akhirnya dapat menjadi suatu

komoditas tersendiri yang bisa dilisensikan kepada Negara-negara lain

yang membutuhkannya. Contoh Globalisasi Ekonomi yaitu di daerah

Papua, disana terdapat Tambang emas terbesar Freeport tepatnya di

Timika lihat betapa nestapa nya para pekerja disana yang asli Pribumi

mereka menuntut sebuah arti keadilan yang begitu sulit dipenuhi oleh

para Investor Asing yang dengan enaknya mengeruk hasil Sumberdaya

alam Negeri Indonesia.Para Buruh murah itu seharusnya di beri rasa

keadilan dan kesejahteraan oleh para Investor Asing yang menanam

Modal nya di Tanah air Indonesia, sebab mereka para Buruh murah itu

adalah warga asli Pribumi.

Jelas sudah Negara Indonesia menjadi surga bagi para Investor

Asing, karena di beri kebebasan berInvest melalui Globalisasi, masih

banyak kita jumpai sektor perekonomian Negara Indonesia

sebagiannya di setir dan dikendarai oleh kepentingan-kepentingan

pribadi suatu kelompok tertentu. Tetapi janganlah kita berputus asa

untuk memfilterisasi Globalisasi yang notabene-nya mengancam rasa

keadilan dan kesejahteraan masyarakat.kita semua berharap, harapan

akan selalu ada untuk menuju Negara Indonesia yang adil dan baik di

segala bidang dan infrastrukturnya di masa sekarang dan masa yang

akan datang sehingga Warga Negara Indonesia bisa merasakan

kehidupan yang aman,adil dan sejahtera.

96

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar atas kekayaan

alamnya, dan indonesia bisa menjadi negara adidaya energi jika

memanfaatkan dan mengelola dengan baik dan benar. Membuat,

Mendirikan, Mengembangkan Perusahaan yang mengelola berbagai

sumber daya energi seperti mengolah energi geothermal (panas bumi),

minyak bumi, batu bara, energi panas matahari, dan lain sebaginya.

Dari itu semua bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang

sangat makmur, rakyatnya pun sejahtera, pemerataan pembangunan

akan tersebar secara merata. Ini dapat dibuktikan juga dengan

banyaknya tawaran masuk yang berasal dari luar negeri yang ingin

melakukan investasi yang datang dari negara-negara tetangga seperti

Jepang, Australia, dan negara lainnya. Dalam artikel yang dilansir oleh

VOA Indonesia di website resminya yang berjudul “Pemerintah

Tawarkan Proyek Investasi Senilai Rp 460T” disebutkan bahwa

pemerintah akan menawarkan 58 proyek investasi senilai Rp 460 triliun

ke pihak swasta untuk mempercepat pembangunan ekonomi hingga ke

daerah-daerah. Untuk program yang ditawarkan pun beraneka ragam,

yang keseluruhan program tersebut pastinya pemerintah ingin

melakukan perbaikan diberbagai bidang sampai dengan segi

infrastruktur. Untuk itu apabila Indonesia mulai gencar melakukan

promosi program pemanfaatan pengembangan sumberdaya energi

pastinya para investor dari luar negeri akan lebih banyak berdatangan

97

dan bisa membantu proses pembagunan dri berbagai daerah menjadi

lebih cepat.

Sudah mulai saatnya bagi pemerintah untuk lebih mengutamakan

hasil dari investasi yang didapat dari perusahaan baik yang berasal dari

dalam negeri ataupun luar negeri dimanfaatkan dan diterima oleh

rakyat Indonesia. Ini bisa kita ketahui adalah nagara Indonesia

melakukan pengiriman gas kepada negara tetangga yang digunakan

untuk berbgai kepentingan yang salah satunya berfungsi untuk

pembangkit tenaga listrik, tapi yang kita ketahui wilayah yang masih

masuk di dalam negara Indonesia yaitu pulau di pulau Batam dan juga

pulau Bintan yang notanbennya dekat dengan negara yang di kirimin

gas dari Indonesia malahan tidak bisa menikmati listrik dengan

maksimal. Ini tentu saya membuat saya dan juga mungkin rekan-rekan

lainnya menjadi prihatin, bagaimana bisa pemerintah lebih

mengutamakan penghasilan yang masuk dari investor luar negeri

berupa pajak pengelolaan gas, dan yang lainnya, namun menomor

duakan rakyatnya. Seharusnya pemerintah harus lebih mengutamakan

sumber energi untuk kemakmuran rakyatnya.

Adalah sebuah fenomena bahwa sumberdaya alam yang tersedia

di bumi saat ini telah menyusut secara signifikan. Penyusutan

menyangkut pada ketersediaannya sendiri ataupun yang menyangkut

pada kualitas sumberdaya alam itu akibat dari degradasi yang terjadi.

98

Kita tahu bahwa sumberdaya alam merupakan inti dari kegiatan

umat manusia terutama ekonomi. Tak ada yang dapat dilakukan oleh

umat manusia tanpa tersedianya sumberdaya alam. Keberadaannya

merupakan syarat mutlak bagi semua aktifitas di muka bumi ini apakah

itu di daerah perkotaan atau perdesaan, apakah disektor pertanian atau

industri dan jasa atau pada kehidupan sosial lainnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa ada sumberdaya

alam tidak mengandung arti apa-apa. Pengetahuan dan teknologi

hanya sebagai alat bagaimana agar sumberdaya alam dapat

dipergunakan secara efisien dan efektif dan hanya untuk

memperlambat penyusutan yang terjadi atas sumberdaya alam akibat

dipakai oleh umat manusia. Namun untuk menciptakan sumberdaya

alam itu sendiri tidak akan pernah terjadi. Sumberdaya alam

merupakan berkah yang diberikan oleh Allah swt kepada umat manusia

untuk dipelihara dan dimanfaatkan karena tidak ada sumberdaya alam

pengganti.

Untuk masa mendatang umat manusia akan kembali ke masa

sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang yaitu terjadinya

perang memperebutkan sumberdaya alam. Mulanya dulu (beberapa

abad lalu) terjadi perang memperebutkan sumberdaya alam. Kemudian

perang ini mereda setelah munculnya kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi karena ilmu pengetahuan teknologi mampu menciptakan

efisiensi dan produktifitas manusia dalam berproduksi dan mampu

99

menciptakan barang pengganti (konsumsi) sebagai kebutuhan

manusia.

Kemudian diperkuat dengan kemajuan dalam hubungan

diplomatik antar negara sehingga dunia terhindar dari peperangan pisik.

Saat ini keadaannya berubah. Sekarang kembali kepada masa

perebutan sumberdaya alam itu karena kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi kalah cepat berkembang jika dibandingkan dengan

pertumbuhan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Ilmu

pengetahuan dan teknologi hanya mampu mengatasi kebutuhan

manusia dalam jangka pendek.

Perang memperebutkan kembali sumberdaya alam sangat

dimungkinkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa

menciptakan sumberdaya alam sementara pertumbuhan penduduk

menuntut permintaan sumberdaya alam yang semakin besar. Saat ini

kecenderungan kearah itu telah terlihat. Berbagai peperangan dan

konflik perbatasan (darat maupun laut) tidak terlepas dari cara untuk

memperebutkan sumberdaya alam yang dibalut dengan mashalat

politik sebagai pemicunya. Peperangan Timur Tengah, konflik

perbatasan di laut China Selatan antara China dengan negara

tetangganya, konflik perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan

Singapura ataupun antara Thailand dengan Kamboja adalah contoh

awal perang memperebutkan sumberdaya alam masa mendatang.

100

Semuanya ini harus disadari oleh pemerintah Indonesia dan

dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penanaman

modal asing di Indonesia. Makna yang dapat kita tarik adalah bahwa

dunia saat ini terancam dengan keterbatasan sumberdaya alam

sementara kebutuhannya semakin meningkat.

Disamping itu sumberdaya alam itu sendiri tidak dapat diciptakan

oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan negara

negara di dunia masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga ditentukan oleh

kepemilikan negara itu akan sumberdaya alam. Tanpa sumberdaya

alam tak ada yang dapat dilakukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Hendaknya hal ini dijadikan pedoman oleh pemerintah Indonesia

yang memiliki banyak sumbedaya alam pada kebijakan ekonomi dikala

mengundang para investor luar negeri datang melakukan investasi di

Indonesia. Ada kesan bahwa pemerintah terlalu mengobral

sumberdaya alamnya kepada investor asing. Sepertinya sumberdaya

alam dilepas sebagaimana kita melepas burung pipit dari sangkarnya.

Sumberdaya alam bukan burung pipit yang tidak punya nilai tetapi ia

adalah burung emas yang bernilai ekonomi tinggi. Sumberdaya alam

pertambangan dan lahan pertanian adalah dua hal yang sedang

diperlukan oleh negara negara dunia karena kepemilikan mereka yang

sudah menipis. Tanpa diundangpun mereka akan datang untuk

101

mendapatkan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia. Oleh sebab itu

Indonesia harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas akan

sumberdaya alamnya dan harus perpegang pada kepentingan bangsa

masa depan.

Indonesia memang memerlukan kehadiran investor asing bagi

membangun perekonomian nasional. Tapi hendaknya investor itu

diarahkan pada pembangunan industri manufaktur yang berteknologi

menengah ataupun tinggi yang bahan bakunya dari dalam negeri

Indonesia dan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Jadi tidak

dengan memberikan konsesi sumberdaya alam kepada investor asing

dalam bilangan puluhan tahun dan kemungkinan kembali ke Indonesia

juga diragukan. Di Indonesia saat ini banyak wilayah Indonesia yang

secara de jure merupakan bahagian NKRI tetapi secara de facto

merupakan milik asing. Hal seperti ini harus dihindarkan agar bangsa

ini nantinya tidak menjadi penonton bagi megahnya investor asing

menikmati sumberdaya alam Indonesia. Contoh contoh kecil atas hal ini

telah terjadi dibeberapa wilayah Indonesia yang menimbulkan rasa

ketidak puasan rakyat atas pemerintahan yang berjalan.

Mengobral sumberdaya alam yang dilakukan pemerintah saat ini

didasarkan pada azas manfaat. Mereka berpedoman hanya pada azas

manfaat. Sementara belum dipakai berikan dulu kepada investor asing

supaya ia bermanfaat. Tidak ada upaya pemerintah bagaimana agar

sumberdaya alam itu dapat cepat dikelola oleh bangsa Indonesia

102

sendiri. Pemerintah lupa ada sumberdaya alam yang tidak dapat

diperbaharui (nonrenewable) seperti pertambangan. Apalah gunanya

konsesi itu dikembalikan nantinya kalau yang tinggal hanya puing puing

yang tidak bernilai ekonomi.

Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap

pembangunan bagi negara sedang berkembang  seperti negara

Indonesia dapat diperinci menjadi lima hal yaitu :

1. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh

negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat

investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan

perpindahan struktur produksi dan perdagangan.

3. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana

maupun transformasi struktural.

4. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah

perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di

masa selanjutnya lebih produktif.

5. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu

memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis,

adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat

mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik,

industri kimia dasar dan sebagainya.

103

Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang yang

enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi

sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka

lahan-lahan baru, maka hadirnya investor asing akan sangat

mendukung merintis usaha dibidang-bidang tersebut. Adanya

pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru,

pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru,

akan membuka kecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan

kerja. Sehingga tekanan pendudukan pada tanah pertanian berkurang

dan pengangguran dapat diatasi. Inilah keuntungan sosial yang

diperoleh adanya kehadiran investor asing. Adanya transfer teknologi

mengakibatkan tenaga kerja setempat menjadi terampil, sehingga

meningkatkan marginal produktifitasnya, akhirnya akan meningkatkan

keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing

cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja tenaga kerja Negara

tujuan penanaman modal dan pendapatan nasional.

Dengan demikian, kehadiran PMA bagi negara sedang

berkembang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan

ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan

modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik.

Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-

sumber baru. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga

tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat

104

untuk bekerjasama. Modal asing juga membantu mengurangi problem

neraca pembayaran dan tingkat inflasi, sehingga akan memperkuat

sektor usaha negara dan swasta domestic dari negara tuan rumah atau

yang sering disebut host country.

Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan

mengapa investor-investor dari negara-negara maju ke negara-negara

berkembang yakni, The Product Cycle Theory dan The Industrial

Organization Theory of Vertical Organization. The Product Cyrcle

Theory yang dikembangkan oleh Raymond Vermon ini menyatakan

bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase :

Pertama fase permulaan atau inovasi, kedua fase perkembangan

proses dan ketiga fase standardisasi. Dalam setiap fase tersebut

sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif

(Comparative advantage). The Industrial Organization Theory of

Vertical Integration merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan

pada new multinasionalism dan pada investasi yang terintegrasi secara

vertikal.

Pendekatan teori ini berawal dari penambahan biaya-biaya untuk

melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) harus mencakup

biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih banyak daripada biaya yang

diperuntukkan hanya untuk sekedar mengekspor dari pabrik-pabrik

dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki beberapa

kompensasi atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian

105

teknis manajerial keadaan ekonomi yang memungkinkan adanya

monopoli.                             

Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara

vertikal yakni dengan penempatan beberapa tahapan produksi di

beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi

utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya

produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Di samping itu

motivasi yang lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi

perusahaan-perusahaan lain, artinya dengan investasinya di luar negeri

ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah

merintangi persaingan-persaingan dari negara lain sehingga monopoli

dapat dipertahankan. Motif utama modal internasional baik yang

bersifat investasi modal asing langsung (foreign direct investment)

maupun investasi portofolio adalah untuk mendapatkan return yang

lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih

menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik. Untuk menarik arus

modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh beberapa

faktor : Iklim investasi yang kondusif dan Prospek pengembangan di

negara penerima modal.

Dilihat dari kedua faktor di atas, maka tampaknya arus modal

asing justru lebih banyak mengalir ke negara-negara maju daripada ke

106

negara-negara berkembang. Aliran modal ke negara-negara

berkembang masih dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

a. Tingkat perkembangan ekonomi Negara penerima modal.

b. Stabilitas politik yang memadai.

c. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor.

d. Aliran modal cenderung mengalir ke Negara-negara dengan tingkat

pendapatan per kapita yang tinggi.

Adanya keengganan masuknya investasi asing dan adanya

indikasi relokasi investasi ke negara lain disebabkan karena tidak

kondusifnya iklim investasi di Indonesia dewasa ini.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal, sudah

dapat dikatakan bahwa Undang-undang tersebut mencakup semua

aspek penting, seperti pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan

kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sector-sektor yang dapat

dimasuki investor. Hal tersebut diupayakan secara maksimal agar

terjad peningkatan investasi di Indonesia dari sisi pemerintah dan

kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor.

Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Penanaman

Modal, diantaranya adalah pada bab I pasal 1 Nomer 10 terkait

pelayanan terpadu satu pintu. Yang artinya bahwa system pelayanan

tersebut diharapkan dapat mengakomodasi keinginan

investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien,

mudah, dan cepat. Sehingga bagi manca Negara yang ingin

107

berinvestasi disebuah wilayah Indonesia, tidak perlu lagi menunggu

dengan waktu yang lama untuk memperoleh izin berinvestasi di

Indonesia, bahkan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pajak maupun

pungutan lain akibat panjangnya jalur birokrasi.

Kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha

bagi penanam modal yang terdapat dalam pasal 4 Nomer 2b, belum

sepenuhnya terlaksana. Hasil studi LPEM-FEUI (2001) menunjukkan

bahwa masalah yang dihadapi pengusaha dalam melakukan investasi

di Indonesia selain persoalan birokrasi, ketidakpastian biaya investasi

yang harus dikeluarkan serta perubahan peraturan pemerintah daerah

yang tidak jelas atau muncul tiba-tiba, juga kondisi keamanan, social

dan politik Indonesia. Bahkan, World Economic Forum (2007),

menunjukkan dari 131 negara, Indonesia berada dalam urutan ke-93

mengenai perlindungan bisnis.

Kendala perijinan penanaman modal di Indonesia, juga menjadi

penghambat. Karena izin investasi tidak dapat dilihat sebagai sesuatu

yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket  dengan izin-izin

lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

kegiatan usaha dan menentukan untung-ruginya suatu usaha. Misalnya

di sector perhotelan, jumlah izin yang diperlukan mencapai 37 buah,

karena setiap bagian dari hotel harus memiliki izin khusus dari

departemen yang terkait. Kondisi perizinan penanaman modal yang

rumit ini, seringkali membuat para penanam modal membatalkan

108

niatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Meskipun pelayanan terpadu

satu pintu sudah diterapkan.

Hasil survey World Economic Forum (WEF) tahun 2007

menunjukkan, bahwa 8.5% dari jumlah pengusaha di Indonesia yang

menjadi responden mengatakan bahwa permasalahan utama mereka

adalah peraturan ketenagakerjaan yang restriktif, 10.7% mengeluhkan

ketidakstabilan kebijakan, dan 16.1% mempermasalahkan birokrasi

yang tidak efisien.

Khusus masalah birokrasi, yang tercerminkan oleh antara lain

prosedur administrasi dalam mengurus investasi seperti perizinan,

peraturan atau persyaratan lainnya yang berbelit-belit dan langkah

prosedurnya yang tidak jelas. Hal ini merupakan masalah klasik yang

membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Sehingga

permalahan ini menjadi kendala tertinggi penanaman modal asing di

Indonesia. Masalah ini bukan hanya membuat banyak waktu yang

terbuang, tetapi besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha

atau calon investor. Diantara Negara-negara ASEAN, hasil survey WEF

menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke-3 setelah Singapura

dengan birokrasi yang paling efisien atau biaya birokrasi paling murah

(tidak hanya di ASEAN tetapi juga dunia menurut versi WEF) dan

Malaysia.

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat

mengeluarkan keppres khusus mengenai penanaman modal karena

109

banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin

membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses

pemgurusan izin usaha. Terkait masalah birokrasi yang berbelit-belit,

kemudian diperparah dengan banyaknya peraturan pemerintah atau

keputusan presiden tidak dapat berjalan efektif karena adanya tarik-

menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal

di daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah baik

ditingkat provinsi, kabupaten, kota diberikan kewenangan dalam bidang

penanaman modal. Hal itulah yang mendasari munculnya keppres

tersebut.

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha

dilakukan oleh BKPM untuk pemerintah pusat dan BKPMD untuk

pemerintah daerah. Namun setelah otonomi daerah, terjadi

ketidakjelasan mengenai pengurusan izin usaha/investasi, juga terjadi

tarik-menarik antara kegiatan BKPM dengan BKPMD serta instansi-

instansi pemerintah daerah lainnya yang menangani kegiatan investasi.

Sejak penerapan otonomi daerah hingga kini banyak pemberitaan di

media massa yang menunjukkan bahwa disejumlah daerah

kewenangan penanaman modal digabung dengan dinas perindustrian

dan perdagangan, atau bagian perekonomian. Ada beberapa daerah

yang membentuk suatu dinas khusus untuk mengurus penanaman

modal.

110

Banyak kabupaten/kota bahkan yang sangat serius dalam

menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan membentuk

kantor pelayanan satu atap. Di Jepara dan Yogyakarta misalnya,

menurut majalah Swasembada (2004), dengan system satu atap ini

surat perizinan usaha dapat diperoleh dalam waktu rata-rata 5 hari

hingga 1 minggu. Tetapi sayangnya masih lebih banyak daerah yang

belum mapu merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri, sehingga

masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal

penanaman modal.

Hasil survey LPEM-FEUI tahun 2001 menunjukkan bahwa

menurut responden Pemda, lama waktu pengurusan izin usaha baru

apabila semua persyaratan dipenuhi dapat dikeluarkan paling lama

dalam 3 bulan. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, waktu yang

diperlukan untuk mengurus izin usaha baru adalah antar 1-3 bulan

(44%), dan antara 3-6 bulan (21.5%). 

Dari realita tersebut, ada baiknya pemerintah pusat membantu

sungguh-sungguh upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan

proses perizinan penanaman modal di daerah. Alaupun ada seumlah

daerah seperti Jepara dan Yogyakarta telah berhasil membuat

pelayanan satu atap, namun masih banyak lagi daerah yang bahkan

sama sekali tidak tahu bagaimana memulai pembangunan satu atap.

Juga di daerah-daerah yang sama sekali tidak ada kesamaan visi dari

lembaga-lembaga pemerintah, ditambah lagi tidak ada keseriusan dari

111

Bupati, sangat sulit diharapkan daerah-daerah tersebut dapat

membangun pelayanan satu atap.

Undang-undang penanaman modal juga mengatur mengenai

penyelesaian sengketa penanaman modal. Aturan tersebut terdapat

dalam bab XV pasal 32. Pasal tersebut berbunyi:

1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara

pemerintah dengan penenam modal, para pihak terlebih dahulu

menyelesaikan sengketa tersebut melalui mufakat.

2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat

dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa

atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara

pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak

dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase

berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian

sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa

tersebut akan dilakukan di pengadilan.

4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal asing, para

pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase

internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

112

Kompetensi absolute arbitrase untuk menyelesakan suatu perkara

bergantung pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Ada

dua bentuk perjanjian arbitrase, yakni factum de compromitendo dan

akta kompronis.

Di dalam factum de compromitendo, para pihak yang membuat

kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul

melalui forum arbitrase. Perjanjian arbitrase ini melekat pada suatu

perjanjian yang dibuat para pihak, seperti perjanjian usaha patungan

dan keagenan. Oleh karena ia merupakan bagian dari suatu perjanjian

tertentu, maka ia disebut sebagai klausul arbitrase.

Pada saat mereka mengikatkan diri dan menyetujui klausul

arbitrase sama sekali belum terjadi sengketa atau perselisihan. Klausul

arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin

timbul pada waktu yang akan dating. Jadi, sebelum terjadi perselisihan

para pihak telah bersepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan

perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase.

Bentuk perjanjian yang kedua adalah akta kompronis atau

compromise settlement (perdamaian yang dicapai di luar pengadilan).

Akta kompronis ini dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak.

Setelah para pihak mengadakan perjanjian, dan perjanjian sudah

berjalan, kemudian timbul perselisihan. Sebelumnya, baik dalam

perjanjian yang bersangkutan ataupun akta tersendiri, tidak diadakan

perjanjian arbitrase. Dalam kasus seperti ini, apabilapara pihak

113

menghendaki agar perselisihan diselesailkan malalui forum arbitrase,

mereka dapat membuat perjanjian untuk itu.

Dewasa ini sudah ada pengaturan yang tegas berkaitan dengan

kompetensi absolute arbitrase. Pengaturan tersebut terdapat dalam

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan undang-undang ini arbitrase di

Indonesia memiliki kedudukan dan kewenangan yang semakin jelas

dan kuat.

Pasal 3 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa

pengadilan negeri tidak berhak untuk mengadili sengketa para pihak

yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Dengan demikian, pengadilan tidak berwenang untuk mencampuri

suatu sengketa bilamana dicantumkan sebuah klausul arbitrase dalam

suatu kontrak. Tujuan arbitrase sebagai alternative bagi penyelesaian

sengketa melalui pengadilan akan menjadi sia-sia manakala pengadilan

masih bersedia memeriksa sengketa yang sejak semula disepakati

diselesaikan melalui arbitrase.

Larangan campur tangan pengadilan itu hanya untuk menegaskan

bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga yang independen. Sehingga

pengadilan wajib untuk menghormati lembaga arbitrase. Meskipun

arbitrase merupakan suatu lembaga independen yang terpisah dari

pengadilan, tidak berarti bahwa tidak ada kaitan erat diantara

114

keduanya. Lembaga arbitrase membutuhkan dan bergantung pada

pengadilan, misalnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase

Banyak persoalan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup

ditampilkan dan disiskusikan, tetapi satu hal yang menjadi benang

merah dari semua presentasi  dan bahan diskusi dari Sumatra,

Kalimantan, Sulawesi,  dan Papua ternyata  dari semua pemakalah dan

diskusi yang berkembang topik yang paling hangat bukanlah persoalan

dampak Lingkungan dan SDA melainkan sebuah pertanyaan yang

mengusik "MP3EI diprogramkan untuk siapa?"

Master Plan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi  (MP3EI)

dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia SBY 1,5 tahun yang lalu

tepatnya bulan Mei 2011. MP3EI membagi wilayah Indonesia kedalam

6 koridor, dan Kalimantan masuk kedalam koridor 3  sebagai pusat

Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi

Nasional dengan pusat kegiatan ekonomi utama yaitu Pontianak,

Palangkaraya, Banjarmasin,  dan Samarinda.  

MP3EI didesain dengan 8 kegiatan ekonomi utama dan 33 proyek

dimana 7 proyek diantaranya di Kalimantan dan 4 dari 7 proyek

tersebut berlokasi di Kalimantan Timur. Dari 33 proyek tersebut

berdasarkan laporan Bappenas, baru 4 proyek yang telah dalam

transaksi, 5 proyek dalam proses ditenderkan, 15 proyek dalam

kategori prioritas, dan 9 proyek masih dikategorikan sebagai proyek

potensial. Dari 4 proyek MP3EI di Kaltim semuanya masih dalam

115

kategori potensial, artinya belum ada kejelasan pendanaan dan

pembiayaan. Proyek MP3EI Kaltim seperti jalan toll dan Maloy masih

dikategorikan oleh pemerintah pusat sebagai proyek potensial. Dari

tahapan proyek potensial menuju pada proyek siap ditenderkan

memerlukan proses yang cukup panjang, dengan demikian

pembangunan jalan toll dan Pelabuhan Maloy kiranya masih jauh dari

harapan untuk dapat dinikmati oleh rakyat Kaltim.

Dari 33 proyek dengan nilai prakiraan investasi sebesar Rp.327,8

trilliun tersebut oleh berbagai fihak, seperti mengemuka dari pemaparan

dari wakil Koridor 1,3,4 dan 6  sangat bersifat "eksploitatif" terhadap

sumber daya alam, proyek-proyek tersebut dirancang sedemikian rupa

untuk mempercepat atau mengakselerasi aliran sumber daya keluar

dari wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan

Papua. Naamun bagaimana skenario pemerintah untuk mencegah

terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin masiv serta bagaimana

memaksimalkan keuntungan bagi daerah penghasil belum memperoleh

perhatian yang seimbang.

Bagaimana persoalan ini mengemuka? Karena salah satu target

MP3EI adalah meningkatkan koneksivitas antar koridor dan inter

koridor melalui pembangunan sarana transportasi darat, laut dan udara

melalui pengembangan-pengembangan pelabuhan, bandara, dan rel

kereta api serta jalan darat.

116

Rencana rel kereta api baru diberbagai wilayah pedalaman seperti

Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua ternyata dirancang terutama

untuk memudahkan aliran hasil tambang keluar dari daerah pedalaman

menuju wilayah pelabuhan terminal diwilayah pantai. Bagaimana jalur

kereta api baru tersebut dipergunakan menjadi alat mobilitas

masyarakat tidak menjadi tujuan pembangunan rel itu sendiri.  

Demikian juga pembangunan jalan darat sebagai sarana untuk

memudahkan pengangkutan hasil bumi lainnya seperti Sawit atau CPO

atau produksi bahan galian lain namun pengentasan dan pembenahan

jalan-jalan negara sebagai jalan yang menjadi publik kalah dalam

MP3EI dibandingkan dengan pembangunan jalan-jalan baru yg

bertujuan untuk mempercepat aliran SDA keluar.

117